BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Perbaikan infrastruktur jalan di Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, membawa angin segar bagi masyarakat.

Jalan penghubung Simpang Pematang Kancil menuju Simpang Pelakar Jaya kini mendapat lapisan aspal sepanjang 607 meter.

Pembangunan tersebut menjadi kabar baik bagi warga Pematang Kancil dan Pelakar Jaya.

Pasalnya, jalur tersebut menjadi salah satu akses penting untuk menunjang mobilitas masyarakat, termasuk aktivitas pengangkutan hasil pertanian.

Kepala Desa Pelakar Jaya, Ayep, mengatakan kondisi jalan yang semakin baik akan mempermudah aktivitas warga dalam menjalankan kegiatan sehari-hari.

Menurutnya, akses transportasi yang lancar memiliki peran penting bagi masyarakat desa, terutama dalam mendukung distribusi hasil pertanian dan berbagai kebutuhan ekonomi.

“Masyarakat sekarang dapat menikmati akses transportasi yang lebih baik. Ini akan semakin mempermudah mobilitas masyarakat, termasuk mengangkut hasil pertanian dan kebutuhan ekonomi,” ujar Ayep, Senin 9 November 2026.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Bupati Merangin, H. M. Syukur, atas perhatian terhadap pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat pedesaan.

Ayep mengatakan warga berharap peningkatan jalan tersebut dapat terus berlanjut agar semakin banyak masyarakat menikmati akses transportasi yang layak.

Harapan serupa disampaikan Kepala Desa Pematang Kancil, Ichan Danuri.

Ia menilai pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Menurutnya, kondisi jalan yang baik akan memperlancar aktivitas warga sekaligus mempermudah distribusi hasil usaha dan pertanian.

“Jika jalan kita mulus seperti ini, akan semakin mudah bagi kita meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Ichan.

Ia berharap pemerintah daerah terus melanjutkan pembangunan infrastruktur, khususnya pada ruas jalan pedesaan yang membutuhkan peningkatan kualitas.

Bagi masyarakat Pematang Kancil dan Pelakar Jaya, pembangunan jalan tersebut bukan sekadar perbaikan akses transportasi.

Infrastruktur yang lebih baik juga membuka peluang bagi kelancaran aktivitas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan warga.

Dengan panjang keseluruhan ruas mencapai 8,20 kilometer dan pembangunan aspal yang telah terealisasi sepanjang 607 meter, masyarakat berharap peningkatan jalan dapat berlanjut secara bertahap hingga seluruh akses semakin layak digunakan.(*)

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID – Capaian Kabupaten Sarolangun yang hanya menempati peringkat kedelapan pada Musabaqah Tilawatil Quran dan Hadis (MTQH) ke-55 tingkat Provinsi Jambi menjadi pekerjaan rumah bagi Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) setempat.

Dengan perolehan 155 poin, Sarolangun masih tertinggal dari tujuh kabupaten dan kota lainnya.

Kondisi ini mendorong LPTQ Sarolangun menyiapkan evaluasi serta pembenahan pola pembinaan qori dan qoriah untuk menghadapi kompetisi berikutnya.

Ketua LPTQ Kabupaten Sarolangun, Gerry Trisatwika, mengatakan hasil MTQH tahun ini harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh.

Menurutnya, capaian perlombaan tidak boleh sekadar menjadi catatan perolehan juara, tetapi juga menjadi tolok ukur efektivitas pembinaan yang selama ini berjalan.

Ia menilai peningkatan prestasi membutuhkan pembinaan yang lebih maksimal, terarah, dan berkelanjutan.

Persiapan juga perlu dilakukan jauh sebelum pelaksanaan MTQ, bukan hanya menjelang kompetisi.

“Hasil MTQ tahun ini akan menjadi bahan evaluasi kita ke depan. Kita ingin prestasi kafilah Sarolangun terus meningkat. Karena itu, pembinaan terhadap qori dan qoriah harus lebih ditingkatkan,” ungkap Gerry.

Selain mengevaluasi hasil perlombaan, LPTQ Sarolangun juga akan memprioritaskan pengembangan potensi qori dan qoriah asli daerah.

Gerry menyebut seluruh anggota kafilah Sarolangun yang mengikuti MTQH tahun ini merupakan putra-putri daerah.

Kondisi tersebut menjadi modal untuk membangun sistem pembinaan yang berorientasi pada pengembangan talenta lokal.

“Kafilah kita murni berasal dari Kabupaten Sarolangun. Ini akan menjadi prioritas kita dalam pembinaan ke depan. Kita ingin potensi anak-anak daerah terus dikembangkan agar mampu bersaing dan meraih prestasi lebih baik,” tegasnya.

Menurutnya, potensi generasi muda Sarolangun perlu mendapat perhatian melalui pembinaan yang konsisten.

Dengan demikian, daerah tidak hanya menyiapkan peserta untuk satu kali kompetisi, tetapi juga membangun regenerasi qori dan qoriah berkualitas.

Gerry turut mengapresiasi dukungan Bupati Sarolangun, H. Hurmin, kepada kafilah selama mengikuti MTQH tingkat Provinsi Jambi.

Ia berharap dukungan pemerintah daerah terus berlanjut dan semakin memperkuat program pembinaan.

Dukungan tersebut dinilai penting agar LPTQ dapat menyiapkan peserta secara lebih matang dan berkesinambungan.

Pada MTQH ke-55 tingkat Provinsi Jambi, Kota Jambi berhasil menempati posisi pertama sekaligus meraih gelar juara umum dengan 674 poin.

Kabupaten Muaro Jambi menyusul di peringkat kedua dengan 415 poin, sedangkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berada di posisi ketiga dengan 402 poin.

Kota Sungai Penuh menempati peringkat keempat dengan 246 poin.

Berikutnya, Kabupaten Tanjung Jabung Timur berada di posisi kelima dengan 220 poin dan Kabupaten Batang Hari di peringkat keenam dengan 213 poin.

Kabupaten Merangin menempati posisi ketujuh dengan 176 poin. Sementara itu, Sarolangun berada satu tingkat di bawahnya dengan 155 poin.

Adapun Kabupaten Bungo menempati peringkat kesembilan dengan 122 poin, Kabupaten Tebo di posisi kesepuluh dengan 90 poin, dan Kabupaten Kerinci berada di urutan kesebelas dengan 71 poin.

Hasil tersebut menjadi catatan penting bagi LPTQ Sarolangun untuk memperbaiki kualitas pembinaan.

Tantangan berikutnya bukan hanya meningkatkan perolehan poin, tetapi juga memastikan proses pembinaan berjalan konsisten sehingga potensi qori dan qoriah lokal mampu bersaing lebih kompetitif pada MTQH mendatang.(*)

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID  – Gugatan praperadilan Neli Sakura terhadap tindakan penggeledahan dan penyitaan oleh penyidik Satresnarkoba Polres Sarolangun berakhir dengan penolakan.

Pengadilan Negeri (PN) Sarolangun menolak seluruh permohonan yang diajukan, termasuk tuntutan ganti kerugian sebesar Rp1 miliar.

Putusan tersebut dibacakan hakim tunggal Ashifa Yona, S.H., dalam sidang perkara Nomor 04/Pid.Pra/2026/PN.Srl di PN Sarolangun, Senin 9 November 2026.

Dengan putusan itu, hakim tidak mengabulkan permintaan Pemohon untuk menyatakan penggeledahan dan penyitaan tidak sah, mengembalikan barang-barang yang disita, maupun membayar ganti kerugian Rp1 miliar.

Praperadilan tersebut berawal dari keberatan Neli Sakura terhadap tindakan penyidik Satresnarkoba Polres Sarolangun yang menggeledah dan menyita sejumlah dokumen serta barang miliknya.

Langkah penyidik itu berkaitan dengan pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berhubungan dengan kejahatan narkotika.

Melalui kuasa hukumnya, Neli Sakura mempersoalkan legalitas tindakan penggeledahan dan penyitaan tersebut.

Ia kemudian meminta hakim praperadilan menguji keabsahan tindakan penyidik sekaligus memerintahkan pengembalian barang yang disita.

Namun, hakim menolak seluruh permohonan tersebut dalam putusan yang dibacakan di ruang sidang PN Sarolangun.

Perkara yang melatarbelakangi praperadilan ini berkaitan dengan pengembangan sejumlah kasus narkotika yang melibatkan tersangka Ade Purwanto alias Saipul alias Ipul.

Dalam proses pengembangan perkara, penyidik menelusuri dugaan aliran uang hasil penjualan narkotika yang diduga digunakan untuk membeli sejumlah aset.

Salah satu aset yang menjadi perhatian penyidik yakni satu unit mobil Mitsubishi Pajero berwarna cokelat metalik.

Penelusuran tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara melalui pendekatan tindak pidana pencucian uang.

Strategi ini memungkinkan penyidik menelusuri dugaan hasil kejahatan, aliran dana, hingga aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika.

Menanggapi putusan tersebut, Kapolres Sarolangun AKBP Wendi Oktariansyah, S.I.K., M.H., melalui Kasat Resnarkoba AKP Fatur Rohman, S.H., M.H., menyatakan pihaknya menghormati seluruh proses hukum yang berlangsung di pengadilan.

Ia menegaskan, penegakan hukum harus berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku.

“Penegakan hukum harus dilaksanakan berdasarkan aturan dan prosedur yang berlaku. Kami menghormati seluruh proses hukum, termasuk putusan praperadilan ini. Polres Sarolangun akan terus berkomitmen memberantas tindak pidana narkotika, termasuk menelusuri aliran dana dan aset yang diduga berasal dari kejahatan narkotika,” tegasnya.

Menurutnya, penanganan perkara narkotika tidak hanya menyasar pelaku peredaran di lapangan.

Penyidik juga berupaya mengungkap aliran dana dan menelusuri aset yang diduga berasal dari bisnis narkotika.

Sidang pembacaan putusan turut dihadiri tim kuasa hukum Termohon dari Bidkum Polda Jambi bersama personel Sikum Polres Sarolangun.

Sementara itu, Pemohon diwakili kuasa hukumnya, Advokat Raju Darmawan dan Advokat M. Amin, S.H.

Seluruh rangkaian persidangan hingga pembacaan putusan berlangsung tertib dan lancar.

Polres Sarolangun juga mengajak masyarakat berperan aktif dalam mencegah peredaran gelap narkotika.

Warga yang mengetahui dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkoba dapat melapor ke kantor kepolisian terdekat atau menghubungi layanan Kepolisian 110.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Merangin M. Syukur mengingatkan Dinas Pertanian dan Hortikultura agar tidak hanya mencanangkan gerakan tanam cabai dan menyalurkan bantuan kepada petani, tetapi juga memastikan pendampingan berjalan hingga masa panen.

Pesan tegas tersebut disampaikan M. Syukur saat mencanangkan Gerakan Tanam (Gertam) Cabai di Desa Rasau, Kecamatan Renah Pamenang, Jumat 6 November 2026.

Menurutnya, keberhasilan program pertanian tidak cukup diukur dari kegiatan penanaman atau penyerahan bantuan.

Pemerintah harus memastikan petani memperoleh dukungan berkelanjutan, mulai dari penyediaan bibit, pemeliharaan tanaman, hingga kebutuhan pupuk.

M. Syukur menilai pendampingan menjadi faktor penting agar program pemerintah benar-benar memberikan hasil dan meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat.

“Jadi bukan sekadar saya resmikan, lalu dipotong pita, dikasih bantuan, kemudian ditinggal begitu saja. Nah, ini yang sering menjadi persoalan. Harapan saya, di bawah naungan Pak Mujibur, sektor pertanian ini betul-betul hidup dan petani merasa punya ‘orang tua asuh’ atau pendamping yang membina mereka,” tegas M. Syukur.

Ia mengingatkan bahwa cabai memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas harga pangan.

Kenaikan harga komoditas tersebut dapat memberikan tekanan terhadap inflasi daerah sehingga pemerintah perlu memperkuat produksi dari tingkat petani.

Dalam kegiatan tersebut, M. Syukur juga memberikan apresiasi kepada petani dan pemerintah Desa Rasau yang dinilai aktif mengikuti berbagai program pemerintah.

Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan program pembangunan sektor pertanian.

“Laporan dari Pak Kadis, Desa Rasau ini cukup aktif dari setiap program pemerintah dan ini berhasil. Dan mudah-mudahan ini berhasil Bapak Ibu ya,” ujarnya.

Bupati juga menyampaikan bahwa Kabupaten Merangin mendapat dukungan alokasi pengembangan tanaman cabai seluas 10 hektare dari penyuluh pusat.

Program tersebut menyasar sejumlah wilayah dengan menyesuaikan ketersediaan dan kondisi lahan.

M. Syukur berharap dukungan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga produksi cabai daerah meningkat dan petani memperoleh manfaat ekonomi.

Selain pencanangan penanaman serentak, Bupati juga berdialog langsung dengan petani untuk mendengar kondisi serta kebutuhan mereka dalam menjalankan usaha pertanian.

Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Kabupaten Merangin, Mujiburrahman, menjelaskan bahwa Gertam Cabai merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat untuk mengantisipasi gejolak harga pangan, khususnya komoditas cabai.

Program ini tidak hanya menyasar kelompok tani, tetapi juga mengajak masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan rumah untuk menghasilkan bahan pangan secara mandiri.

Dinas Pertanian dan Hortikultura turut berkolaborasi dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten Merangin melalui program Gertam Ceriwis atau Gerakan Tanam Cabai Merah dan Cabai Rawit serta Sayuran.

Program tersebut mendorong ibu rumah tangga menanam cabai dan berbagai jenis sayuran yang dapat memenuhi sebagian kebutuhan dapur keluarga.

“Atas saran dari pusat, kita diminta melakukan gerakan cabai ini agar tidak menjadi persoalan di tengah masyarakat.

Tujuan lainnya adalah menggerakkan ibu-ibu rumah tangga untuk memanfaatkan pekarangan dengan menanam tanaman yang berguna seperti cabai dan sayuran lainnya,” ungkap Mujiburrahman.

Melalui gerakan tersebut, Pemkab Merangin berharap produksi cabai tidak hanya bergantung pada kelompok tani berskala besar.

Pemanfaatan pekarangan rumah juga dapat menjadi salah satu sumber pasokan pangan masyarakat.

Gertam Cabai menjadi salah satu upaya Pemkab Merangin memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengurangi risiko gejolak harga komoditas di pasaran.

Namun, keberhasilan gerakan ini membutuhkan lebih dari sekadar penanaman serentak.

Ketersediaan bibit, pupuk, perawatan tanaman, pendampingan penyuluh, serta kepastian keberlanjutan produksi menjadi sejumlah faktor yang perlu mendapat perhatian.

Pesan Bupati M. Syukur mengenai pentingnya pendampingan petani pun menjadi penegasan bahwa program pengendalian inflasi harus menyentuh persoalan produksi di lapangan.

Kegiatan pencanangan tersebut turut dihadiri Ketua DWP Merangin Ny. Sri Rezeki Zulhipni, perwakilan TP PKK Kabupaten Merangin, kepala desa, penyuluh pertanian, kelompok tani, serta masyarakat Desa Rasau.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin mulai memperkuat pemerataan dan kualitas pendidikan anak usia dini melalui peluncuran program Merangin Sigap (Siap Dukung Dunia PAUD) dan platform digital Pijar (Pusat Informasi dan Jejaring Bunda PAUD).

Bunda PAUD Kabupaten Merangin, Hj Lavita Syukur, meluncurkan kedua program tersebut dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Dinas Kesbangpol Merangin, Sabtu 7 November 2026.

Peluncuran ini menjadi langkah untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, pengelola PAUD, serta para pemangku kepentingan dalam mendukung layanan Wajib Belajar 1 Tahun Pra-Sekolah.

Hj Lavita Syukur mengatakan, Merangin Sigap dan Pijar bukan sekadar program baru, melainkan bentuk komitmen daerah untuk menghadirkan layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas, merata, inklusif, dan menyenangkan.

Menurutnya, usia dini merupakan periode emas atau golden age yang sangat menentukan perkembangan dan masa depan anak.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap anak memperoleh kesempatan belajar dan layanan pendidikan yang memadai.

“Jadi kunci urgensi dari program Merangin Sigap dan Pijar ini adalah komitmen nyata daerah, sehingga pada akhirnya dapat menguatkan program tersebut dengan baik,” ujar Lavita.

Dalam pelaksanaan Merangin Sigap dan Pijar, terdapat lima pilar utama yang menjadi perhatian pemerintah daerah.

Kelima pilar tersebut meliputi penguatan satu data anak usia dini, integrasi anggaran, gerakan sosialisasi secara masif, perluasan akses layanan berkualitas, serta penguatan transisi PAUD ke sekolah dasar (SD) yang menyenangkan tanpa tes membaca, menulis, dan berhitung (calistung).

Kelima aspek tersebut menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem pendidikan anak usia dini yang lebih terarah.

Melalui integrasi data, pemerintah dapat memetakan kebutuhan layanan PAUD secara lebih baik.

Sementara itu, penguatan koordinasi dan sosialisasi diharapkan mampu memperluas pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendidikan sejak usia dini.

Lavita menegaskan, keberhasilan program tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, termasuk pemerintah kecamatan, desa, pengelola lembaga PAUD, dan masyarakat.

Salah satu perhatian utama dalam peluncuran program ini adalah optimalisasi platform Pijar.

Lavita secara khusus meminta para operator di 24 kecamatan agar serius mengelola dan memperbarui data serta dokumentasi kegiatan Bunda PAUD.

Menurutnya, keakuratan informasi menjadi faktor penting agar seluruh aktivitas dan perkembangan layanan PAUD di tingkat kecamatan hingga desa dapat terintegrasi dengan baik.

“Ibu dan bapak operator memegang peran kunci dalam era digitalisasi ini. Pastikan data dan seluruh rekam kegiatan Bunda PAUD dari tingkat kecamatan hingga desa terbarui dengan baik atau up-to-date,” pesannya.

Istri Bupati Merangin H M Syukur tersebut berharap, seluruh aktivitas pembinaan dan pengembangan PAUD di lapangan dapat terdokumentasi secara sistematis dan terhubung dengan sistem informasi di tingkat nasional.

Dengan demikian, pemerintah dapat memiliki gambaran lebih jelas mengenai perkembangan, kebutuhan, serta tantangan layanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Merangin.

Setelah peluncuran, kegiatan berlanjut dengan orientasi dan pelatihan teknis penggunaan platform Pijar bagi operator dari 24 kecamatan.

Platform digital yang dikembangkan melalui Kemendikdasmen dan PAUDPedia tersebut berfungsi sebagai pusat integrasi informasi, pemetaan data, publikasi, serta jejaring komunikasi Bunda PAUD.

Dalam kegiatan itu, Dr Sutimah dari BPMP Provinsi Jambi hadir sebagai narasumber utama.

Ia memberikan materi mengenai penjaminan mutu pendidikan serta penguatan transisi pembelajaran dari PAUD menuju sekolah dasar.

Materi tersebut menjadi bagian penting untuk meningkatkan pemahaman para operator dan pemangku kepentingan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini.

Sementara itu, Ketua Pokja Bunda PAUD Kabupaten Merangin, Ny Sri Rezeki Zulhipni, menjelaskan bahwa sosialisasi Merangin Sigap dan orientasi Pijar bertujuan memperkuat konsolidasi serta kesiapan layanan PAUD di tingkat kecamatan dan desa.

“Program ini untuk memperkuat konsolidasi dan kesiapan layanan PAUD di tingkat kecamatan dan desa,” ujarnya.

Melalui pelaksanaan Merangin Sigap dan optimalisasi platform Pijar, Pemerintah Kabupaten Merangin berharap koordinasi, pemerataan akses, dan kualitas layanan PAUD semakin meningkat.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menyiapkan generasi masa depan Merangin yang sehat, cerdas, ceria, dan berkarakter.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kabid PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Merangin Irwanton, jajaran Tim Pokja Bunda PAUD Merangin, Bunda PAUD kecamatan, serta operator Pijar dari 24 kecamatan se-Kabupaten Merangin.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kafilah Kabupaten Merangin mencatatkan peningkatan peringkat pada Musabaqah Tilawatil Qur’an dan Al-Hadits (MTQH) ke-55 Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2026.

Merangin berhasil menempati posisi ketujuh dengan perolehan 176 poin, naik satu tingkat dibandingkan penyelenggaraan tahun sebelumnya yang menempatkan daerah tersebut di posisi kedelapan.

Capaian ini menjadi bahan evaluasi sekaligus pijakan bagi Pemerintah Kabupaten Merangin untuk memperkuat pembinaan peserta menghadapi MTQH tingkat provinsi berikutnya.

Berdasarkan keputusan Dewan Hakim tertanggal 7 November 2026, Kota Jambi keluar sebagai juara umum dengan raihan 674 poin.

Sementara itu, Kabupaten Muaro Jambi menempati posisi kedua dengan 415 poin, disusul Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan 402 poin.

Wakil Bupati Merangin, A. Khafidh, menyampaikan apresiasi kepada seluruh kafilah, pelatih, pembina, dan official yang telah berjuang membawa nama Kabupaten Merangin.

Menurutnya, kenaikan peringkat tersebut tidak terlepas dari proses pembinaan yang selama ini terus berjalan.

Meski demikian, pemerintah daerah tidak ingin berhenti pada pencapaian saat ini.

“Kami selalu berupaya dan berusaha membina kafilah-kafilah yang ada, khususnya di Kabupaten Merangin. Mudah-mudahan tahun depan kita bina lagi dan diharapkan rankingnya bisa naik,” ujar A Khafidh usai penutupan MTQH, Minggu 8 Novemer 2026.

A Khafidh menegaskan, keikutsertaan Merangin dalam MTQH tidak semata-mata bertujuan mengejar posisi juara.

Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membumikan nilai-nilai Al-Qur’an dan hadis di tengah masyarakat.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Merangin berkomitmen melanjutkan pembinaan generasi Qurani melalui dukungan fasilitas dan peningkatan kemampuan para peserta.

“Intinya adalah musabaqah tilawatil Qur’an dan hadis ini merupakan suatu prestasi dan prestise. Anak-anak selalu kita bina, dan kita siapkan semua fasilitas untuk meningkatkan kemampuan para kafilah,” tambahnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan prestasi membutuhkan proses panjang.

Pembinaan peserta, kualitas pelatih, pendampingan, serta kesiapan menghadapi setiap cabang perlombaan menjadi bagian penting yang perlu terus diperhatikan.

Pemkab Merangin berharap hasil MTQH ke-55 dapat menjadi bahan evaluasi untuk memetakan kemampuan peserta sekaligus menentukan langkah pembinaan berikutnya.

Selain mengevaluasi hasil kompetisi tahun ini, Pemerintah Kabupaten Merangin juga menyatakan kesiapan mendukung penyelenggaraan MTQH ke-56 Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2027 di Kabupaten Tebo.

Pergantian tuan rumah tersebut menjadi momentum bagi seluruh kabupaten dan kota untuk kembali mempersiapkan kafilah masing-masing.

Bagi Merangin, target berikutnya bukan hanya mempertahankan hasil yang telah dicapai, tetapi juga meningkatkan kualitas peserta agar mampu bersaing lebih baik pada penyelenggaraan mendatang.

Adapun hasil lengkap peringkat MTQH ke-55 Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2026 berdasarkan keputusan Dewan Hakim sebagai berikut:

1. Kota Jambi – 674 poin
2. Kabupaten Muaro Jambi – 415 poin
3. Kabupaten Tanjung Jabung Barat – 402 poin
4. Kota Sungai Penuh – 246 poin
5. Kabupaten Tanjung Jabung Timur – 220 poin
6. Kabupaten Batang Hari – 213 poin
7. Kabupaten Merangin – 176 poin
8. Kabupaten Sarolangun – 155 poin
9. Kabupaten Bungo – 122 poin
10. Kabupaten Tebo – 90 poin
11. Kabupaten Kerinci – 71 poin

Dengan hasil tersebut, Merangin menutup MTQH ke-55 di posisi ketujuh.

Pemerintah daerah kini mengarahkan perhatian pada keberlanjutan pembinaan agar kafilah Merangin dapat mencatatkan peningkatan pada MTQH Provinsi Jambi 2027.(*)

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Sarolangun H. Hurmin resmi melantik tiga anggota Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. H. M. Chatib Quzwain untuk masa jabatan 2026–2031, Jumat 6 November 2026.

Pelantikan yang berlangsung di Aula RSUD Chatib Quzwain tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan terhadap tata kelola rumah sakit, mulai dari manajemen, pengelolaan keuangan hingga kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Dalam arahannya, Hurmin menegaskan bahwa Dewan Pengawas tidak boleh hanya menjalankan fungsi administratif.

“Lembaga tersebut memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan manajemen rumah sakit bekerja secara efektif, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

Ia meminta Dewan Pengawas menjalankan fungsi kontrol secara aktif sekaligus memberikan masukan konstruktif kepada jajaran direksi agar pengelolaan rumah sakit terus mengalami perbaikan.

Menurut Hurmin, pengawasan harus mencakup aspek keuangan, manajemen, dan pelayanan publik.

“Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dalam menentukan kualitas pengelolaan fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah,” jelasnya.

Selain tata kelola, Hurmin menyoroti pentingnya keselamatan pasien dan kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur pelayanan RSUD Chatib Quzwain.

Ia mengingatkan Dewan Pengawas agar menjaga integritas, profesionalisme, dan netralitas dalam menjalankan tugas.

“Pengawasan juga harus berjalan seiring dengan koordinasi bersama manajemen rumah sakit, Dinas Kesehatan, serta instansi terkait,” harap Hurmin.

Hurmin turut mendorong Dewan Pengawas membuka ruang terhadap kritik, saran, dan aspirasi masyarakat.

“Berbagai masukan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi kekurangan sekaligus mendorong inovasi pelayanan kesehatan,” tegasnya.

Dengan pengawasan yang berjalan secara konsisten, pemerintah daerah berharap rumah sakit dapat meningkatkan kualitas layanan dan semakin responsif terhadap kebutuhan pasien.

Dalam pelantikan tersebut, Bupati Hurmin menetapkan tiga orang sebagai Dewan Pengawas RSUD Prof. Dr. H. M. Chatib Quzwain untuk periode 2026–2031.

Berikut susunan Dewan Pengawas yang dilantik:

1. Ir. Muhammad Arief – Ketua Dewan Pengawas.
2. Maria Susanti, SE., MM. – Anggota Dewan Pengawas.
3. Susi Apriyani – Anggota Dewan Pengawas dari unsur masyarakat.

Keterlibatan unsur masyarakat dalam susunan Dewan Pengawas juga menjadi bagian penting untuk memperkuat perspektif publik dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan rumah sakit.

Kegiatan pelantikan turut dihadiri Wakil Bupati Sarolangun Gerry Trisatwika, Sekretaris Daerah Ir. Muhammad Arief, Asisten II Setda Ir. Dedy Hendri, Plt. Direktur RSUD Riko Sahputra, Kepala Cabang Bank Jambi Deasy Anggreni, SE, serta jajaran kepala puskesmas dan pegawai rumah sakit.

Pembentukan Dewan Pengawas periode baru membawa tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan RSUD Chatib Quzwain berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.

Tantangannya bukan hanya menjaga administrasi dan keuangan tetap akuntabel, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, profesional, dan berkualitas.

Melalui penguatan fungsi pengawasan, Pemerintah Kabupaten Sarolangun berharap RSUD Prof. Dr. H. M. Chatib Quzwain semakin mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan daerah.

Keberhasilan Dewan Pengawas nantinya akan terlihat dari sejauh mana fungsi pengawasan, evaluasi, dan rekomendasi mampu mendorong perbaikan nyata dalam pelayanan rumah sakit.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Keamanan dalam menjalankan aktivitas transaksi keuangan menjadi hal penting yang harus diperhatikan setiap Agen BRILink.

Di tengah perkembangan teknologi digital dan maraknya berbagai modus penipuan, kedisiplinan menjaga data serta identitas menjadi kunci utama dalam melindungi usaha dan menjaga kepercayaan nasabah.

Sebagai mitra layanan perbankan Bank Rakyat Indonesia (BRI), Agen BRILink tidak hanya dituntut memberikan pelayanan cepat dan ramah, tetapi juga harus memahami pentingnya menjaga keamanan informasi dalam setiap aktivitas operasional.

Muhlisoh, Petugas Ekosistem Bisnis Mikro (PEBM), Yang melakukan monitoring keagenan Brilink di BRI BO Muara Bungo menyampaikan bahwa salah satu langkah utama dalam menjaga keamanan transaksi adalah tidak memberikan informasi rahasia kepada pihak lain, seperti PIN, password, dan kode One Time Password (OTP).

Menurutnya, informasi tersebut merupakan akses pribadi yang tidak boleh dibagikan kepada siapa pun, termasuk pihak yang mengaku sebagai petugas bank.

Selain itu Muhlisoh menyampaikan, agen juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk komunikasi mencurigakan melalui telepon, pesan WhatsApp, maupun media sosial.

Sebab, oknum tidak bertanggung jawab dapat menggunakan identitas palsu dengan mengatasnamakan Bank BRI untuk meminta data pribadi, mengarahkan korban membuka tautan tertentu, hingga memasang aplikasi tidak resmi.

Dalam menjalankan operasional, agen juga harus memastikan keamanan perangkat Electronic Data Capture (EDC) maupun telepon genggam yang digunakan untuk transaksi.

Perangkat tersebut tidak boleh dipinjamkan kepada pihak yang tidak berwenang guna menghindari penyalahgunaan.

Ketelitian dalam memeriksa setiap transaksi juga menjadi bagian penting untuk mencegah penipuan.

Agen wajib memastikan status transaksi melalui perangkat atau kanal resmi, bukan hanya mengandalkan tangkapan layar maupun bukti pembayaran yang ditunjukkan pelanggan.

Apabila menemukan aktivitas mencurigakan, agen diimbau tidak mengikuti instruksi yang belum terverifikasi dan segera melakukan pelaporan melalui saluran resmi BRI.

Kesadaran menjaga keamanan data dan identitas bukan hanya melindungi agen dari risiko kerugian, tetapi juga menjadi upaya mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap layanan BRILink.

Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, menjaga kerahasiaan informasi, serta disiplin mengikuti prosedur keamanan, Agen BRILink diharapkan dapat terus memberikan pelayanan transaksi yang aman, nyaman, dan terpercaya bagi masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Anggota DPRD Provinsi Jambi dari daerah pemilihan Kerinci-Sungai Penuh, Amrizal, resmi ditahan Kejaksaan Negeri Painan, Sumatera Barat, Kamis 5 November 2026.

Penahanan politikus Partai Golkar tersebut menandai babak baru perkara dugaan tindak pidana menyuruh memberikan keterangan palsu ke dalam akta autentik.

Perkara yang menjerat Amrizal berkaitan dengan penerbitan surat keterangan kehilangan ijazah SMP Negeri 1 Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

Kasus tersebut kini memasuki tahap penuntutan setelah jaksa menerima penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polda Sumatera Barat.

Penahanan ini berlangsung setelah penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Barat menyelesaikan proses penyidikan dan melimpahkan perkara ke kejaksaan melalui tahap II.

Kabar penahanan Amrizal juga mendapat perhatian di lingkungan politik Jambi.

Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jambi, Cek Endra, menyatakan partainya akan menyiapkan pendampingan hukum bagi Amrizal selama menghadapi proses peradilan.

“Kita akan siapkan pendamping hukum untuk Amrizal,” ujar Cek Endra melalui pesan WhatsApp, Kamis 5 November 2026.

Perkara ini bermula dari laporan Endres Chan pada 21 April 2025. Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/70/IV/2025/SPKT/Polda Sumatera Barat.

Adapun dugaan peristiwa yang menjadi pokok perkara disebut terjadi pada 23 Desember 2023.

Penyidik kemudian menetapkan Amrizal sebagai tersangka pada 15 Desember 2025.

Ia disangkakan melanggar Pasal 266 KUHP terkait dugaan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik.

Dalam perkembangan perkara, surat keterangan kehilangan ijazah SMP Negeri 1 Bayang menjadi salah satu dokumen yang dipersoalkan penyidik.

Persoalan tersebut juga berkaitan dengan laporan mengenai penggunaan identitas dalam dokumen pendidikan.

Namun, dugaan tersebut tetap harus diuji melalui pembuktian di persidangan.

Sebelum perkara di Sumatera Barat berkembang hingga penahanan, nama Amrizal juga pernah muncul dalam pemberitaan terkait laporan dugaan pemalsuan ijazah di Polda Jambi.

Pada April 2025, Polda Jambi menyampaikan penghentian penyelidikan atas laporan yang ditangani di wilayah hukumnya karena penyidik tidak menemukan unsur pidana dalam perkara tersebut.

Namun, penanganan laporan di Polda Jambi dan perkara yang kini ditangani Polda Sumatera Barat merupakan dua proses yang perlu dibedakan.

Perkara di Sumatera Barat berkaitan dengan dugaan keterangan palsu dalam akta autentik dan menjadi dasar penahanan Amrizal saat ini.

Penahanan Amrizal menjadi perhatian masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh karena ia merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan tersebut.

Dengan pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan, proses hukum selanjutnya akan bergulir melalui penuntutan dan persidangan.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan langsung dari Amrizal mengenai penahanan tersebut maupun informasi resmi mengenai jadwal sidangnya.

Meski telah berstatus tersangka dan menjalani penahanan, Amrizal tetap memiliki hak untuk membela diri.

Asas praduga tak bersalah harus dihormati sampai pengadilan menjatuhkan putusan berkekuatan hukum tetap.(*)

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID – Nasib sepeda motor Honda Revo X milik seorang warga di Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, yang hilang saat ditinggalkan bekerja di kebun, akhirnya terungkap.

Tim Opsnal Macan Pseko bersama Unit Reskrim Polsek Limun berhasil mengamankan seorang pria berinisial PA yang diduga terlibat dalam pencurian tersebut.

Tak hanya mengamankan terduga pelaku, polisi juga berhasil menemukan kembali sepeda motor Honda Revo X warna merah milik korban.

Peristiwa pencurian itu terjadi di kawasan perkebunan Dusun Mensio, Desa Panca Karya, Kecamatan Limun, pada Jumat 16 Oktober 2026 sekitar pukul 09.30 WIB.

Saat kejadian, korban berinisial S sedang bekerja di kebun bersama seorang rekannya.

Korban memarkirkan sepeda motornya di sekitar lokasi pekerjaan.

Namun, ketika hendak pulang, korban mendapati kendaraan tersebut sudah tidak berada di tempat semula.

Kecurigaan semakin menguat setelah rekan korban memberikan informasi bahwa seseorang telah membawa sepeda motor tersebut.

Korban kemudian memeriksa tas yang ditinggalkan di sekitar lokasi dan mendapati kunci kendaraannya juga hilang.

Merasa menjadi korban pencurian, S kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Limun.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Opsnal Macan Pseko bersama Unit Reskrim Polsek Limun melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi dan melacak keberadaan terduga pelaku.

Hasilnya, pada Selasa 3 November 2026 sekitar pukul 18.00 WIB, petugas memperoleh informasi mengenai keberadaan PA di sebuah warung pecel lele di kawasan Simpang Kantor Bupati Sarolangun, Kecamatan Gunung Kembang.

Petugas langsung mendatangi lokasi dan mengamankan pria tersebut.

Berdasarkan pemeriksaan awal, PA mengakui telah mengambil sepeda motor milik korban.

Polisi kemudian mengembangkan penyelidikan untuk mencari keberadaan kendaraan yang hilang tersebut.

Upaya pengembangan membuahkan hasil. Pada Rabu 4 November 2026 sekitar pukul 17.00 WIB, petugas berhasil menemukan dan mengamankan Honda Revo X warna merah yang menjadi barang bukti pencurian.

Dengan penemuan tersebut, polisi berhasil mengungkap kasus kehilangan kendaraan yang terjadi di kawasan perkebunan Dusun Mensio.

Kapolres Sarolangun AKBP Wendi Oktariansyah, S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Limun, IPTU Usaha Sitepu, S.E., mengapresiasi gerak cepat personel dalam menindaklanjuti laporan masyarakat.

Menurutnya, pengungkapan kasus tersebut menjadi bagian dari komitmen kepolisian dalam memberikan perlindungan serta menjaga keamanan masyarakat.

“Saya mengingatkan warga agar meningkatkan kewaspadaan ketika memarkirkan kendaraan, terutama saat bekerja di perkebunan atau lokasi yang jauh dari permukiman,” imbaunya.

Masyarakat disarankan menggunakan kunci pengaman tambahan dan tidak meninggalkan kunci kendaraan di tempat yang mudah dijangkau orang lain.

Ia juga meminta masyarakat segera melapor apabila mengalami atau mengetahui tindak pidana agar polisi dapat melakukan penanganan secepatnya.

Saat ini, PA beserta barang bukti telah diamankan di Polsek Limun.

“Penyidik masih melengkapi berkas perkara dan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk proses hukum selanjutnya,” sebutnya.

Atas dugaan perbuatannya, PA disangkakan melanggar Pasal 476 KUHP tentang pencurian.(*)