Geger Penemuan Bayi di Dendang, Terbungkus Dua Kain Putih dan Masih Hidup

MUARASABAK, SEPUCUKJAMBI.ID – Warga Kelurahan Rantau Indah, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dikejutkan dengan penemuan seorang bayi laki-laki yang masih hidup di depan sebuah rumah kosong, Kamis 24 September 2026 pagi.

Bayi tersebut ditemukan sekitar pukul 06.00 WIB di kawasan RT 12, RW 03, SK 7, Kelurahan Rantau Indah.

Saat ditemukan, bayi dalam kondisi terbungkus dua helai kain berwarna putih dan diletakkan di samping teras rumah.

Penemuan bermula ketika seorang warga bernama Hermin hendak mematikan lampu di bagian depan rumah tersebut.

Kapolsek Dendang, Iptu Sunarto mengatakan, Hermin awalnya mengira bungkusan kain putih yang dilihatnya hanyalah barang biasa.

Namun, setelah diperhatikan, bungkusan tersebut ternyata berisi seorang bayi.

“Saat berada di sekitar teras, ia melihat sebuah bungkusan kain putih tergeletak di samping teras,” kata Sunarto.

Hermin kemudian memanggil suaminya, Sairi, untuk memastikan kondisi bungkusan tersebut.

Setelah diperiksa, keduanya mengetahui bayi tersebut masih hidup. Sairi kemudian menghubungi Ketua RT setempat untuk melaporkan penemuan itu.

Laporan tersebut selanjutnya diteruskan kepada Polsek Dendang.

Petugas kepolisian yang menerima informasi langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan awal dan meminta keterangan sejumlah saksi.

Dari pemeriksaan awal, bayi tersebut diketahui berjenis kelamin laki-laki dengan berat sekitar 2 kilogram dan panjang 47 sentimeter.

Usia bayi saat ditemukan diperkirakan sekitar 11 jam.

Setelah dievakuasi, bayi langsung mendapatkan penanganan medis.

Saat ini bayi dirawat di rumah bersalin milik seorang bidan di wilayah Kecamatan Dendang.

Kondisinya dilaporkan sehat dan masih berada dalam pemantauan Puskesmas Dendang serta pihak Kecamatan Dendang.

Di sisi lain, polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap siapa yang meninggalkan bayi tersebut serta mengetahui asal-usul dan kronologi lengkap kejadian.

Sejumlah saksi telah dimintai keterangan. Petugas juga mengumpulkan informasi dari lingkungan sekitar lokasi penemuan.

Hingga kini, identitas orang yang meninggalkan bayi tersebut maupun orang tua bayi belum diketahui.

Kapolsek Dendang berharap masyarakat yang mengetahui informasi mengenai keberadaan keluarga atau asal-usul bayi tersebut dapat segera melapor kepada pihak berwajib.

“Kami berharap pihak keluarga atau orang tua dari bayi ini bisa segera diketahui. Kami juga berharap peran serta masyarakat yang mengetahui asal usul bayi ini bisa ikut membantu untuk segera menyampaikan informasinya ke pihak berwajib,” ujar Sunarto.

Polisi masih mendalami kasus tersebut untuk memastikan rangkaian peristiwa yang terjadi sebelum bayi ditemukan di depan rumah warga.(*)




Polisi Gerak Cepat! Perampok Lansia di Bungo Ditangkap Kurang dari 24 Jam

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID — Aksi pencurian dengan kekerasan (curas) yang disertai penyekapan terhadap seorang wanita lanjut usia (lansia) di Kabupaten Bungo berhasil diungkap polisi kurang dari 24 jam.

Tim Gunjo Satreskrim Polres Bungo menangkap seorang pria yang diduga sebagai pelaku setelah membawa kabur harta korban senilai sekitar Rp64,7 juta.

Kasus tersebut terjadi di sebuah rumah di Perumahan Bungo Persada Indah, RT 34, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Jumat 18 September 2026 sekitar pukul 02.30 WIB.

Korban berinisial S.L (60), warga setempat. Sementara tersangka yang diamankan polisi berinisial J.Y (47), warga asal Jember, Jawa Timur.

Kasat Reskrim Polres Bungo, AKP Yosua Adrian mengatakan pengungkapan dilakukan setelah tim melakukan penyelidikan terhadap kasus perampokan dan penyekapan tersebut.

“Tim Gunjo Satreskrim Polres Bungo berhasil mengamankan pelaku kurang dari 24 jam,” kata Yosua dalam konferensi pers.

Dari hasil penyelidikan polisi, aksi tersebut bermula ketika korban berada seorang diri di rumahnya.

Pelaku diduga masuk melalui bagian belakang rumah setelah terlebih dahulu mematikan aliran listrik.

Setelah berada di dalam rumah, pelaku kemudian menyergap korban dari belakang hingga korban terjatuh ke lantai.

Korban mengalami luka pada bagian bibir dan gigi goyah akibat kekerasan dalam aksi tersebut.

Pelaku kemudian mengikat tangan dan kaki korban. Mulut korban juga ditutup menggunakan lakban agar tidak dapat berteriak atau meminta pertolongan.

Setelah korban tidak berdaya, pelaku mengambil sejumlah barang berharga milik korban.

Harta yang dibawa kabur antara lain perhiasan emas berupa kalung, gelang dan anting, telepon genggam, serta kamera Canon beserta tas.

Total kerugian korban diperkirakan mencapai Rp64,7 juta.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan aksi pencurian.

Barang bukti yang diamankan meliputi perhiasan emas, telepon genggam, kamera Canon beserta tas, serta sejumlah benda yang diduga digunakan dalam aksi.

Polisi juga mengamankan linggis, sarung tangan, kabel listrik dan lakban.

Selain itu, satu unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BH 5251 UW serta pakaian yang disebut digunakan pelaku saat beraksi turut diamankan.

Barang-barang tersebut kini menjadi bagian dari proses penyidikan untuk mendalami rangkaian aksi pencurian dengan kekerasan tersebut.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 479 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Tersangka terancam pidana maksimal 12 tahun penjara.

Polres Bungo menyatakan proses penyidikan akan terus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kepolisian juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak kejahatan di lingkungan tempat tinggal.

Masyarakat diminta segera melapor kepada aparat apabila menemukan aktivitas atau situasi yang mencurigakan.(*)




Capaian Imunisasi Dinilai Menonjol, Sungai Penuh Jadi Rujukan Penyusunan Kebijakan Nasional

SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID — Program imunisasi dan penguatan layanan kesehatan ibu-anak di Kota Sungai Penuh mendapat perhatian Kementerian PPN/Bappenas.

Capaian tersebut dinilai sebagai salah satu praktik baik yang dapat menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan nasional untuk mempercepat penurunan stunting.

Tim Visitasi Kementerian PPN/Bappenas bahkan melakukan kunjungan lapangan ke Puskesmas Desa Gedang, Kota Sungai Penuh, untuk melihat secara langsung pelaksanaan program dan inovasi pelayanan kesehatan di daerah tersebut.

Kunjungan ini berkaitan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (RPerpres PPPS).

Ketua Tim Koordinator Visitasi, Muhammad Zaki Firdaus, mengatakan capaian cakupan imunisasi di Kota Sungai Penuh menunjukkan hasil yang sangat baik dan relatif lebih tinggi dibandingkan banyak daerah lain di Sumatera.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan kesehatan, terutama bagi kelompok ibu dan anak.

“Berbagai inovasi yang dilakukan Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam meningkatkan cakupan imunisasi patut diapresiasi. Capaian ini menjadi salah satu praktik baik yang dapat menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan nasional terkait percepatan penurunan stunting,” ujar Muhammad Zaki Firdaus.

Perhatian Bappenas terhadap program imunisasi Sungai Penuh tidak hanya berkaitan dengan angka cakupan imunisasi.

Penguatan imunisasi dan layanan kesehatan ibu-anak menjadi bagian dari upaya pencegahan masalah kesehatan sejak dini yang pada akhirnya berkaitan dengan agenda percepatan penurunan stunting.

Melalui kunjungan lapangan tersebut, tim Bappenas melihat bagaimana pemerintah daerah menjalankan program kesehatan sekaligus mengidentifikasi praktik yang dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain.

Posisi Sungai Penuh sebagai salah satu daerah yang dijadikan contoh menunjukkan bahwa pengalaman daerah dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan di tingkat nasional.

Muhammad Zaki Firdaus menyebut capaian imunisasi yang relatif tinggi menjadi salah satu indikator positif dalam pelaksanaan program kesehatan di Kota Sungai Penuh.

Ia menilai inovasi yang dilakukan pemerintah daerah dapat menjadi contoh dalam memperkuat cakupan pelayanan kesehatan masyarakat.

Kunjungan ke Puskesmas Desa Gedang menjadi bagian dari proses melihat langsung implementasi program, termasuk bagaimana pelayanan kesehatan ibu dan anak dijalankan di tingkat fasilitas kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, Gunardi, mengatakan pemerintah daerah akan terus memperkuat pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan.

Evaluasi terhadap berbagai tantangan yang masih ditemukan akan dilakukan untuk memastikan program kesehatan dapat berjalan semakin optimal.

Menurut Gunardi, penguatan layanan kesehatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menyiapkan generasi Sungai Penuh yang sehat dan berkualitas.

“Pemerintah Kota Sungai Penuh akan terus memperkuat layanan kesehatan melalui berbagai perbaikan dan penyempurnaan program. Kami berkomitmen mewujudkan generasi Kota Sungai Penuh yang sehat, cerdas, dan berkualitas,” katanya.

Dengan capaian imunisasi yang dinilai baik serta berbagai inovasi pelayanan kesehatan, Kota Sungai Penuh kini menjadi salah satu daerah yang dipelajari dalam konteks penyusunan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan percepatan penurunan stunting.(*)




BMKG Ungkap Prediksi Musim Hujan Jambi, Tanjab Barat-Tanjab Timur Diperkirakan Mulai 3 Oktober

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan adanya potensi fenomena El Niño yang masih berlangsung hingga awal 2027.

Di tengah kondisi tersebut, BMKG memprediksi sejumlah wilayah Jambi mulai memasuki musim hujan pada awal Oktober 2026.

Untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur, awal musim hujan diperkirakan terjadi sekitar 3 Oktober 2026.

Informasi tersebut disampaikan BMKG dalam kegiatan Sekolah Lapang Iklim (SLI) Provinsi Jambi Tahun 2026 yang digelar di Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat, Kamis 24 September 2026.

Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG Pusat, Dr. Marjuki, M.Si., yang mengikuti kegiatan secara daring, menyampaikan materi melalui Koordinator Bidang Iklim Terapan, Siswanto.

BMKG mendorong pemerintah daerah, petani, pekebun dan pemangku kepentingan menggunakan informasi iklim sebagai dasar dalam menentukan langkah di lapangan.

“Informasi iklim perlu dimanfaatkan untuk mendukung pengelolaan pertanian dan perkebunan, pemantauan risiko, serta pencegahan karhutla. Sekolah Lapang Iklim diharapkan menghasilkan langkah nyata di lapangan, bukan hanya sebatas pembelajaran,” sebut Marjuki secara daring.

Potensi El Niño hingga awal 2027 menjadi salah satu informasi penting yang perlu diperhatikan sektor pertanian dan perkebunan.

Fenomena tersebut dapat memengaruhi kondisi cuaca dan ketersediaan air sehingga masyarakat yang aktivitasnya bergantung pada kondisi iklim perlu menyesuaikan strategi pengelolaan lahan.

Namun, BMKG juga mencatat adanya perkembangan menuju musim hujan di sejumlah wilayah Indonesia pada periode Oktober-November.

Untuk wilayah Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur, awal musim hujan diprediksi sekitar 3 Oktober.

Perubahan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena transisi dari musim kemarau menuju musim hujan dapat memengaruhi pola kegiatan pertanian, perkebunan dan pengelolaan lahan.

Kepala Stasiun Klimatologi Jambi, Darmadi, S.T., mengatakan Sekolah Lapang Iklim dirancang untuk meningkatkan literasi iklim masyarakat, khususnya pekebun dan petani.

Melalui kegiatan tersebut, peserta diberikan pemahaman teknis mengenai cara memanfaatkan informasi cuaca dan iklim BMKG dalam pengelolaan lahan.

“Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu menggunakan informasi iklim dalam menentukan langkah pengelolaan lahan, terutama pada musim kemarau, termasuk mencegah pembukaan dan pengelolaan lahan dengan cara membakar,” jelas Darmadi.

Pemanfaatan informasi BMKG diharapkan membantu petani menentukan waktu dan strategi pengelolaan lahan secara lebih tepat, termasuk dalam menghadapi perubahan kondisi cuaca.

Pentingnya informasi iklim tersebut terlihat dari kondisi sektor pertanian di Tanjung Jabung Barat.

Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso SA., S.E., M.E., mengatakan dari sekitar 7.600 hektare lahan sawah di daerah tersebut, kurang lebih 92 hektare telah terdampak kekeringan.

Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi produksi padi serta pencapaian target pangan daerah dan nasional.

Katamso meminta informasi BMKG tidak hanya menjadi bahan pengetahuan, tetapi benar-benar digunakan dalam menentukan waktu pelaksanaan kegiatan pertanian maupun perbaikan saluran.

“Informasi dari BMKG harus menjadi dasar dalam mengambil langkah, termasuk menentukan waktu pelaksanaan kegiatan pertanian dan perbaikan saluran,” ujar Katamso.

BMKG juga menekankan pentingnya informasi iklim untuk mengantisipasi risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Pemanfaatan data dan informasi cuaca dapat membantu pemerintah serta masyarakat melakukan pemantauan risiko sekaligus menentukan langkah pencegahan, terutama pada periode kering.

SLI Jambi 2026 karena itu tidak hanya melibatkan sektor pertanian dan perkebunan. Kegiatan tersebut juga melibatkan BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, TNI/Polri, Basarnas, Manggala Agni serta sektor swasta.

Kolaborasi lintas sektor tersebut diarahkan untuk memperkuat pemanfaatan informasi iklim dalam menghadapi risiko bencana hidrometeorologi dan menjaga produktivitas pertanian.

SLI Provinsi Jambi 2026 mengusung tema “Tanggap Iklim untuk Perkebunan Ramah Lingkungan dan Tangguh Menghadapi Musim Kemarau”.

Kegiatan diikuti 50 peserta yang terdiri dari petani, pekebun dan penyuluh lapangan.

BMKG berharap pengetahuan yang diperoleh dalam SLI tidak berhenti pada ruang pelatihan, tetapi diterapkan dalam aktivitas pertanian dan perkebunan.

Dengan prediksi awal musim hujan yang mulai muncul sementara El Niño masih berpotensi hingga awal 2027, informasi iklim menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan pemerintah daerah dan masyarakat untuk menyesuaikan pengelolaan lahan dengan perkembangan kondisi cuaca dan iklim.(*)




Wabup Tanjab Barat Ungkap 92 Hektare Sawah Terdampak Kekeringan

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID –  Perubahan iklim mulai menjadi tantangan nyata bagi sektor pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dari sekitar 7.600 hektare lahan sawah yang ada, sekitar 92 hektare dilaporkan terdampak kekeringan yang berpotensi memengaruhi produksi padi.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di tengah potensi perubahan pola cuaca yang semakin sulit diprediksi.

Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso SA., S.E., M.E., meminta petani dan pelaku perkebunan tidak lagi hanya mengandalkan kebiasaan atau pola musim tahun-tahun sebelumnya dalam menentukan waktu tanam maupun pengelolaan lahan.

Menurutnya, informasi cuaca dan iklim dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) perlu dijadikan salah satu dasar pengambilan keputusan di sektor pertanian.

Hal itu disampaikan Katamso saat membuka Sekolah Lapang Iklim (SLI) Provinsi Jambi 2026 di Ruang Pola Utama Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat, Kamis 24 September 2026.

SLI tahun ini mengusung tema “Tanggap Iklim untuk Perkebunan Ramah Lingkungan dan Tangguh Menghadapi Musim Kemarau” dan diikuti 50 peserta yang terdiri dari pekebun, petani serta penyuluh lapangan.

Katamso mengatakan sektor pertanian dan perkebunan memiliki posisi penting dalam perekonomian Tanjung Jabung Barat.

Pada 2025, pertumbuhan ekonomi daerah tersebut tercatat 5,28 persen dan disebut menjadi yang tertinggi di Provinsi Jambi. Kontribusi Tanjung Jabung Barat terhadap PDRB Provinsi Jambi mencapai 17,88 persen.

Dari struktur perekonomian daerah, sektor pertanian memberikan kontribusi sekitar 34 persen, dengan subsektor perkebunan menjadi salah satu penopang utamanya.

“Karena itu, sektor pertanian dan perkebunan harus terus kita kembangkan agar semakin produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Katamso.

Namun, potensi ekonomi tersebut berhadapan dengan risiko perubahan iklim.

Dari sekitar 7.600 hektare sawah, sekitar 92 hektare telah terdampak kekeringan.

Jika tidak diantisipasi, kondisi itu dapat berpengaruh terhadap produksi padi sekaligus pencapaian target pangan daerah dan nasional.

“Informasi dari BMKG harus menjadi dasar dalam mengambil langkah, termasuk menentukan waktu pelaksanaan kegiatan pertanian dan perbaikan saluran,” katanya.

Informasi mengenai perubahan musim menjadi semakin penting karena BMKG memprediksi fenomena El Niño masih berpotensi berlangsung hingga awal 2027.

Di sisi lain, sejumlah wilayah Indonesia mulai memasuki musim hujan pada Oktober hingga November.

Untuk wilayah Jambi, khususnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur, awal musim hujan diprediksi sekitar 3 Oktober 2026.

Informasi tersebut disampaikan Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG Pusat, Dr. Marjuki, M.Si., melalui Koordinator Bidang Iklim Terapan, Siswanto, dalam kegiatan SLI.

Perubahan kondisi cuaca tersebut dinilai perlu diantisipasi pemerintah daerah dan masyarakat, terutama petani serta pekebun yang aktivitasnya sangat bergantung pada kondisi iklim.

“Informasi iklim perlu dimanfaatkan untuk mendukung pengelolaan pertanian dan perkebunan, pemantauan risiko, serta pencegahan karhutla. Sekolah Lapang Iklim diharapkan menghasilkan langkah nyata di lapangan, bukan hanya sebatas pembelajaran,” disampaikan Siswanto.

Pemanfaatan informasi iklim juga diarahkan untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Katamso mengatakan kondisi hotspot saat ini cenderung menurun dan diharapkan dapat terus terkendali seiring memasuki periode musim hujan.

Sementara itu, Kepala Stasiun Klimatologi Jambi, Darmadi, mengatakan SLI dirancang untuk meningkatkan literasi iklim dan kemampuan teknis pekebun dalam memanfaatkan informasi cuaca serta iklim BMKG.

Peserta didorong menggunakan informasi tersebut untuk menentukan langkah pengelolaan lahan secara lebih produktif, berkelanjutan dan ramah lingkungan.

“Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu menggunakan informasi iklim dalam menentukan langkah pengelolaan lahan, terutama pada musim kemarau, termasuk mencegah pembukaan dan pengelolaan lahan dengan cara membakar,” jelas Darmadi.

Program tersebut sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor. Sejumlah instansi yang terlibat antara lain Dinas Perkebunan dan Peternakan, BPBD, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, TNI/Polri, Basarnas, Manggala Agni hingga sektor swasta.

Bagi Pemkab Tanjung Jabung Barat, SLI diharapkan tidak berhenti sebagai forum pembelajaran.

Katamso meminta peserta membawa pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan tersebut ke tingkat petani dan masyarakat di wilayah masing-masing.

“Informasi tersebut harus digunakan secara tepat guna, tepat sasaran, dan tepat waktu,” ujarnya.

Pemanfaatan data iklim dinilai penting karena pola musim semakin sulit diprediksi.

Dengan informasi yang lebih akurat, petani dapat menyesuaikan waktu tanam, pengelolaan lahan maupun langkah antisipasi terhadap risiko kekeringan dan cuaca ekstrem.

Pemerintah daerah berharap pendekatan tersebut dapat memperkuat ketahanan sektor pertanian dan perkebunan Tanjung Jabung Barat sekaligus menjaga sektor tersebut tetap menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah.(*)




Tol Betung-Jambi Seksi 1A Sudah 69 Persen, Konektivitas Sumsel-Jambi Makin Dekat

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pembangunan Jalan Tol Betung–Jambi Seksi 1A terus dikebut.

Hingga Agustus 2026, progres konstruksi ruas yang menjadi bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tersebut telah mencapai 69 persen.

Ruas ini menjadi salah satu bagian penting dalam penguatan konektivitas antara wilayah Sumatera Selatan dan Jambi.

Pembangunannya diharapkan tidak hanya memperpendek waktu tempuh antardaerah, tetapi juga mendukung kelancaran distribusi barang dan aktivitas ekonomi.

PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam pembangunan ruas tersebut menyatakan percepatan pekerjaan tetap dibarengi pengendalian mutu dan aspek keselamatan.

Sekretaris Perusahaan HKI, Resnu Aditya Wuladarman, mengatakan pembangunan Tol Betung–Jambi Seksi 1A diarahkan untuk menghadirkan infrastruktur yang dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang.

“Pembangunan Jalan Tol Betung–Jambi Seksi 1A tidak hanya berfokus pada penyelesaian konstruksi, tetapi juga bagaimana menghadirkan infrastruktur yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” ujar Resnu.

Menurut dia, peningkatan konektivitas melalui jalan tol diharapkan berdampak pada mobilitas masyarakat, distribusi barang dan biaya logistik.

Infrastruktur tersebut juga dinilai dapat membuka ruang pertumbuhan ekonomi baru di Sumatera Selatan dan Jambi.

Di tengah percepatan pembangunan, HKI menerapkan sistem pengendalian mutu pada setiap tahapan pekerjaan.

Standar yang digunakan mengacu pada Spesifikasi Umum untuk Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2020.

Pengawasan dilakukan melalui sejumlah mekanisme, mulai dari Inspection Test Plan (ITP), Quality Patrol, Walk In Site hingga QHSSE Pass.

Tahapan inspeksi dan pengujian tersebut dilakukan sebelum pekerjaan berlanjut ke tahap berikutnya. Pola ini diterapkan untuk memastikan pekerjaan memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan.

“HKI berkomitmen memastikan setiap pembangunan infrastruktur yang dikerjakan memenuhi aspek kualitas, keselamatan, dan keberlanjutan. Penerapan sistem pengendalian mutu yang disiplin menjadi bagian penting dalam menjaga keandalan infrastruktur yang kami bangun,” kata Resnu.

Selain konstruksi dan pengendalian kualitas, HKI juga menjalankan program Re-Planting Disposal Area pada area pekerjaan yang telah selesai digunakan.

Program tersebut dilakukan dengan menata kembali lahan disposal, menanam vegetasi dan melakukan pemeliharaan serta pemantauan secara berkala.

Langkah tersebut ditujukan untuk memulihkan tutupan vegetasi, mengurangi potensi erosi dan menjaga kestabilan area pekerjaan setelah digunakan dalam proses konstruksi.

Bagi HKI, aspek lingkungan menjadi bagian dari proses pembangunan yang tidak dipisahkan dari target penyelesaian proyek.

“Ke depannya, HKI akan terus mendorong hadirnya infrastruktur yang tidak hanya andal dari sisi kualitas, tetapi juga menerapkan prinsip keberlanjutan, melalui pengendalian mutu yang konsisten, serta penerapan konstruksi yang bertanggung jawab,” ujar Resnu.

Jalan Tol Betung–Tempino–Jambi Seksi 1A merupakan bagian dari jaringan JTTS yang ditujukan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah di Sumatera.

Dengan progres konstruksi yang telah mencapai 69 persen hingga Agustus 2026, pembangunan ruas tersebut memasuki fase penting menuju penyelesaian.

Kehadiran jalan tol ini diharapkan memberikan dampak terhadap mobilitas masyarakat sekaligus memperlancar arus logistik antara wilayah Sumatera Selatan dan Jambi.

Pembangunan ruas tersebut juga ditempatkan dalam agenda pengembangan infrastruktur nasional yang dikaitkan dengan Asta Cita ke-3 Presiden Prabowo Subianto, khususnya pembangunan infrastruktur untuk mendukung konektivitas, aktivitas ekonomi dan pemerataan pembangunan.(*)




Kejar Target Akhir Tahun, Pemkab Merangin Verifikasi 64 Koperasi Merah Putih Mulai Besok

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin mulai mengintensifkan pengawasan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Tim Verifikasi dan Validasi (Verpal) akan diterjunkan langsung ke lapangan mulai Jumat untuk memastikan kesiapan fisik koperasi di seluruh wilayah Merangin.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Merangin mengejar target penyelesaian seluruh gerai, pergudangan dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebelum akhir 2026.

Persiapan penerjunan Tim Verpal dibahas dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Merangin, Zulhifni, di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Bupati Merangin, Kamis 24 September 2026.

Rapat itu melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang masuk dalam tim pendamping, di antaranya BPKAD, Dinas KUKMPP, Dinas PMD, Dinas PU, bidang koperasi serta JF Adwil.

Zulhifni mengatakan tim kabupaten tidak hanya melakukan pemeriksaan administrasi, tetapi akan melihat langsung kondisi pembangunan koperasi di masing-masing lokasi.

“Kita telah menetapkan tadi, kita persiapkan tim verpal dan jadwal ke lapangan dimulai dari besok. Besok seluruh OPD yang terkait di dalam SK Bupati ini akan turun langsung untuk menilai hasil kesiapan Koperasi Merah Putih,” ujar Zulhifni.

Pemkab Merangin juga meminta jajaran pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa ikut memastikan proses verifikasi berjalan lancar.

Camat, kepala desa hingga Babinsa diminta berada di lokasi koperasi masing-masing ketika tim kabupaten melakukan pemeriksaan.

“Camat, Kepala Desa, dan Babinsa agar menunggu di lokasi koperasi masing-masing untuk mendampingi proses evaluasi,” kata Zulhifni.

Pelibatan unsur pemerintahan di lapangan tersebut dimaksudkan agar tim verifikasi dapat memperoleh informasi sekaligus melihat kondisi pembangunan secara langsung.

Berdasarkan laporan yang diterima Pemkab Merangin, perkembangan pembangunan fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sejauh ini menunjukkan progres positif.

Dari total 64 unit yang menjadi target di Kabupaten Merangin, sebanyak 37 unit dilaporkan telah mencapai progres 100 persen.

Artinya, masih terdapat 27 unit yang menjadi pekerjaan lanjutan dan perlu didorong penyelesaiannya.

Pemkab Merangin berharap sisa pembangunan dapat dipercepat sehingga seluruh target tidak melewati batas waktu yang telah ditetapkan.

Zulhifni optimistis penyelesaian seluruh pembangunan masih dapat dikejar hingga akhir tahun.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa kita kejar, sehingga Kabupaten Merangin akhir tahun ini saya rasa bisa tuntas 100 persen. Itu harapan kita bersama,” pungkasnya.

Dengan diterjunkannya Tim Verpal, Pemkab Merangin kini mulai memasuki tahap pengecekan langsung terhadap kesiapan fisik koperasi.

Hasil verifikasi lapangan selanjutnya akan menjadi bagian dari evaluasi pemerintah daerah terhadap progres pembangunan Koperasi Merah Putih di 64 lokasi.(*)




Antrean Solar di SPBU Kota Jambi Makin Panjang, Dishub Soroti Kapasitas Area Antrean

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Antrean kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih menjadi persoalan di sejumlah SPBU Kota Jambi.

Ketika jumlah kendaraan meningkat pada jam tertentu, antrean bahkan berpotensi meluber hingga ke badan jalan dan mengganggu arus lalu lintas.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jambi.

Selain persoalan antrean di dalam SPBU, Dishub harus mengantisipasi kendaraan yang menunggu giliran hingga menggunakan ruang jalan di sekitar lokasi.

Kepala Dishub Kota Jambi, Amran mengatakan, petugas secara rutin melakukan patroli untuk mencegah antrean kendaraan berkembang menjadi kemacetan panjang.

“Kita melakukan patroli secara rutin agar tidak terjadi kemacetan panjang,” ujar Amran.

Menurutnya, persoalan di lapangan tidak selalu mudah ditertibkan. Salah satu kendalanya adalah keterbatasan kapasitas area antrean yang tersedia di dalam SPBU.

Pada waktu tertentu, jumlah kendaraan yang datang untuk mengisi solar dapat lebih banyak dibandingkan daya tampung area antrean SPBU.

Akibatnya, kendaraan yang belum mendapatkan ruang untuk mengantre berpotensi menunggu hingga mendekati atau bahkan masuk ke badan jalan.

Untuk mencegah kondisi tersebut, petugas Dishub melakukan pengaturan di sekitar SPBU yang mengalami antrean.

Kendaraan diarahkan agar tetap mengikuti jalur antrean yang telah ditentukan. Pengaturan ini dilakukan supaya antrean tidak melebar dan menghambat kendaraan lain yang melintas.

Dishub juga meminta pengendara mengikuti arahan petugas ketika kapasitas antrean di dalam SPBU sudah penuh.

Pengendara diimbau tidak memaksakan diri masuk ke area antrean karena kondisi tersebut dapat membuat penumpukan kendaraan semakin panjang dan berpotensi mengganggu lalu lintas.

Antrean kendaraan untuk mendapatkan solar tetap terjadi meskipun pembelian BBM jenis tersebut telah diatur melalui pembatasan kuota.

Situasi ini menunjukkan bahwa pada waktu-waktu tertentu, permintaan kendaraan untuk mengisi solar masih dapat membuat kapasitas antrean SPBU penuh.

Dari sisi lalu lintas, persoalan yang menjadi perhatian Dishub bukan hanya lamanya kendaraan menunggu BBM, tetapi juga ketika antrean keluar dari area SPBU dan menggunakan ruang jalan.

Karena itu, patroli dan pengaturan lalu lintas terus dilakukan untuk menjaga agar antrean kendaraan tidak berkembang menjadi gangguan terhadap pengguna jalan lainnya.

Dishub Kota Jambi meminta pengendara tetap tertib, mengikuti jalur yang telah ditetapkan dan tidak memaksakan masuk ke SPBU ketika area antrean sudah penuh.(*)




Pajak Kripto Indonesia Tembus Rp2,15 Triliun, Apa Artinya bagi Industri?

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Transaksi aset kripto di Indonesia terus memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak dari transaksi aset kripto mencapai Rp268,95 miliar hingga 31 Agustus 2026.

Jika diakumulasikan sejak 2022, total penerimaan pajak dari transaksi aset kripto telah mencapai Rp2,15 triliun.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti mengatakan, penerimaan pajak kripto sepanjang 2022 hingga Agustus 2026 mencapai Rp2,15 triliun.

“Penerimaan pajak kripto telah mencapai Rp2,15 triliun,” ujar Inge, dikutip Jumat (18/9/2026).

Berdasarkan data DJP, penerimaan pajak dari transaksi aset kripto tercatat Rp246,54 miliar pada 2022. Angka tersebut kemudian mencapai Rp220,89 miliar pada 2023, meningkat menjadi Rp620,38 miliar pada 2024, dan mencapai Rp796,74 miliar sepanjang 2025.

Sementara itu, hingga akhir Agustus 2026, penerimaan pajak dari transaksi aset kripto, seperti Bitcoin dan lainnya telah mencapai Rp268,95 miliar.

PPh 22 Jadi Kontributor Terbesar

Penerimaan pajak kripto hingga Agustus 2026 berasal dari dua jenis pungutan, yakni Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri.

DJP mencatat penerimaan PPh Pasal 22 dari transaksi aset kripto mencapai Rp1,27 triliun. Sementara itu, penerimaan PPN Dalam Negeri tercatat sebesar Rp881,82 miliar.

Dengan demikian, PPh Pasal 22 menjadi kontributor terbesar terhadap total penerimaan pajak dari transaksi aset kripto.

Penerimaan pajak kripto tersebut merupakan bagian dari penerimaan pajak ekonomi digital Indonesia. Secara keseluruhan, penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp57,23 triliun hingga 31 Agustus 2026.

Selain aset kripto, penerimaan tersebut berasal dari Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE), pajak fintech, dan pajak yang dipungut melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP).

PPN PMSE menjadi penyumbang terbesar dengan penerimaan Rp44,05 triliun. Kemudian pajak SIPP mencapai Rp5,75 triliun dan pajak fintech sebesar Rp5,28 triliun.

Industri Kripto Makin Terintegrasi

CEO dan Founder FLOQ, Yudhono Rawis, menilai kontribusi pajak dari transaksi aset kripto menjadi salah satu indikator bahwa aktivitas aset digital semakin terintegrasi ke dalam sistem ekonomi formal.

Menurut dia, perkembangan tersebut tidak hanya menunjukkan adanya aktivitas ekonomi yang semakin besar, tetapi juga mencerminkan meningkatnya keterhubungan industri aset digital dengan sistem perpajakan dan regulasi di Indonesia.

“Penerimaan pajak kripto yang sudah mencapai Rp2,15 triliun menunjukkan bahwa aktivitas aset digital telah menjadi bagian dari ekonomi formal dan memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara. Ini juga menunjukkan bahwa ekosistem kripto di Indonesia semakin terintegrasi dengan sistem perpajakan dan regulasi,” ujar Yudho.

Yudho mengatakan, kepastian regulasi dan perpajakan menjadi salah satu faktor penting dalam membangun ekosistem aset digital yang lebih terstruktur.

“Bagi industri, kejelasan mekanisme perpajakan penting untuk menciptakan kepastian bagi pelaku usaha sekaligus mendorong kepatuhan. Di sisi lain, pemerintah juga memperoleh basis penerimaan yang semakin terukur dari perkembangan ekonomi digital,” katanya.

Pemerintah sebelumnya menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025 yang mengatur ketentuan perpajakan atas transaksi aset kripto.

Dalam ketentuan tersebut, transaksi aset kripto melalui penyelenggara perdagangan dalam negeri dikenakan PPh Pasal 22 final sebesar 0,21 persen dari nilai transaksi.

Perubahan ketentuan perpajakan tersebut juga menghapus pengenaan PPN atas transaksi jual beli aset kripto. Sementara itu, jasa tertentu dalam ekosistem aset kripto tetap memiliki ketentuan perpajakan sesuai dengan jenis transaksinya.

Kepatuhan Jadi Bagian dari Pertumbuhan Industri

Dengan semakin besarnya aktivitas perdagangan aset digital, aspek kepatuhan menjadi bagian penting dalam perkembangan industri kripto di Indonesia.

CEO FLOQ ini menilai pertumbuhan industri perlu berjalan seiring dengan transparansi dan kepastian regulasi agar perkembangan aset digital dapat berlangsung secara berkelanjutan.

“Pertumbuhan industri ke depan tidak hanya soal meningkatnya jumlah transaksi, tetapi juga bagaimana ekosistem dapat berkembang dengan mengedepankan kepatuhan, transparansi, perlindungan konsumen, dan inovasi,” ujar Yudho.

Menurut dia, meningkatnya kontribusi pajak dapat menjadi salah satu gambaran mengenai semakin formalnya aktivitas aset digital di Indonesia.

“Ketika aktivitas aset digital semakin terdata dan terintegrasi dengan sistem ekonomi formal, ruang untuk membangun industri yang lebih transparan dan berkelanjutan juga semakin terbuka,” pungkas Yudho.

Tentang FLOQ

FLOQ adalah platform perdagangan aset digital yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). FLOQ berkomitmen untuk menghadirkan pengalaman investasi yang aman, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan fokus pada inovasi, edukasi, serta kepatuhan terhadap regulasi, FLOQ bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekosistem aset digital di Indonesia.
FLOQ memiliki komunitas aktif dengan lebih dari 250.000 followers yang tersebar di tujuh platform media sosial, didukung oleh lebih dari 25.000 anggota komunitas aktif. FLOQ juga berkomitmen untuk meningkatkan literasi dan edukasi aset digital melalui FLOQ Akademi yang dapat diakses secara gratis oleh pengguna maupun masyarakat umum.
Hingga saat ini, FLOQ telah mencatat lebih dari 1,8 juta pengguna terdaftar dan lebih dari 2 juta unduhan aplikasi. Platform ini mendukung lebih dari 100 aset digital dan terus berfokus pada pengembangan ekosistem serta kolaborasi strategis untuk menghadirkan manfaat nyata bagi pengguna di era ekonomi digital.
Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES.



PERWOSI Jambi Juara Lagi! Pertahankan Gelar Senam Kreasi Nasional 2026 di Jakarta

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID — PERWOSI Provinsi Jambi kembali menjadi yang terbaik di panggung nasional.

Tim senam Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (PERWOSI) Jambi berhasil merebut juara pertama Lomba Senam Kreasi Nasional 2026 di GOR Sumantri Brojonegoro, Jakarta, Rabu 23 September 2026.

Hasil tersebut sekaligus memperpanjang dominasi Jambi pada ajang yang sama. Setelah menjadi juara pada 2025, tim PERWOSI Jambi kembali merebut posisi teratas pada edisi 2026.

Tampil dengan nomor urut enam, tim Jambi harus bersaing dengan peserta dari sejumlah daerah, di antaranya Maluku, Jawa Barat, Maluku Utara, Jawa Tengah hingga Papua Barat Daya.

Di hadapan para peserta dan penonton, tim Jambi menampilkan koreografi yang mengandalkan kekompakan, dinamika gerakan dan kekuatan penampilan kelompok.

Identitas daerah juga ditonjolkan melalui kostum bercorak kain tradisional khas Jambi. Perpaduan gerakan dan busana tersebut mendapat sambutan meriah dari penonton.

Lomba tersebut dibuka Ketua Umum PERWOSI, Tri Tito Karnavian.

Diperkuat Atlet Berprestasi

Keberhasilan Jambi mempertahankan gelar tidak lepas dari komposisi tim yang diperkuat sejumlah atlet berprestasi.

Tim Jambi diisi oleh peraih medali cabang gimnastik pada Pekan Olahraga Nasional (PON), serta atlet dari Ikatan Olahraga Dancesport Indonesia (IODI) Jambi.

Mereka menjalani persiapan di bawah arahan Aprilian Anggara, pesenam Jambi yang sebelumnya meraih medali emas pada PON XXI Aceh-Sumatera Utara.

Kombinasi pengalaman atlet dan persiapan tersebut menjadi salah satu modal tim Jambi menghadapi persaingan pada lomba tahun ini.

Pembina PERWOSI Jambi, Hesti Haris, yang hadir menyaksikan perlombaan, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan tim mempertahankan gelar.

“Alhamdulillah, saya ikut bangga karena kembali meraih gelar juara untuk kedua kalinya,” kata Hesti.

Menurut Hesti, capaian tersebut merupakan hasil dari latihan yang dilakukan secara serius oleh para anggota tim.

Dukungan KONI Provinsi Jambi juga disebut menjadi bagian dari proses persiapan tim.

Persaingan Tahun Ini Makin Ketat

Ketua PERWOSI Jambi, Fitriani Ulinda, mengaku keberhasilan mempertahankan gelar terasa semakin berarti karena persaingan tahun ini berlangsung ketat.

Menurutnya, sejumlah kontingen tampil dengan persiapan yang matang, baik dari sisi koreografi maupun penampilan visual.

“Peserta lainnya juga tampil menarik dan lebih siap, baik dari sisi gerakan maupun kostum,” ujarnya.

Pada penyelenggaraan 2025, PERWOSI Jambi juga berhasil mengamankan juara pertama sekaligus membawa pulang penghargaan kostum terbaik.

Tahun ini, Jambi kembali menunjukkan konsistensinya dengan merebut gelar juara utama.

Daftar Pemenang Senam Kreasi Nasional 2026

  • Juara I: PERWOSI Jambi

  • Juara II: PERWOSI Maluku

  • Juara III: PERWOSI Jawa Barat

  • Harapan I: PERWOSI Maluku Utara

  • Harapan II: PERWOSI Jawa Barat II

  • Harapan III: PERWOSI Jawa Tengah

Daftar Peraih Kostum Terbaik

  • Provinsi Riau

  • PERWOSI Banten

  • PERWOSI Papua

Bagi Jambi, kemenangan tersebut bukan hanya mempertahankan gelar, tetapi juga menunjukkan konsistensi tim dalam bersaing pada ajang senam kreasi tingkat nasional.(*)