SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID– Pemerintah Kabupaten Sarolangun bersama Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VI resmi menyerahkan uang ganti kerugian (UGK) sekaligus melakukan pelepasan hak atas tanah untuk mendukung pembangunan Bendung Batang Asai ,Senin 21 September 2026

Dalam proses tersebut, sebanyak 46 pemilik lahan yang terdampak pembangunan Bendung Batang Asai menerima kompensasi dengan total nilai mencapai Rp3,62 miliar.

Relationship Manager Dana Perwakilan BRI Cabang Sarolangun, Hendrik Julius, mengatakan pihaknya hadir untuk memastikan proses penyaluran dana kompensasi berjalan dengan baik.

Seluruh dana ganti kerugian disalurkan langsung ke rekening masing-masing warga penerima hak.

“Sebanyak 46 pemilik lahan terdampak menerima total kompensasi sebesar Rp3,62 miliar,” ujar Hendrik.

Penyaluran melalui rekening penerima dilakukan untuk menjaga transparansi sekaligus memastikan dana kompensasi diterima langsung oleh masyarakat yang berhak.

Setelah proses pembayaran uang ganti kerugian selesai, para pemilik lahan selanjutnya menandatangani Berita Acara Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah.

Penandatanganan tersebut menjadi bagian dari tahapan pengadaan tanah untuk pembangunan Bendung Batang Asai.

Dengan dilaksanakannya pelepasan hak, status kepemilikan atas lahan yang telah diberikan ganti kerugian secara resmi beralih menjadi milik negara.

Selanjutnya, lahan tersebut dapat digunakan untuk mendukung kelanjutan pembangunan Bendung Batang Asai sebagai bagian dari proyek infrastruktur nasional.

Proses pembayaran dan pelepasan hak ini menjadi salah satu tahapan penting dalam memastikan pengadaan tanah bagi pembangunan infrastruktur berjalan sesuai ketentuan, sekaligus memberikan hak kompensasi kepada masyarakat yang lahannya terdampak pembangunan.(*)

MUARASABAK, SEPUCUKJAMBI.ID – Warga Kelurahan Rantau Indah, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dikejutkan dengan penemuan seorang bayi laki-laki yang masih hidup di depan sebuah rumah kosong, Kamis 24 September 2026 pagi.

Bayi tersebut ditemukan sekitar pukul 06.00 WIB di kawasan RT 12, RW 03, SK 7, Kelurahan Rantau Indah.

Saat ditemukan, bayi dalam kondisi terbungkus dua helai kain berwarna putih dan diletakkan di samping teras rumah.

Penemuan bermula ketika seorang warga bernama Hermin hendak mematikan lampu di bagian depan rumah tersebut.

Kapolsek Dendang, Iptu Sunarto mengatakan, Hermin awalnya mengira bungkusan kain putih yang dilihatnya hanyalah barang biasa.

Namun, setelah diperhatikan, bungkusan tersebut ternyata berisi seorang bayi.

“Saat berada di sekitar teras, ia melihat sebuah bungkusan kain putih tergeletak di samping teras,” kata Sunarto.

Hermin kemudian memanggil suaminya, Sairi, untuk memastikan kondisi bungkusan tersebut.

Setelah diperiksa, keduanya mengetahui bayi tersebut masih hidup. Sairi kemudian menghubungi Ketua RT setempat untuk melaporkan penemuan itu.

Laporan tersebut selanjutnya diteruskan kepada Polsek Dendang.

Petugas kepolisian yang menerima informasi langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan awal dan meminta keterangan sejumlah saksi.

Dari pemeriksaan awal, bayi tersebut diketahui berjenis kelamin laki-laki dengan berat sekitar 2 kilogram dan panjang 47 sentimeter.

Usia bayi saat ditemukan diperkirakan sekitar 11 jam.

Setelah dievakuasi, bayi langsung mendapatkan penanganan medis.

Saat ini bayi dirawat di rumah bersalin milik seorang bidan di wilayah Kecamatan Dendang.

Kondisinya dilaporkan sehat dan masih berada dalam pemantauan Puskesmas Dendang serta pihak Kecamatan Dendang.

Di sisi lain, polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap siapa yang meninggalkan bayi tersebut serta mengetahui asal-usul dan kronologi lengkap kejadian.

Sejumlah saksi telah dimintai keterangan. Petugas juga mengumpulkan informasi dari lingkungan sekitar lokasi penemuan.

Hingga kini, identitas orang yang meninggalkan bayi tersebut maupun orang tua bayi belum diketahui.

Kapolsek Dendang berharap masyarakat yang mengetahui informasi mengenai keberadaan keluarga atau asal-usul bayi tersebut dapat segera melapor kepada pihak berwajib.

“Kami berharap pihak keluarga atau orang tua dari bayi ini bisa segera diketahui. Kami juga berharap peran serta masyarakat yang mengetahui asal usul bayi ini bisa ikut membantu untuk segera menyampaikan informasinya ke pihak berwajib,” ujar Sunarto.

Polisi masih mendalami kasus tersebut untuk memastikan rangkaian peristiwa yang terjadi sebelum bayi ditemukan di depan rumah warga.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID — Aksi pencurian dengan kekerasan (curas) yang disertai penyekapan terhadap seorang wanita lanjut usia (lansia) di Kabupaten Bungo berhasil diungkap polisi kurang dari 24 jam.

Tim Gunjo Satreskrim Polres Bungo menangkap seorang pria yang diduga sebagai pelaku setelah membawa kabur harta korban senilai sekitar Rp64,7 juta.

Kasus tersebut terjadi di sebuah rumah di Perumahan Bungo Persada Indah, RT 34, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Jumat 18 September 2026 sekitar pukul 02.30 WIB.

Korban berinisial S.L (60), warga setempat. Sementara tersangka yang diamankan polisi berinisial J.Y (47), warga asal Jember, Jawa Timur.

Kasat Reskrim Polres Bungo, AKP Yosua Adrian mengatakan pengungkapan dilakukan setelah tim melakukan penyelidikan terhadap kasus perampokan dan penyekapan tersebut.

“Tim Gunjo Satreskrim Polres Bungo berhasil mengamankan pelaku kurang dari 24 jam,” kata Yosua dalam konferensi pers.

Dari hasil penyelidikan polisi, aksi tersebut bermula ketika korban berada seorang diri di rumahnya.

Pelaku diduga masuk melalui bagian belakang rumah setelah terlebih dahulu mematikan aliran listrik.

Setelah berada di dalam rumah, pelaku kemudian menyergap korban dari belakang hingga korban terjatuh ke lantai.

Korban mengalami luka pada bagian bibir dan gigi goyah akibat kekerasan dalam aksi tersebut.

Pelaku kemudian mengikat tangan dan kaki korban. Mulut korban juga ditutup menggunakan lakban agar tidak dapat berteriak atau meminta pertolongan.

Setelah korban tidak berdaya, pelaku mengambil sejumlah barang berharga milik korban.

Harta yang dibawa kabur antara lain perhiasan emas berupa kalung, gelang dan anting, telepon genggam, serta kamera Canon beserta tas.

Total kerugian korban diperkirakan mencapai Rp64,7 juta.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan aksi pencurian.

Barang bukti yang diamankan meliputi perhiasan emas, telepon genggam, kamera Canon beserta tas, serta sejumlah benda yang diduga digunakan dalam aksi.

Polisi juga mengamankan linggis, sarung tangan, kabel listrik dan lakban.

Selain itu, satu unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BH 5251 UW serta pakaian yang disebut digunakan pelaku saat beraksi turut diamankan.

Barang-barang tersebut kini menjadi bagian dari proses penyidikan untuk mendalami rangkaian aksi pencurian dengan kekerasan tersebut.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 479 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Tersangka terancam pidana maksimal 12 tahun penjara.

Polres Bungo menyatakan proses penyidikan akan terus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kepolisian juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak kejahatan di lingkungan tempat tinggal.

Masyarakat diminta segera melapor kepada aparat apabila menemukan aktivitas atau situasi yang mencurigakan.(*)

SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID — Program imunisasi dan penguatan layanan kesehatan ibu-anak di Kota Sungai Penuh mendapat perhatian Kementerian PPN/Bappenas.

Capaian tersebut dinilai sebagai salah satu praktik baik yang dapat menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan nasional untuk mempercepat penurunan stunting.

Tim Visitasi Kementerian PPN/Bappenas bahkan melakukan kunjungan lapangan ke Puskesmas Desa Gedang, Kota Sungai Penuh, untuk melihat secara langsung pelaksanaan program dan inovasi pelayanan kesehatan di daerah tersebut.

Kunjungan ini berkaitan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (RPerpres PPPS).

Ketua Tim Koordinator Visitasi, Muhammad Zaki Firdaus, mengatakan capaian cakupan imunisasi di Kota Sungai Penuh menunjukkan hasil yang sangat baik dan relatif lebih tinggi dibandingkan banyak daerah lain di Sumatera.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan kesehatan, terutama bagi kelompok ibu dan anak.

“Berbagai inovasi yang dilakukan Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam meningkatkan cakupan imunisasi patut diapresiasi. Capaian ini menjadi salah satu praktik baik yang dapat menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan nasional terkait percepatan penurunan stunting,” ujar Muhammad Zaki Firdaus.

Perhatian Bappenas terhadap program imunisasi Sungai Penuh tidak hanya berkaitan dengan angka cakupan imunisasi.

Penguatan imunisasi dan layanan kesehatan ibu-anak menjadi bagian dari upaya pencegahan masalah kesehatan sejak dini yang pada akhirnya berkaitan dengan agenda percepatan penurunan stunting.

Melalui kunjungan lapangan tersebut, tim Bappenas melihat bagaimana pemerintah daerah menjalankan program kesehatan sekaligus mengidentifikasi praktik yang dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain.

Posisi Sungai Penuh sebagai salah satu daerah yang dijadikan contoh menunjukkan bahwa pengalaman daerah dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan di tingkat nasional.

Muhammad Zaki Firdaus menyebut capaian imunisasi yang relatif tinggi menjadi salah satu indikator positif dalam pelaksanaan program kesehatan di Kota Sungai Penuh.

Ia menilai inovasi yang dilakukan pemerintah daerah dapat menjadi contoh dalam memperkuat cakupan pelayanan kesehatan masyarakat.

Kunjungan ke Puskesmas Desa Gedang menjadi bagian dari proses melihat langsung implementasi program, termasuk bagaimana pelayanan kesehatan ibu dan anak dijalankan di tingkat fasilitas kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, Gunardi, mengatakan pemerintah daerah akan terus memperkuat pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan.

Evaluasi terhadap berbagai tantangan yang masih ditemukan akan dilakukan untuk memastikan program kesehatan dapat berjalan semakin optimal.

Menurut Gunardi, penguatan layanan kesehatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menyiapkan generasi Sungai Penuh yang sehat dan berkualitas.

“Pemerintah Kota Sungai Penuh akan terus memperkuat layanan kesehatan melalui berbagai perbaikan dan penyempurnaan program. Kami berkomitmen mewujudkan generasi Kota Sungai Penuh yang sehat, cerdas, dan berkualitas,” katanya.

Dengan capaian imunisasi yang dinilai baik serta berbagai inovasi pelayanan kesehatan, Kota Sungai Penuh kini menjadi salah satu daerah yang dipelajari dalam konteks penyusunan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan percepatan penurunan stunting.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan adanya potensi fenomena El Niño yang masih berlangsung hingga awal 2027.

Di tengah kondisi tersebut, BMKG memprediksi sejumlah wilayah Jambi mulai memasuki musim hujan pada awal Oktober 2026.

Untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur, awal musim hujan diperkirakan terjadi sekitar 3 Oktober 2026.

Informasi tersebut disampaikan BMKG dalam kegiatan Sekolah Lapang Iklim (SLI) Provinsi Jambi Tahun 2026 yang digelar di Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat, Kamis 24 September 2026.

Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG Pusat, Dr. Marjuki, M.Si., yang mengikuti kegiatan secara daring, menyampaikan materi melalui Koordinator Bidang Iklim Terapan, Siswanto.

BMKG mendorong pemerintah daerah, petani, pekebun dan pemangku kepentingan menggunakan informasi iklim sebagai dasar dalam menentukan langkah di lapangan.

“Informasi iklim perlu dimanfaatkan untuk mendukung pengelolaan pertanian dan perkebunan, pemantauan risiko, serta pencegahan karhutla. Sekolah Lapang Iklim diharapkan menghasilkan langkah nyata di lapangan, bukan hanya sebatas pembelajaran,” sebut Marjuki secara daring.

Potensi El Niño hingga awal 2027 menjadi salah satu informasi penting yang perlu diperhatikan sektor pertanian dan perkebunan.

Fenomena tersebut dapat memengaruhi kondisi cuaca dan ketersediaan air sehingga masyarakat yang aktivitasnya bergantung pada kondisi iklim perlu menyesuaikan strategi pengelolaan lahan.

Namun, BMKG juga mencatat adanya perkembangan menuju musim hujan di sejumlah wilayah Indonesia pada periode Oktober-November.

Untuk wilayah Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur, awal musim hujan diprediksi sekitar 3 Oktober.

Perubahan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena transisi dari musim kemarau menuju musim hujan dapat memengaruhi pola kegiatan pertanian, perkebunan dan pengelolaan lahan.

Kepala Stasiun Klimatologi Jambi, Darmadi, S.T., mengatakan Sekolah Lapang Iklim dirancang untuk meningkatkan literasi iklim masyarakat, khususnya pekebun dan petani.

Melalui kegiatan tersebut, peserta diberikan pemahaman teknis mengenai cara memanfaatkan informasi cuaca dan iklim BMKG dalam pengelolaan lahan.

“Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu menggunakan informasi iklim dalam menentukan langkah pengelolaan lahan, terutama pada musim kemarau, termasuk mencegah pembukaan dan pengelolaan lahan dengan cara membakar,” jelas Darmadi.

Pemanfaatan informasi BMKG diharapkan membantu petani menentukan waktu dan strategi pengelolaan lahan secara lebih tepat, termasuk dalam menghadapi perubahan kondisi cuaca.

Pentingnya informasi iklim tersebut terlihat dari kondisi sektor pertanian di Tanjung Jabung Barat.

Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso SA., S.E., M.E., mengatakan dari sekitar 7.600 hektare lahan sawah di daerah tersebut, kurang lebih 92 hektare telah terdampak kekeringan.

Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi produksi padi serta pencapaian target pangan daerah dan nasional.

Katamso meminta informasi BMKG tidak hanya menjadi bahan pengetahuan, tetapi benar-benar digunakan dalam menentukan waktu pelaksanaan kegiatan pertanian maupun perbaikan saluran.

“Informasi dari BMKG harus menjadi dasar dalam mengambil langkah, termasuk menentukan waktu pelaksanaan kegiatan pertanian dan perbaikan saluran,” ujar Katamso.

BMKG juga menekankan pentingnya informasi iklim untuk mengantisipasi risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Pemanfaatan data dan informasi cuaca dapat membantu pemerintah serta masyarakat melakukan pemantauan risiko sekaligus menentukan langkah pencegahan, terutama pada periode kering.

SLI Jambi 2026 karena itu tidak hanya melibatkan sektor pertanian dan perkebunan. Kegiatan tersebut juga melibatkan BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, TNI/Polri, Basarnas, Manggala Agni serta sektor swasta.

Kolaborasi lintas sektor tersebut diarahkan untuk memperkuat pemanfaatan informasi iklim dalam menghadapi risiko bencana hidrometeorologi dan menjaga produktivitas pertanian.

SLI Provinsi Jambi 2026 mengusung tema “Tanggap Iklim untuk Perkebunan Ramah Lingkungan dan Tangguh Menghadapi Musim Kemarau”.

Kegiatan diikuti 50 peserta yang terdiri dari petani, pekebun dan penyuluh lapangan.

BMKG berharap pengetahuan yang diperoleh dalam SLI tidak berhenti pada ruang pelatihan, tetapi diterapkan dalam aktivitas pertanian dan perkebunan.

Dengan prediksi awal musim hujan yang mulai muncul sementara El Niño masih berpotensi hingga awal 2027, informasi iklim menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan pemerintah daerah dan masyarakat untuk menyesuaikan pengelolaan lahan dengan perkembangan kondisi cuaca dan iklim.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID –  Perubahan iklim mulai menjadi tantangan nyata bagi sektor pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dari sekitar 7.600 hektare lahan sawah yang ada, sekitar 92 hektare dilaporkan terdampak kekeringan yang berpotensi memengaruhi produksi padi.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di tengah potensi perubahan pola cuaca yang semakin sulit diprediksi.

Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso SA., S.E., M.E., meminta petani dan pelaku perkebunan tidak lagi hanya mengandalkan kebiasaan atau pola musim tahun-tahun sebelumnya dalam menentukan waktu tanam maupun pengelolaan lahan.

Menurutnya, informasi cuaca dan iklim dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) perlu dijadikan salah satu dasar pengambilan keputusan di sektor pertanian.

Hal itu disampaikan Katamso saat membuka Sekolah Lapang Iklim (SLI) Provinsi Jambi 2026 di Ruang Pola Utama Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat, Kamis 24 September 2026.

SLI tahun ini mengusung tema “Tanggap Iklim untuk Perkebunan Ramah Lingkungan dan Tangguh Menghadapi Musim Kemarau” dan diikuti 50 peserta yang terdiri dari pekebun, petani serta penyuluh lapangan.

Katamso mengatakan sektor pertanian dan perkebunan memiliki posisi penting dalam perekonomian Tanjung Jabung Barat.

Pada 2025, pertumbuhan ekonomi daerah tersebut tercatat 5,28 persen dan disebut menjadi yang tertinggi di Provinsi Jambi. Kontribusi Tanjung Jabung Barat terhadap PDRB Provinsi Jambi mencapai 17,88 persen.

Dari struktur perekonomian daerah, sektor pertanian memberikan kontribusi sekitar 34 persen, dengan subsektor perkebunan menjadi salah satu penopang utamanya.

“Karena itu, sektor pertanian dan perkebunan harus terus kita kembangkan agar semakin produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Katamso.

Namun, potensi ekonomi tersebut berhadapan dengan risiko perubahan iklim.

Dari sekitar 7.600 hektare sawah, sekitar 92 hektare telah terdampak kekeringan.

Jika tidak diantisipasi, kondisi itu dapat berpengaruh terhadap produksi padi sekaligus pencapaian target pangan daerah dan nasional.

“Informasi dari BMKG harus menjadi dasar dalam mengambil langkah, termasuk menentukan waktu pelaksanaan kegiatan pertanian dan perbaikan saluran,” katanya.

Informasi mengenai perubahan musim menjadi semakin penting karena BMKG memprediksi fenomena El Niño masih berpotensi berlangsung hingga awal 2027.

Di sisi lain, sejumlah wilayah Indonesia mulai memasuki musim hujan pada Oktober hingga November.

Untuk wilayah Jambi, khususnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur, awal musim hujan diprediksi sekitar 3 Oktober 2026.

Informasi tersebut disampaikan Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG Pusat, Dr. Marjuki, M.Si., melalui Koordinator Bidang Iklim Terapan, Siswanto, dalam kegiatan SLI.

Perubahan kondisi cuaca tersebut dinilai perlu diantisipasi pemerintah daerah dan masyarakat, terutama petani serta pekebun yang aktivitasnya sangat bergantung pada kondisi iklim.

“Informasi iklim perlu dimanfaatkan untuk mendukung pengelolaan pertanian dan perkebunan, pemantauan risiko, serta pencegahan karhutla. Sekolah Lapang Iklim diharapkan menghasilkan langkah nyata di lapangan, bukan hanya sebatas pembelajaran,” disampaikan Siswanto.

Pemanfaatan informasi iklim juga diarahkan untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Katamso mengatakan kondisi hotspot saat ini cenderung menurun dan diharapkan dapat terus terkendali seiring memasuki periode musim hujan.

Sementara itu, Kepala Stasiun Klimatologi Jambi, Darmadi, mengatakan SLI dirancang untuk meningkatkan literasi iklim dan kemampuan teknis pekebun dalam memanfaatkan informasi cuaca serta iklim BMKG.

Peserta didorong menggunakan informasi tersebut untuk menentukan langkah pengelolaan lahan secara lebih produktif, berkelanjutan dan ramah lingkungan.

“Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu menggunakan informasi iklim dalam menentukan langkah pengelolaan lahan, terutama pada musim kemarau, termasuk mencegah pembukaan dan pengelolaan lahan dengan cara membakar,” jelas Darmadi.

Program tersebut sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor. Sejumlah instansi yang terlibat antara lain Dinas Perkebunan dan Peternakan, BPBD, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, TNI/Polri, Basarnas, Manggala Agni hingga sektor swasta.

Bagi Pemkab Tanjung Jabung Barat, SLI diharapkan tidak berhenti sebagai forum pembelajaran.

Katamso meminta peserta membawa pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan tersebut ke tingkat petani dan masyarakat di wilayah masing-masing.

“Informasi tersebut harus digunakan secara tepat guna, tepat sasaran, dan tepat waktu,” ujarnya.

Pemanfaatan data iklim dinilai penting karena pola musim semakin sulit diprediksi.

Dengan informasi yang lebih akurat, petani dapat menyesuaikan waktu tanam, pengelolaan lahan maupun langkah antisipasi terhadap risiko kekeringan dan cuaca ekstrem.

Pemerintah daerah berharap pendekatan tersebut dapat memperkuat ketahanan sektor pertanian dan perkebunan Tanjung Jabung Barat sekaligus menjaga sektor tersebut tetap menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin mulai mengintensifkan pengawasan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Tim Verifikasi dan Validasi (Verpal) akan diterjunkan langsung ke lapangan mulai Jumat untuk memastikan kesiapan fisik koperasi di seluruh wilayah Merangin.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Merangin mengejar target penyelesaian seluruh gerai, pergudangan dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebelum akhir 2026.

Persiapan penerjunan Tim Verpal dibahas dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Merangin, Zulhifni, di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Bupati Merangin, Kamis 24 September 2026.

Rapat itu melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang masuk dalam tim pendamping, di antaranya BPKAD, Dinas KUKMPP, Dinas PMD, Dinas PU, bidang koperasi serta JF Adwil.

Zulhifni mengatakan tim kabupaten tidak hanya melakukan pemeriksaan administrasi, tetapi akan melihat langsung kondisi pembangunan koperasi di masing-masing lokasi.

“Kita telah menetapkan tadi, kita persiapkan tim verpal dan jadwal ke lapangan dimulai dari besok. Besok seluruh OPD yang terkait di dalam SK Bupati ini akan turun langsung untuk menilai hasil kesiapan Koperasi Merah Putih,” ujar Zulhifni.

Pemkab Merangin juga meminta jajaran pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa ikut memastikan proses verifikasi berjalan lancar.

Camat, kepala desa hingga Babinsa diminta berada di lokasi koperasi masing-masing ketika tim kabupaten melakukan pemeriksaan.

“Camat, Kepala Desa, dan Babinsa agar menunggu di lokasi koperasi masing-masing untuk mendampingi proses evaluasi,” kata Zulhifni.

Pelibatan unsur pemerintahan di lapangan tersebut dimaksudkan agar tim verifikasi dapat memperoleh informasi sekaligus melihat kondisi pembangunan secara langsung.

Berdasarkan laporan yang diterima Pemkab Merangin, perkembangan pembangunan fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sejauh ini menunjukkan progres positif.

Dari total 64 unit yang menjadi target di Kabupaten Merangin, sebanyak 37 unit dilaporkan telah mencapai progres 100 persen.

Artinya, masih terdapat 27 unit yang menjadi pekerjaan lanjutan dan perlu didorong penyelesaiannya.

Pemkab Merangin berharap sisa pembangunan dapat dipercepat sehingga seluruh target tidak melewati batas waktu yang telah ditetapkan.

Zulhifni optimistis penyelesaian seluruh pembangunan masih dapat dikejar hingga akhir tahun.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa kita kejar, sehingga Kabupaten Merangin akhir tahun ini saya rasa bisa tuntas 100 persen. Itu harapan kita bersama,” pungkasnya.

Dengan diterjunkannya Tim Verpal, Pemkab Merangin kini mulai memasuki tahap pengecekan langsung terhadap kesiapan fisik koperasi.

Hasil verifikasi lapangan selanjutnya akan menjadi bagian dari evaluasi pemerintah daerah terhadap progres pembangunan Koperasi Merah Putih di 64 lokasi.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID — Bupati Tebo, Agus Rubiyanto SE MM bersama Wakil Bupati, Nazar Efendi SE MSi turun langsung memantau pembangunan revitalisasi sekolah dan infrastruktur jalan di sejumlah wilayah Kabupaten Tebo.

Peninjauan dilakukan di Kecamatan Rimbo Bujang, Rimbo Ulu, Tebo Ulu, VII Koto Ilir dan VII Koto sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi (monev) terhadap program pembangunan pemerintah daerah.

Bupati Tebo, Agus Rubiyanto mengatakan, pengawasan langsung diperlukan untuk memastikan pembangunan yang sedang berjalan sesuai dengan rencana sekaligus melihat kebutuhan masyarakat secara nyata di lapangan.

Menurutnya, pemerintah daerah tidak ingin pembangunan hanya dilihat dari laporan administratif, tetapi juga harus dipastikan kondisi dan manfaatnya melalui pengecekan langsung.

“Monitoring dan evaluasi ini penting untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Bupati Tebo.

Dalam peninjauan tersebut, sektor pendidikan menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah.

Revitalisasi sekolah diarahkan untuk menghadirkan fasilitas pendidikan yang lebih layak, aman dan nyaman bagi peserta didik maupun tenaga pendidik.

Bupati menilai kondisi sarana pendidikan perlu terus diperhatikan karena lingkungan sekolah yang memadai menjadi salah satu bagian penting dalam menunjang proses belajar mengajar.

“Kita ingin fasilitas pendidikan yang dibangun maupun direvitalisasi benar-benar memberikan lingkungan belajar yang lebih baik bagi anak-anak kita,” katanya.

Selain melihat progres pekerjaan, pemerintah daerah juga mengidentifikasi kebutuhan maupun kendala yang ditemukan selama pembangunan berlangsung.

Pembangunan dan perbaikan jalan juga menjadi bagian dari agenda monev.

Menurut Bupati, infrastruktur jalan tidak hanya berkaitan dengan kelancaran mobilitas warga, tetapi juga berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

Akses jalan yang lebih baik diharapkan dapat memperlancar pergerakan masyarakat dan distribusi barang antarkawasan.

“Pembangunan jalan harus kita kawal karena berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian. Kita ingin infrastruktur yang dibangun memberikan dampak nyata,” ujar Bupati.

Turun langsung ke sejumlah lokasi juga dilakukan untuk mengetahui persoalan yang mungkin muncul selama proses pembangunan.

Bupati meminta perangkat daerah terkait mencermati setiap kebutuhan di lapangan dan memastikan tindak lanjut dilakukan sesuai dengan skala prioritas pembangunan.

Monev tersebut sekaligus menjadi instrumen pemerintah daerah untuk mengevaluasi pelaksanaan program, mulai dari perkembangan pekerjaan hingga kebutuhan tambahan yang muncul di lokasi.

Pemkab Tebo menegaskan pengawasan pembangunan akan terus dilakukan di berbagai wilayah agar program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pembangunan fasilitas pendidikan dan infrastruktur jalan pun diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi turut memperkuat konektivitas antarwilayah di Kabupaten Tebo.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID — Akses layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah Luhak 16, Kabupaten Merangin, bakal semakin dekat.

Pemerintah Kabupaten Merangin tengah mengembangkan Puskesmas Masurai menjadi Rumah Sakit (RS) Tipe D.

Rumah sakit tersebut nantinya diproyeksikan melayani masyarakat dari lima kecamatan, yakni Jangkat Timur, Jangkat, Lembah Masurai, Muara Siau dan Tiang Pumpung.

Pengembangan fasilitas kesehatan ini diharapkan mengurangi jarak tempuh masyarakat yang selama ini harus menuju RS Kol Abundjadi Bangko ketika membutuhkan pelayanan rumah sakit.

Bupati Merangin, H M Syukur mengatakan lokasi Puskesmas Masurai dinilai strategis karena dapat dijangkau masyarakat dari lima kecamatan tersebut.

“Lokasi rumah sakit ini berada di tempat strategis, yang mudah dijangkau oleh masyarakat dari lima kecamatan tersebut, sehingga jika ada warga yang sakit tidak harus jauh-jauh dibawa ke RS Kol Abundjadi Bangko,” ujar Syukur.

Puskesmas Rawat Inap Dikembangkan Jadi Rumah Sakit

Puskesmas Masurai sebelumnya telah berstatus sebagai Puskesmas Rawat Inap dan memiliki sejumlah kamar pasien.

Pemerintah daerah kemudian mengembangkan fasilitas tersebut dengan membangun sejumlah gedung pendukung serta melakukan penambahan lahan.

Pengembangan itu dilakukan agar fasilitas kesehatan di Masurai dapat memenuhi kebutuhan untuk ditingkatkan menjadi rumah sakit tipe D.

Sekretaris Dinas Kesehatan Merangin, Dede Sulaiman, mengatakan pekerjaan pembangunan masih berlangsung.

Saat ini, selain pembangunan gedung pendukung, pemerintah daerah juga melakukan penataan dan pemerataan lahan tambahan untuk pengembangan fasilitas rumah sakit.

Ditargetkan Rampung Akhir 2026

Pemkab Merangin menargetkan pembangunan fisik pengembangan Puskesmas Masurai menjadi RS Tipe D dapat selesai pada akhir 2026.

“ Kita targetkan gedung pengembangan Puskesmas menjadi Rumah Sakit type D itu, akan rampung pada akhir 2026 ini. Nanti setelah gedungnya rampung dibangun, baru kita ajukan izin rumah sakitnya,” ujar Dede.

Dengan target tersebut, penyelesaian pembangunan fisik menjadi tahapan awal sebelum fasilitas tersebut dapat beroperasi sebagai rumah sakit.

Izin Rumah Sakit Diajukan pada 2027

Setelah pembangunan gedung selesai, Pemkab Merangin berencana mengajukan izin operasional rumah sakit pada 2027.

Dede menjelaskan proses perizinan rumah sakit membutuhkan waktu dan dalam kondisi tertentu dapat berlangsung hingga dua tahun.

Artinya, pembangunan fisik yang ditargetkan selesai pada akhir 2026 belum otomatis membuat fasilitas tersebut langsung beroperasi sebagai rumah sakit.

Pemerintah daerah masih harus menyelesaikan tahapan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.

Jika seluruh tahapan pembangunan dan perizinan berjalan sesuai rencana, keberadaan RS Tipe D di Masurai diharapkan dapat memperpendek akses masyarakat Luhak 16 terhadap pelayanan kesehatan tingkat rumah sakit.

Selama ini, masyarakat dari Jangkat Timur, Jangkat, Lembah Masurai, Muara Siau dan Tiang Pumpung yang membutuhkan layanan rumah sakit harus menuju fasilitas kesehatan di wilayah Bangko.

Pengembangan Puskesmas Masurai menjadi rumah sakit diharapkan menjadi salah satu upaya memperluas jangkauan pelayanan kesehatan di wilayah selatan dan kawasan sekitar Luhak 16 Merangin.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) Tahun Anggaran 2027 memasuki tahapan pembahasan setelah seluruh fraksi DPRD menyatakan dapat menerima rancangan tersebut untuk dilanjutkan.

Persetujuan itu disampaikan dalam rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD Tanjab Barat 2027, Senin 21 September 2026.

Meski seluruh fraksi menyepakati pembahasan dilanjutkan, sejumlah catatan diberikan kepada pemerintah daerah.

Isu yang mengemuka meliputi penguatan pendapatan asli daerah (PAD), pemerataan pembangunan, infrastruktur, kebutuhan dasar masyarakat, pendidikan, kesehatan hingga penanganan stunting.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Tanjab Barat Hamdani, S.E., didampingi Wakil Ketua II Hasan Basri Harahap, S.H. Wakil Bupati Tanjab Barat Katamso turut hadir dalam agenda tersebut.

Fraksi PDI Perjuangan melalui Doni Indri Saragih menekankan pentingnya memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Peningkatan PAD dinilai perlu dilakukan dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah tanpa menambah beban masyarakat.

Sementara Fraksi NasDem melalui Melda Arisandi meminta APBD tidak hanya disusun sebagai dokumen keuangan tahunan, tetapi benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Fraksi tersebut menekankan pentingnya prinsip keadilan, transparansi dan keterukuran dalam pelaksanaan anggaran.

Fraksi Keadilan Pembangunan melalui Endri Avian serta Fraksi Kebangkitan Bangsa melalui H. Subari sama-sama memberikan perhatian terhadap arah belanja daerah.

Keduanya mendorong agar anggaran diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga didorong untuk terus menggali sumber-sumber PAD agar kemampuan fiskal daerah semakin kuat.

Fraksi Golkar melalui Nurkholis memberikan perhatian terhadap sejumlah sektor yang dinilai berkaitan langsung dengan kondisi masyarakat.

Di antaranya penguatan ekonomi dan daya beli, pembangunan infrastruktur, pertanian dan perkebunan, serta sektor pendidikan dan kesehatan.

Sementara Fraksi PAN melalui Dedi Irawan menyoroti sejumlah agenda yang dinilai perlu mendapat perhatian dalam penyusunan APBD 2027.

Selain peningkatan pendapatan daerah dan penggalian potensi lokal, fraksi tersebut mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, ketepatan pelaksanaan program, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penurunan prevalensi stunting.

Fraksi Gerindra melalui Sutejo menekankan pentingnya penguatan PAD dan pemerataan pembangunan infrastruktur.

Tidak hanya dari sisi prioritas, penyusunan program juga diminta dilakukan secara rinci dan terukur sehingga target serta manfaat setiap kegiatan dapat dievaluasi.

Beragam pandangan tersebut menjadi bahan bagi DPRD dan pemerintah daerah dalam pembahasan Ranperda APBD Tanjab Barat 2027.

Setelah penyampaian pandangan umum, seluruh fraksi DPRD Tanjab Barat menyatakan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 dapat dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya.

Namun, persetujuan tersebut disertai berbagai masukan mengenai arah kebijakan anggaran.

Catatan fraksi selanjutnya akan menjadi bagian dari pembahasan antara DPRD dan pemerintah daerah untuk menyempurnakan rancangan APBD sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Rapat turut dihadiri Sekretaris Daerah Tanjab Barat Hermansyah, unsur Forkopimda, pejabat pimpinan tinggi pratama dan administrator di lingkungan Pemkab Tanjab Barat, perwakilan instansi vertikal, KPU, perbankan, BUMD, insan pers serta undangan lainnya.

Tahapan pembahasan berikutnya akan menjadi ruang bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk menguji kembali prioritas program, kemampuan pendanaan serta target pembangunan yang akan dimuat dalam APBD Tanjab Barat 2027.(*)