Al Haris Bidik Inklusi Keuangan Jambi 93 Persen pada 2027, Ini Tantangannya

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Gubernur Jambi Al Haris menargetkan indeks inklusi keuangan Provinsi Jambi mencapai 93 persen pada 2027, lebih cepat dari batas target nasional pada 2029.

Target tersebut menuntut pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, dan industri jasa keuangan memperluas akses layanan keuangan formal bagi masyarakat.

Saat ini, indeks inklusi keuangan Jambi masih berada di kisaran 92 persen.

Sementara itu, indeks literasi keuangan provinsi tersebut telah mencapai 72,24 persen, melampaui angka nasional sebesar 69,57 persen berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026.

Al Haris menyampaikan target tersebut saat menghadiri Jambi Financial Fest 2026 dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan di Ev Garden, Paal Merah, Kota Jambi, Selasa 27 Oktober 2026 malam.

“Kita masih punya waktu sampai 2029, tetapi kalau bisa jangan menunggu sampai 2029. Tahun depan, kalau bisa, sudah mencapai 93 persen sesuai target nasional, bahkan kalau bisa lebih,” tegas Al Haris.

Data SNLIK 2026 menunjukkan indeks literasi keuangan nasional mencapai 69,57 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan berada di angka 93,61 persen.

Pemerintah menetapkan target nasional inklusi keuangan sebesar 93 persen untuk 2029, sehingga capaian nasional tersebut telah melampaui target itu.

Di Jambi, indeks literasi keuangan mencapai 72,24 persen. Namun, indeks inklusi keuangan masih berkisar 92 persen.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan belum sepenuhnya sejalan dengan penggunaan produk dan layanan keuangan formal.

Data tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah daerah perlu memperluas edukasi sekaligus mempermudah akses masyarakat terhadap layanan keuangan.

Upaya itu tidak cukup hanya dengan mendorong masyarakat membuka rekening, tetapi juga perlu memastikan mereka memahami manfaat, biaya, risiko, dan keamanan produk yang digunakan.

Al Haris menilai industri jasa keuangan perlu meningkatkan kualitas edukasi serta menjangkau kelompok masyarakat yang belum memanfaatkan layanan formal secara optimal.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan layanan yang mudah diakses, aman, dan sesuai kebutuhan.

Karena itu, pemerintah daerah, OJK, perbankan, lembaga asuransi, dan penyedia layanan keuangan lainnya perlu memperkuat kerja sama.

Kepala OJK Provinsi Jambi Yan Iswara Rosya menjelaskan bahwa Bulan Inklusi Keuangan menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan yang legal, aman, dan sesuai kebutuhan.

Sepanjang September hingga Oktober 2026, realisasi kegiatan inklusi keuangan di Provinsi Jambi mencapai Rp80,35 miliar.

Angka tersebut meningkat 55,69 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang tercatat sebesar Rp52 miliar.

Pada periode yang sama, pelaku industri jasa keuangan dan pemangku kepentingan juga menyelenggarakan 144 kegiatan literasi keuangan, meningkat 5,11 persen. Kegiatan tersebut menjangkau 14.697 peserta.

Capaian ini menunjukkan peningkatan aktivitas program literasi dan inklusi keuangan.

Namun, keberhasilan jangka panjang tetap membutuhkan evaluasi untuk memastikan kegiatan edukasi benar-benar meningkatkan pemahaman masyarakat dan memperluas penggunaan layanan keuangan formal.

Yan Iswara menegaskan bahwa OJK tidak dapat bekerja sendiri. Pemerintah daerah, industri jasa keuangan, lembaga pendidikan, komunitas, dan berbagai pihak lainnya perlu terlibat agar edukasi menjangkau masyarakat hingga tingkat desa dan wilayah dengan keterbatasan akses.

OJK Jambi juga mendorong duta literasi keuangan dari kalangan dosen dan Pramuka untuk membantu menyebarkan edukasi, termasuk ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Jambi Financial Fest 2026 mengusung tema “Inklusi Keuangan Merata di Bumi Sepucuk Jambi” dan melibatkan sekitar 1.000 peserta dari Sekolah Rakyat, siswa SMA/SMK, serta mahasiswa dari berbagai daerah di Provinsi Jambi.

Al Haris mengapresiasi keterlibatan generasi muda dalam kegiatan tersebut.

Ia berharap pelajar dan mahasiswa dapat menjadi penggerak literasi keuangan di lingkungan keluarga, sekolah, kampus, dan masyarakat.

“Saya senang ketika anak-anak sekolah dan mahasiswa dilibatkan. Mereka bisa menjadi pionir untuk menggerakkan literasi dan inklusi keuangan di tengah masyarakat,” ujarnya.

Selain edukasi, OJK bersama industri jasa keuangan memberikan perlindungan asuransi kecelakaan diri atau personal accident kepada 1.000 pelajar dan mahasiswa peserta acara.

Perlindungan tersebut berlaku selama satu tahun sesuai ketentuan polis.

Keterlibatan generasi muda dinilai penting karena mereka perlu memahami cara mengelola uang, mengenali risiko keuangan, menggunakan layanan formal secara bijak, serta menghindari penipuan yang memanfaatkan produk keuangan.

Al Haris juga mengaitkan perluasan inklusi keuangan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Jambi berada di kisaran 4,9 persen dan berharap angka tersebut dapat meningkat hingga 5 persen.

Menurutnya, akses keuangan yang lebih luas dapat membantu masyarakat memanfaatkan layanan perbankan, asuransi, pembiayaan, investasi, dan produk keuangan lain sesuai kebutuhan.

Meski demikian, perluasan akses perlu berjalan bersama peningkatan pemahaman masyarakat.

Tanpa edukasi yang memadai, akses terhadap produk keuangan saja belum tentu menjamin masyarakat mampu mengelola risiko dan mengambil keputusan keuangan dengan baik.

Karena itu, Al Haris berharap Bulan Inklusi Keuangan tidak berhenti pada kegiatan seremonial.

Pemerintah daerah dan industri jasa keuangan perlu melanjutkan program edukasi serta memperluas jangkauan layanan secara berkelanjutan.

Yan Iswara juga mengingatkan masyarakat untuk memeriksa legalitas penyedia dan produk jasa keuangan sebelum bertransaksi.

Masyarakat perlu mewaspadai penawaran yang menjanjikan keuntungan tidak wajar dan memanfaatkan saluran pengaduan resmi apabila menghadapi masalah layanan keuangan.

Melalui Jambi Financial Fest 2026, pemerintah daerah dan OJK berharap masyarakat semakin cakap mengelola keuangan, terlindungi dari risiko kejahatan keuangan, serta memiliki akses yang lebih luas terhadap layanan formal.

Tantangan berikutnya adalah memastikan peningkatan kegiatan dan edukasi tersebut menghasilkan perubahan nyata, semakin banyak masyarakat yang mampu mengakses layanan keuangan secara aman, memahami risikonya, dan menggunakannya untuk mendukung kesejahteraan.(*)