JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Jambi, Maulana, menegaskan seluruh jajaran pengurus dan kader tetap solid mendukung kepemimpinan Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan.

Penegasan tersebut sekaligus menjadi pesan internal agar seluruh kader tidak mudah terpengaruh isu yang berpotensi mengganggu persatuan dan konsolidasi partai.

Maulana menyatakan, pengurus, kader, hingga simpatisan PAN Kota Jambi tetap berada dalam satu barisan untuk memperkuat organisasi dan menjalankan arah perjuangan partai.

“PAN Kota Jambi tetap solid, kompak, dan satu komando bersama Ketua Umum DPP PAN, Bapak Zulkifli Hasan. Kami mendukung penuh kepemimpinan beliau dan berkomitmen untuk terus menjaga persatuan serta membesarkan PAN,” tegas Maulana.

Menurut Maulana, soliditas internal menjadi modal penting bagi PAN dalam menghadapi dinamika politik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat.

Ia meminta seluruh kader menyikapi berbagai informasi yang berkembang secara bijak. Kader juga perlu memastikan kebenaran informasi sebelum menyikapinya agar tidak terjebak isu yang dapat memicu perpecahan.

Maulana yang juga menjabat Wali Kota Jambi menilai, loyalitas kepada partai tidak cukup diwujudkan melalui pernyataan dukungan kepada pimpinan.

Menurutnya, kader harus membuktikan komitmen melalui penguatan organisasi, komunikasi yang baik, serta kerja nyata di tengah masyarakat.

Ia menegaskan, PAN perlu memperkuat peran sebagai partai yang mampu menyerap aspirasi dan ikut menjawab persoalan masyarakat, bukan hanya aktif ketika momentum pemilihan umum tiba.

“Bagi kami, membesarkan PAN berarti memperkuat kepercayaan masyarakat. Karena itu, kader harus terus bekerja, menjaga komunikasi, mempererat kebersamaan, dan menunjukkan bahwa PAN selalu hadir untuk masyarakat,” ujarnya.

Pesan tersebut menjadi penekanan bahwa kekuatan partai tidak hanya bergantung pada kepemimpinan di tingkat pusat, tetapi juga pada kemampuan struktur daerah menjalankan fungsi organisasi secara konsisten.

Untuk menjaga kekompakan, Maulana mengajak seluruh jajaran DPD, DPC, hingga pengurus ranting memperkuat konsolidasi organisasi.

Ia menilai, struktur partai harus bergerak dalam satu arah agar program dan agenda perjuangan PAN dapat berjalan secara efektif hingga tingkat kelurahan.

Maulana juga meminta kader mengedepankan komunikasi dan musyawarah ketika menghadapi perbedaan pandangan. Menurutnya, dinamika politik merupakan bagian dari kehidupan organisasi yang harus disikapi secara dewasa.

“Jangan sampai kita terpecah oleh isu-isu yang belum tentu benar. Kepentingan partai harus lebih besar daripada kepentingan pribadi maupun kelompok. Kita harus tetap kompak, menjaga persaudaraan, dan fokus bekerja untuk masyarakat,” katanya.

Selain konsolidasi, penguatan kaderisasi dan kedekatan dengan masyarakat juga menjadi perhatian DPD PAN Kota Jambi.

Maulana berpandangan, keberhasilan partai tidak semata-mata diukur dari besarnya struktur organisasi atau kekuatan politik, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat.

Ke depan, Maulana berharap seluruh kader PAN Kota Jambi mampu menjaga kebersamaan sekaligus meningkatkan kontribusi dalam kehidupan sosial dan pembangunan daerah.

Ia menekankan bahwa kepercayaan masyarakat harus menjadi salah satu ukuran penting keberhasilan organisasi politik.

“Pesan saya kepada seluruh kader PAN Kota Jambi, tetap solid, jaga kekompakan, dan jangan pernah berhenti bekerja untuk rakyat. Kita ingin PAN semakin besar, semakin dipercaya, dan semakin memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.

Penegasan Maulana tersebut menempatkan konsolidasi internal dan kerja nyata sebagai dua agenda penting PAN Kota Jambi dalam memperkuat organisasi serta menjaga kepercayaan publik.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID — Memiliki kulit sehat dan bercahaya menjadi dambaan banyak perempuan. Tak heran jika tren Korean Glass Skin terus menjadi inspirasi dalam dunia kecantikan, dengan tampilan kulit yang cerah, lembap, dan berkilau alami.

Namun, mendapatkan efek glowing yang diinginkan terkadang membutuhkan usaha ekstra. Penggunaan berlapis-lapis produk skincare bisa membuat kulit terasa berat, sementara makeup dengan hasil akhir dewy tak jarang justru membuat wajah terlihat berminyak, alih-alih memancarkan kilau sehat.

Menjawab kebutuhan tersebut, JUVA by ZAP menghadirkan InstaGlow Serum, inovasi skincare yang memadukan manfaat perawatan kulit dengan efek instant glow hanya dalam 5 detik.

Keunggulan ini turut menarik perhatian beauty influencer Tasya Farasya, yang menggunakan InstaGlow Serum sebagai bagian dari rutinitas skin prep sebelum makeup. Serum ini membantu menghidrasi kulit sekaligus memberikan tampilan bercahaya alami sebagai base makeup, sehingga wajah terlihat lebih segar dan hasil makeup tampak lebih menyatu dengan kulit.

INSTANT GLOW, LASTING RADIANCE: DUA MANFAAT DALAM SATU SERUM

Keunikan InstaGlow Serum terletak pada kemampuannya menghadirkan efek glowing secara instan sekaligus manfaat perawatan kulit jangka panjang. Efek kilau dalam 5 detik dihasilkan melalui kapsul pink berkilau (glitter capsule) yang menjadi ciri khas formulanya, memberikan tampilan kulit yang lebih bercahaya dan menyerupai efek glass skin.

Tidak hanya memberikan hasil yang dapat langsung terlihat, serum ini juga diformulasikan untuk membantu mencerahkan tampilan kulit kusam melalui penggunaan rutin.

Untuk mendukung manfaat tersebut, InstaGlow Serum diperkaya Peptuin 9 Complex, kombinasi sembilan jenis peptide yang membantu menjaga elastisitas dan memperbaiki tampilan tekstur kulit agar terasa lebih halus, kenyal, dan kencang.

Kandungan 2% Niacinamide turut membantu mencerahkan kulit kusam, meratakan warna kulit, serta mengontrol produksi minyak berlebih. Sementara itu, Panthenol dan Allantoin membantu menjaga kelembapan kulit sekaligus mendukung fungsi skin barrier agar kulit tetap terasa nyaman.

Dikembangkan dengan mempertimbangkan kebutuhan kulit perempuan Indonesia yang tinggal di iklim tropis, InstaGlow Serum memiliki tekstur ringan yang nyaman digunakan sehari-hari. Formulanya menjadikan serum ini praktis digunakan sebagai bagian dari rutinitas skincare maupun sebagai langkah skin prep sebelum makeup.

KOREAN SCIENCE MEETS SKINCARE INNOVATION

Di balik formulanya, InstaGlow Serum merupakan hasil kolaborasi JUVA by ZAP bersama para ilmuwan dari Korea dalam menghadirkan inovasi perawatan kulit yang menggabungkan keahlian ilmiah dengan kebutuhan kecantikan perempuan Indonesia.

Pengembangan kapsul pink berkilau dan Peptuin 9 Complex menjadi bagian dari pendekatan inovatif tersebut, menghadirkan perpaduan manfaat yang tidak hanya berfokus pada tampilan kulit seketika, tetapi juga perawatannya dalam jangka panjang.

Melalui InstaGlow Serum, JUVA by ZAP menghadirkan cara praktis untuk mendapatkan kulit yang tampak bercahaya seketika sekaligus merawatnya untuk hasil yang lebih cerah dan sehat seiring waktu.

Kini, saatnya menghadirkan kilau sehat ke dalam rutinitas kecantikan Anda bersama InstaGlow Serum. Dapatkan segera melalui situs resmi JUVA by ZAP di juvabyzap.id atau official store JUVA by ZAP di Shopee, dengan harga Rp349.000 untuk ukuran 14 ml.

Tentang Juva by ZAP

JUVA adalah solusi perawatan kulit yang telah diuji dan direkomendasikan oleh para dermatolog dan ahli. Dengan lebih dari 400 dokter yang telah menguji produknya, JUVA menghadirkan formula mutakhir yang dirancang untuk memberikan kulit tampak muda dan bercahaya.

Kombinasi bahan inovatif dari berbagai penjuru dunia diracik secara cermat untuk memastikan keamanan, efektivitas, dan kecocokan untuk semua jenis kulit—terutama kulit wanita Indonesia. Lebih dari sekedar perawatan, JUVA hadir untuk berikan kekuatan pada setiap perempuan untuk lakukan dan dapatkan yang terbaik.

Press release ini juga sudah tayang di VRITIMES

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Rombongan delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik (Pusat 2) Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Dr. T.R. Fahsul Falah, S.Sos, M.Si, meninjau langsung pelaksanaan program makan siang sekolah di Kota Adachi, Tokyo, Jepang, pada Kamis (12/11/2026).

Kunjungan yang diikuti oleh 10 orang perwakilan dari kementerian, pemerintah daerah, serta organisasi non-pemerintah (LSM) ini bertempat di fasilitas dapur sekolah Kota Adachi, termasuk SD Shikahama Mirai. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Studi Banding Program Review di Jepang (8–14 November 2026) yang difasilitasi oleh lembaga pemikir kebijakan publik Koso Nippon (Japan Initiative) bekerja sama dengan Yayasan Nusantara Sejati dalam kerangka Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) untuk Indonesia Tahun Anggaran 2026.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan menerima pemaparan langsung dari petugas makan siang sekolah dan pendidikan gizi Kota Adachi, Ibu Reiko Matsumoto, serta Kepala SD Shikahama Mirai, Ikeno. Sejak tahun 2007, Kota Adachi menjalankan program “Makan Siang Lezat” dengan sistem dapur mandiri di masing-masing dari 103 SD dan SMP. Setiap sekolah didampingi oleh satu ahli gizi khusus untuk menyusun menu segar menggunakan kaldu alami dan bahan pangan lokal, dengan standar keamanan pangan yang sangat ketat hingga mencatatkan nol kasus keracunan makanan.

Keberhasilan utama Kota Adachi terlihat dari kemampuannya menekan angka sisa makanan (food waste) hingga 70 persen—turun drastis dari 381 ton di awal program menjadi 113 ton pada tahun lalu. Capaian ini diraih melalui pendekatan pendidikan gizi komprehensif (“Standar Pangan Adachi”) yang membiasakan anak makan sayur, melibatkan siswa menanam padi hingga merancang menu lewat lomba tahunan, serta mendaur ulang sisa makanan menjadi pupuk dan pakan ternak.

Sejak 2023, Pemerintah Kota Adachi menggratiskan seluruh program makan siang ini dengan alokasi anggaran bahan makanan mencapai sekitar 3 miliar yen per tahun (setara Rp300-an miliar), atau sekitar 395 yen per porsi. Inovasi menu siswa Adachi bahkan merambah sektor komersial dengan dipasarkan di jaringan ritel 7-Eleven selama lima tahun berturut-turut.

Melalui peninjauan langsung tata kelola dapur, pengawasan mutu, hingga efisiensi anggaran di Kota Adachi, Dr. T.R. Fahsul Falah dan seluruh delegasi diharapkan dapat mengadopsi praktik terbaik (best practices) tersebut sebagai rujukan strategis dalam merumuskan dan memperkuat kebijakan pemenuhan gizi serta makan siang bergizi di Indonesia.

Press release ini juga sudah tayang di VRITIMES

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Komunitas yang Lahir dari Ruang Antara Kesuksesan dan Rasa Memiliki. Di industri tempat kesuksesan dirayakan di ruangan megah namun sering kali dijalani dalam kesendirian, Jasmine Chau menciptakan sesuatu yang bertahan melampaui riuh tepuk tangan: sebuah komunitas tempat perempuan dilihat, didengar, dan terhubung.

Sebagai seorang pemimpin bisnis yang perjalanan profesionalnya mencakup pasar internasional, barang mewah (luxury), desain, dan kemitraan lintas negara, Jasmine Chau memahami pentingnya koneksi dalam membentuk karier maupun industri.

Kiprahnya sebagai Pendiri CjC Marketing Agency, di samping peran kepemimpinannya di Italian Atelier dan The One Atelier, telah menempatkannya di dalam jaringan pengusaha, eksekutif, dan pengambil keputusan di seluruh Asia dan mancanegara.

Bersama-sama, CjC Marketing Agency dan Italian Atelier menyediakan fondasi organisasi dan profesional di balik Asia Female CEO & Leaders, mendukung visi Jasmine Chau untuk membangun komunitas yang melampaui pencapaian individu dan menciptakan peluang berkelanjutan bagi perempuan di berbagai industri. Dengan memanfaatkan pengalaman mereka dalam pemasaran strategis, kemitraan internasional, gaya hidup mewah, dan koneksi bisnis lintas batas, kedua organisasi ini membawa perspektif yang saling melengkapi ke dalam inisiatif tersebut.

Namun, di balik presentasi yang memukau, konferensi bergengsi, dan pertemuan industri yang dikurasi dengan cermat, terdapat realitas yang lebih tenang: hubungan profesional yang bermakna membutuhkan lebih dari sekadar pertemuan sesekali.

Perbedaan inilah yang mendasari visi di balik Asia Female CEO & Leaders, sebuah komunitas yang didedikasikan untuk mempertemukan para perempuan yang ambisi, pengalaman, dan perspektifnya layak mendapatkan tempat abadi dalam perbincangan.

Alih-alih membiarkan koneksi memudar begitu sebuah acara berakhir, inisiatif ini berupaya menciptakan kesinambungan. Sebuah ruang tempat percakapan yang dimulai di konferensi dapat berkembang menjadi mentorship, perkenalan dapat berevolusi menjadi kolaborasi, dan pencapaian individu menjadi peluang bagi kemajuan bersama.

Ambisinya bukan sekadar mengumpulkan perempuan-perempuan berprestasi di ruangan yang sama, melainkan memastikan bahwa setelah mereka meninggalkan ruangan tersebut, mereka tetap terhubung.

Pentingnya Dilihat, Melampaui Sekadar Sukses

Selama puluhan tahun, bahasa kepemimpinan sebagian besar didefinisikan oleh pencapaian yang tampak: jabatan yang diraih, bisnis yang didirikan, pasar yang dimasuki, dan tonggak sejarah yang dicapai.

Namun, ada dimensi lain dari kepemimpinan yang jarang mendapatkan perhatian yang sama.

Ketidakpastian di balik keputusan-keputusan penting. Ketangguhan yang dibutuhkan untuk memasuki wilayah yang asing. Kompromi pribadi yang jarang muncul dalam biografi profesional. Serta tekad tenang para perempuan yang terus membangun, sering kali tanpa komunitas rekan sejawat di samping mereka.

Asia Female CEO & Leaders berupaya memberikan visibilitas yang lebih besar terhadap pengalaman-pengalaman ini.

Filosofinya melampaui sekadar merayakan perempuan yang telah mencapai level tertinggi dalam profesi mereka. Komunitas ini juga mengakui mereka yang menciptakan peluang bagi orang lain, menantang ekspektasi yang mapan, dan mendorong perubahan bermakna di industri masing-masing.

Di bidang arsitektur, mode, perhotelan, real estat, kewirausahaan, pendidikan, hingga inovasi sosial, komunitas ini merangkul keberagaman kepemimpinan perempuan.

Karena pengaruh tidak seharusnya diukur hanya dari tingginya jabatan, tetapi juga dari kemungkinan-kemungkinan yang diciptakan bagi generasi penerus. Prinsip panduan inisiatif ini sederhana namun signifikan: perempuan memajukan perempuan. Bukan sekadar pernyataan seremonial, melainkan budaya berbagi pengetahuan, perkenalan yang bermakna, saling mendukung, dan dukungan yang tulus.

Melampaui Jejaring (Networking): Menciptakan Budaya Koneksi

Dalam lanskap profesional saat ini, networking hampir tidak terpisahkan dari kesuksesan. Undangan bertukar tangan, kartu nama dikumpulkan, dan perkenalan dilakukan dengan janji kolaborasi di masa depan.

Namun, akses dan koneksi bukanlah hal yang sama.

Asia Female CEO & Leaders dibangun di atas keyakinan bahwa hubungan yang berdampak membutuhkan sesuatu yang lebih disengaja.

Pendekatannya lebih mengutamakan pertemuan yang intim dan dikurasi secara matang dibandingkan pertukaran transaksional, mendorong percakapan yang melampaui gelar profesional dan kepentingan bisnis sesaat.

Visi komunitas yang lebih luas mencakup pertemuan lintas industri, diskusi privat, koneksi regional, dan peluang kolaborasi yang dirancang untuk mempertemukan perempuan dari berbagai latar belakang profesional.

Membangun di atas jaringan internasional dan hubungan lintas industri yang dikembangkan melalui CjC Marketing Agency dan Italian Atelier, Jasmine Chau membayangkan Asia Female CEO & Leaders sebagai perpanjangan dari pendekatan kolaboratif ini. Melalui pengalaman kedua organisasi yang saling melengkapi dalam komunikasi strategis, pengembangan bisnis, pengalaman merek mewah, dan kemitraan internasional, inisiatif ini berupaya menghubungkan perempuan lintas sektor profesional dan batas geografis.

Inti dari pendekatan ini adalah komitmen terhadap keaslian: menciptakan lingkungan tempat individu-individu berprestasi dapat bertukar pikiran tanpa ekspektasi bahwa setiap percakapan harus berujung pada peluang komersial.

Hal ini sangat penting bagi perempuan yang berkiprah di ruang yang secara tradisional didominasi laki-laki, tempat menemukan rekan dengan pengalaman serupa bisa menjadi hal yang sulit.

Bertemu dengan perempuan lain yang memahami kompleksitas kepemimpinan, tuntutan membangun bisnis, atau pengalaman memasuki ruangan yang hanya sedikit orang berbagi perspektif dengannya, dapat menjadi sangat berharga.

Terkadang, hasil paling bermakna dari sebuah pertemuan bukanlah kemitraan baru atau peluang bisnis, melainkan kesadaran bahwa seseorang tidak harus menjalani perjalanan ini sendirian.

Memberi Suara Perempuan Kehidupan di Luar Panggung

Asia Female CEO & Leaders memandang storytelling (bercerita) sebagai bagian penting dari misinya, menciptakan peluang bagi pengalaman, keahlian, dan kontribusi perempuan untuk menjangkau audiens di luar ruangan tempat cerita tersebut pertama kali dibagikan. Komunitas ini bertujuan mengakui perempuan yang mendobrak batasan, memajukan kesetaraan, mendorong inovasi, dan menciptakan peluang bagi generasi mendatang.

Visi editorialnya yang lebih luas mencakup Empower Talks, sebuah inisiatif storytelling yang dirancang untuk melampaui format konferensi konvensional dan masuk ke lingkungan tempat kepemimpinan benar-benar berlangsung. Mulai dari studio kreatif dan ruang kerja profesional hingga suasana sehari-hari tempat keputusan penting dibuat, tujuannya adalah mengungkap sosok di balik pencapaian tersebut. Bukan sekadar apa yang telah dicapai para perempuan ini, tetapi bagaimana cara mereka berpikir, apa yang telah mereka atasi, dan apa yang ingin mereka ubah.

Di samping percakapan ini, komunitas membayangkan liputan editorial, storytelling digital, dan kolaborasi media regional yang memperluas visibilitas pemimpin perempuan di seluruh kawasan Asia-Pasifik. Dengan demikian, inisiatif ini berupaya mengubah pengakuan dari sekadar momen tepuk tangan menjadi bentuk pengaruh yang lebih bertahan lama.

Dengan menciptakan ruang bagi perempuan untuk terlibat melampaui identitas profesional mereka, Asia Female CEO & Leaders menawarkan visi yang lebih holistik tentang bagaimana komunitas kepemimpinan dapat berkembang—komunitas yang mengakui kekuatan tanpa mengabaikan kerentanan, merayakan ambisi tanpa melupakan keseimbangan, dan memahami bahwa pengaruh sejati sering kali dibangun melalui kemurahan hati, bukan persaingan.

Membangun Warisan yang Bertahan Melampaui Tepuk Tangan

Asia Female CEO & Leaders berupaya mengubah keyakinan tersebut menjadi ekosistem yang abadi: tempat perempuan tidak hanya menemukan pengakuan, tetapi juga akses, advokasi, kolaborasi, dan rasa kebersamaan yang tulus. Ini adalah visi yang terasa sangat relevan di era ketika kesuksesan profesional semakin terlihat, namun rasa memiliki yang bermakna tetap sulit ditemukan.

Komunitas ini tidak bermaksud menggantikan pentingnya konferensi, upacara penghargaan, atau tonggak pencapaian industri. Acara-acara tersebut tetap menjadi ekspresi penting dari prestasi dan kemajuan. Sebaliknya, komunitas ini bertanya tentang apa yang mungkin terjadi jika hubungan yang terbentuk di dalam ruang-ruang tersebut diberi kesempatan untuk tumbuh.

Bagaimana jika perempuan yang duduk di sebelah Anda saat makan malam menjadi kolaborator seumur hidup? Bagaimana jika percakapan setelah sesi panel berkembang menjadi inisiatif baru? Bagaimana jika pengakuan atas kesuksesan satu perempuan menjadi awal dari peluang bagi perempuan lainnya?

Dan bagaimana jika, setelah tepuk tangan mereda, masih ada komunitas yang menanti?

Itulah masa depan yang ingin ditumbuhkan oleh Asia Female CEO & Leaders.

Dengan Jasmine Chau yang memimpin visinya serta CjC Marketing Agency dan Italian Atelier yang menyediakan fondasi di balik pengembangannya, inisiatif ini berupaya menjadi lebih dari sekadar kalender acara bergengsi, melainkan budaya koneksi yang terus berlanjut di sela-selanya. Bukan sekadar platform bagi perempuan yang telah mengukir prestasi, tetapi tempat bagi mereka untuk membantu orang lain mengukir prestasi mereka sendiri.

Karena ukuran sejati dari sebuah pertemuan yang luar biasa bukan hanya siapa yang hadir di dalam ruangan, melainkan apa yang tetap mungkin terwujud setelah semua orang pergi. Dan barangkali warisan paling bermakna dari kepemimpinan perempuan bukanlah seberapa jauh seorang perempuan dapat melangkah naik, melainkan seberapa banyak orang lain yang ia bawa bersamanya.

Press release ini juga sudah tayang di VRITIMES

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat), Dr. H. Katamso, SA, S.E., M.E., membawa sejumlah aspirasi pembangunan infrastruktur daerah dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Infrastruktur Provinsi Jambi Tahun 2026.

Salah satu usulan yang menjadi perhatian adalah penyelesaian jalan Sungai Landak menuju Tebing Tinggi sepanjang kurang lebih 18 kilometer.

Pembangunan ruas jalan tersebut dinilai penting untuk memangkas waktu perjalanan masyarakat, terutama warga wilayah ulu Tanjab Barat yang selama ini harus menempuh jalur memutar melalui dua kabupaten lain ketika menuju ibu kota kabupaten.

Aspirasi tersebut disampaikan Katamso dalam rakor yang dipimpin Gubernur Jambi Al Haris di Aula Pertemuan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Jambi, Kamis 12 November 2026.

Pertemuan itu dihadiri para bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi serta kepala balai kementerian terkait.

Agenda utamanya mengevaluasi pembangunan infrastruktur tahun 2026 sekaligus menyusun rencana kegiatan untuk tahun anggaran 2027 dan 2028.

Dalam forum tersebut, Katamso menegaskan pentingnya dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat Tanjab Barat.

Salah satu persoalan yang disampaikan Wabup Katamso adalah belum tuntasnya pembangunan jalan penghubung Sungai Landak menuju Tebing Tinggi.

Selama ini, masyarakat dari wilayah ulu Tanjab Barat yang hendak menuju ibu kota kabupaten harus menempuh perjalanan melalui Kabupaten Muaro Jambi, berbelok di Kilometer 35, kemudian melewati Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebelum kembali memasuki wilayah Tanjab Barat.

Kondisi tersebut membuat perjalanan masyarakat menjadi lebih panjang dan membutuhkan waktu serta biaya transportasi lebih besar.

Karena itu, Katamso meminta dukungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi agar pembangunan ruas Sungai Landak-Tebing Tinggi sepanjang sekitar 18 kilometer dapat dilanjutkan.

Menurutnya, penyelesaian jalan tersebut akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat karena akses perjalanan nantinya dapat sepenuhnya melalui wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dalam kesempatan itu, Katamso juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat melalui BPJN atas pembangunan jalan Sungai Landak menuju Sungai Kepayang.

Ia menyebut kondisi jalan yang sebelumnya rusak kini telah mengalami perubahan setelah dilakukan pengaspalan.

Peningkatan tersebut disambut gembira oleh masyarakat yang sudah lama mengharapkan akses jalan lebih baik.

“Masyarakat di sana sangat senang sekali, dulu jalan sangat jelek sekarang serasa mimpi karena sudah beraspal yang sudah sangat lama diimpikan masyarakat dan tentunya akan sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat,” ungkap Katamso.

Ia juga menjelaskan bahwa peningkatan konektivitas kawasan tersebut berpotensi membuka jalur alternatif perjalanan dari Riau menuju Padang tanpa harus melewati Kota Jambi.

Jika didukung perbaikan jembatan, waktu perjalanan diperkirakan dapat dipangkas sekitar satu setengah jam.

Selain ruas Sungai Landak-Tebing Tinggi, Wabup Katamso turut meminta dukungan pemerintah pusat untuk penanganan jalan Kilometer 101 menuju Bukit Paku di Kabupaten Batanghari serta jalan Seberang Kota.

Tidak hanya infrastruktur jalan, persoalan sumber daya air juga menjadi perhatian Pemkab Tanjab Barat.

Katamso menyampaikan apresiasi kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VI atas berbagai upaya perbaikan daerah irigasi di wilayah Tanjab Barat.

Namun, menjelang musim penghujan, pemerintah daerah masih menghadapi persoalan penanganan Sungai Bram Itam yang membutuhkan perhatian lebih lanjut.

Ia menjelaskan bahwa secara kewenangan administratif, pemeliharaan sungai tersebut berada di tingkat kabupaten. Akan tetapi, keterbatasan kemampuan keuangan daerah menjadi tantangan untuk melakukan penanganan secara menyeluruh.

Karena itu, Pemkab Tanjab Barat berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan penanganan sepanjang kurang lebih 15 kilometer.

“Kami mohon kiranya dapat dibantu penanganan sepanjang 15 kilometer, Pak. Saat ini, penanganan yang dapat kami lakukan masih terbatas dengan bekerja sama bersama WKS melalui program mereka. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan dukungan dan intervensi dari pemerintah pusat,” tegas Katamso.

Permintaan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mengantisipasi persoalan sungai sekaligus mengurangi potensi dampak yang dapat ditimbulkan saat intensitas hujan meningkat.

Dalam forum tersebut, Katamso juga menyampaikan penghargaan kepada Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) serta Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Prasarana Strategis atas perhatian dan kontribusi mereka dalam pembangunan Kabupaten Tanjab Barat.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sangat diperlukan mengingat kebutuhan pembangunan infrastruktur tidak seluruhnya dapat ditangani melalui kemampuan anggaran kabupaten.

Pemkab Tanjab Barat berharap berbagai usulan yang telah disampaikan dapat menjadi perhatian dan masuk dalam prioritas perencanaan pembangunan pemerintah pusat untuk tahun anggaran mendatang.

Katamso menegaskan bahwa pembangunan jalan, jembatan, dan penanganan sungai merupakan kebutuhan mendasar yang berkaitan langsung dengan mobilitas, keselamatan, serta kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris dalam arahannya menekankan pentingnya penyelarasan program pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Ia meminta agar setiap program infrastruktur yang masuk ke wilayah Provinsi Jambi diketahui dan dikoordinasikan dengan kepala daerah setempat.

Langkah tersebut diperlukan agar perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

Dalam pembahasan itu, Pemprov Jambi juga menyoroti percepatan pembebasan lahan jalan tol yang membutuhkan anggaran ganti rugi mendekati Rp700 miliar, sementara dukungan APBN yang tersedia saat ini baru sekitar Rp100 miliar.

Selain itu, pemerintah provinsi turut membahas pengembangan kawasan ekonomi di sekitar jalan tol, program bedah rumah, penanganan infrastruktur terdampak bencana, konektivitas pelabuhan, ketahanan pangan, hingga revitalisasi Danau Kerinci.

Melalui rakor tersebut, Pemkab Tanjab Barat berharap sinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat semakin kuat sehingga kebutuhan infrastruktur strategis di daerah dapat direalisasikan secara bertahap.

Penyelesaian akses jalan dan penanganan Sungai Bram Itam diharapkan menjadi bagian dari prioritas pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Tanjung Jabung Barat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Sarolangun, H. Hurmin menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Infrastruktur Provinsi Jambi yang dipimpin Gubernur Jambi, Al Haris di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Jambi, Kamis 12 November 2026.

Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi pemerintah kabupaten dan kota untuk menyelaraskan kebutuhan pembangunan daerah dengan program pemerintah provinsi maupun pusat, khususnya dalam penyusunan agenda infrastruktur tahun 2027 dan 2028.

Rakor ini turut dihadiri seluruh bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi serta kepala balai Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU).

Dalam pertemuan tersebut, para kepala daerah membahas evaluasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur sepanjang 2026 sekaligus merumuskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan untuk dua tahun mendatang.

Bagi Kabupaten Sarolangun, koordinasi tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pusat agar kebutuhan pembangunan daerah dapat masuk dalam perencanaan yang lebih luas.

Bupati Hurmin menilai forum koordinasi tersebut memiliki peran penting dalam menyelaraskan kebutuhan pembangunan Kabupaten Sarolangun dengan program pemerintah provinsi dan pusat.

Ia menekankan bahwa, pembangunan harus direncanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan secara merata.

“Kami berharap melalui koordinasi ini, kebutuhan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sarolangun dapat terus disinergikan dengan program pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Pembangunan harus tepat sasaran, sesuai kebutuhan masyarakat, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi daerah,” demikian pesan yang ditekankan dalam arah kebijakan Pemkab Sarolangun.

Hurmin juga memandang bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi harus mampu membuka akses antardaerah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendukung aktivitas ekonomi.

Karena itu, Pemkab Sarolangun akan terus memperkuat komunikasi dengan Pemprov Jambi dan pemerintah pusat agar berbagai kebutuhan pembangunan daerah dapat menjadi bagian dari perencanaan pembangunan ke depan.

Menurutnya, keterpaduan perencanaan sangat diperlukan agar pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri dan anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Kami ingin pembangunan infrastruktur di Sarolangun terus mengalami peningkatan. Sinergi antarpemerintah sangat diperlukan karena kebutuhan pembangunan cukup besar, sementara kemampuan anggaran daerah juga harus disesuaikan dengan prioritas yang ada,” menjadi salah satu poin penting yang perlu diperjuangkan Pemkab Sarolangun.

Dalam arahannya, Gubernur Jambi Al Haris menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur membutuhkan keselarasan program antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Menurutnya, setiap kegiatan pembangunan harus direncanakan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat.

Dengan begitu, anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara efektif dan memberikan manfaat langsung bagi daerah.

Al Haris juga mengingatkan agar pelaksanaan pembangunan tidak berjalan secara terpisah antara satu tingkatan pemerintahan dengan lainnya.

Perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program harus disesuaikan dengan kewenangan masing-masing pemerintah serta kebutuhan masyarakat di lapangan.

Sementara itu, Kepala Dinas PUTR Provinsi Jambi Muzakkir menyampaikan bahwa kebutuhan pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi masih cukup besar.

Di sisi lain, kemampuan keuangan pemerintah daerah memiliki keterbatasan sehingga diperlukan kerja sama dan optimalisasi berbagai sumber pembiayaan.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus didukung pendanaan dari berbagai tingkatan pemerintahan, baik melalui APBN, APBD Provinsi Jambi, maupun APBD kabupaten dan kota.

Sinergi tersebut juga harus diterapkan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan agar pembangunan berjalan terarah dan tidak tumpang tindih.

Melalui keikutsertaan dalam rakor tersebut, Bupati Hurmin diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat dalam memperjuangkan kebutuhan infrastruktur Kabupaten Sarolangun.

Penyelarasan program pembangunan ini diharapkan membuka peluang percepatan pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Sarolangun.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi, Al Haris mendorong percepatan sejumlah proyek infrastruktur strategis untuk memperkuat konektivitas wilayah sekaligus membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Jambi.

Dua proyek yang menjadi perhatian khusus adalah pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung dan Jembatan Sungai Rambut.

Keduanya dinilai memiliki keterkaitan penting dalam mendukung kelancaran akses transportasi dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Al Haris saat memimpin Rapat Koordinasi Infrastruktur Provinsi Jambi di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Jambi, Kamis 12 November 2026.

Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur sepanjang 2026 sekaligus mematangkan rencana program untuk 2027 dan 2028.

Kegiatan itu dihadiri para bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi, kepala balai Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU), serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Dalam arahannya, Al Haris menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur membutuhkan perencanaan terpadu antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Sinkronisasi tersebut diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat, tepat sasaran, serta memberikan dampak ekonomi yang nyata.

“Keselarasan data dan perencanaan antara balai kementerian dengan pemerintah daerah sangat krusial untuk mencegah ketidaksesuaian lokasi pembangunan dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan,” ujar Al Haris.

Selain membahas pembangunan jalan dan infrastruktur dasar, Al Haris juga menyoroti potensi jalan tol sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah Jambi.

Menurutnya, keberadaan jalan tol tidak boleh hanya dimanfaatkan sebagai jalur transportasi orang dan distribusi barang.

Infrastruktur tersebut harus mampu mendorong munculnya kawasan ekonomi baru.

Sejumlah wilayah yang dinilai memiliki potensi untuk berkembang di antaranya Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi, serta kawasan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Al Haris berharap pembangunan konektivitas dapat diikuti tumbuhnya pusat perdagangan, pasar, dan fasilitas pelayanan publik, termasuk rumah sakit.

Dengan demikian, aktivitas ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di kawasan perkotaan, tetapi juga menyebar ke wilayah lain.

Percepatan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut.

Al Haris mengungkapkan bahwa Pemprov Jambi akan meningkatkan komunikasi dengan Kementerian Perhubungan untuk mengawal tindak lanjut rencana lelang proyek pelabuhan tersebut kepada pihak swasta.

Menurutnya, minat investor terhadap proyek Pelabuhan Ujung Jabung sudah ada sehingga diperlukan langkah konkret agar proses selanjutnya dapat segera berjalan.

“Kami akan mengintensifkan komunikasi dengan Kementerian Perhubungan guna mengawal tindak lanjut janji lelang proyek Pelabuhan Ujung Jabung kepada pihak swasta, mengingat minat investor terhadap proyek tersebut sudah ada,” ungkapnya.

Di sisi lain, pembangunan Jembatan Sungai Rambut juga dinilai tidak boleh berjalan terpisah dari pengembangan pelabuhan.

Al Haris menjelaskan bahwa pembangunan jembatan tersebut telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Karena itu, kedua proyek strategis tersebut harus dikawal secara bersamaan agar konektivitas wilayah dapat segera terwujud.

“Dan ini harus berjalan beriringan dengan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung. Kedua proyek strategis ini saling berkaitan dan tidak boleh saling menunggu agar konektivitas wilayah dapat segera terwujud secara utuh,” katanya.

Dalam rapat tersebut, Al Haris juga meminta pemerintah kabupaten dan kota lebih aktif memperjuangkan dukungan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana alam.

Kerusakan jalan dan fasilitas publik akibat banjir, longsor, maupun bencana lainnya dinilai membutuhkan penanganan yang terencana dan dukungan pendanaan memadai.

Untuk itu, pemerintah daerah diminta memaksimalkan pengajuan bantuan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Setiap usulan harus dilengkapi data pendukung dan dokumentasi yang valid agar proses verifikasi serta penanganannya dapat berjalan lebih optimal.

Al Haris juga berencana mengajak para bupati dan wali kota melakukan audiensi langsung dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) guna memperjuangkan program infrastruktur prioritas daerah.

Sementara itu, Kepala Dinas PUTR Provinsi Jambi, Muzakkir, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak dapat dilaksanakan secara parsial.

Menurutnya, seluruh tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pengawasan harus terintegrasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Ia mengakui kebutuhan pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi masih cukup besar, sedangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah memiliki keterbatasan.

Karena itu, diperlukan optimalisasi berbagai sumber pembiayaan, baik melalui APBN, APBD provinsi, maupun APBD kabupaten/kota.

“Kita mengakui kebutuhan pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi masih cukup besar, sementara kemampuan pendanaan pemerintah daerah terbatas. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi berbagai sumber pembiayaan, baik melalui APBN, APBD provinsi, maupun APBD kabupaten/kota,” kata Muzakkir.

Melalui koordinasi lintas pemerintahan tersebut, Pemprov Jambi berharap program pembangunan infrastruktur 2027-2028 dapat berjalan lebih terarah, memperkuat konektivitas antardaerah, dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.iD – Gubernur Jambi Al Haris menegaskan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari upaya membangun pemerintahan yang transparan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi tidak menutup akses informasi yang menjadi hak masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Al Haris saat mengikuti presentasi uji publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta, Kamis 12 November 2026.

Dalam kesempatan itu, Al Haris memaparkan sejumlah kebijakan dan program yang telah dijalankan Pemprov Jambi untuk memperluas akses informasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Di hadapan panelis yang terdiri dari Komisioner Komisi Informasi Pusat Rini Purwandari, praktisi komunikasi Fadilah Astari, serta perwakilan Direktur Eksekutif ELSAM Desiana Samosir, ia menekankan bahwa transparansi merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan adaptif.

Al Haris menjelaskan, terdapat enam langkah strategis yang menjadi perhatian Pemprov Jambi dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik.

Pertama, pelayanan informasi publik telah dimasukkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) seluruh perangkat daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Kedua, Pemprov Jambi memberikan dukungan administrasi dan keuangan kepada Komisi Informasi untuk membantu penyelesaian sengketa informasi publik. Dukungan tersebut telah berjalan sejak 2013.

Ketiga, pemerintah daerah terus melanjutkan pembangunan jaringan internet desa guna memperluas konektivitas dan memudahkan masyarakat memperoleh informasi.

Keempat, akses layanan informasi publik diperluas pada perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Kelima, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terus diperkuat untuk mendorong pelayanan pemerintahan yang lebih efektif dan mudah diakses.

Keenam, Pemprov Jambi meningkatkan kerja sama dengan media massa sebagai mitra strategis dalam menyampaikan berbagai informasi pembangunan kepada masyarakat.

Menurut Al Haris, berbagai upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi secara terbuka dan mudah dijangkau.

Usai menyampaikan presentasi, Al Haris kembali menekankan bahwa keterbukaan informasi tidak boleh hanya menjadi formalitas, melainkan harus diterapkan dalam aktivitas seluruh badan publik.

Ia mengingatkan bahwa keterbatasan informasi dapat memunculkan berbagai persepsi, perdebatan, hingga kesalahpahaman di tengah masyarakat.

“Kami berharap informasi publik benar-benar dibuka seluas-luasnya. Jangan sampai terjadi sumbatan informasi yang membuat masyarakat bertanya-tanya dan membangun berbagai macam opini terhadap pemerintah,” ujar Al Haris.

Ia juga menilai akses informasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengawasi dan mengkritisi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan adanya keterbukaan, masyarakat dapat menyampaikan laporan maupun masukan melalui lembaga yang memiliki kewenangan.

Hal tersebut sekaligus menjadi sarana evaluasi bagi pemerintah dalam memperbaiki kualitas pelayanan.

“Ini penting agar masyarakat bisa kritis terhadap kondisi pemerintahan daerah. Kalau ada hal-hal yang perlu dilaporkan, kita punya lembaga. Ini juga menjadi ajang koreksi bagi pemerintah agar semakin terbuka kepada publik,” katanya.

Komitmen meningkatkan transparansi tersebut juga berjalan seiring dengan capaian reformasi birokrasi Provinsi Jambi.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Kementerian PANRB Nomor B/266/RB.06/2026, indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Jambi tercatat mencapai 81,35 dengan predikat A-.

Capaian tersebut menjadi salah satu indikator evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mendorong tata kelola birokrasi yang lebih baik.

Al Haris berharap seluruh perangkat daerah terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam mengakses informasi yang dibutuhkan.

Sementara itu, Komisioner Komisi Informasi Pusat Rini Purwandari menjelaskan bahwa hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi menjadi salah satu instrumen untuk mendorong OPD meningkatkan kualitas keterbukaan informasi.

Menurutnya, tanggung jawab mewujudkan pemerintahan yang informatif bukan hanya berada di tingkat pemerintah provinsi, tetapi juga harus dilaksanakan seluruh badan publik di daerah.

Melalui penguatan keterbukaan informasi, diharapkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat semakin terbuka, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin, Jambi, memperkuat upaya memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat melalui optimalisasi program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Bupati Merangin, M. Syukur, menegaskan bahwa persoalan legalitas tanah masyarakat harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Tidak hanya menyangkut lahan permukiman, kepastian hukum juga diperlukan untuk tanah fasilitas umum, tempat ibadah, hingga kawasan pertanian dan perkebunan rakyat.

Komitmen tersebut disampaikan M. Syukur saat memimpin Rapat Koordinasi Integrasi Penataan Aset dan Penataan Akses Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Merangin Tahun 2026, Kamis 12 November 2026.

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Merangin itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Merangin Zulhifni, Kepala ATR/BPN Merangin Nur Adi Kusno, serta perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam arahannya, Bupati menilai program TORA memiliki peran penting untuk membantu masyarakat memperoleh kepastian hukum atas tanah yang dimiliki.

Meski telah berjalan cukup lama, pelaksanaan program tersebut di daerah dinilai masih membutuhkan penguatan, terutama dalam mengatasi berbagai kendala teknis dan pembiayaan.

“Program TORA ini sebenarnya sudah lama, tapi memang belum maksimal di daerah. Kendala sebelumnya sering kali terkait siapa yang menganggarkan fasilitas tersebut di daerah, antara pemerintah daerah atau pemerintah pusat,” ujar M. Syukur.

Menurut M. Syukur, langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi berbagai persoalan yang selama ini menghambat pelaksanaan reforma agraria di lapangan.

Pemerintah daerah ingin memastikan masyarakat yang memiliki tanah, baik di kawasan perkampungan maupun wilayah pertanian dan perkebunan, mendapatkan kejelasan status hukum atas lahannya.

Untuk mendukung upaya tersebut, peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dinilai sangat penting, khususnya dalam menyediakan data dan melakukan identifikasi pertanahan secara akurat.

Bupati meminta agar proses pendataan dilakukan secara terarah sehingga pemerintah memiliki gambaran jelas mengenai wilayah yang masih membutuhkan penataan aset dan penyelesaian legalitas tanah.

Ia juga menyoroti perlunya perhatian terhadap daerah-daerah yang tingkat kepastian administrasi pertanahannya masih perlu ditingkatkan.

Dalam pembahasan tersebut, Papua, Bangka Belitung, dan Bengkulu turut disebut sebagai wilayah pembanding dalam melihat persoalan penataan pertanahan.

Selain mempercepat legalitas kepemilikan, Pemkab Merangin juga memberikan perhatian terhadap perlindungan tanah yang telah ditetapkan sebagai objek reforma agraria.

M. Syukur mengingatkan agar lahan yang telah dilegalkan melalui program TORA tidak berpindah tangan secara tidak sah atau dikuasai pihak yang tidak berhak.

Menurutnya, pengawalan diperlukan agar program reforma agraria benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi sasaran.

Karena itu, pemerintah daerah berencana melibatkan unsur kepolisian dan kejaksaan dalam mendukung proses identifikasi serta pengawasan pelaksanaan program.

“Kita perlu menjaga dan mengawal program ini agar jangan sampai lahan yang diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat ini berpindah tangan atau diserobot pihak luar. Oleh karena itu, program ini juga akan melibatkan pihak kepolisian dan kejaksaan untuk memastikan proses identifikasi berjalan transparan dan akuntabel,” tegasnya.

Melalui penguatan Gugus Tugas Reforma Agraria, Pemkab Merangin berharap penataan aset dan penataan akses dapat berjalan lebih terkoordinasi.

Upaya tersebut diharapkan mampu memperluas kepastian hukum kepemilikan tanah sekaligus melindungi hak masyarakat atas lahan yang menjadi sumber kehidupan dan penghidupan mereka.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin, Jambi, memperkuat upaya menjaga ketahanan pangan daerah dengan menyoroti ancaman kerusakan lahan pertanian akibat aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

Kabupaten Merangin diketahui memiliki sekitar 7.000 hektare lahan sawah yang menjadi salah satu penopang produksi pangan daerah.

Keberadaan lahan produktif tersebut dinilai perlu dilindungi agar tidak mengalami kerusakan maupun beralih fungsi.

Komitmen tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Ekspose Hasil Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Kabupaten Merangin Tahun 2026, Kamis 12 November 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Dinas PUPR Kabupaten Merangin itu dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Merangin, Zulhifni. Dalam kesempatan tersebut, ia membacakan sambutan tertulis Bupati Merangin, M. Syukur.

Bupati menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan sektor strategis yang berperan penting dalam mewujudkan masyarakat sehat, produktif, dan sejahtera.

Karena itu, ketersediaan pangan, kemudahan akses masyarakat, serta pemanfaatan pangan berkualitas harus didukung informasi yang akurat hingga tingkat desa.

“Peta FSVA ini bukan hanya sekadar dokumen atau gambaran kondisi wilayah, tetapi harus menjadi kompas dan dasar dalam menentukan arah kebijakan serta program pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Merangin,” ujar Zulhifni saat membacakan sambutan Bupati.

Dalam penyusunan dan pemanfaatan FSVA 2026, Pemkab Merangin menekankan empat hal penting yang harus menjadi perhatian seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemangku kepentingan.

Pertama, seluruh OPD terkait diminta menyediakan data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga hasil pemetaan benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan.

Kedua, hasil FSVA harus menjadi dasar dalam menentukan wilayah prioritas yang membutuhkan penanganan karena masuk kategori rentan atau rawan pangan.

Ketiga, koordinasi antarperangkat daerah perlu diperkuat mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa agar penanganan persoalan pangan berjalan terarah.

Keempat, hasil pemetaan harus diterjemahkan menjadi program konkret, terencana, dan berkelanjutan.

Pelaksanaannya juga diharapkan mendukung upaya penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pencegahan stunting.

Selain pemetaan wilayah rawan pangan, perhatian Pemkab Merangin juga tertuju pada perlindungan sektor pertanian tanaman pangan.

Dari sekitar 7.000 hektare lahan sawah yang dimiliki, salah satu kawasan konsentrasi persawahan berada di wilayah Sungai Manau Lamo.

Kawasan tersebut mencakup Kecamatan Renah Pembarap, Sungai Manau, hingga Pangkalan Jambu.

Namun, keberadaan lahan pertanian produktif tersebut menghadapi tantangan berupa kerusakan lingkungan akibat aktivitas PETI.

Pemkab Merangin menyebut sejumlah lahan bekas aktivitas tambang ilegal telah berhasil direklamasi dan dikembalikan menjadi area persawahan produktif melalui metode penimbunan lubang bekas galian.

Salah satu lokasi yang menjadi contoh pemulihan tersebut berada di Desa Air Batu, Kecamatan Renah Pembarap.

Lahan yang sebelumnya terdampak aktivitas PETI itu kini kembali dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dengan hasil yang cukup menggembirakan.

Bupati M. Syukur menegaskan bahwa upaya pemulihan lahan yang telah rusak harus diikuti dengan komitmen menjaga sawah yang masih dalam kondisi baik.

Menurutnya, jangan sampai lahan pertanian yang belum terdampak aktivitas tambang justru mengalami kerusakan atau beralih fungsi.

“Sawah yang sudah terlanjur rusak karena PETI kita reklamasi. Namun pesan pentingnya, bagi lahan sawah yang belum tersentuh, jangan sampai dirusak atau beralih fungsi,” tegasnya.

Pemkab Merangin berharap penyusunan FSVA 2026 tidak berhenti sebagai kegiatan pendataan semata.

Peta tersebut diharapkan menjadi instrumen penting untuk menentukan kebijakan perlindungan lahan pertanian, mengatasi kerentanan pangan, dan menjaga keberlanjutan produksi pangan daerah.(*)