JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Polemik menara telekomunikasi di RT 6, Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, kembali mencuat ke permukaan.

Tower milik PT Solusi Tunas Pratama yang telah berdiri sejak 2012 tersebut diprotes warga karena diduga tidak memiliki izin lingkungan dan tidak memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar.

Bahkan, tower itu disebut belum membayar pajak sejak tahun 2017.

Menanggapi keluhan tersebut, Komisi I DPRD Kota Jambi menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Rabu, 26 Juni 2025.

Rapat turut menghadirkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Namun, pihak perusahaan pemilik tower tidak hadir.

Anggota Komisi I DPRD Kota Jambi dari Fraksi PKB, Syofni Herawati, menyayangkan ketidakhadiran pihak perusahaan dan menegaskan pentingnya pemanggilan ulang.

“Kita harus jadwalkan ulang dan undang kembali pihak perusahaan serta pemilik lahan tempat tower itu berdiri. Jika sampai tiga kali tidak hadir, izinnya harus dicabut dan jangan diberi kesempatan lagi untuk beroperasi,” tegas Syofni.

Syofni juga menyampaikan bahwa, warga RT 6 sudah lama merasa dirugikan, karena tidak pernah menerima kompensasi maupun kontribusi apapun dari keberadaan menara tersebut.

“Warga di sana sudah tidak setuju lagi karena tidak ada kontribusinya. Malah tadi beberapa warga yang hadir mengatakan mereka tidak pernah dapat apa-apa. Apalagi sejak 2017 pajaknya juga tidak dibayar,” jelasnya.

Lebih lanjut, Syofni menyoroti minimnya koordinasi antarlembaga terkait distribusi izin tower, karena Dinas Perhubungan yang mengurus distribusi tidak turut diundang dalam rapat.

“Distribusinya kita juga tidak tahu karena Dishub yang mengurus, tapi tadi tidak hadir. Ini harus kita koordinasikan lebih lanjut,” katanya.

Syofni juga mengingatkan bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota (Perwal) tahun 2014, pendirian tower baru di Kota Jambi sebenarnya sudah dilarang, kecuali di kawasan Seberang Kota Jambi.

Karena tidak ada kejelasan terkait izin, kompensasi warga, maupun kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Syofni mendesak agar persoalan ini segera diselesaikan dan operasional tower dihentikan sementara waktu.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID– Dalam upaya memperkuat ketahanan masyarakat dari ancaman narkoba, Direktorat Binmas Polda Jambi melalui Subdit Bintibsos menggelar penyuluhan bertema “Memutus Rantai Peredaran Gelap Narkoba Melalui Pencegahan, Rehabilitasi, dan Pemberantasan Menuju Indonesia Emas 2025” pada Rabu (25/6/2025) di RT 06, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi.

Kegiatan ini menyasar ibu rumah tangga dan remaja putri sebagai garda terdepan keluarga dalam pencegahan narkoba, serta dihadiri oleh Ketua RT setempat, Hermato, dan para tokoh masyarakat.

Penyuluhan dimulai pukul 10.00 WIB dan dipimpin langsung oleh Kasubdit Bintibsos, AKBP Dr. Dadang Djoko Karyanto, M.H., M.Pd., mewakili Dirbinmas Polda Jambi, AKBP Henky Poerwanto, SIK, MM.

“Perang melawan narkoba bukan hanya tugas polisi, tapi tanggung jawab kita bersama. Kami ingin RT 06 menjadi role model lingkungan sadar bahaya narkoba di Jambi,” ujar AKBP Dadang.

Adapun poin utama penyuluhan meliputi:

• Peningkatan kesadaran keluarga tentang bahaya narkoba.

• Deteksi dini dan intervensi terhadap potensi penyalahgunaan.

• Penciptaan lingkungan sehat dan positif bagi generasi muda.

• Akses terhadap rehabilitasi dan dukungan bagi penyintas narkoba.

Kegiatan ini merupakan bagian dari pendekatan pre-emtif Ditbinmas Polda Jambi dalam menjaga Harkamtibmas (Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) berbasis komunitas.

Warga menyambut antusias kegiatan ini dan berharap agar penyuluhan serupa rutin digelar di wilayah mereka.

“Sangat bermanfaat, kami jadi tahu bagaimana menghindari dan melindungi keluarga dari narkoba,” ungkap salah satu warga.

Penyuluhan ini menegaskan bahwa edukasi dan pendekatan berbasis masyarakat menjadi senjata utama melawan narkoba di era digital. Selain penegakan hukum, Polda Jambi terus mengedepankan strategi humanis dalam menjaga ketertiban dan keselamatan warga.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Kapolri menerbitkan Surat Telegram rotasi jabatan pada 24 Juni 2025, yang menimpakan pergeseran besar di lingkungan Polda Jambi.

Lima posisi Pejabat Utama dan dua kepala kepolisian resor mengalami pergantian, sesuai regulasi penyegaran organisasi dan peningkatan profesionalisme.

Daftar Mutasi Pejabat Polda Jambi

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengeluarkan kebijakan penghentian sementara operasional truk angkutan batubara guna mendukung kelancaran kepulangan jamaah haji asal Provinsi Jambi, mulai 24 Juni hingga 3 Juli 2025 pukul 18.00 WIB.

Operasional akan kembali normal pada 4 Juli 2025 pukul 18.00 WIB.

Langkah ini diambil sebagai bentuk penghormatan kepada jamaah yang baru saja menunaikan ibadah haji, sekaligus memastikan arus lalu lintas dari dan menuju Bandara Sultan Thaha Jambi tetap lancar.

Dirlantas Polda Jambi, Kombes Pol. Adi Benny Cahyono, menegaskan bahwa keputusan tersebut adalah bagian dari kepedulian sosial dan spiritual.

“Para jamaah haji telah berangkat dengan doa-doa kita. Kini saatnya kita sambut mereka dengan kelancaran. Maka kami hentikan sementara roda besi truk-truk batubara yang biasa melintas,” ujarnya pada Selasa (24/6/2025).

Menurutnya, ini bukan sekadar soal regulasi lalu lintas, tapi juga tentang nilai-nilai adab dan penghormatan terhadap tamu Allah.

Polda Jambi juga mengimbau seluruh perusahaan tambang dan sopir truk batubara untuk mendukung kebijakan ini sebagai bagian dari tanggung jawab bersama terhadap keselamatan pengguna jalan.

“Kami percaya bahwa kerja sama ini menjadi amal baik kita bersama. Setelah 4 Juli, truk boleh kembali beroperasi dengan lebih tertib dan teratur,” tambah Adi Benny.

Kebijakan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat Jambi, khususnya keluarga jamaah haji yang merasa terbantu dengan kelancaran akses jalan saat menjemput sanak keluarga mereka.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Jalur trunkline Pertamina EP Jambi Field (PEP Jambi Field) mengalami kebocoran di kawasan KM 14, Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong pada Senin (23/6).

Minyak mentah bocor, pertama kali dilaporkan oleh warga, langsung ditangani tim teknis PEP Jambi Field yang segera dikerahkan ke lokasi.

Investigasi awal menemukan alat illegal tapping dan pipa galvanis 1 inci yang diduga digunakan untuk mencuri minyak.

Diduga, alat berat yang digunakan untuk penimbunan lahan ikut merusak pipa tersebut. Namun, proses penyelidikan dari pihak berwenang masih terus berlangsung.

Manajemen PEP Jambi segera melakukan upaya mitigasi, termasuk pembersihan minyak di area terdampak dan sosialisasi keselamatan kepada masyarakat.

“Kebocoran di KM 14 sangat berbahaya. Kami mengerahkan tim, armada, dan peralatan untuk pembersihan dalam beberapa hari ke depan,” ujar Manager PEP Jambi Field, Kurniawan Triyo Widodo.

Warga juga diimbau untuk tidak menyalakan api terbuka agar tidak terjadi kebakaran.

Kurniawan menegaskan bahwa illegal tapping merupakan tindakan ilegal yang merugikan negara dan masyarakat.

“Aksi ini ganggu produksi migas nasional, ancam keselamatan lingkungan, dan warga. Kita perlu bersama-sama menjaga infrastruktur migas,” tegasnya.

Polsek Mestong bekerja sama dengan Pertamina dan PAM Obvitnas dalam penanganan insiden ini.

Warga yang melintas di KM 14 Jalan Lintas Palembang–Jambi diimbau untuk memperhatikan tanda peringatan dan petunjuk petugas.

“Jangan berhenti di area pembersihan. Patuhi petunjuk kami demi keselamatan bersama,” lanjut Kurniawan.

PEP Jambi Field memastikan akan terus berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk menyelesaikan investigasi dan penanganan lebih lanjut.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Jambi kembali menegaskan pentingnya perlindungan bagi para pekerja jasa konstruksi yang mengerjakan proyek-proyek Pemerintah Kota Jambi.

Hal itu disampaikan dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Jasa Konstruksi (Jakon) Tahun 2025 yang digelar pada Senin, 23 Juni 2025.

Acara yang berlangsung di Kantor BPJAMSOSTEK Jambi ini dihadiri oleh perwakilan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Tenaga Kerja, hingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Dinas PUPR Kota Jambi.

Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Jambi, Hendra Elvian, menegaskan bahwa seluruh proyek yang dibiayai APBD wajib didaftarkan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sejak awal pelaksanaan.

Hal ini untuk menjamin perlindungan terhadap seluruh pekerja, termasuk yang berstatus harian dan borongan.

“Kami imbau agar seluruh OPD dan PPK memastikan proyek konstruksi didaftarkan ke BPJAMSOSTEK. Ini bukan hanya soal kepatuhan hukum, tapi juga bentuk tanggung jawab sosial bagi para pekerja yang terlibat,” tegas Hendra.

Monev ini digelar sebagai bentuk evaluasi atas masih adanya proyek di lingkungan Pemkot Jambi yang belum terdaftar dalam program Jakon.

Padahal, perlindungan ini bersifat wajib dan diatur dalam berbagai regulasi, mulai dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan hingga Peraturan Wali Kota.

Perwakilan BPKAD Kota Jambi, Poppy, menyampaikan bahwa kerja sama antar OPD dengan BPJAMSOSTEK sangat penting untuk memastikan tidak ada proyek yang terlewat dari kewajiban perlindungan ketenagakerjaan.

“Kami mendukung penuh program ini. Semua proyek yang dijalankan dengan dana APBD harus memberikan jaminan bagi para pekerja. Ini bagian dari upaya Pemkot dalam menjaga kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Dengan Monev ini, BPJAMSOSTEK berharap koordinasi antarinstansi di lingkungan Pemkot Jambi bisa semakin solid.

Seluruh proyek jasa konstruksi, terutama yang menggunakan anggaran daerah, diharapkan bisa memberikan perlindungan menyeluruh kepada setiap pekerja.

Langkah ini menjadi bagian dari transformasi Kota Jambi dalam menghadirkan pembangunan yang tidak hanya terukur dari sisi fisik, tetapi juga dari sisi perlindungan sumber daya manusianya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, mendukung penuh langkah Pemerintah Kota Jambi yang menerapkan sistem pembayaran parkir digital berbasis QRIS. Menurutnya, digitalisasi parkir merupakan terobosan penting yang berdampak langsung terhadap efisiensi layanan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta perlindungan bagi para juru parkir (jukir) resmi.

“Ini bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga soal transparansi, keadilan, dan keamanan. Sistem manual rawan kebocoran. Dengan QRIS, semuanya menjadi lebih tertata dan adil,” ujar Kemas Faried saat menghadiri apel akbar jukir se-Kota Jambi, Rabu (25/6/2025).

Ia menyebut, sistem parkir non-tunai berbasis digital akan memperbaiki tata kelola dan memaksimalkan potensi pendapatan daerah dari sektor parkir yang saat ini baru terealisasi sekitar Rp6 miliar dari potensi Rp20 miliar per tahun.

Ketua DPRD juga mengapresiasi Wali Kota Jambi, dr. Maulana, atas kepeduliannya terhadap para jukir.

Menurutnya, kebijakan pemerintah yang memberikan BPJS Ketenagakerjaan, atribut resmi, serta insentif berupa umrah bagi jukir berprestasi, merupakan langkah konkret yang patut diapresiasi.

“Ini bentuk perhatian nyata terhadap para jukir yang bekerja siang malam demi mendukung kelancaran aktivitas kota. Kita beri mereka semangat dan perlindungan,” tambahnya.

Kemas Faried juga mendorong pembentukan tim terpadu untuk menertibkan praktik parkir liar dan memastikan sistem QRIS berjalan optimal di lapangan.

Ia berharap kolaborasi antara DPRD dan Pemkot terus diperkuat demi terciptanya layanan publik yang profesional dan modern.

“Kita ingin Kota Jambi menjadi kota perdagangan dan jasa yang modern. Parkir adalah wajah awal kota. Kalau parkirnya tertib, masyarakat nyaman,” tutupnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID  – Seorang pria tanpa identitas ditemukan meninggal dunia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Jambi pada Selasa pagi (25/6/2025).

Pria yang diketahui warga Teluk Kenali dan berprofesi sebagai tukang ojek tersebut meninggal dunia secara mendadak setelah mengantar penumpangnya mengurus administrasi di kantor tersebut.

Menurut keterangan dari petugas keamanan Kantor Dukcapil Kota Jambi yang akrab disapa Bujang, pria tersebut awalnya tampak kelelahan dan sempat hendak berbaring di area tunggu.

Namun karena situasi kantor yang sedang ramai pengunjung, kondisi pria tersebut tidak langsung disadari oleh pengunjung maupun petugas.

“Awalnya dia mengantar penumpang, terus terlihat lelah dan duduk seperti mau rebahan. Karena kantor sedang ramai, kami tidak langsung sadar. Setelah dicek, ternyata beliau sudah tidak bernyawa,” ujar Bujang.

Saat kejadian, pria berbadan besar itu tidak membawa identitas resmi.

Dugaan sementara, korban adalah pengemudi ojek yang sedang bekerja dan mendadak mengalami gangguan kesehatan.

Kepala Dinas Dukcapil Kota Jambi, Nirwan Ilyas, membenarkan peristiwa tersebut dan menyampaikan bahwa pihaknya langsung berkoordinasi dengan aparat dan tenaga medis untuk melakukan evakuasi.

“Kami turut berduka atas kejadian ini. Petugas segera menghubungi ambulans dan pihak berwenang untuk penanganan lebih lanjut. Kami juga sudah serahkan kejadian ini kepada pihak kepolisian untuk identifikasi,” jelas Nirean.

Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk proses identifikasi lebih lanjut oleh pihak berwenang.

Dinas Dukcapil juga mengimbau masyarakat yang mungkin mengenal atau kehilangan anggota keluarga untuk segera menghubungi pihak berwenang.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ratusan juru parkir di Kota Jambi mendapat apresiasi dari Pemerintah Kota atas peran penting mereka dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis perdagangan dan jasa.

Wakil Wali Kota Jambi, Maulana, menyebut para juru parkir sebagai “pejuang ekonomi kota” yang tetap bekerja meski hujan deras mengguyur.

“Jangankan gerimis, hujan deras pun tetap mereka jalani. Kita beri tepuk tangan untuk mereka,” ujar Maulana di hadapan juru parkir, Rabu (25/6/2025).

Dalam kesempatan itu, Maulana menegaskan pentingnya transformasi sistem pembayaran parkir dari tunai menjadi non-tunai melalui QRIS, demi mendukung efisiensi layanan dan literasi keuangan masyarakat.

“Sekarang jualan bubur ayam dan mie ayam saja sudah bisa pakai QRIS. Masa kita suruh parkir masih manual? Harus berubah,” tambahnya.

Pemkot Jambi menyiapkan rompi resmi untuk juru parkir guna memperjelas identitas dan menghindari parkir liar. Dalam tiga bulan ke depan, sistem pembayaran akan beralih sepenuhnya ke QRIS.

Masa sosialisasi ini akan digunakan untuk edukasi baik kepada juru parkir maupun masyarakat.

Kota Jambi, lanjut Maulana, merupakan pusat aktivitas ekonomi malam hari. Banyak masyarakat dari kabupaten sekitar memilih menghabiskan akhir pekan di kota.

Maka layanan parkir yang profesional menjadi ujung tombak kenyamanan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi terus mendorong transformasi digital di sektor jasa, termasuk dalam sistem perparkiran.

Dalam kegiatan pembinaan terhadap ratusan juru parkir yang digelar Rabu 25 Juni 2025 pagi ini,Wali Kota Jambi, Maulana, menegaskan bahwa para juru parkir wajib mematuhi aturan resmi dan mulai menggunakan sistem pembayaran non-tunai berbasis QRIS.

“Kita harus bertransformasi dari pembayaran manual ke digital. Tidak boleh lagi pakai uang tunai, repot dengan uang kecil,” kata dia.

“Semua juru parkir kita harus literasi digital, dan mulai menggunakan QRIS,” tegas Maulana, Rabu (25/6/2025).

Maulana juga menyebutkan bahwa pelayanan parkir yang aman dan nyaman sangat menentukan pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa.

Oleh karena itu, selain peningkatan pelayanan, juru parkir juga akan diberikan rompi resmi sebagai identitas.

“Kota Jambi tidak punya tambang atau perkebunan besar. Ekonomi kita digerakkan oleh perdagangan dan jasa. Salah satu unsur penting adalah layanan parkir yang rapi dan tertib,” jelasnya.

Dalam tahap awal, Pemkot Jambi memberikan waktu transisi selama tiga bulan untuk adaptasi pembayaran digital.

 Setelah itu, pembayaran parkir wajib menggunakan QRIS secara penuh. Bagi juru parkir yang masih menggunakan tunai, akan diberikan pembinaan ulang.(*)