Oleh: Profesor Mukhtar Latif
(Guru Besar UIN STS Jambi)
A. Pendahuluan: Mencari Titik Nol Sejarah Kerajaan di Bantaran Batanghari
Menentukan titik nol sejarah Kerajaan Jambi ibarat menyatukan kepingan puzel emas yang terkubur di bawah sedimen Sungai Batanghari.
Apakah Jambi bermula dari sebuah kerajaan terstruktur atau hanya konfederasi perdagangan? Data arkeologis di situs Muaro Jambi menunjukkan bahwa peradaban di sini telah bernapas jauh sebelum catatan tertulis kolonial muncul (Schnitger, 1937, hal. 12).
Sosok raja pertama sering kali terkubur dalam kabut mitologi, namun eksistensinya nyata dalam memori kolektif masyarakat sebagai simbol kedaulatan awal di tanah Melayu.
Bagi para penjelajah dunia, Jambi bukan hanya titik geografis, melainkan “paru-paru” ekonomi Sumatera.
Para pendatang dari China hingga Eropa memberikan literasi yang berbeda-beda: China melihatnya sebagai mitra strategis yang makmur, India memandangnya sebagai pusat spiritual-politik, sementara Eropa melihatnya sebagai medan pertempuran komoditas lada.
Membedah raja-raja Jambi berarti membedah bagaimana kepemimpinan lokal beradaptasi dengan gelombang globalisasi yang menghantam pesisir timur Sumatera selama dua milenium.
B. Raja Jambi: Perspektif Sejarah Global
1. Akar Kuno: Abad ke-1 hingga Abad ke-6 Masehi
Jambi dalam narasi awal sering dikaitkan dengan entitas politik kuno.
Sejak abad ke-1 Masehi, wilayah ini disinyalir telah berhubungan dengan pedagang dari Dinasti Han.
Catatan China abad ke-3 Masehi menyebutkan Koying, sebuah pusat perdagangan di Sumatera yang diduga kuat berada di wilayah Jambi.
Penguasa pada masa ini bukanlah “Raja” dalam pengertian absolut modern, melainkan pemimpin suku yang menguasai jaringan sungai (Wolters, 1967, hal. 170).
2. Perspektif India dan Masa Melayu-Srivijaya (Abad ke-7 – 13 M)
India meninggalkan jejak mendalam melalui kosmologi kekuasaan. Prasasti Tanjore (1025 M) dari Dinasti Chola menyebut “Malaiyur” (Melayu-Jambi) sebagai kerajaan dengan benteng pertahanan kuat.
Raja Jambi pada masa ini menggunakan gelar Sanskerta yang menunjukkan legitimasi ketuhanan.
Pasca-runtuhnya hegemoni Palembang, pusat kekuasaan Srivijaya berpindah ke Jambi pada akhir abad ke-11, menjadikan rajanya sebagai Maharaja yang mengontrol Selat Melaka (Coedes, 1968, hal. 182).
3. Catatan China: Dinasti Tang hingga Ming
Dalam kronik Zhu Fan Zhi karya Zhao Rugua (1225), Jambi (Chan-pei) digambarkan sebagai negara kaya yang mengirimkan upeti berupa lada dan kemenyan.
Penguasa Jambi sangat lihai dalam diplomasi; mereka mengirimkan utusan ke kaisar China untuk mendapatkan pengakuan politik guna membendung ambisi Singasari atau Majapahit.
Hubungan ini murni pragmatisme ekonomi: perlindungan politik ditukar dengan akses prioritas terhadap barang dagangan (Wade, 2009, hal. 230).
C. Kerajaan Jambi: Transisi Antara Kerajaan Melayu Kuno dengan Kesultanan
Fase transisi ini merupakan periode paling dinamis dalam historiografi Jambi.
Pada masa Melayu Kuno di bawah pengaruh Srivijaya, Jambi dipimpin oleh raja-raja yang memegang teguh konsep Devaraja.
Salah satu nama besar yang muncul dalam fragmen sejarah dan prasasti adalah Maharaja Srimat Trailokyaraja Maulibhusana Warmadewa (abad ke-12).
Raja-raja ini mengelola imperium berbasis sungai Batanghari, menghubungkan hasil bumi pedalaman dengan pasar dunia (Wolters, 1970, hal. 45).
1. Nasab Putri Selaras Pinang Masak dan Peran Ahmad Salim
Transisi menuju fase Melayu Islam ditandai dengan kemunculan Putri Selaras Pinang Masak.
Secara genealogi, sang putri adalah putri dari Raja Dharmasraya, penguasa terakhir dari trah Melayu Kuno yang berafiliasi dengan Majapahit di wilayah hulu Batanghari pada abad ke-15.
Beliau memerintah sebagai Ratu yang mewarisi kedaulatan wilayah ayahnya di tengah surutnya pengaruh Majapahit pasca ekspedisi Pamalayu.
2. Munculnya Ahmad Salim (Datuk Paduko Berhalo)
Seorang bangsawan dan ulama Muslim dari Turki/Arab, menjadi katalisator perubahan fundamental.
Pernikahan Ahmad Salim dengan Putri Selaras Pinang Masak bukan sekadar penyatuan dua insan, melainkan integrasi politik-spiritual, yang kemudian memperbaiki tatanan kenegaraan Jambi.
Ahmad Salim membawa sistem administrasi kesultanan yang terinspirasi dari tradisi Islam di Timur Tengah.
3. Transformasi dari Raja Menjadi Sultan: Adaptasi Politik Islam
Narasi kunci dari transisi ini adalah perubahan nomenklatur pemimpin.
Setelah pernikahan tersebut, pemimpin Jambi tidak lagi menggunakan gelar Raja, melainkan beralih menggunakan gelar Sultan.
Perubahan ini bukan hanya pergantian istilah, melainkan adaptasi total terhadap sistem kekuasaan Islam global.
Sebagai seorang Sultan, pemimpin Jambi memposisikan dirinya setara dengan penguasa-penguasa Islam di belahan dunia lain, memutus tradisi teokratis Hindu-Buddha sebelumnya.
Dalam tatanan baru ini, Putri Selaras Pinang Masak tetap menjadi pemegang legitimasi tanah dan tradisi lokal sebagai Ratu atau Permaisuri.
Sementara Ahmad Salim menjalankan pemerintahan sebagai Sultan Jambi yang pertama.
Transformasi ini menjadikan Jambi sebagai entitas Kesultanan Islam yang berdaulat, di mana hukum-hukum Islam mulai diintegrasikan ke dalam hukum adat Melayu.
Aliansi ini berhasil menciptakan stabilitas yang membawa Jambi memasuki era perdagangan internasional yang lebih luas (Al-Attas, 1990; Reid, 1993, hal. 155).
D. Perspektif Naskah Stamboek Van Kadipan (Koleksi Leiden)
Berdasarkan katalog naskah Melayu yang disusun oleh P.S. van Ronkel (1909), terdapat dokumen penting berjudul Stamboek van het vorstenhuis van Jambi (Cod. Or. 2223) di Perpustakaan Universitas Leiden.
Naskah ini dikompilasi pada abad ke-19 dan menjadi rujukan utama kolonial untuk memahami silsilah raja-raja Jambi.
Naskah Stamboek ini mengonfirmasi bahwa akar silsilah Sultan-Sultan Jambi ditarik dari pernikahan Ahmad Salim dan Putri Selaras Pinang Masak.
Dokumen ini menegaskan bahwa legitimasi Sultan Jambi adalah perpaduan antara darah bangsawan lokal dan trah religius Islam.
Naskah ini menjadi instrumen hukum bagi Belanda untuk menentukan “Sultan yang sah” dalam setiap perjanjian kontrak lada, meskipun rakyat Jambi sering kali memiliki standar legitimasi sendiri yang lebih berbasis pada garis keturunan Ahmad Salim (Van Ronkel, 1909, hal. 142).
E. Perspektif Arab dan Penjelajah Eropa
Para kartografer Arab seperti Ibnu Khurdadhbih mencatat wilayah Zabaj sebagai negeri emas.
Memasuki fase Kesultanan, Tome Pires dalam Suma Oriental menyebut Jambi sebagai kerajaan mandiri yang kaya raya.
Catatan Belanda (VOC) menunjukkan bahwa Sultan-Sultan Jambi, seperti Sultan Thaha Syaifuddin, adalah negosiator ulung yang menggunakan hak-hak sejarah mereka untuk melawan monopoli (Andaya, 1993, hal. 110).
Bagi Inggris, Jambi adalah pusat literasi Melayu yang sangat berharga (Raffles, 1817, hal. 210).
F. Mengapa Ada Perbedaan Persepsi tentang Raja Jambi: Kontradiksi Identitas
Titik krusial perdebatan terletak pada interpretasi asal-usul. Ada perdebatan apakah Putri Selaras Pinang Masak memiliki kaitan darah dengan penguasa Jawa atau murni garis keturunan Dharmasraya.
Perdebatan ini penting karena menyangkut klaim “siapa yang lebih dulu” menguasai sungai Batanghari.
Ketidaksinkronan antara narasi tambo dengan laporan administratif kolonial, sering kali menimbulkan identitas ganda bagi kisah raja-raja yang telah berlangsung, dalam sejarah negeri Jambi.
Inilah perbedaan krusial yang acapkali berbeda faham dalam memberikan atribut terhadap pemimpin Jambi, apakah raja atau Sultan, padahal keduanya adalah sama-sama pemimpin pemerintahan atau yang berkuasa di negeri Jambi. (Locher-Scholten, 2004, hal. 62; Bentley, 1986).
G. Posisi Strategis di Panggung Dunia
Raja (dan kemudian Sultan) Jambi bukan sekadar penguasa lokal; mereka adalah pemain global supply chain.
Sultan-sultan Jambi memanfaatkan kompetisi antara Inggris, Belanda, dan Portugis untuk menjaga kedaulatan.
Jambi berhasil menjadi poros ekonomi di pesisir timur Sumatera karena mampu mengintegrasikan hasil hutan pedalaman dengan kebutuhan pasar dunia melalui diplomasi kesultanan yang cerdas (Reid, 1999, hal. 185; Hall, 1981, hal. 198).
H. Penutup: Melampaui Catatan Kolonial
Mempelajari kisah Raja atau kesultanan Jambi melalui berbagai perspektif bangsa adalah upaya untuk membebaskan sejarah dari narasi tunggal.
Dari catatan China kita belajar tentang diplomasi; dari India tentang kosmologi, dari Arab tentang spiritualitas, dan dari Eropa tentang ketangguhan politik.
Transformasi dari Raja menjadi Sultan merupakan bukti adaptasi peradaban Melayu Jambi terhadap arus besar sejarah dunia, menjadikan Jambi sebagai salah satu pusat peradaban Islam yang signifikan di Asia Tenggara (Ricklefs, 2001; Milner, 1982).
Referensi:
1. Al-Attas, S. M. N. (1990). Tuhfat al-Nafis: Analisis Manuskrip Sejarah Melayu-Islam. Kuala Lumpur: ISTAC.
2. Al-Bakri. (t.th). Kitab al-Masalik wa al-Mamalik. (Kitab Kuning).
3. Al-Idrisi. (t.th). Nuzhat al-Mushtaq fi Ikhtiraq al-Afaq. (Kitab Kuning).
4. Andaya, B. W. (1993). To Live as Brothers: Southeast Sumatra in the Seventeenth and Eighteenth Centuries. Honolulu: University of Hawaii Press.
5. Bentley, G. C. (1986). Indigenous States of Southeast Asia. Annual Review of Anthropology.
6. Boomgaard, P. (1998). The VOC and the Environment of Southeast Asia. Journal of Southeast Asian Studies.
7. Christie, J. W. (1995). State Formation in Early Maritime Southeast Asia. BKI.
8. Coedes, G. (1968). The Indianized States of Southeast Asia. Honolulu: East-West Center Press.
9. Dobbin, C. (1983). Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy: Central Sumatra, 1784–1847. London: Curzon Press.
10. Hall, D. G. E. (1981). A History of South-East Asia. London: Macmillan Press.
11. Hamka, P. D. (t.th). Sejarah Umat Islam. Jakarta: Bulan Bintang. (Kitab Kuning).
12. Ibnu Khurdadhbih. (t.th). Kitab al-Masalik wa al-Mamalik. (Kitab Kuning).
13. Juynboll, H. H. (1899). Catalogus van de Maleische en Sundaneesche Handschriften der Leidsche Universiteits-bibliotheek. Leiden: Brill.
14. Kathirithamby-Wells, J. (1993). Restructuring the Economy in the Jambi-Palembang Region. Indonesia and the Malay World.
15. Lape, P. V. (2000). Political Dynamics and Religious Change. World Archaeology.
16. Locher-Scholten, E. (2004). Sumatran Sultanate and Colonial State: Jambi and the Dutch, 1830-1907. Ithaca: Cornell Southeast Asia Program.
17. Manguin, P. Y. (1993). The Merchant Ship of Southeast Asia. International Journal of Nautical Archaeology.
18. Marsden, W. (1811). The History of Sumatra. London: J. McCreery.
19. Miksic, J. N. (1985). Traditional Sumatran Trade. BEFEO.
20. Milner, A. C. (1982). Kerajaan: Malay Political Culture on the Eve of Colonial Rule. Tucson: University of Arizona Press. (Buku Tambahan).
21. Pires, T. (1944). The Suma Oriental of Tomé Pires (A. Cortesão, Trans.). London: Hakluyt Society.
22. Raffles, T. S. (1817). The History of Java. London: Black, Parbury, and Allen.
23. Reid, A. (1993). Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450-1680. New Haven: Yale University Press.
24. Reid, A. (1999). Economic History of Early Modern Southeast Asia. Journal of Economic History.
25. Ricklefs, M. C. (2001). A History of Modern Indonesia since c. 1200. Stanford: Stanford University Press.
26. Schnitger, F. M. (1937). The Archaeology of Hindoo Sumatra. Leiden: E.J. Brill.
27. Sutherland, H. (2003). The Sulu Zone Revisited. Journal of Southeast Asian Studies.
28. Tibbetts, G. R. (1979). A Study of the Arabic Texts Containing Material on South-East Asia. Leiden: E.J. Brill.
29. Van Ronkel, P. S. (1909). Catalogus der Maleische Handschriften in de Bibliotheek van de Rijksuniversiteit te Leiden. Leiden: Brill.
30. Wade, G. (2009). An Early Age of Commerce in Southeast Asia. JSAS.
31. Wolters, O. W. (1967). Early Indonesian Commerce. Ithaca: Cornell University Press.
32. Wolters, O. W. (1970). The Fall of Srivijaya in Malay History. Ithaca: Cornell University Press.
33. Yule, H., & Cordier, H. (1921). The Book of Ser Marco Polo. London: John Murray.(*)
