JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Keberadaan gedung Bank Jambi di Jalan Raden Mattaher, tepat di samping Gedung Putra Retno, Kelurahan Rajawali, Kecamatan Jambi Timur, kembali menjadi sorotan.

Bukan soal fungsi gedungnya, melainkan status lahan yang menjadi tempat bangunan tersebut berdiri.

Pemerintah Kota Jambi menyatakan tanah seluas 1.815 meter persegi itu secara hukum telah menjadi objek perkara yang prosesnya berlangsung panjang hingga tingkat Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung.

Pemkot Jambi juga menegaskan telah memiliki dasar hukum untuk menguasai dan memanfaatkan aset tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi Siska Octora, Selasa 8 Sepetmber 2026, didampingi sejumlah pejabat dan kuasa hukum Pemkot Jambi.

Menurut Siska, persoalan tersebut tidak lagi berada pada tahap sengketa awal karena rangkaian proses peradilan telah dilalui.

“Di sini sebenarnya tidak ada polemik ataupun kisruh, karena secara aturan sudah inkrah. Antara Pemerintah Kota Jambi dengan Saudara Asril itu dimenangkan oleh Pemkot Jambi,” ujar Siska.

Ia menyebut dasar hukum Pemkot berasal dari rangkaian putusan pengadilan, termasuk putusan tingkat kasasi dan Peninjauan Kembali.

“Dasarnya dari keputusan Pengadilan Negeri sampai keputusan kasasi maupun PK. Ini sudah kami pegang dan dapatkan secara inkrah,” katanya.

Status lahan tersebut tidak muncul secara tiba-tiba.

Dokumen yang menjadi dasar eksekusi menunjukkan perkara telah bergulir sejak tingkat Pengadilan Negeri Jambi dan kemudian berlanjut ke Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung hingga Peninjauan Kembali.

Salah satu putusan yang menjadi rangkaian perkara adalah Putusan PN Jambi Nomor 37/Pdt.G/2001/PN JBI tanggal 6 Februari 2002.

Perkara kemudian berlanjut ke tingkat banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 20/Pdt/2002/PT JBI tanggal 12 Agustus 2002.

Proses tersebut kemudian sampai ke Mahkamah Agung melalui perkara kasasi Nomor 368 K/PDT/2003 dan berlanjut pada Peninjauan Kembali dengan Putusan Nomor 199 PK/Pdt/2010 tanggal 9 Juli 2010.

Rangkaian putusan tersebut kemudian menjadi dasar bagi proses eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri Jambi.

Pada 17 Februari 2016, Ketua PN Jambi menerbitkan Penetapan Nomor 13/Eks/2010/PN Jomb JO yang pada pokoknya mengabulkan permohonan eksekusi dan memerintahkan pelaksanaan sita eksekusi terhadap objek perkara.

Permohonan tersebut sebelumnya diajukan Sekretaris Daerah Kota Jambi atas nama Wali Kota Jambi melalui surat tertanggal 21 Januari 2016.

Objeknya adalah sebidang tanah di Jalan Raden Mattaher, di samping Gedung Putra Retno, dengan luas 1.815 meter persegi.

Dalam perkara tersebut, Wali Kota Jambi tercatat sebagai penggugat pada tingkat pertama.

Sementara pihak yang tercantum sebagai tergugat sekaligus termohon eksekusi terdiri dari Asril bin Ali Umar, Aljufri bin Ali Umar, Asmara Chan bin Ali Umar dan M Nur bin Ali Umar.

Dalam amar putusan yang menjadi bagian dari rangkaian perkara, pengadilan pada pokoknya memerintahkan pihak tergugat atau pihak yang memperoleh hak dari mereka untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Pemerintah Kota Jambi atau Wali Kota Jambi.

Putusan tingkat pertama kemudian mengalami proses hukum lanjutan.

Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jambi menerima permohonan banding dan menyatakan putusan PN Jambi sebelumnya batal demi hukum.

Namun, pengadilan kemudian mengadili sendiri perkara tersebut dan kembali mengabulkan sebagian gugatan, termasuk perintah penyerahan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Pemkot Jambi.

Perkara selanjutnya terus bergulir hingga tingkat Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali.

Di tengah status hukum yang disebut telah inkrah tersebut, persoalan di lapangan ternyata belum sepenuhnya selesai.

Masih terdapat pihak yang menempati bagian belakang bangunan dan menyatakan keberatan terhadap objek tanah tersebut.

Pemkot Jambi memilih tidak langsung menggunakan pendekatan represif.

Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Jambi Jaelani mengatakan pemerintah daerah mengedepankan dialog.

“Secara hukum sebenarnya bisa saja kita menempuh upaya hukum. Tetapi karena yang bersangkutan merupakan warga Kota Jambi, kami lebih mengedepankan proses dialog dan tindakan yang sangat persuasif,” ujarnya.

Pemkot bahkan membuka kemungkinan memberikan ganti untung kepada pihak yang masih menempati bagian lahan.

Namun, nilai yang ditawarkan tidak ditentukan secara sepihak.

Menurut Jaelani, besaran ganti untung akan mengacu pada hasil kajian lembaga yang berwenang, yakni Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

“Pemkot Jambi juga mau memberikan ganti untung dan bersedia jika yang bersangkutan memang membuka ruang. Karena seperti kita ketahui, yang bersangkutan masih tinggal di belakang bangunan gedung ini. Dengan catatan, nilai ganti untung merupakan hasil kajian dari KPKNL,” jelasnya.

Persoalan lahan tersebut juga pernah diikuti kesepakatan antara Pemkot Jambi dan pihak penghuni.

Pada 21 Desember 2020, para pihak menandatangani Surat Kesepakatan Bersama.

Dalam dokumen tersebut, Pemkot Jambi diwakili Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Jambi saat itu bersama pejabat terkait.

Sementara dari pihak termohon eksekusi atau penghuni terdapat nama Asril bin Ali Umar dan Edwar Oscar.

Salah satu poin kesepakatan menyangkut pemberian akses jalan selebar 1,5 meter kepada pihak termohon eksekusi atau penghuni.

Lebar akses tersebut mengacu pada hasil pengukuran petugas ukur Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jambi.

Para pihak juga menyepakati akses tersebut tidak ditutup atau didirikan bangunan yang dapat menghambat penggunaannya.

Kesepakatan tersebut dibuat setelah adanya proses eksekusi yang, berdasarkan keterangan Pemkot, berlangsung pada November hingga Desember 2020.

Pemkot Jambi menyebut keberadaan gedung Bank Jambi di atas lahan tersebut merupakan bagian dari pemanfaatan aset daerah setelah adanya kepastian hukum.

Jaelani menilai proses pembangunan gedung tersebut menjadi salah satu indikator bahwa pemerintah memiliki dasar untuk memanfaatkan lahan.

“Kalau memang dari awal masih ada sesuatu yang belum selesai, tidak mungkin gedung itu bisa berdiri. Selama ini prosesnya berjalan lancar,” tegasnya.

Saat ini Pemkot Jambi juga melakukan penataan, pembersihan dan penilaian kembali terhadap aset tersebut.

Ke depan, lahan tersebut direncanakan untuk mendukung pengembangan fasilitas teknologi informasi Bank Jambi.

“Lahan tersebut nantinya akan dipakai untuk gedung cyber atau IT Bank Jambi,” kata Jaelani.

Di satu sisi, Pemkot Jambi menyatakan status hukum tanah telah berkekuatan hukum tetap.

Di sisi lain, pemerintah masih membuka ruang penyelesaian persuasif terhadap pihak yang berada di bagian belakang bangunan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang telah melewati proses panjang di pengadilan masih menyisakan persoalan teknis di lapangan.

Pemkot memilih menyelesaikan bagian tersebut melalui dialog dan kemungkinan ganti untung, sembari tetap berpegang pada putusan dan penetapan pengadilan yang disebut telah berkekuatan hukum tetap.

Siska menegaskan, apabila ada pihak yang masih ingin menyampaikan sanggahan, mekanismenya tetap melalui jalur hukum.

“Jadi jika ingin ada sanggahan, para pihak, Pak Asril dengan kuasa hukumnya, silakan menempuh mekanisme hukum melalui Pengadilan Negeri,” ujarnya.

Dengan demikian, polemik lahan di Jalan Raden Mattaher tersebut kini memasuki babak berbeda.

Setelah melalui rangkaian proses peradilan dan eksekusi, persoalannya bukan lagi sekadar menentukan siapa yang berhak atas tanah.

Tetapi bagaimana memastikan pemanfaatan aset daerah berjalan sesuai dasar hukum sekaligus menyelesaikan keberadaan pihak yang masih menempati sebagian kawasan secara persuasif.

Bagi Pemkot Jambi, lahan seluas 1.815 meter persegi tersebut ke depan diarahkan untuk mendukung pengembangan fasilitas IT Bank Jambi.(*)

KERINCI, SEPUCUKJAMBI.ID — Persoalan di kawasan Danau Kerinci mulai bergeser dari sekadar isu kebersihan menjadi pertanyaan yang lebih besar, siapa yang bertanggung jawab mengelola, mengawasi dan memastikan kawasan wisata tersebut tetap terawat?

Pertanyaan itu muncul setelah Kantor Hukum BSD & Associates menyoroti sejumlah persoalan di kawasan Danau Kerinci, mulai dari sampah, keberadaan keramba ikan, kondisi fasilitas umum hingga kejelasan pembagian kewenangan antarinstansi.

Kantor hukum tersebut menyatakan akan melakukan legal investigation untuk memetakan persoalan tata kelola Danau Kerinci secara lebih menyeluruh.

Penelusuran rencananya tidak hanya menyasar kondisi fisik kawasan. Regulasi, kewenangan pemerintah, sistem pengawasan, pengelolaan lingkungan, aktivitas perikanan hingga dukungan anggaran juga akan menjadi bagian dari kajian.

Artinya, BSD & Associates tidak ingin persoalan Danau Kerinci berhenti pada pertanyaan mengenai siapa yang seharusnya membersihkan sampah.

Mereka ingin mengetahui bagaimana sistem pengelolaan kawasan tersebut bekerja dan apakah masing-masing pihak telah menjalankan kewenangannya.

Berdasarkan pengamatan awal yang disampaikan BSD & Associates, masih ditemukan titik-titik di kawasan Danau Kerinci yang dipenuhi sampah, baik di daratan maupun di sekitar perairan.

Keberadaan keramba ikan juga menjadi perhatian.

Bagi BSD & Associates, keramba tidak otomatis menunjukkan adanya pelanggaran.

Namun, keberadaannya dinilai perlu ditelusuri dari sisi dasar pengaturan, penataan, perizinan apabila memang dipersyaratkan, daya dukung lingkungan serta pengawasan.

Persoalan lain yang ikut disorot adalah kondisi fasilitas umum dan sarana pendukung pariwisata.

Sejumlah fasilitas disebut terlihat kotor dan kurang terawat. Jika kondisi tersebut berlangsung terus-menerus, persoalannya tidak hanya menyangkut kenyamanan wisatawan, tetapi juga dapat berpengaruh terhadap citra Danau Kerinci sebagai destinasi wisata.

Bendrawardana, S.H., dari BSD & Associates mengatakan berbagai persoalan tersebut perlu dilihat sebagai bagian dari sistem tata kelola kawasan.

“Danau Kerinci merupakan aset daerah sekaligus ruang publik yang mempunyai nilai ekologis, sosial, ekonomi, perikanan dan kepariwisataan. Sampah yang berserakan, banyaknya keramba ikan di perairan, serta fasilitas umum yang kotor dan kurang terawat harus menjadi alarm untuk mengevaluasi tata kelola kawasan secara menyeluruh,” ujarnya.

Menurut dia, fokus persoalannya bukan sekadar mencari pihak yang bertugas mengangkut sampah.

“Persoalannya bukan hanya siapa yang membersihkan sampah, tetapi siapa yang bertanggung jawab memastikan sistem pengelolaan, pemeliharaan dan pengawasan Danau Kerinci benar-benar berjalan,” katanya.

Tahap awal legal investigation akan diarahkan untuk memetakan aturan yang berkaitan dengan Danau Kerinci.

Regulasi di bidang pariwisata, lingkungan hidup, persampahan dan perikanan akan ditelusuri untuk melihat dasar hukum pengelolaan kawasan.

Pembagian kewenangan antarinstansi juga menjadi salah satu titik penting.

Sebab, persoalan pengelolaan kawasan yang memiliki fungsi wisata, lingkungan dan perikanan berpotensi melibatkan lebih dari satu institusi.

Shinta Damayanti, S.H., mengatakan pemetaan tersebut diperlukan agar penilaian terhadap kondisi Danau Kerinci tidak dibangun berdasarkan asumsi.

“Goal yang ingin kita dorong adalah terciptanya tata kelola Danau Kerinci sebagai objek pariwisata yang baik, bersih, tertata, transparan, terkoordinasi dan berkelanjutan,” ujarnya.

Menurut Shinta, legal investigation dilakukan untuk mengumpulkan fakta, memeriksa regulasi dan memetakan kewenangan masing-masing pihak.

“Legal investigation dilakukan bukan untuk secara prematur menyalahkan pihak tertentu, tetapi untuk menemukan fakta, memetakan regulasi dan kewenangan, serta mengetahui apakah fungsi pengelolaan dan pengawasan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya,” katanya.

Yang menarik, penelusuran tidak berhenti pada regulasi dan kondisi lapangan.

BSD & Associates juga berencana melihat dukungan anggaran yang berkaitan dengan pengelolaan Danau Kerinci.

Beberapa sektor yang akan ditelusuri antara lain kebersihan dan persampahan, pemeliharaan fasilitas umum, penataan kawasan, pariwisata, lingkungan hidup dan pengawasan.

Namun, pemeriksaan anggaran tersebut tidak serta-merta diarahkan untuk mencari dugaan penyimpangan.

Yang ingin dilihat adalah bagaimana anggaran direncanakan, untuk apa dialokasikan, bagaimana penggunaannya dan sejauh mana realisasinya berkaitan dengan kebutuhan pengelolaan kawasan.

“Termasuk yang akan kita telaah adalah ketersediaan anggaran, perencanaan, peruntukan dan penggunaannya, agar dapat diketahui apakah dukungan anggaran yang tersedia telah benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan pengelolaan Danau Kerinci,” ujar Shinta.

Dengan demikian, kondisi fasilitas atau kebersihan di lapangan nantinya akan dibandingkan dengan data kebijakan dan pengelolaan anggaran yang ditemukan.

Aktivitas perikanan di kawasan Danau Kerinci juga akan menjadi objek kajian.

BSD & Associates berencana menginventarisasi jumlah dan persebaran keramba, menelusuri dasar pengaturannya serta melihat mekanisme pengawasan yang berlaku.

Aspek lingkungan juga akan diperhatikan, terutama berkaitan dengan kemungkinan dampak aktivitas keramba terhadap kualitas perairan dan fungsi Danau Kerinci.

Namun, hingga hasil investigasi tersedia, belum ada kesimpulan bahwa keberadaan keramba tersebut merupakan pelanggaran.

Justru hal itulah yang hendak dipastikan melalui penelusuran regulasi, kewenangan dan kondisi faktual di lapangan.

BSD & Associates menegaskan legal investigation tidak otomatis berarti akan berujung gugatan.

Hasil pemeriksaan lapangan, dokumen dan klarifikasi kepada instansi terkait nantinya akan menjadi dasar penyusunan legal opinion dan rekomendasi.

Baru setelah itu akan dilihat apakah terdapat persoalan administratif atau hukum yang membutuhkan langkah lebih lanjut.

Bendrawardana mengatakan jalur hukum bukan sasaran pertama.

“Langkah hukum bukan tujuan pertama kami. Goal utamanya adalah terwujudnya tata kelola Danau Kerinci yang baik,” tegasnya.

Namun, apabila penelusuran menemukan adanya kewajiban hukum yang tidak dijalankan, pembiaran, lemahnya pengawasan atau tidak adanya tindakan konkret yang semestinya dilakukan, mekanisme hukum dapat dipertimbangkan.

Salah satu opsi yang disebut adalah gugatan Onrechtmatige Overheidsdaad (OOD) atau perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

“Namun apabila ditemukan adanya kewajiban hukum yang tidak dijalankan, pembiaran, lemahnya pengawasan atau tidak adanya tindakan konkret untuk memperbaiki kondisi tersebut, tentu tersedia mekanisme hukum untuk meminta pertanggungjawaban,” ujar Bendrawardana.

Shinta kembali menekankan pentingnya pemetaan kewenangan sebelum kesimpulan hukum dibuat.

“Kita akan petakan terlebih dahulu regulasi dan kewenangannya. Siapa mempunyai kewenangan apa, anggarannya dari mana, siapa yang merencanakan dan menggunakan anggaran, siapa yang bertanggung jawab terhadap kebersihan dan fasilitas umum, siapa yang mengawasi aktivitas di perairan, serta siapa yang mempunyai kewajiban melakukan pengawasan,” katanya.

Dalam proses investigasi, BSD & Associates berencana meminta informasi dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.

Informasi yang dibutuhkan antara lain status pengelolaan Danau Kerinci, regulasi yang berlaku, pembagian kewenangan, sistem persampahan, penataan aktivitas perikanan, kondisi fasilitas umum, program kerja, anggaran serta mekanisme pengawasan.

Fakta lapangan juga akan didokumentasikan sebagai bagian dari inventarisasi.

Dengan pendekatan tersebut, kondisi yang terlihat secara kasatmata akan ditempatkan dalam konteks kebijakan dan kewenangan masing-masing institusi.

Langkah ini penting agar persoalan tidak berhenti pada saling menunjuk pihak yang bertanggung jawab.

BSD & Associates berharap persoalan tersebut menjadi perhatian bersama pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, masyarakat, pelaku usaha, pelaku pariwisata dan kelompok perikanan.

Menurut mereka, Danau Kerinci tidak cukup hanya dipromosikan sebagai destinasi wisata. Kawasan tersebut membutuhkan tata kelola yang mampu menjaga fungsi wisata sekaligus lingkungan dan aktivitas masyarakat di sekitarnya.

Legal investigation yang akan dilakukan BSD & Associates nantinya akan menentukan seberapa jauh persoalan yang ditemukan di lapangan berkaitan dengan regulasi, kewenangan, pengawasan dan anggaran.

Jika seluruh data telah terkumpul, hasilnya diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi perbaikan.

Sementara itu, persoalan mendasarnya tetap sama memastikan Danau Kerinci tidak hanya ramai dipromosikan sebagai destinasi wisata, tetapi juga memiliki sistem pengelolaan yang jelas, fasilitas yang terawat, lingkungan yang terjaga dan kewenangan yang tidak saling tumpang tindih.

Apakah persoalan tersebut sekadar masalah teknis di lapangan atau menunjukkan kelemahan tata kelola, jawabannya akan bergantung pada hasil legal investigation yang kini akan dilakukan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID  — Aktivitas komunitas bikers Honda di Jambi mengambil rute berbeda pada Sabtu 29 Agustus 2026.

Puluhan pengguna sepeda motor Honda tidak hanya melakukan city rolling, tetapi melanjutkan perjalanan malam menuju area camping Pondok Meja Luar Ruangan (PLMR).

Kegiatan bertajuk Honda ADV Mystery Exploride yang digelar PT Sinar Sentosa Primatama (Sinsen), Main Dealer Honda di Provinsi Jambi, tersebut memadukan aktivitas berkendara, edukasi keselamatan, dan camping bersama komunitas.

Sebelum perjalanan dimulai, peserta lebih dulu mendapat pengarahan keselamatan berkendara dari instruktur Safety Riding Honda Sinsen.

Edukasi tersebut menjadi bagian dari persiapan peserta sebelum menempuh perjalanan malam, terutama karena kegiatan tidak berhenti di kawasan perkotaan.

Setelah briefing, rombongan bergerak melewati sejumlah ruas Kota Jambi, termasuk kawasan Tugu Keris Siginjai, sebelum melanjutkan perjalanan menuju lokasi camping.

Sesampainya di PLMR, para peserta mulai menyiapkan perlengkapan untuk bermalam.

Suasana kegiatan kemudian berubah dari aktivitas berkendara menjadi agenda komunitas.

Para bikers mendirikan tenda, makan malam bersama, mengikuti permainan interaktif, dan menghabiskan waktu dengan berbincang antaranggota komunitas.

Momen tersebut dimanfaatkan peserta untuk bertukar cerita mengenai pengalaman berkendara maupun aktivitas masing-masing komunitas.

Assistant Manager Marketing Communication Honda Sinsen Frank Setia mengatakan kegiatan tersebut dirancang bukan hanya sebagai aktivitas riding, tetapi juga sebagai ruang interaksi antara pengguna motor Honda.

“Honda ADV Mystery Exploride kami hadirkan sebagai pengalaman seru untuk para bikers. Bukan hanya riding, tetapi juga menikmati kebersamaan, membangun silaturahmi, dan menciptakan cerita baru bersama komunitas Honda,” ujar Frank.

Kegiatan camping membuat interaksi antarpeserta berlangsung lebih panjang dibanding aktivitas rolling biasa.

Setelah perjalanan selesai, peserta tetap berada dalam satu lokasi untuk mengikuti rangkaian aktivitas malam.

Peserta Honda ADV Mystery Exploride berasal dari sejumlah komunitas pengguna sepeda motor Honda di Jambi.

Di antaranya Honda ADV Indonesia (HAI) Chapter Jambi, Honda PCX Club Indonesia (HPCI) Jambi, dan Jambi Etnic Tiger (JET).

Keterlibatan beberapa komunitas tersebut membuat kegiatan tidak hanya menjadi aktivitas pengguna Honda ADV, tetapi juga mempertemukan anggota komunitas dengan latar belakang dan jenis motor yang berbeda.

Bagi komunitas, agenda seperti ini menjadi ruang untuk mempertahankan komunikasi di luar aktivitas riding rutin.

Sementara bagi Sinsen, kegiatan komunitas menjadi salah satu cara untuk menjaga hubungan dengan pengguna sepeda motor Honda sekaligus memberikan pengalaman berkendara yang lebih beragam.

Meski mengusung konsep adventure, aspek keselamatan tetap menjadi bagian awal kegiatan.

Peserta mendapatkan edukasi safety riding sebelum berangkat. Pengarahan tersebut penting karena rombongan harus melakukan perjalanan pada malam hari dan menuju lokasi camping.

Konsep kegiatan juga dibuat selaras dengan karakter Honda ADV 160 yang diposisikan sebagai kendaraan untuk aktivitas urban explorer.

Namun, pengalaman yang dibangun dalam Honda ADV Mystery Exploride tidak hanya berada di atas sepeda motor.

Setelah perjalanan berakhir, para peserta justru mendapat ruang untuk berinteraksi lebih dekat melalui kegiatan camping dan permainan bersama.

Bagi Frank, pengalaman tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan antara Honda, komunitas dan pengguna.

Kegiatan Honda ADV Mystery Exploride di Jambi pun memperlihatkan bahwa agenda komunitas tidak selalu harus berakhir ketika rombongan tiba di tujuan.

Perjalanan malam, suasana camping, aktivitas bersama, dan interaksi antarbikers menjadi rangkaian pengalaman yang membuat kegiatan tersebut berbeda dari city rolling biasa.

Bagi para peserta, perjalanan kali ini bukan sekadar berpindah dari satu titik ke titik lain.

Rute malam menuju PLMR sekaligus menjadi kesempatan untuk memperkuat relasi antarkomunitas dan membawa aktivitas riding ke pengalaman yang lebih luas.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Sebanyak 14 pasangan dari kalangan mustahik resmi melangsungkan pernikahan dalam program Nikah dan Walimah Massal Mustahiq 2026 yang digelar Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Jambi bersama Pemerintah Kota Jambi.

Kegiatan tersebut berlangsung di Maulidia Convention Center, Kota Jambi, Selasa 8 September 2026.

Program ini tidak hanya mempertemukan para pasangan dalam satu prosesi pernikahan.

Baznas juga memfasilitasi kebutuhan yang berkaitan dengan pelaksanaan akad hingga walimah bagi peserta yang masuk dalam kategori penerima manfaat zakat.

Bagi 14 pasangan tersebut, program ini menjadi momentum untuk memperoleh kepastian status perkawinan sekaligus memulai kehidupan sebagai keluarga secara resmi.

Kegiatan melibatkan sejumlah pihak, di antaranya Pemerintah Kota Jambi, Baznas, Forkopimda, Kementerian Agama, Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI), serta para muzakki dan munfiq.

Kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan nikah massal, terutama karena perkawinan bukan hanya menyangkut kesiapan pasangan, tetapi juga aspek agama dan administrasi negara.

Baznas Kota Jambi menempatkan program nikah massal sebagai salah satu bentuk pemanfaatan dana umat untuk membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi penerima manfaat.

Dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) dalam program tersebut digunakan untuk membantu memfasilitasi pelaksanaan pernikahan para peserta.

Pendekatan ini memperlihatkan bahwa pemanfaatan dana ZIS tidak selalu berbentuk bantuan kebutuhan sehari-hari.

Dalam kondisi tertentu, dana umat juga dapat diarahkan untuk mendukung kebutuhan sosial penerima manfaat yang berkaitan dengan pembentukan keluarga.

Ketua Baznas Kota Jambi menilai kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memuliakan mustahik melalui dukungan yang diberikan secara langsung.

Pesan yang disampaikan Baznas juga tidak berhenti pada pelaksanaan akad. Para pasangan diharapkan mampu melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan membangun keluarga yang baik dan mandiri.

Keterlibatan Pemerintah Kota Jambi dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan fasilitasi dalam pelaksanaan perkawinan.

Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M. hadir dalam kegiatan tersebut bersama Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, SE, MA.

Pesan yang ditekankan dalam kegiatan adalah pentingnya memastikan seluruh warga memperoleh kesempatan yang sama untuk menjalani kehidupan keluarga secara layak, tanpa dibatasi kondisi sosial ekonomi.

Bagi 14 pasangan peserta, dukungan tersebut bukan hanya berupa kehadiran pejabat dalam acara. Kolaborasi pemerintah dan Baznas juga menyentuh aspek pelaksanaan perkawinan dan fasilitasi bagi peserta.

Wakil Wali Kota Jambi turut memberikan pesan kepada pasangan yang baru menikah agar menjalani kehidupan rumah tangga dengan optimisme dan tidak merasa rendah diri karena latar belakang ekonomi.

Selain prosesi keagamaan, aspek legalitas menjadi salah satu bagian penting dalam kegiatan tersebut.

Ketua DPD APRI Kota Jambi memastikan proses perkawinan yang dilaksanakan telah memenuhi aspek legalitas sehingga pasangan yang mengikuti program memiliki status perkawinan yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal tersebut menjadi penting bagi keluarga penerima manfaat karena pencatatan perkawinan berkaitan dengan kepastian hukum dan berbagai kebutuhan administrasi kependudukan di kemudian hari.

Dengan demikian, program nikah massal tidak hanya diarahkan untuk mempertemukan pasangan dalam satu acara, tetapi juga membantu memastikan perkawinan berlangsung melalui mekanisme yang sah.

Bagi 14 pasangan yang mengikuti program ini, akad dan walimah merupakan awal dari fase kehidupan yang baru.

Persoalan berikutnya adalah bagaimana masing-masing keluarga membangun kehidupan rumah tangga, memenuhi kebutuhan ekonomi, serta menjaga ketahanan keluarga.

Karena itu, keberhasilan program tersebut pada akhirnya tidak hanya dapat dilihat dari terselenggaranya acara dan jumlah pasangan yang menikah.

Dampak jangka panjang bagi keluarga penerima manfaat juga menjadi bagian yang penting untuk diperhatikan.

Baznas Kota Jambi sebelumnya telah mengembangkan sejumlah program pemberdayaan untuk membantu mustahik meningkatkan kemampuan ekonomi.

Pendekatan serupa berpeluang menjadi tahap lanjutan bagi keluarga-keluarga baru tersebut.

Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, Baznas, penghulu, lembaga terkait dan para donatur, nikah massal diharapkan menjadi lebih dari sekadar agenda satu hari.

Bagi 14 pasangan mustahik, kegiatan di Maulidia Convention Center menjadi titik awal kehidupan rumah tangga yang telah memperoleh legalitas.

Bagi Baznas dan pemerintah, tantangan berikutnya adalah memastikan dukungan terhadap keluarga tersebut tidak berhenti ketika acara walimah berakhir.

Program tersebut sekaligus menunjukkan bagaimana dana ZIS dapat diarahkan untuk menjawab kebutuhan sosial masyarakat, sementara dukungan pemerintah membantu memastikan aspek pelayanan dan legalitas perkawinan dapat berjalan bersama.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Rak beras premium ukuran 5 kilogram di sejumlah retail modern Kota Jambi mulai tak selalu terisi.

Konsumen yang terbiasa membeli kemasan tersebut mengaku harus mencari ke beberapa toko karena merek tertentu tidak lagi mudah ditemukan.

Kondisi itu ternyata berkaitan dengan pasokan dari luar daerah.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Jambi menemukan adanya penurunan pasokan beras premium kemasan 5 kilogram dari Palembang.

Temuan tersebut didapat setelah pemerintah melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah gudang beberapa waktu lalu.

Kepala Disperindag Kota Jambi Nella Ervina mengatakan penurunan pasokan tersebut berlangsung secara bertahap.

“Dari hasil sidak kita ke sejumlah gudang beberapa waktu lalu, memang terlihat pasokan beras premium ukuran lima kilogram dari Palembang mulai perlahan berkurang,” ujar Nella.

Namun, pemerintah daerah menegaskan kondisi tersebut tidak bisa langsung diartikan sebagai kelangkaan beras secara keseluruhan.

Persoalannya lebih spesifik, yakni menyangkut pasokan beras premium ukuran 5 kilogram dari jalur tertentu, sementara produk lokal dengan ukuran serupa masih tersedia.

Menurut Nella, salah satu faktor yang memengaruhi berkurangnya pasokan adalah kenaikan biaya produksi.

Tekanan produksi tersebut berlangsung bersamaan dengan kondisi musim kemarau yang turut memengaruhi rantai pasokan komoditas pangan.

“Biaya produksi sekarang semakin mahal. Kemudian kondisi musim kemarau juga menjadi salah satu faktor yang turut memengaruhi,” katanya.

Dengan kondisi itu, berkurangnya pasokan dari Palembang tidak otomatis berarti kebutuhan masyarakat terhadap beras premium 5 kilogram di Kota Jambi tidak dapat dipenuhi.

Disperindag menyebut masih terdapat beras produksi lokal dalam kemasan 5 kilogram yang tersedia di pasaran.

“Untuk beras lokal ukuran lima kilogram, stoknya masih cukup. Kita juga memastikan bahwa beras lokal ukuran lima kilogram tersebut masuk dalam kategori premium,” jelas Nella.

Kondisi ini menjadi salah satu alternatif bagi konsumen yang selama ini bergantung pada merek tertentu dari luar daerah.

Di tingkat konsumen, perubahan pasokan tersebut mulai terasa.

Sejumlah warga sebelumnya mengaku kesulitan menemukan beras premium kemasan 5 kilogram di sejumlah retail modern.

Merek seperti King, Tiga Kartu dan Raja yang biasanya mudah ditemukan disebut tidak selalu tersedia.

Seorang warga mengatakan dirinya harus mendatangi beberapa toko untuk mendapatkan beras dengan ukuran yang sesuai.

“Biasanya ukuran lima kilogram gampang dicari. Sekarang di beberapa tempat kosong. Kalau mau premium, yang tersedia justru ukuran lebih besar,” ujarnya.

Bagi rumah tangga tertentu, persoalan ukuran bukan hal sepele.

Kemasan 5 kilogram memungkinkan konsumen menyesuaikan pembelian dengan kebutuhan sekaligus anggaran belanja.

Ketika yang tersedia hanya kemasan 10 kilogram atau 20 kilogram, uang yang harus dikeluarkan dalam satu transaksi otomatis lebih besar.

“Kita harus cari ke beberapa retail. Kadang mereknya ada, tetapi ukuran lima kilogram tidak ada,” ujar warga lainnya.

Artinya, meskipun beras secara umum masih tersedia, pilihan konsumen menjadi lebih terbatas ketika merek atau ukuran yang biasa dibeli tidak ditemukan.

Disperindag Kota Jambi mengimbau masyarakat tidak terpaku pada satu merek.

Pemerintah mendorong konsumen mempertimbangkan produk lokal yang tersedia, termasuk beras premium kemasan 5 kilogram.

“Yang penting masyarakat tidak perlu terpaku pada satu merek. Beras lokal ukuran lima kilogram juga tersedia dan kualitasnya premium,” kata Nella.

Imbauan tersebut menjadi penting di tengah perubahan jalur pasokan.

Ketergantungan pada produk dari daerah tertentu berpotensi membuat ketersediaan di tingkat retail lebih cepat terasa ketika pasokan dari daerah asal mengalami penurunan.

Karena itu, keberadaan produk lokal dapat menjadi salah satu penyangga pilihan konsumen.

Di sisi lain, pemerintah tetap perlu memastikan informasi mengenai ketersediaan, harga dan kualitas produk di lapangan sesuai dengan kondisi yang dihadapi masyarakat.

Ketika beras premium tertentu sulit ditemukan, sebagian konsumen memilih beralih ke beras SPHP karena pertimbangan harga.

Namun, pilihan tersebut juga diwarnai keluhan dari sejumlah konsumen mengenai kondisi beras setelah kemasan dibuka.

Ada warga yang mengaku menemukan beras menggumpal hingga kutu di dalam kemasan yang dibelinya.

Seorang konsumen mengatakan dirinya memilih beras SPHP ukuran 5 kilogram karena harganya lebih terjangkau.

“Setelah dibuka, ada beras yang menggumpal dan bahkan ditemukan kutu. Kami membeli karena harganya lebih terjangkau, tetapi tentu tetap berharap kualitasnya baik,” katanya.

Keluhan tersebut perlu dilihat secara spesifik dan diverifikasi karena kondisi beras yang diterima konsumen dapat dipengaruhi berbagai tahapan, termasuk penyimpanan dan distribusi.

Karena itu, persoalan kualitas tidak cukup hanya dilihat dari kondisi saat produk berada di rak penjualan.

Pemeriksaan terhadap rantai distribusi dan penyimpanan juga diperlukan apabila ditemukan keluhan konsumen.

Nella mengatakan, Disperindag Kota Jambi akan terus memantau perkembangan pasokan beras di pasaran.

Pemantauan diperlukan untuk melihat apakah penurunan pasokan dari Palembang hanya bersifat sementara atau berlanjut dan mulai memengaruhi ketersediaan secara lebih luas.

Pemerintah juga perlu melihat pergerakan pasokan dari berbagai daerah agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

Bagi konsumen, persoalan yang terjadi saat ini bukan semata-mata tentang ada atau tidaknya beras di pasaran.

Yang menjadi perhatian adalah apakah beras dengan ukuran, kualitas dan harga yang sesuai kebutuhan rumah tangga tetap mudah diperoleh.

Jika pasokan dari Palembang terus menurun, beras produksi lokal akan memiliki peran lebih besar dalam menjaga pilihan konsumen di Kota Jambi.

Sementara itu, warga berharap ketersediaan beras premium kemasan 5 kilogram kembali merata di berbagai retail.

Ukuran tersebut dinilai lebih sesuai bagi rumah tangga yang tidak ingin atau tidak mampu mengeluarkan dana lebih besar sekaligus untuk membeli kemasan 10 kilogram hingga 20 kilogram.

Dengan demikian, situasi pasokan beras premium di Kota Jambi saat ini lebih tepat dilihat sebagai pergeseran ketersediaan pada jenis, ukuran dan jalur pasokan tertentu, bukan kelangkaan beras secara menyeluruh.

Disperindag masih melakukan pemantauan, sementara masyarakat memiliki alternatif berupa beras lokal premium yang disebut masih tersedia di pasaran.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pernikahan massal yang diikuti 14 pasangan di Kota Jambi tidak ingin dijadikan sekadar seremoni sekaligus penyelesaian persoalan administrasi perkawinan.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Jambi justru menyiapkan tahap berikutnya: membina pasangan-pasangan tersebut agar mampu membangun rumah tangga yang lebih mandiri secara ekonomi.

Ketua Baznas Kota Jambi, Muhammad Padli mengatakan, peserta nikah dan walimah massal kini dipandang sebagai bagian dari keluarga baru yang perlu mendapatkan pendampingan berkelanjutan.

Menurut Padli, program tidak seharusnya berhenti ketika akad selesai dan dokumen perkawinan dinyatakan lengkap.

“Hari ini menjadi sejarah bagi kita, khususnya Kota Jambi. Telah terselenggara nikah massal yang dilanjutkan dengan walimah. Pelaksanaannya legal dan formal, sah secara negara maupun agama, termasuk dari sisi administrasi,” ujar Padli.

Namun, setelah prosesi tersebut, tantangan baru justru dimulai. Setiap pasangan harus membangun kehidupan rumah tangga, memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan jika memungkinkan meningkatkan kondisi ekonomi keluarganya.

Karena itu, Baznas Kota Jambi membuka peluang pendampingan melalui berbagai program pemberdayaan.

“Kami sangat bangga mereka mau mengikuti kegiatan ini. Ke depan kami tidak akan tinggal diam dengan keluarga baru ini. Ada beberapa program yang nantinya akan kita berikan, termasuk pelatihan,” katanya.

Padli mengatakan arah pemberdayaan Baznas tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan untuk memenuhi kebutuhan sesaat.

Penerima manfaat, menurut dia, perlu didorong memiliki keterampilan, kemampuan usaha, serta sumber penghasilan sehingga secara bertahap tidak lagi bergantung pada bantuan.

Pola tersebut sebelumnya telah diterapkan melalui sejumlah program pemberdayaan yang dijalankan Baznas dengan melibatkan instansi dan lembaga lain.

Salah satunya adalah Rumah Jahit Baznas. Program tersebut melibatkan puluhan mustahik dan diarahkan untuk menciptakan keterampilan sekaligus peluang pendapatan.

Padli menyebut program itu telah menghasilkan sekitar 6.000 pakaian.

“Indikatornya sudah terjadi sekitar 6 ribu pakaian. Ini membantu ekonomi mereka. Mudah-mudahan hal yang sama juga bisa kita lakukan untuk keluarga baru ini,” ujarnya.

Capaian tersebut menjadi salah satu contoh pendekatan yang ingin dikembangkan Baznas bantuan tidak berhenti pada pemberian barang atau dana, melainkan diarahkan menjadi pintu masuk menuju aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk 14 pasangan peserta nikah massal, bentuk pendampingan belum ditentukan secara seragam.

Baznas akan melihat potensi dan kebutuhan masing-masing keluarga sebelum menentukan program yang paling sesuai.

Salah satu opsi yang tersedia adalah pemberdayaan melalui sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Baznas Kota Jambi memiliki program Z Corner UMKM yang ditujukan untuk masyarakat yang ingin mengembangkan usaha.

Konsepnya tidak hanya memberikan modal, tetapi juga membekali penerima manfaat dengan pembinaan.

Padli menjelaskan, penerima manfaat terlebih dahulu mendapatkan pendampingan.

Ketika dinilai telah mempunyai kemampuan untuk menjalankan usaha, dukungan dapat dilanjutkan dalam bentuk modal maupun tempat usaha.

“Seperti contoh Z Corner UMKM, kita kasih pembinaan. Ketika mereka merasa mampu, langsung kita kasih modal dan tempat. Kita bina sampai mereka tidak menjadi mustahik lagi,” jelasnya.

Skema tersebut menunjukkan target yang ingin dicapai Baznas bukan sekadar bertambahnya jumlah bantuan yang tersalurkan.

Tolok ukur yang lebih penting adalah perubahan kondisi penerima manfaat setelah memperoleh intervensi program.

“Indikatornya adalah perubahan. Yang sebelumnya mustahik, mudah-mudahan nanti bisa mandiri dan tidak lagi menjadi mustahik,” kata Padli.

Bagi Baznas, status sebagai keluarga baru juga membuka ruang untuk memberikan pendampingan dalam jangka lebih panjang.

Ke-14 pasangan tersebut kini telah memperoleh kepastian mengenai perkawinan mereka melalui kegiatan yang dilaksanakan bersama Pemerintah Kota Jambi dan Baznas Kota Jambi.

Tahap berikutnya adalah bagaimana keluarga-keluarga tersebut dapat membangun kehidupan rumah tangga yang stabil.

Padli berharap program pemberdayaan dapat menjadi bagian dari perjalanan tersebut.

“Kita berharap dari keluarga baru ini akan lahir keluarga-keluarga yang mandiri. Tidak hanya selesai pada kegiatan hari ini, tetapi ada keberlanjutan program yang bisa mereka ikuti,” ujarnya.

Pendampingan nantinya dapat berupa pelatihan keterampilan, pembinaan usaha hingga dukungan permodalan.

Baznas juga membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperluas program pemberdayaan.

Dengan pola tersebut, nikah massal tidak hanya menghasilkan pasangan yang telah memperoleh legalitas perkawinan, tetapi diharapkan juga menjadi titik awal untuk membangun ketahanan keluarga.

Bagi Baznas, keberhasilan program pada akhirnya bukan diukur dari selesainya prosesi nikah dan walimah.

Ukuran yang ingin dicapai adalah ketika penerima manfaat mampu meningkatkan taraf ekonominya dan secara bertahap keluar dari ketergantungan terhadap bantuan.

Ke-14 pasangan tersebut kini memasuki fase baru kehidupan.

Setelah persoalan legalitas perkawinan diselesaikan, tantangan berikutnya adalah membangun keluarga yang mampu bertahan dan berkembang.

Di titik inilah program lanjutan Baznas akan diuji: apakah pendampingan, keterampilan, akses usaha dan modal benar-benar mampu mengubah penerima manfaat menjadi keluarga yang lebih mandiri secara ekonomi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Konsumen di Kota Jambi mulai menghadapi persoalan berbeda saat berbelanja beras.

Kemasan premium ukuran 5 kilogram yang sebelumnya relatif mudah ditemukan di sejumlah retail kini disebut semakin sulit didapat.

Sejumlah warga mengaku harus berpindah dari satu toko ke toko lain untuk mencari beras premium ukuran tersebut.

Beberapa merek yang biasanya tersedia, di antaranya King, Tiga Kartu dan Raja, disebut tidak selalu muncul di rak penjualan.

Situasi ini membuat konsumen berada pada pilihan yang tidak sederhana.

Ketika kemasan 5 kilogram kosong, sebagian warga memilih membeli ukuran 10 kilogram atau 20 kilogram.

Masalahnya, pilihan tersebut berarti pengeluaran rumah tangga harus dikeluarkan sekaligus dalam nominal lebih besar.

“Biasanya ukuran lima kilogram gampang dicari. Sekarang di beberapa tempat kosong. Kalau mau premium, yang tersedia justru ukuran lebih besar,” kata seorang warga Kota Jambi yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Bagi konsumen tertentu, ukuran 5 kilogram bukan sekadar pilihan praktis.

Kemasan tersebut memungkinkan pembelian disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi sekaligus kondisi keuangan rumah tangga.

Karena itu, kelangkaan pada ukuran tertentu dapat terasa lebih berat dibanding sekadar berkurangnya pilihan merek.

Keluhan serupa disampaikan warga lainnya. Ia mengatakan ketersediaan beras premium sangat bergantung pada toko yang didatangi.

Ada toko yang masih menyediakan merek tertentu, tetapi ukuran 5 kilogram tidak tersedia. Di tempat lain, stok disebut cepat habis ketika produk kembali masuk.

“Kita harus cari ke beberapa retail. Kadang mereknya ada, tetapi ukuran lima kilogram tidak ada,” ujarnya.

Kondisi tersebut menunjukkan persoalan yang dirasakan konsumen bukan hanya soal harga beras, tetapi juga mengenai ketersediaan ukuran kemasan yang sesuai dengan daya beli.

Kemasan 10 kilogram hingga 20 kilogram memang dapat menjadi solusi bagi konsumen yang memiliki dana dan kebutuhan penyimpanan lebih besar.

Namun, bagi rumah tangga dengan anggaran belanja yang ketat, pembelian dalam jumlah besar tidak selalu mudah dilakukan.

Di tengah terbatasnya pilihan beras premium, sebagian warga memilih beras SPHP sebagai alternatif karena pertimbangan harga.

Namun, pilihan itu juga diikuti keluhan lain. Sejumlah konsumen mengaku menemukan kondisi beras yang kurang baik setelah kemasan dibuka.

Keluhan yang muncul antara lain beras menggumpal dan ditemukannya kutu.

Seorang warga mengatakan dirinya memilih beras SPHP kemasan 5 kilogram karena harganya lebih terjangkau.

Tetapi setelah produk dibuka di rumah, ia menemukan kondisi beras yang menurutnya tidak sesuai harapan.

“Setelah dibuka, ada beras yang menggumpal dan bahkan ditemukan kutu. Kami membeli karena harganya lebih terjangkau, tetapi tentu tetap berharap kualitasnya baik,” katanya.

Keluhan tersebut belum serta-merta menjelaskan penyebab kondisi beras. Faktor penyimpanan, distribusi, maupun kondisi produk sebelum sampai ke konsumen perlu diperiksa lebih lanjut.

Karena itu, warga berharap pengawasan terhadap beras yang beredar tidak berhenti pada persoalan harga dan pasokan, tetapi juga mencakup kualitas produk hingga rantai penyimpanannya.

Bagi konsumen, persoalan utama saat ini adalah menjaga agar masyarakat tetap mempunyai pilihan beras berdasarkan kebutuhan dan kemampuan ekonomi.

Ketika kemasan premium 5 kilogram sulit ditemukan, konsumen sebenarnya masih bisa beralih ke kemasan lebih besar.

Akan tetapi, konsekuensinya adalah uang yang harus dikeluarkan dalam sekali transaksi menjadi lebih tinggi.

“Kalau beli 10 atau 20 kilogram memang bisa untuk stok, tetapi uangnya langsung keluar banyak. Tidak semua rumah tangga bisa seperti itu,” kata warga lainnya.

Di sisi lain, konsumen yang beralih ke beras dengan harga lebih terjangkau juga mengharapkan kualitas produk tetap terjamin.

Kondisi tersebut membuat persoalan beras di tingkat konsumen tidak hanya berkaitan dengan berapa harga yang harus dibayar, tetapi juga apa yang tersedia di rak dan bagaimana kualitas produk ketika sampai di rumah.

Warga berharap pasokan beras premium kemasan 5 kilogram kembali mudah ditemukan di berbagai titik penjualan di Kota Jambi.

Masyarakat juga meminta pengawasan terhadap kondisi beras yang beredar diperkuat, terutama untuk memastikan produk yang dibeli konsumen berada dalam kondisi layak.

Sambil menunggu kondisi pasokan kembali normal, konsumen disarankan lebih teliti sebelum membeli, termasuk memeriksa kondisi kemasan, tanggal kedaluwarsa bila tercantum, serta kondisi beras setelah kemasan dibuka.

Keluhan warga ini juga menjadi penting untuk ditindaklanjuti pihak terkait agar persoalan ketersediaan dan kualitas beras dapat diverifikasi secara langsung di lapangan, bukan berhenti pada pengalaman konsumen semata.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pernikahan 14 pasangan di Kota Jambi, Selasa 8 September 2026, bukan sekadar prosesi akad.

Di balik kegiatan nikah dan walimah massal itu terdapat persoalan administrasi perkawinan yang belum tuntas sekaligus upaya pemerintah mendorong kemandirian ekonomi keluarga.

Ke-14 pasangan tersebut mengikuti Nikah dan Walimah Massal yang digelar Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Jambi bersama Pemerintah Kota Jambi dan PC Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Kota Jambi di Maulidia Convention Center.

Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, peserta program diprioritaskan bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 1 dan desil 2 serta telah memiliki pasangan.

Program tersebut salah satunya menyasar warga yang secara agama telah menjalani pernikahan, tetapi perkawinannya belum tercatat dalam administrasi negara.

Persoalan ini, kata Maulana, diketahui dari data administrasi kependudukan Pemerintah Kota Jambi.

“Secara agama sudah sah, tetapi secara negara belum,” ujar Maulana.

Status perkawinan yang tercatat memiliki konsekuensi penting terhadap administrasi kependudukan.

Karena itu, kegiatan tersebut dirancang tidak berhenti pada pelaksanaan akad.

Setelah prosesi pernikahan, pasangan juga mendapatkan pembaruan dokumen kependudukan.

Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) disesuaikan dengan status perkawinan mereka.

Langkah tersebut memberi pasangan kepastian administrasi sekaligus memudahkan mereka ketika berhadapan dengan berbagai kebutuhan pelayanan publik yang berkaitan dengan status keluarga.

Bagi pemerintah, penyelesaian administrasi ini menjadi bagian penting dari program.

Sebab, perkawinan yang belum tercatat dapat membuat status keluarga belum sepenuhnya tercermin dalam dokumen kependudukan.

Ada hal lain yang membuat program nikah massal kali ini berbeda.

Pemkot Jambi memberikan bantuan modal usaha kepada masing-masing pasangan.

Bantuan itu dilengkapi pelatihan agar modal yang diberikan tidak berhenti sebagai bantuan sesaat, tetapi dapat digunakan untuk membangun sumber pendapatan keluarga.

Maulana mengatakan dukungan ekonomi tersebut diharapkan menjadi pijakan awal bagi pasangan untuk menjalani kehidupan rumah tangga secara lebih mandiri.

“Pemerintah Kota Jambi juga memberikan modal usaha kepada masing-masing pasangan, kemudian diberikan pelatihan supaya mereka bisa berusaha,” katanya.

Dengan demikian, intervensi pemerintah dalam program ini menyentuh dua persoalan sekaligus: legalitas administrasi perkawinan dan kemampuan ekonomi keluarga.

Setelah akad, ke-14 pasangan mengikuti walimah sebagai ungkapan syukur atas pernikahan mereka.

Masing-masing pasangan diperbolehkan mengajak hingga 50 anggota keluarga untuk ikut merayakan momen tersebut.

Kegiatan dihadiri langsung Wali Kota Jambi Maulana dan Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha.

Sejumlah unsur Forkopimda Kota Jambi juga hadir, termasuk perwakilan Polresta Jambi, Kodim 0415/Jambi dan Lapas Kelas IIA Jambi.

Turut hadir Ketua TP PKK Kota Jambi Nadiyah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi Habibi, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Jambi M. Kholis, serta sejumlah kepala perangkat daerah, camat dan lurah.

Dari unsur lembaga keagamaan dan penyelenggara, hadir Ketua Baznas Kota Jambi Muhammad Padli Abdullah, Ketua MUI Jambi, Ketua LAM Kota Jambi dan Ketua PC APRI Kota Jambi Hasbullah.

Maulana menilai persoalan keluarga tidak cukup diselesaikan melalui aspek administratif maupun keagamaan.

Kondisi ekonomi juga menjadi bagian penting dalam membangun rumah tangga yang stabil.

Karena itu, bantuan modal dan pelatihan diberikan sebagai pendamping setelah pasangan mendapatkan kepastian status perkawinan.

“Pemerintah Kota Jambi ingin membentuk dan membangun kebahagiaan mulai dari keluarga,” ujarnya.

Ia berharap pasangan yang mengikuti program tersebut mampu memanfaatkan dukungan yang diberikan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Program ini sekaligus memperlihatkan pola kolaborasi antara pemerintah daerah, Baznas dan APRI.

Pemerintah menangani aspek pelayanan dan administrasi, sementara dukungan sosial serta pembinaan turut diperkuat melalui lembaga terkait.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan program bukan hanya 14 pasangan telah melangsungkan akad.

Tantangan berikutnya adalah memastikan mereka benar-benar memperoleh manfaat setelah acara berakhir: dokumen kependudukan beres, keluarga memiliki pijakan ekonomi dan rumah tangga dapat tumbuh secara mandiri.

Bagi Pemkot Jambi, pembangunan kesejahteraan dengan demikian dimulai dari hal yang paling dekat dengan kehidupan warga keluarga.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pelayanan Poli Mata di RSUD Abdul Manap Kota Jambi untuk sementara tidak dapat melayani pasien.

Kondisi tersebut terjadi karena dokter spesialis mata yang sebelumnya mengikuti seminar di Jakarta terkendala kepulangan ke Jambi akibat pembatalan penerbangan yang terdampak abu vulkanik erupsi Anak Krakatau.

Kepala Bidang Pelayanan RSUD Abdul Manap, dr. Fahruroji, membenarkan adanya kendala tersebut.

Ia mengatakan, dokter spesialis mata RSUD Abdul Manap sebelumnya berada di Semarang untuk mengikuti kegiatan seminar, kemudian mengalami pembatalan penerbangan dalam perjalanan menuju Jambi.

“Betul, Pak. Dokter mata kami kemarin mengalami pembatalan penerbangan dari Semarang ke Jakarta, kemudian penerbangan dari Jakarta ke Jambi juga terkendala akibat abu vulkanik erupsi Anak Krakatau,” ujar dr. Fahruroji.

Menurutnya, pihak rumah sakit telah menerima informasi langsung dari dokter spesialis mata terkait kondisi tersebut.

Saat ini, dokter masih berupaya melanjutkan perjalanan menuju Jambi.

“Kami sudah mendapatkan informasi dari dokter mata. Insyaallah sore ini ada penerbangan dari Jakarta ke Jambi,” katanya.

Dr. Fahruroji memastikan, apabila dokter spesialis mata tersebut telah tiba di Jambi sesuai jadwal, pelayanan Poli Mata RSUD Abdul Manap diharapkan dapat kembali dibuka pada hari berikutnya.

“Bila sudah datang ke Jambi, besok pelayanan Poli Mata sudah bisa kembali dibuka,” pungkasnya.

Pihak RSUD Abdul Manap menyampaikan permohonan pengertian kepada masyarakat dan pasien atas terganggunya pelayanan Poli Mata untuk sementara waktu.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kualitas pelayanan bukan lagi sebatas seberapa cepat urusan selesai di loket.

Kepastian informasi, kemudahan akses, konsistensi pelayanan hingga kemampuan petugas memberikan solusi kini menjadi bagian penting yang ikut menentukan tingkat kepercayaan masyarakat.

Kondisi itu mendorong BPJS Kesehatan memperkuat evaluasi pelayanan melalui Customer eXcellence 126 (CX126).

Program tersebut dirancang untuk mengukur penerapan customer excellence di 126 Kantor Cabang BPJS Kesehatan sekaligus mencari praktik pelayanan terbaik yang bisa diterapkan di cabang lainnya.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujo Waskito mengatakan perubahan ekspektasi masyarakat terhadap layanan publik membuat pengalaman peserta memiliki posisi semakin penting.

Menurutnya, keterbukaan informasi membuat masyarakat semakin mudah membandingkan kualitas pelayanan.

Karena itu, BPJS Kesehatan dituntut tidak hanya menyediakan layanan yang tersedia, tetapi memastikan pengalaman peserta tetap baik di berbagai titik layanan.

“Customer experience adalah pilar utama pembentuk reputasi dan kepercayaan publik,” ujar Pujo, Jumat (4/9).

Ia menegaskan, kebutuhan peserta JKN terus berkembang. Peserta membutuhkan akses yang mudah sekaligus informasi yang jelas dan pelayanan yang konsisten, baik ketika datang langsung ke Kantor Cabang maupun menggunakan kanal digital.

Kanal tersebut antara lain Care Center 165, Mobile JKN, PANDAWA dan berbagai layanan digital BPJS Kesehatan lainnya.

CX126 tidak dirancang hanya untuk menentukan kantor cabang mana yang memiliki nilai penilaian paling tinggi.

BPJS Kesehatan ingin membedah faktor yang membuat sebuah kantor cabang mampu menghadirkan pelayanan unggul.

Penilaian dilakukan melalui delapan pilar, yakni Customer Experience, Operational Performance, Digital Maturity, Governance, Risk Management, Stakeholder Engagement, People Excellence, dan Organizational Culture.

Suara peserta juga masuk dalam penilaian melalui pendekatan Voice of Customer.

Dengan mekanisme tersebut, pengalaman peserta tidak hanya diposisikan sebagai masukan setelah pelayanan selesai, tetapi menjadi bagian dari ukuran kualitas pelayanan itu sendiri.

Pujo mengatakan praktik yang terbukti efektif di satu kantor cabang seharusnya tidak berhenti sebagai prestasi lokal.

“Best practice yang telah teruji harus kita replikasi, sehingga pelayanan terbaik menjadi standar kolektif kita bersama,” katanya.

Artinya, keberhasilan sebuah kantor cabang tidak cukup hanya diapresiasi. Pola kerja, inovasi, teknologi maupun budaya pelayanan yang menjadi faktor keberhasilan perlu dipelajari dan diterapkan di wilayah lain.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Stevanus Adrianto Passat menilai kualitas pelayanan merupakan bentuk paling nyata dari kehadiran Program JKN yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Ia menyebut sejumlah aspek seperti kemudahan akses, kejelasan informasi, keamanan proses dan kepastian solusi memiliki pengaruh besar terhadap pengalaman peserta.

Stevanus mengingatkan agar CX126 tidak berhenti sebagai ajang penilaian atau pemberian penghargaan. Hasil asesmen harus diterjemahkan menjadi perbaikan yang jelas dan dapat diukur.

“CX126 perlu ditempatkan sebagai bagian dari proses pembelajaran dan perbaikan organisasi yang berkelanjutan,” tegas Stevanus.

Ia berharap praktik pelayanan terbaik dapat direplikasi hingga terbentuk standar yang relatif konsisten di seluruh Kantor Cabang BPJS Kesehatan.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan semata-mata berapa banyak cabang yang mendapatkan predikat terbaik.

Ukuran yang lebih penting adalah apakah peserta JKN di berbagai daerah benar-benar merasakan perubahan kualitas pelayanan.

Stevanus menekankan, peserta di mana pun berada harus mendapatkan pengalaman layanan yang semakin mudah, cepat, setara dan dapat diandalkan.

Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto menambahkan bahwa kualitas pelayanan tidak otomatis ditentukan oleh ukuran sebuah kantor cabang.

Lokasi maupun tingkat kesulitan wilayah juga bukan satu-satunya faktor penentu.

Menurut Akmal, keunggulan pelayanan terbentuk ketika kepemimpinan, proses kerja, teknologi, sumber daya manusia dan budaya pelayanan mampu bergerak dalam arah yang sama.

Dengan pendekatan tersebut, CX126 bukan hanya menjadi instrumen untuk mencari kantor cabang terbaik.

Program ini diarahkan menjadi mekanisme untuk menyebarkan cara kerja yang efektif ke seluruh jaringan pelayanan BPJS Kesehatan.

Tantangannya kemudian bukan hanya menemukan inovasi pelayanan, tetapi memastikan inovasi tersebut dapat diterapkan secara konsisten sehingga peserta JKN memperoleh standar pengalaman yang tidak jauh berbeda, di mana pun mereka mengakses layanan.

Bagi peserta, perubahan itu pada akhirnya akan diuji pada hal yang sederhana: apakah layanan mudah diakses, informasi yang diterima jelas, proses berjalan cepat dan ketika muncul persoalan, ada solusi yang benar-benar diberikan.(*)