JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Provinsi Jambi, Al Haris, memastikan ketersediaan BBM dan LPG di wilayah Jambi dalam kondisi aman dan distribusi berjalan lancar.

Pernyataan ini disampaikan saat menerima kunjungan Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), Senin (6/4/2026), yang bertujuan menguatkan koordinasi terkait pasokan energi.

“Pertama, kunjungan Pertamina merupakan bagian dari silaturahmi dengan pemerintah daerah. Kedua, untuk memastikan kondisi pasokan BBM dan LPG di Jambi tetap aman dan stabil. Alhamdulillah, saat ini kondisi di Jambi terpantau aman,” ujar Gubernur Al Haris.

Ia juga mengimbau masyarakat menggunakan energi secara bijak dan berperan aktif dalam pengawasan.

“Jika ditemukan penyalahgunaan BBM maupun LPG, masyarakat dapat segera melaporkannya kepada pemerintah maupun Pertamina,” lanjut Al Haris.

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Erwin Dwiyanto, menegaskan stok energi di Jambi aman dan distribusi berjalan lancar melalui koordinasi intensif dengan pemerintah daerah.

“Kami juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian berlebihan. Pasokan energi cukup, sehingga masyarakat dapat menggunakan BBM dan LPG sesuai kebutuhan,” jelas Erwin.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Al Haris didampingi Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kepala Bappeda, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Kepala Biro Perekonomian.

Pertemuan juga membahas strategi antisipasi penyaluran LPG agar distribusi tepat sasaran, menghindari potensi penyimpangan, serta menjaga ketersediaan pasokan di tengah peningkatan konsumsi masyarakat.

Pertamina bersama Pemerintah Provinsi Jambi menegaskan komitmen untuk terus memperkuat koordinasi guna menjaga kelancaran distribusi energi, bagian dari upaya menjaga ketahanan energi nasional sekaligus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Untuk informasi lebih lanjut terkait produk dan layanan Pertamina, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Contact Center (PCC) 135.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar Forum Governance, Risk, and Compliance (GRC) Pra-Risk and Governance Summit 2026 di Gedung A. A. Maramis, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat kolaborasi antara regulator, asosiasi profesi, dan pelaku industri jasa keuangan dalam penerapan GRC yang berintegritas dan berkelanjutan.

Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Wattimena, menekankan pentingnya forum ini sebagai sarana memperkuat kolaborasi lintas pemangku kepentingan menjelang pelaksanaan Risk and Governance Summit (RGS) 2026 pada 14 Juli 2026.

“Forum ini bukan sekadar diskusi, tetapi juga mempererat kerja sama antara OJK, asosiasi profesi, dan pelaku industri dalam memperkuat fungsi GRC,” ujarnya.

Dalam diskusi panel, forum membahas topik krusial, termasuk Transparansi Beneficial Ownership (BO/UBO) dan pemanfaatannya dalam pengawasan berbasis risiko.

Forum juga menyoroti tren risiko global yang semakin kompleks, seperti cybersecurity, disrupsi digital, artificial intelligence (AI), perubahan iklim, ketahanan bisnis, dan sumber daya manusia, yang membutuhkan penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan yang lebih efektif.

Selain itu, kegiatan ini membahas persiapan Road to RGS 2026, termasuk partisipasi asosiasi dalam program Spark Class, pengakuan Continuing Professional Education (CPE), penyediaan booth asosiasi, dan pengembangan konten edukasi melalui podcast dan media komunikasi lainnya.

Forum ditutup dengan Penandatanganan Komitmen Kolaborasi OJK dan Asosiasi untuk mendukung penyelenggaraan RGS 2026.

Melalui forum ini, OJK berharap memperkuat ekosistem GRC yang solid, meningkatkan kolaborasi antara regulator dan pelaku industri, serta mendorong praktik tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan yang transparan, efektif, dan berintegritas, sekaligus meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan terkait implementasi BO/UBO di sektor jasa keuangan Indonesia.(*)

DHARMASRAYA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Sungai Rumbai (BPR Sungai Rumbai) berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-30/D.03/2026 tanggal 7 April 2026.

Bank yang berlokasi di Jalan Lintas Sumatera, Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya ini, kini akan ditangani oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui proses likuidasi.

Pencabutan izin ini merupakan langkah pengawasan OJK untuk menjaga stabilitas industri perbankan dan melindungi kepercayaan masyarakat.

Sebelumnya, pada 6 Maret 2025, BPR Sungai Rumbai telah masuk dalam status BPR Dalam Penyehatan (BDP) karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) di bawah 12 persen.

Meski telah diberikan waktu oleh OJK, pengurus dan pemegang saham BPR Sungai Rumbai gagal menyehatkan kondisi permodalan dan likuiditas bank.

Akibatnya, pada 4 Maret 2026, OJK menetapkan status bank ini sebagai BPR Dalam Resolusi (BDR).

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan LPS Nomor 52/ADK3/2026 tanggal 26 Maret 2026, LPS memutuskan menangani BPR Sungai Rumbai melalui likuidasi dan meminta OJK mencabut izin usaha bank tersebut.

Proses ini akan dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

OJK menegaskan agar nasabah tetap tenang, karena dana masyarakat yang tersimpan di BPR dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku.

“Masyarakat tidak perlu khawatir, dana nasabah tetap aman dan akan dijamin sesuai regulasi,” ujar OJK.

Langkah ini menunjukkan sinergi OJK dan LPS dalam menjaga stabilitas sektor keuangan sekaligus melindungi kepentingan nasabah di Indonesia.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) resmi menggelar Bulan Literasi Kripto (BLK) 2026 sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aset digital.

Termasuk kripto, agar digunakan secara bijak dan bertanggung jawab.

Dalam pembukaan acara di Jakarta, Adi Budiarso menegaskan bahwa transaksi aset kripto perlu dilakukan secara seimbang dengan dasar analisis yang kuat serta mempertimbangkan potensi jangka panjang.

Menurutnya, perdagangan kripto kini telah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu, OJK terus mendorong penguatan tata kelola industri sekaligus meningkatkan perlindungan konsumen di tengah pesatnya pertumbuhan sektor ini.

Tren Kripto dan Kontribusi Pajak

OJK juga menyoroti kontribusi aset kripto terhadap penerimaan negara. Data dari Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa pajak dari transaksi kripto mencapai Rp796,73 miliar sepanjang 2025 dan melonjak menjadi Rp1,96 triliun hingga Februari 2026.

Meski demikian, nilai transaksi kripto pada 2025 tercatat sebesar Rp482,23 triliun, menurun dibandingkan 2024 yang mencapai Rp650,61 triliun. Penurunan ini dipengaruhi oleh faktor global dan siklus pasar kripto.

Di sisi lain, Indonesia berhasil menempati peringkat ke-7 dalam Global Crypto Adoption Index 2025, yang mencerminkan tingginya tingkat adopsi aset kripto di masyarakat, tidak hanya dari sisi nilai transaksi.

Bangun Ekosistem Kripto yang Kuat

Ketua ABI, Robby, menyebut bahwa industri aset keuangan digital di Indonesia saat ini memiliki fondasi yang kuat dan mampu bersaing di tingkat global.

Ekosistem kripto nasional ditopang oleh tiga pilar utama, yaitu:

• Bursa sebagai infrastruktur pencatatan transaksi
• Pedagang sebagai akses bagi investor ritel
• Kliring dan kustodi sebagai penjaga keamanan aset

Ketiga elemen tersebut memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan di industri kripto.

Rangkaian BLK 2026

Program Bulan Literasi Kripto 2026 akan digelar di berbagai kota seperti Jakarta, Solo, Yogyakarta, dan Manado.

Kegiatan ini dibagi dalam tiga fokus utama:

1. Literasi kripto untuk masyarakat umum
2. Literasi blockchain bagi mahasiswa, akademisi, dan developer
3. Literasi kripto untuk aparat penegak hukum

Hingga Februari 2026, jumlah pengguna aset kripto di Indonesia tercatat mencapai 21,07 juta akun, menunjukkan pertumbuhan partisipasi masyarakat yang terus meningkat.

Dorong Literasi dan Perlindungan Konsumen

OJK menegaskan bahwa literasi menjadi kunci utama dalam membangun ekosistem aset digital yang sehat.

Dengan pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan peluang kripto tanpa mengabaikan risiko yang ada.

Melalui BLK 2026, pemerintah dan pelaku industri berharap dapat menciptakan ekosistem kripto yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga aman dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa penyaluran kredit perbankan nasional pada Februari 2026 tetap menunjukkan kinerja yang positif, menandakan fungsi intermediasi perbankan berjalan efektif di tengah dinamika ekonomi.

Dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Maret 2026, Dian Ediana Rae menegaskan, pada Februari 2026, kredit tumbuh sebesar 9,37 persen secara tahunan (yoy).

Dorongan dari Sektor Konsumsi, Modal Kerja, dan Investasi

Pertumbuhan kredit ini didorong oleh peningkatan penyaluran di berbagai sektor, mulai dari konsumsi masyarakat, modal kerja perusahaan, hingga investasi.

Hal ini menunjukkan bahwa permintaan pembiayaan dari masyarakat dan pelaku usaha tetap terjaga.

Kualitas Aset dan Likuiditas Terjaga

OJK menilai kualitas aset perbankan tetap stabil. Rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) berada di level terkendali, menandakan perbankan tetap berhati-hati dalam menyalurkan kredit.

Likuiditas perbankan pun tercatat memadai, terlihat dari rasio AL/DPK yang aman, sehingga memberikan ruang bagi bank untuk terus mendukung sektor produktif.

Modal Perbankan Kuat dan Stabil

Permodalan perbankan tetap solid, dengan rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) jauh di atas batas minimum yang ditetapkan regulator.

Hal ini menegaskan daya tahan industri perbankan terhadap berbagai risiko dan ketidakpastian ekonomi.

Harapan ke Depan: Kredit untuk Sektor Produktif dan UMKM

OJK menekankan, tren positif ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat pembiayaan sektor produktif, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Dengan pertumbuhan kredit yang sehat, perbankan diharapkan dapat terus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang 2026.

“Sinergi antara regulator, pemerintah, dan industri jasa keuangan menjadi kunci keberhasilan menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi,” tambah Dian Ediana Rae.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan stabilitas Sektor Jasa Keuangan (SJK) domestik tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global, termasuk eskalasi geopolitik di Timur Tengah yang mendorong lonjakan harga energi dan volatilitas pasar.

Dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK pada 1 April 2026, OJK menyoroti beberapa hal penting:

Kondisi Global dan Domestik

• Eskalasi konflik di Teluk memengaruhi operasi energi global, menekan pasar keuangan internasional.
• OECD memperkirakan perekonomian global masih berisiko koreksi meski sebelumnya dalam jalur penguatan.
• Perekonomian AS tertekan dengan inflasi persisten dan kenaikan pengangguran, sementara Tiongkok menunjukkan pemulihan permintaan dan dukungan stimulus.
• Di dalam negeri, inflasi inti menurun, penjualan ritel tumbuh 6,89% yoy, dan cadangan devisa tetap memadai.

Perkembangan Pasar Modal, Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK)

• IHSG Maret 2026 ditutup di 7.048,22, terkoreksi 14,42% mtm. Rata-rata transaksi harian tercatat Rp20,66 triliun.
• Investor asing melakukan net sell Rp23,34 triliun, sementara pasar obligasi mencatat kenaikan yield SBN sebesar 44,47 bps mtm.
• Nilai AUM industri pengelolaan investasi mencapai Rp1.084,10 triliun, dan NAB Reksa Dana Rp695,71 triliun dengan net subscription signifikan Rp29,12 triliun ytd.
• Jumlah investor pasar modal tumbuh 21,51% ytd menjadi 24,74 juta.
• Fundraising korporasi di pasar modal mencapai Rp51,96 triliun hingga Maret 2026.
• Bursa Karbon mencatat volume transaksi 43.117 tCO2e dengan nilai Rp93,71 miliar.

Penegakan Regulasi OJK

OJK menegaskan pengawasan dan penegakan hukum tetap menjadi prioritas:

• Sanksi administratif dan denda senilai total miliaran rupiah diberikan kepada manajer investasi, emiten, direksi, dan pihak perorangan atas pelanggaran PMDK.
• Selama 2026, OJK telah mengenakan sanksi total Rp62,78 miliar dari berbagai pelanggaran pasar modal, termasuk pencabutan izin, pembekuan izin, peringatan tertulis, dan denda.
• Pengawasan juga mencakup keterlambatan pelaporan dan kegiatan penasihat investasi tanpa izin dengan total sanksi mencapai Rp34,55 miliar.

OJK menegaskan, langkah ini bertujuan menjaga integritas pasar modal, meningkatkan kepercayaan investor, dan memastikan SJK tetap mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jambi kembali mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih layanan keuangan.

Terutama di tengah maraknya pinjaman online (pinjol) ilegal dan investasi bodong yang masih menimbulkan korban.

Kepala OJK Jambi, Yan Iswara Rosya, menekankan pentingnya menerapkan prinsip legal dan logis (2L) sebelum memanfaatkan produk atau layanan keuangan digital.

“Masyarakat harus memastikan legalitas entitas atau aplikasi melalui izin resmi OJK, serta menilai kewajaran setiap penawaran. Jangan mudah tergiur bunga rendah atau janji keuntungan besar dalam waktu singkat,” ujarnya.

OJK mencatat, berbagai modus penipuan digital semakin beragam dan sering menargetkan masyarakat yang kurang waspada.

Salah satu ancaman utama adalah investasi bodong. Dalam periode tertentu, tercatat 71 laporan pengaduan masuk melalui Sistem Informasi Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (SIPASTI) OJK.

“Angka ini menunjukkan praktik keuangan ilegal masih cukup marak. Kami mengingatkan masyarakat agar selektif dalam memilih layanan keuangan digital dan selalu melakukan pengecekan melalui kanal resmi OJK,” tambah Yan Iswara Rosya.

Selain itu, OJK juga mendorong masyarakat untuk aktif melaporkan segala aktivitas mencurigakan terkait pinjol ilegal maupun investasi bodong.

Dengan kewaspadaan dan penerapan prinsip 2L, diharapkan masyarakat dapat terhindar dari kerugian finansial dan membuat keputusan keuangan yang lebih bijak di era digital.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Sinar Sentosa Primatama (Sinsen) kembali menegaskan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada konsumen melalui Kontes Layanan Honda Regional (KLHR) Jambi 2026.

Ajang ini tak hanya kompetisi, tetapi juga strategi meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan bagi seluruh jaringan Honda di Jambi.

Sebanyak 245 Honda People dari berbagai jaringan Sinsen mengikuti seleksi yang telah digelar sejak Oktober 2025.

Para peserta terbaik melaju ke grand final yang berlangsung di Main Dealer Training Center Sinsen Paal 6 pada 4 April 2026.

Nany Hastuti, People Development Manager Sinsen, menjelaskan, kompetisi ini terbagi dalam enam kategori: Dealer Head, Team Leader, Customer Relation Officer (CRO), FLP Sales, FLP Non Sales, dan Deliveryman.

Finalis terbaik dari setiap kategori menjalani rangkaian penilaian ketat, mulai dari tes administrasi, presentasi, role play, studi kasus, wawancara, hingga evaluasi performa di lapangan melalui audit, mystery shopping, dan survei Customer Satisfaction Level (CSL).

“Setiap pemenang berhak melaju ke tingkat nasional untuk mewakili Jambi di Kontes Layanan Honda Nasional di Jakarta,” jelas Nany.

KLHR Jambi 2026 juga menjadi bentuk apresiasi bagi seluruh garda terdepan layanan Honda, mulai dari Front Line People, Deliveryman, CRO, hingga pimpinan dealer yang menunjukkan komitmen tinggi dalam melayani konsumen.

Daftar pemenang KLHR Jambi 2026:

Dealer Head
Juara I : Parawilawati (Sinar Sentosa Motora Paal VI)
Juara II : Suyatno (Astra Internasional Tbk – HSO Jambi)
Juara III : Eko Budi Prasetia (Patria Anugrah Sentosa Jambi)

Team Leader
Juara I : Yoga Febriansyah (Patria Anugrah Sentosa Jambi)
Juara II : Pengki Agusta Purdiansyah (Citra Lencana Sakti Bangko)
Juara III : Luren Jaya (Astra Internasional Tbk – HSO Jambi)

Customer Relation Officer (CRO)
Juara I : Riyanti (Sinar Sentosa Motora Paal VI)
Juara II : Yohanna Asina Lasma Rohana Naibaho (Astra Internasional Tbk – HSO Jambi)
Juara III : Resiyani (Daya Motor Jambi)

FLP Sales
Juara I : Eny Nofriana (Patria Anugrah Sentosa Jambi)
Juara II : Debby Oktavia (Daya Motor Jambi)
Juara III : Zulya Dwi Nuari (Sinar Sentosa Motora Paal VI)

FLP Non Sales
Juara I : Nurhikmah (Tunas Dwipa Matra Sabak)
Juara II : Rani Mai Suranti (Patria Anugrah Sentosa Jambi)
Juara III : Septyani Arda (Daya Motor Jambi)

Deliveryman
Juara I : M Dede Khoirul Anam (Sinar Sentosa Motora Bahar)
Juara II : Muhammad Tahir (Astra Internasional Tbk – HSO Jambi)
Juara III : Andi Wijaya (Nusantara Surya Sakti Jambi)

Penutupan kegiatan diisi dengan awarding ceremony yang turut dihadiri CEO Interim Sinsen, Syanni Attan.

Ia menekankan, KLHR menjadi bagian penting untuk memastikan standar layanan Honda tetap tinggi dan konsumen mendapatkan pengalaman terbaik.

“Melalui KLHR, kami membangun profesionalisme, meningkatkan motivasi tim, dan memperkuat sinergi seluruh jaringan Honda di Jambi,” ujar Syanni.

Dengan terselenggaranya KLHR Jambi 2026, Sinsen menegaskan fokusnya pada layanan berkualitas, cepat, dan memuaskan bagi seluruh konsumen Honda di wilayah Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gangguan jalur pengiriman ke kawasan Timur Tengah memaksa pelaku usaha pinang di Jambi mengubah strategi ekspor.

Minimnya ketersediaan kapal tujuan Iran menjadi kendala utama yang dihadapi saat ini.

Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jambi, Sudiwan Situmorang, menjelaskan bahwa selama ini ekspor pinang dari Jambi dilakukan melalui beberapa jalur distribusi internasional.

“Ada yang lewat Talang Duku ke Singapura, kemudian dilanjutkan ke Timur Tengah. Ada juga yang melalui Kuala Tungkal ke Port Klang, bahkan bisa lewat Tanjung Priok, Belawan, atau Lampung,” ujarnya.

Namun dalam kondisi saat ini, sejumlah jalur tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Salah satu kendala utama adalah ketidakpastian jadwal kapal dari Singapura menuju Iran.

Situasi ini membuat eksportir harus lebih berhati-hati dalam menentukan rute pengiriman.

“Karena tidak ada kepastian kapal, sebagian eksportir memilih menunda pengiriman atau mencari jalur alternatif yang lebih memungkinkan,” kata Sudiwan.

Sebagai langkah antisipasi, beberapa pelaku usaha mulai mengalihkan pengiriman ke jalur lain.

Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah melalui Tanjung Priok dengan menggunakan kapal berbendera Iran.

“Ada perusahaan yang sudah mengajukan rencana pengiriman lewat Tanjung Priok dan dijadwalkan berangkat dalam waktu dekat,” jelasnya.

Di sisi lain, muncul pula informasi terkait potensi kendala pengiriman melalui Port Klang.

Meski demikian, hingga kini belum ada kepastian resmi mengenai hal tersebut.

Kondisi ini membuat pelaku usaha harus melakukan perhitungan ulang terhadap biaya logistik dan potensi keuntungan.

Ketidakpastian jalur distribusi berdampak langsung pada efisiensi bisnis ekspor.

“Pengusaha sekarang harus benar-benar menghitung. Jika masih menguntungkan, ekspor tetap jalan. Tapi kalau tidak, mereka memilih menunggu situasi lebih stabil,” ungkap Sudiwan.

Meski menghadapi berbagai tantangan, aktivitas ekspor pinang dari Jambi masih berlangsung.

Namun, para eksportir kini cenderung lebih selektif dalam memilih jalur distribusi di tengah dinamika global yang belum kondusif.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk atau Antam terpantau tidak mengalami perubahan pada perdagangan Minggu (5/4/2026).

Setelah sempat anjlok tajam di akhir pekan, harga emas kini bertahan di level Rp 2,857 juta per gram.

Mengacu pada data resmi Logam Mulia, harga tersebut sama seperti posisi pada Sabtu (4/4/2026).

Stabilnya harga ini terjadi usai koreksi signifikan yang dialami sehari sebelumnya.

Pada Jumat (3/4/2026), harga emas Antam tercatat turun cukup dalam hingga Rp 65.000 per gram.

Penurunan ini membuat harga emas bergerak menjauh dari tren penguatan yang sempat terjadi di pertengahan pekan lalu.

Meski demikian, posisi harga emas saat ini masih berada di bawah rekor tertinggi sepanjang masa (all time high/ATH) yang pernah dicapai pada 29 Januari 2026, yakni Rp 3,168 juta per gram.

Tidak hanya harga jual, nilai buyback atau harga pembelian kembali oleh Antam juga terpantau stagnan.

Hingga akhir pekan, buyback tetap berada di level Rp 2,577 juta per gram.

Rincian Harga Emas Antam 5 April 2026

Berikut daftar harga emas Antam berdasarkan pecahan:

• 0,5 gram: Rp 1.478.500
• 1 gram: Rp 2.857.000
• 2 gram: Rp 5.664.000
• 3 gram: Rp 8.478.000
• 5 gram: Rp 14.100.000
• 10 gram: Rp 28.120.000
• 25 gram: Rp 70.135.000
• 50 gram: Rp 140.105.000
• 100 gram: Rp 280.060.000
• 250 gram: Rp 699.840.000
• 500 gram: Rp 1.399.400.000
• 1.000 gram: Rp 2.797.600.000

Ketentuan Pajak Transaksi Emas

Dalam setiap transaksi emas batangan, terdapat aturan pajak yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.10/2017.

Untuk penjualan kembali (buyback) dengan nilai di atas Rp 10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar:

• 1,5% bagi pemilik NPWP
• 3% bagi non-NPWP

Sementara untuk pembelian emas:

• 0,45% (NPWP)
• 0,9% (non-NPWP)

Prospek Harga Emas

Stabilnya harga emas saat ini menunjukkan fase konsolidasi setelah mengalami tekanan.

Pelaku pasar masih mencermati berbagai faktor global yang dapat memengaruhi pergerakan harga logam mulia, termasuk kondisi ekonomi dan nilai tukar.(*)