JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di Kota Jambi mulai menambah beban pengeluaran sebagian keluarga.

Orang tua tidak hanya harus mendampingi anak belajar dari rumah, tetapi juga mengeluarkan biaya tambahan untuk memenuhi kebutuhan internet.

Keluhan tersebut mulai mendapat perhatian Pemerintah Kota Jambi. Wali Kota Jambi, Maulana mengatakan pemerintah memahami konsekuensi ekonomi yang muncul di tengah penerapan PJJ.

Jika pembelajaran daring harus berlangsung lebih lama karena kualitas udara belum memungkinkan siswa kembali ke sekolah.

Pemkot Jambi membuka opsi bantuan kuota internet bagi keluarga yang masuk kelompok masyarakat paling membutuhkan.

“Kalau memang terjadi dalam waktu yang cukup panjang, untuk kelompok desil kecil akan kita pertimbangkan bantuan kuota. Tetapi kita verifikasi dulu melalui Baznas dengan basis data desil 1,” ujar Maulana.

Namun, bantuan tersebut belum menjadi keputusan final. Pemerintah masih akan melihat perkembangan kondisi udara sekaligus melakukan verifikasi untuk memastikan bantuan tidak salah sasaran.

Maulana mengakui keluhan mengenai meningkatnya biaya selama PJJ sudah disampaikan sejumlah orang tua siswa.

“Memang sudah banyak keluhan dari orang tua, terutama karena ada peningkatan pengeluaran untuk pembelian kuota dan kebutuhan lainnya selama pembelajaran dilakukan secara daring,” katanya.

PJJ membuat kebutuhan keluarga bertambah, terutama bagi rumah tangga yang memiliki lebih dari satu anak sekolah.

Selain paket data, orang tua juga harus memastikan perangkat yang digunakan anak tersedia dan dapat mendukung pembelajaran.

Bagi keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas, tambahan biaya tersebut berpotensi menjadi beban apabila pembelajaran jarak jauh berlangsung dalam waktu lama.

Karena itu, Pemkot Jambi mulai mempertimbangkan skema intervensi, tetapi dengan sasaran terbatas pada keluarga yang benar-benar membutuhkan.

Maulana menegaskan, opsi bantuan kuota masih harus melalui proses pendataan.

Pemerintah berencana menggunakan basis data kesejahteraan dengan perhatian khusus kepada masyarakat yang berada pada desil 1.

Verifikasi juga akan melibatkan Baznas untuk memastikan penerima sesuai dengan kriteria.

Artinya, bantuan kuota nantinya tidak serta-merta diberikan kepada seluruh siswa yang mengikuti PJJ.

“Kalau untuk jangka pendek masih aman. Tapi kalau PJJ ini berlangsung cukup panjang, kita akan rapatkan kembali dan mempertimbangkan bantuan tersebut,” ujar Maulana.

Skema tersebut baru akan dipertimbangkan apabila PJJ berlangsung lebih lama dari kondisi yang saat ini ditetapkan.

Di sisi lain, Pemkot Jambi belum dapat memastikan kapan pembelajaran tatap muka kembali berlangsung normal.

Maulana mengatakan keputusan tersebut masih bergantung pada perkembangan kualitas udara.

Saat ini, angka Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) masih berfluktuasi dan berada di atas 150.

“ISPU masih fluktuatif, di atas 150-an. Sampai sekarang, sesuai kebijakan dan selaras dengan Pemerintah Provinsi Jambi, kita masih melakukan PJJ,” katanya.

PJJ saat ini diberlakukan hingga 9 September, mengikuti kebijakan yang diselaraskan dengan Pemerintah Provinsi Jambi.

Pemerintah masih akan mengevaluasi kondisi udara sebelum menentukan apakah siswa dapat kembali mengikuti pembelajaran tatap muka.

Maulana menjelaskan, pemerintah sebenarnya memiliki ruang untuk menerapkan pembelajaran tatap muka secara terbatas dalam kondisi kualitas udara tidak sehat, dengan mengacu pada ketentuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Namun, ada persyaratan terkait kondisi ruang kelas.

“Memang ada surat edaran dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kalau ISPU tidak sehat, sekolah yang ruang kelasnya tertutup dan memenuhi syarat keamanan, untuk kelas 3 dan 4 boleh masuk. Tapi syaratnya ruang kelas harus aman,” jelasnya.

Persoalannya, menurut Maulana, sebagian besar sekolah di Kota Jambi belum memiliki ruang kelas yang sepenuhnya tertutup dari lingkungan luar.

Kondisi tersebut membuat pemerintah memilih berhati-hati. Pembelajaran tatap muka tidak hanya mempertimbangkan aturan, tetapi juga kemampuan fisik sekolah dalam melindungi siswa dari paparan udara luar.

Pemerintah berada di antara dua kepentingan yang sama-sama harus diperhatikan. Di satu sisi, PJJ menimbulkan konsekuensi bagi orang tua dan siswa.

Di sisi lain, pembelajaran tatap muka saat kualitas udara belum aman juga memiliki risiko.

Maulana mengatakan, kesehatan dan keselamatan peserta didik tetap menjadi pertimbangan utama pemerintah.

Karena itu, perkembangan ISPU akan terus dipantau sebelum keputusan mengenai pembelajaran berikutnya diambil.

Persoalan PJJ juga tidak dapat dilepaskan dari kondisi musim kemarau yang masih berlangsung. Berdasarkan informasi BMKG, musim kemarau diperkirakan masih cukup panjang.

Jika kualitas udara belum membaik dan PJJ harus diperpanjang, kebutuhan kuota internet berpotensi terus menjadi pengeluaran tambahan bagi keluarga.

Dalam situasi itu, Pemkot Jambi kemungkinan akan kembali membahas skema bantuan, khususnya untuk keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.

Untuk sementara, pemerintah masih mempertahankan PJJ hingga 9 September sembari menunggu perkembangan kualitas udara.

Bagi orang tua, keputusan tersebut berarti biaya dan pendampingan belajar dari rumah masih harus ditanggung.

Sementara bagi pemerintah, tantangannya adalah memastikan keselamatan siswa tanpa mengabaikan beban ekonomi keluarga yang muncul akibat pembelajaran jarak jauh.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jambi mengungkap sejumlah kawasan mulai mengalami dampak kekeringan seiring berlangsungnya musim kemarau.

Kondisi paling dominan dilaporkan terjadi di Paal Merah, Jambi Timur, Jambi Selatan hingga Alam Barajo.

Kekeringan terutama dirasakan warga yang masih mengandalkan sumur sebagai sumber air untuk kebutuhan sehari-hari.

Ketika debit sumur menurun hingga mengering, masyarakat mulai membutuhkan pasokan air dari luar.

Kepala BPBD Kota Jambi, Doni Sumatriadi mengatakan hampir seluruh wilayah Kota Jambi mulai merasakan dampak kemarau. Namun, tingkat kekeringannya tidak sama di setiap kawasan.

“Wilayah relatif semua mengalami kekeringan, cuma yang lebih dominan ada di Paal Merah, Jambi Timur dan Jambi Selatan. Termasuk juga Alam Barajo,” kata Doni.

BPBD kini menjadikan laporan dan permintaan masyarakat sebagai salah satu dasar untuk menentukan lokasi distribusi air.

Pola tersebut dilakukan agar pasokan dapat diarahkan ke kawasan yang memang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, BPBD Kota Jambi bersama sejumlah pihak terus melakukan distribusi air bersih menggunakan mobil tangki.

Doni menyebut volume air yang telah disalurkan BPBD hingga saat ini mencapai sekitar 960 ribu liter.

“Total air yang sudah kita distribusikan hingga hari ini sekitar 960 ribu liter. Kita melayani sesuai dengan permintaan masyarakat,” ujarnya.

BPBD mengoperasikan empat armada sendiri untuk mendukung pelayanan.

Rinciannya, satu mobil tangki memiliki kapasitas 5.000 liter, sementara tiga armada lainnya masing-masing berkapasitas 4.000 liter.

Kekuatan tersebut diperkuat dua armada dari Batalyon 142/KJ dan satu armada PMI Kota Jambi.

“Untuk BPBD, kita memiliki satu armada 5 ribu liter dan tiga armada 4 ribu liter. Kemudian diback-up Batalyon 142/KJ sebanyak dua armada dan PMI Kota Jambi satu armada,” jelas Doni.

Dengan dukungan tersebut, sedikitnya tujuh armada dari unsur terkait dapat digunakan untuk melayani kebutuhan distribusi air bersih masyarakat.

BPBD tidak mendistribusikan air secara seragam ke seluruh wilayah. Pengiriman dilakukan berdasarkan kebutuhan dan laporan yang diterima dari masyarakat di lapangan.

Cara tersebut memungkinkan armada diarahkan ke kawasan yang sumber airnya sudah mengalami gangguan.

Doni mengatakan pelayanan dilakukan bersama Perumda Air Minum Tirta Mayang dan sejumlah pihak lainnya.

“Kita terus memberikan layanan pendistribusian air bersama PDAM dan pihak lain,” ujarnya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan kekeringan di Kota Jambi mulai berpengaruh langsung terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di permukiman yang bergantung pada sumber air lokal.

Di tengah pemetaan titik kekeringan tersebut, Wali Kota Jambi, Maulana meminta camat dan lurah aktif memantau kondisi masyarakat.

Menurut Maulana, informasi dari tingkat wilayah diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui lokasi yang mulai mengalami kesulitan air dan segera mengambil langkah.

“Lurah dan camat wajib berkoordinasi untuk wilayah yang mengalami kekeringan,” tegas Maulana.

Ia mengatakan pemantauan ketersediaan air dilakukan secara rutin karena kondisi sumur warga mulai berubah akibat kemarau.

“Saya selalu memonitor tiap hari kondisi ketersediaan air bersih di kawasan permukiman. Sebagian masyarakat menggunakan sumber air permukaan dan sumur, sekarang banyak sumur yang mulai kering,” ujarnya.

Menurut Maulana, respons pemerintah terhadap kondisi kemarau tidak hanya mengandalkan armada BPBD.

Dukungan dari sejumlah pihak juga dikerahkan untuk memperluas distribusi.

Ia menyebut sekitar 35 mobil tangki dapat bergerak setiap hari dengan volume distribusi mencapai sekitar 200 ribu liter air per hari.

“Setiap hari itu kira-kira 35 mobil tangki mendistribusikan air. Sehari bisa mencapai 200 ribu liter air,” kata Maulana.

Dengan demikian, angka distribusi yang dilakukan BPBD merupakan bagian dari pelayanan yang lebih luas melibatkan berbagai unsur pemerintah dan mitra di lapangan.

Pemetaan kawasan terdampak menjadi penting karena kebutuhan air bersih berpotensi meningkat jika musim kemarau berlangsung lebih lama.

BPBD Kota Jambi terus mengandalkan laporan masyarakat untuk menentukan prioritas distribusi, sementara pemerintah daerah meminta kecamatan dan kelurahan memperkuat pemantauan.

Untuk warga yang sumurnya mulai mengering, distribusi menggunakan mobil tangki menjadi solusi sementara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Di sisi lain, pemerintah perlu terus memantau perkembangan kondisi sumber air dan memastikan wilayah yang mengalami kekeringan tidak luput dari pelayanan.

Saat ini, Paal Merah, Jambi Timur, Jambi Selatan dan Alam Barajo menjadi sejumlah kawasan yang mendapat perhatian lebih.

Sementara BPBD tetap membuka pelayanan berdasarkan kebutuhan masyarakat di wilayah lainnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi Maulana meminta seluruh lurah dan camat tidak pasif menghadapi dampak musim kemarau yang mulai mengganggu ketersediaan air bersih di sejumlah permukiman.

Maulana menegaskan, aparat pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan harus aktif memantau kondisi warganya.

Jika terdapat kawasan yang mulai mengalami kesulitan air, informasi tersebut harus segera dikoordinasikan agar bantuan dapat diberikan tanpa menunggu persoalan semakin parah.

“Lurah dan camat wajib berkoordinasi untuk wilayah yang mengalami kekeringan,” tegas Maulana.

Instruksi tersebut disampaikan di tengah laporan mulai mengeringnya sejumlah sumur warga.

Bagi masyarakat yang selama ini mengandalkan sumur sebagai sumber kebutuhan rumah tangga, kondisi itu mulai menjadi persoalan serius ketika debit air terus menurun.

Maulana mengatakan dirinya juga terus memantau perkembangan ketersediaan air bersih di kawasan permukiman.

“Saya selalu memonitor tiap hari kondisi ketersediaan air bersih di kawasan permukiman. Sebagian masyarakat menggunakan sumber air permukaan dan sumur, sekarang banyak sumur yang mulai kering,” ujar Maulana.

Permintaan agar camat dan lurah aktif bukan tanpa alasan.

Kondisi kekeringan di setiap wilayah tidak sama sehingga pemerintah membutuhkan informasi langsung dari lapangan untuk menentukan lokasi yang membutuhkan penanganan.

Pemerintah kota kemudian dapat mengarahkan distribusi air berdasarkan laporan tersebut, terutama bagi permukiman yang sumber air warganya sudah mulai terganggu.

Maulana mengatakan pemerintah terus melakukan pemantauan sekaligus memperkuat distribusi air bersih ke kawasan terdampak.

Setiap hari, sekitar 35 mobil tangki dikerahkan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Volume air yang disalurkan disebut dapat mencapai sekitar 200 ribu liter per hari.

“Setiap hari itu kira-kira 35 mobil tangki mendistribusikan air. Sehari bisa mencapai 200 ribu liter air,” katanya.

Di lapangan, BPBD Kota Jambi menjadi salah satu unsur yang menjalankan distribusi air secara langsung.

Kepala BPBD Kota Jambi, Doni Sumatriadi mengatakan pihaknya memiliki empat armada, terdiri dari satu mobil tangki berkapasitas 5.000 liter dan tiga armada berkapasitas masing-masing 4.000 liter.

BPBD juga mendapat dukungan dua armada dari Batalyon 142/KJ serta satu armada dari PMI Kota Jambi.

“Untuk BPBD, kita memiliki satu armada 5 ribu liter dan tiga armada 4 ribu liter. Kemudian diback-up Batalyon 142/KJ sebanyak dua armada dan PMI Kota Jambi satu armada,” kata Doni.

Total terdapat tujuh armada dari unsur tersebut yang aktif mendukung pelayanan distribusi air bersih.

Hingga saat ini, BPBD mencatat sekitar 960 ribu liter air telah didistribusikan kepada masyarakat.

“Total air yang sudah kita distribusikan hingga hari ini sekitar 960 ribu liter. Kita melayani sesuai dengan permintaan masyarakat,” ujar Doni.

Doni menyebut dampak kekeringan sudah relatif dirasakan di berbagai wilayah Kota Jambi.

Namun, beberapa kawasan dinilai lebih dominan mengalami kekeringan dan membutuhkan distribusi air secara lebih intensif.

“Wilayah relatif semua mengalami kekeringan, cuma yang lebih dominan ada di Paal Merah, Jambi Timur dan Jambi Selatan. Termasuk juga Alam Barajo,” katanya.

Kondisi tersebut membuat keberadaan camat dan lurah menjadi penting.

Mereka berada paling dekat dengan masyarakat sehingga dapat mengetahui lebih awal ketika sumur warga mulai mengering atau kebutuhan air meningkat.

Laporan dari wilayah kemudian menjadi dasar bagi petugas untuk menentukan lokasi pengiriman air.

Penanganan kekeringan tidak hanya mengandalkan armada BPBD. Pemerintah Kota Jambi juga melibatkan TNI, PMI dan Perumda Air Minum Tirta Mayang untuk memperkuat pelayanan.

Doni mengatakan koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan agar distribusi dapat menjangkau warga yang membutuhkan.

“Kita terus memberikan layanan pendistribusian air bersama PDAM dan pihak lain,” ujarnya.

Dengan kondisi kemarau yang masih berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan untuk menjaga agar kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi, terutama di permukiman yang sangat bergantung pada sumber air tanah.

Instruksi Maulana kepada camat dan lurah pada akhirnya menempatkan pemerintah tingkat wilayah sebagai ujung tombak dalam mendeteksi persoalan air bersih.

Pemantauan tidak cukup dilakukan ketika warga sudah mengalami krisis. Informasi mengenai penurunan debit sumur, kesulitan mendapatkan air, hingga meningkatnya kebutuhan pasokan perlu segera disampaikan agar distribusi dapat diatur lebih cepat.

Dengan sekitar 960 ribu liter air yang telah disalurkan BPBD dan pengerahan puluhan mobil tangki setiap hari, pemerintah berupaya menjaga kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi.

Namun, selama kemarau masih berlangsung, distribusi menggunakan mobil tangki tetap menjadi solusi sementara.

Karena itu, keaktifan camat dan lurah dalam memantau kondisi lapangan menjadi bagian penting agar warga yang mulai kesulitan air tidak luput dari penanganan pemerintah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana mengungkapkan pemerintah daerah kini memperkuat distribusi air bersih menyusul mulai mengeringnya sejumlah sumur warga akibat musim kemarau.

Maulana mengatakan kondisi ketersediaan air bersih di permukiman terus dipantaunya setiap hari.

Pemerintah, kata dia, tidak ingin warga yang sumber airnya terganggu harus menunggu terlalu lama untuk mendapatkan pasokan.

“Saya selalu memonitor tiap hari kondisi ketersediaan air bersih di kawasan permukiman. Sebagian masyarakat menggunakan sumber air permukaan dan sumur, sekarang banyak sumur yang mulai kering,” ujar Maulana.

Untuk merespons kondisi tersebut, sekitar 35 mobil tangki dikerahkan setiap hari guna mendistribusikan air ke kawasan yang membutuhkan.

Volume distribusinya juga tidak sedikit. Maulana menyebut pasokan air yang disalurkan dapat mencapai sekitar 200 ribu liter dalam sehari.

“Setiap hari itu kira-kira 35 mobil tangki mendistribusikan air. Sehari bisa mencapai 200 ribu liter air,” katanya.

Maulana menegaskan penanganan kekeringan tidak cukup hanya mengandalkan armada pemerintah di lapangan.

Informasi dari tingkat kecamatan dan kelurahan diperlukan agar distribusi air dapat diarahkan ke wilayah yang benar-benar mengalami kesulitan.

Karena itu, camat dan lurah diminta aktif memantau kondisi warganya serta berkoordinasi ketika terdapat kawasan yang mulai mengalami kekurangan air.

“Lurah dan camat wajib berkoordinasi untuk wilayah yang mengalami kekeringan,” tegas Maulana.

Pola tersebut penting karena dampak kemarau tidak sama di setiap kawasan.

Sebagian warga masih dapat mengandalkan sumber air yang tersedia, sedangkan warga lainnya mulai menghadapi sumur yang debitnya menurun bahkan mengering.

Maulana mengatakan pengerahan mobil tangki tidak hanya mengandalkan armada Pemerintah Kota Jambi.

Dukungan TNI dan unsur lainnya juga dilibatkan untuk memperluas jangkauan pelayanan.

Dengan kondisi kemarau yang masih berlangsung, koordinasi lintas instansi menjadi salah satu kunci agar distribusi air tidak terhenti ketika permintaan masyarakat meningkat.

Di tingkat teknis, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jambi menjadi salah satu unsur yang menjalankan distribusi langsung ke masyarakat.

Kepala BPBD Kota Jambi, Doni Sumatriadi mengatakan pihaknya mengoperasikan empat armada, terdiri dari satu mobil tangki berkapasitas 5.000 liter dan tiga armada dengan kapasitas masing-masing 4.000 liter.

Armada tersebut kemudian diperkuat dua mobil tangki dari Batalyon 142/KJ dan satu armada PMI Kota Jambi.

“Untuk BPBD, kita memiliki satu armada 5 ribu liter dan tiga armada 4 ribu liter. Kemudian diback-up Batalyon 142/KJ sebanyak dua armada dan PMI Kota Jambi satu armada,” kata Doni.

BPBD Kota Jambi mencatat total air yang telah didistribusikan kepada masyarakat mencapai sekitar 960 ribu liter.

Doni mengatakan distribusi dilakukan berdasarkan permintaan masyarakat dan kondisi wilayah yang membutuhkan.

“Total air yang sudah kita distribusikan hingga hari ini sekitar 960 ribu liter. Kita melayani sesuai dengan permintaan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Doni, dampak kekeringan relatif mulai dirasakan di berbagai wilayah Kota Jambi. Namun, terdapat sejumlah kawasan yang kondisinya lebih dominan.

“Wilayah relatif semua mengalami kekeringan, cuma yang lebih dominan ada di Paal Merah, Jambi Timur dan Jambi Selatan. Termasuk juga Alam Barajo,” katanya.

Persoalan yang kini dihadapi sebagian warga adalah ketergantungan terhadap sumur sebagai sumber air untuk kebutuhan sehari-hari.

Ketika debit air menurun atau sumur mengering, warga membutuhkan pasokan alternatif.

Dalam situasi tersebut, distribusi menggunakan mobil tangki menjadi solusi sementara untuk menjaga kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.

BPBD juga berkoordinasi dengan Perumda Air Minum Tirta Mayang serta pihak lain untuk memperkuat pelayanan.

“Kita terus memberikan layanan pendistribusian air bersama PDAM dan pihak lain,” ujar Doni.

Bagi Pemerintah Kota Jambi, kondisi ini menjadi sinyal bahwa dampak kemarau mulai masuk ke persoalan kebutuhan dasar masyarakat.

Pemantauan sumber air, laporan dari kecamatan dan kelurahan, serta pengerahan armada menjadi bagian dari respons pemerintah untuk mencegah warga terdampak mengalami kesulitan air yang lebih parah.

Dengan puluhan armada yang dikerahkan setiap hari dan distribusi yang mencapai ratusan ribu liter, Pemkot Jambi berupaya menjaga pasokan bagi warga yang sumber airnya mulai terganggu.

Namun, distribusi melalui mobil tangki tetap merupakan langkah penanganan sementara.

Keberlanjutan pelayanan akan bergantung pada perkembangan musim kemarau dan kondisi sumber air di masing-masing wilayah.

Untuk itu, Maulana meminta jajaran pemerintahan di tingkat bawah tetap aktif memantau kondisi masyarakat.

Dengan laporan yang cepat dari lapangan, pemerintah dapat menentukan wilayah yang membutuhkan prioritas distribusi air bersih.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dampak musim kemarau mulai menekan ketersediaan air bersih di sejumlah kawasan permukiman Kota Jambi.

Sumur warga yang selama ini menjadi sumber utama kebutuhan rumah tangga mulai mengering, memaksa pemerintah memperkuat distribusi air menggunakan mobil tangki.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jambi menjadi salah satu unsur utama dalam penanganan kondisi tersebut.

Bersama TNI, PMI, Perumda Air Minum Tirta Mayang dan pihak terkait lainnya, BPBD terus mengirimkan pasokan air ke kawasan yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.

Hingga saat ini, sekitar 960 ribu liter air telah didistribusikan kepada masyarakat.

Kepala BPBD Kota Jambi, Doni Sumatriadi mengatakan pelayanan dilakukan berdasarkan laporan dan permintaan warga di lapangan.

Artinya, distribusi air diarahkan ke kawasan yang sumber airnya mulai terganggu akibat kemarau.

“Total air yang sudah kita distribusikan hingga hari ini sekitar 960 ribu liter. Kita melayani sesuai dengan permintaan masyarakat,” ujar Doni.

Untuk mendukung distribusi, BPBD Kota Jambi saat ini memiliki empat armada tangki yang terdiri dari satu mobil berkapasitas 5.000 liter dan tiga mobil dengan kapasitas masing-masing 4.000 liter.

Kekuatan tersebut diperkuat dua armada dari Batalyon 142/KJ dan satu armada PMI Kota Jambi.

Dengan demikian, terdapat tujuh mobil tangki yang secara aktif dapat digunakan untuk pelayanan distribusi air bersih.

“Untuk BPBD, kita memiliki satu armada 5 ribu liter dan tiga armada 4 ribu liter. Kemudian diback-up Batalyon 142/KJ sebanyak dua armada dan PMI Kota Jambi satu armada,” kata Doni.

Keterlibatan sejumlah unsur tersebut menunjukkan bahwa penanganan kekeringan di Kota Jambi tidak hanya mengandalkan kapasitas satu instansi.

Distribusi air membutuhkan dukungan lintas lembaga agar wilayah yang mengalami kekurangan pasokan dapat dilayani lebih luas.

Menurut Doni, dampak kekeringan mulai dirasakan di hampir seluruh wilayah Kota Jambi.

Namun, beberapa kawasan tercatat mengalami kondisi yang lebih dominan sehingga membutuhkan distribusi air lebih intensif.

“Wilayah relatif semua mengalami kekeringan, cuma yang lebih dominan ada di Paal Merah, Jambi Timur dan Jambi Selatan. Termasuk juga Alam Barajo,” ujarnya.

Kondisi tersebut terutama menjadi persoalan bagi warga yang masih mengandalkan sumur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ketika debit sumur turun atau sumber air mengering, mobil tangki menjadi salah satu alternatif pasokan yang dapat digunakan sementara.

BPBD pun terus memantau permintaan masyarakat untuk menentukan wilayah yang membutuhkan pengiriman air berikutnya.

Di sisi lain, Wali Kota Jambi Maulana mengatakan pemerintah terus memantau kondisi sumber air di kawasan permukiman.

Menurutnya, pemantauan diperlukan agar wilayah yang mulai mengalami kesulitan air dapat segera ditangani.

“Saya selalu memonitor tiap hari kondisi ketersediaan air bersih di kawasan permukiman. Sebagian masyarakat menggunakan sumber air permukaan dan sumur, sekarang banyak sumur yang mulai kering,” ujar Maulana.

Ia menyebut sekitar 35 mobil tangki dapat dikerahkan setiap hari dengan distribusi air mencapai sekitar 200 ribu liter per hari.

“Setiap hari itu kira-kira 35 mobil tangki mendistribusikan air. Sehari bisa mencapai 200 ribu liter air,” katanya.

Angka tersebut menunjukkan cakupan distribusi pemerintah lebih luas karena tidak hanya berasal dari armada BPBD.

Dukungan dari TNI dan unsur lainnya turut digunakan untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Maulana meminta jajaran kecamatan dan kelurahan tidak menunggu persoalan air menjadi lebih parah.

Koordinasi dari tingkat wilayah dinilai penting untuk memastikan kebutuhan warga dapat diketahui lebih cepat.

“Lurah dan camat wajib berkoordinasi untuk wilayah yang mengalami kekeringan,” tegasnya.

Koordinasi tersebut menjadi penting karena kondisi setiap kawasan tidak selalu sama.

Ada permukiman yang masih memiliki sumber air, sementara kawasan lain sudah menghadapi sumur yang mengering.

Dengan mekanisme berdasarkan laporan dan permintaan masyarakat, pemerintah dapat menentukan lokasi prioritas distribusi air.

BPBD Kota Jambi juga terus berkoordinasi dengan Perumda Air Minum Tirta Mayang dan sejumlah pihak lain untuk menjaga pelayanan selama kondisi kemarau berlangsung.

“Kita terus memberikan layanan pendistribusian air bersama PDAM dan pihak lain,” ujar Doni.

Meski telah ratusan ribu liter air disalurkan, distribusi menggunakan mobil tangki pada dasarnya merupakan solusi sementara selama sumber air warga belum kembali normal.

Keberlanjutan pelayanan akan sangat bergantung pada perkembangan musim kemarau dan kondisi sumber air di masing-masing kawasan.

Dengan hampir satu juta liter air yang telah disalurkan, pemerintah berupaya memastikan kekeringan tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih berat bagi kebutuhan dasar masyarakat.

Untuk saat ini, BPBD bersama unsur pendukung lainnya masih memperkuat respons di lapangan, terutama di kawasan yang permintaan air bersihnya terus meningkat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kekeringan yang berlangsung cukup panjang mulai mendorong Pemerintah Kota Jambi memperkuat langkah perlindungan masyarakat.

Salah satunya dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jambi dengan membagikan 5.000 masker KN95 secara gratis kepada warga, terutama pengendara yang beraktivitas di jalan.

Pembagian masker dipusatkan di kawasan Simpang Mayang, Kota Jambi.

Kepala BPBD Kota Jambi, Doni Sumatriadi turut turun langsung dalam kegiatan yang digelar bersama Pemerintah Kota Jambi dan Ikatan Wartawan Kota Jambi (IWAKO).

Langkah tersebut tidak hanya diarahkan sebagai aksi sosial, tetapi juga bagian dari antisipasi terhadap meningkatnya paparan debu dan partikel udara ketika kondisi cuaca kering berlangsung lebih lama.

Kondisi itu menjadi perhatian karena masyarakat yang banyak berada di ruang terbuka memiliki paparan lebih tinggi terhadap debu dan polutan.

Pengendara sepeda motor, pekerja lapangan, pedagang serta kelompok masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan menjadi pihak yang paling mudah terpapar.

Kepala BPBD Kota Jambi, Doni Sumatriadi mengatakan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan selama kondisi kering masih berlangsung.

Penggunaan masker menjadi salah satu langkah perlindungan yang dapat dilakukan, khususnya ketika masyarakat harus beraktivitas di luar rumah.

“Dalam kondisi seperti ini, masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan perlu meningkatkan kewaspadaan. Penggunaan masker menjadi salah satu langkah sederhana untuk mengurangi paparan debu dan partikel udara,” ujar Doni.

Menurut dia, upaya perlindungan masyarakat perlu dilakukan bersamaan dengan pemantauan kondisi lingkungan.

BPBD juga menjadi salah satu unsur pemerintah daerah yang memiliki peran dalam mitigasi terhadap potensi dampak bencana dan kondisi lingkungan yang dapat mengganggu masyarakat.

Pemerintah Kota Jambi sendiri telah menyiapkan 100 ribu masker untuk menghadapi kondisi tersebut.

Dari jumlah itu, sebanyak 5.000 masker KN95 didistribusikan dalam kegiatan di Simpang Mayang.

Wali Kota Jambi Maulana mengatakan keputusan menyiapkan masker berkaitan dengan kondisi kekeringan yang diperkirakan masih berlangsung.

Ia menyebut pemerintah daerah mengacu pada informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam mengambil langkah antisipasi.

“Berdasarkan data BMKG, kekeringan ini memang agak panjang. Kita menyiapkan 100 ribu masker, namun hari ini kita sebar 5 ribu masker,” kata Maulana.

Maulana juga mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan perlindungan diri ketika beraktivitas di ruang terbuka.

Ia menyinggung risiko gangguan pernapasan yang perlu menjadi perhatian di tengah kondisi kualitas udara yang kurang baik.

Menurutnya, paparan partikel udara berukuran kecil seperti PM2,5 perlu diwaspadai, terlebih oleh masyarakat yang menghabiskan banyak waktu di luar ruangan.

“Kalau yang di alam terbuka seperti ini tidak pernah menggunakan masker, kita khawatir ISPA terus meningkat. Sekarang ISPA masih naik,” ujarnya.

Simpang Mayang dipilih sebagai salah satu lokasi pembagian karena kawasan tersebut merupakan titik aktivitas masyarakat dengan lalu lintas kendaraan yang cukup padat.

Wali Kota Maulana bersama Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, Kepala BPBD Kota Jambi Doni Sumatriadi, jajaran Diskominfo serta pengurus IWAKO turun langsung membagikan masker kepada pengendara.

Bagi masyarakat yang setiap hari bekerja atau bepergian menggunakan sepeda motor, penggunaan masker dapat menjadi salah satu bentuk perlindungan ketika kondisi udara dan lingkungan berdebu.

Namun, pembagian masker juga tidak serta-merta menyelesaikan persoalan kualitas udara.

Langkah tersebut lebih tepat dipandang sebagai upaya mitigasi jangka pendek sembari pemerintah memantau perkembangan cuaca dan kondisi lingkungan.

Ketua IWAKO Jambi, Ali Ahmadi mengatakan keterlibatan organisasi wartawan dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian insan pers terhadap persoalan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Kami dari IWAKO Jambi tentu sangat mendukung langkah Pemerintah Kota Jambi dalam melindungi masyarakat dari dampak kualitas udara dan kondisi kekeringan,” ujar Ali.

Ia menilai kelompok masyarakat yang setiap hari beraktivitas di jalan memiliki tingkat paparan yang perlu diperhatikan.

Karena itu, kesadaran menggunakan masker tidak hanya diperlukan ketika pemerintah membagikannya secara gratis.

“Teman-teman yang setiap hari berada di jalan dan beraktivitas di luar ruangan sangat rentan terpapar debu dan polusi. Karena itu, kami mengajak masyarakat membiasakan diri menggunakan masker sebagai salah satu langkah perlindungan,” katanya.

Pembagian 5.000 masker menjadi salah satu respons awal Pemerintah Kota Jambi menghadapi kondisi kering.

Dengan stok yang disiapkan mencapai 100 ribu masker, pemerintah masih memiliki ruang untuk melakukan distribusi lanjutan sesuai kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, masyarakat tetap perlu memperhatikan kondisi udara dan mengurangi paparan langsung ketika situasi memburuk.

elompok rentan dan warga yang memiliki aktivitas tinggi di luar ruangan menjadi pihak yang perlu memberikan perhatian lebih terhadap perlindungan diri.

Bagi BPBD Kota Jambi, langkah mitigasi semacam ini menjadi penting karena dampak kondisi cuaca kering tidak hanya berkaitan dengan persoalan lingkungan.

Tetapi juga dapat bersinggungan dengan kesehatan dan aktivitas sehari-hari masyarakat.

Pembagian masker akhirnya bukan sekadar kegiatan membagikan alat pelindung secara gratis.

Di balik 5.000 masker yang dibagikan di Simpang Mayang, terdapat pesan bahwa kondisi kekeringan perlu direspons dengan kewaspadaan dan langkah pencegahan sejak dini.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Kekeringan yang berlangsung cukup panjang mulai mendapat perhatian serius Pemerintah Kota Jambi.

Selain berdampak pada kondisi lingkungan, cuaca kering juga meningkatkan potensi paparan debu dan partikel udara yang berisiko terhadap kesehatan masyarakat.

Langkah antisipasi pun dilakukan. Pemerintah Kota Jambi bersama Ikatan Wartawan Kota Jambi (IWAKO) membagikan 5.000 masker KN95 secara gratis kepada masyarakat di kawasan Simpang Mayang, Kota Jambi.

Wali Kota Jambi Maulana bahkan turun langsung ke persimpangan untuk membagikan masker kepada pengendara.

Ia didampingi Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Jambi, Saleh Ridha, Kepala BPBD Kota Jambi, Doni Sumatriadi serta pengurus IWAKO Jambi.

Di tengah lalu lintas yang padat, pembagian masker menyasar terutama pengendara yang sehari-hari menghabiskan banyak waktu di ruang terbuka.

Maulana mengatakan, langkah tersebut diambil sebagai bentuk pencegahan menyusul informasi mengenai kondisi kekeringan yang diperkirakan masih berlangsung.

Menurut dia, masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan memiliki risiko lebih besar terpapar debu maupun partikel udara berukuran kecil.

Karena itu, penggunaan masker dinilai menjadi salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengurangi paparan.

“Berdasarkan data BMKG, kekeringan ini memang agak panjang,” kata Maulana.

Pemkot Jambi, lanjutnya, telah menyiapkan total 100 ribu masker untuk masyarakat.

Sebanyak 5.000 masker di antaranya mulai disalurkan dalam kegiatan di kawasan Simpang Mayang.

Persoalan kesehatan menjadi salah satu alasan pemerintah memperkuat langkah pencegahan.

Maulana menyinggung kondisi infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yang disebut masih mengalami peningkatan.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena masyarakat yang terus beraktivitas di tengah udara berdebu berpotensi lebih sering terpapar partikel udara.

“Kalau yang di alam terbuka seperti ini tidak pernah menggunakan masker, kita khawatir ISPA terus meningkat,” ujarnya.

Ia juga mengaitkan risiko tersebut dengan kondisi indeks standar pencemar udara (ISPU) dan konsentrasi PM2.5.

Partikel berukuran sangat kecil seperti PM2.5 menjadi salah satu perhatian dalam kualitas udara karena dapat terhirup hingga ke saluran pernapasan.

Karena itu, Maulana mengimbau warga tidak hanya mengandalkan pembagian masker pemerintah.

Masyarakat yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan juga diminta membiasakan diri menggunakan masker ketika kondisi udara memburuk.

“Silakan digunakan, terutama ketika beraktivitas di luar ruangan,” katanya.

Kegiatan tersebut juga melibatkan IWAKO Jambi. Ketua IWAKO Jambi, Ali Ahmadi mengatakan keterlibatan organisasi wartawan dalam aksi sosial itu merupakan bentuk kepedulian insan pers terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.

Menurut Ali, peran wartawan tidak berhenti pada penyampaian informasi. Insan pers juga dapat mengambil bagian dalam kegiatan sosial yang manfaatnya bisa dirasakan langsung warga.

IWAKO, kata dia, mendukung upaya Pemkot Jambi meningkatkan perlindungan masyarakat selama kondisi kekeringan dan kualitas udara menjadi perhatian.

“Pembagian masker ini sederhana, tetapi mudah-mudahan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Ali.

Ia secara khusus mengingatkan pengendara sepeda motor dan masyarakat yang bekerja di ruang terbuka agar tidak mengabaikan perlindungan pernapasan.

Kelompok tersebut, menurut Ali, menjadi salah satu yang paling sering berhadapan langsung dengan debu dan polusi selama berada di jalan.

Pembagian 5.000 masker di Simpang Mayang menjadi tahap awal dari rencana distribusi yang lebih besar.

Dengan stok mencapai 100 ribu masker, Pemkot Jambi menempatkan perlindungan masyarakat sebagai salah satu langkah antisipasi menghadapi periode kering yang belum segera berakhir.

Bagi warga, masker mungkin terlihat sebagai perlengkapan sederhana.

Namun di tengah meningkatnya aktivitas luar ruangan, paparan debu dan memburuknya kualitas udara, penggunaannya menjadi salah satu bentuk perlindungan yang relatif mudah dilakukan.

Pemerintah juga berharap masyarakat tidak menunggu sampai kondisi udara memburuk untuk mulai memperhatikan kesehatan pernapasan.

Terutama bagi pengendara, pekerja lapangan, pedagang, petugas di ruang terbuka dan warga yang memiliki aktivitas tinggi di luar rumah, kewaspadaan terhadap kondisi udara menjadi semakin penting selama periode kekeringan berlangsung.()*

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Kehadiran Agen BRILink menjadi salah satu peluang usaha tambahan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Warung sembako, counter, maupun toko yang telah berjalan dapat sekaligus menjadi layanan Perbankan BRI bagi masyarakat di sekitarnya.

Salah satunya warung sembako di Dusun Tebat, Kecamatan Muko-Muko Bathin VII, Kabupaten Bungo yang juga melayani masyarakat sebagai Agen BRILink.

Keberadaan layanan tersebut membuat masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus melakukan berbagai transaksi keuangan dalam satu tempat.

Melalui Agen BRILink masyarakat dapat melakukan transfer, pembayaran tagihan dan cicilan, pembelian pulsa serta paket data, top-up uang elektronik dan dompet digital (e-wallet), hingga setor dan tarik tunai.

Petugas BRI Branch Office Muara Bungo, Rizalul Fikri, mengatakan Agen BRILink tidak hanya memperluas jangkauan layanan keuangan BRI tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan bagi pelaku UMKM termasuk pemilik warung.

“Agen BRILink menjadi salah satu strategi BRI dalam memperluas akses layanan keuangan sekaligus mendekatkan layanan transaksi kepada masyarakat. Melalui jaringan ini, masyarakat dapat memenuhi berbagai kebutuhan transaksi dengan lebih cepat, mudah, dan dekat dari tempat tinggal. Di sisi lain Agen BRILink juga membuka peluang usaha tambahan bagi UMKM, termasuk pemilik warung, serta menjadi katalis bagi perputaran ekonomi di lingkungan sekitar,” ungkap Rizalul Fikri.

Ia menjelaskan, Agen BRILink merupakan kerja sama antara BRI dengan pelaku usaha atau UMKM.

Pelaku usaha dapat menggunakan layanan BRILink untuk melayani transaksi perbankan masyarakat sekitar tanpa harus datang ke kantor bank.

Menurutnya model tersebut memiliki sejumlah keuntungan bagi UMKM mulai dari memperoleh fee atau komisi transaksi, mendatangkan pelanggan baru, hingga meningkatkan potensi omzet toko.

Untuk menjadi Agen BRILink, pelaku usaha umumnya harus memiliki tempat usaha, KTP dan NPWP, rekening BRI, dan telepon seluler Android serta jaringan internet. Lokasi usaha yang ramai dan strategis juga menjadi nilai tambah.

Dengan demikian warung atau toko dapat tetap menjalankan usaha utama sekaligus memperoleh peluang pemasukan tambahan melalui layanan transaksi perbankan bagi masyarakat sekitar.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID  – Pihak Rumah Sakit Annisa membantah adanya pernyataan bahwa, bayi dalam kandungan Marni istri dari Periyanus Halawa, meninggal dunia saat dibawa ke RS Annisa.

Di mana, Marni awalnya datang dalam kondisi gawat darurat dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tepatnya kecamatan Merlung pada tanggal 11 Agustus 2026.

Namun berkembang isu,  diduga ia dibiarkan berjam-jam tanpa penanganan serius. Sehingga janin dalam kandungannya meninggal.

Padahal, dari hasil penelusuran pihak RS, janin dalam kandungan pasien telah dinyatakan meninggal sejak usia kehamilan sekitar 22 hingga 23 minggu.

Rumah sakit menegaskan, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan saat pasien tiba di instalasi gawat darurat (IGD), pasien dirujuk ke sana dan sudah dalam kondisi janin tak bernyawa.

Dokter spesialis obstetri dan ginekologi (dokter kandungan) RS Annisa, dr. Muhammad Ichsan, Sp.OG menjelaskan bahwa keterangan mengenai kondisi janin harus dibedakan dengan pernyataan bahwa janin telah meninggal

Ia menjelaskan, ketika pasien datang ke IGD RS Annisa pada 11 Agustus 2026 pihak rumah sakit langsung memberikan pelayanan dan melakukan pemeriksaan awal.

Berdasarkan pemeriksaan tersebut, kondisi umum pasien dinilai dalam keadaan stabil.

Hasil pemeriksaan mencatat suhu tubuh sekitar 37 derajat Celsius, tekanan darah 124/67 mmHg, serta frekuensi pernapasan 24 kali per menit.

Dokter juga menyebut tindakan pemeriksaan dan penanganan awal dilakukan tanpa komplikasi.

“Pasien saat datang sudah kami lakukan pemeriksaan dan penanganan. Berdasarkan kondisi saat itu, pasien bukan dalam kategori kegawatdaruratan yang membutuhkan tindakan darurat,” jelasnya.

Menurut dr. Ichsan, pihak rumah sakit juga mendasarkan penanganan pada informasi dan kondisi pasien ketika datang.

Ia menyebut, dari keterangan yang diperoleh saat pemeriksaan, keluhan atau kondisi tertentu (tidak ada pergerakan janin) telah dirasakan pasien sejak beberapa hari sebelumnya.

Selain mengenai kondisi janin, pihak RS Annisa juga membantah adanya informasi bahwa keluarga pasien diminta membayar biaya sebesar Rp3,5 juta per malam.

“Tidak pernah kami menyatakan Rp3,5 juta per malam,” kata dr. Ichsan.

Ia menjelaskan, pada saat itu status kepesertaan atau administrasi pasien masih berkaitan dengan orang tua sehingga keluarga diminta mengurus administrasi pada waktu berikutnya.

Namun, menurutnya, pelayanan medis terhadap pasien tetap dilakukan.

“Pasien kami tangani. Kami tidak pernah mengatakan pasien tidak dilayani karena persoalan tersebut,” ujarnya.

Dr. Ichsan juga menanggapi pertanyaan mengenai persalinan secara umum.

Menurut dia, suami pasien sempat menanyakan kemungkinan persalinan secara umum dan pihak rumah sakit memberikan penjelasan mengenai biaya sesuai tindakan yang dimaksud.

Pihak RS Annisa menegaskan bahwa, informasi mengenai kondisi janin maupun biaya pelayanan perlu dilihat berdasarkan hasil pemeriksaan medis dan kronologi saat pasien datang ke rumah sakit, bukan berdasarkan kesimpulan bahwa janin telah dinyatakan meninggal sejak pemeriksaan sebelumnya di salah satu klinik di Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Sidang pembacaan tuntutan terhadap Helen Krisnawati dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hasil tindak pidana narkotika kembali tertunda.

Hingga Kamis 3 September 2026, berkas tuntutan yang ditunggu Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung (Kejagung) belum juga turun.

Penundaan kali ini menjadi yang keempat dalam agenda pembacaan tuntutan perkara TPPU Helen di Pengadilan Negeri Jambi.

Sidang yang seharusnya digelar pada Kamis 3 September 2026 kembali tidak dapat dilanjutkan karena JPU masih menunggu berkas tuntutan dari Kejagung.

JPU membenarkan kondisi tersebut saat dikonfirmasi.

“Masih belum turun dari Kejagung,” ujar JPU.

Menurut jaksa, berkas tuntutan tersebut masih dalam proses pemeriksaan dan verifikasi di Kejaksaan Agung sebelum dikirimkan ke Kejaksaan Negeri Jambi untuk dibacakan di persidangan.

“Kita masih menunggu,” katanya.

Penundaan berulang membuat agenda tuntutan dalam perkara TPPU Helen belum kunjung masuk ke tahap pembacaan di persidangan.

Padahal, perkara ini berkaitan dengan dugaan pencucian uang yang bersumber dari hasil penjualan narkotika.

Dalam proses penyidikan hingga persidangan, aparat penegak hukum juga telah menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Aset yang menjadi bagian dari perkara tidak seluruhnya tercatat atas nama Helen.

Dalam persidangan sebelumnya terungkap adanya aset yang tercatat atas nama anggota keluarga Helen, termasuk suami dan anaknya.

Jaksa sebelumnya mengungkap bahwa uang yang diduga berasal dari hasil tindak pidana narkotika digunakan untuk membeli sejumlah aset, termasuk tanah dan bangunan.

Kondisi tersebut menjadi bagian penting dalam perkara TPPU karena penelusuran tidak hanya menyangkut aliran uang, tetapi juga aset yang diduga dibeli atau diperoleh menggunakan dana hasil tindak pidana.

Perkara TPPU Helen menjadi sorotan karena penyitaan aset juga menyentuh kepemilikan yang tercatat atas nama keluarga.

Tanah dan bangunan yang disebut dalam persidangan sebelumnya tercatat atas nama anak maupun suami Helen.

Status dan keterkaitan aset tersebut nantinya akan menjadi bagian yang dinilai dalam proses hukum perkara.

Namun, sebelum masuk ke tahap pembuktian lebih lanjut mengenai tuntutan tersebut, JPU masih harus menunggu berkas tuntutan yang tengah diperiksa Kejagung.

Artinya, sidang belum dapat berlanjut ke agenda pembacaan tuntutan sampai dokumen tersebut diterima oleh JPU di Jambi.

Helen Krisnawati saat ini masih menjalani penahanan di Rutan Perempuan Jambi.

Namanya mencuat dalam perkara narkotika di Jambi dan kerap disebut dalam pemberitaan dengan julukan “Ratu Narkoba Jambi”.

Dalam perkara yang kini memasuki tahap tuntutan TPPU, penuntut umum menelusuri dugaan aliran hasil penjualan narkotika yang kemudian diduga digunakan untuk memperoleh sejumlah aset.

Dengan kembali ditundanya sidang pada 3 September 2026, belum diketahui kapan tuntutan terhadap Helen akan benar-benar dibacakan.

JPU masih menunggu berkas dari Kejagung sebelum agenda tuntutan dapat kembali dijadwalkan oleh Pengadilan Negeri Jambi.(*)