JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi membentuk Departemen Pengaturan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Keuangan Syariah, serta melakukan pengalihan pengawasan bank digital melalui pembentukan Direktorat Pengawasan Perbankan Digital.

Kebijakan ini akan mulai berlaku efektif pada tahun 2026.

Langkah strategis tersebut diambil untuk menjawab tantangan transformasi ekonomi nasional sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan melalui pola pengawasan yang lebih adaptif dan terintegrasi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan pembentukan departemen baru ini merupakan bentuk komitmen OJK dalam mendukung kebijakan pemerintah menjadikan UMKM sebagai salah satu program unggulan.

“Melalui penguatan akses pembiayaan UMKM yang inklusif, pengembangan ekosistem keuangan syariah lintas sektor, serta pengawasan bank digital berbasis ketahanan digital, OJK berkomitmen menjaga keseimbangan antara inovasi, stabilitas, dan perlindungan konsumen,” ujar Dian dalam acara peresmian di Jakarta, Jumat.

Penguatan Ekosistem UMKM dan Keuangan Syariah

Dian menjelaskan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional dengan kontribusi 99 persen dari total unit usaha dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja.

Namun, hingga Oktober 2025, penyaluran kredit UMKM tercatat mengalami kontraksi sebesar 0,11 persen.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM.

Regulasi ini mewajibkan bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB) menyediakan skema pembiayaan yang inklusif dan terjangkau.

Selain itu, OJK juga membentuk Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS) guna mempercepat pertumbuhan industri keuangan syariah agar berperan sebagai katalis dalam ekosistem halal dan keuangan sosial.

Departemen UMKM dan Keuangan Syariah nantinya bertugas menyinergikan program syariah nasional dan internasional untuk mendorong inovasi produk yang kompetitif dan sesuai prinsip syariah.

Transformasi dan Pengawasan Bank Digital

Di sisi lain, OJK merespons pesatnya transformasi perbankan digital, seiring proyeksi nilai ekonomi digital Indonesia yang diperkirakan mencapai USD 360 miliar pada 2030.

Kondisi ini mendorong OJK membentuk direktorat khusus untuk pengawasan bank digital.

Menurut Dian, bank digital saat ini menunjukkan kinerja keuangan yang relatif kuat, dengan rasio permodalan (KPMM) di atas 30 persen serta margin bunga bersih (NIM) mencapai 2,5 kali lipat rata-rata perbankan konvensional.

Meski demikian, model bisnis bank digital memiliki karakteristik risiko tersendiri.

Ia menjelaskan terdapat dua model bisnis utama bank digital. Pertama, bank digital dengan stand alone business model yang beroperasi tanpa ekosistem distribusi besar.

Kedua, bank digital yang bersinergi dengan lembaga jasa keuangan lain atau perusahaan teknologi besar (BigTech) melalui kemitraan ekosistem, dengan target jangka panjang mencapai kemandirian intermediasi.

Untuk menjaga stabilitas sistem perbankan, OJK akan meningkatkan pengawasan individual bank digital lebih dari sekadar rasio keuangan.

Pengawasan mencakup kelancaran layanan perbankan digital, tata kelola dan profesionalisme pengurus bank, hubungan bank dengan nasabah, pemanfaatan media digital, serta ketahanan dan keamanan sistem terhadap serangan siber.

Fokus pengawasan tersebut meliputi:

• Keamanan siber, guna melindungi sistem perbankan dari ancaman digital.

• Manajemen risiko pihak ketiga, terutama ketergantungan pada penyedia teknologi seperti cloud dan payment gateway.

• Perlindungan data nasabah, untuk menjamin kerahasiaan informasi pribadi di tengah tingginya transaksi digital.

Pengalihan pengawasan ini diharapkan menciptakan standar pengawasan yang setara bagi seluruh bank, sekaligus tetap memberikan ruang inovasi bagi perbankan dalam bertransformasi menjadi bank digital penuh.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – BI Checking kini resmi berganti nama menjadi SLIK OJK atau Sistem Layanan Informasi Keuangan, seiring pengalihan fungsi pengawasan sektor jasa keuangan dari Bank Indonesia (BI) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sistem ini menjadi rujukan utama lembaga keuangan dalam menilai riwayat kredit masyarakat, termasuk saat pengajuan kredit dan pembiayaan perumahan.

Meskipun namanya berubah, fungsi SLIK OJK tetap sama, yakni mencatat dan menyajikan informasi riwayat kredit nasabah dari bank umum, BPR, perusahaan pembiayaan, hingga lembaga keuangan lain di bawah pengawasan OJK.

Informasi yang dicatat meliputi jenis fasilitas kredit, jumlah pinjaman, riwayat pembayaran, dan status kolektibilitas kredit.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menegaskan bahwa, SLIK tidak menjadi faktor mutlak dalam persetujuan kredit.

Lembaga keuangan tetap mempertimbangkan aspek lain, seperti kemampuan membayar, stabilitas pendapatan, nilai agunan, dan profil risiko nasabah.

Dengan demikian, masyarakat diminta tidak menganggap SLIK sebagai blacklist permanen.

Data di SLIK bersifat dinamis dan bisa berubah seiring waktu.

Debitur yang pernah terlambat membayar masih berpeluang memperbaiki status kredit dengan melunasi kewajiban dan menunjukkan disiplin pembayaran.

Untuk meningkatkan transparansi dan literasi keuangan, OJK menyediakan layanan pengecekan SLIK secara mandiri melalui iDebKu OJK.

Layanan daring ini gratis dan dapat diakses dengan mendaftarkan identitas sesuai KTP serta mengunggah dokumen verifikasi.

Hasil pengecekan menampilkan ringkasan fasilitas kredit beserta status pembayaran, sehingga masyarakat dapat mengevaluasi kondisi keuangan sebelum mengajukan kredit baru.

Dengan penguatan SLIK OJK, regulator berharap sistem informasi kredit nasional semakin terintegrasi, akurat, dan mendorong masyarakat bertanggung jawab dalam mengelola kewajiban keuangan agar memiliki rekam jejak kredit sehat.(*)

MEDAN, SEPUCUKJAMBI.ID – Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) Sumatra memastikan kesiapan jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah Sumatera untuk menghadapi lonjakan trafik selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Kesiapan ini dilakukan melalui program khusus bertajuk ANDAL  (Ada Nyata di Setiap Langkah), sebagai upaya menjaga kualitas layanan di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat.

Indosat memprediksi lonjakan trafik selama Nataru akan meningkat lebih dari 27 persen dibandingkan hari biasa, dengan dominasi pada layanan data.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Indosat Circle Sumatra telah melakukan peningkatan kapasitas jaringan inti di seluruh wilayah Sumatera, terutama di kota-kota besar seperti Medan, Palembang, Pekanbaru, Lampung, dan Padang.

Dari total sekitar 46 ribu BTS 4G yang tersebar di Sumatra, lebih dari 2.800 site di lokasi prioritas telah dioptimalkan.

Selain itu, Mobile BTS (MBTS) juga disiagakan di wilayah Lampung guna mendukung lonjakan trafik selama libur panjang Nataru.

Langkah ini ditujukan untuk memastikan layanan video streaming, media sosial, dan aplikasi perpesanan tetap berjalan optimal.

Dalam persiapan Nataru tahun ini, Indosat juga mengidentifikasi dan mengoptimalkan 123 Point of Interest (POI) baru, meningkat dari 98 POI pada tahun sebelumnya.

Lokasi prioritas tersebut mencakup 16 titik jalan tol, 45 kawasan wisata, 7 pelabuhan, 17 pusat perbelanjaan, 6 rest area di sepanjang Tol Trans Sumatra, 10 bandara utama.

Termasuk Bandara Kualanamu dan Sultan Mahmud Badaruddin II, serta gereja dan pusat ibadah yang diperkirakan mengalami lonjakan kunjungan.

Tak hanya itu, sebanyak 25 rute konektivitas baru juga telah dioptimalkan untuk mendukung arus mobilitas masyarakat selama Nataru, meningkat signifikan dibandingkan sembilan rute pada periode sebelumnya.

Secara keseluruhan, terdapat 27 POI baru dan 16 rute baru yang menjadi fokus penguatan jaringan Indosat tahun ini.

EVP Head of Circle Sumatra Indosat Ooredoo Hutchison, Agus Sulistio, mengatakan Sumatra menjadi salah satu pusat mobilitas utama selama periode libur Natal dan Tahun Baru.

Melalui program ANDAL, Indosat berupaya memastikan setiap perjalanan dan perayaan masyarakat didukung oleh konektivitas yang stabil dan berkualitas.

“Sumatera adalah hub mobilitas utama selama Nataru. Melalui program ANDAL, kami memastikan setiap langkah perjalanan dan perayaan masyarakat terdukung oleh konektivitas yang andal dan berkualitas, bahkan di tengah lonjakan trafik tertinggi,” ujar Agus Sulistio.

Sejalan dengan peningkatan jaringan, Indosat juga mengintegrasikan teknologi AIvolusi5G yang dilengkapi fitur keamanan siber Anti Spam Anti Scam.

Fitur berbasis kecerdasan buatan ini mampu mendeteksi dan memblokir secara proaktif pesan serta panggilan spam maupun penipuan digital.

“Dengan integrasi AIvolusi5G dan fitur Anti Spam Anti Scam, kami ingin memberikan rasa aman dan ketenangan bagi pelanggan di tengah tingginya aktivitas digital selama Nataru,” tambah Agus.

Selain penguatan jaringan, Indosat turut menghadirkan berbagai penawaran spesial Nataru melalui brand IM3 dan Tri.

IM3 menawarkan paket data 150GB dengan masa aktif 28 hari seharga Rp150.000 untuk mendukung kebutuhan streaming dan berbagi konten selama liburan.

Sementara Tri menghadirkan paket data 22GB untuk 28 hari dengan harga Rp66.000 sebagai solusi konektivitas harian yang terjangkau.

Bagi pelanggan yang berlibur ke luar negeri, Indosat juga menyediakan paket IM3 Platinum.

Dengan berlangganan paket 50GB seharga Rp100.000 per bulan, pelanggan dapat menikmati layanan bebas roaming di Malaysia dan Singapura tanpa perlu mengganti kartu SIM, sejalan dengan komitmen Indosat sebagai penyedia layanan digital kelas dunia.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan akan memperketat pengawasan dan menertibkan praktik penagihan utang oleh pihak ketiga atau debt collector.

Langkah ini diambil menyusul meningkatnya laporan masyarakat terkait penagihan yang dilakukan secara tidak sesuai aturan, bahkan berujung pada tindak kekerasan.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya OJK memperkuat perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

Penegasan itu disampaikan setelah terjadinya insiden pengeroyokan terhadap dua penagih utang atau mata elang di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, pada 11 Desember 2025, yang menyebabkan keduanya meninggal dunia.

Peristiwa tersebut memicu perhatian publik terhadap praktik penagihan utang yang selama ini dinilai belum sepenuhnya tertib.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyatakan bahwa penertiban akan difokuskan pada tanggung jawab pelaku usaha jasa keuangan atau kreditur yang menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penagihan.

Menurutnya, kreditur tidak dapat melepaskan tanggung jawab atas tindakan debt collector yang mereka pekerjakan.

“Penertiban itu akan kami lihat dalam konteks tanggung jawab pemilik usaha yang menugaskan. Karena tidak boleh lepas dari dia. Kami akan melihat apakah masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki,” ujar Mahendra saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta.

Mahendra menambahkan bahwa kasus pengeroyokan tersebut telah masuk ke ranah hukum pidana dan menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

Meski demikian, OJK menilai perlu adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap mekanisme penagihan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

OJK mengingatkan bahwa aturan mengenai penagihan utang sebenarnya telah diatur dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Regulasi tersebut mengatur tata cara, etika, serta batasan dalam proses penagihan kepada debitur. Namun, praktik di lapangan masih kerap menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Dalam pernyataan terpisah, OJK kembali menegaskan kepada seluruh pelaku usaha jasa keuangan bahwa kreditur wajib bertanggung jawab penuh atas tindakan pihak ketiga yang mereka tunjuk.

Penegasan ini dinilai penting agar proses penagihan utang tetap berjalan sesuai hukum dan menjunjung tinggi etika.

Penertiban debt collector dianggap mendesak karena praktik penagihan yang tidak terkendali sering menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

OJK berharap, dengan pengawasan yang diperketat, penagihan utang dapat dilakukan secara tertib, transparan, dan menghormati hak konsumen.

OJK juga mengimbau masyarakat untuk memahami hak dan kewajiban sebagai debitur, serta aktif melaporkan praktik penagihan yang melanggar aturan melalui kanal pengaduan resmi OJK.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meraih predikat Badan Publik Terbaik Nasional 2025 dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat (KIP).

Penghargaan tertinggi ini, berupa Arkaya Wiwarta Prajanugraha, diberikan kepada badan publik dengan kinerja terbaik dalam penyediaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Penghargaan diserahkan pada puncak acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menekankan bahwa pencapaian ini menjadi dorongan sekaligus pengingat bagi OJK.

“Predikat ini menjadi pengingat bagi OJK untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik yang transparan, mudah diakses, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Friderica.

Dalam proses penilaian, KIP mengevaluasi 21 badan publik dari berbagai kategori, termasuk kementerian, lembaga negara atau pemerintah non-kementerian (LN/LPNK), pemerintah daerah, BUMN, perguruan tinggi, dan lembaga non-struktural.

Dari jumlah tersebut, hanya tujuh badan publik yang meraih predikat terbaik nasional, salah satunya OJK.

Selain predikat terbaik nasional, OJK juga menempati peringkat kedua terbaik untuk kategori LN/LPNK dengan nilai 98,70 poin, mencerminkan kualitas tinggi dalam keterbukaan informasi, pelayanan permohonan informasi, dan dokumentasi publik.

Selama beberapa tahun terakhir, OJK konsisten memperkuat sistem keterbukaan informasi publik melalui inovasi digital.

Termasuk layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), platform digital untuk akses informasi.

Serta sarana layanan yang ramah bagi masyarakat termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas.

Penghargaan ini memperkuat posisi OJK sebagai lembaga yang tidak hanya mengawasi sektor jasa keuangan.

Tetapi juga berkomitmen memberikan layanan informasi publik yang berkualitas, terbuka, dan dapat dipercaya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Malam pergantian tahun 2026 di Jambi akan terasa berbeda dan lebih seru dengan Jurassic Night NYE 2026 yang digelar di Yello Hotel Jambi, Komplek Transmart, pada 31 Desember 2025.

Acara ini menjanjikan pengalaman unik bagi seluruh keluarga dengan nuansa “Jurassic” penuh petualangan.

 “Kami ingin menghadirkan perayaan Tahun Baru yang berbeda dan seru untuk masyarakat Jambi,” kata Indrian Pratama, Public Relations Yello Hotel Jambi.

Mulai dari hiburan live band, pertunjukan sulap, hingga fireworks spektakuler lanjutnya, semua dirancang agar pengunjung bisa merasakan malam pergantian tahun penuh keseruan dan kenangan tak terlupakan.

Beberapa keseruan yang bisa dinikmati antara lain:

• Musical Theater & Magician Performance

• Live Band & Fire Show

• Fantastic Fireworks & Trumpet

• Mini Games & Doorprize Menarik

Pilihan Paket Tahun Baru di Yello Hotel Jambi:

• Dinner Package: Mulai IDR 218.000 (Early Bird)

• Table Package (8 pax): Mulai IDR 1.698.000

• Room Package: Mulai IDR 1.188.000 (Room + Dinner + Breakfast)

Acara dimulai pukul 18.30 WIB dan pengunjung disarankan melakukan pemesanan lebih awal untuk mendapatkan harga terbaik.

Informasi lebih lanjut dan pemesanan dapat dilakukan melalui telepon di 0741-361-8888, WhatsApp 0821-8185-8550, atau Instagram @yellojambi.

“Jangan lewatkan kesempatan untuk merayakan Tahun Baru dengan cara yang berbeda! Get ready for the roar!,” tutupnya.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, kembali meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menghapus peraturan penagihan utang oleh pihak ketiga.

Permintaan ini muncul setelah sejumlah kasus penagihan utang berujung tindak pidana dan menelan korban jiwa, salah satunya di depan Taman Makam Pahlawan Kalibata pada Kamis (11/12/2025).

Abdullah menilai Peraturan OJK (POJK) Nomor 35 Tahun 2018 dan POJK Nomor 22 Tahun 2023 tidak efektif dan berpotensi disalahgunakan.

Ia menegaskan bahwa UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak memberikan mandat langsung bagi pihak ketiga untuk melakukan penagihan utang, melainkan hanya kepada kreditur.

Politikus yang akrab disapa Abduh menegaskan bahwa OJK harus bertanggung jawab penuh.

Tidak cukup hanya membuat regulasi, OJK perlu melakukan pengawasan ketat dan mitigasi risiko agar penagihan utang tidak menimbulkan pelanggaran hukum.

Abdullah mendesak agar penagihan utang dikembalikan sepenuhnya kepada kreditur atau pelaku usaha jasa keuangan, tanpa melibatkan pihak ketiga

Ia juga menyinggung kasus penagihan utang dengan ancaman dan kekerasan di Jalan Juanda, Depok pada Sabtu (13/12/2025).

“Kembalikan penagihan utang kepada pelaku usaha jasa keuangan tanpa pihak ketiga. Perbaiki tata kelola penagihan utang dengan fokus pada perlindungan konsumen dan hak pelaku usaha, serta minim celah tindak pidana,” tegas Abdullah.

Selain itu, Abdullah meminta OJK bersama kepolisian untuk menindak tegas pelaku usaha jasa keuangan yang melakukan penagihan utang secara melanggar hukum, dengan sanksi baik etik maupun pidana.(*)

JAMBI , SEPUCUKJAMBI.ID – PT Sinar Sentosa Primatama (Sinsen), Main Dealer sepeda motor Honda di Provinsi Jambi, kembali menggelar On Boarding Program Pemagangan Nasional Batch 3 yang diinisiasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Program ini menjadi bagian dari komitmen Sinsen dalam mendukung peningkatan kompetensi generasi muda melalui pengalaman kerja langsung di dunia industri.

Kegiatan on boarding Batch 3 dilaksanakan pada Senin, 15 Desember 2025, dan diikuti oleh lima peserta terpilih dari berbagai perguruan tinggi.

Para peserta akan menjalani masa pemagangan di sejumlah divisi sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kompetensi masing-masing.

Rangkaian kegiatan diawali dengan penyambutan oleh manajemen Sinsen, dilanjutkan dengan pengenalan profil perusahaan, struktur organisasi, serta budaya kerja yang diterapkan.

Peserta juga mengikuti office tour untuk mengenal area kerja dan fasilitas perusahaan, serta menyaksikan sambutan resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia secara daring.

Supervisor Human Resource Development Sinsen, Rendy Saputra, menyampaikan bahwa pelaksanaan Batch 3 ini merupakan bentuk konsistensi perusahaan dalam mendukung program strategis pemerintah di bidang ketenagakerjaan.

“Melihat dampak positif dari pelaksanaan Batch sebelumnya, Sinsen kembali membuka kesempatan belajar bagi generasi muda. Program ini diharapkan dapat memberikan pengalaman kerja yang aplikatif sekaligus membentuk karakter profesional sejak dini,” ujarnya.

Salah satu peserta Pemagangan Nasional Batch 3, Zahrani Fitri Annisa, mengaku antusias mengikuti program tersebut.

Menurutnya, proses on boarding yang diberikan membantu peserta memahami lingkungan kerja dan sistem perusahaan secara menyeluruh.

“Program ini menjadi pengalaman berharga bagi kami. On boarding yang diberikan sangat membantu dalam memahami dunia kerja, dan diharapkan dapat menjadi bekal awal dalam membangun karier ke depan,” ungkapnya.

Melalui Program Pemagangan Nasional Batch 3, Sinsen berharap peserta mampu mengembangkan kompetensi, etos kerja, serta wawasan industri yang relevan.

Perusahaan juga menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif mencetak talenta muda yang unggul dan berdaya saing, khususnya di Provinsi Jambi.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan keuangan yang semakin canggih.

Khususnya yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Peringatan ini disampaikan oleh OJK Kalimantan Tengah seiring maraknya penipuan digital yang kini kian sulit dikenali.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz, menyampaikan bahwa perkembangan teknologi telah mengubah pola kejahatan penipuan.

Menurutnya, pelaku tidak lagi mengandalkan metode konvensional, melainkan memanfaatkan teknologi AI untuk merekayasa suara seseorang sebagai sarana mengelabui korban melalui panggilan telepon maupun pesan suara.

Primandanu menjelaskan, dengan teknologi yang ada saat ini, suara seseorang dapat direkam, ditiru, dan digunakan kembali secara meyakinkan.

Modus ini membuat korban sulit membedakan antara suara asli dan suara hasil rekayasa, terutama jika penipu meniru suara orang yang dikenal dekat oleh korban.

“Dengan teknologi sekarang, suara pun bisa direkayasa. Suara seseorang bisa direkam dan digunakan kembali untuk menipu korban,” kata Primandanu saat menghadiri Sharing Session OJK Kalimantan Tengah bersama insan pers.

OJK mengungkapkan bahwa penipuan berbasis AI ini umumnya menyasar korban dengan meniru suara anggota keluarga, atasan, atau rekan kerja.

Pelaku kemudian menciptakan situasi mendesak, seperti alasan darurat atau kebutuhan mendadak, agar korban segera mentransfer dana tanpa sempat melakukan verifikasi.

Teknologi kecerdasan buatan memungkinkan pelaku menyesuaikan intonasi, tempo bicara, hingga gaya komunikasi sehingga suara terdengar sangat alami dan meyakinkan.

Kondisi tersebut sering membuat korban lengah dan percaya bahwa permintaan tersebut benar-benar berasal dari pihak yang mereka kenal.

Selain rekayasa suara, OJK juga mencatat pelaku penipuan semakin lihai memanfaatkan kebocoran data pribadi.

Informasi seperti nama lengkap, hubungan keluarga, hingga latar belakang pekerjaan korban digunakan untuk menyusun skenario penipuan yang tampak autentik dan sulit dicurigai.

Sebagai langkah pencegahan, OJK mengimbau masyarakat agar tidak langsung mempercayai permintaan uang atau data pribadi, meskipun disampaikan melalui suara yang terdengar familiar.

Masyarakat disarankan melakukan verifikasi melalui saluran komunikasi lain serta tidak membagikan kode OTP, PIN, maupun data perbankan kepada siapa pun.

Peringatan ini merupakan bagian dari upaya OJK dalam melindungi konsumen jasa keuangan sekaligus meningkatkan literasi keuangan digital.

Seiring meningkatnya risiko kejahatan siber di tengah pesatnya transformasi teknologi di sektor keuangan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat) berhasil masuk dalam daftar 2025 Fortune Best Companies to Work For Southeast Asia, menjadi satu-satunya perusahaan telekomunikasi Indonesia yang meraih penghargaan bergengsi ini.

Prestasi ini menegaskan keberhasilan Indosat dalam mendorong transformasi digital berbasis manusia, membangun talenta AI-native, serta menciptakan lingkungan kerja inklusif dan mendukung kesejahteraan karyawan.

Dalam perjalanannya sebagai AI-Native Telco, Indosat mengintegrasikan kecerdasan artifisial (AI) dalam proses kerja, mulai dari efisiensi energi, mendukung tim sales mengelola stok, hingga memberikan rekomendasi karir personal.

Salah satu inovasi adalah Administration Assistant Robotic Indosat (ASTRID), asisten virtual HR yang menyederhanakan proses administratif dan memberikan dukungan cepat.

Selain itu, Indosat meluncurkan berbagai program berskala nasional, seperti Indonesia AI Center of Excellence untuk memperkuat kemampuan AI, serta Sahabat AI, model bahasa besar (LLM) berbahasa Indonesia.

Ini agar teknologi AI lebih mudah diakses masyarakat. Perusahaan juga menerapkan solusi AI Anti-Spam dan Anti-Scam untuk melindungi jutaan pelanggan.

Budaya kerja inklusif menjadi prioritas Indosat, dengan menargetkan lebih banyak pemimpin perempuan, menyediakan layanan kesehatan dan psikologi, komunitas hobi dan olahraga, serta kegiatan sosial.

Kesejahteraan finansial karyawan diperkuat melalui kompensasi kompetitif, insentif kinerja, dan bantuan untuk momen penting.

Dalam hal pengembangan karir, Indosat menyediakan lebih dari 400 pelatihan per tahun dan 25.000 kursus online, serta program penghargaan internal untuk memastikan kontribusi karyawan diapresiasi.

“Membangun talenta AI-native bukan hanya mempersiapkan perusahaan untuk masa depan, tetapi juga setiap karyawan. Kolaborasi manusia dan AI menjadi kunci kesuksesan bisnis dan pengembangan karir,” sebut Vikram Sinha, President Director & CEO Indosat Ooredoo Hutchison.

Saat ini, Indosat melayani hampir 100 juta pelanggan di Indonesia.

Pada kuartal ketiga 2025, pendapatan perusahaan naik 3,8% dan laba bersih meningkat 29,1% dibandingkan kuartal sebelumnya, membuktikan bahwa pemberdayaan karyawan berdampak langsung pada pertumbuhan bisnis.(*)