KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., mengikuti Zoom Meeting Webinar Seri I Program Pariwara Antikorupsi Tahun 2026 bertajuk “Unboxing Message: Strategi Menemukan Angle Antikorupsi yang Unik” yang digelar di Ruang Rapat Kantor Bupati, Kamis 18 Juni 2026.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan budaya antikorupsi melalui pendekatan komunikasi publik yang lebih kreatif, interaktif, dan mudah dipahami oleh masyarakat luas.

Webinar ini diawali dengan pembahasan terkait Survei Penilaian Integritas (SPI), pentingnya partisipasi publik dalam penguatan integritas, serta berbagai potensi penyalahgunaan anggaran yang perlu diantisipasi melalui tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Program ini juga menekankan pentingnya peran aparatur pemerintah dalam membangun sistem pencegahan korupsi yang lebih efektif sejak dini.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Anwar Sadat menegaskan pentingnya tindak lanjut dari setiap materi yang disampaikan dalam Program Pariwara Antikorupsi oleh seluruh perangkat daerah di Tanjung Jabung Barat.

Ia menekankan bahwa pesan-pesan antikorupsi tidak hanya harus dipahami, tetapi juga disampaikan kembali secara kreatif agar lebih mudah diterima oleh masyarakat maupun aparatur pemerintahan.

“Pariwara antikorupsi ini hendaknya ditindaklanjuti dengan baik dan disampaikan ke seluruh jajaran. Pesan antikorupsi perlu dikemas secara menarik agar mudah dipahami dan berdampak pada perubahan perilaku,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berharap dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman aparatur terhadap pentingnya integritas, transparansi, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, program ini juga menjadi bagian dari komitmen bersama dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi di lingkungan birokrasi daerah.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Tanjung Jabung Barat Hermansyah, Plh Inspektur Kabupaten, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Dukcapil, Kepala DPMPTSP, Sekretaris Inspektorat, Sekretaris Bapenda, serta perwakilan sejumlah OPD lainnya.

Kehadiran para pejabat ini menunjukkan komitmen bersama pemerintah daerah dalam memperkuat gerakan antikorupsi secara berkelanjutan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kembali mencatatkan capaian positif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Kabupaten Tanjung Jabung Barat berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Capaian tersebut disampaikan Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam agenda penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin 15 Juni 2026.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Hamdani didampingi Wakil Ketua II DPRD Hasan Basri Harahap itu turut dihadiri Wakil Bupati Katamso, unsur Forkopimda, pejabat daerah, serta sejumlah tamu undangan.

Dalam pidatonya, Anwar Sadat menegaskan bahwa penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD merupakan amanat peraturan perundang-undangan sekaligus bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

“Kami bersyukur Kabupaten Tanjung Jabung Barat kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2025,” kata Anwar Sadat.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah catatan dari BPK yang harus segera ditindaklanjuti, khususnya terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah.

Menurutnya, pemerintah daerah telah menyiapkan langkah-langkah perbaikan agar kualitas pengelolaan keuangan terus meningkat dan opini WTP dapat dipertahankan pada tahun-tahun mendatang.

Selain menyampaikan capaian opini WTP, Bupati juga memaparkan gambaran umum realisasi APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025.

Dari target pendapatan daerah sebesar Rp2,079 triliun, realisasinya mencapai Rp2,070 triliun atau 99,60 persen.

Sementara itu, realisasi belanja dan transfer tercatat sebesar Rp2,080 triliun atau sekitar 95,39 persen dari total anggaran yang telah ditetapkan.

Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada tahun 2025, PAD berhasil melampaui target dengan realisasi mencapai Rp164,82 miliar atau 112,43 persen dari target Rp146,59 miliar.

Kenaikan tersebut didorong oleh meningkatnya penerimaan dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber pendapatan sah lainnya.

Di sektor pembangunan, pemerintah daerah juga mencatat realisasi belanja modal yang cukup tinggi. Dari total anggaran yang tersedia, belanja modal terealisasi sebesar Rp674,01 miliar atau 98,70 persen.

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pembangunan berbagai infrastruktur strategis, mulai dari jalan, jaringan, irigasi, gedung dan bangunan, hingga pengadaan peralatan serta aset tetap lainnya.

Anwar Sadat menilai laporan pertanggungjawaban APBD tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga instrumen evaluasi untuk mengukur efektivitas pembangunan daerah.

Ia berharap capaian keuangan yang telah diraih dapat menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran pada tahun-tahun mendatang.

“Harapannya, seluruh program pembangunan yang dijalankan dapat semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung terwujudnya Tanjung Jabung Barat yang maju, berdaya saing, dan sejahtera,” ujarnya.

Dengan capaian opini WTP, peningkatan PAD, serta tingginya realisasi belanja pembangunan, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menunjukkan tren positif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Namun demikian, tindak lanjut atas catatan BPK tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar kualitas tata kelola pemerintahan terus membaik.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus memperkuat layanan darurat masyarakat melalui program “Halo Ustad 112” yang diminta Bupati Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag. untuk disosialisasikan secara masif hingga ke tingkat desa.

Penegasan tersebut disampaikan Bupati saat Rapat Koordinasi Camat dan Lurah se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat Triwulan II Tahun 2026 yang digelar di Kantor Camat Muara Papalik, Jumat 12 Juni 2026.

Menurut Bupati, layanan darurat 112 harus menjadi garda terdepan dalam respons cepat terhadap berbagai kejadian di masyarakat, mulai dari kebakaran, bencana alam, gangguan kesehatan, hingga kondisi darurat lainnya.

“Layanan Halo Ustad 112 harus terus disosialisasikan hingga ke desa-desa agar masyarakat benar-benar mengetahui dan bisa memanfaatkannya saat membutuhkan bantuan cepat,” tegasnya.

Diperkuat hingga Tingkat Desa

Bupati meminta seluruh camat untuk mengintensifkan penyebaran informasi layanan tersebut, tidak hanya di kantor pemerintahan, tetapi juga melalui perangkat desa, RT, dan RW.

Ia menilai, kecepatan informasi menjadi faktor penting dalam penanganan keadaan darurat, sehingga masyarakat tidak boleh lagi kebingungan saat menghadapi situasi kritis.

“Jangan sampai masyarakat tidak tahu harus menghubungi siapa ketika terjadi keadaan darurat. Ini yang harus kita pastikan sampai ke bawah,” ujarnya.

Jadi Bagian Sistem Respons Cepat Daerah

Layanan “Halo Ustad 112” sendiri menjadi bagian dari sistem respons cepat pemerintah daerah yang terintegrasi untuk mempercepat penanganan berbagai laporan masyarakat.

Dengan satu nomor panggilan darurat, warga diharapkan dapat langsung terhubung dengan layanan terkait tanpa harus mencari kontak instansi secara terpisah.

Pemerintah daerah menargetkan layanan ini tidak hanya dikenal, tetapi juga benar-benar digunakan secara aktif oleh masyarakat di seluruh wilayah Tanjung Jabung Barat.

Tetap Fokus Pelayanan di Tengah Keterbatasan Anggaran

Dalam kesempatan yang sama, Bupati juga menekankan pentingnya komitmen aparatur pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik, meski di tengah keterbatasan anggaran.

Ia meminta seluruh camat, lurah, dan kepala desa tetap fokus pada pelayanan dasar masyarakat, termasuk kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat.

“Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah hadir ketika masyarakat membutuhkan, bukan sekadar soal fasilitas kantor,” tegasnya.

Dukungan untuk Program Daerah Lainnya

Meski fokus utama diarahkan pada penguatan layanan darurat, Bupati juga menyinggung pentingnya sinergi lintas sektor dalam penanganan sampah, banjir, serta persoalan sosial seperti anak putus sekolah.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa seluruh program tersebut akan lebih efektif jika didukung dengan sistem komunikasi dan respons cepat yang kuat melalui layanan 112.

Hadirkan Pemerintah Lebih Dekat ke Masyarakat

Melalui penguatan “Halo Ustad 112”, Pemkab Tanjab Barat berharap masyarakat dapat merasakan kehadiran pemerintah secara lebih cepat dan nyata saat terjadi keadaan darurat.

Program ini diharapkan menjadi jembatan utama antara masyarakat dan pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang responsif, sigap, dan terintegrasi di seluruh wilayah kabupaten.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., menegaskan perlunya peran aktif camat, lurah, dan kepala desa dalam menangani berbagai persoalan strategis daerah.

Mulai dari pengelolaan sampah, keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), penanggulangan bencana, hingga tingginya angka anak putus sekolah.

Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Camat dan Lurah se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat Triwulan II Tahun 2026 yang digelar di Kantor Camat Muara Papalik, Jumat 12 Juni 2026.

Dorong Aksi Nyata, Bukan Sekadar Sosialisasi

Dalam arahannya, Bupati Anwar Sadat menekankan bahwa penanganan persoalan sampah tidak cukup hanya melalui sosialisasi, tetapi harus diwujudkan dalam aksi nyata di lapangan.

Ia mencontohkan pengolahan sampah organik menjadi pupuk sebagai langkah sederhana yang dapat dimulai dari tingkat rumah tangga.

“Yang kita perlukan sekarang adalah aksi. Mulailah dari hal kecil, seperti mengolah sampah organik menjadi pupuk untuk tanaman di rumah. Kalau satu desa berhasil, desa lain akan ikut,” ujarnya.

Penataan TPS dan Depo Sampah Dipercepat

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat saat ini tengah menertibkan ratusan titik pembuangan sampah ilegal yang tersebar di berbagai wilayah.

Untuk itu, Bupati meminta camat segera menetapkan lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sementara yang lebih terorganisir agar masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan.

Selain itu, Pemkab juga menyiapkan sistem pengelolaan sampah berjenjang melalui pembangunan depo sampah sebagai fasilitas penampungan sebelum dibawa ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

“Kita ingin pengelolaan sampah lebih sistematis, dari rumah tangga ke TPS, lalu ke depo, dan akhirnya ke TPA,” jelasnya.

Penguatan Kamtibmas Lewat Program Sabuk Kamtibmas

Di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, Bupati mengingatkan pentingnya dukungan camat dalam implementasi Program Sabuk Kamtibmas yang telah dideklarasikan bersama Forkopimda.

Ia menegaskan bahwa seluruh unsur pemerintahan di tingkat kecamatan hingga desa memiliki tanggung jawab menjaga situasi tetap aman dan kondusif.

“Jangan sampai ada hal yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” tegasnya.

Penanganan Banjir Jadi Perhatian Serius

Dalam sektor kebencanaan, Bupati menyoroti sejumlah wilayah yang kerap terdampak banjir, seperti Kecamatan Batang Asam dan Muara Papalik.

Pemerintah daerah terus melakukan upaya mitigasi melalui pembangunan infrastruktur seperti drainase dan box culvert di titik-titik rawan banjir.

Namun demikian, ia juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran air.

“Drainase harus dijaga agar tetap lancar. Ini tanggung jawab bersama untuk mengurangi risiko banjir,” katanya.

Penataan Pembangunan dan Batas Wilayah

Bupati juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pembangunan yang belum memenuhi ketentuan perizinan, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Ia menegaskan setiap pembangunan harus sesuai tata ruang, memperhatikan lingkungan, serta memiliki dokumen perizinan yang lengkap.

Selain itu, camat dan kepala desa diminta aktif menyosialisasikan penyelesaian batas wilayah desa untuk mencegah potensi konflik di masyarakat.

“Yang berubah hanya batas administrasi, bukan hak kepemilikan tanah masyarakat,” tegasnya.

Atasi Anak Putus Sekolah untuk Tingkatkan IPM

Salah satu isu yang mendapat perhatian serius adalah tingginya angka anak putus sekolah yang berdampak pada rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Bupati meminta camat dan kepala desa melakukan pendataan serta memastikan anak-anak putus sekolah kembali mengenyam pendidikan di sekolah terdekat.

“Jangan pikirkan dulu seragam atau perlengkapan. Yang penting mereka kembali sekolah. Pemerintah akan membantu,” ujarnya.

Perkuat Layanan Darurat Halo Ustad 112

Menutup arahannya, Bupati mengajak seluruh perangkat daerah untuk tetap fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat meskipun di tengah keterbatasan anggaran.

Ia juga meminta sosialisasi layanan darurat “Halo Ustad 112” terus digencarkan hingga tingkat desa agar masyarakat dapat segera melaporkan kejadian darurat seperti kebakaran, bencana, maupun gangguan kesehatan.

“Layanan ini harus diketahui seluruh masyarakat agar bisa dimanfaatkan saat keadaan darurat,” pungkasnya.

Kegiatan rakor tersebut turut dihadiri Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala OPD, para camat, lurah, ASN, serta unsur terkait lainnya.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Upaya Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memperbaiki infrastruktur jalan terus berlanjut. Bupati Tanjab Barat, Anwar Sadat, turun langsung meninjau pekerjaan peningkatan Jalan Jalur 2 Merlung yang selama ini dikeluhkan warga akibat kondisinya yang rusak dan sulit dilalui.

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangkaian kegiatan Jumat Berkah yang digelar pada Jumat, 12 Juni 2026.

Kehadiran bupati di lokasi sekaligus memastikan progres pekerjaan berjalan sesuai rencana dan dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat.

Jalan Jalur 2 Merlung merupakan salah satu akses penting yang menghubungkan sejumlah desa dengan pusat pemerintahan kecamatan.

Selama beberapa tahun terakhir, kondisi jalan yang rusak kerap menjadi kendala bagi aktivitas masyarakat, mulai dari mobilitas warga hingga distribusi hasil perkebunan dan pertanian.

Dalam peninjauan tersebut, Anwar Sadat menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan masyarakat dalam menjaga kondisi jalan setelah selesai dibangun.

Ia meminta pemerintah kecamatan bersama masyarakat untuk mengawasi kendaraan yang melintas agar tidak membawa muatan melebihi kapasitas jalan.

Menurutnya, kendaraan bertonase berlebih menjadi salah satu faktor utama yang mempercepat kerusakan jalan di sejumlah wilayah.

Selain itu, bupati juga menyoroti pentingnya perawatan saluran drainase di sepanjang ruas jalan.

Ia mengingatkan agar drainase yang telah dibangun pada tahun 2025 tetap dijaga kebersihannya sehingga aliran air tetap lancar dan tidak menyebabkan genangan yang berpotensi merusak badan jalan.

“Pemerintah sudah membangun, namun menjaga dan merawatnya menjadi tanggung jawab bersama. Gotong royong secara rutin perlu dilakukan agar saluran air tetap berfungsi dengan baik,” pesannya.

Peninjauan tersebut turut dihadiri jajaran Pemerintah Kabupaten Tanjab Barat, mulai dari staf ahli, asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para camat hingga sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Peningkatan Jalan Jalur 2 Merlung diharapkan mampu memperlancar konektivitas antarwilayah, meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, sekaligus memperkuat akses pelayanan pemerintahan di Kecamatan Merlung.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kembali mencatatkan capaian penting dalam upaya melindungi sekaligus meningkatkan nilai ekonomi komoditas unggulan daerah.

Pinang Betara kini resmi memperoleh Sertifikat Indikasi Geografis (IG), sebuah pengakuan yang menegaskan keunikan, kualitas, dan reputasi produk khas Tanjung Jabung Barat tersebut.

Sertifikat Indikasi Geografis diserahkan langsung oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jambi kepada Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., dalam acara yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati, Kamis 12 Juni 2026.

Pengakuan ini menjadi langkah strategis dalam melindungi Pinang Betara dari potensi penyalahgunaan nama maupun klaim pihak lain.

Di sisi lain, sertifikasi tersebut membuka peluang lebih besar bagi komoditas lokal untuk meningkatkan daya saing di pasar nasional hingga internasional.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jambi, Jonson Siagian, mengatakan Sertifikat Indikasi Geografis merupakan instrumen penting dalam menjaga identitas produk daerah yang memiliki karakteristik khas dan tidak dapat dipisahkan dari wilayah asalnya.

“Pinang Betara memiliki ciri dan kualitas yang menjadi identitas Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan sertifikat ini, produk tersebut mendapatkan perlindungan hukum sekaligus nilai tambah dalam pengembangan pasar, termasuk peluang ekspor,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jambi, Sri Argunaini.

Menurutnya, keberhasilan memperoleh Sertifikat Indikasi Geografis harus diikuti dengan komitmen menjaga kualitas dan konsistensi produk agar kepercayaan pasar terus meningkat.

Ia menegaskan pihaknya siap mendukung pengembangan produk turunan berbasis pinang guna menciptakan nilai ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat dan daerah.

Sementara itu, Bupati Anwar Sadat menyambut baik diterbitkannya Sertifikat Indikasi Geografis Pinang Betara.

Ia menyebut pencapaian tersebut bukan sekadar pengakuan administratif, melainkan momentum penting dalam memperkuat identitas ekonomi daerah.

Menurutnya, Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki sejumlah komoditas unggulan yang berpotensi besar mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Selain Pinang Betara, daerah ini juga dikenal dengan Udang Ketak, Kepiting Asoka, Kopi Liberika Tungkal Komposit, hingga Nanas Muntialo.

Bupati mengungkapkan bahwa Kopi Liberika Tungkal Komposit sebelumnya telah lebih dahulu memperoleh Sertifikat Indikasi Geografis.

Kini, keberhasilan Pinang Betara mendapatkan pengakuan serupa menjadi dorongan bagi pengembangan komoditas unggulan lainnya.

“Kami melihat Nanas Muntialo juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk unggulan khas daerah yang memiliki daya saing tinggi,” kata Anwar Sadat.

Ia berharap sertifikasi tersebut mampu memotivasi para petani dan pelaku usaha untuk terus meningkatkan kualitas produksi serta menjaga standar mutu yang telah ditetapkan.

Pemerintah daerah, lanjutnya, akan terus memberikan pendampingan melalui pembinaan, peningkatan kualitas produk, standardisasi mutu, hingga perluasan akses pemasaran agar manfaat ekonomi dari Sertifikat Indikasi Geografis dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Pinang Betara adalah identitas sekaligus kebanggaan masyarakat Tanjung Jabung Barat. Kami ingin sertifikasi ini benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku usaha lokal,” tegasnya.

Melalui penguatan sektor agrokompleks dan perikanan yang berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat optimistis berbagai komoditas unggulan daerah mampu bersaing di pasar yang lebih luas dan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., secara resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dalam kegiatan sosialisasi yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Balai Pertemuan Kantor Bupati, Kamis 11 Juni 2026.

Pencanangan tersebut menjadi penanda dimulainya rangkaian persiapan Sensus Ekonomi 2026 yang akan digunakan untuk memetakan kondisi perekonomian daerah secara lebih komprehensif.

Data yang terkumpul nantinya diharapkan mampu menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Anwar Sadat menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran penting dalam menggambarkan kondisi nyata perekonomian daerah.

Menurutnya, data yang valid dan akurat menjadi fondasi utama dalam merancang program pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

Sensus Ekonomi merupakan instrumen strategis untuk mengetahui potensi dan perkembangan ekonomi daerah secara menyeluruh.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki berbagai sektor unggulan yang terus berkembang, mulai dari perdagangan, perkebunan, perikanan, industri pengolahan, jasa hingga usaha mikro, kecil, dan menengah.

“Seluruh potensi tersebut harus terdata dengan baik agar dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan yang tepat,” ujar Anwar Sadat.

Ia menilai keberhasilan sensus tidak hanya bergantung pada petugas lapangan, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat dan pelaku usaha.

Karena itu, pemerintah daerah mengajak seluruh pihak untuk memberikan informasi yang benar dan sesuai kondisi sebenarnya saat pelaksanaan sensus berlangsung.

Bupati juga menekankan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terkait data yang diberikan.

Sebab, seluruh informasi yang disampaikan kepada petugas sensus dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Saya mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Data yang diberikan akan sangat menentukan kualitas hasil sensus dan menjadi bahan penting dalam perencanaan pembangunan daerah ke depan,” katanya.

Lebih lanjut, Anwar Sadat berharap hasil Sensus Ekonomi 2026 mampu menghadirkan gambaran yang lebih akurat mengenai kekuatan ekonomi daerah sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Melalui kegiatan pencanangan dan sosialisasi ini, seluruh pemangku kepentingan diharapkan memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya Sensus Ekonomi 2026.

Kolaborasi antara pemerintah, BPS, dunia usaha, dan masyarakat dinilai menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan sensus tersebut.

Sebagai bentuk komitmen bersama, kegiatan ditutup dengan penandatanganan dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang dilanjutkan dengan pemasangan rompi dan tanda pengenal petugas sensus secara simbolis.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di Alun-Alun Kota Kuala Tungkal, Senin (1/6/2026).

Kegiatan berlangsung khidmat dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah, TNI-Polri, pelajar, organisasi masyarakat, hingga perwakilan BUMD.

Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Katamso SA, bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.

Dalam amanat tersebut ditegaskan bahwa Hari Lahir Pancasila bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan momentum penting untuk memperkuat kembali komitmen terhadap nilai-nilai dasar bangsa di tengah berbagai tantangan global yang terus berkembang.

Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengangkat tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”.

Tema tersebut menegaskan peran strategis Pancasila sebagai pemersatu keberagaman bangsa Indonesia sekaligus sebagai nilai yang relevan dalam membangun perdamaian global.

Katamso menyampaikan bahwa di tengah berbagai tantangan, mulai dari perkembangan teknologi yang begitu cepat hingga dinamika geopolitik internasional, Pancasila tetap menjadi pedoman utama bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan dan keutuhan negara.

Menurutnya, Indonesia telah membuktikan bahwa keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama dapat hidup berdampingan dalam harmoni dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

“Pancasila menjadi penuntun moral bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Di tengah ketidakpastian global, Indonesia tetap mampu menunjukkan bahwa keberagaman adalah kekuatan yang menyatukan,” ujarnya.

Selain menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila juga disebut menjadi landasan dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.

Hal tersebut tercermin dari keterlibatan Indonesia dalam berbagai misi perdamaian dunia, termasuk melalui pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berbagai upaya mediasi konflik internasional.

Dalam kesempatan tersebut, Katamso juga memberikan pesan khusus kepada generasi muda agar tidak hanya menghafal Pancasila, tetapi mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Ia menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi bagian dari karakter generasi penerus bangsa melalui sikap toleransi, gotong royong, menghargai perbedaan, dan menjunjung tinggi persatuan.

“Pancasila harus menjadi ideologi yang hidup dalam keseharian masyarakat, bukan sekadar simbol atau teks sejarah,” tegasnya.

Tak hanya itu, Wakil Bupati juga mengingatkan seluruh penyelenggara pemerintahan agar menghadirkan kebijakan yang berkeadilan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Ia menekankan pentingnya menjaga persatuan bangsa dengan menolak segala bentuk intoleransi, radikalisme, dan tindakan yang berpotensi memecah belah masyarakat.

Menutup amanatnya, Katamso mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan demi menjaga persatuan dan mendukung pembangunan daerah maupun nasional.

Upacara Hari Lahir Pancasila 2026 di Kuala Tungkal turut dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, anggota DPRD, kepala OPD, organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat, pelajar, serta berbagai elemen lainnya yang bersama-sama mengikuti rangkaian kegiatan hingga selesai.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggelar Rapat Paripurna Pertama di Ruang Paripurna DPRD Tanjab Barat, Jumat (29/05/2026).

Dalam rapat tersebut, Bupati Tanjung Jabung Barat Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., menyampaikan Nota Pengantar terhadap dua usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat, Hamdani, S.E., dan turut dihadiri Wakil Bupati, unsur Forkopimda, anggota DPRD, Sekretaris Daerah, pejabat pimpinan tinggi pratama, hingga pejabat administrator di lingkungan Pemkab Tanjung Jabung Barat.

Dalam agenda paripurna tersebut, DPRD lebih dulu mendengarkan penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terkait dua Ranperda inisiatif DPRD.

Kedua Ranperda itu meliputi Ranperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan serta Ranperda tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2050.

Sementara itu, Bupati Anwar Sadat memaparkan dua Ranperda yang diajukan pemerintah daerah, yakni perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Desa dan perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Menurut Anwar Sadat, perubahan regulasi tersebut menjadi langkah penting untuk menyesuaikan aturan daerah dengan perkembangan kebijakan pemerintah pusat sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

“Ranperda ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pemerintahan yang lebih adaptif, efektif, dan akuntabel sesuai dinamika regulasi yang berkembang,” ujar Anwar Sadat dalam rapat paripurna.

Ia menjelaskan, revisi Perda tentang Pemerintahan Desa diharapkan mampu memperkuat pelayanan publik di tingkat desa sekaligus meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sedangkan perubahan Perda terkait pengelolaan barang milik daerah bertujuan mempertegas tata kelola aset pemerintah agar lebih tertib administrasi, transparan, dan tepat sasaran.

Suasana rapat paripurna berlangsung tertib dan kondusif hingga seluruh agenda selesai dilaksanakan.

DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selanjutnya akan melanjutkan pembahasan Ranperda sesuai tahapan dan mekanisme yang berlaku.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menerima dan menyalurkan Bantuan Kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa satu ekor sapi kurban dalam rangka Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Bantuan tersebut diserahkan melalui Masjid Raya Al Muttaqin Kuala Tungkal pada Kamis pagi (28/5/2026) dan disaksikan langsung oleh masyarakat serta jamaah yang hadir di lokasi.

Sapi kurban yang disalurkan merupakan jenis Brahman Cross dengan bobot mencapai 848 kilogram.

Hewan tersebut kemudian dilakukan prosesi penyembelihan sesuai ketentuan ibadah kurban dan disambut antusias oleh masyarakat sekitar masjid.

Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas perhatian kepada masyarakat daerah melalui bantuan hewan kurban tersebut.

“Alhamdulillah, Kabupaten Tanjung Jabung Barat kembali menerima Bantuan Kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa hewan kurban yang disalurkan melalui Masjid Raya Al Muttaqin Kuala Tungkal,” ujar Anwar Sadat.

Ia menegaskan bahwa bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian pemerintah pusat kepada masyarakat daerah, sekaligus memperkuat nilai kebersamaan di momentum Hari Raya Iduladha.

“Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Semoga menjadi amal ibadah dan membawa keberkahan bagi masyarakat,” tambahnya.

Penyerahan hewan kurban tersebut turut didampingi sejumlah pejabat daerah, di antaranya Plh Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Kasat Pol PP, serta Bagian Kesra Setda Tanjab Barat.

Sementara itu, Ketua Pengurus Masjid Raya Al Muttaqin, H. Lamsur, turut menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan.

Menurutnya, hewan kurban tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Semoga bantuan ini menjadi berkah dan membawa manfaat bagi masyarakat Kuala Tungkal,” ujarnya.

Selain prosesi penyerahan, Bupati Anwar Sadat juga menyerahkan bantuan cairan disinfektan kepada pengurus masjid untuk menjaga kebersihan lingkungan pascapenyembelihan hewan kurban.

Langkah tersebut menjadi bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam memastikan pelaksanaan kurban berjalan tertib, bersih, dan nyaman bagi masyarakat.(*)