JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Kota Jambi terus memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, kini giliran para tokoh adat di Kota Jambi yang menjadi sasaran program perlindungan tersebut.

Program ini dimulai dengan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang berlangsung selama dua hari, 23–24 Juni 2025, di Aula Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Jambi. Kegiatan diikuti oleh Ketua Lembaga Adat Kelurahan dan Ketua Badan Musyawarah Adat RT se-Kota Jambi.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wali Kota Jambi, Dr. Maulana, dan dihadiri Anggota Komisi IX DPR RI Dapil Jambi, Hasan Basri Agus, serta Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi, Hendra Elvian.

“Tokoh adat memiliki peran penting dalam masyarakat. Kita akan data ulang mereka yang belum terlindungi dan anggarkan melalui APBD Kota Jambi. Negara harus hadir memberi perlindungan,” tegas Maulana.

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan penyerahan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis kepada perwakilan Ketua Lembaga Adat.

Ini menjadi langkah awal bahwa program perlindungan kini menyasar lapisan masyarakat non-formal yang selama ini belum tersentuh.

Hasan Basri Agus mendukung penuh inisiatif Pemkot Jambi. Menurutnya, jaminan sosial untuk masyarakat adat penting karena mereka memiliki fungsi strategis dalam menjaga harmoni sosial dan budaya.

“Program seperti ini harus jadi prioritas nasional, karena tokoh adat turut menjaga ketahanan sosial masyarakat,” katanya.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi, Hendra Elvian, menyebutkan bahwa hingga kini baru 13 orang tokoh adat yang menjadi peserta aktif dan membayar iuran secara mandiri.

“Kami ingin bangun kesadaran bahwa siapa pun yang punya risiko kerja berhak mendapatkan perlindungan sosial,” ujar Hendra.

BPJS Ketenagakerjaan menawarkan skema iuran ringan, mulai dari Rp16.800 per bulan untuk dua program dasar: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Skema ini cocok untuk pekerja informal dan tokoh masyarakat non-upa

Selain menjadi sarana sosialisasi, Bimtek ini juga menjadi forum dialog terbuka antara BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, dan tokoh adat untuk menyusun strategi perluasan jaminan sosial.

Peserta menyambut baik program ini dan berharap realisasi perlindungan jaminan sosial benar-benar diterapkan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Langkah ini sejalan dengan visi Pemkot Jambi untuk membangun kota yang inklusif, berkeadilan, dan tangguh secara sosial.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Harga emas Antam hari ini, Sabtu (21/6), mengalami kenaikan sebesar Rp6.000 per gram.

Berdasarkan data terbaru dari laman resmi Logam Mulia PT Antam Tbk, harga emas batangan kini dibanderol Rp1.942.000 per gram, naik dari sebelumnya Rp1.936.000 per gram.

Sementara itu, harga buyback emas Antam atau harga jual kembali juga ikut naik menjadi Rp1.786.000 per gram.

Transaksi jual beli emas batangan dikenakan pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 34/PMK.10/2017:

• Pembelian emas batangan dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 0,45% untuk pemilik NPWP dan 0,9% untuk non-NPWP.

• Penjualan kembali (buyback) emas batangan ke Antam dengan nilai di atas Rp10 juta dikenakan:

  • 1,5% PPh 22 bagi pemilik NPWP

  • 3% PPh 22 bagi non-NPWP
    Potongan pajak ini langsung dikenakan dari total nilai buyback dan disertai bukti potong.

Berikut adalah harga emas Antam berdasarkan pecahan yang tersedia:

• 0,5 gram: Rp1.021.000

• 1 gram: Rp1.942.000

• 2 gram: Rp3.824.000

• 3 gram: Rp5.711.000

• 5 gram: Rp9.485.000

• 10 gram: Rp18.915.000

• 25 gram: Rp47.162.000

• 50 gram: Rp94.265.000

• 100 gram: Rp188.412.000

• 250 gram: Rp470.765.000

• 500 gram: Rp941.320.000

• 1.000 gram (1 kg): Rp1.882.600.000

Kenaikan harga emas Antam hari ini menunjukkan tren positif yang dapat menjadi pertimbangan bagi para investor logam mulia.

Penting untuk memperhatikan aturan pajak emas saat melakukan transaksi jual beli agar sesuai regulasi.

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID  – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jambi melaporkan bahwa kinerja Industri Jasa Keuangan (IJK) di wilayah Jambi menunjukkan pertumbuhan stabil dan positif pada Maret 2025.

Capaian ini didorong oleh meningkatnya aktivitas ekonomi, kepercayaan konsumen yang membaik, serta inovasi di berbagai sektor jasa keuangan.

Per Maret 2025, penyaluran kredit perbankan umum di Jambi tumbuh sebesar 6,78% year-on-year (yoy) menjadi Rp54,90 triliun.

Kredit konvensional tumbuh 5,72% menjadi Rp48,49 triliun, sedangkan pembiayaan syariah naik signifikan sebesar 15,58% menjadi Rp6,40 triliun.

Dana Pihak Ketiga (DPK) juga tumbuh 5,07%, dengan DPK perbankan syariah mencatat lonjakan 49,94% menjadi Rp5,38 triliun.

Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan umum di Jambi tercatat 115,34%, melampaui LDR nasional sebesar 89,01%, sementara kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL 1,78%.

Sebagian besar kredit disalurkan untuk konsumsi (42,61%), disusul investasi (29,15%) dan modal kerja (28,24%).

Penyaluran kredit untuk UMKM menyumbang 46,61% dari total pembiayaan.

Untuk sektor BPR, meskipun kredit turun 5,62% menjadi Rp1,06 triliun, DPK tumbuh 3,41%.

Sebagian besar kredit BPR dialokasikan ke modal kerja dan UMKM.

Penyaluran pembiayaan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) tumbuh signifikan 33,05% (yoy), dengan total pembiayaan sejak 2019 mencapai Rp3,10 miliar kepada 1.619 nasabah.

Perusahaan pembiayaan mencatat pembiayaan Rp9,04 triliun (naik 0,30%), dengan peningkatan kontrak 43,49%.

Modal ventura naik 22,01% menjadi Rp131,70 miliar, dan sektor dana pensiun tumbuh 4,47% dengan aset sebesar Rp232,88 miliar.

Sebaliknya, perusahaan pergadaian mengalami penurunan aset sebesar 7,36% dan pinjaman turun 38,84% secara kuartalan.

Jumlah investor pasar modal Jambi per Maret 2025 mencapai 139.185 SID, meningkat 14,61% (yoy). Nilai transaksi saham tumbuh tajam sebesar 40,19% menjadi Rp1,07 triliun.

Namun, transaksi reksa dana turun 36,92% menjadi Rp92,25 miliar.

OJK Jambi terus mendorong edukasi dan literasi pasar modal, serta memfasilitasi pelaku usaha untuk memanfaatkan pendanaan melalui Securities Crowdfunding (SCF), meskipun saat ini belum ada perusahaan Jambi yang tercatat sebagai emiten.

Hingga April 2025, OJK Jambi telah melaksanakan 25 kegiatan edukasi keuangan dengan total 3.900 peserta

OJK juga menangani 50 pengaduan konsumen, mayoritas terkait sektor IKNB dan perbankan.

OJK Jambi mengimbau masyarakat untuk mewaspadai investasi ilegal, serta selalu memverifikasi legalitas perusahaan melalui laman resmi OJK: [https://www.ojk.go.id/waspada-investasi](https://www.ojk.go.id/waspada-investasi).

Pada April 2025, TPAKD Jambi menggelar dua agenda utama, yaitu Rakor Program Kerja TPAKD Kota Jambi dan Product Matching sektor perbankan di Kabupaten Bungo.

Program ini terus diperkuat untuk memperluas akses keuangan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Setelah sukses membagikan iPhone gratis kepada dua warga Jambi yang merupakan pengguna setia Yamaha, kini Yamaha Jambi kembali menggelar event besar-besaran bertajuk Yamaha Grebek Pasar Rame.

Acara ini akan berlangsung pada Sabtu dan Minggu, 31 Mei – 1 Juni 2025, di pelataran parkir GOR Kotabaru, Jambi.

Norman, selaku Chief Yamaha DDS Jambi, menyatakan bahwa ini merupakan kali ketiga Yamaha membagikan iPhone secara gratis.

“Spesial di periode ketiga ini, kami ingin memberikan apresiasi kepada seluruh pengguna Yamaha di Jambi, tanpa terkecuali,” ujarnya.

Untuk mendapatkan kesempatan meraih iPhone gratis, peserta cukup membawa KTP dan STNK asli motor Yamaha, lalu mengikuti kuis seru yang dipandu oleh Mr Fulus, ikon dari event Yamaha Grebek Pasar Rame.

Event ini terbuka untuk umum dan dipastikan akan ramai dengan berbagai promo menarik, hiburan, dan hadiah langsung lainnya.

Jangan lewatkan kesempatan langka ini! Ajak teman, keluarga, dan kerabat untuk hadir di event Yamaha Grebek Pasar Rame akhir pekan ini, dan jadilah salah satu yang beruntung membawa pulang iPhone gratis dari Yamaha Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — PT Sinar Sentosa Primatama (Sinsen) Main Dealer sepeda motor Honda di Provinsi Jambi, kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung mobilitas kendaraan ramah lingkungan dengan menghadirkan promo spesial selama bulan Mei 2025 untuk dua model motor listrik terbaru Honda, yaitu Honda ICON e: dan Honda CUV e:.

Dalam program ini, konsumen yang melakukan pembelian Honda ICON e: akan mendapatkan voucher diskon sebesar Rp 6,660 Juta.

Sementara itu, untuk pembelian Honda CUV e: konsumen akan mendapatkan voucher diskon sebesar Rp 2 Juta ditambah potongan angsuran selama 1 bulan, dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Manager Marketing Sales Sinsen Hendy Tanova mengatakan program ini merupakan bentuk dukungan Sinsen dalam menciptakan solusi transportasi ramah lingkungan di Provinsi Jambi.

“Kebutuhan konsumen saat ini tidak hanya mengedepankan efisiensi, tetapi juga mulai mengarah ke mobilitas yang lebih modern dan ramah lingkungan. Dengan dua model motor listrik terbaru ini serta promo khusus dari kami, masyarakat Jambi kini punya kesempatan lebih mudah untuk memiliki transportasi yang ramah lingkungan ini,” ujar Hendy.

Honda ICON e: hadir sebagai jawaban untuk konsumen yang mencari kendaraan listrik yang praktis dan mudah dikendarai.

Mengusung konsep “Advance – Compact”, motor ini memiliki body ringan dan gesit di jalanan, menjadikannya ideal untuk penggunaan harian di perkotaan.

Dengan tenaga motor listrik maksimal sebesar 1,8 kW, Honda ICON e: mampu mencapai kecepatan hingga 55 km/jam dan menempuh jarak sejauh 53 km dalam satu kali pengisian penuh.

Sistem pengisian dayanya menggunakan metode direct charge langsung ke sepeda motor atau ke baterainya.

Pengisian daya dari kosong hingga penuh memerlukan waktu sekitar 7 jam 20 menit, sementara dari 25% ke 75% hanya membutuhkan 3 jam 30 menit.

Sepeda motor ini juga dilengkapi dengan fitur-fitur modern seperti panel meter digital penuh, lampu LED yang hemat energi, serta USB charger di konsol box.

Honda ICON e: tersedia dalam lima pilihan warna menarik, yakni Iconic Mint, Iconic Orange, Iconic Red, Iconic White dan Iconic Matte Black, dengan harga Rp 28.307.000 (on the road Jambi).

Sementara itu, Honda CUV e: diperkenalkan sebagai motor listrik dengan konsep “Premium – Futuristic” yang menawarkan performa tinggi dan teknologi terdepan.

Ditenagai motor listrik dengan daya maksimum 6 kW, Honda CUV e: mampu melaju hingga 83 km/jam dan menempuh jarak hingga 80,7 km.

Keunggulan utama dari motor ini adalah penggunaan dua baterai Honda Mobile Power Pack e: yang dapat ditukar (swappable battery), memberikan fleksibilitas tinggi dalam pengisian daya.

Pengguna dapat mengisi ulang baterai menggunakan off-board charger, dengan waktu pengisian dari kosong hingga penuh selama 6 jam dan dari 25% ke 75% hanya 2 jam 40 menit.

Honda CUV e: juga dilengkapi dengan tiga mode berkendara, yaitu ECON, STD dan Sport sehingga pengendara dapat menyesuaikan performa kendaraan sesuai kebutuhan.

Teknologi canggih lainnya seperti panel layar TFT interaktif, fitur navigasi, kontrol musik, panggilan telepon, USB type-C charger, serta sistem Smart Key khas Honda turut melengkapi kendaraan ini.

Honda CUV e: tersedia dalam tiga warna elegan: Stellar Matte White, Stellar Matte Silver dan Stellar Matte Black.

Untuk on the road Jambi, varian standar ditambah 2 charger dibanderol seharga Rp 66.936.000, sedangkan tipe RoadSync Duo ditambah 2 charger seharga Rp 72.136.000 (on the road Jambi).

“Dengan adanya promo ini, kami ingin membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat Jambi untuk menikmati inovasi terbaru dari Honda. Motor listrik kini bukan hanya sekedar tren tetapi sudah menjadi bagian dari gaya hidup modern yang efisien dan cerdas” tutup Hendy.(*)

SEPUCUKJAMBI.ID – Pembalap muda berbakat Indonesia, Aldi Satya Mahendra, kembali menunjukkan konsistensinya di ajang World Supersport 2025.

Tampil impresif pada seri keempat di Sirkuit Cremona, Italia, 2–4 Mei 2025, pembalap Yamaha Racing Indonesia ini berhasil menambah poin penting dan memperbaiki posisi di klasemen sementara.

Pada sesi superpole Jumat (2/5/2025), Aldi yang membela Yamaha BLU CRU Evan Bros Team, sukses merebut posisi start ke-12, yang menjadi posisi terbaiknya dari empat seri yang telah dijalani.

Modal tersebut membuatnya tampil percaya diri di dua race akhir pekan.

Dalam Race 1, Aldi finis di posisi ke-9, dan Race 2 ia mengamankan posisi ke-10, sekaligus mengantarkannya naik ke peringkat 11 klasemen sementara dengan 33 poin.

“Sebagai rookie di World Supersport, saya sangat senang dengan pencapaian ini. Saya makin percaya diri menatap seri-seri berikutnya di Eropa. Yamaha R9 juga semakin saya kuasai. Target saya tetap konsisten masuk 10 besar,” ujar Aldi Satya Mahendra, pembalap asal Yogyakarta.

Dengan delapan seri tersisa hingga Oktober 2025, peluang Aldi untuk menembus posisi 10 besar klasemen akhir terbuka lebar.

Konsistensinya dalam mengumpulkan poin dan adaptasi yang cepat menjadi kunci performa gemilangnya.

Manajer Motorsport PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), Wahyu Rusmayadi, juga mengapresiasi capaian Aldi sejauh ini.

“Kami bangga atas perkembangan Aldi. Dia menunjukkan potensi besar sebagai rider kelas dunia. Mental dan tekniknya makin matang. Kami akan terus mendukung agar bisa meraih hasil lebih baik di seri berikutnya,” jelas Wahyu.

Partisipasi Aldi di ajang balap dunia ini membuktikan komitmen Yamaha Indonesia dalam mencetak pembalap berkelas internasional serta membawa nama Indonesia bersaing di level global.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi meluncurkan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) sebagai instrumen strategis untuk mempercepat inklusi keuangan di Indonesia, khususnya di daerah.

Peluncuran ini dilakukan bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenko Perekonomian dalam acara Indonesia International Financial Inclusion Summit (IFIS) 2025 di Jakarta, Selasa (6/5/2025).

IKAD hadir sebagai alat untuk memetakan kondisi inklusi keuangan secara lebih akurat di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Tujuannya adalah memperluas jangkauan layanan keuangan secara merata dan memperkuat peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh wilayah Indonesia.

“Indeks ini disusun agar seluruh pemangku kepentingan memiliki gambaran menyeluruh mengenai akses keuangan daerah. IKAD merupakan hasil kolaborasi untuk mempercepat layanan keuangan yang inklusif,” ujar Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK.

Peluncuran IKAD juga melibatkan perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kemenko Perekonomian.

Indeks ini disusun dengan melibatkan akademisi dan lembaga riset, menggunakan pendekatan berbasis data dan karakteristik wilayah.

IKAD mendukung pelaksanaan RPJPN 2025–2045 dan menjadi jembatan antara data dengan kebijakan, terutama dalam mencapai target inklusi keuangan nasional 98 persen di tahun 2045.

Menurut Friderica, penguatan akses keuangan yang inklusif menjadi pilar penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. IKAD dirancang sebagai alat ukur kinerja daerah sekaligus sebagai bahan evaluasi efektivitas program TPAKD.

IKAD juga mendukung program strategis nasional, seperti Satu Rekening Satu Penduduk (SRSB) dan penguatan literasi serta penggunaan produk dan layanan keuangan.

Hingga saat ini, telah terbentuk 552 TPAKD di seluruh Indonesia yang terdiri atas 38 TPAKD provinsi dan 514 TPAKD kabupaten/kota.

IKAD diharapkan mendorong penyusunan kebijakan keuangan daerah yang lebih tepat sasaran dan memperkuat sinergi pusat-daerah dalam pencapaian inklusi keuangan yang merata dan berkelanjutan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi mencatat jumlah penduduk yang bekerja di wilayah tersebut mencapai 1,8 juta orang per Februari 2025.

Angka ini mengalami peningkatan sebesar 26,3 ribu orang dibandingkan Februari 2024.

Kepala BPS Provinsi Jambi, Agus Sudibyo, mengatakan bahwa berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), jumlah angkatan kerja tercatat sebanyak 1,88 juta orang, atau naik 28,2 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat sebesar 0,02 persen poin, menjadi indikator positif dari sisi ketenagakerjaan di Jambi,” ujar Agus di Jambi, Senin (3/5/2025).

Dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian menjadi penyumbang peningkatan tenaga kerja tertinggi, dengan tambahan 45,25 ribu orang.

Disusul sektor pendidikan sebanyak 28 ribu orang, dan perdagangan sebesar 11 ribu orang.

Sementara itu, jumlah penduduk bekerja di sektor formal tercatat mencapai 817,6 ribu orang atau 45,43 persen dari total penduduk bekerja.

Angka ini naik 6,2 persen poin dibandingkan Februari 2024, menunjukkan adanya pergeseran positif ke pekerjaan dengan sistem kerja yang lebih terstruktur.

BPS juga mencatat distribusi pendidikan penduduk bekerja sebagai berikut:

• SD ke bawah: 572,03 ribu orang

• SMP: 300,98 ribu orang

• SMA: 460,27 ribu orang

• SMK: 174,51 ribu orang

• Diploma I–III: 38,67 ribu orang

• Sarjana (S1–S3): 253,41 ribu orang

Meski terjadi peningkatan jumlah pekerja, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jambi pada Februari 2025 naik sedikit menjadi 4,48 persen, atau bertambah 0,03 persen poin dibandingkan Februari 2024.

Total jumlah pengangguran terbuka tercatat sebanyak 84,48 ribu orang.

Namun demikian, terjadi perbaikan signifikan dalam kualitas ketenagakerjaan, ditandai dengan penurunan pekerja setengah pengangguran sebesar 15,78 persen poin dan penurunan pekerja paruh waktu sebesar 9,36 persen poin.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi melaporkan pertumbuhan ekonomi daerah ini pada triwulan I 2025 mencapai 4,55 persen (year-on-year), meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya mencatat 3,84 persen.

Kepala BPS Provinsi Jambi, Agus Sudibyo, dalam keterangannya pada Senin (5/5/2025), menyebut sektor transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi, yakni sebesar 12,54 persen secara tahunan.

Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi berasal dari konsumsi rumah tangga yang naik sebesar 4,90 persen.

“Sektor pertanian juga masih menunjukkan pertumbuhan impresif di atas enam persen karena adanya peningkatan produksi tanaman pangan dan perkebunan semusim,” kata Agus.

Ia juga menyebutkan bahwa daya beli masyarakat Jambi terjaga, tercermin dari konsumsi rumah tangga yang tumbuh lebih cepat dibanding triwulan IV 2024.

Namun secara quarter-to-quarter, ekonomi Jambi triwulan I 2025 mengalami kontraksi 3,75 persen dibanding triwulan sebelumnya.

Penurunan terutama terjadi pada lapangan usaha konstruksi yang mencatat kontraksi terdalam sebesar 15,38 persen, serta pada sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah yang terkontraksi hingga 46,23 persen.

Agus menjelaskan bahwa dari sisi struktur, perekonomian Provinsi Jambi pada triwulan I 2025 masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 34,11 persen.

Sedangkan dari sisi pengeluaran, PDRB didorong oleh ekspor barang dan jasa yang menyumbang 68,59 persen dari total nilai ekonomi.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025.

Hasil survei menunjukkan peningkatan signifikan indeks literasi keuangan Indonesia menjadi 66,46 persen, dan indeks inklusi keuangan mencapai 80,51 persen.

Capaian ini meningkat dibandingkan SNLIK 2024 yang mencatat masing-masing 65,43 persen dan 75,02 persen.

Pengumuman hasil SNLIK 2025 disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, bersama Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, di Kantor BPS, Jakarta, Jumat (2/5/2025).

SNLIK 2025 dilakukan sebagai bagian dari komitmen OJK dan BPS untuk memotret perkembangan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia secara komprehensif.

Survei ini menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan edukasi keuangan dan pengembangan layanan keuangan yang inklusif ke depan.

Dua Metode Pengukuran SNLIK 2025

SNLIK 2025 menggunakan dua metode pengukuran:

1. Metode Keberlanjutan: Mengukur sembilan sektor jasa keuangan seperti perbankan, pasar modal, asuransi, fintech lending, dan sistem pembayaran.

2. Metode Cakupan DNKI: Memperluas cakupan dengan menambahkan sektor seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, koperasi simpan pinjam, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Melalui Metode Cakupan DNKI, indeks literasi keuangan tercatat sebesar 66,64 persen dan inklusi keuangan mencapai 92,74 persen.

Selain itu, literasi keuangan syariah mencapai 43,42 persen dan inklusi keuangan syariah berada di angka 13,41 persen.

Profil Responden dan Metodologi

Survei ini dilakukan pada 10.800 responden di 34 provinsi, mencakup 120 kota/kabupaten. Pengumpulan data dilakukan sejak 22 Januari hingga 11 Februari 2025.

Responden berusia antara 15 hingga 79 tahun, dipilih menggunakan metode stratified multistage cluster sampling.

Indeks literasi mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku, sedangkan inklusi keuangan diukur berdasarkan penggunaan produk dan layanan keuangan.

Temuan Penting Berdasarkan Karakteristik Responden

Berdasarkan Wilayah:

• Perkotaan mencatat literasi 70,89 persen dan inklusi 83,61 persen.

• Perdesaan tercatat lebih rendah, yaitu 59,60 persen (literasi) dan 75,70 persen (inklusi).

Berdasarkan Jenis Kelamin:

• Laki-laki: literasi 67,32 persen, inklusi 80,73 persen.

• Perempuan: literasi 65,58 persen, inklusi 80,28 persen.

Berdasarkan Usia:

• Usia 26–35 tahun memiliki literasi dan inklusi tertinggi.

• Usia 15–17 tahun dan 51–79 tahun mencatat angka terendah.

Berdasarkan Pendidikan:

• Lulusan perguruan tinggi memiliki literasi 90,63 persen dan inklusi 99,10 persen.

• Tidak tamat SD: literasi 43,20 persen dan inklusi 56,95 persen.

Berdasarkan Pekerjaan:

• Pegawai/profesional dan pengusaha memiliki indeks tertinggi.

• Petani, nelayan, dan tidak bekerja tercatat paling rendah.

Fokus OJK ke Depan

Hasil SNLIK 2025 menjadi acuan OJK dalam menyusun strategi peningkatan literasi dan inklusi keuangan nasional.

OJK akan memprioritaskan kelompok dengan indeks terendah seperti perempuan, penduduk pedesaan, usia remaja dan lansia, serta masyarakat berpendidikan rendah dan pekerjaan informal.

Langkah-langkah tersebut sejalan dengan Peta Jalan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen 2023–2027, serta mendukung RPJMN 2025–2029 dan RPJPN 2025–2045.(*)