JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Shell Indonesia akhirnya mencapai kesepakatan dengan Pertamina Patra Niaga untuk pembelian 100.000 barel base fuel sebagai upaya memulihkan pasokan BBM di jaringan SPBU Shell.

Kerja sama ini menandai berakhirnya negosiasi panjang setelah Shell mengalami kekosongan stok akibat kuota impor yang habis.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa pengiriman BBM dari Pertamina dijadwalkan pada 24–25 November 2025 ke titik serah yang telah disepakati oleh kedua perusahaan.

Pemerintah mendorong percepatan kerja sama ini karena SPBU swasta juga memegang peran penting dalam menjaga stabilitas energi nasional.

President & Managing Director Mobility Shell Indonesia, Ingrid Siburian, menyampaikan bahwa pembelian ini merupakan langkah komersial untuk memastikan layanan kepada pelanggan tidak terganggu.

Menurutnya, negosiasi dengan Pertamina telah memasuki tahap akhir sejak pekan lalu sebelum akhirnya kedua pihak mencapai titik temu.

“Kami memasuki tahap finalisasi komersial untuk memastikan suplai BBM dapat segera dipulihkan di seluruh jaringan SPBU Shell,” ujar Ingrid.

Ia menegaskan bahwa, Shell tetap berkomitmen menjaga kualitas dan kontinuitas layanan, termasuk saat pasokan global mengalami dinamika.

Kelangkaan BBM Shell sebelumnya terjadi setelah kuota impor menipis, membuat beberapa jenis bahan bakar seperti Shell Super dan V-Power tidak tersedia sementara.

Kondisi ini mendorong pemerintah meminta SPBU swasta mengajukan pasokan tambahan melalui Pertamina demi menjamin ketersediaan energi masyarakat.

Setelah pengiriman dilakukan, distribusi BBM ke SPBU Shell diperkirakan normal kembali secara bertahap.

Pemerintah menilai langkah ini akan membantu menstabilkan pasokan hingga akhir 2025, sambil menunggu penetapan kuota impor berikutnya.

Dengan tercapainya kesepakatan ini, Shell menjadi salah satu SPBU swasta pertama yang memanfaatkan opsi suplai tambahan dari Pertamina untuk mengatasi kekosongan stok.

Pemerintah berharap kolaborasi semacam ini dapat memperkuat keandalan pasokan energi nasional menjelang akhir tahun.(*)

JAYAPURA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kematian seorang ibu hamil di Kabupaten Jayapura, Papua, memicu perhatian nasional dan gelombang kecaman terhadap sistem layanan kesehatan di wilayah tersebut.

Irene Sokoy, warga Kampung Hobong, Distrik Sentani, meninggal bersama bayinya setelah dilaporkan ditolak oleh empat rumah sakit saat membutuhkan penanganan darurat.

Peristiwa ini terjadi pada Minggu, 16 November 2025, ketika Irene mulai mengalami kontraksi dan dilarikan keluarganya ke RSUD Yowari.

Namun, rumah sakit tersebut tidak dapat memberikan layanan darurat karena dokter kandungan sedang tidak bertugas.

Keluarga kemudian berupaya mencari pertolongan ke RS Dian Harapan dan dua fasilitas kesehatan lainnya, tetapi layanan darurat untuk obstetri tidak tersedia.

Ketiadaan dokter spesialis kandungan dan fasilitas memadai membuat Irene tidak mendapatkan penanganan penting yang dibutuhkan.

Setelah berulang kali ditolak, kondisi Irene memburuk.

Ia meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit berikutnya pada Senin, 17 November 2025. Bayinya juga tidak dapat diselamatkan.

Kasus ini memicu kecaman luas. Banyak pihak menilai insiden ini sebagai bukti ketimpangan dan rendahnya kualitas layanan kesehatan di Papua.

Anggota DPR dari PDI-P, Misnawan, mengecam penolakan terhadap pasien ibu hamil dalam kondisi gawat darurat sebagai pelanggaran serius terhadap hak pasien dan standar pelayanan medis.

Pemerintah bergerak cepat. Kementerian Kesehatan mengirim tim khusus ke Papua untuk menyelidiki dugaan penolakan layanan.

“Jika terbukti ada pelanggaran, rumah sakit dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana,” tegas Jubir Kemenkes.

Kemenkes menekankan bahwa layanan gawat darurat tidak boleh menunda pasien dengan alasan administrasi atau rujukan seluruh peserta JKN wajib dilayani.

Presiden Prabowo Subianto turut merespons dengan memerintahkan audit menyeluruh terhadap rumah sakit di Papua.

Audit ini bertujuan memastikan kesiapan fasilitas dan prosedur penanganan darurat agar tragedi serupa tidak terulang.

Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban dan menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap koordinasi layanan kesehatan di daerah tersebut.

Tragedi Irene Sokoy dan bayinya menjadi pengingat bahwa layanan kesehatan, terutama untuk ibu hamil dan situasi darurat, masih perlu perbaikan besar di wilayah terpencil.

Investigasi dan audit pemerintah diharapkan menjadi langkah awal menuju layanan kesehatan yang lebih merata, cepat, dan manusiawi di Papua.(*)

YOGYAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Bayangkan sebuah jalan yang selalu hidup sepanjang hari: warna-warni lampu, aroma kuliner khas Yogyakarta, hingga alunan musik jalanan di malam hari.

Itulah Malioboro, ikon wisata yang menjadi pusat belanja, budaya, dan kuliner di jantung Kota Yogyakarta.

Nama “Malioboro” berakar dari kata malyabhara yang berarti “karangan bunga”.

Pada masa lalu, jalan ini dihias bunga saat upacara kerajaan.

Kini, nuansa tradisional itu tetap terasa lewat bangunan tua kolonial dan aktivitas budaya yang tetap terjaga.

Memasuki tahun 2025, Malioboro mengalami perubahan besar melalui uji coba kawasan khusus pejalan kaki.

Kendaraan bermotor dilarang melintas sehingga wisatawan dapat berjalan lebih santai tanpa kebisingan.

“Lebih enak, lebih sejuk… kayak tenang gitu,” ujar salah satu pengunjung yang merasakan perubahan ini.

Di sepanjang Malioboro, pengunjung bisa berbelanja batik, kerajinan tangan, dan oleh-oleh khas Jogja.

Kuliner seperti Gudeg, bakpia, sate kere, kopi angkringan, hingga jajanan kaki lima menjadi daya tarik yang selalu diburu wisatawan.

Tak jauh dari kawasan ini terdapat Benteng Vredeburg dan Keraton Yogyakarta dua destinasi sejarah yang semakin melengkapi pengalaman wisata.

Meski tetap ramai, kawasan ini kini jauh lebih tertata.

Pedagang kaki lima ditempatkan lebih rapi, trotoar lebih lebar, dan ruang berjalan kaki lebih nyaman.

Suasana malam hari di Malioboro pun semakin memikat dengan cahaya lampu, aroma makanan, dan kehidupan jalanan yang khas.

Bagi wisatawan yang baru pertama kali datang ke Yogyakarta, Malioboro adalah tempat terbaik untuk merasakan “jiwa” kota ini.

Perpaduan belanja, kuliner, budaya, dan sejarah membuat Malioboro menjadi destinasi yang tak boleh dilewatkan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kuasa hukum Hotman Paris Hutapea resmi tidak lagi mendampingi Nadiem Makarim dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.

Pergantian ini dilakukan menjelang proses persidangan, setelah keluarga Nadiem menunjuk tim hukum baru untuk menangani pembelaan di pengadilan.

Ari Yusuf Amir kini ditetapkan sebagai pengacara utama, bekerja sama dengan firma hukum pimpinan Dodi S. Abdulkadir.

Surat kuasa khusus untuk persidangan diterbitkan pada 17 November 2025.

Dodi menjelaskan bahwa, pergantian kuasa hukum dilakukan demi kebutuhan fokus dalam menghadapi sidang.

“Beliau terlalu sibuk. Keluarga menginginkan pendampingan yang lebih fokus selama persidangan,” ujarnya.

Menurutnya, agenda sidang memerlukan kesiapan penuh sehingga dibutuhkan tim yang memiliki waktu lebih longgar untuk memaksimalkan pembelaan.

Sebelumnya, Hotman Paris menjadi figur paling vokal dalam membela Nadiem.

Ia berulang kali menegaskan bahwa tidak ada aliran dana ke kliennya dalam proyek Chromebook, bahkan menyebut perkara ini sebagai kasus “paling aneh” sepanjang 43 tahun kariernya.

Hotman juga pernah mendesak agar gelar perkara dilakukan secara terbuka untuk menjaga transparansi.

Namun setelah mundur, Hotman sempat mengunggah sindiran di media sosial.

Ia membagi pengalamannya menghadapi klien menjadi dua tipe: “pro-bono untuk pejuang keadilan” dan “klien konglomerat besar”, lalu menambahkan kalimat “klien kaya tapi pelit?? Sorry ya.”

Unggahan itu muncul bersamaan dengan pengumuman pengunduran dirinya, sehingga publik menilai sindiran tersebut mengarah pada Nadiem, meski tidak menyebut nama secara langsung.

Dengan ditunjuknya Ari Yusuf Amir dan tim sebagai kuasa hukum baru, arah strategi pembelaan Nadiem diprediksi mengalami penyesuaian.

Publik kini menantikan apakah tim baru akan melanjutkan narasi pembelaan yang sebelumnya dibangun Hotman atau mengambil pendekatan berbeda di persidangan.

Pergantian kuasa hukum ini menjadi babak baru dalam perjalanan kasus pengadaan laptop Chromebook yang sejak awal menjadi sorotan publik.

Tim hukum baru memastikan mereka telah menyiapkan strategi khusus menjelang dimulainya rangkaian sidang.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID  – Hingga 1 November 2025, cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Provinsi Jambi telah mencapai 95,5 persen, atau 3,69 juta jiwa dari total 3,86 juta penduduk.

Meski demikian, tingkat keaktifan peserta tercatat masih rendah, yakni 73,23 persen, dengan hanya 2,83 juta penduduk yang rutin membayar iuran.

Asisten Deputi SDMUK BPJS Kesehatan, Jenal M Sambas, mengungkapkan bahwa rendahnya tingkat keaktifan tersebut berdampak pada ketidakseimbangan antara penerimaan iuran dan biaya pelayanan kesehatan di Jambi.

“Penerimaan iuran di Provinsi Jambi sampai Oktober 2025 tercatat Rp941 miliar. Sementara biaya manfaat yang dikeluarkan mencapai Rp1,23 triliun. Ini belum termasuk yang dirujuk ke luar daerah,” ujar Jenal dalam kegiatan Media Gathering, Rabu (26/11/2025).

Dengan kondisi tersebut, terjadi selisih hampir Rp300 miliar antara pemasukan iuran dan pengeluaran layanan kesehatan.

Jenal menegaskan bahwa, situasi ini merupakan konsekuensi dari sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berlandaskan prinsip gotong royong.

“BPJS Kesehatan tidak berorientasi pada profit. Kekurangan bisa ditutupi karena mekanisme gotong royong antar-peserta,” jelasnya.

Ia juga merinci kontribusi iuran berdasarkan segmen kepesertaan:

* 54 persen ditopang pemerintah daerah melalui PBI, PPUPN, PBPU Pemda, dan bantuan iuran,

* 24 persen berasal dari badan usaha,

* 22 persen dari peserta mandiri.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jambi, Shanti Lestari, menyoroti aspek pengawasan terhadap fasilitas kesehatan (faskes) mitra BPJS Kesehatan.

Ia menyebut hingga kini belum ada faskes yang menerima surat peringatan maupun sanksi pemutusan kerja sama.

“Kami sangat berhati-hati. Jika ada laporan, semua kami telusuri dari berbagai sisi. Banyak kasus dipicu miss komunikasi,” ujar Shanti.

Meski menghadapi tantangan defisit regional serta persoalan teknis di lapangan, BPJS Kesehatan memastikan bahwa pelayanan kepada peserta tetap menjadi prioritas utama.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Rangkaian Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) II Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) di Kota Jambi hari ini diisi dengan kegiatan visitasi lapangan oleh para wali kota peserta.

Sebanyak 9 wali kota se-Sumbagsel mengikuti kunjungan ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Terpusat Sijenjang, salah satu infrastruktur strategis milik Pemerintah Kota Jambi.

Rombongan para kepala daerah disambut langsung oleh Wali Kota Jambi, Maulana, yang menjelaskan peran IPAL Terpusat Sijenjang dalam peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

“IPAL Sijenjang adalah bagian dari komitmen Kota Jambi menuju kota yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan,” kata dia.

“Kami berharap kunjungan ini bisa menjadi ruang berbagi praktik baik antar daerah, sehingga pembangunan lingkungan hidup di wilayah Sumbagsel dapat terus ditingkatkan,” ujar Wali Kota Maulana.

Para peserta melakukan peninjauan fasilitas utama, mulai dari sistem pretreatment, kolam aerasi, hingga unit pengolahan akhir.

Mereka juga mendapatkan pemaparan teknis terkait kapasitas layanan serta rencana pengembangan jaringan perpipaan kota.

Usai dari IPAL Sijenjang, rombongan Muskomwil II Sumbagsel melanjutkan visitasi ke Kawasan Percandian Muaro Jambi, salah satu situs peninggalan sejarah terbesar di Asia Tenggara.

Di sana, para wali kota disuguhi informasi mengenai pengelolaan kawasan, pengembangan pariwisata, serta upaya pelestarian yang dilakukan pemerintah daerah bersama masyarakat.

Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda Muskomwil II yang tidak hanya membahas isu pemerintahan.

Tetapi juga memperkenalkan potensi lokal Kota Jambi baik dari segi infrastruktur modern maupun kekayaan sejarah dan budaya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID –  Kritik tajam juga datang dari pengamat kebijakan publik, sosial, dan ekonomi, Dr. Noviardi Ferzi, yang menilai kegagalan bukan hanya terjadi pada level direksi, tetapi juga pada panitia seleksi (Pansel) yang dianggap tidak mampu membaca kebutuhan riil BUMD.

Menurutnya, seleksi PT Siginjai Sakti memang terlihat lengkap secara formal mulai dari administrasi, psikotes, ujian tertulis, penyusunan bisnis plan, hingga wawancara namun tidak mampu menjamin terpilihnya figur yang benar-benar siap menghadapi realitas perusahaan.

“Secara formal mekanisme seleksi terlihat lengkap, namun mundurnya Marsono justru membuka ruang kritik bahwa pansel hanya berhasil menilai kandidat di atas kertas, bukan pemimpin yang siap menghadapi realitas keras BUMD yang sudah lama bermasalah,” tegas Ferzi.

Ia menyoroti bahwa PT Siginjai Sakti sejak lama kehilangan arah usaha.

Aset tidak produktif, unit bisnis gagal dijalankan, hingga kabar tidak adanya alokasi anggaran untuk tahun 2026 di APBD.

“Ketika seorang direktur masuk tanpa modal baru, dengan birokrasi ketat, dan ekspektasi tinggi menyumbang PAD, maka dibutuhkan sosok yang bukan hanya cerdas teknis,” jelasnya.

“Tetapi berpengalaman menangani perusahaan sakit, terbiasa dengan krisis, dan kuat menghadapi tekanan struktural maupun politik,” kata dia.

Ferzi menilai inilah titik kelalaian Pansel. Seleksi yang terlalu formalistik membuat aspek karakter, kekuatan mental, dan kemampuan transformasional luput digali.

Selain itu, ia menilai tidak adanya due diligence mendalam terkait kesiapan kandidat menghadapi kondisi riil perusahaan.

“Pansel tampaknya gagal memastikan kecocokan visi antara calon dengan pemegang saham,” ujarnya.

Ferzi menambahkan bahwa, tantangan BUMD harus disampaikan apa adanya sejak awal kepada kandidat termasuk minimnya modal, beratnya beban aset lama, dan tuntutan peningkatan kinerja di tengah keraguan publik.

“Jika sejak awal ruang lingkup kerja dan tingkat kesulitan tidak dijelaskan secara jujur, wajar bila kandidat kemudian mundur ketika realitas jauh lebih berat dari yang dibayangkan saat seleksi,” katanya.

Menurutnya, mundurnya Marsono dalam waktu singkat tidak hanya mencoreng kredibilitas seleksi, tetapi juga menunjukkan ketidaksinkronan antara kompetensi calon, kebutuhan organisasi, dan kondisi riil perusahaan.

“Alih-alih memilih calon yang punya rekam jejak pemulihan perusahaan bermasalah, Pansel terjebak pada parameter nilai seleksi yang bersifat prosedural,” ujar Ferzi.

Ia menilai sosok yang terpilih mungkin unggul dalam makalah dan presentasi, tetapi tidak cukup siap menghadapi lapangan yang penuh tekanan.

“Situasi ini seharusnya menjadi alarm keras bagi Pemkot Jambi untuk mengevaluasi ulang mekanisme seleksi direksi BUMD,” tandasnya.

Tanpa perubahan paradigma, menurut Ferzi, BUMD seperti PT Siginjai Sakti akan terus terjebak dalam siklus pergantian pimpinan tanpa membawa perubahan signifikan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi, Djokas Siburian, menjadi pihak pertama yang angkat bicara paling keras terkait gejolak PT Siginjai Sakti.

Ia menilai kegaduhan ini merupakan konsekuensi dari proses seleksi direksi yang sejak awal dianggap tidak sehat.

“Proses seleksi nggak bener, ya begini hasilnya,” tegas Djokas, Rabu malam (26/11).

Ia menambahkan bahwa, proses pemilihan direksi tidak menjunjung prinsip profesionalisme, meritokrasi, maupun transparansi.

“Tidak menjunjung profesionalisme, meritokrasi, dan tidak transparan,” lanjutnya.

Menurut Djokas, kegagalan ini justru menimbulkan beban baru bagi masyarakat Kota Jambi.

“Alih-alih menyumbang PAD, malah jadi beban APBD,” kritiknya.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti tidak dilibatkannya DPRD dalam uji kelayakan calon direksi PT Siginjai Sakti, yang seharusnya menjadi bagian dari fungsi pengawasan legislatif.

“Seharusnya itu dilakukan. Faktanya tidak,” pungkasnya.

PT Siginjai Sakti kembali diterpa gejolak internal.

Setelah Direktur PT Siginjai Sakti, Marsono, menyatakan mundur dari jabatannya, Manajer Bisnis perusahaan tersebut, Reza Pahlevi, juga memilih mengundurkan diri.

Dua pejabat kunci yang hengkang hampir bersamaan ini memunculkan tanda tanya besar mengenai kondisi internal BUMD milik Pemerintah Kota Jambi tersebut.

Marsono membenarkan bahwa, keputusan Reza untuk mundur terjadi seiring dengan pengunduran dirinya.

“Kemunduran saya juga diikuti mundurnya manajer bisnis saya, saudara Reza Pahlevi. Terima kasih,” ujar Marsono, Rabu malam (26/11).

Ia menyampaikan bahwa, pengunduran dirinya dilatarbelakangi masalah kesehatan.

“Benar saya mundur, karena kesehatan. Surat ke Wali Kota sudah,” jelasnya.

Marsono diketahui baru dilantik pada 28 Agustus lalu.

Mundurnya direktur dan manajer bisnis dalam waktu singkat ini semakin memperkuat sorotan publik terhadap kondisi internal PT Siginjai Sakti, yang sebelumnya diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Siginjai Sakti kembali diterpa gejolak internal.

Setelah Direktur PT Siginjai Sakti, Marsono, mengajukan pengunduran diri, kini Manajer Bisnis perusahaan tersebut, Reza Pahlevi, juga memilih mundur dari jabatannya.

Dua pejabat kunci yang hengkang dalam waktu hampir bersamaan menimbulkan tanda tanya besar mengenai stabilitas internal BUMD milik Pemerintah Kota Jambi itu.

Marsono membenarkan bahwa, keputusan Reza untuk mundur terjadi bersamaan dengan dirinya.

“Kemunduran saya juga diikuti mundurnya manajer bisnis saya, saudara Reza Pahlevi. Terima kasih,” ujar Marsono, Rabu malam (26/11).

Posisi manajer bisnis sendiri merupakan jabatan strategis yang berperan besar dalam pengembangan usaha PT Siginjai Sakti.

Karena itu, mundurnya Reza dinilai sebagai pukulan tambahan bagi perjalanan perusahaan yang selama ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah.

Sementara itu, Marsono menjelaskan bahwa alasan dirinya mundur berkaitan dengan kondisi kesehatan.

“Benar saya mundur, karena kesehatan. Surat ke Wali Kota sudah,” ungkapnya.

Marsono diketahui baru dilantik oleh Wali Kota Jambi, Maulana, pada 28 Agustus lalu.

Keputusan mundur yang terjadi hanya beberapa bulan setelah pelantikan pun semakin memperkuat sorotan publik mengenai kondisi internal BUMD tersebut.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kota Jambi menggelar rangkaian kegiatan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus memperingati Hari Ikan Nasional (Harkannas) ke-12 yang jatuh pada 21 November 2025.

Kegiatan ini berlangsung di dua lokasi berbeda dan melibatkan ribuan masyarakat.

Pada agenda pertama, DPKP Kota Jambi meresmikan Kampung Perikanan Bahagia yang berlokasi di RT 19, Kelurahan Kenali Asam Atas, Kecamatan Kota Baru, Jambi.

Peresmian tersebut sekaligus dirangkaikan dengan Gerakan Pangan Murah (GPM) serta Sosialisasi Gemar Makan Ikan untuk pelajar.

Dalam kegiatan ini, pemerintah juga menyerahkan berbagai bantuan secara simbolis, mulai dari benih ikan, hortikultura, ternak, pakan, obat-obatan, hingga sarana produksi perikanan lainnya.

Pelaksanaan kegiatan dibuka oleh Wali Kota Jambi yang diwakili oleh Staf Ahli Kemasyarakatan dan SDM, Drs. Noviarman, ME.

Sementara itu, pada kegiatan berbeda, DPKP turut hadir mewakili Wakil Wali Kota Jambi dalam acara Festival Jajanan Pangan Lokal dan Dialog Singkat bersama Yayasan Setara Jambi yang berlangsung di kawasan Jambi Business Center (JBC).

Acara ini menjadi wadah edukasi dan promosi pangan lokal agar makin diminati masyarakat.

Wali Kota Jambi, Maulana, memberikan apresiasi terhadap rangkaian kegiatan tersebut.

Ia menegaskan bahwa, pemerintah daerah berkomitmen menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat.

“Kegiatan seperti Gerakan Pangan Murah dan pengembangan Kampung Perikanan Bahagia adalah bagian dari upaya kami memastikan pangan tetap stabil dan terjangkau,” kata dia.

“Selain itu, edukasi gemar makan ikan penting dilakukan untuk meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak-anak. Kami ingin Jambi menjadi kota yang kuat dari sisi ketahanan pangan,” ujar Maulana.(*)