JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi terus meningkatkan upaya mitigasi bencana, terutama menghadapi risiko banjir akibat curah hujan tinggi dan potensi angin puting beliung.

Wali Kota Jambi, Maulana, menyampaikan langkah-langkah yang telah dilakukan untuk meminimalisir dampak bencana bagi warga.

Menurut Maulana, salah satu fokus utama adalah penguatan sistem drainase di wilayah perkotaan.

“Kami terus memantau pipanisasi drainase. Alhamdulillah, dengan upaya normalisasi dan pembangunan drainase di kawasan Kenali Asam sepanjang 2,8 km,” sebut Maulana.

“Dampak banjir akibat hujan deras 2–3 jam kini jauh berkurang,” ujar Wali Kota Maulana, Jumat (5/12/2025).

Wali Kota Maulana menekankan pentingnya peran masyarakat untuk menjaga kebersihan drainase.

Ia mengingatkan agar warga tidak membuang sampah sembarangan ke saluran air.

“Kami berharap masyarakat RT aktif mengecek drainase dan memastikan tidak ada sampah yang menghambat aliran air,” tambahnya.

Selain normalisasi drainase, Pemerintah Kota Jambi juga menyiapkan pembangunan kolam retensi sebagai langkah antisipasi banjir.

Maulana menjelaskan, kolam retensi akan menampung air di titik terendah, sehingga potensi genangan bisa dikurangi secara signifikan.

“Kedepan, dengan adanya kolam retensi, air hujan akan tertampung di lokasi strategis dan tidak langsung menggenangi permukiman. Ini bagian dari upaya jangka panjang kami untuk menanggulangi banjir,” jelas Maulana.

Pemerintah Kota Jambi menegaskan bahwa, mitigasi bencana tidak hanya melalui pembangunan fisik, tetapi juga keterlibatan aktif masyarakat.

Program normalisasi drainase dan kolam retensi diharapkan bisa menjadi model penanganan bencana yang efektif di kota-kota lain.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Hutama Karya (Persero) resmi menandatangani kontrak pembangunan Gedung Mahkamah Agung (MA) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Penandatanganan berlangsung Kamis (4/12/2025) di Ruang Serbaguna Kantor Kemenko IV, Tower 1 – KIPP IKN, dengan hadirnya pihak Otorita IKN dan manajemen Hutama Karya beserta konsorsium pelaksana proyek.

Pembangunan Gedung MA dan Plaza Keadilan dilakukan oleh KSO Hutama Karya–Jaya Konstruksi di atas lahan seluas 79.179 m² dengan luas bangunan 55.752 m².

Gedung ini akan mendukung operasional peradilan nasional, mencakup ruang sidang, pusat layanan publik, dan Plaza Yudikatif sebagai ruang publik formal.

Arsitektur gedung memadukan identitas Nusantara, seperti panel motif Talawang khas Suku Dayak, penggunaan batu alam, laminated wood, rotan sintetis, serta motif tenun Nusantara pada overstek sebagai peneduh matahari.

Konsep bangunan panggung (pilotis) mendukung sirkulasi udara dan efisiensi energi, dilengkapi Intelligent Sun Control System pada fasad.

Kawasan MPR dibangun oleh KSO Hutama Karya–Wijaya Karya–BAP seluas 74.196 m², mencakup Gedung MPR, museum, masjid, dan fasilitas pendukung.

Gedung mengusung konsep rumah panggung, menghadirkan kesan agung, terbuka, dan responsif terhadap kontur lahan.

Identitas budaya Nusantara diperkuat dengan aksen Wastra Nusantara, sky garden, photovoltaic, dan rainwater harvesting untuk mendukung prinsip green & sustainable.

Kedua bangunan diintegrasikan dengan jalur pedestrian, vegetasi hijau, dan plaza publik, menekankan efisiensi ruang, keamanan, serta keterhubungan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN.

Hutama Karya menggunakan teknologi konstruksi terintegrasi seperti LiDAR, BIM 360, dan HK Shield, serta menerapkan QHSSE dengan prinsip Zero Fatality untuk menjamin mutu dan ketepatan waktu proyek.

“Pembangunan kawasan yudikatif-legislatif ini adalah amanah penting bagi Hutama Karya. Proyek ini akan menjadi elemen utama dalam pembentukan pusat pemerintahan Indonesia di IKN, sekaligus menampilkan arsitektur modern Nusantara yang ikonik,” kata Mardiansyah, EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya.

Hutama Karya sebelumnya telah menyelesaikan sejumlah proyek strategis di IKN, termasuk Rusun ASN, fasilitas Bandara VVIP, RS Vertikal, dan Gedung Kemenko, menunjukkan kapasitas perusahaan dalam menangani proyek infrastruktur pemerintahan secara profesional.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Perumdam Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi mengumumkan hasil seleksi calon direksi periode 2026-2031, berdasarkan hasil presentasi makalah dan wawancara yang digelar pada 4 Desember 2025.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor PD.01/016/PANSEL-2025, lima calon direksi dinyatakan lulus dan berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya, yaitu wawancara akhir dengan Wali Kota Jambi selaku Kuasa Pemilik Modal.

Calon yang lulus meliputi:

1. Arianto

2. Eri Suganda

3. Andri Susanto

4. Dodi Darsono

5. Ikhsanul Poetra

Kabag Perekonomian Setda Kota Jambi, Hendra Saputra, menyatakan bahwa, pengumuman ini menjadi acuan bagi tahapan seleksi berikutnya.

“Calon yang dinyatakan lulus tahap presentasi dan wawancara ini akan mengikuti wawancara akhir dengan Wali Kota Jambi. Jadwal wawancara akan diinformasikan kemudian,” ungkap Hendra.

Pengumuman resmi ditandatangani secara elektronik oleh Panitia Seleksi, Drs. H. A. Ridwan, M.Si, pada 5 Desember 2025.

Proses seleksi ini diharapkan menghasilkan direksi PDAM Tirta Mayang yang kompeten, profesional, dan mampu meningkatkan pelayanan air minum bagi masyarakat Kota Jambi.(*)

silakan download pengumumannya di sini Pengumuman PDAM Hasil Wawancara Pansel!

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Kota Jambi resmi membuka donasi kemanusiaan untuk membantu korban bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.

Penggalangan bantuan dilakukan bekerja sama dengan Baznas Kota Jambi sebagai lembaga resmi penyalur zakat dan bantuan sosial.

Wali Kota Jambi, dr. Maulana, mengatakan bahwa langkah ini diambil mengingat skala bencana yang sangat luas dan memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah.

“Mengingat bencana yang cukup luas dan membutuhkan banyak dukungan, kami Pemerintah Kota Jambi sudah membuka donasi melalui Baznas, karena mereka lembaga resmi. Kami meminta ASN, termasuk saya dan keluarga, untuk menyalurkan bantuan lewat Baznas,” ujar Maulana.

Menurutnya, donasi yang terkumpul hingga saat ini terdiri dari uang tunai, pangan, sandangan, serta pakaian layak pakai dalam jumlah besar.

Pemkot Jambi bersama Baznas juga sedang mempersiapkan logistik dan teknis pengiriman bantuan.

“Sudah banyak terkumpul uang tunai dan bantuan berupa sandang serta pangan. Bantuan akan diberangkatkan tanggal 9 dan diperkirakan sampai pada 11 Desember. Besok saya akan mewakili Pemkot menyerahkan bantuan tersebut,” tambahnya.

Pemkot Jambi kembali mengajak masyarakat untuk menyalurkan bantuan melalui Baznas Kota Jambi agar proses pengumpulan dan distribusi berjalan tertib dan resmi.

“Mari bersama kita bantu saudara-saudara kita di Sumatra yang sedang ditimpa musibah. Setiap donasi sangat berarti,” ajak Wali Kota Maulana.

Ketua Baznas Kota Jambi, Muhammad Padli, menyampaikan apresiasi kepada masyarakat, ASN, dan berbagai komunitas yang turut menyalurkan donasi.

“Antusias masyarakat Kota Jambi sangat luar biasa. Bantuan yang masuk ke posko Baznas terus bertambah setiap hari, baik berupa uang maupun pakaian layak pakai dan kebutuhan harian. Kami pastikan seluruh bantuan disalurkan tepat sasaran,” kata Padli.

Baznas memastikan pendistribusian dilakukan secara terkoordinasi dengan pemerintah daerah di wilayah terdampak.

Bantuan akan diprioritaskan untuk kebutuhan mendesak seperti makanan siap konsumsi, perlengkapan kebersihan, serta kebutuhan anak dan lansia.

“Kami akan mendampingi penuh proses pengantaran bantuan hingga diterima langsung oleh pemerintah daerah setempat,” ujarnya.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemkab Merangin bersama Polres Merangin menertibkan aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Objek Wisata Dam Betuk, Desa Tambang Baru, Kecamatan Tabir Lintas, pada Rabu (3/12/2025).

Operasi besar ini dilakukan untuk menyelamatkan aset daerah dan mengembalikan fungsi kawasan sebagai destinasi wisata.

Operasi penertiban melibatkan ratusan personel gabungan dari Polres Merangin, Kodim 0420/Sarko, Satbrimob Kompi B Pelopor Polda Jambi, Satpol PP, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Disparpora, Damkar, serta sejumlah OPD terkait.

Kegiatan diawali apel bersama di Halaman Rumah Dinas Bupati Merangin yang dipimpin Wakil Bupati H. Abdul Khafidh.

Hadir Kapolres Merangin AKBP Kiki Firmansyah Effendi, S.I.K., M.H., Dandim 0420/Sarko, dan pejabat daerah lainnya.

Setibanya di lokasi, rombongan langsung meninjau titik-titik yang selama ini menjadi tempat aktivitas PETI. Tim juga menurunkan perahu karet untuk menjangkau area yang sulit diakses.

Wabup Abdul Khafidh menegaskan bahwa operasi ini penting untuk melindungi aset Pemkab Merangin yang selama ini disalahgunakan.

“Hari ini kita meninjau lokasi Objek Wisata Dam Betuk Merangin yang bertujuan untuk mengamankan aset milik Pemkab Merangin, baik yang bergerak maupun tidak bergerak,” ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa, Dam Betuk akan direvitalisasi sebagai objek wisata dan dikembangkan menjadi sentral budidaya perikanan sesuai program Bupati Merangin.

“Dam Betuk akan kita kembangkan menjadi sentral budidaya perikanan, sekaligus kita tata ulang sebagai kawasan wisata,” jelasnya.

Kapolres Merangin AKBP Kiki Firmansyah Effendi menyebutkan bahwa, sekitar 300 personel diturunkan dalam operasi penertiban PETI kali ini.

Tim gabungan berhasil menyita 10–15 unit dompeng rakit dari lokasi operasi.

Seluruh alat tidak dibakar, namun dimusnahkan dengan metode pemotongan agar tidak bisa digunakan kembali.

“Semua dompeng kita potong agar tidak dapat lagi dipergunakan. Ini langkah tegas untuk menghentikan aktivitas PETI,” tegas Kapolres.

Ia menambahkan bahwa, operasi pemberantasan PETI akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Merangin.

“Kegiatan ini demi kemaslahatan bersama dan kelestarian lingkungan. Kami mohon dukungan masyarakat,” ungkapnya.(*)

PADANG, SEPUCUKJAMBI.ID — Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), kembali menjadi sorotan usai video dirinya memikul karung beras saat meninjau lokasi banjir di Padang, Sumatera Barat, viral di berbagai platform media sosial.

Aksi yang direkam saat ia berjalan di tengah genangan lumpur itu memicu pertanyaan publik mengenai keaslian beban karung yang terlihat sangat ringan.

Video tersebut mendapat reaksi beragam. Sebagian masyarakat mengapresiasi kehadiran langsung pejabat negara di tengah kondisi darurat.

Namun tidak sedikit warganet yang mempertanyakan aksi itu dan menilai gestur mengangkat karung beras tersebut lebih menyerupai pencitraan untuk kepentingan kamera.

Perdebatan kian meningkat ketika kritik terhadap Zulhas memicu beredarnya kembali potongan video lawas yang menampilkan aktor Hollywood Harrison Ford menegur pejabat Indonesia dalam program dokumenter bertema lingkungan.

Video itu kembali digunakan untuk menyudutkan Zulhas, terutama di tengah rangkaian bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra.

Namun kader Partai Amanat Nasional (PAN) balik membela ketua umum mereka.

Mereka menilai tuduhan yang menghubungkan kebijakan Zulhas dengan penyebab banjir sebagai isu menyesatkan dan tidak berdasar.

“Penyebab banjir tidak bisa disederhanakan menjadi kesalahan satu orang atau satu kebijakan masa lalu. Konteksnya sangat berbeda,” ujar salah satu kader PAN.

Dalam kunjungannya ke lokasi banjir, Zulhas menegaskan bahwa fokusnya adalah memastikan pasokan pangan aman dan bantuan tiba tepat waktu.

“Kami ingin memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Bantuan harus sampai tepat sasaran dan tepat waktu,” ujar Zulhas.

Ia juga berjanji menambah jumlah bantuan, termasuk mendistribusikan beras hingga dua kali lipat untuk kebutuhan warga terdampak.

Menanggapi isu yang mengaitkan kebijakan masa lalu dengan bencana alam saat ini, Zulhas merespons dengan nada satir.

“Kalau saya dikatakan Indonesia rusak karena Zulkifli Hasan, saya tersanjung. Begitu berkuasakah saya?” katanya.

Meski pemerintah telah menegaskan komitmen memperkuat logistik dan penanganan darurat, perdebatan publik belum mereda.

Aksi Zulhas memikul karung beras tetap menjadi bahan perbincangan antara yang melihatnya sebagai bukti kerja nyata dan mereka yang menilainya sebagai pencitraan politik di tengah situasi bencana.(*)

MOROWALI, SEPUCUKJAMBI.ID — Bandara IMIP yang berada di kawasan industri Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) kembali jadi perhatian publik setelah muncul laporan yang menyebut adanya penerbangan internasional tanpa pengawasan aparat negara.

Pemerintah menegaskan bahwa bandara ini hanya diperbolehkan melayani penerbangan domestik dan telah memperkuat pengawasan di seluruh lini operasional.

Kementerian Perhubungan secara resmi mencabut izin layanan penerbangan internasional di Bandara IMIP melalui Keputusan Menhub Nomor KM 55 Tahun 2025, yang mencabut ketentuan sebelumnya dalam KM 38/2025.

Dengan demikian, Bandara IMIP tidak lagi diperkenankan menerima penerbangan langsung dari atau menuju luar negeri.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa tidak pernah ada izin bagi Bandara IMIP untuk menjadi bandara internasional.

“Bandara khusus diberikan hanya untuk melayani penerbangan domestik. Kita tidak pernah mengizinkan bandara di Morowali menjadi bandara internasional,” kata Luhut.

Ia menjelaskan bahwa, pembangunan bandara dilakukan sebagai fasilitas penunjang investasi di kawasan industri, terutama untuk mendukung hilirisasi nikel dan mendatangkan investor berskala besar.

TNI Angkatan Udara memastikan sejauh ini tidak ditemukan aktivitas pesawat asing di Bandara IMIP.

“Berdasarkan pemantauan kami, belum ada aktivitas pesawat asing di bandara tersebut,” ujar Marsekal Muda Palito Sitorus, Asisten Teritorial KSAU.

Meski begitu, TNI AU menegaskan pengawasan akan diperketat, terutama jika ada indikasi aktivitas penerbangan ilegal atau tidak sesuai prosedur.

Untuk memastikan pengawasan berjalan efektif, pemerintah sudah menempatkan petugas bea cukai, imigrasi, kepolisian, dan Kemenhub di bandara tersebut.

Bandara IMIP dibangun sebagai fasilitas penunjang investasi di sektor hilirisasi nikel dengan nilai investasi miliaran dolar AS dan serapan tenaga kerja besar.

Menurut Luhut, keberadaan bandara merupakan “trade-off wajar selama sesuai regulasi”, mengingat investor membutuhkan akses penerbangan cepat untuk mobilitas teknisi, tenaga ahli, dan logistik.

DPR RI menegaskan, perlunya audit dan investigasi menyeluruh terhadap operasional Bandara IMIP.

Sejumlah anggota dewan menyoroti lemahnya pengawasan sebelumnya dan meminta penjelasan rinci mengenai izin, penggunaan bandara, serta potensi pelanggaran prosedur.

“Kami ingin memastikan seluruh aktivitas di Bandara IMIP sesuai aturan dan tidak menimbulkan risiko bagi negara,” ujar salah satu anggota DPR.

Jika ditemukan kegiatan ilegal, termasuk terkait aktivitas pertambangan atau mobilitas barang dan orang tanpa prosedur resmi, DPR meminta pemerintah melakukan penegakan hukum tegas.

Dengan pencabutan izin internasional serta penempatan aparat negara di lokasi, pemerintah berharap status hukum dan tata kelola Bandara IMIP semakin transparan.

Namun, sorotan publik dan DPR menunjukkan bahwa pengawasan tetap harus diperkuat ke depan.

Bandara IMIP masih terus menjadi perhatian karena perannya yang strategis di kawasan industri Morowali, sekaligus pentingnya kepastian bahwa setiap kegiatan di dalamnya berjalan sesuai peraturan nasional.(*)

PALEMBANG, SEPUCUKJAMBI.ID — PT Hutama Karya (Persero) terus mempercepat pembangunan Jalan Tol Palembang–Betung Seksi 1 dan 2 (Kramasan–Pangkalan Balai) sepanjang 55,5 km, yang menjadi kelanjutan Tol Kayu Agung–Palembang.

Hingga akhir Oktober 2025, progres konstruksi telah mencapai 85,74%.

Ruas ini nantinya menghubungkan Gerbang Kramasan hingga Gerbang Tol Pangkalan Balai dan memperkuat konektivitas di Sumatera Selatan.

Pembangunan ruas ini menghadapi tantangan besar karena trase harus melewati Sungai Musi, salah satu jalur logistik dan transportasi air terpenting di Sumatera Selatan.

“Melintasi Sungai Musi menjadi tantangan kompleks, baik dari aspek teknis maupun keselamatan. Selain sungai besar, area ini merupakan pusat aktivitas logistik masyarakat,” ujar EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Hutama Karya menerapkan metode Box Balance Cantilever untuk pembangunan jembatan utama sepanjang 380 meter.

Teknik ini memungkinkan struktur dibangun bertahap dari dua sisi secara seimbang, menggunakan pengecoran segmen demi segmen hingga kedua sisi bertemu presisi di tengah.

Metode ini dipilih untuk menjaga stabilitas konstruksi dan memastikan aktivitas lalu lintas di Sungai Musi tetap aman dan tidak terganggu.

“Dengan metode ini, lalu lintas sungai tetap berjalan normal sekaligus menjaga keamanan pekerja dan lingkungan, ” tambah Mardiansyah.

Total panjang Tol Palembang–Betung adalah 70,19 km, terbagi menjadi:

• Seksi 1 Palembang–Rengas: 22,50 km

• Seksi 2 Rengas–Pangkalan Balai: 33 km

• Seksi 3 Pangkalan Balai–Betung: 14,69 km

Proyek ini merupakan bagian penting dari percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang terus dikembangkan untuk pemerataan konektivitas dan penguatan ekonomi regional.

Hutama Karya berharap kehadiran tol ini memberikan dampak langsung bagi masyarakat Sumatera Selatan.

Ruas ini diharapkan mempercepat waktu tempuh Palembang–Banyuasin, memperlancar arus distribusi logistik, mendorong pertumbuhan pusat ekonomi baru dan endukung mobilitas harian warga secara lebih efisien.

“Kami berkomitmen terus berinovasi menghadirkan infrastruktur yang tidak hanya menghubungkan, tetapi membawa perubahan nyata bagi masyarakat,” kata dia.

“Setiap ruas tol harus memberikan manfaat langsung dan mendorong kemajuan daerah,” tutup Mardiansyah.

Hutama Karya telah membangun ±1.235 km JTTS, baik yang sudah beroperasi maupun dalam tahap konstruksi.

Ruas yang sudah operasional antara lain:

• Bakauheni – Terbanggi Besar (140 km)

• Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung (189 km)

• Palembang – Indralaya (22 km)

• Indralaya – Prabumulih (64 km)

• Betung – Jambi Seksi 3 (52,1 km)

• Bengkulu – Taba Penanjung (16,7 km)

• Pekanbaru – Dumai (132 km)

• Medan – Binjai (17 km)

• Binjai – Pangkalan Brandan (58 km)

• Pekanbaru – XIII Koto Kampar (55,4 km)

• Padang – Sicincin (35,4 km)

• Indrapura – Kisaran (48 km)

• Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Sinaksak (91 km)

• Sigli – Banda Aceh Seksi 2–6 (49 km).(*)

MUAROJAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Unit Reskrim Polsek Mestong bersama Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Muaro Jambi berhasil mengungkap kasus penggelapan sepeda motor yang disertai penadahan.

Dua pelaku ditangkap pada Selasa malam (02/12/2025) sekitar pukul 22.30 WIB.

Kasus ini terungkap setelah seorang security PT Palma, Eki Pratama (21), melapor bahwa sepeda motor Honda CB150R miliknya dibawa kabur oleh pelaku berinisial SP alias Yadi (37).

Pada Kamis (27/11/2025), pelaku meminjam motor korban dengan alasan ingin menjemput temannya.

Karena sering melihat pelaku di sekitar lingkungan kerja, korban tidak curiga dan meminjamkan motor tersebut.

Namun SP tidak kembali hingga berjam-jam.

Korban menyadari telah ditipu dan langsung melapor ke Polsek Mestong. Total kerugian ditaksir mencapai Rp16 juta.

Dalam konferensi pers, Kamis (04/12/2025), polisi menjelaskan bahwa tim gabungan melakukan penyelidikan intensif hingga menemukan keberadaan pelaku di Mekar Jaya, Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin.

SP berhasil diamankan tanpa perlawanan.

Dari hasil pemeriksaan, SP mengaku telah menggadaikan motor tersebut kepada pelaku penadahan, Ali Mahmudi (29), di wilayah Suka Jaya, Bayung Lencir.

Tim kemudian bergerak dan menangkap pelaku kedua berikut barang bukti.

Barang bukti yang disita meliputi 1 unit Honda CB150R BH 3241 ZF, 1 lembar STNK asli dan 1 kunci kontak.

Kanit Reskrim Polsek Mestong, IPDA Riky Ricardo Siahaan, S.H, menegaskan bahwa pengungkapan ini merupakan bentuk respons cepat kepolisian dalam menindak kriminalitas yang meresahkan masyarakat.

“Kami berkomitmen menjaga situasi kamtibmas tetap aman di wilayah hukum Polsek Mestong dan Polres Muaro Jambi. Para pelaku akan diproses sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.

Kedua pelaku kini ditahan di Polsek Mestong dan dijerat Pasal 372 KUHP tentang penggelapan serta Pasal 480 KUHP tentang penadahan, dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara.

Polisi mengimbau masyarakat agar tidak meminjamkan kendaraan kepada orang yang belum dikenal dan segera melapor jika menjadi korban tindak kejahatan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi menyoroti masih adanya ketidakpastian pelayanan publik di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

Ketidakpastian tersebut dinilai berpotensi merugikan masyarakat karena beberapa laporan yang sudah diserahkan masih belum ditindaklanjuti oleh perangkat pelayanan terkait.

Hal ini disampaikan Kepala Ombudsman Jambi, Saiful Roswandi, usai melakukan pemeriksaan laporan masyarakat di dua daerah tersebut pada Kamis (4/12/2025).

Saiful menyebut bahwa, pihaknya masih menemukan adanya laporan yang belum ditangani.

Meskipun Ombudsman telah mengeluarkan permintaan agar segera ditindaklanjuti.

Kondisi ini menunjukkan adanya indikasi maladministrasi yang perlu segera dibenahi.

“Tidak boleh layanan kepada masyarakat tidak mendapatkan kepastian. Itu termasuk maladministrasi jenis pengabaian kewajiban hukum. Dan ini tentu tidak baik bagi pemerintah,” tegas Saiful.

Ia menekankan bahwa, pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati Kerinci Monadi–Morizon dan Wali Kota Sungai Penuh Alfin–Azhar, harus memastikan seluruh pelayanan publik berjalan lancar dan tidak ada hak masyarakat yang terabaikan.

Saiful meminta pemerintah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh segera menyelesaikan laporan yang masih tertunda.

Ia menegaskan bahwa hingga saat ini masih terdapat satu laporan di masing-masing daerah yang belum diselesaikan.

“Saya berikan waktu 14 hari ke depan agar laporan masyarakat tersebut dituntaskan oleh stakeholder terkait,” kata dia.

“Saya juga meminta Bupati dan Wali Kota mengawasi langsung proses penyelesaiannya dan segera melaporkan hasilnya kepada Ombudsman,” ujar Saiful.

Ombudsman berharap tenggat tersebut dipatuhi agar tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan akibat lambatnya respons layanan publik.(*)