SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi resmi memutuskan penutupan kegiatan usaha stockpile pasir milik CV Lintas Makmur Sejahtera di Desa Penyengat Olak.

Keputusan itu tertuang dalam surat pemberitahuan Nomor 600/210/Bakesbangpol/2026 tertanggal 26 Oktober 2026, setelah Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial menggelar rapat pada Senin sore.

Surat yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi, Budhi Hartono, menyebut perizinan berusaha berbasis risiko milik perusahaan belum terverifikasi. Tim menjadikan kondisi tersebut sebagai dasar untuk menyatakan kegiatan usaha tidak dapat dilaksanakan.

“Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Muaro Jambi, Dinas PMPTSP Provinsi Jambi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi, dan Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Jambi sepakat menyatakan CV Lintas Makmur Sejahtera memiliki perizinan berusaha berbasis risiko yang belum terverifikasi sehingga kegiatan usaha tidak bisa dilaksanakan,” demikian bunyi poin pertama surat tersebut.

Surat itu sekaligus memperjelas dasar administratif keputusan yang sebelumnya disampaikan Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno.

Pemerintah daerah kini menempatkan status verifikasi perizinan sebagai persoalan utama dalam penghentian kegiatan stockpile pasir di Penyengat Olak.

Keputusan tersebut lahir dari pembahasan lintas instansi yang melibatkan unsur pemerintah kabupaten dan provinsi.

Selain Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Muaro Jambi, pembahasan juga melibatkan Dinas PMPTSP Provinsi Jambi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Dinas ESDM Provinsi Jambi, serta Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Jambi.

Kesepakatan itu menunjukkan bahwa penanganan kegiatan stockpile tidak hanya menyangkut keputusan pemerintah kabupaten, tetapi juga membutuhkan koordinasi dengan instansi yang menangani perizinan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, serta pengelolaan wilayah sungai.

Meski demikian, dokumen yang dikutip dalam pemberitaan ini belum merinci tahapan verifikasi yang telah ditempuh perusahaan, jenis dokumen yang masih perlu diverifikasi, maupun kemungkinan tindak lanjut administratif setelah penutupan.

Informasi tersebut penting untuk menjelaskan ruang lingkup persoalan perizinan dan langkah yang dapat ditempuh pihak perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebelum surat pemberitahuan itu menjadi dasar administratif penutupan, Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno telah menyampaikan bahwa pemerintah mempertimbangkan sejumlah aspek, termasuk regulasi, perizinan, dan aspirasi masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan BBS seusai rapat bersama Tim Terpadu yang juga melibatkan Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, Polres Muaro Jambi, Kodim 0415/Jambi, serta unsur terkait lainnya.

“Sudah melihat, baik dari sisi regulasi maupun dari sisi aspirasi, intinya saat ini ada beberapa poin yang menurut kami kurang pas, baik itu regulasi, perizinan, dan lain sebagainya. Maka, hari ini kita sudah sepakat bahwa kegiatan stockpile di Penyengat Olak kita tutup,” tegas Bambang.

Pernyataan bupati dan isi surat pemberitahuan sama-sama mengarah pada persoalan regulasi serta perizinan.

Namun, surat tersebut secara khusus menyebut status perizinan berusaha berbasis risiko yang belum terverifikasi sebagai dasar kegiatan usaha tidak dapat dilaksanakan.

Status perizinan menjadi aspek penting dalam membaca keputusan ini secara tepat.

Keterangan bahwa izin belum terverifikasi tidak serta-merta sama dengan kesimpulan bahwa perusahaan sama sekali tidak memiliki izin.

Karena itu, penjelasan mengenai dokumen yang telah diajukan, proses verifikasi, dan persyaratan yang masih perlu dipenuhi akan membantu memperjelas duduk persoalan.

Hingga berita ini disusun, pihak CV Lintas Makmur Sejahtera belum memberikan keterangan mengenai keputusan penutupan tersebut.

Konfirmasi perusahaan diperlukan untuk memperoleh penjelasan tentang status perizinan, proses administrasi yang telah ditempuh, serta tanggapan terhadap keputusan Tim Terpadu.

Keterangan dari perusahaan juga penting agar pemberitaan memuat penjelasan kedua pihak, tanpa mendahului kesimpulan mengenai kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan yang berlaku.

Setelah surat pemberitahuan diterbitkan, pelaksanaan penutupan di lapangan menjadi hal yang perlu dipantau.

Pemerintah daerah dan instansi terkait perlu memastikan tindak lanjut berjalan sesuai keputusan serta memberikan kejelasan mengenai ruang lingkup penghentian kegiatan.

Publik juga perlu memperoleh informasi mengenai mekanisme pengawasan, status verifikasi perizinan, dan tindak lanjut yang dapat ditempuh perusahaan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dengan terbitnya surat Nomor 600/210/Bakesbangpol/2026, Pemkab Muaro Jambi telah menyampaikan keputusan penutupan stockpile pasir kepada pihak perusahaan.

Perkembangan pelaksanaan keputusan dan penjelasan lebih rinci mengenai status perizinan akan menjadi bagian penting dalam memastikan proses berjalan secara transparan dan akuntabel.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi memutuskan menutup kegiatan stockpile pasir milik CV Lintas Makmur Sejahtera di Desa Penyengat Olak.

Keputusan tersebut diambil setelah Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno menggelar rapat bersama Tim Terpadu yang melibatkan unsur kejaksaan, kepolisian, TNI, dan instansi terkait.

Bupati yang akrab disapa BBS itu menyebut pemerintah daerah telah mempertimbangkan aspek regulasi, perizinan, serta aspirasi masyarakat sebelum mengambil keputusan.

Namun, pemerintah belum merinci jenis perizinan yang menjadi persoalan maupun ketentuan spesifik yang mendasari penutupan kegiatan tersebut.

“Sudah melihat, baik dari sisi regulasi maupun dari sisi aspirasi, intinya saat ini ada beberapa poin yang menurut kami kurang pas, baik itu regulasi, perizinan, dan lain sebagainya. Maka, hari ini kita sudah sepakat bahwa kegiatan stockpile di Penyengat Olak kita tutup,” kata Bambang kepada awak media seusai rapat.

Keputusan penutupan itu muncul setelah Tim Terpadu membahas sejumlah aspek terkait operasional stockpile pasir di Desa Penyengat Olak.

Rapat tersebut melibatkan Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, Polres Muaro Jambi, Kodim 0415/Jambi, serta unsur instansi terkait lainnya.

Keterlibatan sejumlah lembaga itu menjadi bagian dari koordinasi pemerintah daerah dalam menindaklanjuti persoalan kegiatan usaha tersebut.

Bambang menyatakan aspek regulasi dan perizinan menjadi pertimbangan pemerintah.

Meski demikian, keterangan yang disampaikan seusai rapat belum menguraikan izin apa yang perlu diperiksa, apakah terdapat dokumen yang belum terpenuhi, atau bagaimana hasil evaluasi administratif terhadap perusahaan.

Kejelasan mengenai dasar keputusan tersebut penting agar publik dapat memahami persoalan yang melatarbelakangi penutupan sekaligus mengetahui mekanisme yang harus ditempuh dalam pelaksanaannya.

Setelah keputusan diumumkan, pelaksanaan penutupan di lapangan menjadi tahap penting yang perlu mendapat perhatian.

Pemerintah daerah perlu memastikan tindak lanjutnya berjalan sesuai keputusan dan ketentuan yang berlaku.

Kejelasan mengenai ruang lingkup penutupan, status operasional perusahaan, serta tindak lanjut administratif juga diperlukan untuk menghindari perbedaan pemahaman antara pemerintah dan pengelola usaha.

Di sisi lain, pemerintah menyatakan telah mempertimbangkan aspirasi masyarakat.

Namun, rincian aspirasi tersebut belum dijelaskan dalam keterangan yang tersedia.

Informasi mengenai persoalan yang disampaikan warga dan langkah pemerintah untuk menanganinya dapat membantu publik memahami konteks keputusan secara lebih utuh.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan dari CV Lintas Makmur Sejahtera mengenai keputusan penutupan stockpile pasir tersebut.

Tanggapan perusahaan diperlukan untuk memperoleh penjelasan mengenai status perizinan, operasional kegiatan, serta respons pengelola terhadap keputusan Pemkab Muaro Jambi.

Pemberitaan juga perlu membedakan antara keputusan penutupan yang telah diumumkan pemerintah dan kesimpulan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran perizinan.

Penilaian tersebut membutuhkan kejelasan dokumen, dasar hukum, serta keterangan dari pihak-pihak terkait.

Keputusan Bupati Muaro Jambi kini menempatkan transparansi dasar administratif dan pelaksanaan penutupan sebagai dua hal penting yang perlu dipantau.

Penjelasan lebih rinci dari pemerintah dan tanggapan perusahaan akan membantu masyarakat memahami alasan kebijakan sekaligus memastikan prosesnya berjalan sesuai peraturan yang berlaku.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Puluhan warga Desa Penyengat Olak, Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko), Kabupaten Muaro Jambi, mendatangi kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat, Senin 19 Oktober 2026.

Mereka mendesak pemerintah mengevaluasi aktivitas penumpukan pasir atau stockpile milik CV Lintas Makmur Sejahtera di RT 03 yang mereka keluhkan mengganggu kenyamanan permukiman.

Warga juga meminta pemerintah membuka dokumen persetujuan lingkungan perusahaan hingga mempertimbangkan pencabutan persetujuan tersebut.

Mereka menilai debu, kebisingan alat berat dan kendaraan angkutan, serta dugaan kerusakan rumah di sekitar lokasi perlu mendapat pemeriksaan serius.

Aksi damai itu melibatkan warga, perempuan, pemuda, dan perwakilan mahasiswa.

Massa berharap pemerintah tidak berhenti pada penerimaan aspirasi, tetapi memberikan kepastian mengenai langkah penanganan dan hasil pemeriksaan di lapangan.

Koordinator Lapangan Kelompok Masyarakat Penyengat Olak, Rian, mengatakan warga menginginkan penyelesaian yang memberikan perlindungan terhadap lingkungan dan kenyamanan masyarakat di sekitar lokasi usaha.

Dalam penyampaian aspirasi tersebut, warga mengajukan tiga tuntutan utama.

Pertama, mereka meminta keterbukaan dokumen Persetujuan Lingkungan CV Lintas Makmur Sejahtera berdasarkan Surat Keputusan Kepala DLH Kabupaten Muaro Jambi Nomor 29/Kep.PKPLH/LH/2025 tertanggal 12 September 2025.

Dokumen tersebut berkaitan dengan kegiatan perdagangan besar semen, kapur, pasir, dan batu bata beserta fasilitas penunjangnya.

Luas lahan yang tercatat dalam dokumen itu mencapai 0,23 hektare.

Kedua, warga meminta salinan dokumen lingkungan yang menjadi dasar persetujuan kegiatan usaha.

Mereka juga meminta kejelasan mengenai dokumen lingkungan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan, termasuk apakah kegiatan tersebut menggunakan dokumen Amdal atau dokumen lingkungan lainnya.

Ketiga, warga mendesak pemerintah mencabut persetujuan lingkungan perusahaan dengan mempertimbangkan pengaduan masyarakat dan dampak yang mereka rasakan.

Tuntutan tersebut mengarah pada dua persoalan utama: keterbukaan informasi perizinan dan kepastian apakah aktivitas stockpile telah memenuhi kewajiban pengelolaan lingkungan.

Meski demikian, keluhan mengenai debu, kebisingan, dan dugaan kerusakan rumah masih memerlukan verifikasi melalui pemeriksaan lapangan serta bukti pendukung.

Hasil pemeriksaan diperlukan untuk menentukan apakah kegiatan usaha melanggar ketentuan atau memerlukan tindakan administratif.

Kepala DLH Kabupaten Muaro Jambi, Medison, menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi warga sesuai kewenangan pemerintah kabupaten.

Ia mengatakan pihaknya perlu berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jambi untuk memperjelas langkah yang dapat ditempuh terkait persoalan perizinan tersebut.

Medison menyebut dirinya belum mengikuti persoalan stockpile itu sejak awal dan belum pernah berkomunikasi langsung dengan pelaku usaha yang bersangkutan.

“Karena memang prosesnya ini tidak saya ikuti dari awal. Sampai detik ini pun saya belum pernah berhubungan dengan pelaku usaha,” ujarnya.

Ia mengatakan akan menggelar rapat dengan pemerintah provinsi untuk menyamakan persepsi sebelum menyampaikan hasil koordinasi kepada bupati.

“Besok pagi (hari ini,red) saya rapat dengan provinsi untuk menyamakan persepsi. Nanti hasilnya akan saya laporkan kepada bupati,” kata Medison.

Medison juga meminta warga memberi waktu beberapa hari agar pemerintah dapat memastikan tindak lanjut yang sesuai dengan kewenangannya.

“Saya pastikan hari ini akan memperjuangkan itu. Itu janji saya, dengan batas kewenangan yang saya pegang,” katanya.

Menurut Medison, penerbitan izin berusaha hingga pencabutan izin yang terkait dengan kegiatan tersebut berada dalam kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi.

“Kalau mau mencabut izinnya, itu kewenangan provinsi. Di aplikasi, penerbitan izin berusaha dilakukan oleh Pemprov Jambi, bukan Kabupaten Muaro Jambi,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian tuntutan warga memerlukan kejelasan mengenai kewenangan masing-masing instansi.

Namun, persoalan kewenangan perizinan tidak menghilangkan kebutuhan untuk menindaklanjuti pengaduan lingkungan melalui mekanisme pengawasan yang berlaku.

Pemerintah perlu memperjelas instansi yang berwenang memeriksa dokumen persetujuan lingkungan, mengevaluasi kepatuhan perusahaan, serta menentukan tindakan apabila ditemukan pelanggaran.

Hingga berita ini disusun, belum ada keputusan mengenai pencabutan persetujuan lingkungan ataupun penghentian aktivitas stockpile CV Lintas Makmur Sejahtera.

Warga masih menunggu hasil koordinasi DLH Kabupaten Muaro Jambi dengan Pemerintah Provinsi Jambi, termasuk kepastian pemeriksaan dokumen lingkungan dan penanganan keluhan yang mereka sampaikan.

Keterbukaan dokumen menjadi penting agar masyarakat dapat mengetahui dasar persetujuan kegiatan usaha serta kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang harus dipenuhi perusahaan.

Pemeriksaan lapangan juga diperlukan untuk menguji keluhan mengenai debu, kebisingan, dan dugaan kerusakan rumah.

Dengan begitu, pemerintah dapat mengambil keputusan berdasarkan bukti, ketentuan yang berlaku, serta hasil evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Persoalan stockpile di Penyengat Olak kini menempatkan pemerintah pada tuntutan untuk memberikan kepastian, bagaimana pengaduan warga ditangani, siapa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan, dan kapan hasil pemeriksaan dapat diketahui masyarakat.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pengadaan pakaian kafilah Kabupaten Muaro Jambi untuk Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-55 tingkat Provinsi Jambi 2026 menjadi sorotan.

Dengan anggaran sekitar Rp300 juta, proses pengadaan tersebut disebut masih berjalan, sementara pelaksanaan MTQ dijadwalkan pada 30 Oktober hingga 8 November 2026.

Selain persoalan waktu, muncul dugaan pengondisian dalam proses pengadaan yang perlu mendapat penjelasan dari pihak terkait.

Namun, dugaan tersebut belum terbukti dan masih memerlukan penelusuran berdasarkan dokumen serta mekanisme pengadaan yang berlaku.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi, Hidayat, membantah adanya pengondisian.

Ia menegaskan bahwa seluruh tahapan pengadaan harus mengikuti prosedur dan pekerjaan baru boleh berjalan setelah proses administrasi selesai.

“Kalau instruksi saya, kita proses sesuai prosedur yang ada,” kata Hidayat.

Menurutnya, anggaran awal belum mencukupi kebutuhan pengadaan pakaian kafilah. Pemerintah kemudian melanjutkan proses setelah terdapat penambahan anggaran. Hingga kini, pengadaan tersebut masih dalam proses.

Hidayat menjelaskan, anggaran sekitar Rp300 juta dialokasikan untuk kebutuhan pakaian sekitar 100 orang yang terdiri atas 74 peserta serta pelatih dan ofisial.

Pakaian yang disiapkan mencakup baju kafilah, pakaian pawai, dan busana penampilan. Khusus pakaian penampilan, pengadaan tersebut diperuntukkan bagi peserta.

Dengan jadwal MTQ yang dimulai pada 30 Oktober 2026, penyelesaian pengadaan menjadi hal penting agar seluruh kebutuhan kontingen tersedia sebelum kegiatan berlangsung.

Meski demikian, belum ada kepastian mengenai jadwal penyelesaian pekerjaan maupun waktu penyerahan seluruh pakaian kepada kontingen.

Persoalan lain muncul terkait informasi bahwa proses penjahitan pakaian diduga sudah dimulai sebelum seluruh tahapan pengadaan selesai.

Hidayat mengaku belum menerima kepastian mengenai informasi tersebut. Berdasarkan laporan yang diterimanya, produksi pakaian belum berjalan.

“Saya akan cek dulu. Kalau memang sudah berjalan sebelum prosesnya selesai, tentu akan kita tegur,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa, pihaknya tidak membenarkan pelaksanaan pekerjaan sebelum proses pengadaan rampung sesuai ketentuan.

“Pokoknya proses sesuai aturan yang berlaku. Setelah prosesnya selesai, baru dikerjakan. Jangan sekali-sekali bertindak sebelum proses itu selesai,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menempatkan kepastian status pekerjaan sebagai salah satu hal yang perlu diklarifikasi.

Dokumen pengadaan, jadwal pemilihan penyedia, surat perintah mulai kerja jika dipersyaratkan, serta bukti dimulainya produksi dapat membantu menjelaskan apakah pelaksanaan pekerjaan telah mengikuti tahapan yang berlaku.

Informasi yang dihimpun menyebutkan pengadaan pakaian kafilah diduga melibatkan pihak Bagian Kesra Setda Muaro Jambi. Seorang berinisial Z juga disebut-sebut terlibat langsung dalam pelaksanaannya.

Namun, identitas, peran, dan keterlibatan pihak tersebut belum dapat dipastikan berdasarkan keterangan yang tersedia.

Karena itu, dugaan pengondisian perlu diuji melalui penelusuran proses pemilihan penyedia, dokumen kontrak, tahapan persetujuan, dan pelaksanaan pekerjaan.

Klarifikasi dari pihak yang disebut dalam informasi tersebut juga diperlukan agar pemberitaan tidak hanya bertumpu pada dugaan.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi perlu memastikan pengadaan berjalan sesuai aturan sekaligus memenuhi kebutuhan kontingen sebelum MTQ dimulai.

Dengan nilai anggaran sekitar Rp300 juta dan waktu pelaksanaan yang semakin dekat, publik berkepentingan mengetahui perkembangan proses pengadaan, kepastian jadwal penyelesaian, serta kesesuaian pelaksanaannya dengan ketentuan yang berlaku.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Sebanyak 40 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Muaro Jambi telah melewati proses verifikasi dan validasi (verval) serta menerima fasilitas pendukung operasional.

Sementara itu, 40 KDKMP lainnya yang bangunannya sudah rampung masih menunggu tahapan verifikasi dan validasi.

Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi, Riduwan, mengatakan pemerintah daerah mencatat 80 KDKMP telah menyelesaikan pembangunan.

Namun, baru separuh dari jumlah tersebut yang telah menjalani verval dan memperoleh fasilitas pendukung.

Fasilitas yang tersedia meliputi mobil double cabin, dump truck, dua unit sepeda motor R3, pendingin ruangan (AC), kamera pengawas (CCTV), modem, serta sejumlah sarana dan prasarana lainnya.

“Sebanyak 80 KDKMP sudah selesai dibangun. Dari jumlah tersebut, 40 KDKMP sudah verval dan telah mendapatkan fasilitas,” kata Riduwan.

Dukungan kendaraan dan perlengkapan tersebut diharapkan membantu koperasi menjalankan kegiatan usaha.

Meski begitu, kelengkapan sarana baru menjadi salah satu bagian dari kesiapan operasional.

Koperasi tetap membutuhkan pengelolaan yang baik, kegiatan usaha yang jelas, serta kemampuan menghasilkan manfaat ekonomi bagi anggotanya.

Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi kini mendorong percepatan verval terhadap 40 KDKMP yang telah menyelesaikan pembangunan, tetapi belum melewati tahapan pemeriksaan tersebut.

Riduwan menjelaskan, tim verval berasal dari Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

Proses ini menjadi bagian dari tahapan untuk memastikan kesiapan koperasi sebelum melanjutkan proses berikutnya.

Pemerintah daerah berharap seluruh KDKMP yang telah dibangun dapat segera menyelesaikan tahapan administrasi dan pemeriksaan.

Dengan demikian, tidak hanya bangunan yang tersedia, tetapi juga kesiapan koperasi untuk menjalankan kegiatan usaha.

“Untuk 40 KDKMP yang belum verval, akan segera dilakukan verval. Kita berharap proses ini bisa berjalan dengan baik sehingga seluruh KDKMP yang sudah selesai dibangun dapat segera melangkah ke tahap selanjutnya,” ujar Riduwan.

Riduwan mengatakan, KDKMP yang telah memenuhi tahapan terkait dapat menjalankan kegiatan operasional setelah penyerahan dan peresmian oleh pemerintah pusat.

Ia berharap seluruh fasilitas yang diterima dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung aktivitas koperasi.

“Setelah ada penyerahan dan peresmian dari pemerintah pusat, KDKMP ini bisa langsung berjalan. Harapannya, seluruh fasilitas yang sudah diberikan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menunjang kegiatan koperasi,” katanya.

Ke depan, tantangan KDKMP di Muaro Jambi bukan hanya menyelesaikan tahapan verval dan melengkapi sarana operasional.

Koperasi juga perlu membuktikan kemampuannya dalam mengembangkan usaha, melayani kebutuhan masyarakat, serta memberikan manfaat nyata bagi anggota dan lingkungan sekitarnya.

Hingga kini, belum ada rincian mengenai target waktu penyelesaian verval terhadap 40 KDKMP yang tersisa maupun jadwal operasional masing-masing koperasi.

Informasi tersebut menjadi penting untuk mengukur sejauh mana pembangunan KDKMP berlanjut menjadi aktivitas ekonomi yang produktif di tingkat desa dan kelurahan.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID  – Jajaran DPD Partai Golkar Kabupaten Muaro Jambi mengunjungi warga terdampak kebakaran di tiga lokasi pada Sabtu 17 Oktober 2026.

Dipimpin Ketua DPD Golkar Muaro Jambi, Ir. H. Asikin, S.P., M.M., rombongan mendatangi Desa Nyogan di Kecamatan Mestong, Desa Penyengat Olak di Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko), serta kawasan Sungai Duren.

Kunjungan melalui program Golkar Peduli itu menjadi bentuk respons pengurus terhadap musibah yang menimpa warga.

Selain melihat kondisi di lapangan, rombongan menemui masyarakat untuk mendengar situasi yang mereka hadapi setelah kebakaran.

Sekretaris DPD Golkar Muaro Jambi Sartono BE, Bendahara Muhammad Ridho, S.E., serta sejumlah pengurus tingkat kecamatan dan desa turut mengikuti kegiatan tersebut.

Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Jambi yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata, juga hadir dalam rombongan.

Asikin mengatakan, Golkar Peduli menjadi salah satu cara partainya menjaga hubungan dengan masyarakat, terutama ketika warga menghadapi keadaan sulit.

“Bagi kami, masyarakat merupakan bagian penting dari perjuangan. Karena itu, Golkar harus hadir di tengah masyarakat, bukan hanya dalam kegiatan organisasi, tetapi juga ketika warga menghadapi musibah dan membutuhkan perhatian,” ujar Asikin.

Ia menilai, kunjungan langsung memberi kesempatan bagi pengurus untuk memahami kondisi masyarakat sekaligus menyampaikan dukungan moril kepada keluarga terdampak.

Menurut Asikin, kepedulian sosial tidak cukup berhenti pada pernyataan simpati.

Organisasi, kata dia, perlu membangun komunikasi dengan warga dan mendorong semangat gotong royong ketika masyarakat menghadapi musibah.

“Kami ingin membangun hubungan yang dekat dengan masyarakat. Ketika ada warga yang tertimpa musibah, sudah sepatutnya kita menunjukkan empati dan kepedulian,” katanya.

Rombongan Golkar Muaro Jambi mengawali kunjungan di Desa Nyogan, Kecamatan Mestong.

Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan ke Desa Penyengat Olak di Kecamatan Jaluko dan kawasan Sungai Duren.

Keterlibatan pengurus hingga tingkat kecamatan dan desa, menurut Asikin, dapat membantu mempercepat komunikasi mengenai kondisi masyarakat.

Kedekatan tersebut juga diharapkan memudahkan pengurus mengetahui kebutuhan warga ketika musibah terjadi.

Meski demikian, informasi mengenai jumlah keluarga terdampak, total kerugian, penyebab kebakaran, dan kebutuhan mendesak warga belum tercantum dalam keterangan kegiatan yang tersedia.

Rincian tersebut penting untuk memberikan gambaran lebih utuh mengenai dampak kebakaran dan kebutuhan pemulihan para korban.

Keterangan mengenai bentuk bantuan konkret, jika ada, juga diperlukan untuk menjelaskan sejauh mana dukungan program Golkar Peduli menjawab kebutuhan masyarakat terdampak.

Kebakaran dapat menimbulkan kerugian material sekaligus mengganggu kehidupan keluarga yang terdampak.

Dalam situasi seperti itu, dukungan lingkungan, bantuan yang sesuai kebutuhan, serta koordinasi dengan pihak terkait berperan penting dalam proses pemulihan.

Melalui kunjungan di tiga lokasi tersebut, DPD Golkar Muaro Jambi menyatakan komitmennya untuk menjaga solidaritas dan semangat gotong royong bersama masyarakat.

Namun, dampak nyata kegiatan sosial juga perlu dilihat dari tindak lanjut setelah kunjungan, termasuk identifikasi kebutuhan korban dan dukungan yang benar-benar mereka terima.

Bagi warga yang kehilangan harta benda akibat kebakaran, perhatian langsung dapat menjadi dukungan moril.

Sementara itu, informasi yang jelas mengenai kebutuhan dan bantuan lanjutan akan membantu publik menilai bagaimana upaya pemulihan berjalan.

Golkar Muaro Jambi berharap semangat kebersamaan dapat membantu warga melewati masa sulit dan kembali menata kehidupan setelah musibah.(*)

PALEMBANG, SEPUCUKJAMBI.ID –  Lima anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Muaro Jambi mengikuti agenda konsolidasi dan pembekalan anggota legislatif Partai Golkar di Palembang, Sumatera Selatan.

Kegiatan berlangsung pada 2-4 Oktober 2026 dan mempertemukan anggota Fraksi Golkar DPRD provinsi serta kabupaten/kota dari sejumlah wilayah di Sumatera.

Agenda yang digelar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar tersebut mengusung tema “Optimalisasi Peran Anggota Fraksi Partai Golkar dalam Penguatan Konsolidasi Organisasi dan Pemenangan Pemilu.”

Dari Muaro Jambi, lima legislator yang mengikuti kegiatan tersebut yakni Edison, S.Sos., H. Asikin, S.P., Andi Fitra Eka Sahputra, S.H., Sartono, B.E., dan Muhammad Ridho, S.E.

Mereka merupakan anggota DPRD Muaro Jambi periode 2024-2029 yang berasal dari daerah pemilihan berbeda.

Edison berasal dari Dapil Muaro Jambi I, H. Asikin dari Dapil II, Andi Fitra Eka Sahputra dari Dapil III, Sartono dari Dapil IV, sedangkan Muhammad Ridho berasal dari Dapil V.

Bukan Sekadar Bimtek

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Muaro Jambi, H. Asikin, mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi antara struktur partai dan kader yang duduk di lembaga legislatif.

Menurut Asikin, anggota fraksi membutuhkan pembekalan agar dapat menjalankan fungsi DPRD sekaligus menjaga komunikasi dengan masyarakat.

“Kegiatan ini penting bagi kami, khususnya anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Muaro Jambi. Selain untuk memperkuat konsolidasi, kegiatan ini juga menjadi kesempatan untuk mendapatkan pembekalan dan menyamakan pemahaman dalam menjalankan tugas sebagai anggota DPRD,” ujar Asikin.

Ia berharap materi yang diperoleh selama kegiatan tidak berhenti sebagai pembekalan internal, tetapi dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas anggota DPRD di daerah.

“Kami berharap apa yang didapatkan dalam kegiatan ini dapat diterapkan di daerah. Anggota fraksi harus terus membangun komunikasi, menyerap aspirasi masyarakat dan menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan serta amanah yang diberikan masyarakat,” katanya.

332 Peserta dari Lima Provinsi

Rakornis dan bimbingan teknis tersebut diikuti sekitar 332 peserta. Peserta berasal dari Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung, Jambi, dan Sumatera Selatan.

Pertemuan menjadi forum bagi anggota fraksi dari berbagai daerah untuk mengikuti materi teknis sekaligus bertukar pengalaman terkait tugas legislatif dan penguatan organisasi.

Bagi Fraksi Golkar Muaro Jambi, forum tersebut juga menjadi kesempatan untuk menyamakan koordinasi lima legislator yang berasal dari lima daerah pemilihan.

Asikin menilai kesinambungan komunikasi antara partai dan anggota legislatif menjadi bagian penting dalam menjalankan agenda organisasi.

Konsolidasi tersebut, kata dia, juga memungkinkan para anggota fraksi mendapatkan perspektif dari kader Golkar di daerah lain mengenai pelaksanaan fungsi DPRD dan hubungan dengan masyarakat.

Asikin: Hasil Pembekalan Harus Dibawa ke Daerah

Asikin menegaskan, keikutsertaan lima anggota Fraksi Golkar Muaro Jambi bukan sekadar memenuhi agenda organisasi.

Ia berharap materi dan pembahasan yang diperoleh dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja fraksi di DPRD Muaro Jambi.

“Intinya, kami mengikuti kegiatan ini dengan serius. Apa yang menjadi materi dan hasil pembahasan akan menjadi bahan bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja fraksi dan memberikan kontribusi dalam menjalankan tugas di DPRD Muaro Jambi,” tutupnya.

Dengan demikian, agenda di Palembang tidak hanya menjadi forum pembekalan teknis bagi anggota DPRD, tetapi juga menjadi bagian dari konsolidasi internal Partai Golkar yang mempertemukan kader legislatif dari berbagai daerah di wilayah Sumatera.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketika pembangunan infrastruktur terbentur keterbatasan anggaran, warga Desa Baru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, memilih tidak tinggal diam.

Masyarakat secara swadaya mengumpulkan dana untuk memperbaiki akses jalan yang selama ini digunakan dalam aktivitas sehari-hari.

Warga patungan membeli material dan menyewa alat grader untuk meratakan sekaligus memperbaiki kondisi jalan.

Perbaikan dilakukan menggunakan timbunan sirtu, sehingga akses jalan dapat kembali digunakan dengan lebih baik meski belum menjadi jalan permanen.

Upaya tersebut mendapat apresiasi dari Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Sartono.

Menurutnya, langkah warga menunjukkan adanya kepedulian sekaligus rasa memiliki terhadap pembangunan di lingkungan mereka.

“Di tengah keterbatasan anggaran, ketika banyak masyarakat masih menunggu bantuan pemerintah, warga Desa Baru justru memilih untuk bergerak. Mereka memperbaiki jalan secara mandiri, membeli material dengan uang patungan dan menyewa alat grader. Ini luar biasa,” ujar Sartono.

Sartono menilai nilai utama dari perbaikan tersebut bukan hanya terletak pada material yang digunakan, tetapi pada inisiatif masyarakat untuk menyelesaikan persoalan akses di lingkungan mereka.

Jalan yang diperbaiki saat ini memang belum menggunakan konstruksi permanen seperti cor beton.

Namun, warga telah berupaya memperbaiki kondisi jalan dengan material sirtu agar akses tetap dapat dimanfaatkan.

“Jalan yang kita pijak hari ini mungkin belum dicor dan masih berupa timbunan sirtu. Tetapi nilainya jauh lebih mahal karena dibangun dengan semangat gotong royong, keikhlasan dan rasa memiliki,” kata Sartono.

Menurutnya, pola gotong royong tersebut dapat menjadi contoh bagi desa lain, terutama ketika pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran pembangunan.

Namun, swadaya masyarakat dinilai tidak seharusnya menjadi pengganti kewajiban pemerintah dalam menyediakan infrastruktur yang layak.

Selain memberikan apresiasi, Sartono menyatakan akan membawa kondisi jalan Desa Baru ke DPRD Kabupaten Muaro Jambi.

Ia berkomitmen menyampaikan aspirasi tersebut dalam rapat paripurna dan mengawal agar kebutuhan pembangunan jalan permanen mendapat perhatian pemerintah daerah.

“Insyaallah, perjuangan mandiri warga ini akan saya sampaikan di paripurna. Saya akan kawal agar tahun depan Desa Baru mendapat prioritas pembangunan jalan permanen dari Dinas PUPR,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menjadi harapan lanjutan bagi masyarakat. Sebab, perbaikan menggunakan sirtu dinilai baru menjadi solusi sementara, sementara kebutuhan warga adalah akses jalan yang memiliki konstruksi lebih permanen dan mampu digunakan dalam jangka panjang.

Sartono mengatakan pembangunan infrastruktur idealnya tidak hanya bertumpu pada pemerintah.

Partisipasi masyarakat juga diperlukan, terutama dalam mengidentifikasi persoalan dan menjaga hasil pembangunan.

Namun, menurutnya, inisiatif warga perlu diikuti dukungan pemerintah agar persoalan infrastruktur dapat diselesaikan secara lebih menyeluruh.

“Swadaya warga ditambah dukungan pemerintah, itu rumus pembangunan yang ideal. Masyarakat sudah menunjukkan kepeduliannya, selanjutnya pemerintah harus hadir memberikan dukungan agar jalan ini nantinya dapat ditingkatkan menjadi jalan permanen,” pungkasnya.

Perbaikan jalan secara swadaya di Desa Baru menunjukkan bagaimana masyarakat mengambil peran ketika kebutuhan akses dinilai mendesak.

Kini, setelah warga mengeluarkan biaya dan tenaga untuk memperbaiki jalan sementara, perhatian berikutnya tertuju pada tindak lanjut pemerintah daerah untuk mewujudkan akses jalan permanen.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Melon dan semangka yang ditanam di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Jambi akhirnya memasuki masa panen.

Namun, panen perdana pada Senin 14 September 2026 itu tidak hanya menjadi penanda keberhasilan budidaya tanaman buah.

Di balik buah yangen dilakukan oleh Kalapas Kelas IIA Jambi Syahroni Ali bersama Koordinator Satuan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Jambi Anton Hilmananfaatkan lahan di dalam lingkungan lapas sebagai ruang produkt dipetik, terdapat proses pembinaan warga binaan melalui kegiatan pertanian yang dirancang untuk menghasilkan keterampilan sekaligus mendorong kemandirian.

Panen dilakukan oleh Kalapas Kelas IIA Jambi Syahroni Ali bersama Koordinator Satuan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Jambi Anton Hilman beserta tim Balai Latihan Kerja (BLK) Jambi dan Ketua Koperasi Desa Merah Putih Satriono.

Program ketahanan pangan tersebut memanfaatkan lahan di dalam lingkungan lapas sebagai ruang produktif bagi warga binaan.

Lahan yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara optimal kini menjadi tempat warga binaan belajar mengelola tanaman, mengikuti proses budidaya, hingga melihat langsung hasil dari pekerjaan yang mereka lakukan.

Hasil panen melon dan semangka menjadi bukti awal bahwa kegiatan pertanian di lingkungan lapas dapat menghasilkan komoditas pangan.

Tetapi, tantangan program tersebut justru dimulai setelah panen perdana.

Sebab, keberhasilan ketahanan pangan tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan menghasilkan buah.

Program perlu dijaga agar dapat berlangsung secara berkelanjutan, menghasilkan nilai ekonomi, dan memberikan keterampilan yang dapat digunakan warga binaan setelah menyelesaikan masa pembinaan.

Di titik inilah kegiatan pertanian menjadi lebih dari sekadar aktivitas bercocok tanam.

Warga binaan mendapatkan pengalaman mengenai proses produksi yang dapat menjadi salah satu bekal ketika nantinya kembali ke tengah masyarakat.

Lapas Kelas IIA Jambi menjalankan program tersebut dengan melibatkan BLK Jambi melalui pelatihan dan pendampingan.

Keterlibatan tenaga pelatihan diharapkan membuat kegiatan pertanian tidak berhenti pada praktikasi Desa Merah Putih juga membuka peluang agar hasil kegiatan pertanian nantinya tidak hanya berh rutin, tetapi memiliki pendekatan yang lebih terarah dari sisi keterampilan dan produktivitas.

Sinergi dengan Koperasi Desa Merah Putih juga membuka peluang agar hasil kegiatan pertanian nantinya tidak hanya berhenti sebagai konsumsi internal, tetapi dapat dikembangkan menjadi bagian dari aktivitas produktif yang memiliki nilai ekonomi.

Dengan pola tersebut, program ketahanan pangan memiliki beberapa lapisan manfaat sekaligus: menyediakan ruang belajar, melatih keterampilan, menghasilkan komoditas, serta membuka peluang pengembangan, nilai ekonomi, serta kemampuan warga binaan menguasai keterampilan pertanian menjadi bagian penting untuk melihat damp usaha.

Panen perdana melon dan semangka menjadi langkah awal dari proses yang lebih panjang.

Ke depan, keberlanjutan budidaya, kualitas hasil, efisiensi produksi, nilai ekonomi, serta kemampuan warga binaan menguasai keterampilan pertanian menjadi bagian penting untuk melihat dampak program tersebut.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan tidak berhenti pada berapa kilogram melon dan semangka yang berhasil dipanen.

Ukuran yang lebih penting adalah apakah proses tersebut mampu membuat warga binaan memiliki pengalaman kerja, keterampilan praktis, dan pengetahuan yang dapat mereka bawa ketika kembali ke masyarakat.

Dari lahan sederhana di dalam lapas, proses itu kini mulai terlihat hasilnya. Buah pertama sudah dipanen.

Tantangan berikutnya adalah memastikan pembinaan terus tumbuh setelah panen perdana berakhir.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID— Pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Jambi mulai diarahkan lebih jauh, bukan hanya menghasilkan keterampilan selama berada di dalam lapas, tetapi juga membuka akses agar hasil karya tersebut dapat dikenal dan dimanfaatkan masyarakat.

Langkah itu ditandai dengan peresmian Gerai Pemasyarakatan di Koperasi Desa Merah Putih, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Kamis 27 Agustus 2026.

Gerai tersebut dibangun melalui kolaborasi Lapas Kelas IIA Jambi dengan Koperasi Desa Merah Putih Bukit Baling.

Fungsinya menjadi ruang pemasaran berbagai produk hasil pembinaan warga binaan sekaligus membuka jalur baru agar produk tersebut memiliki pasar di luar lingkungan lapas.

Peresmian dihadiri Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jambi Irwan Rahmat Gumilar, Camat Sekernan Kalduni, Kabid PK Kanwil Ditjenpas Jambi Dimas Krisna Setiawan, Kalapas Kelas IIA Jambi Syahroni Ali, Kabapas Kelas I Jambi Dwi Santosa, Kepala LPP Kelas IIB Jambi Meita Eriza, Kepala LPKA Kelas II Muara Bulian J. Kasogi Surya Fattah, Danramil Sengeti Kapten Inf Kusnaidi, Kepala Desa Bukit Baling Robani, Ketua Kopdes Bukit Baling Satriono, serta sejumlah tamu undangan.

Kehadiran gerai menjadi bagian penting dari upaya menghubungkan program pembinaan dengan kebutuhan setelah warga binaan kembali ke tengah masyarakat.

Selama menjalani masa pembinaan, warga binaan tidak hanya diarahkan mengikuti kegiatan yang menghasilkan keterampilan, tetapi juga didorong menghasilkan produk yang memiliki nilai guna dan nilai ekonomi.

Melalui Gerai Pemasyarakatan, hasil tersebut mendapatkan ruang untuk diperkenalkan kepada masyarakat secara lebih luas.

Kalapas Kelas IIA Jambi Syahroni Ali mengatakan, kerja sama dengan berbagai pihak diperlukan agar hasil pembinaan tidak berhenti sebagai aktivitas di dalam lapas.

“Terima kasih atas bantuan dan kerja sama seluruh pihak yang terlibat dalam peresmian Gerai Pemasyarakatan hasil produksi warga binaan Lapas Kelas IIA Jambi. Karya warga binaan harus memiliki manfaat, baik secara ekonomi maupun sosial,” kata Syahroni.

Menurut dia, keberadaan gerai sekaligus menjadi upaya memperluas akses pemasaran produk hasil pembinaan.

“Sebagian hasil tersebut kami hadirkan melalui gerai dan kami salurkan pula kepada masyarakat dalam bentuk bantuan sosial,” ujarnya.

Peresmian Gerai Pemasyarakatan tidak hanya berkaitan dengan aktivitas perdagangan produk hasil pembinaan.

Pada kesempatan yang sama, Lapas Kelas IIA Jambi membagikan 25 paket bantuan sosial kepada masyarakat sekitar Desa Bukit Baling.

Bantuan berupa sembako dan sayuran tersebut menjadi bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

Yang menarik, sayuran yang dibagikan merupakan hasil program ketahanan pangan dan pembinaan kemandirian warga binaan.

Artinya, hasil kegiatan pembinaan tersebut memiliki dua jalur manfaat. Sebagian dapat dikembangkan sebagai produk yang memiliki nilai ekonomi, sementara hasil pertanian tertentu dapat langsung dimanfaatkan untuk membantu masyarakat.

Pola ini memperlihatkan upaya menjadikan kegiatan pembinaan lebih terhubung dengan lingkungan sosial di luar lapas.

Aspek pembinaan juga terlihat melalui penampilan Metamorfosa Band Lapas Kelas IIA Jambi dalam kegiatan peresmian.

Kelompok musik tersebut menjadi wadah bagi warga binaan untuk mengembangkan bakat dan kreativitas di bidang seni.

Dengan demikian, pembinaan yang ditampilkan dalam kegiatan tersebut tidak terbatas pada keterampilan kerja.

Ada pula pengembangan potensi kreatif yang memberikan ruang bagi warga binaan untuk menyalurkan kemampuan di bidang seni.

Kolaborasi dengan Koperasi Desa Merah Putih Bukit Baling menjadi bagian lain dari upaya memperkuat hubungan antara institusi pemasyarakatan dengan masyarakat.

Gerai yang kini hadir di tengah masyarakat diharapkan dapat menjadi etalase bagi produk warga binaan sekaligus membuka kesempatan lebih luas bagi hasil pembinaan untuk diterima dan dimanfaatkan masyarakat.

Pada akhirnya, program tersebut menempatkan hasil pembinaan pada tiga sisi sekaligus menjalani masa pidana, tetapi diarahkan untuk menghasilkan keterampilan, karya, serta pengalaman produk sebagai bagian dari kemandirian ekonomi, hasil pertanian sebagai manfaat sosial, dan seni sebagai ruang pengembangan kreativitas.

Melalui pendekatan itu, pembinaan warga binaan tidak berhenti pada proses selama menjalani masa pidana, tetapi diarahkan untuk menghasilkan keterampilan, karya, serta pengalaman yang dapat menjadi bekal ketika mereka kembali ke masyarakat.(*)