BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin resmi menggelar Forum Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Tahun 2026 sebagai langkah awal penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2027.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Sapta Taruna Dinas PUPR Merangin itu dibuka langsung oleh Wakil Bupati Merangin, A. Khafidh, didampingi Sekretaris Daerah Zulhifni, Senin (23/02).

Forum tahun ini mengangkat tema: “Meningkatkan Infrastruktur Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah dan Kearifan Lokal.”

Kepala Dinas PUPR Merangin, Risdiansyah, menjelaskan forum ini merupakan amanat dari Kementerian Dalam Negeri melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Forum tersebut menjadi ruang sinkronisasi antara usulan masyarakat hasil Musrenbang di 24 kecamatan dengan program teknis OPD.

“Ini wadah penyaringan aspirasi untuk menyempurnakan rancangan kebijakan Renja Infrastruktur. Kita mempertajam indikator kinerja dan menyesuaikan pendanaan dengan pagu indikatif,” jelasnya.

Dalam forum ini juga dilakukan penandatanganan berita acara kesepakatan antara perwakilan kecamatan dan OPD. Namun, baru delapan kecamatan yang menyerahkan laporan lengkap.

“Kami minta seluruh kecamatan segera melengkapi agar bisa dibawa ke forum lintas kabupaten,” tegas Risdiansyah.

Dalam arahannya, Wakil Bupati A. Khafidh menyoroti tantangan pembiayaan pembangunan yang tengah menghadapi keterbatasan fiskal.

Ia meminta seluruh OPD, khususnya bidang infrastruktur dan sumber daya air, belajar dari evaluasi 2025 agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan di akhir tahun anggaran.

“Jangan sampai ada lagi keterlambatan administrasi atau pengajuan CCO penambahan waktu yang tidak perlu. Perencanaan harus matang sejak awal,” tegasnya.

Wabup juga menekankan pentingnya pendekatan bottom-up dalam perencanaan pembangunan.

Ia mengingatkan para camat agar aktif mengawal usulan desa dan memahami regulasi terbaru Dana Desa tahun 2025.

Menurutnya, operasional kantor desa kini tidak lagi bisa menggunakan Dana Desa, melainkan harus bersumber dari PADes.

“Camat sebagai pembina desa harus turun langsung agar tidak terjadi salah persepsi di masyarakat,” ujarnya.

Tak hanya mengandalkan APBD Kabupaten, Wabup juga mendorong kepala OPD untuk proaktif mencari peluang pendanaan dari pemerintah pusat melalui berbagai aplikasi dan forum perencanaan nasional.

“Kita harus inovatif dan disiplin dalam mengajukan usulan. Jangan hanya menunggu,” pungkasnya.

Forum ini turut dihadiri jajaran kepala OPD, Inspektur, Kepala Bappeda, serta seluruh camat se-Kabupaten Merangin.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Langkah percepatan pembangunan sektor perumahan di Kabupaten Merangin mulai menunjukkan arah yang jelas M Syukur membawa empat program strategis setelah melakukan pertemuan dengan Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), di Wisma Mandiri, Jakarta, Senin (23/2).

Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah komitmen penting yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk kemudahan akses pembiayaan rumah dan pemberdayaan ekonomi keluarga.

Program renovasi rumah tidak hanya berorientasi pada hunian layak, tetapi juga mendorong produktivitas ekonomi keluarga.

Pemerintah Kabupaten Merangin akan menggandeng PNM Mekaar agar rumah yang diperbaiki bisa dimanfaatkan sebagai pusat usaha rumahan, khususnya bagi kaum ibu.

Pemkab Merangin berkomitmen menata kawasan kumuh menjadi lingkungan yang sehat, tertata, dan layak huni. Program ini ditargetkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pemerintah memastikan setiap kabupaten/kota di Jambi memperoleh alokasi bantuan rumah swadaya.

Akses pembiayaan perumahan akan disederhanakan. Masyarakat berpenghasilan rendah di Merangin diprioritaskan untuk mendapatkan kemudahan KPR Tapak dan Rusun dengan skema subsidi yang lebih ringan.

“Kita akan mempermudah akses KPR Tapak dan Rusun bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar tidak kesulitan mencicil rumah,” ujar Bupati.

Ia menegaskan, keempat program tersebut segera direalisasikan agar masyarakat Merangin tidak lagi terbebani persoalan hunian.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait yang akrab disapa Menteri Ara mengungkapkan rencana besar untuk membantu jutaan masyarakat Indonesia.

Ia mengusulkan penurunan bunga kredit menjadi 5 persen bagi sekitar 16 juta nasabah, terutama ibu-ibu yang menjalankan usaha dari rumah.

“Saya sudah membuat proposal untuk mengurangi bunga menjadi 5% bagi 16 juta nasabah, terutama untuk ibu-ibu yang berusaha di rumah,” ungkapnya.

Sebagai tindak lanjut, Menteri PKP berencana mengunjungi Provinsi Jambi usai Idul Fitri 1447 H.

Agenda tersebut mencakup pertemuan dengan perwakilan masyarakat, termasuk dari Kabupaten Merangin, guna memastikan program berjalan sesuai target.

Langkah ini diharapkan menjadi solusi nyata bagi masyarakat dalam memperoleh hunian layak sekaligus memperkuat ekonomi keluarga berbasis rumah tangga.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dugaan penjualan Minyakita di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) mencuat di Kabupaten Batanghari, Jambi.

Informasi yang beredar menyebutkan minyak goreng rakyat tersebut dijual hingga Rp18.000 per liter, padahal pemerintah telah menetapkan HET sebesar Rp15.700 per liter.

Menanggapi kabar tersebut, Perum Bulog melalui Manager Pengadaan dan Pelayanan Publik Bulog Jambi, Ahmad Mazajjad Faqihuddin, menegaskan pihaknya akan melakukan penelusuran terlebih dahulu sebelum mengambil langkah tegas.

“Kita lihat dulu, kita telusuri dulu. Kalau itu jaringan Bulog seperti Rumah Pangan Kita (RPK) atau mitra resmi, tentu ada aturan yang harus dipatuhi. Bulog bisa mengeluarkan surat pemutusan sebagai mitra kerja,” ujarnya.

Ahmad menjelaskan, setiap mitra Bulog yang mengambil Minyakita diwajibkan menandatangani pakta integritas.

Dalam perjanjian tersebut ditegaskan bahwa penjualan tidak boleh melebihi HET Rp15.700 per liter.

Jika terbukti melanggar, sanksi tegas berupa pemutusan kerja sama akan diberlakukan.

“Itu sudah jelas dalam surat pernyataan yang mereka tandatangani. Kalau melanggar, bisa diputus sebagai mitra kerja Bulog,” tegasnya.

Namun, apabila penjual bukan bagian dari jaringan resmi Bulog, maka penindakan berada di ranah Dinas Perdagangan bersama Satgas Pangan.

Bulog juga membuka kemungkinan adanya pedagang yang belum memahami struktur harga distribusi.

Dari Bulog ke mitra resmi, Minyakita dijual dengan harga Rp14.500 per liter.

Selisih margin tersebut seharusnya tidak membuat harga di tingkat konsumen melampaui HET.

“Perlu kita klarifikasi bersama Bulog, Dinas Perdagangan dan Satgas Pangan. Kita cek dulu ke tokonya,” tutup Ahmad.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena Minyakita merupakan minyak goreng yang diperuntukkan menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Jika benar terjadi pelanggaran, pengawasan distribusi dipastikan akan diperketat untuk mencegah lonjakan harga di pasaran.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Menjelang Hari Raya Idul Fitri, ketersediaan Minyakita di Provinsi Jambi dipastikan dalam kondisi aman.

Perum Bulog menyatakan stok minyak goreng rakyat tersebut mencukupi hingga beberapa pekan ke depan, bahkan mendekati Lebaran.

Berdasarkan data administrasi terbaru, stok Minyakita yang tersimpan di gudang Bulog Jambi mencapai 832.557 liter.

Manager Pengadaan dan Pelayanan Publik Bulog Jambi, Ahmad Mazajjad Faqihuddin, mengatakan jumlah tersebut sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Stok minyak di gudang Bulog secara administrasi ada 832.557 liter. Itu sangat cukup untuk penyaluran sampai mendekati Idul Fitri,” ujarnya.

Rata-rata penjualan Minyakita di Jambi saat ini berkisar 2.000 liter per hari. Jika dihitung untuk 20 hari ke depan, kebutuhan hanya sekitar 40.000 liter.

Artinya, stok yang tersedia masih sangat berlebih dan bahkan berpotensi bertambah setiap minggu melalui pasokan rutin.

“Kalau kebutuhan 20 hari hanya 40.000 liter, sementara stok kita lebih dari 800 ribu liter, tentu sangat aman,” jelasnya.

Selain memastikan stok aman, Bulog juga menyalurkan bantuan pangan gratis selama Februari hingga Maret kepada 363.117 keluarga penerima manfaat di seluruh Jambi.

Setiap keluarga akan menerima:

• Beras 20 kilogram (dua sak @10 kg)

• Minyakita 4 liter

Distribusi bantuan ditargetkan rampung pada Maret agar bisa dimanfaatkan menjelang Lebaran.

Penyaluran Minyakita ke RPK (Rumah Pangan Kita) dan pasar tradisional dilakukan secara berkala, yakni dua hingga tiga kali dalam seminggu.

Setiap RPK disebut dapat mengambil sekitar 40 dus per distribusi, sesuai informasi dari bagian bisnis.

Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan mencegah kelangkaan di tingkat pengecer.

Bulog menegaskan akan bertindak tegas terhadap RPK yang menjual Minyakita di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per liter.

Jika terbukti melanggar, RPK tersebut akan diputus hubungan kerja dan tidak lagi mendapat pasokan Minyakita maupun beras SPHP.

Dalam skema distribusi:

• Bulog menjual ke pengecer seharga Rp14.500 per liter

• Pengecer wajib menjual ke konsumen maksimal Rp15.700 per liter

Minyakita didistribusikan dengan mekanisme bisnis murni tanpa subsidi, namun harga tetap dikontrol pemerintah demi menjaga keterjangkauan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Lurah Penyengat Rendah, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Muhammad Haikal Pahlevi Rawi memberikan klarifikasi terkait dugaan penimbunan minyak goreng MinyaKita yang ramai beredar di media sosial.

Muhammad Haikal menjelaskan, rumahnya hanya digunakan sebagai gudang sementara karena fasilitas Koperasi Merah Putih di kelurahan tersebut sudah penuh.

“Rumah saya dijadikan gudang sementara karena gudang Koperasi tidak cukup,” ujarnya, Selasa (24/2/2026).

Hal ini dibenarkan oleh Ketua Koperasi Merah Putih, Hafiz. Menurutnya, penyimpanan sementara di rumah lurah telah disepakati untuk menjaga keamanan dan stabilitas pasokan kebutuhan pokok masyarakat.

“Iya, benar. Ini sudah disepakati demi keamanan dan kebutuhan warga,” kata Hafiz.

Selain itu, Hafiz menegaskan dukungan lurah sangat besar, termasuk dalam hal permodalan koperasi, sehingga koperasi dapat terus berkembang dan memberi manfaat bagi masyarakat.

“Dukungan Pak Lurah sangat besar, termasuk secara pribadi untuk permodalan. Ini memacu kami mengembangkan koperasi agar semakin bermanfaat bagi warga,” jelasnya.

Koperasi Merah Putih secara rutin menyalurkan kebutuhan pokok, termasuk minyak goreng bersubsidi MinyaKita.

Dalam satu pekan, koperasi mampu menyalurkan hingga 20 dus MinyaKita untuk warga Penyengat Rendah.

Salah seorang warga, Intan, mengapresiasi keberadaan koperasi tersebut:

“Kami berterima kasih kepada Pak Lurah yang mendukung pengembangan Koperasi Merah Putih. Ini sangat membantu warga, harga stabil dan pelayanan profesional,” ujarnya.

Kehadiran koperasi dianggap meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memastikan kebutuhan pokok dapat terpenuhi dengan baik.(*)

SEPUCUKJAMBI.ID – Rokok rempah atau rokok herbal belakangan ini semakin dikenal sebagai alternatif rokok konvensional.

Produk ini sering dipromosikan sebagai pilihan yang lebih “alami” karena tidak menggunakan tembakau dan diklaim bebas nikotin.

Aromanya pun cenderung lebih wangi dan tidak menyengat seperti rokok biasa.

Namun, apakah rokok rempah benar-benar lebih aman bagi kesehatan?

Secara umum, rokok rempah dibuat dari campuran berbagai bahan herbal seperti daun, bunga, atau akar tanaman tertentu.

Meski tidak mengandung tembakau, produk ini tetap dikonsumsi dengan cara dibakar dan asapnya dihirup.

Di sinilah letak masalahnya. Proses pembakaran bahan organik, apa pun jenisnya, tetap menghasilkan zat berbahaya yang bisa berdampak pada tubuh.

Asap dari rokok rempah tetap mengandung partikel halus dan senyawa kimia yang berisiko bagi sistem pernapasan.

Saat terhirup, zat-zat ini dapat mengiritasi saluran napas, mulai dari tenggorokan hingga paru-paru.

Dalam jangka panjang, paparan asap secara terus-menerus bisa memicu gangguan fungsi paru, batuk kronis, hingga memperburuk kondisi seperti asma.

Selain itu, pembakaran bahan herbal juga dapat menghasilkan karbon monoksida dan tar.

Karbon monoksida dapat mengurangi kemampuan darah dalam membawa oksigen ke seluruh tubuh, sementara tar berpotensi merusak jaringan paru-paru.

Meski kadar zat tertentu mungkin berbeda dibanding rokok tembakau, risiko kesehatan tetap ada.

Anggapan bahwa rokok rempah lebih sehat sering kali muncul karena label “herbal” atau “alami”.

Padahal, tidak semua bahan alami aman ketika dibakar dan dihirup. Hingga kini, belum ada bukti ilmiah yang menyatakan bahwa rokok rempah benar-benar aman atau bebas risiko.

Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa asap dari produk berbasis tanaman tetap dapat mengandung zat karsinogen yang berpotensi meningkatkan risiko kanker.

Perlu diingat, tidak ada jenis rokok yang sepenuhnya aman bagi kesehatan. Baik rokok tembakau, rokok elektrik, maupun rokok rempah tetap membawa potensi bahaya, terutama jika dikonsumsi dalam jangka panjang.

Jika tujuan seseorang adalah menjaga kesehatan atau mengurangi risiko penyakit, menghentikan kebiasaan merokok sepenuhnya tetap menjadi langkah terbaik.

Kesimpulannya, meski memiliki aroma yang lebih lembut dan citra yang lebih “alami”, rokok rempah tetap menyimpan risiko kesehatan.

Sebelum tergoda oleh klaim yang beredar, penting untuk memahami bahwa proses pembakaran dan paparan asap adalah faktor utama yang membahayakan tubuh.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dugaan praktik mafia minyak goreng kembali mencuat di Kota Jambi. Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) mengungkap adanya penimbunan MinyaKita kemasan 1 liter di sebuah rumah di Jalan Walisongo, Aur Kenali, Telanaipura, yang diduga milik oknum Lurah berinisial MH.

Dalam operasi investigasi yang dilakukan tim LPKNI, terlihat puluhan truk penuh kardus MinyaKita terparkir di halaman rumah tersebut.

Spanduk yang terpasang menyebutkan penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng Provinsi Jambi pada Oktober–November 2025.

Ketua Umum LPKNI, Kurniadi Hidayat, yang ikut langsung dalam operasi mengatakan, jumlah minyak goreng mencapai 1.000 dus.

“1.000 dus MinyaKita kemasan 1 liter ini jelas menyalahi aturan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah,” tegas Kurniadi, kemarin.

Dugaan bermula dari informasi bahwa salah satu Rumah Pangan Kita (RPK) binaan Perum Bulog Jambi menerima kuota minyak goreng fantastis, sementara RPK lain hanya mendapatkan 40 dus untuk dua minggu.

Kurniadi menilai jika minyak tersebut dijual ke pedagang lain, harga di pasaran bisa melonjak di atas HET, merugikan masyarakat yang seharusnya memperoleh harga terjangkau.

Investigasi LPKNI mencatat minyak goreng ini diduga akan dijual ke Bayung Lincir, Sumatera Selatan, dan Kabupaten Batang Hari dengan harga Rp188 ribu–Rp200 ribu per dus.

“Kalau jumlahnya sudah ribuan begini, ini bukan sekadar cari makan, tapi cari kaya. Ini bisa dikategorikan penimbunan dan tindak pidana bahan pokok,” ujar Kurniadi.

Ketum LPKNI juga menyoroti dugaan adanya permainan di internal Perum Bulog Jambi. Ia menekankan bahwa setiap RPK seharusnya memiliki toko resmi dengan titik koordinat yang tercatat.

“Kami meminta Perum Bulog Pusat mengevaluasi pejabat Bulog Jambi karena dugaan praktik yang merugikan masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, Kurniadi meminta Wali Kota Jambi, Dr. dr. Maulana, untuk mengevaluasi dan mencopot oknum Lurah MH atas dugaan penyalahgunaan wewenang.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa Menteri Agama Nasaruddin Umar tidak dikenai sanksi pidana terkait laporan penerimaan fasilitas jet pribadi dari Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang (OSO).

Keputusan ini diambil setelah KPK melakukan verifikasi gratifikasi yang disampaikan Nasaruddin dalam batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK, Arif Waluyo, menjelaskan bahwa pelaporan dilakukan sebelum tenggat 30 hari kerja, sehingga Pasal 12B UU Tipikor yang mengatur ancaman pidana tidak berlaku.

“Beliau menyampaikan sebelum 30 hari kerja. Sesuai Pasal 12C, apabila laporan disampaikan tepat waktu, unsur pidana tidak terpenuhi,” jelas Arif.

Arif menambahkan bahwa meski sanksi pidana tidak berlaku, proses administratif masih berlangsung.

KPK akan menilai nilai fasilitas yang diterima untuk menentukan apakah ada bagian yang perlu disetorkan ke kas negara.

“Prosesnya seperti itu. Nantinya akan ditentukan berapa yang harus dikembalikan atau disetor ke kas negara,” tambah Arif.

Kasus ini juga menjadi momentum edukasi publik, agar masyarakat dan pihak swasta memahami pentingnya transparansi dan tidak memberikan gratifikasi kepada pejabat publik.

“Ini juga menjadi edukasi bagi masyarakat dan pihak swasta agar tidak memberikan hadiah kepada penyelenggara negara,” ujarnya.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan kondisi keuangan BPJS Kesehatan saat ini masih mengalami defisit hampir Rp20 triliun per tahun.

Menurut Budi, kondisi ini membuat penyesuaian iuran BPJS menjadi langkah yang tak terhindarkan untuk menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“BPJS itu sudah negatif setahunnya Rp20-an triliun, sudah hampir Rp20 triliun. Jadi memang tidak mungkin tarif BPJS itu tidak disesuaikan setiap lima tahun,” ujar Budi, dikutip dari kanal YouTube BPJS Kesehatan, Selasa (24/2/2026).

Budi Gunadi menekankan bahwa persoalan pembiayaan JKN bukan sekadar masalah teknis, melainkan tantangan struktural yang membutuhkan kebijakan berani.

Ia menambahkan, lembaga asuransi sosial seperti BPJS Kesehatan tidak ideal jika terus defisit, karena bisa mengganggu stabilitas layanan kesehatan nasional.

“Perkembangan dinamika antara realita teknis dan politis mesti kami jaga agar teknisnya jangan sampai rusak,” tambah Budi.

Menteri Budi menjelaskan, jika kondisi defisit dibiarkan, keberlanjutan layanan kesehatan bisa terancam. Oleh karena itu, penyesuaian iuran perlu dilakukan, terutama bagi peserta mampu.

“BPJS sudah negatif, harusnya tidak boleh negatif. Artinya iuran memang harus naik. Memang ada pertimbangan politis karena ini ramai, tapi yang seharusnya ramai itu harusnya yang kaya,” jelasnya.

Kebijakan ini diharapkan tetap memprioritaskan akses layanan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sambil menjaga stabilitas fiskal program JKN.

Dengan defisit yang terus terjadi, pemerintah kini meninjau kembali kemungkinan penyesuaian iuran BPJS Kesehatan sebagai langkah strategis untuk memastikan sistem jaminan kesehatan nasional tetap berkelanjutan dan stabil.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kasus viral pernyataan “cukup saya WNI” yang diucapkan seorang awardee Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menjadi pengingat keras tentang tanggung jawab moral penerima beasiswa negara.

Ucapan tersebut memicu polemik luas di ruang publik dan berujung pada sanksi tegas, sekaligus menjadi refleksi penting tentang komitmen kebangsaan dan etika dalam menyampaikan pendapat.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan respons keras terhadap kasus tersebut.

Ia menegaskan bahwa konsekuensi yang diberikan bukan sekadar peringatan biasa, melainkan bentuk penegasan komitmen terhadap nilai kebangsaan.

“Nanti saya akan blacklist dia di seluruh pemerintahan tidak akan bisa masuk,” tegas Purbaya.

Purbaya juga mengingatkan bahwa penerima beasiswa negara semestinya menunjukkan rasa hormat terhadap Indonesia sebagai pihak yang membiayai pendidikan mereka.

Ia menilai kritik boleh saja disampaikan, namun tidak dengan merendahkan negara sendiri.

“Saya harap teman-teman yang dapat pinjaman dari LPDP kalau enggak senang ya tidak usah menghina negara lah. Jangan menghina negara sendiri,” ungkapnya.

Kontroversi ini pun berkembang menjadi diskursus yang lebih luas mengenai tanggung jawab moral awardee LPDP.

Banyak pihak menilai bahwa beasiswa negara bukan hanya soal bantuan pendidikan, melainkan amanah publik yang melekatkan konsekuensi etis pada penerimanya.

Berujung pada status blacklist, kasus tersebut menjadi pelajaran bahwa pernyataan di ruang publik dapat berdampak langsung pada masa depan profesional seseorang.

Tidak hanya individu yang terdampak, citra program beasiswa negara juga ikut menjadi sorotan.

Peristiwa ini sekaligus mendorong refleksi tentang pentingnya pembinaan karakter, nasionalisme, serta kesadaran publik bagi para penerima beasiswa.

Di satu sisi, negara perlu memastikan sistem seleksi dan pengawasan berjalan optimal.

Di sisi lain, para awardee diingatkan bahwa komitmen terhadap Indonesia adalah bagian tak terpisahkan dari kepercayaan yang telah diberikan kepada mereka.(*)