JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Polda Jambi menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penambangan emas tanpa izin (PETI) di Desa Batu Kerbau, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo.

Dalam pengungkapan kasus ini, penyidik mengamankan dua unit excavator dan 94,61 gram material yang diduga emas.

Polda Jambi memaparkan perkembangan perkara tersebut dalam konferensi pers di Lobby Gedung B Polda Jambi, Jumat 16 Oktober 2026.

Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol. Erlan Munaji memimpin konferensi pers bersama Dirreskrimsus Kombes Pol. Taufik Nurmandia dan Kasubdit IV Tipidter AKBP Hadi Handoko.

Penyidik menangani perkara ini setelah menerima informasi mengenai aktivitas pertambangan yang diduga tidak memiliki izin di wilayah Desa Batu Kerbau pada 1 Oktober 2026.

Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Unit 1 Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jambi mendatangi lokasi pada 2 Oktober 2026 sekitar pukul 20.00 WIB.

Petugas kemudian mengamankan dua unit excavator merek SDLG berwarna kuning beserta sejumlah orang yang diduga terlibat dalam aktivitas pertambangan itu.

Berdasarkan hasil penyidikan sementara, polisi menetapkan AJ (36), HS (34), dan SAH (22) sebagai tersangka dalam perkara yang tercatat pada laporan polisi pertama.

Nama AJ juga tercatat dalam perkara berdasarkan laporan polisi kedua. Dengan demikian, penyidik menangani dua laporan polisi dengan keterkaitan nama tersebut.

Namun, keterangan yang disampaikan dalam konferensi pers belum merinci peran masing-masing tersangka, hubungan antara kedua perkara, maupun dugaan keterlibatan setiap orang dalam kegiatan penambangan tersebut.

Penyidik turut mengamankan dua excavator dan 94,61 gram material yang diduga emas sebagai barang bukti.

Status material tersebut tetap perlu dibedakan dari emas yang telah dipastikan melalui pemeriksaan atau pengujian laboratorium.

Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol. Erlan Munaji mengatakan, penyidik Ditreskrimsus masih mendalami perkara tersebut, termasuk menelusuri dugaan keterlibatan pihak lain yang disebut sebagai pemodal.

Pendalaman terhadap dugaan pemodal menjadi bagian penting dalam pengembangan perkara.

Penyidik perlu mengungkap pihak yang diduga membiayai kegiatan, kepemilikan alat berat, serta hubungan antara pihak-pihak yang terlibat berdasarkan bukti yang tersedia.

Meski demikian, polisi belum memaparkan identitas maupun hasil pemeriksaan terhadap pihak yang diduga menjadi pemodal tersebut.

Erlan menegaskan, Polda Jambi akan menindaklanjuti dugaan tindak pidana pertambangan tanpa izin sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Polda Jambi berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap dugaan tindak pidana pertambangan tanpa izin sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui konferensi pers ini, kami menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat sekaligus menunjukkan bahwa proses penegakan hukum dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel,” ujar Erlan.

Dalam perkara ini, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 158 Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta ketentuan perubahan dan penyesuaiannya.

Pasal tersebut berkaitan dengan kegiatan penambangan tanpa izin. Ancaman pidana terhadap para tersangka mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Meski polisi telah menetapkan tersangka, proses hukum tetap harus berjalan dengan menguji alat bukti dan keterangan yang diperoleh penyidik.

Penetapan tersangka juga tidak menghapus hak setiap orang atas asas praduga tak bersalah.

Polda Jambi mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin.

Warga yang mengetahui dugaan kegiatan PETI dapat melaporkannya kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum.

Penyidikan kasus dugaan tambang emas ilegal di Desa Batu Kerbau kini masih berlanjut.

Perkembangan mengenai peran para tersangka, asal-usul material yang diamankan, serta dugaan keterlibatan pemodal menjadi sejumlah hal yang perlu diungkap lebih lanjut dalam proses penegakan hukum.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Merangin sekaligus Ketua Panitia Pilkades Serentak, Deddi Candra, melaporkan perkembangan persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Gelombang II Tahun 2026.

Sebanyak 46 bakal calon tercatat di 20 desa, sementara pelaksanaan pemungutan suara serentak dijadwalkan pada 25 November 2026.

Dalam laporannya pada Rapat Koordinasi Persiapan dan Pelaksanaan Pilkades Gelombang II di Aula Rumah Dinas Bupati Merangin, Kamis 15 Oktober 2026, Deddi menyebut pemilihan kali ini mencakup 24 desa yang tersebar di 14 kecamatan.

Namun, tahapan pencalonan di sejumlah desa masih berjalan.

Panitia masih memproses pemenuhan tahapan dan penyesuaian pendaftaran sehingga data bakal calon belum menjadi angka final untuk seluruh desa peserta.

Deddi menegaskan, Pilkades bukan sekadar memilih kepala desa, melainkan bagian dari demokrasi di tingkat desa yang menentukan arah kepemimpinan, pemerintahan, dan pembangunan masyarakat.

“Pilkades bukan sekadar proses memilih kepala desa, melainkan bagian dari demokrasi di tingkat desa tempat masyarakat menentukan pemimpin yang membawa amanah pembangunan,” ujar Deddi dalam pemaparannya.

Selain melaporkan perkembangan pencalonan, Deddi bersama panitia menghadapi persiapan penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting.

Pemerintah Kabupaten Merangin memperkenalkan sistem tersebut sebagai terobosan baru dalam pelaksanaan Pilkades tahun ini.

Penerapan teknologi itu menjadi salah satu perhatian utama dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Bupati Merangin, A. Khafidh dan dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Penggunaan e-voting membutuhkan persiapan yang matang, mulai dari kesiapan perangkat dan infrastruktur teknologi, keamanan sistem, pemutakhiran data pemilih, hingga antisipasi gangguan teknis saat pemungutan suara.

Panitia juga perlu memastikan masyarakat memahami tata cara penggunaan sistem elektronik tersebut.

Kejelasan prosedur, transparansi proses, serta mekanisme penanganan kendala akan menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan pemilih.

Pemerintah daerah menyatakan mekanisme pemungutan suara secara manual tetap tersedia bagi masyarakat dengan kondisi atau halangan tertentu agar hak pilih warga tetap terlindungi.

Meski demikian, rincian mengenai desa yang menggunakan e-voting, kriteria pemilih yang dapat menggunakan mekanisme manual, serta prosedur darurat apabila terjadi gangguan teknis belum dijelaskan secara terperinci dalam laporan rapat tersebut.

Panitia menjadwalkan pemungutan suara Pilkades Gelombang II pada 25 November 2026.

Dengan cakupan 24 desa di 14 kecamatan, koordinasi antara panitia, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan unsur terkait menjadi bagian penting dalam memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan.

Data sementara yang mencatat 46 bakal calon di 20 desa juga menjadi bagian dari perkembangan yang perlu terus diperbarui menjelang hari pemungutan suara.

Panitia perlu menuntaskan tahapan pencalonan dan memastikan seluruh persyaratan terpenuhi sebelum menetapkan calon sesuai aturan yang berlaku.

Persiapan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kelancaran pemungutan suara, tetapi juga kepastian administrasi, perlindungan hak pilih, dan penerimaan masyarakat terhadap hasil Pilkades.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Deddi menempatkan Pilkades sebagai bagian penting dari proses demokrasi di tingkat desa.

Pemimpin yang terpilih nantinya akan memegang amanah masyarakat dalam menjalankan pemerintahan serta mendorong pembangunan desa.

Sementara itu, Wakil Bupati Merangin, A. Khafidh membacakan arahan Bupati M. Syukur yang meminta seluruh pihak menjaga komunikasi dan menyelesaikan persoalan sesuai aturan.

“Jangan menunggu persoalan menjadi besar baru kita bangun komunikasi, tapi bangunlah komunikasi, lakukanlah koordinasi dan selesaikan setiap persoalan sesuai aturan yang berlaku,” kata A. Khafidh saat menyampaikan arahan Bupati.

Bupati juga mengingatkan agar perbedaan pilihan tidak merusak persaudaraan.

Pilkades diharapkan menjadi ruang demokrasi yang memperkuat kebersamaan, bukan memicu perpecahan di tengah masyarakat.

Dengan jadwal pemungutan suara pada 25 November 2026, panitia Pilkades Serentak Merangin kini menghadapi tahapan persiapan yang menentukan.

Penyelesaian pencalonan, kesiapan e-voting, akurasi data pemilih, dan koordinasi lintas sektor menjadi aspek penting untuk mendukung pelaksanaan pemilihan yang tertib, transparan, dan demokratis.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin, Jambi, menyiapkan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting untuk pertama kalinya dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Gelombang II Tahun 2026.

Pemungutan suara serentak dijadwalkan berlangsung pada 25 November 2026 dengan cakupan 24 desa di 14 kecamatan.

Penerapan sistem elektronik menjadi salah satu agenda utama dalam Rapat Koordinasi Persiapan dan Pelaksanaan Pilkades Gelombang II Tahun 2026 di Aula Rumah Dinas Bupati Merangin, Kamis 15 Oktober 2026 .

Wakil Bupati Merangin, A. Khafidh memimpin rapat tersebut bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Selain membahas kesiapan pemilihan, rapat itu juga mencakup penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan sosialisasi sistem e-voting yang akan mewarnai pelaksanaan Pilkades tahun ini.

Penerapan e-voting menawarkan perubahan dalam mekanisme pemungutan suara di tingkat desa.

Namun, keberhasilan sistem ini tidak hanya bergantung pada ketersediaan perangkat elektronik, melainkan juga kesiapan infrastruktur, keamanan sistem, akurasi data pemilih, serta kemampuan petugas dalam menangani kendala teknis.

Pemerintah daerah menekankan perlunya persiapan menyeluruh agar proses pemungutan suara berjalan lancar.

Antisipasi terhadap gangguan perangkat dan persoalan teknis di lapangan juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan sistem baru tersebut.

Untuk menjamin hak pilih masyarakat, pemerintah daerah tetap menyediakan mekanisme pemungutan suara secara manual bagi warga yang memiliki kondisi atau halangan tertentu.

Ketersediaan mekanisme alternatif ini menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh warga yang memenuhi syarat tetap dapat menggunakan hak pilihnya.

Meski demikian, rincian teknis mengenai penggunaan e-voting, kriteria pemilih yang dapat menggunakan mekanisme manual, dan prosedur penanganan gangguan sistem masih perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Merangin sekaligus Ketua Panitia Pilkades Serentak, Deddi Candra, melaporkan bahwa Pilkades Gelombang II Tahun 2026 mencakup 24 desa yang tersebar di 14 kecamatan.

Berdasarkan rekapitulasi sementara, panitia mencatat 46 bakal calon kepala desa di 20 desa.

Sementara itu, beberapa desa lainnya masih menjalani tahapan pemenuhan persyaratan dan penyesuaian pendaftaran.

Data tersebut menunjukkan bahwa tahapan pencalonan masih memerlukan penyelesaian sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Panitia perlu memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan agar proses pemilihan memiliki kepastian administrasi dan memberikan kesempatan yang setara kepada calon yang memenuhi persyaratan.

Deddi Candra menegaskan bahwa Pilkades bukan sekadar proses memilih kepala desa, tetapi juga bagian dari demokrasi yang memberi masyarakat kesempatan menentukan pemimpin untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan desa.

Dalam arahannya yang dibacakan Wakil Bupati A. Khafidh, Bupati Merangin M. Syukur meminta seluruh pihak menjaga komunikasi dan koordinasi selama tahapan Pilkades berlangsung.

Ia mengingatkan agar penyelenggara tidak menunggu persoalan membesar sebelum mengambil langkah penyelesaian.

“Jangan menunggu persoalan menjadi besar baru kita bangun komunikasi, tapi bangunlah komunikasi, lakukanlah koordinasi dan selesaikan setiap persoalan sesuai aturan yang berlaku,” kata A Khafidh saat membacakan arahan Bupati M Syukur.

Pesan tersebut menekankan pentingnya penanganan masalah sejak dini, terutama dalam proses pemilihan yang melibatkan banyak pihak dan kepentingan masyarakat desa.

Bupati juga mengingatkan agar perbedaan pilihan tidak merusak hubungan sosial.

Menurut arahan yang disampaikan, Pilkades seharusnya memperkuat demokrasi dan persaudaraan, bukan memicu perpecahan di tengah masyarakat.

Pemkab Merangin menjadwalkan pemungutan suara Pilkades Gelombang II pada 25 November 2026.

Dengan waktu persiapan yang tersedia, kesiapan perangkat e-voting, pemutakhiran data pemilih, pelatihan petugas, dan penyampaian informasi kepada masyarakat menjadi sejumlah aspek penting menjelang hari pemungutan suara.

Penerapan e-voting juga menuntut penjelasan yang mudah dipahami warga mengenai cara menggunakan perangkat, menjaga kerahasiaan pilihan, serta prosedur yang berlaku apabila terjadi gangguan teknis.

Pemerintah Kabupaten Merangin berharap pelaksanaan Pilkades di 24 desa berjalan tertib dan demokratis.

Keberhasilan penerapan sistem elektronik nantinya tidak hanya bergantung pada kelancaran pemungutan suara, tetapi juga pada transparansi proses, perlindungan hak pilih, dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan.(*)

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID – Sebanyak 211 personel disiapkan untuk mendukung pengamanan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2026 di Kabupaten Sarolangun, Jambi.

Pengamanan ini menyasar pelaksanaan Pilkades di 39 desa yang dijadwalkan berlangsung pada 29 Oktober 2026.

Kesiapan personel tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pilkades 2026 di Ruang Pola Kantor Bupati Sarolangun, Jumat 16 Oktober 2026.

Dalam rapat itu, Kabag Ops Polres Sarolangun, Kompol Angga Luvyanto, M.H., memaparkan pemetaan kerawanan tempat pemungutan suara (TPS) sekaligus komposisi personel yang disiapkan untuk mendukung pengamanan.

Dari total 211 personel, Satgas Preventif mendapat alokasi terbesar dengan 173 personel.

Sementara itu, unsur pengamanan lainnya mencakup komando pengendalian (Kodal), Satgas Preemtif, Satgas Kamseltibcarlantas, Satgas Gakkum, Satgas Humas, dan Satgas Bantuan.

Rincian 211 Personel Pengamanan Pilkades Sarolangun

Berdasarkan paparan dalam rapat koordinasi, berikut rincian personel yang disiapkan untuk pengamanan Pilkades Sarolangun 2026:

• Kodal: 17 personel.
• Satgas Preemtif: 5 personel.
• Satgas Preventif: 173 personel.
• Satgas Kamseltibcarlantas: 5 personel.
• Satgas Gakkum: 4 personel.
• Satgas Humas: 3 personel.
• Satgas Bantuan: 4 personel.

Komposisi tersebut menempatkan Satgas Preventif sebagai unsur dengan jumlah personel terbanyak.

Namun, paparan rapat belum merinci pembagian personel ke setiap desa maupun pola penempatan mereka di masing-masing TPS.

Kesiapan personel menjadi salah satu aspek yang dibahas untuk mendukung kelancaran seluruh tahapan Pilkades.

Koordinasi antarsatuan dan pemetaan kondisi di lapangan diperlukan agar langkah pengamanan sesuai dengan kebutuhan di setiap wilayah.

Tiga TPS Masuk Kategori Merah

Selain memaparkan kesiapan personel, Polres Sarolangun menyampaikan hasil pemetaan kerawanan TPS. Sebanyak 11 TPS masuk kategori kuning dan tiga TPS masuk kategori merah.

Tiga TPS kategori merah masing-masing berada di Desa Taman Bandung, Kecamatan Pauh; Desa Meribung, Kecamatan Limun; dan Desa Pulau Aro, Kecamatan Pelawan. Setiap desa tersebut memiliki satu TPS kategori merah.

Sementara itu, 11 TPS kategori kuning tersebar di enam desa, yakni Desa Teluk Rendah dan Desa Sekamis di Kecamatan CNG, Desa Kasang Melintang di Kecamatan Pauh, Desa Baru di Kecamatan Air Hitam, Desa Tambak Ratu di Kecamatan Batang Asai, serta Desa Lubuk Bedorong di Kecamatan Limun.

Pemetaan tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan langkah antisipasi pengamanan.

Kategori kerawanan tidak serta-merta berarti gangguan keamanan pasti terjadi, tetapi menunjukkan perlunya perhatian sesuai hasil penilaian aparat.

Pilkades Sarolangun Dimulai dengan Deklarasi Damai pada 21 Oktober

Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Sarolangun Gerry Trisatwika, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Forkopimcam, pihak KPU, kepolisian, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Dalam arahannya, Gerry menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, panitia penyelenggara, tim pemantau, dan aparat keamanan.

Ia juga meminta seluruh pihak memastikan tahapan pemilihan berjalan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan daftar pemilih tetap (DPT), distribusi logistik, keabsahan suara, serta kepatuhan terhadap aturan menjadi sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian.

Tim pemantau juga diharapkan menginventarisasi potensi pelanggaran dan mengawasi setiap tahapan pemilihan.

Adapun jadwal Pilkades Sarolangun 2026 meliputi deklarasi Pilkades Damai pada 21 Oktober, masa kampanye pada 22–24 Oktober, masa tenang pada 25–27 Oktober, serta distribusi logistik pada 28 Oktober.

Pemungutan dan penghitungan suara dijadwalkan berlangsung pada 29 Oktober 2026, sedangkan pelantikan kepala desa terpilih direncanakan pada 31 Desember 2026.

Dengan persiapan personel, pemetaan kerawanan, dan koordinasi lintas sektor, pemerintah daerah bersama unsur terkait berupaya mendukung pelaksanaan Pilkades di 39 desa agar berlangsung aman, tertib, dan demokratis.(*)

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID – Sebanyak 14 tempat pemungutan suara (TPS) masuk dalam pemetaan kerawanan menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2026 di Kabupaten Sarolangun, Jambi.

Dari jumlah tersebut, 11 TPS masuk kategori kuning dan tiga TPS kategori merah.

Pemetaan itu menjadi salah satu fokus Rapat Koordinasi Persiapan Pilkades 2026 yang dihadiri Wakil Bupati Sarolangun Gerry Trisatwika di Ruang Pola Kantor Bupati Sarolangun, Jumat 16 Oktober 2026.

Pemerintah daerah bersama aparat keamanan dan unsur terkait membahas kesiapan pemilihan di 39 desa yang dijadwalkan berlangsung pada 29 Oktober 2026.

Kabag Ops Polres Sarolangun, Kompol Angga Luvyanto, M.H., memaparkan peta kerawanan TPS sebagai dasar penyusunan langkah pengamanan.

Pemetaan tersebut mencakup sejumlah desa di enam kecamatan untuk kategori kuning, serta tiga desa yang masing-masing memiliki satu TPS kategori merah.

Tiga TPS Masuk Kategori Merah

Berdasarkan paparan Polres Sarolangun, tiga TPS kategori merah berada di Desa Taman Bandung, Kecamatan Pauh; Desa Meribung, Kecamatan Limun; dan Desa Pulau Aro, Kecamatan Pelawan. Setiap desa memiliki satu TPS dalam kategori tersebut.

Sementara itu, 11 TPS kategori kuning tersebar di enam desa.

Rinciannya meliputi Desa Teluk Rendah di Kecamatan CNG dengan tiga TPS, Desa Sekamis di Kecamatan CNG satu TPS, Desa Kasang Melintang di Kecamatan Pauh dua TPS, Desa Baru di Kecamatan Air Hitam tiga TPS, Desa Tambak Ratu di Kecamatan Batang Asai satu TPS, serta Desa Lubuk Bedorong di Kecamatan Limun satu TPS.

Data tersebut menjadi dasar bagi aparat untuk menentukan prioritas pengamanan sesuai pemetaan yang mereka susun.

Namun, kategori kerawanan dalam pemetaan ini tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa gangguan keamanan pasti terjadi di lokasi tersebut.

Ratusan Personel Disiapkan untuk Pengamanan

Polres Sarolangun menyiapkan personel dari sejumlah satuan tugas untuk mendukung pengamanan Pilkades.

Rencana kekuatan personel meliputi Kodal sebanyak 17 orang, Satgas Preemtif lima orang, Satgas Preventif 173 orang, Satgas Kamseltibcarlantas lima orang, Satgas Gakkum empat orang, Satgas Humas tiga orang, serta Satgas Bantuan empat orang.

Dengan komposisi tersebut, total personel yang tercantum dalam paparan mencapai 211 orang. Satgas Preventif memiliki jumlah personel terbesar, yakni 173 orang.

Kesiapan personel menjadi bagian dari upaya mengantisipasi potensi gangguan selama tahapan pemilihan.

Koordinasi antarsatuan dan pemantauan kondisi di lapangan juga diperlukan agar pengamanan berjalan sesuai kebutuhan setiap wilayah.

Wabup Tekankan Pengawasan dan Kepatuhan Aturan

Dalam rapat koordinasi tersebut, Wakil Bupati Sarolangun, Gerry Trisatwika meminta seluruh unsur terkait memperkuat koordinasi dan memastikan setiap tahapan Pilkades berjalan sesuai jadwal serta ketentuan yang berlaku.

Gerry menekankan bahwa, keberhasilan pemilihan tidak hanya bergantung pada kesiapan aparat keamanan.

Panitia penyelenggara, tim pemantau, pemerintah daerah, dan unsur terkait juga perlu menjalankan tugas secara optimal.

Ia turut menyoroti pentingnya pengawasan daftar pemilih tetap (DPT), distribusi logistik, keabsahan suara, serta kepatuhan terhadap ketentuan saksi.

Tim pemantau juga perlu menginventarisasi potensi pelanggaran agar setiap persoalan dapat ditangani melalui koordinasi yang tepat.

Menurutnya, pengawasan yang konsisten dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi bagian penting untuk menjaga integritas pemilihan kepala desa.

Ini Jadwal Pilkades Sarolangun 2026

Pemerintah Kabupaten Sarolangun menjadwalkan sejumlah tahapan menjelang pemungutan suara pada 29 Oktober 2026.

Berikut agenda yang dibahas dalam rapat koordinasi:

• 21 Oktober 2026: Deklarasi Pilkades Damai.
• 22–24 Oktober 2026: Masa kampanye.
• 25–27 Oktober 2026: Masa tenang.
• 28 Oktober 2026: Distribusi logistik.
• 29 Oktober 2026: Pemungutan dan penghitungan suara.
• 31 Desember 2026: Rencana pelantikan kepala desa terpilih.

Jadwal tersebut menjadi acuan bagi unsur penyelenggara dan pengamanan dalam mempersiapkan setiap tahapan.

Distribusi logistik, pengawasan pemilih, serta kesiapan tempat pemungutan suara menjadi sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian sebelum hari pemungutan suara.

Rapat koordinasi itu turut melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Forkopimcam, KPU, kepolisian, dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Pemerintah Kabupaten Sarolangun berharap koordinasi lintas sektor dapat menjaga pelaksanaan Pilkades di 39 desa tetap aman, tertib, dan demokratis.

Selain kesiapan pengamanan, pengawasan yang transparan dan kepatuhan terhadap aturan akan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan.(*)

MUARASABAK, SEPUCUKJAMBI.ID – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-130 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, resmi dimulai pada Selasa 13 Oktober 2026.

Program yang digelar Kodim 0419/Tanjab ini menyasar peningkatan jalan sepanjang 2.690 meter serta perbaikan sejumlah fasilitas dasar di Desa Merbau, Kecamatan Mendahara.

Selain infrastruktur jalan, Satgas TMMD menargetkan tiga unit rumah tidak layak huni (RTLH), lima sumur bor, serta rehabilitasi tempat ibadah, fasilitas pendidikan, pos keamanan lingkungan, dan sarana olahraga.

Bupati Tanjung Jabung Timur, Hj. Dillah Hikmah Sari, S.T., memimpin upacara pembukaan di Lapangan Sepak Bola Desa Merbau. Dalam kegiatan tersebut, Komandan Satgas TMMD yang juga menjabat Dandim 0419/Tanjab, Letkol Inf Zulhiardi, S.I.P., M.Han., menyampaikan laporan kesiapan dan sasaran program.

Peningkatan kualitas jalan sepanjang 2.690 meter menjadi sasaran utama TMMD ke-130 di Desa Merbau.

Perbaikan akses tersebut diharapkan mempermudah mobilitas warga sekaligus mendukung distribusi hasil usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Satgas juga menargetkan pembangunan tiga unit RTLH dan lima sumur bor. Kedua sasaran ini menyentuh kebutuhan dasar warga, terutama hunian yang layak dan ketersediaan akses air bersih.

Pada sektor fasilitas publik, TMMD ke-130 mencakup rehabilitasi satu bangunan mushola, satu sekolah madrasah, satu gedung sekolah dasar, serta satu pos kamling.

Program tersebut juga menyasar perbaikan satu lapangan sepak bola dan satu lapangan voli untuk mendukung kegiatan olahraga dan interaksi sosial masyarakat.

Dengan cakupan tersebut, TMMD di Desa Merbau tidak hanya berorientasi pada pembangunan jalan, tetapi juga mencakup perumahan, air bersih, pendidikan, tempat ibadah, keamanan lingkungan, dan sarana olahraga.

Dalam sambutannya, Bupati Dillah Hikmah Sari mengapresiasi pelaksanaan TMMD ke-130 dan mengajak masyarakat bekerja sama dengan personel Satgas TNI.

“TMMD ke-130 ini merupakan hal yang sangat positif. Saya berharap masyarakat bisa saling bekerja sama dan bersinergi dengan tim Satgas TNI untuk bersama-sama membangun desa yang kita cintai ini,” ujar Dillah.

Ajakan tersebut menempatkan partisipasi masyarakat sebagai bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, dan warga juga diharapkan membantu menjaga hasil pekerjaan agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.

Namun, manfaat program nantinya tidak hanya bergantung pada penyelesaian target fisik.

Kualitas pekerjaan, kesesuaian pembangunan dengan kebutuhan warga, dan pemeliharaan fasilitas juga menentukan keberlanjutan hasilnya.

Upacara pembukaan TMMD ke-130 turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan jajaran pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Hadir mewakili Danrem 042/Gapu, Pasi Bhakti Ster Korem 042/Gapu Mayor Inf Adi Hernizam. Turut hadir Wakapolres Tanjab Timur Kompol M. Ridha, M.M., Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Suhas P., S.Sos., serta Camat Mendahara Junaidi.

Sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah juga mengikuti kegiatan tersebut, antara lain Kepala Dinas PUPR Nasrul Efendi, Kepala Dinas Perkim Ulfi Rahmad, Kepala Dinas Kesehatan Nasrul Iman, Kepala Dinas Perhubungan M. Hatta, dan Kepala DPMPTSP Rina Mariana.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Satpol PP Gusti Wahyudi, tokoh agama, tokoh adat, para kepala desa se-Kecamatan Mendahara, serta masyarakat Desa Merbau turut menghadiri upacara.

Personel Yonif 142/Raider, Yon TP 844/KB, Kodim 0419/Tanjab, Polres Tanjab Timur, Satpol PP, Dinas Perhubungan, BPBD, pemadam kebakaran, dan siswa-siswi Pramuka Kecamatan Mendahara juga mengikuti upacara sebagai bagian dari unsur peserta.

Dimulainya TMMD ke-130 menandai pelaksanaan program pembangunan lintas sektor di Desa Merbau.

Sasaran berupa jalan, sumur bor, rumah layak huni, sekolah, dan fasilitas umum diharapkan menjawab kebutuhan masyarakat setempat.

Tahap selanjutnya menjadi penentu sejauh mana seluruh target dapat diselesaikan sesuai rencana.

Informasi mengenai progres pekerjaan, kualitas hasil pembangunan, serta manfaat yang dirasakan warga akan menjadi indikator penting untuk menilai keberhasilan program.

Melalui keterlibatan TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat, TMMD ke-130 diharapkan mendukung pemerataan pembangunan sekaligus memperkuat gotong royong di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.(*)

MUARASABAK, SEPUCUKJAMBI.ID – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-130 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, menyasar pembangunan infrastruktur jalan sepanjang 2.690 meter serta sejumlah fasilitas dasar masyarakat di Desa Merbau, Kecamatan Mendahara.

Program tersebut juga mencakup pembangunan tiga unit rumah tidak layak huni (RTLH), lima sumur bor, serta rehabilitasi fasilitas pendidikan, tempat ibadah, keamanan lingkungan, dan sarana olahraga.

Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) TMMD ke-130, Letkol Inf Zulhiardi, S.I.P., M.Han., yang juga menjabat Dandim 0419/Tanjab, memaparkan rencana kegiatan tersebut kepada Bupati Tanjung Jabung Timur, Hj. Dillah Hikmah Sari, S.T., sebelum upacara pembukaan berlangsung pada Selasa 13 Oktober 2026.

Pemaparan itu menjadi bagian dari koordinasi awal antara TNI dan pemerintah daerah untuk menyamakan pemahaman mengenai sasaran pembangunan serta pelaksanaan program di Desa Merbau.

Peningkatan kualitas jalan sepanjang 2.690 meter menjadi salah satu prioritas TMMD ke-130 di Desa Merbau.

Infrastruktur tersebut diharapkan mempermudah mobilitas warga, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Selain pembangunan jalan, Satgas TMMD merencanakan pembangunan tiga unit RTLH dan lima sumur bor.

Kedua program tersebut menyasar kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari hunian yang lebih layak hingga akses terhadap air bersih.

Satgas juga akan merehabilitasi sejumlah fasilitas umum, yakni satu bangunan mushola, satu sekolah madrasah, satu gedung sekolah dasar, dan satu pos keamanan lingkungan atau pos kamling.

Pada sektor olahraga, program ini mencakup rehabilitasi satu lapangan sepak bola dan satu lapangan voli. Perbaikan fasilitas tersebut diharapkan mendukung kegiatan olahraga, interaksi sosial, dan aktivitas kepemudaan di desa.

Berbagai sasaran itu menunjukkan bahwa TMMD tidak hanya berfokus pada infrastruktur jalan, tetapi juga menyentuh kebutuhan perumahan, air bersih, pendidikan, tempat ibadah, keamanan, dan fasilitas olahraga.

Dalam paparannya, Letkol Inf Zulhiardi menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mendukung pembangunan di wilayah pedesaan.

Menurutnya, percepatan pembangunan membutuhkan keterlibatan TNI, pemerintah daerah, kepolisian, serta masyarakat.

Kolaborasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada penyelesaian pekerjaan fisik.

Partisipasi warga dan semangat gotong royong juga memegang peranan penting dalam menjaga serta memanfaatkan fasilitas yang telah dibangun.

Dukungan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dari pelaksanaan program, terutama agar pembangunan sesuai kebutuhan warga dan memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Meski demikian, keberhasilan program nantinya perlu terlihat dari hasil pekerjaan di lapangan, kualitas infrastruktur, pemanfaatan fasilitas, serta kemampuan masyarakat menjaga hasil pembangunan.

Setelah pemaparan Dansatgas, Bupati Tanjung Jabung Timur bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melanjutkan agenda menuju lapangan sepak bola Desa Merbau untuk mengikuti upacara pembukaan TMMD ke-130.

Program ini diharapkan mendukung pemerataan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, khususnya di Desa Merbau, melalui peningkatan akses transportasi dan perbaikan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat.

Pelaksanaan di lapangan akan menjadi tahap penting untuk melihat sejauh mana sasaran pembangunan dapat diselesaikan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi warga.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.

Fasilitas pembiayaan ini ditujukan bagi pelaku usaha produktif yang membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan bisnis sesuai ketentuan yang berlaku.

Jannes Sijabat, Mantri Bank BRI Muara Bungo, mengatakan program KUR diharapkan dapat membantu pelaku usaha lokal mengembangkan bisnis, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperluas jangkauan pemasaran.

Menurutnya, akses pembiayaan formal memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk merencanakan pengembangan usaha secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Buka Peluang Usaha Lokal

Kabupaten Bungo memiliki beragam sektor ekonomi masyarakat, mulai dari perdagangan, pertanian, peternakan, usaha jasa, hingga industri rumahan.

Berbagai sektor tersebut memiliki potensi untuk terus berkembang dengan pengelolaan usaha yang baik dan dukungan permodalan yang sesuai kebutuhan.

Melalui KUR Mikro, pelaku usaha dapat memanfaatkan pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja maupun investasi produktif, seperti membeli bahan baku, menambah stok barang, menyediakan peralatan, serta meningkatkan kapasitas produksi.

Pemanfaatan dana secara tepat diharapkan mampu memperkuat operasional usaha sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal di pasar.

Bunga dan Persyaratan Sesuai Ketentuan

KUR merupakan program pembiayaan yang mendapat dukungan subsidi bunga atau margin dari pemerintah.

Besaran plafon, suku bunga, jangka waktu, dan persyaratan pengajuan mengikuti ketentuan program yang berlaku.

Calon debitur perlu menyiapkan dokumen identitas dan dokumen usaha sesuai persyaratan.

Pelaku usaha juga disarankan berkonsultasi dengan petugas BRI untuk memperoleh informasi terbaru, menghitung besaran angsuran, serta menyesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan pembayaran.

Penggunaan dana secara produktif perlu diiringi pengelolaan keuangan yang disiplin, termasuk pencatatan pemasukan dan pengeluaran agar keberlangsungan usaha tetap terjaga.

BRI Muara Bungo Miliki Jaringan Unit Kerja

Untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan perbankan, BRI Branch Office Muara Bungo memiliki jaringan unit kerja yang melayani masyarakat di sejumlah wilayah.

Unit tersebut meliputi Unit Muara Bungo, Unit Kuamang Kuning, Unit Rantau Pandan, Unit Sawmill, Unit KM Empat-Empat, Unit Muara Tabir, dan Unit Gapura Suci.

Melalui unit-unit tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai KUR Mikro, mulai dari persyaratan, plafon pembiayaan, suku bunga, jangka waktu pinjaman, hingga mekanisme pengajuan sesuai ketentuan yang berlaku.

Masyarakat diimbau untuk mendapatkan informasi melalui kantor atau saluran resmi BRI serta memastikan seluruh persyaratan sebelum mengajukan pembiayaan.

Dukungan permodalan yang tepat dan pengelolaan usaha secara profesional diharapkan dapat mendorong UMKM Kabupaten Bungo tumbuh lebih produktif, memperkuat perekonomian lokal, membuka peluang kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,8 miliar untuk penyediaan makanan tambahan bagi anak-anak yang mengalami stunting.

Bupati Merangin, M. Syukur meminta seluruh anggaran tersebut dimanfaatkan secara optimal agar program penanganan stunting memberikan manfaat nyata bagi anak-anak dan keluarga yang membutuhkan.

Komitmen itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Penguatan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Merangin Tahun 2026 di Aula Depati Payung Bappeda, Selasa 13 Oktober 026.

Dalam rakor tersebut, pemerintah daerah menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor untuk menangani stunting.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam pertemuan, prevalensi stunting di Merangin pada 2026 tercatat sebesar 2,83 persen, dengan jumlah kasus mencapai 759 anak.

Wakil Bupati Merangin, A. Khafidh mengatakan Dinas Kesehatan telah menyediakan makanan tambahan bagi anak-anak yang tergolong stunting.

Ia meminta seluruh pihak memastikan dukungan anggaran yang telah disiapkan pemerintah daerah benar-benar mendukung upaya penanganan di lapangan.

“Dinas Kesehatan telah menyediakan makanan tambahan untuk anak-anak yang tergolong stunting. Dan Pak Bupati sudah mengalokasikan dana ini cukup besar, kurang lebih Rp1,8 miliar. Nah, ini untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin,” ujar Khafidh dalam sambutannya.

Sementara Bupati M. Syukur menegaskan penanganan stunting tidak dapat bergantung pada satu organisasi perangkat daerah.

Pemerintah membutuhkan keterlibatan berbagai sektor agar intervensi gizi dan pendampingan keluarga berjalan secara terpadu.

Menurut Syukur, setiap anggaran harus menghasilkan manfaat langsung bagi ibu hamil, bayi, dan balita di Kabupaten Merangin.

Ia juga meminta seluruh perangkat daerah dan pemerintah kecamatan mengevaluasi kinerja agar pelaksanaan program berjalan efektif.

“Ini bukan masalah pemerintah daerah, tapi masalah kita bersama. Kita harus menghilangkan ego sektoral dan memastikan setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat langsung bagi ibu hamil, bayi, dan balita di Kabupaten Merangin,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menempatkan ketepatan sasaran sebagai salah satu perhatian utama dalam penggunaan anggaran penanganan stunting.

Pemerintah perlu memastikan makanan tambahan menjangkau anak yang membutuhkan, disertai pemantauan kondisi gizi dan pendampingan keluarga.

Selain penyerapan anggaran, hasil program juga perlu terlihat melalui perbaikan status gizi anak dan penurunan risiko stunting.

Karena itu, evaluasi berkala menjadi bagian penting untuk mengukur efektivitas intervensi yang dijalankan.

Wakil Bupati, A. Khafidh juga menyoroti luasnya cakupan wilayah administratif Merangin sebagai tantangan dalam pelaksanaan program.

Kabupaten ini memiliki 205 desa dan 10 kelurahan yang membutuhkan koordinasi agar intervensi dapat menjangkau masyarakat secara merata.

Untuk memperkuat pelaksanaan di lapangan, pemerintah kabupaten meminta para camat berkoordinasi secara intensif dengan kepala puskesmas, kepolisian sektor, dan komando rayon militer di wilayah masing-masing.

Pemerintah desa dan kelurahan juga memegang peran penting.

Kepala desa dan lurah diminta mengoptimalkan penggunaan dana desa untuk mendukung penanganan stunting, memperkuat fungsi Rumah Desa Sehat, serta mendampingi keluarga berisiko melalui Posyandu.

Langkah tersebut diperlukan agar penanganan tidak berhenti pada pemberian makanan tambahan, tetapi juga mencakup pemantauan tumbuh kembang anak dan pendampingan keluarga secara berkelanjutan.

Pemkab Merangin mendorong sejumlah perangkat daerah untuk menyatukan program dan tanggung jawab dalam percepatan penurunan stunting.

Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Ketahanan Pangan, serta DP3KB menjadi bagian dari koordinasi lintas sektor tersebut.

Keterlibatan berbagai dinas dibutuhkan karena persoalan stunting berkaitan dengan lebih dari sekadar asupan makanan.

Kesehatan ibu dan anak, pola asuh, akses terhadap pangan bergizi, sanitasi, dan kondisi lingkungan juga memengaruhi risiko gangguan pertumbuhan.

Dengan pembagian tugas yang jelas, pemerintah daerah dapat menyelaraskan intervensi sesuai kebutuhan keluarga dan kondisi setiap wilayah.

Data rakor menyebut prevalensi stunting Merangin pada 2026 sebesar 2,83 persen dengan 759 kasus anak.

Namun, untuk membaca perkembangan penanganan secara menyeluruh, pemerintah perlu menjelaskan sumber data, periode pengukuran, serta metode pendataan yang digunakan.

Prevalensi dan jumlah kasus merupakan indikator berbeda yang perlu dibaca bersama.

Informasi mengenai jumlah balita yang menjadi dasar penghitungan, perubahan dibandingkan tahun sebelumnya, dan hasil intervensi akan membantu masyarakat menilai perkembangan program secara lebih utuh.

Di tengah alokasi anggaran Rp1,8 miliar, tantangan pemerintah bukan hanya menjalankan program, melainkan memastikan setiap intervensi menjangkau sasaran dan menghasilkan perbaikan gizi yang terukur.

Melalui penguatan koordinasi lintas sektor, Pemkab Merangin berharap upaya percepatan penurunan stunting berjalan lebih efektif.

Keberhasilan program pada akhirnya perlu tercermin dari membaiknya kondisi kesehatan anak dan berkurangnya keluarga yang menghadapi risiko stunting.(*)

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID — Kabupaten Sarolangun bersiap menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat dengan nilai anggaran sekitar Rp400 miliar.

Pemerintah Kabupaten Sarolangun menyiapkan lahan seluas 8,09 hektare di Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, untuk mendukung proyek pendidikan yang direncanakan menampung hingga 2.550 siswa tersebut.

Pembangunan fasilitas pendidikan itu dijadwalkan mulai pada Desember 2026.

Selain menyiapkan lahan, pemerintah kabupaten juga merencanakan pelebaran jalan di sekitar lokasi untuk menunjang akses menuju kawasan sekolah.

Bupati Sarolangun, H. Hurmin menyampaikan kesiapan tersebut saat mendampingi Gubernur Jambi, Al Haris meninjau lokasi Sekolah Rakyat pada Senin 12 Oktober 2026.

Hurmin mengatakan pemerintah kabupaten siap berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jambi dan pihak terkait untuk mendukung tahapan pembangunan.

“Pemerintah Kabupaten Sarolangun siap mendukung pembangunan Sekolah Rakyat ini. Kami telah menyiapkan lahan yang dibutuhkan dan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi serta pihak terkait agar proses pembangunan berjalan dengan baik,” ujar Hurmin.

Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Sarolangun membawa dua aspek penting, penyediaan fasilitas pendidikan berskala besar dan perluasan akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dengan kapasitas yang direncanakan mencapai 2.550 siswa, sekolah tersebut diharapkan dapat mendukung kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Namun, manfaat proyek ini nantinya tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik.

Kesiapan tenaga pendidik, fasilitas pembelajaran, sistem penerimaan siswa, dan keberlanjutan operasional juga akan menentukan kualitas layanan pendidikan yang diterima siswa.

Nilai anggaran sekitar Rp400 miliar dan jadwal pembangunan pada Desember 2026 menjadi informasi penting dalam rencana proyek ini.

Rincian sumber pendanaan, tahapan konstruksi, serta target penyelesaian perlu dipastikan melalui keterangan resmi instansi pelaksana.

Selain menyediakan lahan, Pemkab Sarolangun merencanakan pelebaran jalan di sekitar Kelurahan Aur Gading.

Langkah tersebut bertujuan mendukung akses menuju kawasan sekolah sekaligus menunjang mobilitas selama pembangunan berlangsung.

Akses jalan akan menjadi salah satu aspek penting, terutama jika fasilitas pendidikan tersebut beroperasi dengan kapasitas ribuan siswa.

Perencanaan lalu lintas, keselamatan pengguna jalan, dan konektivitas dengan kawasan permukiman perlu mendapat perhatian sejak tahap awal.

Koordinasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan instansi pelaksana juga diperlukan agar pembangunan fasilitas utama berjalan selaras dengan kesiapan infrastruktur pendukung.

Dengan demikian, persiapan proyek tidak hanya berfokus pada penyediaan lahan, tetapi juga pada aksesibilitas dan kelayakan kawasan untuk menunjang kegiatan pendidikan dalam jangka panjang.

Hurmin menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jambi, dan seluruh pihak yang berkontribusi dalam rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Sarolangun.

Ia berharap fasilitas tersebut memberikan manfaat nyata, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang membutuhkan akses pendidikan berkualitas.

“Kami berharap kehadiran Sekolah Rakyat ini nantinya dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dengan fasilitas pendidikan yang memadai, mereka diharapkan memiliki kesempatan yang lebih luas untuk meraih masa depan yang lebih baik,” kata Hurmin.

Harapan tersebut menempatkan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya memperluas kesempatan pendidikan.

Meski demikian, keberhasilan program perlu diukur melalui manfaat yang diterima siswa, kualitas pembelajaran, dan kemampuan sekolah menjangkau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran.

Informasi mengenai mekanisme penerimaan siswa, jenjang pendidikan yang tersedia, dan fasilitas yang akan dibangun juga akan membantu masyarakat memahami manfaat program secara lebih konkret.

Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kelurahan Aur Gading menjadi salah satu agenda pengembangan fasilitas pendidikan di Kabupaten Sarolangun.

Pemerintah daerah telah menyatakan kesiapan menyediakan lahan dan mendukung infrastruktur penunjang, termasuk pelebaran jalan.

Tahap berikutnya akan bergantung pada kesiapan teknis, pelaksanaan pembangunan sesuai jadwal, dan koordinasi antarlembaga yang terlibat.

Masyarakat juga membutuhkan informasi yang jelas mengenai tahapan proyek, jadwal penyelesaian, serta mekanisme penerimaan peserta didik.

Jika terlaksana sesuai rencana dan didukung layanan pendidikan yang memadai, Sekolah Rakyat diharapkan memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Sarolangun dan wilayah sekitarnya.(*)