MEDAN, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Merangin H M Syukur bersama rombongan menyerahkan bantuan untuk masyarakat Sumatera Utara (Sumut) yang terdampak bencana hidrometeorologi.

Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada Pj Sekda Sumut, Sulaiman Harahap, di Kantor Gubernur Sumut, Medan.

Bupati H M Syukur menyampaikan dukungan moral dan bantuan langsung dari masyarakat Merangin, menegaskan bahwa warga Sumut tidak menghadapi musibah sendirian.

“Kami yakin masyarakat Sumut yang dilanda musibah dapat melewati cobaan ini karena mereka bersama-sama dengan masyarakat Merangin,” ujar Bupati.

Pj Sekda Sumut menyampaikan terima kasih kepada Bupati H M Syukur dan masyarakat Merangin yang telah menggalang bantuan, menyebut kedatangan Bupati Merangin sebagai penyemangat bagi masyarakat terdampak.

Bantuan yang disalurkan berupa kebutuhan pangan, sandang, dan perlengkapan sekolah untuk anak SD dan SMP, diangkut menggunakan satu unit truk dan satu unit mobil box dari Merangin.

Tampak mendampingi Bupati Merangin, sejumlah pejabat daerah dan tokoh masyarakat, termasuk Kadis Sos PPA Abdul Lazik, Kaban PKAD Mashuri, Plt Kadis Nakbun Daryanto, Direktur PDAM Antoni, anggota DPRD Merangin Saiful Amri, serta tokoh masyarakat Marliyos.

Sementara Pj Sekda Sumut didampingi pejabat Pemprov Sumut dari BPBD, Dinsos, Kominfo, dan Kabiro Opda.

Langkah ini diharapkan menjadi energi positif dan semangat bagi masyarakat Sumut untuk bangkit menghadapi dampak bencana, sekaligus menegaskan solidaritas antarwarga dari berbagai daerah di Indonesia.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Persoalan antara guru dan murid di SMKN 3 Tanjung Jabung Timur kini menjadi sorotan publik. Kasus ini berujung saling lapor ke kepolisian dan mendapat perhatian Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Disdik Provinsi Jambi, Umar, menegaskan bahwa langkah hukum yang ditempuh masing-masing pihak bukan menjadi kewenangan Disdik.

Baik guru maupun murid memiliki hak yang sama untuk menempuh jalur hukum.

“Langkah hukum itu merupakan hak masing-masing pihak. Baik guru maupun murid punya kedudukan yang sama di mata hukum untuk mencari keadilan dan kebenaran,” ujar Umar.

Disdik Jambi telah memfasilitasi mediasi bersama pihak sekolah dan unsur terkait agar persoalan tidak melebar.

“Upaya mediasi sudah kami lakukan bersama pihak sekolah dan pihak terkait. Harapan kami masalah ini bisa selesai secara kekeluargaan agar tidak mengganggu proses belajar mengajar,” tambah Umar.

Aktivitas belajar mengajar di SMKN 3 Tanjung Jabung Timur tetap berjalan normal. Sekolah dijaga aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah.

“Kami ingin kegiatan belajar mengajar tetap berjalan normal. Dunia pendidikan harus tetap menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi semua,” tegas Umar.

Perkembangan penanganan kasus ini akan terus dilaporkan kepada Gubernur Jambi sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan kebijakan ke depan.

Dinas Pendidikan Provinsi Jambi berharap persoalan ini segera menemukan titik terang dan diselesaikan dengan cara terbaik tanpa merugikan pihak manapun.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kasus dugaan pengroyokan guru di SMKN 3 Tanjung Jabung Timur yang viral di media sosial kini mendapat perhatian dari Ketua DPRD Provinsi Jambi, Hafiz Fattah.

Hafiz menyampaikan bahwa pihak DPRD telah mendalami kasus tersebut dan menemukan adanya dua versi cerita berbeda antara guru dan siswa.

“Dari pihak siswa katanya pernah ditampar di kelas dan juga sempat dipukul satu kali,” kata Hafiz.

Meski demikian, Hafiz menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan di dunia pendidikan tidak dapat dibenarkan, baik penamparan maupun pemukulan terhadap siswa.

Hafiz juga menyoroti beredarnya video guru diduga membawa senjata tajam dan mengacungkannya ke murid, yang menurutnya tindakan ini sangat disayangkan dan tidak pantas terjadi di sekolah.

Sementara itu, guru yang bersangkutan memiliki versi cerita lain, yaitu menerima ucapan-ucapan tidak pantas dan tidak menghormati profesinya.

Untuk mencegah kasus ini berkembang lebih jauh, Ketua DPRD Jambi meminta Dinas Pendidikan Provinsi Jambi segera memfasilitasi pertemuan antara guru dan siswa.

“Silakan Dinas Pendidikan melalui kepala sekolah atau Kabid SMK mendudukkan bersama pihak murid dan guru sebelum kasus ini berkembang terlalu jauh,” ujarnya.

Hafiz berharap kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi dunia pendidikan di Jambi, termasuk evaluasi sistem pendidikan, pembentukan karakter siswa, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Harapannya ini menjadi catatan dan pembelajaran bersama agar pendidikan di Provinsi Jambi berjalan baik, pembentukan karakter siswa optimal, dan peningkatan SDM dapat tercapai,” tutup Hafiz.(*)

BANGKO, SEPUCUKAJMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin mulai menyusun langkah strategis Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 sebagai upaya merancang pembangunan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Wakil Bupati Merangin, A Khafidh, secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2027 pada Selasa (20/01) di Aula Bappeda Kabupaten Merangin.

Forum ini bertujuan menjaring aspirasi pemangku kepentingan agar prioritas pembangunan daerah selaras dengan kebijakan nasional maupun provinsi Jambi.

Dalam sambutan yang dibacakan Wabup, Bupati M. Syukur menegaskan bahwa RKPD 2027 harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Terdapat tiga arah kebijakan utama:

1. Peningkatan Kapasitas SDM: menciptakan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing global.

2. Ekonomi Inklusif: pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis potensi lokal daerah.

3. Tata Kelola Pemerintahan: birokrasi efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Wabup Khafidh menekankan pentingnya peserta dan stakeholder menerjemahkan arah kebijakan ini ke dalam program kerja konkret untuk hasil pembangunan yang maksimal.

Kegiatan ini dihadiri jajaran pejabat, termasuk Wakil Ketua DPRD Ahmad Fahmi, Anggota DPRD As’Ari El Wakas, Sekretaris Daerah Zulhifni, Kepala Bappeda Zainal Abidin, serta secara virtual Kabid PE Bappeda Provinsi Jambi, Nurjanah Pangeran.

Hadir pula kepala OPD, camat se-Kabupaten Merangin, Kepala BPS Kuswanto, serta pimpinan instansi vertikal seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Bulog Merangin.

Forum konsultasi publik ini menjadi langkah awal bagi Kabupaten Merangin untuk menyusun RKPD 2027 yang berfokus pada pemberdayaan SDM, penguatan ekonomi lokal, dan tata kelola pemerintahan yang baik.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan pembangunan 33.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang 2026 sebagai bagian dari perluasan layanan pemenuhan gizi nasional.

Target ini mencakup dapur di wilayah perkotaan, kawasan aglomerasi, hingga daerah terpencil dan terluar.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan sebagian besar dapur akan dibangun berbasis aglomerasi, melayani beberapa sekolah atau komunitas dalam satu kawasan, sementara sisanya difokuskan untuk wilayah sulit dijangkau.

“Kami targetkan di 2026 ini ada minimal 27.000 SPPG aglomerasi, ditambah dengan 8.558 di daerah terpencil. Jadi total akan ada sekitar 33.000 SPPG,” tutur Dadan di Jakarta Pusat, Senin (19/1/2026).

Model aglomerasi dipilih agar distribusi makanan lebih efisien, biaya operasional terkendali, dan kualitas layanan mudah diawasi.

Sementara pembangunan SPPG di daerah terpencil memastikan anak-anak dan masyarakat di wilayah tertinggal tetap mendapatkan akses pangan bergizi.

Program MBG telah dimulai sejak awal Januari 2026 dengan belasan ribu dapur beroperasi di berbagai daerah, dan jumlahnya akan terus bertambah hingga mencapai target 33.000 unit sepanjang tahun.

Selain menambah jumlah dapur, BGN fokus pada peningkatan kualitas layanan, mulai dari standar kebersihan, nilai gizi menu, hingga pelatihan tenaga dapur.

Edukasi gizi bagi penerima manfaat dan masyarakat sekitar menjadi bagian dari strategi jangka panjang.

Dengan perluasan SPPG yang masif, BGN berharap program MBG dapat menjangkau lebih banyak anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok rentan lainnya.

Langkah ini diharapkan menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Perhatian publik kembali tertuju pada Imanuel Ebenezer (Noel) seiring proses sidang perdana kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang menjeratnya.

Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan itu menyampaikan komentar kontroversial terkait strategi pemberantasan korupsi KPK dan sikapnya terhadap permintaan amnesti saat menghadapi dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Dalam pernyataannya, Noel menggunakan analogi satir untuk mengkritik narasi pemberantasan korupsi yang berkembang.

Ia menyebut dirinya sebagai “gembong” dan menyinggung dugaan korupsi di tingkat kementerian.

“Sekarang saya bilang, iya saya gembong. Saya memerintahkan seluruh kementerian untuk melakukan korupsi massal. Dan itu dijadikan berita biar keren,” ujar Noel.

Noel menegaskan pernyataannya bukan untuk membebani Presiden. Ia menilai Presiden seharusnya tetap fokus pada tugas pemerintahan, sementara dirinya bertanggung jawab atas ucapan sendiri.

“Presiden jangan dibebani hal kaya begitu. Presiden fokus dengan kerja kerakyatannya saja. Karena ini perbuatan saya. Saya harus bertanggung jawab dengan perbuatan saya,” tambahnya.

Selain itu, Noel menyoroti pendekatan KPK dalam menangani kasus korupsi, menilai bahwa penindakan lebih diutamakan dibanding pencegahan yang diamanatkan undang-undang.

“Apalagi, presiden menyampaikan berkali-kali KPK telah melakukan kegagalan dalam penanganan kasus korupsi karena KPK melakukan penangkapan, padahal di UU KPK ada pencegahan,” katanya.

Pernyataan tersebut memicu beragam respons publik. Sebagian menilai kritik strategi pemberantasan korupsi perlu dibahas lebih mendalam, sementara yang lain menilai cara penyampaiannya berisiko menimbulkan salah tafsir.

Hingga kini, KPK belum memberikan tanggapan resmi terkait komentar tersebut. Namun, proses hukum terhadap Noel tetap berjalan, dengan agenda sidang lanjutan dijadwalkan beberapa pekan ke depan.

Komentar Noel menambah daftar pernyataan kontroversial yang kerap memicu perdebatan, terutama mengenai isu tata kelola pemerintahan, efektivitas lembaga antirasuah, dan batas antara kritik serta pernyataan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan publik.(*)

KUDUS, SEPUCUKJAMBI.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Bupati Pati, Sudewo (SDW), dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Senin (19/1/2026).

Penangkapan ini menambah daftar panjang kepala daerah yang terseret dalam operasi senyap lembaga antirasuah sepanjang awal 2026.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa Sudewo termasuk pihak yang diamankan. “Benar, salah satu pihak yang diamankan di Pati adalah saudara SDW,” ujarnya di Jakarta.

Hingga kini, KPK belum merinci perkara yang menjerat Sudewo. Lembaga antirasuah masih melakukan pemeriksaan intensif dan mengumpulkan barang bukti sebelum menentukan status hukum.

Usai OTT, Sudewo dibawa ke Polres Kudus untuk pemeriksaan awal. Ia keluar dari ruang pemeriksaan dini hari Selasa (20/1/2026) pukul 00.14 WIB dengan pengawalan ketat penyidik KPK.

Mengenakan masker, Sudewo langsung masuk kendaraan menuju Semarang.

Sesuai KUHAP, KPK memiliki waktu 1×24 jam sejak penangkapan untuk menentukan apakah Sudewo akan ditetapkan sebagai tersangka.

Keputusan ini menjadi titik krusial dalam perkembangan kasus yang kini menjadi sorotan publik.

OTT terhadap Sudewo tidak sepenuhnya mengejutkan. Sebelumnya, namanya sempat disebut dalam penyelidikan KPK terkait dugaan suap proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Pada akhir 2025, Sudewo pernah dipanggil sebagai saksi dalam kasus tersebut.

OTT ini juga terjadi di tengah gencarnya operasi KPK di berbagai daerah. Dalam beberapa pekan terakhir, lembaga antirasuah mengamankan sejumlah pejabat daerah, menunjukkan strategi penindakan yang lebih agresif terhadap korupsi tingkat lokal.

Di Kabupaten Pati, kabar penangkapan Sudewo memicu reaksi beragam. Sebagian warga terkejut, sementara yang lain menilai langkah KPK sebagai sinyal bahwa tidak ada pejabat yang kebal hukum.

Pemerintah Kabupaten Pati belum memberikan pernyataan resmi terkait status kepemimpinan daerah pasca-OTT.

Jika Sudewo ditetapkan tersangka dan ditahan, roda pemerintahan kemungkinan dijalankan oleh wakil bupati atau pejabat pelaksana tugas sesuai mekanisme yang berlaku.

Publik kini menanti pengumuman resmi KPK dalam beberapa jam ke depan.

Apakah Sudewo berstatus tersangka atau tidak, kasus ini dipastikan terus menjadi sorotan, mengingat dampaknya terhadap stabilitas pemerintahan daerah dan citra pemberantasan korupsi di Indonesia.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan aturan baru untuk memperkuat struktur dan tata kelola industri asuransi kesehatan di Indonesia.

Kebijakan ini dirancang agar sektor asuransi lebih sehat, transparan, dan berkelanjutan, sekaligus tetap memberikan perlindungan optimal bagi konsumen.

Melalui regulasi terbaru, OJK menetapkan batasan dalam mekanisme klaim asuransi kesehatan. Tujuan utama bukan mempersulit nasabah, tetapi mendorong penggunaan layanan kesehatan yang lebih bijak dan menciptakan keseimbangan risiko antara perusahaan asuransi dan pemegang polis.

Secara spesifik, peserta asuransi akan menanggung sebagian biaya klaim, dengan batas maksimal Rp300.000 untuk rawat jalan dan Rp3.000.000 untuk rawat inap.

Skema ini diharapkan menekan klaim berlebihan yang berpotensi membebani industri jangka panjang.

Selain batas klaim, OJK juga menekankan kesiapan operasional perusahaan asuransi. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi, menjelaskan bahwa perusahaan harus memiliki kapabilitas medis dan sistem informasi yang memadai.

“Perusahaan yang menyelenggarakan asuransi kesehatan wajib memiliki kapabilitas medis dan sistem informasi yang memadai,” ujar Ismail.

Kapabilitas medis yang kuat serta sistem informasi andal membantu perusahaan memproses klaim lebih cepat, akurat, dan transparan.

Hal ini diharapkan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi kesehatan.

Regulasi ini melengkapi kebijakan sebelumnya, termasuk digitalisasi layanan asuransi, peningkatan standar produk, dan penguatan mekanisme pengawasan.

Dengan langkah ini, OJK berharap industri asuransi nasional makin tangguh, kompetitif, dan tetap berorientasi pada perlindungan konsumen.

Secara keseluruhan, aturan terbaru OJK menunjukkan komitmen menciptakan ekosistem asuransi yang stabil, profesional, dan berkelanjutan, tanpa mengabaikan kepentingan pemegang polis.(*)

SEPUCUKJAMBI.ID – Saat diare menyerang, banyak orang bingung memilih makanan. Salah makan sedikit saja, perut bisa makin tidak nyaman.

Bubur ayam sering menjadi pilihan karena lembut dan dianggap “aman” untuk pencernaan. Namun, apakah benar bubur ayam cocok dikonsumsi saat diare?

Secara umum, bubur ayam boleh dikonsumsi saat diare jika disajikan dengan cara yang tepat. Tekstur bubur yang lunak tidak membebani lambung dan usus yang sensitif.

Nasi dalam bubur juga membantu menyerap kelebihan cairan di saluran pencernaan.

Yang perlu diperhatikan adalah cara pengolahan bubur ayam. Hindari bubur yang terlalu berminyak, gurih berlebihan, atau dicampur banyak bumbu.

Sambal, kecap, dan topping pedas sebaiknya ditunda sampai kondisi perut membaik.

Pilihan terbaik adalah bubur ayam sederhana: nasi lembut, kaldu ringan, dan potongan ayam tanpa kulit. Makan dalam porsi kecil tetapi sering lebih dianjurkan agar perut tidak kaget.

Selain makanan, penderita diare harus memperbanyak cairan.

Air putih, oralit, atau larutan rehidrasi oral membantu menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang. Hindari minuman manis, bersoda, atau berkafein karena bisa memperparah diare.

Bubur ayam bisa menjadi solusi sementara saat diare ringan, tetapi bukan satu-satunya cara pemulihan.

Segera konsultasikan ke dokter jika diare berlangsung lebih dari dua hari atau disertai gejala serius seperti demam tinggi, darah dalam tinja, muntah terus-menerus, atau dehidrasi.

Dengan memilih bubur ayam sederhana dan menjaga asupan cairan, tubuh bisa lebih cepat pulih dan aktivitas sehari-hari bisa kembali normal.(*)

SEPUCUKJAMBI.ID – Batuk memang bukan penyakit, tetapi dapat sangat mengganggu aktivitas sehari-hari—mulai dari bekerja, berbincang, hingga tidur.

Batuk adalah mekanisme tubuh untuk membersihkan tenggorokan dan saluran napas dari lendir, debu, atau iritasi.

Jika berlebihan, batuk bisa diatasi dengan cara alami berikut yang mudah dilakukan di rumah:

1. Madu sebagai penenang tenggorokan

Satu sendok madu murni atau dicampur air hangat atau teh bisa membantu meredakan tenggorokan kering dan gatal.

2. Berkumur air garam hangat

Larutan air garam hangat membantu membersihkan lendir dan mengurangi peradangan ringan di tenggorokan.

3. Minum teh jahe hangat

Jahe bersifat antiradang alami yang menenangkan saluran napas dan mengurangi ketidaknyamanan tenggorokan.

4. Pastikan tubuh tetap terhidrasi

Minum cukup air putih menjaga tenggorokan tetap lembap dan membuat lendir lebih encer.

5. Minum teh herbal
Chamomile atau peppermint dapat membantu menenangkan tenggorokan dan mendukung hidrasi.

6. Menghirup uap air hangat

Uap hangat membantu melonggarkan lendir, baik dengan mandi air hangat atau menghirup uap dari mangkuk air panas.

7. Konsumsi buah kaya vitamin C

Jeruk, kiwi, dan stroberi memperkuat sistem imun untuk melawan penyebab batuk.

8. Minuman kunyit hangat

Kunyit bersifat antiradang dan antioksidan, baik dicampur air hangat atau susu hangat untuk meredakan peradangan tenggorokan.

9. Hindari pemicu iritasi

Asap rokok, debu, dan polusi udara dapat memperparah batuk, jadi sebisa mungkin kurangi paparan.

Meski cara alami ini efektif untuk batuk ringan, segera konsultasikan ke dokter jika batuk berlangsung lebih dari dua minggu atau disertai demam tinggi, sesak napas, atau dahak berdarah.

Dengan langkah sederhana dan alami, batuk yang mengganggu bisa diredakan tanpa harus langsung bergantung pada obat-obatan.(*)