JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Dugaan intimidasi dan perundungan terhadap seorang guru di SD Negeri 64 Kota Jambi memasuki tahap penanganan serius.

Pemerintah Kota Jambi tidak hanya meminta Dinas Pendidikan menelusuri persoalan tersebut, tetapi juga menurunkan psikolog dan Inspektorat untuk memastikan kondisi guru sekaligus mengungkap fakta di balik laporan tersebut.

Guru berinisial EK itu sebelumnya mendapat perhatian DPRD Kota Jambi setelah dugaan intimidasi di lingkungan sekolah mencuat ke publik.

Wali Kota Jambi, dr Maulana mengatakan dirinya telah memerintahkan Dinas Pendidikan untuk turun langsung memeriksa kondisi guru dan menggali informasi mengenai kronologi kejadian.

Tak hanya itu, tenaga psikolog juga dilibatkan untuk melihat kondisi psikologis guru yang disebut mengalami tekanan.

“Perihal ada seorang guru yang katanya diduga diintimidasi oleh kepala sekolah, saya sudah memerintahkan Dinas Pendidikan untuk mengecek langsung. Kita juga turunkan psikolog untuk mengecek langsung apakah betul dan bagaimana kronologinya,” ujar Maulana.

Langkah pemerintah tidak berhenti pada pemeriksaan internal Dinas Pendidikan.

Maulana juga memerintahkan Inspektorat Kota Jambi melakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran dalam persoalan tersebut.

Jika pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, pemerintah memastikan tindakan akan diberikan sesuai ketentuan dan tingkat pelanggarannya.

“Inspektorat juga sudah saya perintahkan untuk turun. Kalau benar nantinya ditemukan kesalahan, akan kita beri sanksi sesuai aturan yang ada dan jenis pelanggarannya,” tegasnya.

Kondisi Guru Belum Stabil

Di tengah proses pemeriksaan tersebut, aspek pemulihan kondisi korban menjadi perhatian tersendiri.

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Jambi telah turun melakukan pendampingan terhadap EK.

Namun, proses tersebut belum dapat dilakukan secara maksimal lantaran kondisi psikologis guru masih belum stabil.

Kepala UPTD PPA Kota Jambi, Rosa Rosilawati, membenarkan pihaknya telah melakukan langkah awal pendampingan.

“Memang benar kami sudah melakukan pendampingan. Hanya saja belum sepenuhnya bisa dilakukan,” ujar Rosa.

Menurut Rosa, kondisi psikologis EK menjadi kendala utama. Guru tersebut belum memungkinkan untuk menjalani komunikasi langsung maupun sesi tatap muka secara intensif.

“Itu kendala kita, jadi belum ada pendampingan secara dekat, face to face,” katanya.

Kondisi tersebut membuat petugas memilih tidak memaksakan proses wawancara. Pendampingan akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan psikologis guru.

Keluarga Jadi Penghubung Sementara

UPTD PPA kemudian meminta keluarga memantau kondisi EK sekaligus menjadi penghubung dengan petugas.

Keluarga diminta segera menghubungi UPTD PPA apabila kondisi guru sudah memungkinkan untuk berkomunikasi.

Pendekatan tersebut dipilih agar proses penanganan tidak justru menambah tekanan terhadap guru yang disebut masih mengalami trauma.

Namun, UPTD PPA memastikan pendampingan tidak akan dibiarkan tanpa tindak lanjut.

Jika dalam beberapa hari tidak ada perkembangan atau komunikasi dari keluarga, petugas berencana kembali mendatangi kediaman EK.

“Kami sudah meminta pihak keluarga untuk segera menghubungi kami jika yang bersangkutan sudah bisa diajak berbicara. Namun, jika tidak ada kabar beberapa hari lagi, kami akan ke sana lagi,” jelas Rosa.

Dugaan Intimidasi Belum Bisa Disimpulkan

Di sisi lain, pemerintah masih harus menjawab pertanyaan utama: apa sebenarnya yang terjadi di lingkungan SDN 64 Kota Jambi?

Sampai saat ini, dugaan intimidasi maupun perundungan tersebut masih dalam tahap penelusuran.

Belum ada kesimpulan resmi mengenai pihak yang dinilai bertanggung jawab ataupun bentuk pelanggaran yang terjadi.

Keterangan EK nantinya menjadi salah satu bagian penting untuk menguji kronologi dan mencocokkannya dengan informasi dari pihak-pihak lain.

Karena itu, pemeriksaan tidak hanya diarahkan untuk mencari kemungkinan adanya pelanggaran, tetapi juga memastikan proses tersebut tidak mengabaikan kondisi psikologis guru yang bersangkutan.

Penanganan kasus kini berjalan melalui dua jalur sekaligus: pemulihan kondisi psikologis guru dan pemeriksaan fakta mengenai dugaan intimidasi di lingkungan sekolah.

Jika hasil pemeriksaan nantinya menemukan pelanggaran, Pemkot Jambi telah membuka kemungkinan pemberian sanksi sesuai aturan.

Namun sebelum kesimpulan tersebut keluar, seluruh pihak terkait masih memiliki ruang untuk memberikan keterangan.

Dengan demikian, dugaan intimidasi terhadap guru SDN 64 Jambi tetap harus diposisikan sebagai dugaan hingga proses pemeriksaan selesai dan fakta resmi ditetapkan.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Persoalan perlindungan Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muarajambi kini memasuki babak yang jauh lebih serius.

Bukan lagi sebatas polemik antara kepentingan industri dan pelestarian di tingkat daerah, isu keberadaan stockpile batu bara di sekitar kawasan percandian telah menarik perhatian pemerintah pusat hingga lembaga internasional.

Kawasan seluas 3.981 hektare itu kini berada di tengah tarik-menarik kepentingan: bagaimana aktivitas ekonomi tetap berjalan, tetapi tinggalan sejarah yang tidak dapat dipulihkan jika rusak tetap terlindungi.

Salah satu langkah yang membawa persoalan tersebut ke level internasional dilakukan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI).

Lembaga itu mengirim surat kepada UNESCO di Paris, Prancis, pada 1 Desember 2025, yang antara lain menyoroti persoalan zonasi dan keberadaan aktivitas industri, termasuk stockpile batu bara, di dalam maupun sekitar kawasan penyangga KCBN Muarajambi.

Ketua Umum LPKNI, Kurniadi Hidayat, mengatakan surat tersebut dilayangkan setelah berbagai desakan di tingkat lokal dan nasional dinilai belum menghasilkan perubahan yang signifikan.

“Pemberitaan terkait cagar budaya yang ada di Muaro Jambi seluas 3.981 hektare ini sudah beberapa kali disuarakan oleh LSM maupun mahasiswa, bahkan tokoh nasional sudah turun langsung ke lapangan. Namun, hasilnya tidak ada yang bergeming,” ujar Kurniadi.

Menurut dia, laporan kepada UNESCO diharapkan menjadi pemicu perhatian lebih besar terhadap persoalan yang dinilai telah berlangsung lama.

“Terakhir, kami dari Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia menyurati UNESCO dengan dua bahasa, meminta UNESCO untuk menindaklanjuti masalah ini, karena ini sudah masuk dalam wilayah internasional,” katanya.

Kini Pemerintah Pusat Turun Tangan

Perkembangan terbaru menunjukkan persoalan tersebut memang mulai mendapat perhatian lebih kuat dari pemerintah pusat.

Ketika Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Jambi pada 16 Juli 2026, warga yang mengaku mahasiswa menyampaikan langsung keluhan mengenai keberadaan stockpile batu bara di sekitar kawasan candi.

Gibran merespons laporan tersebut dan meminta persoalan itu ditindaklanjuti.

Ia juga mempertanyakan keberadaan aktivitas stockpile yang disebut berada di sekitar kawasan cagar budaya.

Respons tersebut kemudian diikuti sikap Pemerintah Provinsi Jambi.

Gubernur Jambi Al Haris menyatakan siap mengikuti keputusan pemerintah pusat mengenai penataan kawasan.

Jika berdasarkan ketentuan kawasan tersebut memang harus dikosongkan dari aktivitas stockpile, pemerintah daerah menyatakan siap melakukan relokasi.

Perkembangan yang lebih tegas datang dari Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Pada 31 Juli 2026, Fadli meminta stockpile batu bara keluar dari KCBN Muarajambi dan menegaskan perlindungan kawasan cagar budaya merupakan hal yang tidak dapat ditawar.

Dengan demikian, wacana relokasi kini bukan lagi sekadar tuntutan kelompok masyarakat.

Pemerintah pusat telah menyampaikan sikap mengenai perlunya mengeluarkan stockpile dari kawasan KCBN.

Persoalan Utamanya: Di Zona Mana Aktivitas Itu Berada?

Di sinilah persoalan Muarojambi menjadi lebih kompleks.

KCBN Muarojambi tidak hanya memiliki satu lapis kawasan.

Sistem zonasinya mencakup zona inti, zona penyangga, dan zona pengembangan, dengan keseluruhan kawasan mencapai 3.981 hektare berdasarkan keputusan pemerintah mengenai sistem zonasi kawasan cagar budaya peringkat nasional Muarajambi.

BP Kebudayaan Jambi saat ini bahkan tengah menelusuri izin operasi sejumlah perusahaan di sekitar kawasan tersebut.

Pamong Budaya Ahli Muda BP Kebudayaan Jambi, Novie Hari Putranto, mengatakan penelusuran dilakukan bersama instansi tata ruang dan perizinan di tingkat provinsi maupun Kabupaten Muaro Jambi.

Menurutnya, dari aktivitas perusahaan di sepanjang aliran Sungai Batanghari dekat kawasan cagar budaya, terdapat indikasi kuat adanya kegiatan yang masuk ke zona inti.

Artinya, persoalan yang harus dijawab bukan hanya “apakah stockpile harus dipindahkan?”, tetapi juga bagaimana izin aktivitas tersebut diterbitkan, berada di zona mana, siapa yang memiliki kewenangan, dan apakah seluruh aktivitas telah sesuai dengan sistem zonasi KCBN.

BP Kebudayaan juga menyebut lokasi stockpile yang menjadi sorotan berada sangat dekat dengan sejumlah situs, termasuk Candi Teluk 1, Candi Teluk 2, Candi Pelayangan, dan Manapo Istano di Kecamatan Taman Rajo.

UNESCO Sudah Lama Mencatat Ancaman Aktivitas Industri

Persoalan ini juga memiliki konteks yang lebih panjang.

Dalam dokumen Tentative List, UNESCO mencatat Muarojambi Temple Compound sebagai kawasan yang menghadapi perubahan lingkungan yang cepat.

Dokumen tersebut secara eksplisit menyebut kawasan permukiman, kegiatan pertanian, area industri, pabrik, dan coal stockpile sebagai bagian dari faktor yang dapat menekan kelestarian kawasan.

Kawasan Muarojambi juga telah masuk Tentative List UNESCO sejak 2009.

Sementara statusnya sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional ditetapkan pada 2013 dengan luas 3.981 hektare.

Karena itu, persoalan stockpile bukan berdiri sendiri.

Ia berkaitan dengan tantangan yang lebih besar untuk memastikan kawasan bersejarah tersebut tetap memenuhi standar pelindungan warisan budaya di tengah perkembangan aktivitas ekonomi di sekitarnya.

Bukan Sekadar Soal Memindahkan Stockpile

Jika pemerintah akhirnya memindahkan stockpile, pekerjaan rumah belum selesai.

Pemerintah masih harus memastikan tata ruang, perizinan, kepemilikan aset, batas zona, serta mekanisme pengawasan benar-benar sinkron.

Keterlibatan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melalui Kanwil Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung bersama KPKNL Jambi, serta perhatian DPR RI terhadap inventarisasi aset negara, menjadi bagian dari upaya memperjelas persoalan aset dan pengelolaannya.

Pada saat yang sama, izin yang pernah diterbitkan pemerintah daerah perlu dilihat kembali berdasarkan aturan perlindungan cagar budaya dan sistem zonasi yang berlaku.

Ini penting karena persoalan Muarojambi tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan administratif.

Ada aspek hukum, sejarah, lingkungan, tata ruang, aset negara, ekonomi, hingga reputasi Indonesia dalam menjaga warisan budaya.

Harga yang Dipertaruhkan Lebih Besar dari Nilai Ekonomi Stockpile

Kawasan Muarojambi bukan sekadar kumpulan bangunan tua.

Kompleks percandian berbahan bata tersebut merupakan jejak penting peradaban masa lalu yang memiliki nilai sejarah dan budaya jauh melampaui batas Kabupaten Muaro Jambi.

Di satu sisi, aktivitas industri memiliki nilai ekonomi dan berkaitan dengan mata pencaharian serta rantai logistik.

Namun di sisi lain, warisan budaya memiliki karakter yang berbeda: kerusakan permanen tidak dapat dikompensasi hanya dengan nilai ekonomi jangka pendek.

Stockpile dapat dipindahkan. Jalur distribusi dapat ditata ulang. Aktivitas ekonomi dapat mencari lokasi lain.

Tetapi jika struktur, lingkungan arkeologis, atau konteks sejarah sebuah situs mengalami kerusakan permanen, tidak ada kebijakan yang bisa mengembalikannya seperti semula.

Karena itu, polemik KCBN Muarajambi kini menjadi ujian nyata bagi pemerintah: apakah pembangunan dan aktivitas ekonomi dapat ditempatkan dalam batas yang tetap menghormati warisan budaya.

Setelah persoalan ini memperoleh perhatian dari Wapres, Menteri Kebudayaan, pemerintah daerah, hingga dibawa ke UNESCO, publik kini menunggu langkah konkret.

Bukan sekadar pernyataan untuk menyelamatkan Muarojambi, tetapi penataan kawasan yang transparan, kepastian hukum atas setiap aktivitas, kejelasan zonasi, serta tindakan nyata terhadap kegiatan yang terbukti tidak sesuai aturan.

Muarajambi pada akhirnya tidak hanya sedang mempertaruhkan status sebuah kawasan cagar budaya.

Kawasan ini sedang menguji seberapa serius negara menjaga jejak peradaban ketika berhadapan langsung dengan kepentingan ekonomi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pengelolaan sampah berbasis masyarakat dari Kota Jambi kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional.

Bank Sampah dan TPS3R Dayung Habibah, Kecamatan Danau Sipin, berhasil menjadi Juara I Nasional Mekaar InspirAksi 2026.

Penghargaan tersebut diumumkan pada Jumat 14 Agustus 2026, setelah Dayung Habibah menyisihkan ribuan proposal dari berbagai cabang PT Permodalan Nasional Madani (PNM) di Indonesia.

Capaian ini bukan sekadar penghargaan di bidang lingkungan. Keberhasilan Dayung Habibah memperlihatkan bagaimana persoalan sampah dapat dikembangkan menjadi kegiatan pemberdayaan masyarakat sekaligus membuka peluang ekonomi.

Dayung Habibah berada di bawah binaan PNM Cabang Jambi yang dipimpin Leni Haini.

Selama ini, bank sampah dan TPS3R tersebut aktif mengajak masyarakat memilah dan mengelola sampah sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di lingkungan sekitar.

Sempat Bersinggungan dengan Ribuan Proposal

Perjalanan Dayung Habibah menuju podium juara nasional cukup panjang.

Dari ribuan proposal yang masuk dalam ajang Mekaar InspirAksi 2026, seleksi dilakukan secara bertahap hingga menyisakan sembilan tim terbaik untuk bertanding di babak final.

Dayung Habibah akhirnya tampil sebagai yang terbaik dan membawa pulang predikat Juara I Nasional.

Mekaar InspirAksi sendiri merupakan kompetisi sekaligus ruang kolaborasi pemberdayaan yang digelar PNM bagi nasabah Mekaar dan insan pendamping PNM.

Program tersebut mendorong munculnya berbagai inovasi serta aksi nyata di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Wali Kota Jambi: Jangan Lihat Sampah Sebatas Limbah

Prestasi tersebut mendapat apresiasi dari Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M.

Maulana menilai capaian Dayung Habibah menunjukkan bahwa kepedulian lingkungan dapat berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Pemerintah Kota Jambi menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas prestasi yang diraih Bank Sampah dan TPS3R Dayung Habibah. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Jambi memiliki kepedulian dan kreativitas yang luar biasa dalam menjaga lingkungan sekaligus mengembangkan potensi ekonomi dari pengelolaan sampah,” ujar Maulana, Minggu 16 Agustus 2026.

Menurutnya, pemerintah tidak ingin pengelolaan sampah hanya dipahami sebagai upaya memindahkan atau membuang sampah.

Lebih jauh, sampah harus dipilah, diolah, didaur ulang, dan jika memungkinkan memiliki nilai ekonomi.

“Jangan melihat sampah hanya sebagai sesuatu yang harus dibuang, tetapi bagaimana sampah dapat dikelola, dipilah, didaur ulang dan memiliki nilai ekonomi. Dengan demikian, kita menjaga lingkungan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat,” tegasnya.

Dorong Bank Sampah dan TPS3R Semakin Mandiri

Pemkot Jambi menyatakan akan terus memperkuat dukungan terhadap bank sampah dan TPS3R yang tersebar di berbagai wilayah.

Maulana melihat keberadaan kedua fasilitas tersebut memiliki posisi penting dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih dekat dengan masyarakat.

Tidak hanya mengurangi persoalan lingkungan, sistem tersebut juga dinilai dapat menjadi bagian dari pengembangan ekonomi sirkular, ketika material yang sebelumnya dianggap tidak bernilai dapat kembali dimanfaatkan dan menghasilkan nilai tambah.

Pemkot Jambi juga mengaitkan kebijakan pengelolaan persampahan yang tengah berjalan dengan upaya memperluas manfaat ekonomi tersebut.

“Melalui OPBM dan sistem sampah tertutup, ini merupakan upaya kita bersama untuk menjaga lingkungan sekaligus memberikan dampak terhadap ekonomi masyarakat, karena sampah memiliki nilai ekonomi,” kata Maulana.

Prestasi Pengelolaan Sampah Jambi Terus Bertambah

Juara nasional yang diraih Dayung Habibah menambah catatan positif Kota Jambi dalam bidang lingkungan.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Jambi juga meraih Terbaik III Pengelolaan Sampah dan Lingkungan ASRI Regional Sumatera dari Kementerian Dalam Negeri.

Rangkaian capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kota Jambi mulai bergerak dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada kebersihan menuju model yang melibatkan masyarakat dan membuka peluang ekonomi.

Kolaborasi antara pemerintah, warga, dunia usaha, komunitas, bank sampah, dan TPS3R menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kebiasaan pengelolaan sampah dari tingkat lingkungan.

Maulana berharap keberhasilan Dayung Habibah tidak berhenti sebagai prestasi satu lembaga.

Ia ingin capaian tersebut menjadi pemicu bagi bank sampah dan TPS3R lainnya untuk meningkatkan inovasi serta kemandirian.

“Ke depan, kita ingin semakin banyak bank sampah dan TPS3R yang tumbuh, berkembang dan mandiri. Pemerintah akan terus mendorong kolaborasi agar pengelolaan sampah tidak hanya menjadi gerakan kebersihan, tetapi juga menjadi gerakan ekonomi masyarakat,” pungkasnya.

Kisah Dayung Habibah menunjukkan satu hal penting: ketika sampah dikelola dari sumbernya dan masyarakat dilibatkan, persoalan lingkungan dapat berubah menjadi peluang.

Dari aktivitas memilah dan mengolah sampah, lahir inovasi, pemberdayaan, sekaligus potensi ekonomi yang dapat memperkuat pembangunan Kota Jambi secara berkelanjutan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Hujan sedang hingga lebat yang disertai potensi kilat, petir, dan angin kencang masih berpeluang terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Jambi pada Minggu 16 Agustus 2026 sore.

Berdasarkan Peringatan Dini Cuaca Jambi yang diperbarui pukul 15.31 WIB, kondisi cuaca tersebut berpotensi terjadi mulai sekitar 15.41 WIB dan diperkirakan masih berlangsung hingga 18.00 WIB.

Wilayah yang lebih dahulu berpotensi terdampak tersebar di sejumlah kabupaten.

Di Kabupaten Kerinci, wilayah yang masuk dalam peringatan meliputi Gunung Raya, Batang Merangin, Keliling Danau, dan Bukitkerman.

Sementara di Kabupaten Merangin, potensi cuaca ekstrem mencakup Jangkat, Muara Siau, Lembah Masurai, dan Jangkat Timur.

Peringatan juga mencakup Pemayung di Kabupaten Batanghari.

Untuk Kabupaten Muaro Jambi, wilayah yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang meliputi Sekernan, Kumpeh, Maro Sebo, Kumpeh Ulu, Sungai Gelam, dan Taman Rajo.

Di wilayah pesisir timur Jambi, kondisi serupa berpotensi terjadi di Seberang Kota, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Sementara di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, wilayah yang masuk dalam peringatan awal yakni Muara Sabak Timur, Dendang, Muara Sabak Barat, Mendahara Ulu, dan Geragai.

Potensi Meluas ke Kota Jambi

Peringatan dini tersebut juga menyebut potensi perluasan cuaca buruk ke sejumlah wilayah lainnya.

Di Kabupaten Kerinci, kondisi dapat meluas ke Danau Kerinci. Sementara Kabupaten Sarolangun yang berpotensi terdampak adalah Batang Asai.

Di Kabupaten Muaro Jambi, perluasan diprakirakan mencapai Jambi Luar Kota.

Adapun di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, potensi cuaca tersebut dapat meluas ke Tungkal Ulu, Tungkal Ilir, Pengabuan, Betara, Batang Asam, Muara Papalik, Bram Itam, dan Senyerang.

Untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur, wilayah yang berpotensi ikut terdampak meliputi Mendahara, Rantau Rasau, dan Berbak.

Sementara itu, Kota Jambi juga masuk dalam wilayah yang perlu mewaspadai potensi perluasan cuaca. Sejumlah kecamatan yang disebut meliputi Telanaipura, Jambi Timur, Pelayangan, Danau Teluk, dan Paal Merah.

Kondisi tersebut diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 18.00 WIB.

Warga Diminta Waspadai Petir dan Angin Kencang

Potensi hujan lebat yang disertai kilat atau petir dan angin kencang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat, terutama pengguna jalan dan warga yang beraktivitas di luar ruangan.

Masyarakat di wilayah yang masuk dalam peringatan dini perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca secara cepat.

Saat hujan lebat disertai petir dan angin kencang terjadi, warga sebaiknya menghindari area terbuka dan lokasi yang berisiko terkena pohon tumbang maupun gangguan akibat angin kencang.

Peringatan dini cuaca bersifat dinamis sehingga perkembangan kondisi di masing-masing wilayah tetap perlu dipantau, terutama hingga batas waktu yang disebutkan dalam pembaruan peringatan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Dedikasi Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, dalam mendukung pembinaan dan pengembangan Gerakan Pramuka mendapat apresiasi dari Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Diza menerima Lencana Darma Bakti Pramuka dalam rangkaian Jambore Nasional Pramuka ke-XII di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Pramuka, Cibubur, Kamis 13 Agustus 2026.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Komjen Pol. (Purn.) Drs. Budi Waseso.

Diza menerima penghargaan tersebut dalam kapasitasnya sebagai Waka Mabicab Gerakan Pramuka Kota Jambi.

Bagi Diza, penghargaan itu bukan sekadar pengakuan atas kiprahnya secara pribadi.

Ia justru melihat Lencana Darma Bakti sebagai dorongan untuk memperkuat perhatian pemerintah terhadap pembinaan generasi muda melalui kepramukaan.

“Alhamdulillah, pada acara kali ini Kwartir Nasional berkesempatan memberikan penghargaan kepada beberapa kepala daerah. Alhamdulillah, hari ini saya sendiri diberikan Lencana Darma Bakti,” ujar Diza.

Diza: Penghargaan Jadi Pengingat untuk Terus Bergerak

Diza mengatakan penghargaan tersebut menjadi pengingat agar Pemerintah Kota Jambi tidak berhenti memberikan dukungan terhadap aktivitas kepramukaan.

Menurutnya, pembinaan Pramuka memiliki nilai strategis karena tidak hanya berkaitan dengan kegiatan organisasi, tetapi juga menyentuh pembentukan karakter anak dan remaja.

“Penghargaan ini juga menjadi pengingat dan motivasi bagi kami untuk selalu bisa membimbing adik-adik dan juga teman-teman Pramuka di Kota Jambi,” katanya.

Ia menilai nilai-nilai yang ditanamkan melalui Gerakan Pramuka, seperti disiplin, kemandirian, kepedulian sosial, cinta tanah air, kepemimpinan, dan gotong royong, tetap relevan di tengah perubahan pola kehidupan generasi muda.

Karena itu, Pemkot Jambi ingin kegiatan kepramukaan terus beradaptasi dengan kebutuhan anak muda tanpa kehilangan nilai dasar yang menjadi fondasinya.

Pramuka Tak Cukup Hanya Jadi Ekstrakurikuler

Pemkot Jambi mendorong agar Gerakan Pramuka di sekolah tidak berhenti sebagai kegiatan ekstrakurikuler semata.

Kegiatan kepramukaan diharapkan menjadi salah satu instrumen pembinaan karakter peserta didik yang mampu melatih tanggung jawab, kemandirian, kemampuan bekerja dalam tim, hingga jiwa kepemimpinan.

Dukungan pemerintah ke depan diarahkan pada penguatan pembinaan gugus depan, peningkatan kapasitas pembina dan peserta didik, serta pengembangan kegiatan yang lebih kreatif, edukatif, dan relevan dengan tantangan generasi muda.

Pendekatan tersebut dinilai penting agar Pramuka tetap memiliki daya tarik bagi generasi saat ini sekaligus mampu memberikan manfaat di luar lingkungan sekolah.

Pemkot Jambi Ingin Manfaat Pramuka Dirasakan Masyarakat

Diza juga menekankan pentingnya memperluas dampak kegiatan kepramukaan. Menurutnya, keberadaan Gerakan Pramuka idealnya tidak hanya dirasakan oleh anggota, tetapi juga memberikan kontribusi kepada masyarakat.

“Mudah-mudahan ini juga menjadi semangat kami untuk sama-sama memberikan program-program yang relevan, sehingga Pramuka bisa dirasakan manfaatnya tidak hanya oleh para anggota Pramuka, tetapi juga oleh seluruh masyarakat Kota Jambi,” ujarnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemkot Jambi akan memperkuat sinergi dengan sekolah, Kwartir Cabang Gerakan Pramuka, orang tua, pembina, dan masyarakat.

Pemerintah juga membuka ruang apresiasi bagi peserta didik yang aktif dalam kegiatan kepramukaan maupun yang berhasil menorehkan prestasi.

Pemberian Lencana Darma Bakti kepada Diza diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kembali komitmen tersebut.

Bukan hanya mempertahankan eksistensi Pramuka di sekolah, tetapi mendorong organisasi kepanduan itu menjadi ruang pembentukan generasi muda Jambi yang berkarakter, mandiri, berprestasi, dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan serta masyarakat.

Dengan demikian, penghargaan yang diterima Diza bukan hanya berhenti sebagai seremoni di Jambore Nasional Pramuka XII.

Pemkot Jambi ingin menjadikannya sebagai pemantik untuk memperkuat pembinaan generasi muda melalui kegiatan kepramukaan yang lebih adaptif dan berdampak.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dimanfaatkan XLSMART untuk menggelar sederet promo sepanjang Agustus 2026.

Penawaran tidak hanya menyasar pengguna seluler, tetapi juga pelanggan yang membutuhkan internet rumah hingga layanan pascabayar premium.

Melalui XL Prepaid, SMARTFREN, AXIS, XL PRIORITAS, dan XL SATU, pelanggan bisa memilih promo sesuai kebutuhan, mulai dari tambahan kuota 5G, paket internet unlimited, potongan harga pascabayar, hingga internet rumah dengan bonus layanan streaming.

Sejumlah promo bahkan hanya tersedia dalam periode dan stok terbatas. Karena itu, pelanggan perlu memperhatikan jadwal pembelian dan ketentuan masing-masing program.

XL Prepaid: Bonus Kuota 5G hingga 17 GB

Pengguna XL Prepaid mendapat tambahan kuota 5G ketika membeli paket FlexMax melalui aplikasi myXL.

Promo tersebut berlaku 18–31 Agustus 2026, dengan pilihan:

• FlexMax 65GB seharga Rp100.000, mendapat bonus 8GB kuota 5G.
• FlexMax 100GB seharga Rp125.000, mendapat bonus 17GB kuota 5G.

Penawaran ini menarik bagi pengguna yang berada di wilayah dengan cakupan jaringan 5G dan membutuhkan tambahan kuota untuk aktivitas digital.

SMARTFREN: Unlimited 5G Mulai Rp1.000

SMARTFREN mengusung Promo Merdeka Tanpa Batas dengan sejumlah penawaran yang menyasar pengguna internet intensif.

Salah satu yang paling mencolok adalah Unlimited 5G eSIM seharga Rp1.000 untuk menikmati layanan Unlimited 5G selama tujuh hari.

Ada pula paket Unlimited 5G Postpaid yang menawarkan gratis nomor cantik senilai Rp1 juta. Pilihan pembayaran yang tersedia antara lain:

• Bayar 3 bulan: Rp250.000.
• Bayar 4 bulan, gratis 1 bulan: Rp400.000.
• Bayar 7 bulan, gratis 5 bulan: Rp700.000.

SMARTFREN juga memberikan gratis YouTube by Hours setiap pembelian paket tertentu.

Sementara untuk promo melalui e-commerce, tersedia sejumlah pilihan:

• Unlimited 5G 28 hari: Rp99.000.
• Kuota Nonstop 250GB 28 hari: Rp190.000.
• Kuota Nonstop 500GB 28 hari: Rp255.000.
• Kuota Nonstop 1.000GB 28 hari: Rp280.000.

AXIS: Paket Merdeka 19GB dan 45GB

Promo AXIS memiliki periode yang jauh lebih singkat. Program Merdeka 1945 hanya tersedia 17–21 Agustus 2026 melalui aplikasi AXISnet, tepatnya pada fitur Mendadak Diskon.

Ada dua paket yang ditawarkan:

• Paket Merdeka 19GB: Rp29.000, masa aktif tujuh hari.
• Paket Merdeka 45GB: Rp90.000, masa aktif 28 hari.

Kuota yang diberikan merupakan kuota utama 4G/5G dan dapat digunakan untuk seluruh layanan data di jaringan AXIS di Indonesia.

Namun, promo ini menggunakan sistem stok harian terbatas. Penawaran dapat diakses setiap hari pukul 08.00–20.00 WIB, atau berakhir lebih cepat apabila stok hari tersebut habis.

Setiap pelanggan prabayar AXIS yang aktif hanya dapat membeli maksimal satu kali untuk masing-masing jenis paket dalam sehari.

XL PRIORITAS: Diskon 17 Persen untuk Paket Unlimited

Bagi pelanggan yang mengincar layanan pascabayar, XL PRIORITAS memberikan potongan harga 17 persen untuk pendaftaran baru PRIO Ultra 5G+ Max.

Promo berlaku 7–31 Agustus 2026 di XL Center.

Harga yang ditawarkan:

PRIO Ultra 5G+ Max: Rp249.000

Harga tersebut turun dari harga normal Rp300.000.

Paket ini ditujukan bagi pelanggan yang membutuhkan konektivitas unlimited dengan dukungan jaringan Ultra 5G+ untuk berbagai aktivitas digital.

XL SATU: Internet Rumah Mulai Rp650 Ribu

Tidak hanya layanan seluler, promo kemerdekaan XLSMART juga menyasar kebutuhan internet rumah melalui XL SATU.

Mengusung tema “Merdeka dengan Banyak Pilihan”, pelanggan baru berkesempatan mendapatkan harga paket lebih hemat hingga 40 persen, dengan pilihan kecepatan dan skema pembayaran di muka.

Pilihan yang tersedia meliputi:

• Kecepatan hingga 50 Mbps: Rp650.000 dengan pembayaran empat bulan di muka.
• Kecepatan hingga 100 Mbps: Rp790.000 dengan pembayaran empat bulan di muka.
• Kecepatan hingga 100 Mbps: Rp650.000 dengan pembayaran tiga bulan di muka.

Pelanggan juga memperoleh akses Vidio Lite dan CATCHPLAY+ secara gratis selama tiga bulan.

Ketersediaan paket XL SATU dapat berbeda di setiap kota sehingga pelanggan perlu mengecek terlebih dahulu berdasarkan wilayah tempat tinggal.

XLSMART Perkuat Jaringan di Tengah Perang Promo

Di balik rangkaian promo tersebut, XLSMART juga menonjolkan penguatan kualitas jaringan sebagai bagian dari strategi menghadapi kebutuhan konektivitas yang terus meningkat.

Melalui brand XL, perusahaan menyebut telah meraih empat penghargaan Ookla Speedtest Awards H1 2026, yakni Best Mobile Network Indonesia, Best 5G Network Indonesia, Fastest 5G in Indonesia, dan Best 5G Video Experience in Indonesia.

XLSMART juga terus memperluas jaringan XL Ultra 5G+. Saat ini layanan tersebut disebut telah menjangkau lebih dari 50 kota/kabupaten dan ditargetkan mencapai 88 kota/kabupaten pada akhir 2026.

Secara keseluruhan, jaringan XLSMART kini didukung lebih dari 253 ribu BTS dan melayani lebih dari 69 juta pelanggan di Indonesia.

Director & Chief Commercial Officer XLSMART, David Arcelus Oses, mengatakan momentum kemerdekaan menjadi kesempatan perusahaan untuk memberikan manfaat lebih kepada pelanggan.

“Kami ingin momentum kemerdekaan tahun ini menjadi kesempatan bagi pelanggan untuk merasakan lebih banyak manfaat dari layanan XLSMART,” kata David.

Menurutnya, pilihan produk melalui XL Prepaid, SMARTFREN, AXIS, XL PRIORITAS, dan XL SATU disiapkan untuk menjawab kebutuhan pelanggan yang semakin beragam, mulai dari komunikasi harian hingga produktivitas, hiburan, dan koneksi internet rumah.

Dengan periode promo yang berbeda-beda, pelanggan perlu mencermati detail masing-masing penawaran.

Beberapa program bahkan memiliki batas waktu hanya beberapa hari atau menerapkan stok harian.

Rangkaian promo ini sekaligus memperkuat strategi XLSMART untuk menawarkan lebih banyak pilihan layanan di tengah kebutuhan masyarakat terhadap konektivitas digital yang semakin tinggi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Warga Jambi yang sedang mengincar skutik untuk menunjang mobilitas harian mendapat momentum menarik pada Agustus 2026.

PT Sinar Sentosa Primatama (Sinsen), Main Dealer sepeda motor Honda di Provinsi Jambi, menghadirkan promo khusus kemerdekaan untuk Honda BeAT Series.

Program bertajuk “Indonesia 81 – One Nation, One Spirit, One Heart” tersebut hanya berlangsung selama sembilan hari, yakni 14 hingga 22 Agustus 2026.

Yang menjadi daya tarik utama adalah skema promo 17+8+45.

Melalui program ini, konsumen Honda BeAT Series berkesempatan memperoleh potongan angsuran hingga Rp70 ribu untuk tenor 36 bulan, sekaligus mendapatkan jaket spesial.

Promo dengan periode terbatas ini menyasar konsumen yang tengah mempertimbangkan pembelian motor baru, khususnya skutik yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari.

Empat Pilihan Honda BeAT di Jambi

Honda BeAT Series yang ditawarkan Sinsen hadir dalam beberapa varian dengan rentang harga berbeda. Konsumen dapat memilih sesuai kebutuhan dan fitur yang diinginkan.

Berikut daftar harga yang tercantum dalam program tersebut:

• Honda BeAT Sporty CBS: Rp18.035.000
• Honda BeAT Sporty ISS Deluxe: Rp18.850.000
• Honda BeAT Sporty Deluxe Smart Key: Rp19.380.000
• Honda BeAT Street: Rp18.940.000

Perbedaan varian tersebut memberikan pilihan bagi konsumen yang mencari motor harian dengan karakter dan kelengkapan berbeda.

Promo Hanya Berlaku Sampai 22 Agustus

Sales Manager PT Sinar Sentosa Primatama (Sinsen), Hendy Tanova, mengatakan program kemerdekaan tersebut dirancang untuk memberikan alternatif pembelian yang lebih ringan bagi masyarakat Jambi.

“Momentum kemerdekaan menjadi kesempatan bagi kami untuk memberikan penawaran terbaik bagi konsumen. Khusus Honda BeAT Series, kami hadirkan promo dengan angsuran yang lebih ringan, sehingga ayo manfaatkan kesempatan ini dan segera miliki Honda BeAT pilihanmu. Promo ini hanya berlangsung 14–22 Agustus 2026,” ujar Hendy.

Dengan masa promo yang relatif singkat, konsumen perlu memperhatikan periode program sebelum melakukan pembelian.

Honda BeAT sendiri menyasar kebutuhan mobilitas harian melalui desain yang kompak dan gaya skutik yang ditujukan untuk penggunaan perkotaan.

Kehadiran beberapa pilihan varian juga memungkinkan konsumen menyesuaikan pilihan dengan kebutuhan maupun anggaran.

Cara Mendapatkan Informasi Promo Honda BeAT

Masyarakat yang ingin mengetahui detail program 17+8+45, termasuk ketentuan pembelian dan skema angsuran, dapat mendatangi dealer Honda terdekat di Provinsi Jambi.

Informasi juga dapat diperoleh melalui media sosial @sinsenhonda serta aplikasi SinsenGO.

Karena promo hanya berlangsung 14–22 Agustus 2026, calon konsumen yang tertarik sebaiknya memastikan detail program dan ketersediaan unit sebelum melakukan transaksi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — DPRD Kota Jambi mulai mengarahkan pembahasan kebijakan pembangunan 2027 agar lebih terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Pendidikan dan kesehatan menjadi dua sektor pelayanan dasar yang mendapat perhatian khusus dalam penyusunan program dan anggaran tahun depan.

Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly mengatakan arah pembangunan nasional yang disampaikan Presiden dalam rangkaian Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan daerah.

Menurutnya, program nasional tidak cukup hanya dijadikan acuan. Pemerintah daerah dan DPRD harus melihat mana yang benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat Kota Jambi.

“Program-program nasional yang dicanangkan Bapak Presiden untuk tahun 2027 bisa kita selaraskan dengan program Pemerintah Kota Jambi. Harapan kami tentu akan mendorong skala prioritas, terutama pelayanan dasar,” kata Kemas Faried, Jumat 14 Agustus 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah DPRD Kota Jambi menggelar rapat paripurna dalam rangka mengikuti Sidang Tahunan MPR RI, Pidato Kenegaraan Presiden, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta penyampaian Rancangan Undang-Undang APBN 2027 beserta Nota Keuangan.

Bagi DPRD Kota Jambi, rangkaian agenda kenegaraan tersebut menjadi momentum untuk melihat kembali arah kebijakan daerah menjelang pembahasan KUA-PPAS dan APBD Murni 2027.

Pendidikan Jadi Salah Satu Titik Tekan

Kemas mengatakan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan mendapat perhatian dalam pembahasan pembangunan Kota Jambi tahun depan.

Rencana pemerintah pusat terkait pembangunan dan rehabilitasi sekolah dinilai memiliki irisan dengan agenda revitalisasi sarana pendidikan yang juga didorong di Kota Jambi.

“Di bidang pendidikan, tadi kita dengarkan bagaimana pembangunan maupun rehabilitasi sekolah menjadi salah satu prioritas. Ini sejalan dengan program revitalisasi sekolah yang juga akan didorong Pemerintah Kota Jambi,” ujarnya.

Namun, pembangunan fisik sekolah menurut DPRD bukan satu-satunya ukuran. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga membutuhkan dukungan dari sektor kesehatan.

Kemas menilai pendidikan dan kesehatan harus berjalan beriringan. Kualitas generasi muda tidak akan optimal jika akses pendidikan dan kondisi kesehatan masyarakat tidak diperkuat secara bersamaan.

“Kalau manusianya sehat dan pendidikannya baik, maka Kota Jambi siap melahirkan generasi muda yang berkualitas dan ikut berperan aktif dalam pembangunan ke depan,” katanya.

APBD 2027 Jadi Ujian Prioritas

Arah kebijakan tersebut nantinya akan diuji dalam pembahasan anggaran.

DPRD Kota Jambi kini mempersiapkan pembahasan KUA-PPAS, yang kemudian menjadi salah satu tahapan menuju penetapan APBD Tahun Anggaran 2027.

Di titik ini, DPRD dituntut tidak hanya melihat besaran anggaran, tetapi juga memastikan program yang dibiayai memiliki sasaran yang jelas dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Kemas menegaskan DPRD akan mendorong agar alokasi anggaran tidak terjebak pada program yang minim dampak.

“Insya Allah program yang kita dorong semuanya pro rakyat. Ini tidak lain merupakan bentuk kecintaan pemerintah dan DPRD Kota Jambi kepada masyarakat,” ujarnya.

Tiga Fungsi DPRD Jadi Instrumen Pengawalan

Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan, DPRD akan menggunakan tiga fungsi utamanya, yakni pengawasan, legislasi, dan anggaran.

Melalui fungsi pengawasan, DPRD akan mengawal pelaksanaan program pemerintah agar tidak berhenti pada dokumen perencanaan.

“Kami akan berupaya bagaimana program-program pemerintah bisa berjalan dengan baik dan masyarakat mendapatkan pelayanan yang maksimal,” kata Kemas.

Sementara fungsi legislasi diarahkan untuk menghasilkan regulasi yang mendukung pembangunan sekaligus memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

“Regulasi yang kami lahirkan harus pro rakyat dan mampu mendukung program serta visi-misi kepala daerah dalam membangun Kota Jambi,” ujarnya.

Adapun melalui fungsi anggaran, DPRD akan memastikan program yang masuk dalam APBD 2027 memiliki skala prioritas yang jelas.

Jangan Sampai Program Pusat dan Daerah Berjalan Sendiri

Selain anggaran, DPRD menilai sinkronisasi antarlembaga menjadi faktor penting dalam menjalankan pembangunan.

Kemas meminta pemerintah daerah, DPRD, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menjaga koordinasi agar kebijakan tidak berjalan secara parsial.

“Yang paling utama sekarang adalah bagaimana kita menjaga kekompakan antara eksekutif, legislatif dan Forkopimda. Program pembangunan tidak bisa dijalankan sendiri-sendiri. Harus ada sinergi dan kolaborasi untuk kepentingan masyarakat,” katanya.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wali Kota Jambi Maulana, Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, unsur Forkopimda, serta kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan arah kebijakan 2027 bukan berada pada banyaknya program yang tercantum dalam dokumen anggaran.

DPRD ingin memastikan program tersebut benar-benar menjawab kebutuhan warga.

“Semangat kemerdekaan ini harus diterjemahkan dalam bentuk pelayanan dan pembangunan yang dirasakan masyarakat. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur harus dimulai dari daerah, termasuk dari Kota Jambi,” ujar Kemas.

Dengan pembahasan APBD 2027 yang segera memasuki tahapan penting, perhatian kini tertuju pada bagaimana DPRD dan Pemkot Jambi menerjemahkan prioritas tersebut menjadi alokasi anggaran konkret, terutama untuk pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar.(*)

BATAM, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Provinsi Jambi membawa pulang penghargaan tingkat nasional setelah dinilai berhasil mengimplementasikan Program 3 Juta Rumah.

Penghargaan tersebut sekaligus membuka ruang bagi program perbaikan hunian masyarakat melalui target bedah 250 rumah.

Penghargaan Pemerintah Daerah Berprestasi Batch II Regional Sumatera itu diterima langsung Gubernur Jambi Al Haris dalam acara yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Ballroom Hotel Radisson Batam Center, Kota Batam, Kepulauan Riau, Rabu 12 Agustus 2026 malam.

Jambi dinilai menunjukkan komitmen dalam mendukung penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

Salah satu capaian yang menjadi bagian dari penilaian adalah pelaksanaan program bedah rumah yang menyasar masyarakat membutuhkan.

Bagi Pemprov Jambi, penghargaan tersebut bukan sekadar pengakuan atas kinerja.

Al Haris menegaskan capaian itu harus menjadi pemicu agar pemerintah daerah bekerja lebih keras menjawab persoalan yang langsung dirasakan masyarakat.

“Ini menjadi motivasi dan semangat untuk kami semua untuk bekerja lebih giat ke depannya,” ujar Al Haris.

250 Rumah Jadi Target Bedah

Program perumahan menjadi salah satu perhatian Pemprov Jambi setelah penghargaan tersebut diraih.

Sebanyak 250 unit rumah menjadi target program bedah rumah dalam rangka mendukung implementasi Program 3 Juta Rumah.

Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama warga yang membutuhkan.

Al Haris mengatakan persoalan pelayanan dasar masih menjadi pekerjaan yang harus terus dibenahi.

Selain sektor perumahan, ia menyebut akses pendidikan, lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan sebagai sejumlah bidang yang perlu mendapat perhatian.

“Terutama dengan akses pendidikan, kemudian juga layanan rumah bagi warga miskin, kemudian juga lingkungan hidup dan persampahan,” katanya.

Menurut Al Haris, penghargaan yang diterima Jambi tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri.

Justru apresiasi tersebut harus menjadi dorongan untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Ke depan, kita kembali membenahi apa-apa yang perlu dibenahi di lapangan nantinya menyangkut apa-apa yang menjadi urgent di tengah masyarakat,” tegasnya.

Jambi Tak Sendirian

Prestasi Jambi di tingkat provinsi juga diikuti sejumlah pemerintah daerah di dalam wilayahnya.

Pada ajang yang sama, Kota Jambi, Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci turut menerima apresiasi dari pemerintah pusat.

Al Haris memberikan apresiasi terhadap capaian ketiga daerah tersebut. Secara khusus, ia menyoroti Kota Sungai Penuh yang kembali memperoleh penghargaan.

“Saya juga bangga dengan Kota Sungai Penuh, Kota Jambi dan Kerinci yang bekerja luar biasa sehingga menerima apresiasi. Ini Kota Sungai Penuh sudah yang kedua kalinya,” ujarnya.

Dinilai dari Kebijakan hingga Tata Kelola Hunian

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, Ariansyah, menjelaskan penghargaan kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah diberikan berdasarkan sejumlah aspek.

Penilaian tidak hanya melihat pembangunan fisik rumah, tetapi juga komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan hunian layak melalui kebijakan, percepatan pembangunan perumahan serta tata kelola permukiman.

“Penilaian mencakup dukungan kebijakan daerah, percepatan penyediaan perumahan serta tata kelola pembangunan permukiman yang berkelanjutan,” kata Ariansyah.

Menurutnya, inovasi pemerintah daerah juga menjadi salah satu nilai tambah dalam menghadirkan solusi penyediaan hunian yang melibatkan berbagai pihak dan memberikan dampak bagi masyarakat.

Kemendagri Dorong Daerah Bersaing dalam Pelayanan

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penghargaan pemerintah daerah berprestasi dirancang bukan hanya sebagai bentuk apresiasi, tetapi juga sebagai dorongan agar pemerintah daerah terus meningkatkan kinerja.

Pemerintah pusat, kata Tito, ingin menciptakan kompetisi yang sehat antardaerah sehingga peningkatan kinerja tidak berhenti pada capaian administratif, tetapi berujung pada pembangunan yang dirasakan masyarakat.

“Ini dalam rangka memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang berprestasi,” ujar Tito.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni sebelumnya menjelaskan, penilaian dilakukan secara regional dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal masing-masing daerah.

Skema tersebut diharapkan membuat persaingan antardaerah berlangsung lebih proporsional sekaligus mendorong pemerintah daerah meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Bagi Jambi, penghargaan tersebut kini menyisakan pekerjaan lanjutan: memastikan program perumahan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan, termasuk merealisasikan target bedah 250 rumah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Provinsi Jambi mendapat apresiasi dari pemerintah pusat atas pelaksanaan program perumahan bagi masyarakat.

Jambi meraih Penghargaan Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah.

Penghargaan tersebut diberikan dalam acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 di Batam, Rabu 12 Agustus 2026) malam.

Gubernur Jambi Al Haris menerima langsung penghargaan tersebut. Selain apresiasi, Pemprov Jambi juga memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp5 miliar yang akan diarahkan untuk program bedah rumah.

Anggaran itu ditargetkan membantu 250 unit rumah milik masyarakat yang membutuhkan perbaikan sehingga kualitas hunian warga dapat ditingkatkan.

Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen pemerintah daerah dalam mendukung Program 3 Juta Rumah, terutama melalui penyediaan hunian yang layak dan pembangunan permukiman yang berkelanjutan.

Penilaian pemerintah pusat mencakup dukungan kebijakan daerah, percepatan penyediaan perumahan, tata kelola pembangunan permukiman serta inovasi yang mampu menghadirkan solusi perumahan secara kolaboratif.

Al Haris: Penghargaan Jadi Motivasi

Al Haris menyambut penghargaan tersebut sebagai dorongan bagi Pemprov Jambi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, kebutuhan masyarakat terhadap hunian layak menjadi salah satu persoalan yang harus terus mendapat perhatian pemerintah.

“Alhamdulillah malam hari ini, kami dalam rangka apresiasi penghargaan daerah yang dinilai oleh Mendagri berprestasi,” kata Al Haris.

Ia menilai dukungan anggaran Rp5 miliar untuk bedah rumah dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan hunian lebih layak.

Program tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap tempat tinggal yang aman dan memenuhi standar kelayakan.

Bukan Hanya Pemprov Jambi

Dalam ajang penghargaan tersebut, sejumlah pemerintah daerah di Provinsi Jambi juga mendapat apresiasi.

Daerah yang disebut Al Haris antara lain Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh dan Kota Jambi.

Menurut Al Haris, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Ia berharap penghargaan yang diterima tidak berhenti sebagai pencapaian administratif, tetapi menjadi pemicu untuk memperkuat program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga.

“Ini menjadi motivasi dan semangat bagi kami semua untuk bekerja lebih giat ke depannya. Terutama menyangkut akses pendidikan, layanan rumah bagi warga miskin, pendidikan, lingkungan hidup dan persampahan,” ujarnya.

250 Rumah Jadi Sasaran Bedah Rumah

Dengan dukungan Rp5 miliar, sebanyak 250 unit rumah ditargetkan masuk program bedah rumah.

Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus menjadi bagian dari implementasi Program 3 Juta Rumah di daerah.

Al Haris juga menyampaikan apresiasi kepada Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh dan Kota Jambi atas capaian masing-masing.

Ia secara khusus menyoroti Kota Sungai Penuh yang kembali mendapatkan apresiasi.

“Saya juga bangga dengan Kerinci, Kota Sungai Penuh dan Kota Jambi yang telah bekerja luar biasa sehingga menerima apresiasi. Ini Sungai Penuh dua kali, luar biasa. Selamat untuk semuanya,” tutup Al Haris.

Bagi Pemprov Jambi, penghargaan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kebijakan perumahan sekaligus memastikan dukungan pemerintah pusat dapat diterjemahkan menjadi manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat.(*)