JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana, menegaskan komitmen kuat Pemerintah Kota Jambi dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir melalui program berbasis masyarakat yang terintegrasi.

Hal tersebut disampaikan saat mendampingi kunjungan kerja Menteri Lingkungan Hidup RI ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Talang Gulo, Sabtu (11/4/2026).

Maulana menyebut, Pemkot Jambi saat ini tengah menggerakkan program “Kampung Bahagia” sebagai strategi utama dalam mengubah pola pengelolaan sampah di tingkat masyarakat.

Program ini melibatkan warga hingga tingkat RT dalam pengumpulan dan pengangkutan sampah langsung dari rumah ke rumah.

“Kami ingin memastikan tidak ada lagi sampah yang dibuang sembarangan, dibakar, atau masuk ke sungai. Semua harus dikelola dengan sistem yang jelas dan terkontrol,” tegas Maulana.

Ia menjelaskan, sistem pengangkutan sampah juga diperkuat dengan penggunaan kendaraan bentor yang dikelola masyarakat, sehingga proses pengangkutan menjadi lebih efektif dan berbasis komunitas.

Selain itu, Pemkot Jambi juga mulai menertibkan titik-titik pembuangan sampah liar serta menerapkan sanksi tegas sesuai aturan daerah bagi pelanggar.

Maulana menegaskan bahwa penguatan pengelolaan sampah di tingkat hulu menjadi kunci utama dalam mendukung kesiapan Jambi menuju sistem pengolahan sampah modern berbasis energi.

“Kita tidak bisa hanya fokus di hilir. Hulu harus kuat. Ini yang sedang kita benahi secara bertahap,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, memberikan apresiasi terhadap sistem pengelolaan sampah di Kota Jambi, khususnya di TPA Talang Gulo yang dinilai sudah memiliki desain dan operasional yang baik.

Menteri LH juga menegaskan bahwa Jambi termasuk dalam 33 kawasan prioritas nasional untuk pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL), yang akan segera dilelang dan direalisasikan dalam beberapa tahun ke depan.

Gubernur Jambi, Al Haris, turut menyampaikan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan PSEL di daerah tersebut sebagai bagian dari solusi jangka panjang penanganan sampah.

Dengan sinergi pemerintah pusat, provinsi, dan kota, Wali Kota Maulana optimistis Jambi dapat menjadi salah satu kota percontohan nasional dalam pengelolaan sampah modern yang berkelanjutan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, memberikan apresiasi tinggi terhadap pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Talang Gulo saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Jambi, Sabtu (11/4/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Hanif menyebut TPA Talang Gulo sebagai salah satu lokasi pengelolaan sampah terbaik di Indonesia, terutama dari sisi desain dan operasional yang dinilai sudah cukup maju dibandingkan daerah lain.

“Saya sudah melihat banyak TPA di berbagai daerah, dan Jambi ini termasuk yang terbaik. Dari sisi pengelolaan hilirnya sudah sangat baik, meski tetap perlu peningkatan di beberapa aspek,” ujarnya.

Meski demikian, ia menyoroti bahwa tantangan terbesar masih berada pada pengelolaan sampah dari hulu, khususnya dalam hal pemilahan sampah sejak dari sumbernya.

Dengan volume sampah yang mencapai sekitar 600 ton per hari, Jambi dinilai memiliki peluang besar untuk meraih penghargaan Adipura pada 2026, asalkan sistem pengelolaan dari hulu dapat diperkuat secara konsisten.

Selain itu, Hanif juga memastikan bahwa Kota Jambi masuk dalam prioritas nasional pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).

Proyek tersebut merupakan bagian dari program strategis pemerintah pusat dalam mengubah sampah menjadi sumber energi.

“Jambi termasuk dalam daftar wilayah yang akan segera dilelang proyek PSEL. Kesiapan lahannya sangat baik dan ini menjadi keunggulan tersendiri,” jelasnya.

Ia menambahkan, proses pembangunan hingga operasional PSEL diperkirakan membutuhkan waktu sekitar tiga tahun.

Oleh karena itu, penguatan sistem pengelolaan sampah dari hulu harus tetap berjalan tanpa menunggu proyek selesai.

Lebih lanjut, Menteri LH juga mengingatkan bahwa pemerintah menargetkan penghentian praktik open dumping secara nasional pada 2026.

Jika tidak dipatuhi, akan ada sanksi tegas yang diberlakukan setelah batas waktu tersebut.

“Intinya ada pada pemilahan. Jika sampah dipilah, maka memiliki nilai ekonomi. Jika tidak, akan menjadi persoalan besar,” tegasnya.

Dalam kunjungan tersebut, Hanif didampingi Gubernur Jambi, Al Haris, dan Wali Kota Jambi, Maulana.

Gubernur Al Haris menyambut positif rencana pembangunan PSEL di Jambi dan menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung percepatan realisasinya.

“Ini kabar baik bagi Jambi. Kita siap mendukung penuh agar program ini segera terwujud,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Maulana menegaskan bahwa Pemerintah Kota Jambi saat ini terus memperkuat pengelolaan sampah dari hulu melalui berbagai program berbasis masyarakat.

Salah satunya melalui program Kampung Bahagia yang mendorong keterlibatan warga dalam pengelolaan sampah secara langsung, termasuk sistem pengangkutan dari rumah ke rumah.

“Kami ingin tidak ada lagi sampah yang dibuang sembarangan. Semua harus terkelola dengan baik dan memiliki sistem yang jelas,” ujarnya.

Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, Jambi optimistis mampu menjadi salah satu daerah percontohan dalam pengelolaan sampah modern sekaligus pengembangan energi berbasis limbah di Indonesia.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, menegaskan bahwa generasi muda harus menjadi motor perubahan dalam menghadapi tantangan global, terutama di era digital dan industri modern yang terus berkembang pesat.

Hal itu disampaikannya dalam kegiatan penguatan organisasi kepemudaan yang digelar di Swiss-Belhotel Jambi, Jumat (10/4/2026).

Menurut Hafiz, organisasi kepemudaan saat ini dituntut tidak hanya aktif secara seremonial, tetapi harus mampu melahirkan gerakan nyata yang berdampak bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

“Pemuda harus adaptif dan progresif. Kuasai teknologi, tingkatkan kompetensi, miliki jiwa kewirausahaan, dan tetap menjaga akhlak. Dengan begitu, kita tidak hanya bertahan, tetapi mampu menjadi motor perubahan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti berbagai tantangan global yang kini mulai dirasakan hingga ke daerah, seperti ketidakpastian ekonomi hingga meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kondisi tersebut, menurutnya, membutuhkan peran aktif pemuda dalam menciptakan solusi, termasuk melalui inovasi dan kewirausahaan.

Hafiz menambahkan, dengan kondisi keuangan daerah yang masih bergantung pada transfer pusat, penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi penting, dan hal ini juga membutuhkan kontribusi generasi muda.

“Pemuda harus hadir sebagai bagian dari solusi, bukan hanya penonton. Mereka harus berani mengambil peran dalam pembangunan ekonomi daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, menekankan pentingnya rejuvenasi organisasi kepemudaan sebagai langkah strategis dalam menghadapi perubahan zaman.

Ia menjelaskan bahwa rejuvenasi tidak hanya sebatas pergantian kepengurusan, tetapi juga mencakup pembaruan pola pikir, program kerja, serta penguatan nilai-nilai dasar organisasi.

Dalam kesempatan tersebut, juga disampaikan capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Jambi yang mencapai angka 62,96, sedikit di atas rata-rata nasional.

Capaian ini dinilai menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas generasi muda ke depan.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi, Novriadi, menambahkan bahwa kegiatan ini diikuti ratusan peserta dari berbagai organisasi kepemudaan sebagai bagian dari upaya memperkuat kolaborasi dan semangat generasi muda.

Ia berharap forum ini mampu menghasilkan langkah konkret dalam membangun pemuda yang lebih siap menghadapi tantangan industri, teknologi, dan dunia kerja.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi Jambi menegaskan pentingnya penguatan peran generasi muda melalui langkah strategis rejuvenasi organisasi kepemudaan agar mampu menjawab tantangan era industri dan digitalisasi.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, dalam forum bertajuk penguatan organisasi kepemudaan yang digelar di Swiss-Belhotel Jambi, Jumat (10/4/2026).

Menurut Sudirman, rejuvenasi organisasi tidak hanya sebatas pergantian kepengurusan, tetapi juga menyangkut pembaruan cara berpikir, program kerja, hingga nilai perjuangan yang relevan dengan perkembangan zaman.

“Organisasi pemuda harus berani bertransformasi. Tidak cukup hanya aktif secara administratif, tapi juga harus mampu menjadi ruang tumbuh yang adaptif dan produktif bagi generasi muda,” ujarnya.

Ia menekankan, perubahan besar akibat perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), digitalisasi, dan otomasi industri menuntut pemuda untuk memiliki keterampilan yang lebih luas.

Tidak hanya pendidikan formal, tetapi juga kemampuan seperti berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas.

Dalam kesempatan itu, Sudirman juga memaparkan capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) terbaru. Provinsi Jambi mencatat angka 62,96, sedikit di atas rata-rata nasional sebesar 62,88.

Capaian ini dinilai sebagai potensi besar yang harus terus dikembangkan.

“Ini menunjukkan bahwa pemuda Jambi punya peluang besar untuk berkembang. Tinggal bagaimana kita arahkan agar lebih siap menghadapi dunia kerja dan perubahan global,” jelasnya.

Ia berharap organisasi kepemudaan dapat berperan sebagai pusat pengembangan kapasitas generasi muda, sekaligus menjadi wadah pembentukan karakter, integritas, dan jiwa kepemimpinan.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, menegaskan bahwa gerakan rejuvenasi harus diwujudkan dalam aksi nyata, bukan sekadar kegiatan seremonial.

“Pemuda harus progresif, menguasai teknologi, punya jiwa wirausaha, dan tetap menjaga nilai moral. Mereka harus menjadi motor perubahan di tengah tantangan global,” tegasnya.

Senada dengan itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi, Novriadi, menyebut kegiatan ini diikuti ratusan peserta dari berbagai organisasi kepemudaan sebagai bagian dari upaya membangkitkan semangat kolaborasi.

Ia berharap forum ini mampu melahirkan gagasan dan langkah konkret dalam memperkuat peran pemuda sebagai pilar pembangunan daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Al Haris mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau yang diprediksi cukup berat tahun ini.

Imbauan tersebut disampaikan saat kegiatan Safari Subuh Pemerintah Provinsi Jambi di Masjid Raya Magat Sari, Jumat (10/04/2026).

Dalam arahannya, Al Haris menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya air secara bijak, mengingat kemarau berpotensi menyebabkan krisis air bersih di sejumlah wilayah.

“Yang paling terasa saat kemarau adalah sulitnya air. Karena itu masyarakat harus mulai hemat dan menggunakan air secara bijak,” ujarnya.

Berdasarkan informasi dari BMKG, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus dan dipengaruhi fenomena El Nino yang berpotensi memperparah kondisi kekeringan.

Selain krisis air, Al Haris juga mengingatkan potensi meningkatnya gangguan kesehatan seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat debu yang meningkat selama musim kemarau.

Tak hanya itu, risiko kebakaran lahan dan permukiman juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

“Debu meningkat, penyakit pernapasan bisa naik, dan risiko kebakaran juga tinggi. Ini harus kita antisipasi bersama,” tegasnya.

Gubernur juga mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam penggunaan bahan bakar minyak (BBM), mengingat kondisi global yang turut memengaruhi ketersediaan energi.

“Penggunaan BBM juga perlu kita hemat agar cadangan tetap terjaga,” tambahnya.

Kegiatan Safari Subuh tersebut turut dihadiri jajaran Pemerintah Provinsi Jambi dan tokoh masyarakat, serta diisi dengan tausiah keagamaan dan penyerahan bantuan sosial kepada warga.

Melalui imbauan ini, pemerintah berharap masyarakat lebih siap menghadapi dampak musim kemarau, mulai dari menjaga kesehatan, menghemat air, hingga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Al Haris memastikan kesiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M di Provinsi Jambi telah mencapai tahap optimal, baik dari sisi teknis maupun pelayanan kepada jemaah.

Hal tersebut disampaikan saat menerima kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI dalam rangka pengawasan persiapan haji, di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Kamis (09/04/2026).

Dalam kesempatan itu, Al Haris mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi telah mengalokasikan dukungan anggaran mencapai Rp40,7 miliar guna menunjang kelancaran pelayanan jemaah haji.

“Berbagai persiapan sudah dilakukan secara maksimal, baik teknis maupun pelayanan. Kami juga memberikan dukungan anggaran untuk memastikan jemaah dapat berangkat dengan aman dan nyaman,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kesiapan tersebut mencakup berbagai aspek mulai dari administrasi, transportasi, hingga koordinasi lintas instansi.

Namun demikian, masih terdapat satu tahapan yang belum final, yakni penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan maskapai penerbangan.

“Secara umum sudah siap, tinggal MoU dengan maskapai yang belum selesai. InsyaAllah segera tuntas,” katanya.

Al Haris juga menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji.

Dalam skema pelayanan, pemerintah kabupaten/kota turut menyiapkan transportasi darat bagi jemaah menuju Kota Jambi.

Selanjutnya, Pemprov memfasilitasi perjalanan ke Bandara Sultan Thaha dan penerbangan menuju embarkasi di Batam.

Sementara itu, Ketua Tim Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, memberikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Provinsi Jambi yang dinilai serius dalam mendukung kelancaran ibadah haji.

Menurutnya, alokasi anggaran puluhan miliar rupiah tersebut merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah daerah terhadap kebutuhan jemaah.

“Ini bukan angka kecil. Ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik, khususnya pada aspek transportasi,” ujarnya.

Selain itu, kegiatan juga diisi dengan diskusi dan penyerapan aspirasi terkait berbagai kendala di lapangan, guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji ke depan.

Dengan kesiapan yang terus dimatangkan, Pemerintah Provinsi Jambi berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan aman, nyaman, sehat, dan khusyuk.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Al Haris secara resmi membuka Jambi Business Matching Forum 2026 yang menjadi ajang strategis mempertemukan pelaku UMKM dengan BUMN dan mitra usaha guna memperkuat ekonomi daerah.

Kegiatan yang digelar oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi bersama Rumah BUMN Jambi ini berlangsung di Swiss-Belhotel Jambi, Kamis (09/04/2026).

Dalam arahannya, Al Haris menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan BUMN menjadi kunci penting dalam mendorong UMKM agar mampu berkembang dan naik kelas.

Ia mengapresiasi peran aktif BUMN yang selama ini menjadi pembina sekaligus pendamping pelaku usaha kecil di Jambi.

“UMKM memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi. Namun mereka membutuhkan dukungan, baik dari sisi permodalan, manajemen, hingga akses pasar,” ujarnya.

Menurutnya, tanpa pendampingan yang terstruktur, pelaku UMKM akan sulit berkembang secara maksimal. Oleh karena itu, keberadaan BUMN sebagai mitra strategis dinilai mampu mempercepat pertumbuhan sektor usaha mikro.

Di tengah tantangan ekonomi global dan nasional, Al Haris mengakui adanya perlambatan perputaran ekonomi di daerah.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa sektor UMKM harus tetap menjadi tulang punggung ekonomi yang terus diperkuat.

“Kita harus jujur bahwa ada perlambatan. Karena itu, sektor riil harus kita jaga, dan UMKM menjadi penopang utama,” tegasnya.

Ia juga mendorong pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas produk, mulai dari kemasan, standar produksi, hingga legalitas usaha agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Tak hanya itu, Al Haris mengajak seluruh pihak untuk lebih mencintai dan menggunakan produk lokal sebagai bentuk dukungan nyata terhadap perekonomian daerah.

“Kalau bukan kita yang menggunakan produk lokal, siapa lagi? Ini penting untuk menciptakan efek berganda bagi ekonomi masyarakat,” katanya.

Pemerintah Provinsi Jambi, lanjutnya, terus menghadirkan berbagai program pemberdayaan, termasuk bantuan sarana usaha dan dukungan permodalan bagi UMKM.

Ia pun berharap forum business matching ini tidak hanya berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar menghasilkan kerja sama konkret yang berkelanjutan.

“Kesepakatan yang dibuat harus direalisasikan. Harus ada pembelian, distribusi, dan kerja sama yang nyata agar UMKM merasakan manfaatnya,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Prabowo Subianto menginstruksikan langkah tegas kepada seluruh aparat negara untuk menghentikan praktik penyelundupan yang dinilai masih marak terjadi di Indonesia.

Perintah tersebut ditujukan langsung kepada jajaran strategis, mulai dari Panglima TNI, Kapolri, hingga Menteri Keuangan, agar memaksimalkan kewenangan dalam menindak aktivitas ilegal tersebut.

“Gunakan seluruh wewenang yang ada untuk menghentikan penyelundupan,” tegas Prabowo saat memberikan arahan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga agar penegakan hukum berjalan lebih efektif dan terintegrasi di semua tingkatan.

Menurutnya, hingga saat ini tantangan dalam memberantas penyelundupan masih besar dan membutuhkan kerja keras yang konsisten.

“Pekerjaan kita masih berat, kebocoran masih terjadi, penyelundupan juga masih berlangsung,” ujarnya.

Prabowo menilai praktik penyelundupan menjadi ancaman serius karena dapat menggerus potensi kekayaan negara yang seharusnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Ia menegaskan, pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap pelaku, dan penegakan hukum akan dilakukan tanpa pandang bulu.

“Tidak ada pengecualian, siapa pun yang terlibat akan ditindak tegas,” katanya.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat penegakan hukum sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional dari dampak aktivitas ilegal.

Dengan instruksi tersebut, diharapkan sinergi antar aparat dapat semakin solid dalam menutup celah penyelundupan serta mengamankan potensi penerimaan negara.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Wacana penerapan sistem “war ticket” dalam pendaftaran haji mulai menuai sorotan.

Skema ini mengusulkan mekanisme berbasis kecepatan, di mana calon jemaah harus berebut kuota secara daring dalam waktu tertentu, mirip pembelian tiket konser atau transportasi online.

Gagasan tersebut muncul sebagai solusi atas panjangnya antrean haji di Indonesia yang bisa mencapai puluhan tahun. Dengan sistem ini, proses pendaftaran diharapkan menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien.

Namun, Marwan Dasopang menilai penerapan sistem tersebut perlu dikaji secara menyeluruh, khususnya dari aspek sosial dan pemerataan akses.

Menurutnya, tanpa pengaturan yang jelas, skema “war ticket” berpotensi hanya menguntungkan kelompok masyarakat tertentu, terutama mereka yang memiliki akses teknologi lebih baik serta kemampuan finansial lebih tinggi.

“Kalau sistem ini diterapkan, siapa yang akan berburu tiket? Kemungkinan besar adalah kelompok yang punya kemampuan lebih. Ini bisa memicu kecemburuan sosial,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Ia mengingatkan bahwa ibadah haji tidak semata persoalan teknis pendaftaran, tetapi juga menyangkut prinsip keadilan bagi seluruh umat.

Meski begitu, Marwan tidak menutup peluang penerapan sistem tersebut. Ia menilai pemerintah tetap bisa mengkaji opsi ini selama mempertimbangkan berbagai aspek secara matang.

Selain itu, DPR juga menyoroti kemungkinan perlunya revisi regulasi jika skema baru ini ingin diterapkan secara resmi.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan bahwa perubahan sistem pendaftaran haji harus memiliki dasar hukum yang kuat agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

Perdebatan ini menunjukkan bahwa reformasi sistem haji membutuhkan pendekatan komprehensif.

Pemerintah diharapkan tidak terburu-buru mengambil keputusan dan memastikan kebijakan yang dihasilkan tetap adil, transparan, serta memberikan kesempatan yang merata bagi seluruh calon jemaah haji di Indonesia.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Asian Development Bank (ADB) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang akan melambat dalam beberapa tahun ke depan akibat tekanan global yang semakin kompleks.

Ketidakpastian geopolitik, perlambatan perdagangan internasional, hingga fluktuasi harga energi menjadi faktor utama yang membayangi prospek ekonomi kawasan.

Namun di tengah kondisi tersebut, Indonesia justru diperkirakan menunjukkan kinerja yang lebih solid.

ADB memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,2% pada 2026 dan 2027, meningkat dari proyeksi sebelumnya sebesar 5,1%.

Capaian ini mencerminkan ketahanan ekonomi domestik yang dinilai lebih kuat dibandingkan sejumlah negara berkembang lainnya.

Kinerja positif tersebut ditopang oleh konsumsi dalam negeri yang tetap terjaga, investasi yang terus mengalir, serta kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Kepala Ekonom ADB, Albert Park, mengingatkan bahwa risiko global tetap perlu diwaspadai, terutama konflik geopolitik yang berpotensi memicu lonjakan harga energi dan pangan.

“Konflik berkepanjangan dapat menyebabkan harga energi dan pangan tetap tinggi serta memperketat kondisi keuangan global,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (10/4/2026).

ADB menilai, jika tekanan global meningkat, dampaknya bisa merembet pada inflasi dan daya beli masyarakat di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Sementara itu, beberapa negara besar di Asia justru menghadapi perlambatan.

Di China, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan turun menjadi 4,6% pada 2026 dan 4,5% pada 2027 akibat krisis sektor properti dan melemahnya ekspor.

Di India, pertumbuhan juga diperkirakan melambat menjadi 6,9% pada 2026 dari sebelumnya 7,6%, menandakan adanya tekanan pada aktivitas ekonomi domestik.

Sementara kawasan Pasifik diprediksi mengalami perlambatan paling tajam, dengan pertumbuhan turun dari 4,2% pada 2025 menjadi 3,4% pada 2026 dan kembali melemah ke 3,2% pada 2027.

Secara keseluruhan, laporan ADB menunjukkan bahwa meskipun ekonomi global menghadapi tantangan besar, Indonesia masih berada pada posisi yang relatif kuat.

Stabilitas domestik menjadi kunci utama dalam menjaga momentum pertumbuhan, meskipun pemerintah tetap perlu waspada terhadap dinamika global, termasuk risiko geopolitik dan fluktuasi harga komoditas.(*)