JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Sinar Sentosa Primatama (Sinsen), Main Dealer sepeda motor Honda wilayah Provinsi Jambi, resmi memperkenalkan New Honda Vario 125 dan New Honda Vario 125 Street kepada publik.

Peluncuran berlangsung meriah di Mall WTC Batanghari, Kota Jambi, Selasa (30/12/2025), dengan dukungan penuh dari komunitas Honda.

Kehadiran Honda Vario Club (HVC) Jambi bersama Paguyuban Ikatan Motor Honda Jambi (IMHJ) menjadi salah satu daya tarik utama.

Antusiasme komunitas membuat suasana grand launching terasa lebih hidup, sekaligus menunjukkan kedekatan Honda dengan konsumennya.

Sebelum acara puncak, rangkaian kegiatan diawali dengan Safety Riding di Safety Riding Center Honda Sinsen.

Para anggota komunitas mendapatkan pembekalan teknik berkendara aman yang dipandu instruktur profesional, sebagai bentuk komitmen Honda dalam mengedepankan keselamatan berkendara.

Setelah itu, peserta melanjutkan kegiatan city rolling menuju Mall WTC Batanghari.

Konvoi tertib tersebut menarik perhatian masyarakat dan menjadi simbol kebersamaan komunitas Honda dalam menyambut kehadiran skutik terbaru Honda di Jambi.

Assistant Manager Marketing Communication Honda Sinsen, Frank Setia, mengapresiasi peran komunitas dalam menyukseskan peluncuran tersebut.

“Kehadiran komunitas HVC dan IMHJ memberikan energi positif pada acara ini. Selain mempererat hubungan Honda dengan konsumen, komunitas juga membantu mengenalkan New Honda Vario 125 secara lebih dekat kepada masyarakat Jambi,” ujar Frank.

Dalam sesi diskusi, anggota HVC Jambi turut menyampaikan kesan pertama mereka.

Desain New Honda Vario 125 dinilai tampil lebih sporty, modern, dan berkelas, sesuai dengan karakter pengendara urban.

Salah satu anggota HVC Jambi, Bro Nando, mengungkapkan ketertarikannya pada varian Street.

“Tampilan naked handle bar di Vario 125 Street membuat motor ini terlihat lebih sporty. Dari sisi kenyamanan dan performa juga terasa lebih mantap,” katanya.

Selain peluncuran produk, acara juga diisi dengan berbagai aktivitas seperti talkshow, diskusi komunitas, makan bersama, night ride, serta sesi foto bersama, yang menciptakan momen kebersamaan di penghujung tahun.

New Honda Vario 125 hadir dalam tiga tipe, yakni CBS Sporty, CBS ISS Advance, dan Street.

• CBS Sporty mengusung velg hitam dan kunci kontak konvensional.

• CBS ISS Advance tampil lebih premium dengan velg Burnt Titanium, fitur ISS, keyless system, dan emblem 3D.

• Tipe Street hadir dengan konsep berbeda melalui naked handle bar serta striping yang lebih agresif.

Masyarakat Jambi kini sudah dapat melihat langsung dan memiliki New Honda Vario 125 di dealer resmi Honda terdekat.

“Terima kasih atas dukungan IMHJ dan HVC Jambi. Semoga New Honda Vario 125 dapat menjadi pilihan utama masyarakat Jambi dengan kenyamanan, keamanan, dan desain yang semakin modern,” tutup Frank.(*)

ACEH, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh pemerintah dalam menangani bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, meskipun pemerintah belum menetapkan status bencana nasional.

Penegasan itu disampaikan Prabowo saat kunjungan kerja di Aceh, Kamis (1/1/2026).

Presiden menjelaskan bahwa keputusan tidak menetapkan status bencana nasional bukan berarti pemerintah menganggap remeh dampak bencana.

Menurutnya, penetapan status tersebut bergantung pada kemampuan negara dalam menangani bencana yang terjadi.

“Masih ada yang mempertanyakan kenapa tidak ditetapkan bencana nasional. Kita ini punya 38 provinsi, dan bencana ini berdampak di tiga provinsi. Selama negara masih mampu menangani, kita tidak perlu menyatakan bencana nasional,” ujar Prabowo.

Ia menambahkan, status bencana nasional biasanya diberlakukan jika suatu bencana telah melampaui kapasitas negara, baik dari sisi sumber daya, logistik, maupun anggaran.

Selama pemerintah masih dapat mengerahkan kekuatan yang ada, fokus utama adalah penanganan langsung di lapangan.

Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah memandang bencana di Sumatera sebagai persoalan yang sangat serius.

Hal itu dibuktikan dengan kehadiran sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara di wilayah terdampak.

“Ini bukan berarti kita tidak serius. Faktanya, banyak menteri turun langsung. Ada yang di Aceh Utara, ada sekitar 10 menteri di Aceh hari ini, dan lainnya di wilayah terdampak lain,” katanya.

Selain pengerahan personel, pemerintah pusat juga telah menyiapkan anggaran besar untuk penanganan darurat dan pemulihan pascabencana.

Bantuan logistik, layanan kesehatan, serta perbaikan infrastruktur menjadi prioritas utama dalam upaya pemulihan.

“Kita akan habis-habisan membantu. Anggaran sudah disiapkan untuk memastikan masyarakat terdampak bisa segera pulih,” tegas Prabowo.

Presiden meminta seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk terus memperkuat koordinasi agar penanganan bencana berjalan cepat, efektif, dan tepat sasaran, dengan keselamatan warga sebagai prioritas utama.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dana operasional yang diberikan kepada prajurit TNI yang terlibat penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukanlah “uang lelah”, melainkan “uang semangat”.

Pernyataan ini disampaikan saat menanggapi laporan penyaluran dana bagi personel TNI yang bertugas di lokasi terdampak bencana banjir dan longsor.

Menurut Prabowo, prajurit TNI tidak mengenal kata lelah dalam menjalankan misi kemanusiaan.

Oleh karena itu, istilah yang tepat untuk dana tambahan tersebut adalah uang semangat, sebagai bentuk apresiasi dan motivasi bagi pengabdian prajurit di lapangan.

“TNI itu tidak kenal lelah. Jangan disebut uang lelah, tapi uang semangat,” tegas Presiden dalam rapat koordinasi penanganan bencana di salah satu wilayah terdampak di Sumatra.

BNPB menjelaskan bahwa dana ini merupakan bagian dari biaya operasional penanganan darurat bencana.

Setiap personel TNI menerima sekitar Rp165.000 per hari, mencakup uang makan dan komponen tambahan selama bertugas.

Dana tersebut digunakan untuk menunjang kebutuhan dasar prajurit agar operasi kemanusiaan berjalan efektif dan berkelanjutan.

Prajurit TNI terlibat aktif dalam berbagai kegiatan lapangan, mulai dari evakuasi korban, pencarian dan penyelamatan, distribusi logistik, hingga pembersihan puing dan perbaikan fasilitas umum.

Di beberapa lokasi, TNI juga membantu pembangunan hunian sementara bagi warga yang terdampak banjir dan longsor.

Presiden Prabowo menekankan bahwa kehadiran negara di tengah bencana harus dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan relawan menjadi kunci percepatan penanganan bencana dan pemulihan kehidupan warga terdampak.

Prabowo juga memastikan bahwa dana operasional TNI tidak mengurangi bantuan bagi masyarakat, melainkan mendukung kelancaran distribusi bantuan di lapangan.

Penegasan istilah “uang semangat” ini sekaligus menjadi simbol bahwa pengabdian TNI adalah wujud nyata pelayanan negara kepada rakyat.

Terutama saat darurat bencana yang membutuhkan respons cepat dan kerja tanpa kenal waktu.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kepala BPN Kota Jambi, Ridho Gunarsa Ali, mengungkapkan adanya zona merah pertanahan di Kota Jambi yang mencakup 7 kelurahan.

Bidang-bidang tanah ini telah resmi ditetapkan sebagai aset negara melalui Keputusan Menteri Keuangan dan masuk dalam kategori Barang Milik Negara (BMN).

“Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan sebagai aset negara tidak dapat dilakukan pendaftaran maupun peralihan hak hingga ada keputusan lebih lanjut dari pemerintah pusat,” jelas Ridho kepada wartawan, belum lama ini.

Ridho menegaskan bahwa, penghentian sementara layanan pertanahan ini berlaku karena setiap permohonan pendaftaran atau peralihan hak, harus menunggu persetujuan dari KPKNL, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan PT Pertamina.

“Selama belum ada persetujuan dari pihak-pihak terkait, permohonan tidak bisa diproses,” tambahnya.

Berdasarkan data BPN Kota Jambi, terdapat indikasi 5.506 sertifikat pihak ketiga yang diklaim terbit di atas tanah eks PT Pertamina, tersebar di tujuh kelurahan, yaitu:

• Simpang III Sipin: 74 bidang

• Mayang Mangurai: 64 bidang

• Kenali Asam: 1.843 bidang

• Kenali Asam Bawah: 1.314 bidang

• Kenali Asam Atas: 645 bidang

• Paal Lima: 918 bidang

• Suka Karya: 648 bidang

BPN Kota Jambi mengimbau masyarakat yang berada di wilayah terdampak untuk bersabar dan mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah pusat.

Selain itu, warga diingatkan memastikan setiap proses pertanahan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Penting bagi masyarakat untuk tidak melakukan transaksi atau peralihan hak di wilayah zona merah, agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari,” tegas Ridho.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi dr. Maulana menegaskan bahwa APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2026 telah disusun selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.

Ia menekankan bahwa fokus utama anggaran diarahkan pada penurunan prevalensi stunting, pengendalian inflasi, pengentasan kemiskinan ekstrem, program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta penguatan Koperasi Merah Putih.

“Alhamdulillah, struktur APBD 2026 Kota Jambi sudah sejalan dengan program prioritas nasional. Kita harap seluruh program bisa terlaksana dengan baik,” kata Maulana saat menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Jambi, Rabu (31/12/2025).

Dalam kesempatan itu, Maulana juga memaparkan capaian APBD 2025.

Ia menyebut realisasi APBD Kota Jambi tahun lalu mencapai sekitar 92 persen, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bahkan melampaui target.

“Realisasi PAD Kota Jambi pada 2025 berada di atas 100 persen. Hal ini menunjukkan kinerja keuangan daerah cukup baik dan program berjalan sesuai rencana,” ujarnya.

Rapat paripurna DPRD Kota Jambi pada hari itu mengesahkan APBD 2026 setelah melalui proses evaluasi Gubernur Jambi dan penyempurnaan oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

APBD Kota Jambi 2026 menetapkan pendapatan daerah sebesar Rp1,773 triliun, yang terdiri dari PAD sebesar Rp711,66 miliar dan pendapatan transfer Rp1,062 triliun.

Sementara itu, belanja daerah dialokasikan sebesar Rp1,808 triliun, sehingga terjadi defisit sebesar Rp34,6 miliar.

Defisit ini ditutup melalui Pembiayaan Netto yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, tanpa adanya alokasi untuk penyertaan modal.

Edi Fahrizal, Plt. Sekretaris DPRD Kota Jambi, menyampaikan bahwa pergeseran pagu belanja antar program atau kegiatan masih dimungkinkan.

Selama tidak mengubah pagu anggaran perangkat daerah yang telah disepakati.

Apabila terjadi perubahan signifikan, wajib dilakukan pembahasan ulang antara TAPD dan Badan Anggaran DPRD.

Dengan disahkannya APBD 2026, Pemerintah Kota Jambi menargetkan program prioritas nasional dapat berjalan efektif dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.(*)

JAMBI – DPRD Kota Jambi secara resmi menetapkan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 melalui rapat paripurna yang digelar pada Rabu (31/12/2025). Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses evaluasi Gubernur Jambi serta penyempurnaan oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Dalam rapat tersebut, DPRD juga membahas Rancangan Peraturan Wali Kota Jambi tentang Penjabaran APBD 2026 yang telah disesuaikan dengan hasil evaluasi pemerintah provinsi.

Laporan hasil penyempurnaan anggaran disampaikan oleh Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Kota Jambi, Edi Fahrizal.

Ia menjelaskan bahwa penyusunan APBD merupakan bagian dari sistem keuangan negara yang mengacu pada UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain itu, proses penyusunan juga mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hasil harmonisasi yang dilakukan pada 30 Desember 2025, struktur APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2026 menetapkan Pendapatan Daerah sebesar Rp1,773 triliun.

Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp711,66 miliar serta Pendapatan Transfer sebesar Rp1,062 triliun.

Sementara itu, Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp1,808 triliun.

Dengan komposisi tersebut, APBD Kota Jambi 2026 mengalami defisit anggaran sebesar Rp34,6 miliar.

Defisit tersebut akan ditutup melalui Pembiayaan Netto yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dengan nilai yang sama.

Pemerintah daerah memastikan tidak terdapat alokasi pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada tahun anggaran ini.

Dalam laporan penyempurnaan anggaran juga ditegaskan bahwa pergeseran pagu belanja antar program, kegiatan, dan subkegiatan masih dimungkinkan.

Selama hal itu, tidak mengubah pagu anggaran perangkat daerah yang telah disepakati.

Namun, apabila terjadi perubahan signifikan, maka wajib dilakukan pembahasan ulang antara TAPD dan Badan Anggaran DPRD Kota Jambi.

Wali Kota Jambi, dr Maulana, menyampaikan bahwa struktur APBD 2026 telah disusun selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat.

Sejumlah program prioritas nasional menjadi fokus penganggaran.

Di antaranya penurunan angka stunting, pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta penguatan Koperasi Merah Putih.

“Alhamdulillah, struktur APBD 2026 Kota Jambi sudah sejalan dengan kebijakan dan program prioritas nasional,” ujar Maulana.

Ia juga memaparkan kinerja keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2025.

Menurutnya, realisasi APBD Kota Jambi mencapai sekitar 92 persen, dengan seluruh program berjalan sesuai rencana.

Bahkan, capaian Pendapatan Asli Daerah tercatat melampaui target yang telah ditetapkan.

“Realisasi PAD Kota Jambi pada 2025 berada di atas 100 persen,” pungkasnya.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Merangin M. Syukur mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial, khususnya saat menyambut pergantian tahun 2025 ke 2026.

Ia meminta warga tidak memamerkan kemewahan atau gaya hidup berlebihan di platform digital seperti TikTok dan YouTube, demi menjaga kesederhanaan dan empati sosial.

Pesan tersebut disampaikan Bupati Syukur saat menghadiri kegiatan religius Merangin Berzikir di Masjid Agung Al-Istiqomah, Pasar Bawah Bangko, Rabu (31/12) malam.

“Silakan berlibur bersama keluarga, tapi jangan berlebih-lebihan. Jangan pamer di media sosial. Kita harus menjaga kesederhanaan dan empati terhadap saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan,” ujar Bupati Merangin.

Ia menegaskan, penggunaan media sosial seharusnya membawa manfaat dan pesan positif.

Bukan ajang menunjukkan kemewahan di tengah kondisi sebagian masyarakat yang masih terdampak bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Selain soal media sosial, Bupati Syukur juga mengajak masyarakat untuk menahan diri dari euforia berlebihan dalam menyambut tahun baru.

Ia mengimbau agar warga tidak menyalakan kembang api dan lebih bijak dalam mengelola keuangan.

“Lebih baik uangnya dikumpulkan dan disalurkan kepada saudara-saudara kita yang hidupnya sedang susah. Di beberapa daerah, ada yang bahkan belum bisa menempati rumahnya akibat bencana,” katanya.

Sebagai bentuk nyata empati dan refleksi akhir tahun, Pemerintah Kabupaten Merangin memilih menyambut pergantian tahun dengan kegiatan Merangin Berzikir, tanpa pesta kembang api maupun hiburan meriah.

Kegiatan ini dihadiri ratusan warga serta jajaran Forkopimda dan pejabat Pemkab Merangin.

Dalam kegiatan tersebut, Pemkab Merangin juga menyerahkan bonus MTQ ke-54 Tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Muaro Jambi dengan total Rp160 juta kepada 11 orang, terdiri dari delapan peserta peraih medali dan tiga pelatih.

Selain itu, disalurkan pula 50 paket sembako dari Baznas Merangin untuk kaum jompo dan fakir miskin, santunan bagi anak yatim dan yatim piatu, serta beasiswa mahasiswa.

Untuk Zona 1 yang meliputi Bungo, Merangin, Sarolangun, Tebo, dan Kerinci, sebanyak 129 mahasiswa menerima beasiswa masing-masing Rp3 juta.

Sementara Zona 2 yang mencakup Kota Jambi, Yogyakarta, dan wilayah lain di luar Provinsi Jambi, sebanyak 66 mahasiswa menerima beasiswa masing-masing Rp5 juta.

Suasana khidmat semakin terasa saat Ustaz Innayatullah menyampaikan tausiah, mengajak jamaah untuk memperbanyak rasa syukur dan doa agar Kabupaten Merangin serta bangsa Indonesia senantiasa diberi keselamatan di tahun 2026.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin memilih cara berbeda dalam menyambut pergantian tahun 2025 ke 2026.

Tanpa pesta kembang api dan hiburan meriah, malam tahun baru diisi dengan kegiatan religius bertajuk Merangin Berzikir yang digelar di Masjid Agung Al-Istiqomah, Pasar Bawah Bangko, Rabu (31/12) malam.

Kegiatan yang berlangsung khidmat dan dihadiri ratusan warga tersebut menjadi bentuk empati Pemkab Merangin terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam di sejumlah daerah, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Acara Merangin Berzikir dihadiri langsung oleh Bupati Merangin M. Syukur, Wakil Bupati A Khafid, unsur Forkopimda, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin.

Selain zikir akbar dan doa bersama, Pemkab Merangin juga menyerahkan bonus bagi peserta MTQ ke-54 Tingkat Provinsi Jambi yang digelar di Kabupaten Muaro Jambi.

Total bonus sebesar Rp160 juta diberikan kepada 11 orang, terdiri dari delapan peserta peraih medali dan tiga orang pelatih.

Dalam kesempatan tersebut, disalurkan pula bantuan sosial berupa 50 paket sembako dari Baznas Merangin untuk kaum jompo dan fakir miskin.

Selain itu, santunan juga diberikan kepada anak yatim dan yatim piatu.

Pemkab Merangin turut menyalurkan beasiswa mahasiswa yang terbagi dalam dua zona.

Untuk Zona 1, meliputi wilayah Bungo, Merangin, Sarolangun, Tebo, dan Kerinci, sebanyak 129 mahasiswa menerima beasiswa masing-masing Rp3 juta.

Sementara Zona 2 yang mencakup Kota Jambi, Yogyakarta, dan wilayah lain di luar Provinsi Jambi, sebanyak 66 mahasiswa menerima beasiswa masing-masing Rp5 juta.

Dalam sambutannya, Bupati Merangin M Syukur mengajak masyarakat menjadikan momentum pergantian tahun sebagai waktu untuk merenung dan menahan diri dari hura-hura.

Ia mengimbau warga agar tidak menyalakan kembang api serta lebih bijak dalam membelanjakan uang.

“Lebih baik uangnya disimpan dan disalurkan kepada saudara-saudara kita yang sedang kesulitan. Kita harus berempati kepada masyarakat di Sumbar, Aceh, dan Sumut yang saat ini masih terdampak bencana,” ujar Bupati Syukur.

Bupati juga menyampaikan pesan khusus terkait penggunaan media sosial.

Ia mengingatkan masyarakat agar tidak memamerkan kemewahan atau gaya hidup berlebihan di platform digital seperti TikTok dan YouTube.

“Silakan berlibur bersama keluarga, tapi jangan berlebihan dan jangan pamer di media sosial. Mari kita jaga kesederhanaan dan berdoa agar Indonesia selalu aman, damai, serta dijauhkan dari segala musibah,” pungkasnya.

Suasana masjid semakin khidmat saat Ustaz Innayatullah menyampaikan tausiah, mengajak jamaah untuk memperbanyak rasa syukur serta memanjatkan doa demi keselamatan Kabupaten Merangin dan bangsa Indonesia di tahun baru 2026.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa proses aktivasi dan penggunaan sistem Coretax masih menghadapi sejumlah kendala dalam beberapa hari terakhir.

Sistem administrasi perpajakan digital tersebut dinilai belum sepenuhnya ramah bagi wajib pajak, khususnya pada tahap registrasi dan aktivasi akun secara mandiri.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya saat menanggapi keluhan masyarakat yang memadati sejumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sejak akhir Desember 2025 hingga awal Januari 2026.

Ia mengatakan, mayoritas keluhan berkaitan dengan alur pendaftaran Coretax yang dianggap rumit dan membingungkan bagi wajib pajak.

“Ada beberapa orang yang ngomel ke saya dalam dua hari ini. Itu kayaknya complicated ya,” ujar Purbaya kepada wartawan, menanggapi kesulitan aktivasi akun Coretax.

Purbaya tidak menampik bahwa desain awal sistem masih perlu penyempurnaan.

Ia menilai penggunaan email, tahapan verifikasi, serta alur navigasi dalam sistem Coretax harus dievaluasi agar lebih sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat luas.

Evaluasi tersebut, kata dia, akan dilakukan langsung bersama jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Menurut Purbaya, dari sisi layanan tatap muka, proses aktivasi relatif dapat diselesaikan dengan cepat ketika wajib pajak datang langsung ke KPP.

Namun, aktivasi secara daring justru menjadi titik lemah utama yang memicu antrean panjang dan kepanikan di kalangan masyarakat.

Ia juga menyoroti beredarnya informasi mengenai batas waktu aktivasi Coretax yang dinilai menimbulkan kesalahpahaman.

Purbaya menegaskan tidak ada tenggat mutlak yang langsung berujung sanksi.

Imbauan percepatan aktivasi lebih ditujukan untuk mencegah penumpukan layanan menjelang masa pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Pemerintah, lanjut Purbaya, akan meminta DJP untuk memperkuat sosialisasi serta panduan teknis kepada wajib pajak.

Langkah ini dinilai krusial agar proses transisi ke sistem perpajakan digital tidak justru menghambat tingkat kepatuhan pajak.

“Sistemnya akan terus kita perbaiki. Masukan dari publik sangat penting,” tegasnya.

Sebagai informasi, DJP mencatat jumlah akun Coretax yang telah aktif terus mengalami peningkatan, meskipun belum seluruh wajib pajak beralih ke sistem baru.

Pemerintah berharap, dengan penyederhanaan prosedur dan peningkatan layanan, kendala aktivasi Coretax dapat diminimalkan sehingga sistem ini dapat berfungsi optimal sebagai tulang punggung administrasi perpajakan nasional.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID  – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kinerja pasar modal Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang solid sepanjang tahun 2025.

Penguatan ini tercermin dari meningkatnya aktivitas transaksi, kenaikan indeks saham, serta semakin besarnya peran pasar modal dalam mendukung perekonomian nasional.

Penilaian tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, saat pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada awal tahun 2026.

Ia menyebut, kinerja positif pasar modal mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap stabilitas dan prospek ekonomi Indonesia, meski tantangan global masih berlangsung.

“Penguatan pasar modal menjadi modal penting dalam mendorong pembiayaan pembangunan nasional melalui berbagai instrumen pasar modal,” ujar Mahendra.

Salah satu indikator utama yang disoroti OJK adalah kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Sepanjang 2025, IHSG mencatat penguatan signifikan dan ditutup pada level 8.646,94 di akhir tahun, atau naik sekitar 22 persen secara tahunan.

Capaian ini mencerminkan optimisme pelaku pasar serta meningkatnya minat investor terhadap saham-saham domestik.

Selain itu, OJK mencatat kontribusi pasar modal terhadap perekonomian nasional juga terus meningkat.

Pada akhir 2025, kapitalisasi pasar saham Indonesia tercatat setara sekitar 72 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), lebih tinggi dibandingkan posisi akhir 2024.

Meski demikian, Mahendra menilai angka tersebut masih menunjukkan ruang pengembangan yang luas jika dibandingkan dengan negara lain di kawasan.

“Ini merupakan kenaikan yang luar biasa. Namun, angkanya masih di bawah negara seperti India yang mencapai 140 persen dari PDB, Thailand 101 persen, dan Malaysia 97 persen. Artinya, potensi pengembangan pasar modal Indonesia masih sangat besar,” jelasnya.

Di sisi lain, OJK juga mencermati adanya perbedaan kinerja antarindeks saham.

Indeks saham unggulan LQ45 tercatat tumbuh lebih terbatas dibandingkan IHSG secara keseluruhan.

Kondisi ini menjadi perhatian regulator untuk terus mendorong peningkatan kualitas emiten, likuiditas perdagangan, serta pendalaman pasar agar pertumbuhan pasar modal lebih merata dan berkelanjutan.

Dalam upaya memperkuat pasar modal, OJK menegaskan komitmennya menjaga integritas pasar dan perlindungan investor.

Pengawasan terhadap transaksi tidak wajar, manipulasi harga saham, serta praktik yang berpotensi merugikan investor akan terus diperketat.

Ke depan, OJK bersama BEI dan para pemangku kepentingan telah menyiapkan sejumlah agenda strategis pada 2026.

Agenda tersebut meliputi pendalaman pasar modal, peningkatan kualitas pengawasan, serta penguatan perlindungan investor.

Langkah ini diharapkan mampu menjadikan pasar modal Indonesia tidak hanya tumbuh pesat, tetapi juga semakin stabil, inklusif, dan berdaya saing dalam jangka panjang.(*)