MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Perselisihan yang diduga terjadi di lokasi Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Teluk Langkap, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, berujung dugaan tindak penganiayaan.

Seorang warga berinisial IS (28) mengalami luka-luka dan harus mendapatkan perawatan medis di RSUD Sultan Thaha Saifuddin (STS) Muara Tebo, Rabu (15/7/2026).

Sementara itu, terduga pelaku berinisial G (61) yang juga merupakan warga Desa Teluk Langkap.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa tersebut diduga bermula dari perselisihan di lokasi aktivitas PETI jenis dompeng. Keributan yang terjadi kemudian berkembang hingga dugaan aksi kekerasan.

Seorang warga setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan membenarkan adanya kejadian tersebut.

Ia mengatakan korban langsung dibawa ke RSUD STS Muara Tebo untuk mendapatkan penanganan medis.

“Korban langsung dibawa ke RSUD STS Muara Tebo untuk mendapatkan perawatan medis,” ujarnya.

Kasus dugaan penganiayaan tersebut telah dilaporkan ke Polsek Sumay dengan nomor laporan LP/B-89/VII/2026/SPKT/Polsek Sumay/Polres Tebo/Polda Jambi, tertanggal 15 Juli 2026.

Berdasarkan laporan kepolisian, korban diduga mengalami pemukulan, gigitan pada tangan kanan, serta pukulan menggunakan kayu di bagian punggung.

Korban juga disebut sempat tidak sadarkan diri sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit.

Polisi Lakukan Penyelidikan Dugaan Penganiayaan

Kasat Reskrim Polres Tebo IPTU Rimhot Nainggolan melalui Kanit Pidum IPDA Sumarlin membenarkan adanya laporan dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut.

“Memang benar, kami telah menerima laporan terkait dugaan tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Desa Teluk Langkap, Kecamatan Sumay. Saat ini perkara tersebut sedang dalam proses penyelidikan dan penyidikan,” kata Sumarlin.

Ia menjelaskan, penyidik telah melakukan sejumlah langkah kepolisian, mulai dari menerima laporan, melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), hingga memeriksa pelapor dan sejumlah saksi.

Selain itu, polisi masih melakukan pengumpulan alat bukti serta pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait untuk menentukan proses hukum selanjutnya.

“Penanganan perkara ini dilakukan secara profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Sumarlin.

Polres Tebo mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban serta menyerahkan proses penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.

Aktivitas PETI Kembali Jadi Sorotan

Kasus dugaan penganiayaan tersebut turut menyoroti keberadaan aktivitas PETI di Desa Teluk Langkap, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo.

Selain memiliki risiko terhadap lingkungan dan keselamatan masyarakat, aktivitas pertambangan ilegal juga dinilai dapat memicu berbagai persoalan sosial, termasuk konflik antarwarga.

Penanganan dan pengawasan secara berkelanjutan terhadap aktivitas PETI dinilai penting guna mencegah terjadinya persoalan serupa di kemudian hari.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo kembali melakukan penyegaran birokrasi.

Bupati Tebo Agus Rubiyanto secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 82 pejabat administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan Pemkab Tebo, Rabu 8 Juli 2026), di Pendopo Rumah Dinas Bupati Tebo.

Selain melantik puluhan pejabat struktural, Bupati juga mengukuhkan 35 kepala sekolah sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pendidikan di Kabupaten Tebo.

Prosesi pelantikan dihadiri Wakil Bupati Tebo Nazar Efendi, Sekretaris Daerah, para staf ahli bupati, asisten Setda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), kepala bagian Setda, serta seluruh camat.

Dalam sambutannya, Agus Rubiyanto menegaskan bahwa rotasi dan promosi jabatan merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas organisasi sekaligus memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ia mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

“Kita bekerja sebagai pelayan masyarakat, bukan sebaliknya. Jalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan jangan pernah menyalahgunakan kewenangan yang diberikan,” tegas Agus Rubiyanto.

Sejumlah Jabatan Strategis Berganti

Dalam pelantikan tersebut, sejumlah posisi strategis di lingkungan Sekretariat Daerah mengalami perubahan.

Ikhwannul Fajri dipercaya sebagai Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Tebo.

Muallim mendapat amanah sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Setda, sedangkan Sapta Gustiawan dilantik sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Pada Bagian Hukum Setda, Nurbadri dipercaya menduduki jabatan Kepala Bagian Hukum menggantikan Suparizal yang kini bertugas sebagai Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Rotasi juga dilakukan di tingkat kecamatan. Izhar ditunjuk sebagai Camat Sumay, Yanto dipercaya memimpin Kecamatan Tebo Ilir, sementara Dwi Sarwo Widiatmoko menjabat Camat Rimbo Ilir.

Eko Yulianto mendapat promosi sebagai Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo.

Di tingkat kelurahan, Sukri Adinata berpindah tugas menjadi Lurah Sarana Agung, sedangkan jabatan Lurah Muara Tebo kini diemban Amra Muslimin.

Penyegaran di OPD dan RSUD

Perubahan jabatan juga terjadi di sejumlah organisasi perangkat daerah.

Firdaus Basti dipercaya sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Supriadi menjabat Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Sri Wahyuti menjadi Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Syafrial dipercaya sebagai Sekretaris Dinas PUPR, sementara Tuslam menjabat Sekretaris Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.

Noer Fita juga memperoleh promosi sebagai Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Di RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo, Lian Perdana dipercaya sebagai Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.

Ruri Sukmayanti menjabat Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset, sedangkan Nurhikmah mengisi posisi Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Sumber Daya Manusia.

Sementara itu, di Badan Keuangan Daerah, Ari Prasetyo Bimo Artejo dipercaya memimpin Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Maulana menjabat Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran, Rusmiadi sebagai Kepala Sub Bidang Pelaporan Arus Kas, dan Ali Bato dipercaya menjadi Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo.

Pada BKPSDM juga terjadi pertukaran jabatan antara Ariyanto dan H. Muhammad Nuri sebagai bagian dari penyegaran organisasi.

Perkuat Kualitas Pendidikan

Selain pejabat struktural, Bupati Agus Rubiyanto turut melantik 35 kepala sekolah di lingkungan Pemkab Tebo.

Pelantikan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola sekolah, memperkuat kepemimpinan pendidikan, serta mendorong peningkatan mutu pembelajaran dan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tebo.

Rotasi kali ini menjadi salah satu mutasi pejabat terbesar yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tebo sepanjang tahun 2026.

Pemerintah daerah berharap seluruh pejabat yang mendapat amanah baru dapat segera beradaptasi, meningkatkan disiplin kerja, memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin cepat, profesional, serta berkualitas bagi masyarakat.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Kecelakaan lalu lintas terjadi di ruas Jalan Lintas Tebo–Bungo, tepatnya di depan gerbang Kantor Bupati Tebo, Senin 6 Juli 2026 sekitar pukul 09.00 WIB.

Sebuah bus antarprovinsi PO Al Hijrah jurusan Jakarta–Padang menabrak dua unit mobil yang sedang terparkir di bahu jalan.

Bus dengan nomor polisi BA 7019 WBU tersebut dikemudikan oleh sopir bernama Boby dan tengah dalam perjalanan dari Jakarta menuju Padang.

Peristiwa terjadi saat kendaraan melaju normal sebelum diduga mengalami masalah teknis pada bagian roda depan.

Sopir bus, Boby, mengungkapkan bahwa insiden bermula ketika ban depan sebelah kiri tiba-tiba pecah hingga membuat kendaraan kehilangan kendali.

“Ban depan sebelah kiri pecah, saya langsung hilang kendali dan membanting setir ke kiri. Bus sempat menabrak pembatas jalan sebelum akhirnya menghantam dua mobil yang terparkir,” ujar Boby di lokasi kejadian.

Dua kendaraan yang menjadi korban masing-masing milik warga bernama Sri Ekawati, warga Desa Pemayung, Kecamatan Sumay, serta satu mobil lainnya milik Sipendri yang diketahui merupakan anggota DPRD Kabupaten Tebo.

Kedua kendaraan mengalami kerusakan cukup parah di bagian bodi akibat benturan keras.

Sri Ekawati mengaku saat kejadian dirinya berada tidak jauh dari mobilnya karena sedang sarapan sekaligus hendak mengurus pembayaran pajak kendaraan.

“Saya lagi di dekat mobil, tiba-tiba terdengar suara keras. Ternyata bus sudah menabrak mobil saya,” ujarnya.

Tidak lama setelah kejadian, petugas Satlantas Polres Tebo tiba di lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengamankan arus lalu lintas, serta mengevakuasi kendaraan yang terlibat agar tidak menimbulkan kemacetan di jalur utama tersebut.

Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Namun peristiwa tersebut sempat mengundang perhatian pengguna jalan karena terjadi di jalur utama penghubung Tebo–Bungo yang dikenal memiliki volume kendaraan cukup tinggi, terutama kendaraan antarprovinsi.

Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan, termasuk pemeriksaan teknis kendaraan dan kondisi sebelum kejadian.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Ancaman konflik antara manusia dan gajah masih menjadi kenyataan yang dihadapi warga di kawasan penyangga Bentang Alam Bukit Tigapuluh, Kabupaten Tebo, Jambi.

Di tengah menyusutnya tutupan hutan dan meningkatnya tekanan terhadap habitat satwa liar, sebagian petani mulai mengubah pola bertani dengan mengembangkan sistem agroforestri sebagai langkah menjaga sumber penghidupan sekaligus mengurangi potensi konflik dengan gajah.

Salah satu petani yang menjalankan pola tersebut adalah Suyati (70), anggota Kelompok Sepenat Unggul di Dusun Benteng Makmur, Desa Muara Kilis.

Perempuan asal Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, itu telah menetap sekitar dua dekade di kawasan penyangga Bukit Tigapuluh dan menggantungkan penghasilan dari kebun karet seluas satu hektare.

Kini, lahan yang sebelumnya didominasi tanaman karet mulai berubah. Di sela-sela pohon karet tumbuh kopi, durian, alpukat, jeruk hingga meranti.

Sistem tanam beragam itu merupakan bagian dari Program Restorasi Berbasis Masyarakat (RBM) yang didampingi WWF Indonesia.

Suyati mengatakan dirinya menerima 125 bibit tanaman yang terdiri atas kopi, jeruk, alpukat, durian, dan meranti.

Seluruh bibit tersebut ditanam untuk memperkuat fungsi ekonomi lahan sekaligus mendukung upaya pemulihan ekosistem.

“Totalnya ada 125 bibit yang kami tanam sebagai bagian dari restorasi berbasis masyarakat,” ujar Suyati.

Namun, menjalankan usaha tani di kawasan lintasan gajah Sumatera bukan perkara mudah.

Menurutnya, kawanan gajah liar masih kerap memasuki area perkebunan warga dan merusak berbagai jenis tanaman.

Tanaman sawit, pisang, pinang hingga karet menjadi sasaran yang paling sering terdampak ketika gajah memasuki kebun masyarakat.

“Kalau gajah masuk, biasanya warga bersama-sama mengusir menggunakan kembang api supaya kembali ke habitatnya,” katanya.

Di antara berbagai komoditas yang ditanam, kopi justru dinilai paling aman. Selama ini tanaman tersebut hampir tidak pernah dimakan gajah.

“Gajah tidak pernah makan kopi. Kalaupun dilewati hanya terinjak, bukan dimakan,” ungkapnya.

Selain gangguan satwa liar, petani juga harus menghadapi serangan penyakit tanaman.

Bibit alpukat menjadi salah satu yang paling rentan terserang jamur hingga menyebabkan akar membusuk dan tanaman mati.

Pendamping Program Restorasi Berbasis Masyarakat WWF Indonesia, Rara Yulia Putri, menjelaskan agroforestri tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari strategi mengurangi konflik manusia dan gajah melalui pendekatan penghalang alami atau barrier strategy.

Menurut Rara, data pergerakan gajah berdasarkan catatan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) periode 2018–2024 menunjukkan desa-desa dampingan berada pada jalur yang cukup sering dilalui gajah.

Di sisi lain, sebagian besar masyarakat telah mengembangkan kebun sawit yang menjadi salah satu sumber pakan favorit satwa tersebut.

Karena itu, WWF mendorong masyarakat menanam jenis tanaman yang relatif tidak disukai gajah, seperti kopi dan kakao, di sela-sela tanaman utama.

Sementara pohon kayu seperti meranti, pulai, dan gaharu ditanam di bagian tepi kebun agar dalam jangka panjang dapat berfungsi sebagai penghalang alami.

“Harapannya gajah menjadi tidak terlalu tertarik masuk ke kebun karena sumber pakannya berkurang, sementara masyarakat tetap memperoleh manfaat ekonomi dari tanaman yang dibudidayakan,” jelasnya.

Rara menambahkan, pemilihan jenis tanaman dilakukan melalui mekanisme Free, Prior and Informed Consent (FPIC), sehingga masyarakat ikut menentukan komoditas yang sesuai dengan kondisi wilayah dan memiliki prospek ekonomi.

Menurutnya, kombinasi tanaman kayu dan tanaman produktif tidak hanya membantu memulihkan tutupan hutan dataran rendah Sumatra di Bentang Alam Bukit Tigapuluh, tetapi juga membuka peluang pendapatan yang lebih beragam bagi masyarakat.

Pendekatan tersebut dinilai menjadi salah satu upaya membangun koeksistensi antara manusia dan gajah.

Ketika tutupan hutan terus menghadapi tekanan, pola agroforestri dipandang mampu menghadirkan keseimbangan antara kepentingan konservasi dan keberlanjutan ekonomi warga yang hidup berdampingan dengan habitat satwa liar.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diterapkan pemerintah daerah, keberlangsungan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Tebo kembali menjadi perhatian.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo memastikan hingga saat ini belum mengambil langkah merumahkan tenaga PPPK paruh waktu, meski tekanan terhadap belanja pegawai terus meningkat.

Bupati Tebo, Agus Rubiyanto, menegaskan pemerintah daerah masih berupaya mempertahankan keberadaan PPPK paruh waktu.

Namun, keputusan akhir sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, khususnya terkait aturan belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Agus, jika pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) memberikan ruang lebih besar terhadap porsi belanja pegawai, maka Pemkab Tebo akan berusaha mempertahankan tenaga PPPK paruh waktu yang ada saat ini.

“Selama kemampuan keuangan daerah masih memungkinkan dan ada kebijakan yang mendukung dari pemerintah pusat, kami akan berupaya mempertahankan PPPK paruh waktu. Beberapa daerah memang sudah mengambil langkah merumahkan tenaga tersebut, tetapi di Tebo belum ada kebijakan ke arah itu,” kata Agus.

Pernyataan serupa disampaikan Wakil Bupati Tebo, Nazar Efendi. Ia menyebutkan bahwa hingga kini gaji PPPK paruh waktu masih dibayarkan secara rutin setiap bulan meski kondisi fiskal daerah sedang menghadapi tantangan.

Menurut Nazar, besaran gaji PPPK paruh waktu di Kabupaten Tebo saat ini berada di angka Rp1 juta per bulan. Nilai tersebut disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Memang jumlahnya belum besar, tetapi sampai saat ini tetap dibayarkan setiap bulan. Di sejumlah daerah lain bahkan ada yang hanya mampu memberikan honor sekitar Rp300 ribu dan pembayarannya tidak selalu rutin,” ujarnya.

Di sisi lain, Pemkab Tebo berharap pemerintah pusat dapat mengambil alih pembiayaan PPPK paruh waktu.

Langkah tersebut dinilai dapat mengurangi beban anggaran daerah sekaligus memberikan kepastian kesejahteraan bagi para pegawai.

“Kalau nantinya pembiayaan ditanggung pemerintah pusat, tentu akan lebih baik. Selain meringankan APBD daerah, para PPPK juga berpeluang mendapatkan standar penghasilan yang lebih merata di seluruh Indonesia,” tambah Nazar.

Wacana penarikan pembiayaan PPPK paruh waktu ke pemerintah pusat menjadi salah satu harapan daerah di tengah meningkatnya kebutuhan belanja pegawai dan tuntutan efisiensi anggaran.

Hingga kini, ribuan tenaga non-ASN dan PPPK paruh waktu di berbagai daerah masih menunggu kepastian kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat terkait status dan skema pembiayaannya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Tebo, Agus Rubiyanto, menegaskan sikap tegas terhadap praktik manipulasi absensi online yang diduga dilakukan sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.

Ia memastikan tidak akan memberikan toleransi apabila praktik kecurangan tersebut terbukti terjadi.

Pemerintah Kabupaten Tebo saat ini telah meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) guna memperketat sistem pengawasan absensi digital ASN.

“Untuk perihal absensi online ASN ini, agar tidak ada yang mencoba memanipulasinya, kami sudah minta BKPSDM Tebo untuk berkoordinasi dengan BKN. Kami tidak akan mentolerir jika nanti ada yang terbukti melakukannya,” tegas Bupati Agus Rubiyanto.

Menurutnya, integritas ASN menjadi hal yang tidak bisa ditawar, terutama dalam hal kedisiplinan kerja.

Ia juga mengingatkan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Satuan Kerja (Satker) agar tidak menutup mata terhadap potensi pelanggaran di lingkungan kerja masing-masing.

Bupati meminta agar para pimpinan OPD bersikap tegas dan tidak melindungi bawahan yang terbukti melakukan manipulasi absensi.

“Kepala OPD dan Satker saya minta jangan melindungi bawahan yang memanipulasi absensi. Jadilah contoh bagi bawahannya. Saya tidak mau praktik curang seperti yang terjadi di luar daerah juga terjadi di Kabupaten Tebo,” ujarnya.

Ia juga menyoroti adanya modus kecurangan absensi digital yang marak terjadi di berbagai daerah, seperti penggunaan aplikasi GPS palsu (fake GPS) hingga praktik titip absen kepada orang lain.

Bupati menegaskan bahwa Pemkab Tebo tidak akan memberikan ruang bagi praktik tersebut, terlebih di sektor-sektor pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Kalau melihat di berbagai daerah, yang rawan itu biasanya di sektor pendidikan dan kesehatan. Karena itu saya minta semua OPD meningkatkan pengawasan,” tambahnya.

Senada dengan itu, Wakil Bupati Tebo, Nazar Efendi, juga mendukung langkah tegas Bupati dalam menertibkan disiplin ASN, khususnya terkait penggunaan sistem absensi online.

Ia menilai berbagai modus kecurangan dapat dilakukan, mulai dari penggunaan aplikasi manipulatif hingga titip absen, sehingga diperlukan kesadaran dan kedisiplinan tinggi dari seluruh ASN.

“Berbagai macam cara dilakukan untuk memanipulasi absensi, mulai dari GPS palsu hingga menyuruh orang lain mengisi absen. Karena sudah diingatkan Bupati, saya berharap ASN Tebo benar-benar memperhatikan dan menindaklanjutinya,” ujar Wabup.

Pemerintah Kabupaten Tebo menegaskan bahwa langkah pengawasan ini dilakukan untuk memperkuat disiplin, meningkatkan kinerja ASN, serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa adanya praktik kecurangan di lingkungan birokrasi.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Kabar menggembirakan datang dari Tanah Suci. Sebanyak 202 jamaah haji asal Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dilaporkan dalam kondisi sehat setelah menuntaskan seluruh rangkaian puncak ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Saat ini para jamaah yang tergabung dalam Kloter 22 dan Kloter 24 tengah berada di Madinah untuk melaksanakan berbagai ibadah sunnah sekaligus mempersiapkan diri menjelang kepulangan ke Indonesia.

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Tebo, Darmawi, mengatakan seluruh jamaah asal Kabupaten Tebo berhasil menjalani tahapan utama ibadah haji tanpa kendala berarti.

“Sebanyak 202 jamaah haji asal Kabupaten Tebo dipastikan dalam keadaan sehat. Saat ini mereka berada di Madinah untuk melaksanakan berbagai ibadah sunnah setelah menyelesaikan seluruh rangkaian puncak ibadah haji,” ujar Darmawi.

Menurutnya, seluruh prosesi wajib haji telah dilaksanakan para jamaah, mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, melontar jumrah di Mina hingga tawaf ifadah di Masjidil Haram.

Dengan selesainya seluruh tahapan tersebut, para jamaah kini memasuki fase akhir perjalanan spiritual mereka sebelum kembali ke Tanah Air.

Jadwal Kepulangan Sudah Ditetapkan

Darmawi menjelaskan jamaah yang tergabung dalam Kloter 22 dijadwalkan bertolak dari Arab Saudi menuju Indonesia pada 26 Juni 2026.

Sementara itu, jamaah yang tergabung dalam Kloter 24 akan diberangkatkan kembali ke Tanah Air pada 29 Juni 2026.

“Untuk jamaah Kloter 22 direncanakan pulang ke Indonesia pada 26 Juni 2026, sedangkan Kloter 24 dijadwalkan kembali pada 29 Juni 2026,” jelasnya.

Fokus Jaga Kesehatan Jelang Kepulangan

Menjelang proses pemulangan, pihak Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Tebo terus berkoordinasi dengan petugas haji di Arab Saudi guna memastikan seluruh tahapan kepulangan berjalan lancar dan sesuai jadwal.

Selain itu, kesehatan jamaah juga menjadi perhatian utama mengingat cuaca panas dan aktivitas ibadah yang masih cukup padat selama berada di Madinah.

Darmawi mengaku bersyukur karena hingga saat ini tidak ada laporan gangguan kesehatan serius yang dialami jamaah asal Kabupaten Tebo.

“Kami bersyukur seluruh jamaah dalam keadaan sehat. Semoga mereka dapat menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah di Madinah dan kembali ke Kabupaten Tebo dengan selamat serta menjadi haji yang mabrur,” tutupnya.

Keberhasilan seluruh jamaah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dengan kondisi sehat menjadi kabar yang melegakan bagi keluarga di kampung halaman yang kini menantikan kepulangan mereka pada akhir Juni mendatang.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Tebo terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna menjaga stabilitas daerah di tengah berbagai tantangan pembangunan dan dinamika sosial yang berkembang.

Upaya tersebut diwujudkan melalui rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang dipimpin langsung Bupati Tebo, Agus Rubiyanto.

Rapat yang berlangsung di ruang kerja Bupati Tebo itu menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan unsur pimpinan daerah lainnya dalam menjaga situasi tetap aman, tertib, dan kondusif.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis menjadi perhatian bersama, mulai dari aspek keamanan, ketertiban masyarakat, hingga dukungan terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah.

Bupati Tebo Agus Rubiyanto menegaskan bahwa stabilitas daerah merupakan fondasi utama dalam mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, tanpa sinergi yang kuat antarinstansi, berbagai program pemerintah akan sulit berjalan maksimal.

“Koordinasi dan komunikasi yang baik menjadi kunci dalam menjaga stabilitas daerah. Dengan kerja sama yang kuat, kita dapat memperkuat pelayanan kepada masyarakat sekaligus memastikan program pembangunan berjalan optimal,” ujar Agus Rubiyanto.

Antisipasi Dinamika Daerah

Selain membahas kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, rapat juga menjadi sarana untuk mengantisipasi berbagai potensi persoalan yang dapat memengaruhi kondusivitas wilayah.

Forkopimda menilai langkah pencegahan dan deteksi dini harus terus diperkuat agar setiap persoalan yang muncul dapat segera ditangani secara cepat dan terkoordinasi.

Pemerintah Kabupaten Tebo juga menekankan pentingnya peran seluruh unsur Forkopimda dalam menjaga iklim daerah yang aman dan kondusif, terutama dalam mendukung investasi, pelayanan publik, dan agenda pembangunan yang sedang berjalan.

Pembangunan Butuh Daerah yang Kondusif

Dalam forum tersebut, seluruh unsur Forkopimda menyatakan komitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dan komunikasi dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab masing-masing.

Pemkab Tebo menilai stabilitas keamanan menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan pembangunan daerah.

Kondisi yang aman dan tertib diyakini akan memberikan ruang lebih luas bagi pemerintah untuk menjalankan program-program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah berharap sinergi antara unsur pemerintahan, aparat keamanan, dan lembaga terkait lainnya semakin solid dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.

Dengan kolaborasi yang kuat, Kabupaten Tebo diharapkan mampu menjaga stabilitas wilayah sekaligus mempercepat realisasi pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Komisi I DPRD Kabupaten Tebo menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) guna membahas persoalan yang terjadi di SMP Negeri 22 Rimbo Ilir.

Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil asesmen serta kunjungan lapangan yang sebelumnya dilakukan oleh anggota dewan ke sekolah tersebut.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Banggar DPRD Tebo itu dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Tebo, Yuzep Herman, dan dihadiri Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo, pengawas sekolah, Plt Kepala SMPN 22 Rimbo Ilir, guru BK, serta sejumlah tenaga pendidik.

Dalam rapat tersebut, pembahasan difokuskan pada peristiwa yang terjadi pada 13 Mei 2026 lalu.

Insiden yang bermula dari kesalahpahaman antara pihak sekolah dan sejumlah siswa itu kemudian berkembang hingga masuk ke ranah hukum.

Ketua Komisi I DPRD Tebo, Yuzep Herman, mengatakan pihaknya saat ini masih mengumpulkan informasi dan keterangan dari berbagai pihak sebelum menentukan langkah lanjutan yang akan ditempuh.

Menurutnya, berdasarkan dokumen, berita acara, dan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya, persoalan tersebut sebenarnya sudah mengarah pada penyelesaian.

Namun masih terdapat salah satu pihak yang belum menyetujui kesepakatan sehingga proses hukum tetap berjalan.

“Kami ingin mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Pada prinsipnya ada upaya penyelesaian yang sudah dibangun, namun belum seluruh pihak mencapai kesepahaman sehingga perkara ini berlanjut ke proses hukum,” ujar Yuzep.

Ia menegaskan, DPRD bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan lebih mengutamakan pendekatan persuasif serta mediasi agar konflik yang terjadi tidak semakin berkepanjangan dan dapat diselesaikan secara baik.

Sebagai tindak lanjut, Disdikbud Kabupaten Tebo dijadwalkan melakukan koordinasi dengan Polres Tebo guna memperoleh informasi terbaru terkait perkembangan laporan yang telah masuk ke aparat penegak hukum.

Selain membahas upaya penyelesaian perkara, Komisi I DPRD Tebo juga memberikan sejumlah catatan kepada pihak sekolah, khususnya terkait penguatan pengawasan internal serta tata kelola pendidikan di lingkungan sekolah.

Yuzep menilai momentum tahun ajaran baru harus dimanfaatkan untuk memperbaiki sistem dan tata tertib sekolah agar lebih dipahami oleh siswa maupun orang tua.

“Kami meminta tata tertib sekolah disosialisasikan secara maksimal kepada wali murid dan ditandatangani bersama. Dengan begitu, hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi jelas sehingga potensi kesalahpahaman dapat diminimalisir,” katanya.

DPRD Tebo juga membuka peluang penyelesaian perkara melalui mekanisme restorative justice apabila seluruh pihak yang terlibat sepakat menempuh jalur damai.

Namun keputusan tersebut masih menunggu hasil koordinasi lanjutan serta perkembangan proses yang sedang berlangsung.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo, Haryadi, menegaskan bahwa mediasi tetap menjadi prioritas utama dalam penyelesaian persoalan tersebut.

Menurutnya, sebagian besar pihak yang terlibat telah menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, meskipun saat ini proses hukum masih berjalan.

“Kami berharap komunikasi terus terjalin dengan baik sehingga tercapai kesepakatan bersama. Fokus utama kami adalah menjaga iklim pendidikan tetap kondusif dan memastikan proses belajar mengajar berjalan normal,” ujar Haryadi.

Pemerintah daerah bersama DPRD Tebo berharap penyelesaian dapat segera tercapai sehingga seluruh pihak dapat kembali fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan pembinaan siswa di lingkungan sekolah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Sinar Sentosa Primatama (Sinsen) kembali menggelar edukasi keselamatan berkendara atau safety riding bagi para pekerja lapangan yang setiap hari menghadapi medan jalan ekstrem di area operasional perusahaan.

Kegiatan kali ini berlangsung bersama PT Royal Lestari Utama (RLU) di Kabupaten Tebo pada 18 hingga 24 Mei 2026.

Program edukasi tersebut diikuti ratusan peserta yang dibagi dalam delapan batch pelatihan.

Fokus utama kegiatan adalah meningkatkan kesadaran pekerja terhadap pentingnya keselamatan saat menggunakan sepeda motor di jalur operasional yang licin, berlumpur, berbatu hingga tidak rata.

Kondisi medan yang cukup berat dinilai menjadi salah satu faktor tingginya potensi kecelakaan kerja, terutama bagi pekerja dengan mobilitas harian menggunakan kendaraan roda dua menuju lokasi operasional perusahaan.

Instruktur Safety Riding Honda Sinsen memberikan pembekalan terkait teknik dasar hingga antisipasi bahaya saat berkendara di medan menantang.

Materi yang diberikan meliputi cara melewati jalan rusak dan licin, teknik berkendara di tanjakan maupun turunan, hingga teknik aman saat mengangkat sepeda motor yang terjatuh.

Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya fokus saat berkendara, kemampuan memprediksi potensi bahaya di jalan, serta postur berkendara yang benar agar kendaraan tetap stabil dan mudah dikendalikan.

Assistant Manager Marketing Communication PT Sinar Sentosa Primatama, Frank Setia, mengatakan edukasi tersebut merupakan bagian dari komitmen Honda dalam membangun budaya keselamatan berkendara di lingkungan kerja.

“Sebagian besar pekerja di area operasional menghadapi kondisi jalan yang cukup berat setiap hari. Karena itu, keterampilan berkendara aman sangat penting untuk mengurangi risiko kecelakaan. Melalui kegiatan ini kami ingin terus menanamkan budaya #Cari_aman kepada masyarakat,” ujar Frank Setia.

Ia menambahkan, edukasi keselamatan berkendara tidak hanya penting bagi pengguna jalan umum, tetapi juga pekerja perusahaan yang memiliki aktivitas tinggi di area operasional dengan kondisi medan yang cukup menantang.

Kegiatan berlangsung interaktif dengan sesi diskusi, simulasi praktik hingga kuis seputar keselamatan berkendara.

Para peserta terlihat antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang digelar oleh tim Safety Riding Honda Sinsen.

Melalui kolaborasi bersama berbagai perusahaan di Provinsi Jambi, Sinsen berharap edukasi safety riding dapat menjangkau lebih banyak kalangan sekaligus menjadi langkah nyata dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun kecelakaan kerja di area operasional perusahaan.(*)