JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Dinamika politik nasional semakin memanas setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan tersebut diungkap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi setelah pertemuan keduanya di Istana, Selasa 10 November 2026.

Menurut Prasetyo, pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung sekitar 2,5 jam. Salah satu pembahasan yang mencuat berkaitan dengan perkembangan polemik dokumen pendidikan Gibran setelah muncul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” ungkap Prasetyo dalam konferensi pers di Istana.

Meski demikian, Prasetyo meluruskan informasi yang menyebut Presiden Prabowo menolak keinginan tersebut. Menurutnya, Prabowo justru memberikan sejumlah saran dalam diskusi bersama Gibran.

Gibran, lanjut Prasetyo, juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pernyataan Mensesneg tersebut langsung menambah perhatian publik terhadap posisi politik Gibran.

Terlebih, isu pengunduran diri muncul ketika sejumlah anggota DPR mulai mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden.

Putusan MA dan MK Jadi Pemicu Sorotan

Persoalan dokumen pendidikan Gibran menjadi perhatian setelah MA dan MK mengeluarkan putusan terkait persyaratan pendidikan yang digunakan dalam pencalonannya pada Pilpres 2024.

Dalam putusan perkara yang berkaitan dengan pencalonan tersebut, MK menyatakan tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA Gibran dari Singapura dan Australia dalam berkas yang diperiksa.

Sementara itu, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran yang menjadi objek sengketa tidak sah.

Perkembangan putusan kedua lembaga tersebut kemudian memunculkan desakan dari sejumlah anggota DPR agar parlemen menggunakan mekanisme Hak Menyatakan Pendapat.

Berdasarkan laporan CNN Indonesia, sebanyak 50 anggota DPR yang mewakili enam fraksi disebut telah menandatangani usulan penggunaan hak tersebut untuk menindaklanjuti persoalan Gibran.

Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu instrumen konstitusional DPR untuk menyampaikan sikap terhadap persoalan kenegaraan, termasuk dugaan pelanggaran hukum oleh presiden atau wakil presiden maupun dugaan tidak lagi terpenuhinya persyaratan jabatan.

Gibran Pernah Buka Suara soal Polemik Pendidikan

Sebelum pertemuan dengan Prabowo, Gibran juga pernah menanggapi persoalan dokumen pendidikan yang menjadi sorotan publik.

Ia membantah anggapan bahwa dirinya tidak menyelesaikan pendidikan setingkat SMA.

Gibran bahkan menyebut perjalanan pendidikannya hingga jenjang sarjana di Singapura sebagai salah satu alasannya.

“Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” kata Gibran, Rabu 7 Oktober 2026.

Puan Minta Publik Tidak Berspekulasi

Di tengah berkembangnya kabar tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat menyikapi isu pengunduran diri Gibran secara tenang.

Puan menegaskan bahwa hingga Selasa (10/11/2026), Gibran masih menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden. Ia juga meminta publik menunggu pernyataan resmi sebelum menyimpulkan kemungkinan perubahan posisi tersebut.

“Masih Gibran masih Wapres,” ujar Puan saat memberikan keterangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Puan mengingatkan agar berbagai pihak tidak membangun spekulasi yang berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

“Kita jangan berandai-andai. Kita lebih baik menyikapinya dengan tenang dan jangan membuat hal-hal yang belum terjadi kemudian memicu keresahan di masyarakat,” katanya.

Dengan munculnya pernyataan Mensesneg dan respons Ketua DPR, perhatian publik kini tertuju pada langkah selanjutnya yang akan diambil Gibran, terutama terkait pembuktian dokumen pendidikan melalui jalur PTUN dan perkembangan dinamika politik di parlemen.

Hingga informasi tersebut disampaikan, niat pengunduran diri yang diungkap Mensesneg belum dapat disamakan dengan pengunduran diri resmi dari jabatan Wakil Presiden.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi kembali merealisasikan pembayaran uang ganti kerugian tahap ketiga, kepada masyarakat terdampak pengadaan tanah untuk pembangunan drainase utama dan revitalisasi drainase Sungai Asam.

Pembayaran tahap ketiga tersebut dilaksanakan, Selasa 10 November 2026, sebagai bagian dari percepatan penyelesaian pembebasan lahan proyek pengendalian banjir di Kota Jambi.

Program pengadaan tanah ini merupakan salah satu tahapan penting dalam pembangunan kolam retensi dan revitalisasi drainase Sungai Asam yang diharapkan mampu mengurangi risiko banjir, khususnya di kawasan Kenali Asam Bawah dan wilayah sekitarnya.

Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kota Jambi, Ridho, menjelaskan bahwa proses pengadaan tanah sebelumnya telah melalui sejumlah tahapan, mulai dari inventarisasi dan identifikasi objek tanah, penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), hingga musyawarah penetapan bentuk dan besaran ganti kerugian.

Pada tahap ketiga, tercatat sebanyak 25 objek bidang tanah telah menyelesaikan tahapan pengadaan tanah dan menyepakati nilai ganti kerugian.

Secara keseluruhan, pengadaan tanah tahap kedua mencakup luas sekitar 0,7 hektare dengan total nilai ganti kerugian mencapai Rp9 miliar.

Ridho mengatakan, pemerintah terus mengupayakan agar seluruh proses pengadaan tanah dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga tidak menghambat tahapan pembangunan berikutnya.

Pembayaran ganti kerugian tahap ini menjadi bagian dari upaya melanjutkan penyelesaian lahan yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur pengendalian banjir tersebut.

Wali Kota Jambi, Maulana, menegaskan percepatan pembayaran ganti kerugian dan pembebasan lahan merupakan bagian penting dari upaya pemerintah menyelesaikan persoalan banjir yang selama ini dialami masyarakat.

Menurut Maulana, kawasan Kenali Asam Bawah dan sekitarnya menjadi salah satu wilayah yang kerap terdampak banjir karena menjadi tempat berkumpulnya aliran air dari kawasan yang lebih tinggi.

Selama ini, penanganan banjir lebih banyak dilakukan melalui bantuan darurat ketika bencana terjadi.

Karena itu, pemerintah kini mendorong solusi jangka panjang melalui pembangunan kolam retensi dan revitalisasi sistem drainase.

“Selama ini pemerintah hanya bisa datang setelah banjir dengan memberikan bantuan darurat. Yang kita inginkan sekarang adalah menyelesaikan akar masalahnya melalui pembangunan kolam retensi dan revitalisasi drainase,” ujarnya.

Maulana memastikan pemerintah tetap mengedepankan pemenuhan hak masyarakat dalam setiap proses pengadaan tanah.

Pembayaran ganti kerugian dilakukan berdasarkan hasil penilaian dan ketentuan yang berlaku.

“Prinsipnya, masyarakat harus mendapatkan haknya sesuai ketentuan, sementara pembangunan juga harus segera berjalan agar manfaatnya bisa dirasakan,” tegasnya.

Ia berharap percepatan pembebasan lahan dapat mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur pengendalian banjir.

Dengan begitu, masyarakat tidak lagi terus-menerus menghadapi kerugian akibat genangan maupun banjir setiap musim hujan.

Pemerintah Kota Jambi optimistis pembangunan kolam retensi dan revitalisasi drainase Sungai Asam dapat menjadi salah satu solusi jangka panjang dalam mengurangi risiko banjir, sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.(*)

SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID – Peringatan Hari Pahlawan Nasional 2026 di Kota Sungai Penuh menjadi momentum untuk kembali mengingatkan pentingnya perjuangan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, S.H., menekankan bahwa semangat kepahlawanan harus diterjemahkan melalui kerja nyata, kepedulian sosial, dan pembangunan yang memberikan manfaat bagi rakyat.

Pesan tersebut disampaikan Alfin saat memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional di lapangan Kantor Wali Kota Sungai Penuh, Selasa 10 November 2026.

Dalam kesempatan itu, ia membacakan amanat Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf.

Upacara tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Azhar Hamzah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, perwakilan BUMN dan BUMD, para asisten, staf ahli, kepala SKPD, unsur TNI-Polri, pejabat struktural dan fungsional, serta aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Dalam amanatnya, Menteri Sosial mengingatkan bahwa 10 November bukan sekadar tanggal untuk mengenang sejarah perjuangan bangsa.

Momentum tersebut juga menjadi pengingat tentang tanggung jawab seluruh elemen masyarakat dalam meneruskan cita-cita para pahlawan.

“Para pahlawan telah meninggalkan teladan tentang keberanian, pengabdian, persatuan, dan kesediaan mendahulukan kepentingan bangsa. Nilai-nilai tersebut harus terus kita hidupkan melalui kerja yang sungguh-sungguh dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” demikian petikan amanat Menteri Sosial yang dibacakan Wali Kota Alfin.

Amanat tersebut juga menyoroti kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu tujuan utama kemerdekaan.

Menteri Sosial mengingatkan kembali amanat UUD 1945, khususnya Pasal 31 mengenai pendidikan, Pasal 33 tentang pengelolaan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat, serta Pasal 34 mengenai tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Pesan ini menegaskan bahwa semangat perjuangan harus tercermin dalam upaya memenuhi hak masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan rakyat.

Selain pembangunan dan kesejahteraan, kesetiakawanan sosial turut menjadi perhatian dalam amanat tersebut.

Pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, akademisi, pemuda, hingga masyarakat luas memiliki peran dalam membangun kepedulian dan membantu sesama.

“Kesetiakawanan sosial mengajarkan kita untuk tidak membiarkan orang lain menghadapi kesulitan seorang diri. Ia tumbuh dari kepedulian dan diwujudkan melalui tindakan nyata, membantu mereka yang membutuhkan, berbagi kemampuan, serta hadir ketika masyarakat menghadapi persoalan,” ungkapnya dalam amanat yang dibacakan Alfin.

Menutup amanatnya, Menteri Sosial mengajak masyarakat untuk terus meneladani perjuangan para pahlawan dengan bekerja sungguh-sungguh, saling membantu, dan tidak menyerah menghadapi berbagai tantangan.

Usai upacara, Wali Kota Alfin bersama Wakil Wali Kota Azhar Hamzah dan rombongan melanjutkan kegiatan dengan ziarah serta tabur bunga di makam pahlawan.

Prosesi tersebut menjadi bentuk penghormatan atas jasa dan pengorbanan para pejuang yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, termasuk para pahlawan yang berjuang di wilayah Sakti Alam Kerinci.

Melalui peringatan Hari Pahlawan 2026, Pemerintah Kota Sungai Penuh mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga semangat persatuan, memperkuat kepedulian sosial, serta meneruskan perjuangan para pendahulu melalui kontribusi nyata bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso, SA, S.E., M.E., menegaskan bahwa perjuangan generasi masa kini harus berfokus pada upaya mengatasi kemiskinan, memperkuat persatuan, dan mendorong pembangunan manusia.

Pesan tersebut disampaikan Katamso saat bertindak sebagai Inspektur Upacara Parade peringatan Hari Pahlawan Nasional 2026 di halaman Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat, Selasa 10 November 2026.

Dalam kesempatan itu, Katamso membacakan amanat tertulis Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf.

Amanat tersebut mengingatkan bahwa semangat kepahlawanan tidak cukup hanya dikenang melalui upacara, tetapi harus diwujudkan dalam kerja nyata dan pengabdian kepada masyarakat.

“Tantangan perjuangan kita hari ini bukan lagi melawan penjajah, melainkan bagaimana kita bersatu padu meruntuhkan kultur kemiskinan dan ego sektoral demi kemajuan daerah. Semangat kepahlawanan harus ditransformasikan menjadi inspirasi utama untuk bekerja nyata, melahirkan inovasi, dan fokus pada pembangunan manusia guna mewujudkan kesejahteraan rakyat,” ujar Katamso saat membacakan pidato resmi Menteri Sosial RI.

Upacara berlangsung khidmat dengan kehadiran Sekretaris Daerah, Ketua DPRD, para Asisten, Staf Ahli Bupati, kepala OPD, ASN, PPPK, Ketua GOW, Ketua Dharma Wanita, perwakilan organisasi perempuan dan kepemudaan, keluarga veteran, serta tamu undangan lainnya.

Mengusung semangat tema “Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan”, peringatan tersebut juga diisi dengan penyerahan santunan dan bantuan kepada para janda veteran sebagai bentuk perhatian dan penghormatan atas pengorbanan keluarga pejuang.

Usai upacara di halaman Kantor Bupati, Katamso bersama jajaran Forkopimda melanjutkan rangkaian peringatan dengan mengunjungi Taman Makam Pahlawan (TMP) Yudha Satria Pengabuan.

Di lokasi tersebut, rombongan mengikuti Upacara Ziarah Nasional dan melaksanakan prosesi tabur bunga di pusara para pahlawan.

Kegiatan ini menjadi bentuk penghormatan kepada para pejuang yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan Indonesia.

 “Selamat Hari Pahlawan, Pahlawanku Teladanku, melangkah bersama melanjutkan perjuangan,” tutup Katamso.

Rangkaian kegiatan Hari Pahlawan di Tanjung Jabung Barat ini menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai.

Jika dahulu para pahlawan berjuang merebut kemerdekaan, kini seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk meneruskan cita-cita tersebut melalui pengentasan kemiskinan, inovasi, persatuan, dan pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Hermansyah, S.STP., M.H., menghadiri upacara pelarungan bunga dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional ke-81 Tahun 2026 di perairan Sungai Pengabuan, tepatnya di Dermaga Syahbandar Kuala Tungkal, Selasa 10 November 2026.

Momentum tersebut menjadi bentuk penghormatan kepada para pejuang yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi merebut serta mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para Asisten Setda, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala bagian Setda, serta anggota Pramuka, Hermansyah mengikuti rangkaian upacara yang berlangsung khidmat.

Kapolres Tanjung Jabung Barat, AKBP Ramadhanil, S.H., S.I.K., M.H., bertindak sebagai Inspektur Upacara.

Mengusung tema “Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan”, kegiatan diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan dan mengheningkan cipta.

Rangkaian kemudian berlanjut dengan prosesi pelarungan serta tabur bunga di perairan Sungai Pengabuan, sebelum ditutup dengan pembacaan doa.

Sekda Hermansyah menegaskan bahwa peringatan Hari Pahlawan tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial setiap tahun.

Nilai perjuangan para pendahulu harus terus hidup dan menjadi pedoman masyarakat dalam mengisi kemerdekaan.

“Semangat kepahlawanan harus terus kita jaga dan teladani dalam kehidupan sehari-hari. Perjuangan para pahlawan telah memberikan kita kemerdekaan. Sekarang menjadi tanggung jawab kita bersama untuk meneruskan perjuangan tersebut melalui persatuan, kerja keras, dan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” ujar Hermansyah.

Ia juga menekankan pentingnya menanamkan nilai patriotisme dan semangat pengorbanan kepada generasi muda agar mereka tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa.

“Generasi muda harus memahami bahwa perjuangan tidak berhenti setelah kemerdekaan diraih. Saat ini, perjuangan dapat diwujudkan melalui pendidikan, karya positif, kepedulian terhadap sesama, serta peran aktif dalam membangun Kabupaten Tanjung Jabung Barat,” tambahnya.

Menurutnya, prosesi pelarungan bunga di Sungai Pengabuan menjadi pengingat bahwa kemerdekaan lahir dari pengorbanan besar para pejuang yang harus dihargai oleh setiap generasi.

Peringatan Hari Pahlawan ke-81 ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.

Semangat perjuangan para pahlawan diharapkan terus menjadi inspirasi bagi masyarakat Tanjung Jabung Barat untuk bersama-sama mewujudkan daerah yang semakin maju dan sejahtera.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Peringatan Hari Pahlawan Nasional 2026 di Kabupaten Bungo tidak hanya menjadi momentum mengenang perjuangan para pendahulu.

Bupati Bungo, H. Dedy Putra, mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, meneruskan semangat kepahlawanan melalui perjuangan melawan kemiskinan, menjaga persatuan, dan membangun daerah.

Pesan tersebut disampaikan Dedy Putra seusai mengikuti upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional di lapangan Kantor Bupati Bungo, Selasa 10 November 2026.

Upacara berlangsung khidmat dengan Kapolres Bungo, AKBP Zamri Elfino, bertindak sebagai Inspektur Upacara. Bupati Dedy Putra bersama Wakil Bupati Tri Wahyu Hidayat turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua TP PKK, Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW), serta jajaran pejabat daerah juga mengikuti rangkaian peringatan.

Peserta upacara berasal dari berbagai unsur, mulai dari aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Bungo, TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Lapas Muara Bungo, hingga mahasiswa dan pelajar.

Di hadapan peserta upacara, Dedy Putra menegaskan bahwa perjuangan generasi masa kini memiliki tantangan berbeda dibandingkan perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan.

Menurutnya, semangat pengorbanan dan keberanian para pejuang harus menjadi inspirasi untuk menyelesaikan persoalan nyata yang masih dihadapi masyarakat.

“Hari Pahlawan bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum bagi kita semua, khususnya generasi muda di Kabupaten Bungo, untuk meneladani keberanian dan pengorbanan para pendahulu. Jika dahulu pahlawan berjuang mengangkat senjata, tugas kita hari ini adalah berjuang melawan kemiskinan, menjaga persatuan, serta membangun Kabupaten Bungo agar semakin maju,” ujar Dedy Putra.

Pernyataan tersebut menempatkan persoalan kemiskinan dan pembangunan sebagai bagian penting dari makna kepahlawanan masa kini.

Semangat perjuangan, menurut pesan Bupati, perlu diterjemahkan menjadi langkah nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Peringatan Hari Pahlawan 2026 pun menjadi pengingat bahwa menghargai jasa para pejuang tidak cukup melalui upacara tahunan.

Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk meneruskan cita-cita perjuangan melalui kerja, kepedulian sosial, serta komitmen memajukan Kabupaten Bungo.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Peringatan Hari Pahlawan di Kabupaten Merangin, Selasa (10/11), tidak sekadar menjadi agenda seremonial.

Wakil Bupati Merangin, A. Khafidh, memanfaatkan momentum ziarah di Taman Makam Pahlawan (TMP) Patriot Bangko untuk mengingatkan generasi muda tentang tanggung jawab menjaga kemerdekaan melalui karya nyata.

Di tengah gerimis yang mengguyur kawasan TMP Patriot Bangko, A. Khafidh memimpin upacara ziarah dan tabur bunga.

Ia bersama Sekretaris Daerah Zulhifni, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah pejabat pemerintah daerah memberikan penghormatan kepada para pejuang yang gugur demi kemerdekaan Indonesia.

Prosesi berlangsung khidmat. Para peserta mengikuti doa bersama, kemudian menaburkan bunga di pusara para pahlawan.

Pemerintah Kabupaten Merangin juga menyerahkan tali asih atau bantuan sosial kepada para veteran yang hadir.

Bagi A. Khafidh, penghormatan kepada para pahlawan tidak cukup berhenti pada upacara dan tabur bunga.

Generasi penerus harus menerjemahkan semangat perjuangan ke dalam tindakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia menegaskan, tantangan generasi muda saat ini memang berbeda dengan masa perjuangan kemerdekaan.

Jika dahulu para pejuang mengorbankan jiwa dan raga untuk merebut kemerdekaan, kini generasi muda harus menjaga hasil perjuangan tersebut melalui prestasi, persatuan, dan kontribusi terhadap pembangunan.

“Pahlawan-pahlawan kita telah mengorbankan jiwa dan raga dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Tugas generasi muda hari ini bukanlah mengangkat senjata, melainkan merawat kemerdekaan dengan prestasi, menjaga persatuan, serta mengisi pembangunan dengan ketulusan dan kerja keras. Jangan pernah lupakan sejarah, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya,” ujar A. Khafidh.

Pesan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa semangat kepahlawanan harus hadir dalam kehidupan sehari-hari.

Bagi generasi muda Merangin, menghargai sejarah juga berarti membangun masa depan melalui pendidikan, integritas, persatuan, dan kepedulian sosial.

Momentum Hari Pahlawan pun menjadi kesempatan untuk mengukur kembali sejauh mana nilai-nilai perjuangan telah diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan pembangunan daerah.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Guyuran hujan mewarnai upacara peringatan Hari Pahlawan 2026 di Kabupaten Merangin, Selasa 10 November 2026.

Namun, kondisi tersebut justru menghadirkan momen berbeda ketika Bupati Merangin H M Syukur meminta para pejabat dan undangan meninggalkan tribun kehormatan untuk bergabung bersama peserta di lapangan.

Ajakan itu disampaikan saat hujan mulai membasahi lapangan depan Kantor Bupati Merangin.

Menariknya, Bupati memberikan pengecualian kepada para veteran yang hadir agar tetap berada di tempat terlindung.

Tak hanya mengajak pejabat turun dari tribun, Syukur juga meminta sejumlah pegawai yang berteduh di Pos Pintu Keluar Kantor Bupati agar segera bergabung dengan barisan peserta upacara.

“Tidak ada yang berteduh di Pos itu, ayo bergabung ke lapangan,” ujar Syukur.

Ajakan tersebut langsung disambut para pejabat, undangan, dan peserta upacara.

Mereka kemudian berdiri bersama di tengah guyuran hujan untuk mengikuti seluruh rangkaian peringatan Hari Pahlawan.

Momen tersebut menjadi pemandangan tersendiri. Tidak ada lagi perbedaan antara pejabat yang sebelumnya berada di tribun kehormatan dan peserta yang sejak awal berdiri di lapangan.

Mereka mengikuti upacara dalam suasana kebersamaan.

Upacara berlangsung dengan khidmat dan diikuti berbagai unsur masyarakat serta instansi pemerintahan.

Barisan peserta terdiri dari pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA, mahasiswa, Korpri, TNI, Polri, Dinas Perhubungan, serta sejumlah organisasi perangkat daerah lainnya.

Dalam amanatnya, Bupati Merangin membacakan pidato Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf dengan tema Pahlawanku Teladanku: Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan.

Pesan tersebut mengajak masyarakat untuk tidak hanya mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga meneruskan nilai pengorbanan melalui persatuan, kebersamaan, dan kerja nyata.

Suasana upacara yang berlangsung di bawah guyuran hujan seolah menghadirkan gambaran tentang pentingnya semangat dan pengorbanan dalam menghormati jasa para pahlawan.

Bagi para peserta, peringatan Hari Pahlawan kali ini menjadi pengalaman berbeda. Hujan tidak menghalangi mereka untuk mengikuti upacara hingga selesai.

Rangkaian peringatan Hari Pahlawan di Kabupaten Merangin tidak berhenti pada upacara bendera.

Setelah kegiatan tersebut, Bupati H M Syukur memberikan santunan kepada para veteran yang hadir sebagai bentuk penghargaan dan perhatian atas jasa perjuangan mereka.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan upacara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Patriot Bhakti.

Prosesi tersebut berlangsung khidmat dengan doa bersama untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Merangin mengajak masyarakat untuk menjadikan Hari Pahlawan bukan sekadar agenda tahunan, melainkan momentum memperkuat persatuan, kepedulian, dan semangat pengabdian dalam kehidupan sehari-hari.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Polda Jambi bersama jajaran Polres berhasil mengungkap 88 kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) sepanjang pelaksanaan Operasi Jaran Siginjai 2026 dan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD).

Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 111 tersangka serta menyita berbagai kendaraan yang diduga berasal dari hasil kejahatan.

Tak hanya mengejar pelaku, kepolisian juga menyiapkan pengembalian enam unit sepeda motor hasil pengungkapan kasus kepada pemilik sah setelah melalui proses verifikasi dan penyelesaian administrasi barang bukti.

Hasil pengungkapan tersebut disampaikan Wakapolda Jambi Brigjen Pol. K. Yani Sudarto bersama Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi Kombes Pol. Jimmy Christian Samma dalam konferensi pers di Mapolda Jambi.

Wakapolda menjelaskan, pengungkapan 88 kasus tersebut berasal dari dua kegiatan, yakni Operasi Jaran Siginjai yang berlangsung pada 23 September hingga 12 Oktober 2026 dan KRYD pada 26 Oktober hingga 7 November 2026.

Dalam Operasi Jaran Siginjai 2026, Polda Jambi dan Polres jajaran berhasil mengungkap 65 kasus curanmor dengan mengamankan 83 tersangka.

Dari jumlah tersebut, 22 orang masuk kategori target operasi (TO), sedangkan 43 orang lainnya merupakan non-target operasi (Non-TO), sebagaimana disampaikan dalam konferensi pers.

Petugas juga menyita sejumlah barang bukti, meliputi 46 kendaraan roda dua, delapan kendaraan roda empat, serta sembilan senjata api maupun senjata tajam.

Setelah operasi berakhir, Polda Jambi melanjutkan pemberantasan curanmor melalui KRYD selama dua minggu, mulai 26 Oktober hingga 7 November 2026.

Melalui kegiatan tersebut, polisi kembali mengungkap 23 kasus dengan mengamankan 28 tersangka. Mereka terdiri dari 25 pelaku pemetik atau eksekutor pencurian dan tiga orang penadah.

Dari pengungkapan KRYD, petugas menyita 24 barang bukti berupa 22 sepeda motor, satu kendaraan roda enam, dan satu lembar STNK.

Jika dirinci berdasarkan waktu pelaksanaan, pada minggu pertama KRYD, yakni 26 hingga 31 Oktober 2026, polisi mengungkap 14 kasus dan mengamankan 18 tersangka.

Rinciannya, 16 pelaku pemetik dan dua penadah.

Petugas juga menyita 13 sepeda motor dan satu lembar STNK.

Sementara pada minggu kedua, 1 hingga 7 November 2026, polisi kembali mengungkap sembilan kasus dengan 10 tersangka, terdiri dari sembilan pelaku pemetik dan satu penadah.

Barang bukti yang diamankan pada periode tersebut meliputi sembilan sepeda motor dan satu kendaraan roda enam.

Pengungkapan minggu kedua tersebar di lima wilayah hukum, yakni Polresta Jambi dengan tiga kasus, Polres Batanghari satu kasus, Polres Muaro Jambi satu kasus, Polres Tanjung Jabung Timur dua kasus, serta Polres Sarolangun dua kasus.

Di tengah pengungkapan puluhan kasus tersebut, ada kabar baik bagi masyarakat yang sebelumnya kehilangan kendaraan akibat pencurian.

Polda Jambi menyiapkan enam sepeda motor hasil pengungkapan kasus untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.

Pengembalian akan dilakukan setelah petugas menyelesaikan proses verifikasi dan prosedur penyelesaian barang bukti.

Enam kendaraan tersebut berasal dari penanganan perkara Ditreskrimum Polda Jambi sebanyak dua unit, Polresta Jambi dua unit, Polres Batanghari satu unit, dan Polres Muaro Jambi satu unit.

Wakapolda Jambi Brigjen Pol. K. Yani Sudarto menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus curanmor tidak hanya diukur dari jumlah tersangka yang ditangkap, tetapi juga dari upaya kepolisian membantu korban mendapatkan kembali hak miliknya.

“Pengungkapan ini bukan hanya tentang bagaimana kita mengamankan para pelaku tindak pidana, tetapi juga bagaimana Polri dapat memberikan kepastian dan membantu masyarakat yang menjadi korban kejahatan. Kami berupaya semaksimal mungkin agar kendaraan masyarakat yang berhasil ditemukan dapat kembali kepada pemiliknya yang sah,” ujarnya.

Sejumlah korban yang kendaraannya berhasil ditemukan juga menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada jajaran kepolisian atas upaya pencarian tersebut.

Wakapolda menegaskan, pemberantasan curanmor akan terus diperkuat melalui patroli, deteksi dini, pemetaan kawasan rawan kejahatan, pengembangan jaringan pelaku dan penadah, serta koordinasi antarkepolisian.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak lengah ketika memarkirkan kendaraan.

Penggunaan kunci pengaman tambahan dan pemilihan lokasi parkir yang aman menjadi langkah sederhana untuk mengurangi risiko pencurian.

Bagi warga yang kehilangan kendaraan, polisi meminta agar segera membuat laporan ke kantor kepolisian terdekat dengan membawa dokumen kepemilikan, seperti STNK dan BPKB.

Masyarakat juga dapat menyampaikan informasi maupun laporan tindak pidana melalui layanan Call Center Polri 110.

Polda Jambi berharap kerja sama kepolisian dan masyarakat dapat mempersempit ruang gerak pelaku curanmor sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Provinsi Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID  – Pergantian Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jambi mulai memasuki tahap persiapan.

Pemerintah Kota Jambi telah mengirimkan satu nama calon Penjabat (Pj) Sekda kepada Gubernur Jambi untuk mengisi jabatan tersebut setelah A Ridwan memasuki masa purna tugas pada 1 Desember 2026.

Nama yang diajukan merupakan pejabat yang saat ini menduduki salah satu posisi asisten di lingkungan Pemkot Jambi.

Namun, pemerintah kota belum mengungkap identitas pejabat yang masuk dalam usulan tersebut.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Jambi, Rizalul Fikri, mengatakan pengajuan calon Pj Sekda telah disampaikan kepada gubernur sekitar dua minggu lalu.

“Karena jabatan sekda ini penting, nama Pj sudah dikirim dua minggu lalu ke gubernur,” ujar Fikri, Selasa 10 November 2026.

Ia menjelaskan, Pemkot Jambi hanya mengusulkan satu nama untuk mengisi jabatan sementara orang nomor satu dalam birokrasi pemerintahan kota tersebut.

“Hanya satu nama yang dikirim, saat ini menjabat salah satu asisten di Pemkot Jambi,” katanya.

Terkait masa penugasan, Fikri menjelaskan bahwa Pj Sekda biasanya menjalankan tugas selama tiga bulan.

Meski demikian, durasi penugasan tersebut tetap mengikuti rekomendasi dan ketentuan dari Pemerintah Provinsi Jambi.

Pengisian jabatan Pj Sekda menjadi langkah penting untuk memastikan roda administrasi dan koordinasi pemerintahan Kota Jambi tetap berjalan setelah A Ridwan mengakhiri masa tugasnya.

Selain jabatan Sekda, Pemkot Jambi juga menghadapi agenda pergantian pejabat lainnya.

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Kota Jambi, Noviarman, juga akan memasuki masa purna tugas.

Di sisi lain, Pemkot Jambi belum berencana membuka lelang jabatan pada awal 2027.

Fikri menyebut pertimbangan tersebut berkaitan dengan sifat penugasan Pj Sekda yang hanya berlangsung sementara.

Namun, agenda penataan birokrasi diperkirakan masih berlanjut pada tahun depan.

Pemkot Jambi diperkirakan menghadapi pengisian sekitar enam jabatan eselon II melalui mekanisme seleksi terbuka.

Kondisi tersebut membuat penataan pejabat di lingkungan Pemkot Jambi menjadi salah satu agenda penting pemerintahan pada 2027.

Pengisian jabatan melalui mekanisme seleksi terbuka nantinya menjadi bagian dari upaya memastikan posisi strategis organisasi perangkat daerah diisi pejabat sesuai kompetensi dan kebutuhan pemerintahan.(*)