JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi menunjukkan komitmen serius dalam memberantas paham radikal dan terorisme dengan menghentikan operasional dua Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang diduga berafiliasi dengan paham Negara Islam Indonesia (NII). Langkah tegas ini menjadi sinyal kuat bahwa paham menyimpang tidak diberi ruang di tengah masyarakat Kota Jambi.

Dua LKS yang dihentikan operasionalnya adalah LKS Pundi Amal Bhakti Negeri dan LKS Amal Barokah. Tindakan ini dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Jambi bersama tim terpadu yang terdiri dari unsur Densus 88, Kepolisian, TNI, Satpol PP, Kesbangpolinmas, serta instansi terkait lainnya, pada Selasa (29/4/2025).

Pelaksanaan penghentian dilakukan melalui penyerahan surat pemberhentian operasional, baik bersifat sementara maupun permanen, tergantung pada tingkat pelanggaran dan hasil evaluasi lembaga. Khusus untuk penghentian sementara, pihak LKS diberi waktu untuk melakukan perbaikan legal formal. Namun, selama masa pemberhentian, dilarang keras melakukan pengumpulan uang dan barang dari masyarakat.

“Panti atau LKS adalah lembaga terpercaya untuk menyalurkan zakat, donasi, dan bantuan sosial lainnya kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Maka tidak boleh ada penyelewengan apalagi penyusupan paham radikal di dalamnya,” ujar Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati.

Yunita juga menegaskan bahwa masyarakat harus semakin waspada dan selektif dalam memilih lembaga sosial yang akan diberi amanah bantuan. Ia meminta masyarakat agar tidak mudah terpengaruh, apalagi mengikuti jejak lembaga yang menyimpang dari nilai-nilai kebangsaan.

“Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh dan tidak mencontoh praktik-praktik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang terindikasi menyebarkan paham menyimpang. Jangan sampai niat baik berdonasi justru dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang menyesatkan,” tegasnya.

Keterlibatan NII dalam LKS dinilai sangat mengkhawatirkan karena telah menyentuh individu, keluarga, komunitas, bahkan masuk secara masif ke lembaga sosial. Infiltrasi paham menyimpang ini sering kali dibungkus dengan kegiatan sosial yang tampak mulia di permukaan, namun menyimpan agenda terselubung di dalamnya.

Pemerintah Kota Jambi menyadari bahwa pencegahan terhadap radikalisme tidak hanya bisa dilakukan dengan pendekatan hukum semata, melainkan juga melalui edukasi, pengawasan ketat, dan penguatan kapasitas kelembagaan. Karena itu, ke depan, Pemkot Jambi akan memperketat proses verifikasi dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga sosial yang bergerak di bidang penghimpunan dana publik.

“Ini juga menjadi momentum bagi kita semua untuk lebih berhati-hati, dan memastikan bahwa lembaga-lembaga sosial yang kita dukung benar-benar berjalan dalam koridor konstitusi dan kebangsaan,” tambah Yunita.

Dengan langkah ini, Pemerintah Kota Jambi berharap menjadi contoh tegas bahwa negara hadir dalam menjaga ketertiban sosial dan memastikan lembaga-lembaga sosial berjalan sesuai dengan nilai Pancasila dan hukum yang berlaku. Pemerintah juga membuka ruang bagi masyarakat untuk melapor jika menemukan aktivitas lembaga yang mencurigakan atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Turut serta dalam kegiatan itu, Satgas Densus 88, Kaban Kesbangpolinmas Kota Jambi, perwakilan Dinas Sosial dan Dukcapil Provinsi Jambi, Kasat Intel Polresta, Danramil Jambi Selatan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Camat, Polsek, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Lurah serta tokoh masyarakat dan RT setempat Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi dokter Maulana, resmi melantik Pengurus Tim Penggerak (TP) PKK dan Kelompok Kerja (Pokja) Bunda PAUD Kota Jambi masa bakti 2025–2030, dalam sebuah seremoni yang berlangsung di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Selasa (29/4/2025).

Pelantikan ditandai dengan pemasangan pin oleh Wali Kota Maulana kepada Ketua TP PKK Kota Jambi, Dr. dr. Hj. Nadiyah Maulana, Sp.OG. Turut hadir, Ketua Komisi I DPRD Kota Jambi Rio Ramadhan, Ketua Komisi IV DPRD Martua, Ketua II TP PKK Provinsi Jambi Iin Kurniasih, Ketua I TP PKK Kota Jambi Marsha Lystia Diza, Sekda A Ridwan, sejumlah Kepala Perangkat Daerah dan Camat di lingkup Pemkot Jambi, serta para pengurus TP PKK dan Bunda PAUD se-Kota Jambi.

Usai pelantikan itu, Maulana mengatakan menaruh harapan besar terhadap kepengurusan TP PKK dan Pokja Bunda PAUD Kota Jambi masa bakti 2025-2030. Dimana keduanya memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga, pendidikan anak usia dini, serta membangun fondasi sumber daya manusia yang unggul di masa depan.

“Saya yakin dengan komposisi TP PKK dan bunda PAUD yang dimiliki saat ini, bisa melakukan tugas dengan baik agar dapat sama-sama menyukseskan program prioritas menuju kota Jambi Bahagia,” kata Maulana.

Wali Kota Maulana juga tekankan, bahwa pelantikan dan pengukuhan ini bukan sekadar seremoni, tetapi sebuah proses pelaksanaan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, untuk turut serta membangun kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

“Saya percaya, dengan semangat, keikhlasan, dan kerja keras, saudara sekalian akan mampu menjalankan tugas dengan baik, menggerakkan seluruh potensi di wilayah masing-masing, serta menjadi motor penggerak perubahan menuju masyarakat yang lebih sejahtera,” tekannya.

“Begitu pula kepada Kelompok Kerja Bunda PAUD yang dikukuhkan hari ini, saya berharap dapat bersinergi dengan seluruh stakeholder pendidikan dan pemerintahan, dalam mewujudkan layanan PAUD yang berkualitas, terjangkau, dan merata,” tambahnya.

Lebih lanjut, untuk mewujudkan target-target pembangunan, Maulana mengajak untuk terus bersinergi, bergotong-royong, mempererat kolaborasi dengan pemerintah Kota Jambi, khususnya dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menekan angka stunting, serta mempercepat pemberdayaan ekonomi keluarga dapat tercapai dengan optimal.

“Amanah yang diemban para pengurus Tim Penggerak PKK Kota Jambi dan Bunda PAUD sangat berat. Namun, saya optimis di bawah kepimpinan Ibu Dr. dr. Hj. Nadiyah Maulana, Sp.OG dapat melaksanakan tugas dengan baik dan menjalankan visi misi sesuai dengan yang telah ditetapkan,” tutup Maulana.

Sementara itu, Ketua TP PKK kota Jambi, Nadiyah Maulana mengatakan, sebagai ujung tombak pemberdayaan keluarga dan pelopor tumbuh kembang generasi penerus bangsa, PKK dan Bunda PAUD saling bersinergi, serta memegang peranan penting dalam membentuk masyarakat yang mandiri, sehat, cerdas, dan berdaya saing.

“Bekerjalah memberikan pengabdian terbaik, dengan hati penuh semangat, penuh cinta untuk masyarakat, khususnya untuk anak-anak kita, generasi emas bangsa. Saya yakin, dengan kerja sama, kolaborasi, dan inovasi, kita mampu membawa perubahan yang nyata bagi kesejahteraan keluarga dan kemajuan pendidikan di daerah,” kata Nadiyah.

Nadiyah merencanakan TP PKK dan Bunda PAUD akan menggandeng kaum milineal dan gen-z yang saat ini perkembangannya mencapai 52 persen di Kota Jambi.

“Kita ingin gerakan ini dicintai kaum muda generasi bangsa dengan mangajak untuk turut terlibat menjadi pengurus dengan diselaraskan sesuai dengan tugas dan fungsinya, sehingga regenerasi bisa terus berlanjut,” ujar Nadiyah.

“Bagaimanapun yang namanya program-program kita tentunya harus berdampak bagi masyarakat,” lanjutnya.

Kepada Pengurus TP PKK dan Pokja Bunda PAUD, Nadiyah mengimbau agar lebih menguatkan perannya dalam memajukan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Pendidikan, sehingga kehadirannya dapat memberikan manfaat positif bagi para anggota dan masyarakat.

“Kita harus terus meningkatkan pengetahuan yang terus berubah dari waktu ke waktu. Maka dari itu, harapan saya agar segenap jajaran Tim Penggerak PKK dan Kelompok Kerja Bunda PAUD senantiasa memiliki pemahaman yang sama mengenai Program Kerja secara tepat, selaras dengan kebijakan Program Pemerintah saat ini dan masa mendatang,” singkat Nadiyah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Komitmen Wali Kota Jambi dokter Maulana, dalam menghadirkan pelayanan publik yang mudah, cepat, dan membahagiakan kembali ditegaskan. Dalam Apel Penertiban Bangunan Gedung (PBG) yang digelar di Kantor DPMPTSP Kota Jambi, Selasa pagi (29/4/2025), Wali Kota Maulana memimpin langsung jalannya kegiatan sekaligus meluncurkan inovasi baru berupa platform pengaduan online bernama “Lapor Pak Bos”.

Inovasi ini merupakan bagian dari program akselerasi 100 Hari Kerja Maulana-Diza, yang membuka ruang partisipasi publik terhadap kualitas layanan pemerintah. Melalui platform ini, masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan keluhan, saran, bahkan apresiasi hanya dengan memindai barcode yang tersedia di setiap kantor pelayanan publik, baik pemerintah maupun swasta.

“Sekarang, apapun kebutuhan masyarakat harus dijawab dengan layanan yang mudah, cepat, dan membahagiakan. Jangan ada lagi birokrasi yang kaku dan membelit,” tegas Maulana dalam arahannya.

Wali Kota juga menekankan pentingnya pendekatan yang lebih dialogis dan realistis dalam melayani masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses dan pemahaman terhadap administrasi, seperti para pemilik aset besar yang belum memiliki dokumen perizinan lengkap.

“Di sinilah birokrasi harus hadir—membantu, bukan menyulitkan,” ujarnya lugas.

Dalam kesempatan yang sama, Maulana juga menyinggung potensi besar dari sektor PBG yang bisa menjadi penyumbang PAD (Pendapatan Asli Daerah) signifikan. Jika dikelola secara aktif, potensi PAD dari sektor ini diperkirakan bisa mencapai hingga Rp600–700 miliar.

“Setelah apel ini, saya minta segera ditindaklanjuti. Ini amanah dari Surat Edaran Wali Kota Nomor 08 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Kepemilikan PBG. Semua pihak, mulai dari camat hingga lurah, harus bergerak bersama,” serunya.

Peluncuran “Lapor Pak Bos” sendiri tak hanya ditujukan sebagai kanal aduan. Wali Kota Maulana ingin layanan ini juga menjadi wadah evaluasi, karena seluruh laporan yang masuk akan diteruskan langsung ke meja pimpinan tertinggi: Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekda.

“Kalau ada keluhan, kami akan tahu langsung. Dan kalau terbukti ada penyimpangan, akan kita tindak tegas,” tegasnya. “Pelayanan publik harus bersih, berintegritas, dan ramah investasi.”

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kota Jambi, Yon Heri, dalam laporannya menyampaikan bahwa pihaknya telah menerbitkan 47.588 Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha. Ia juga mengungkapkan bahwa pelayanan yang diberikan telah mendapat pengakuan nasional berupa predikat Kualitas Tertinggi dari Ombudsman RI.

“Pengaduan online Lapor Pak Bos adalah solusi partisipatif untuk menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Ini akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan,” jelas Yon Heri.

Dirinya tegaskan sebagai Dinas yang melakukan pelayanan terhadap publik akan terus berupaya meningkatkan layanannya, dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memberikan kritik dan saran.

“Pengaduan online “Lapor Pak Bos” ini adalah solusi agar masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan keluhan dan apresiasi atas pelayanan yang diberikan tegasnya.

Apel dan peluncuran layanan ini turut dihadiri Sekda A. Ridwan, para Staf Ahli dan Asisten Sekda, serta sejumlah kepala perangkat daerah, camat, lurah, dan pemberi layanan publik di Mall Pelayanan Publik Kota Jambi.

Dengan semangat keterbukaan dan pelayanan prima, Pemkot Jambi terus bergerak mewujudkan visi Kota Jambi Bahagia-Bersih, Aman, Harmonis, Agamis, Inovatif, dan Sejahtera.

Berikut link Aplikasi Pengaduan Lapor Pak Bos Mall Pelayanan Publik Kota Jambi : https://mpp.jambikota.go.id/web/pengaduan. (*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi menegaskan komitmennya dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek) bagi seluruh lapisan masyarakat.

Melalui pertemuan yang digelar di Simpang Kopi, Kebun Kopi, Selasa (28/4/2025), dibahas peningkatan cakupan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) melalui program perlindungan pekerja rentan dalam Kampung Bahagia.

Wali Kota Jambi,  Maulana, turut hadir bersama jajaran Dinas Tenaga Kerja, BPKAD, dan pihak BPJS Ketenagakerjaan.

Fokus utama pertemuan adalah strategi perlindungan bagi 3.000 pekerja rentan dari sektor UMKM dan ojek, serta rencana peluncuran program untuk 1.800 petugas syara’ pada Mei 2025.

Program Kampung Bahagia juga akan menjangkau tingkat Rukun Tetangga (RT) untuk memastikan jaminan sosial menyentuh unit masyarakat terkecil.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi, Hendra Elvian, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Pemkot dan menyebut pentingnya sinergi agar manfaat Jamsostek dapat dirasakan secara luas oleh pekerja sektor informal.

“Kami siap bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Jambi untuk memastikan program perlindungan pekerja rentan ini berjalan dengan efektif dan tepat sasaran,” kata dia.

“BPJS Ketenagakerjaan memiliki berbagai program yang sesuai dengan kebutuhan pekerja rentan, dan kami optimis dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi mereka,” ujarnya usai pertemuan.

Pertemuan ini menjadi tonggak penting dalam upaya menghadirkan rasa aman dan kesejahteraan bagi seluruh pekerja di Kota Jambi.(*)

JAMBI – Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Provinsi Jambi menggelar upacara peringatan sekaligus Focus Group Discussion (FGD) bertema “Perlindungan dan Pemberdayaan Buruh untuk Kesejahteraan Buruh”, Selasa (29/4/2025), di Hotel Shang Ratu, Jambi.

Kegiatan dihadiri oleh Wadir Intelkam Polda Jambi AKBP S. Bagus Santoso, S.I.K., M.H., mewakili Kapolda Jambi, serta Korwil KSBSI Provinsi Jambi Roida Pane, S.H., dan puluhan perwakilan serikat buruh dari berbagai federasi.

Dalam sambutannya, Roida Pane menyampaikan apresiasi kepada Polda Jambi atas dukungannya, serta menegaskan pentingnya momentum May Day untuk memperjuangkan hak dan kesejahteraan buruh.

AKBP Bagus dalam arahannya menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Hari Buruh agar berlangsung aman dan tertib, serta mengapresiasi kontribusi buruh terhadap pembangunan nasional.

Kegiatan juga menghadirkan narasumber dari unsur serikat, pemerintah, akademisi, dan pengusaha, yang membahas isu strategis seputar perlindungan pekerja, regulasi ketenagakerjaan, hingga pengaruh pengangguran terhadap perekonomian.

FGD yang berlangsung hingga pukul 13.00 WIB ini berjalan kondusif dan mencerminkan sinergi positif antara buruh, pemerintah, dan aparat dalam memperingati Hari Buruh secara bermartabat.

SUNGAPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Sungai Penuh merespons permintaan DPRD yang mendesak agar operasional Villa Bukit Diza dihentikan sementara karena belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Walikota Sungai Penuh, Alfin, saat dimintai tanggapan, Selasa (29/4/2025), menyatakan bahwa penutupan vila tersebut masih dalam tahap pertimbangan. Menurutnya, operasional bangunan seharusnya dimulai setelah izin diterbitkan.

“Pada prinsipnya, kami mendukung investasi di Sungai Penuh, tetapi tetap harus mengikuti aturan. Kita lihat informasinya saat ini izin sedang dalam proses,” kata Alfin.

Kasat Pol PP Kota Sungai Penuh, Zamroni, juga menegaskan akan melakukan koordinasi dengan dinas terkait, seperti Dinas Perizinan dan PUPR, guna memastikan penegakan Perda terhadap bangunan yang belum berizin.

Diketahui, Villa Bukit Diza berlokasi di Desa Sungai Jernih dan dibangun di zona pemukiman, berdasarkan data dari Dinas PUPR bidang Tata Ruang. Hal ini menjadi tantangan dalam proses pengurusan izin.

“Zona pemukiman memang bisa digunakan untuk usaha, tapi ada syarat ketat terkait luas area dan keberadaan ruang terbuka hijau,” ujar Kabid Tata Ruang Dinas PUPR, Teguh.

Pemkot Sungai Penuh menegaskan bahwa pengusaha wajib mematuhi peraturan perizinan agar kegiatan usaha tidak melanggar ketentuan tata ruang dan perundangan yang berlaku.(*)

SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID – Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh mengeluarkan surat edaran tertanggal 4 Februari 2025 yang melarang sekolah-sekolah di wilayah tersebut menarik pungutan untuk kegiatan perpisahan, study tour, dan acara seremonial lainnya.​

Kepala Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh, Khaidirman, menegaskan bahwa kegiatan perpisahan tidak boleh membebani wali murid secara finansial.

“Perpisahan tidak boleh membebani wali murid. Bagi yang ngotot tentu ada sanksi,” ujarnya.​

Meskipun demikian, terdapat laporan bahwa beberapa sekolah tetap berencana melaksanakan acara perpisahan dengan alasan permintaan dari wali siswa.

Pungutan yang diminta bervariasi, mulai dari Rp160.000 hingga Rp300.000 per wali siswa, yang dianggap memberatkan oleh sebagian orang tua.​

“Anak saya juga kelas enam dan untuk perpisahan diminta Rp300.000 lebih. Ini sangat membebani kami. Sekolah beralasan itu karena permintaan wali murid, tapi saya rasa banyak yang tidak setuju karena anggaran terlalu berat,” ujar salah satu wali murid.​

Dinas Pendidikan menghimbau kepada seluruh sekolah untuk mematuhi surat edaran tersebut dan menghindari pungutan yang tidak sesuai regulasi.

Wali murid juga diharapkan proaktif melaporkan pelanggaran kepada pihak terkait atau Ombudsman.​

Kebijakan ini sejalan dengan langkah serupa yang diambil oleh pemerintah daerah lain, seperti di Samarinda dan Seluma, yang juga melarang pungutan perpisahan sekolah guna meringankan beban ekonomi masyarakat.(*)

Jambi – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi menyoroti buruknya pengelolaan parkir di Kota Jambi yang dinilai mengganggu kelancaran lalu lintas dan merugikan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Jambi, Saiful Roswandi, dalam dialog publik di RRI Jambi pada Selasa, 29 April 2025.

Saiful menegaskan bahwa Dinas Perhubungan Kota Jambi memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan lalu lintas berjalan aman dan lancar. Namun, kenyataannya masih banyak parkir di badan jalan yang mengganggu hak pengguna jalan lainnya.

“Penggunaan badan jalan untuk parkir yang tidak sesuai regulasi merupakan pelanggaran. Ini tidak hanya mengganggu, tapi juga berpotensi jadi lahan pungli dan maladministrasi,” tegas Saiful.

Ia juga menambahkan bahwa pengelolaan parkir yang semrawut berpotensi menyebabkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena retribusi parkir tidak tercatat dan hanya dinikmati oleh pihak-pihak tertentu.

Ombudsman meminta Dishub Kota Jambi segera melakukan pembenahan sistem parkir dan memastikan penarikan retribusi berjalan sesuai aturan. Saiful juga mengimbau masyarakat untuk aktif mengawasi dan melaporkan jika menemukan pelanggaran atau indikasi pungli.

Dalam rangka memperkuat literasi keuangan syariah di masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan program Training of Trainers (ToT) bertajuk Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah (SICANTIKS) di Jakarta, Senin (28/4). Kegiatan ini diikuti oleh 100 perencana keuangan perempuan dari berbagai daerah.

Dengan tema “Kartini di Era Digital: Perencana Keuangan Perempuan sebagai Penggerak Literasi Keuangan Syariah”, program ini bertujuan membekali para profesional dengan pemahaman mendalam terkait keuangan syariah agar dapat menjadi agen edukasi di tengah masyarakat.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Ismail, menyebut bahwa peran Certified Financial Planner (CFP) sangat penting dalam mendorong inklusi keuangan syariah di Indonesia.

“Kami berharap para perencana keuangan perempuan ini mampu menjadi Duta Literasi Keuangan Syariah yang aktif dan berdampak luas,” ujarnya.

Acara juga dihadiri oleh berbagai tokoh dari FPSB Indonesia, IARFC Indonesia, IFPA, dan AFSI, serta ditandai dengan penyerahan simbolis dukungan program dari mitra asosiasi perencana keuangan.

Program SICANTIKS ini terintegrasi dengan inisiatif OJK PEDULI guna memantau dampak edukasi masyarakat melalui Training of Community (ToC) oleh para duta.

Sejak diluncurkan tahun 2023, program ini telah melahirkan 2.350 Duta Literasi Keuangan Syariah dari berbagai komunitas perempuan di Indonesia.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dalam rangka memperingati Hari Kartini 2025, PT Sinar Sentosa Primatama (Sinsen), Main Dealer sepeda motor Honda di Provinsi Jambi, bekerja sama dengan Satlantas Polresta Jambi menggelar seminar safety riding khusus untuk mahasiswi Universitas Adiwangsa Jambi.

Kegiatan ini menjadi wadah edukasi penting dalam membentuk kesadaran generasi muda, khususnya perempuan, terhadap pentingnya keselamatan berkendara di jalan raya.

Mengusung tema “Kartini Muda Tetap Cantik dan Cari Aman di Setiap Perjalanan”, seminar ini menghadirkan Instruktur Safety Riding Sinsen, Agung Sanjaya, yang memberikan edukasi seputar perilaku berkendara aman, antisipasi bahaya di jalan, hingga pentingnya penggunaan perlengkapan keselamatan standar.

“Melalui seminar ini, kami ingin menciptakan pelopor keselamatan di kalangan pengendara perempuan. Keselamatan di jalan adalah hak semua orang, dan para Kartini muda bisa menjadi agen perubahan,” ujar Agung.

Selain materi edukatif, peserta juga mengikuti kuis interaktif berhadiah yang menambah semangat dan antusiasme.

Diharapkan, kegiatan ini dapat mendorong lahirnya lebih banyak pengendara perempuan yang sadar akan pentingnya #Cari_Aman di setiap perjalanan.(*)