JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemadaman listrik massal atau blackout yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatra, termasuk Provinsi Jambi, mendapat sorotan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Jambi.

Ketua YLKI Jambi, Ibun Kholdun, menilai gangguan listrik yang kembali terjadi menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap kesiapan sistem kelistrikan PLN dalam menghadapi kondisi darurat maupun gangguan teknis.

Menurutnya, apabila blackout dipicu faktor alam atau cuaca ekstrem, hal tersebut memang sulit dihindari.

Namun, PLN sebagai perusahaan penyedia listrik nasional dinilai harus memiliki langkah antisipasi dan sistem cadangan yang lebih matang.

“Kalau memang karena faktor alam tentu tidak ada yang bisa mengelak. Tetapi yang menjadi perhatian kami adalah kesiapan PLN menghadapi kondisi seperti ini, karena blackout bukan hanya sekali atau dua kali terjadi,” ujar Ibun, Sabtu (23/5/2026).

Ia mencontohkan, masyarakat maupun pelaku usaha kecil biasanya telah menyiapkan langkah darurat seperti penggunaan genset ketika terjadi pemadaman listrik.

Karena itu, menurutnya, PLN seharusnya memiliki sistem mitigasi yang jauh lebih siap dibandingkan masyarakat umum.

“Kalau di rumah saja ketika listrik padam orang menyiapkan genset, maka PLN yang merupakan perusahaan besar tentu harus lebih siap menghadapi blackout ataupun gangguan teknis lainnya,” katanya.

Ibun menilai dampak pemadaman listrik massal sangat dirasakan masyarakat, terutama pelaku UMKM yang menggantungkan aktivitas usaha pada pasokan listrik.

Selain menghambat kegiatan ekonomi, blackout juga disebut mengganggu pelayanan kepada masyarakat di berbagai sektor.

“Yang dirugikan tentu masyarakat dan UMKM. Aktivitas terganggu, pelayanan juga ikut terdampak akibat pemadaman listrik ini,” tambahnya.

YLKI Jambi pun meminta PLN tidak hanya fokus pada pemulihan sementara, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh agar gangguan serupa tidak terus terulang.

“PLN harus belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya. Jangan hanya diam saja, tetapi harus ada evaluasi dan perbaikan agar kejadian serupa tidak terus berulang,” tutupnya.

Sebelumnya, PT PLN (Persero) menyebut blackout di sejumlah wilayah Sumatra dipicu gangguan transmisi akibat cuaca buruk yang berdampak pada sistem interkoneksi kelistrikan Sumatra.

Sebelumnya, PT PLN (Persero) menyebut blackout di sejumlah wilayah Sumatra dipicu gangguan transmisi akibat cuaca ekstrem yang berdampak pada sistem interkoneksi listrik Sumatra.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas terganggunya pasokan listrik yang memengaruhi aktivitas warga dan sektor ekonomi di berbagai daerah.

“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Sumatra, khususnya di Jambi, Sumatra Barat, Riau, Sumatra Utara, dan Aceh atas gangguan sistem kelistrikan yang terjadi,” ujar Darmawan dalam konferensi pers virtual.

PLN mengungkapkan gangguan awal berasal dari jalur transmisi 275 kV Muara Bungo–Sungai Rumbai di Provinsi Jambi yang diduga terdampak cuaca ekstrem hingga keluar dari sistem interkoneksi Sumatra.

Akibatnya, sistem kelistrikan mengalami ketidakseimbangan. Sejumlah wilayah mengalami kelebihan pasokan listrik atau oversupply yang menyebabkan frekuensi dan tegangan meningkat drastis sehingga beberapa pembangkit otomatis keluar dari sistem.

Di sisi lain, beberapa wilayah lain mengalami kekurangan daya hingga menyebabkan pembangkit ikut terlepas dari jaringan.

PLN menyebut kondisi tersebut memicu efek domino yang menyebabkan gangguan meluas ke berbagai provinsi di Sumatra.

“Gangguan ini cukup luas karena sistem kelistrikan di Sumatra saling terhubung satu sama lain,” jelas Darmawan.

Setelah gangguan terjadi, PLN langsung melakukan pemeriksaan terhadap gardu induk dan jaringan transmisi.

Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan tidak ditemukan kerusakan fisik berat seperti tower transmisi roboh.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Anggota DPRD Provinsi Jambi, Ansori Hasan, meminta pemerintah bersama PT PLN (Persero) segera melakukan evaluasi menyeluruh terkait gangguan kelistrikan yang menyebabkan blackout di sejumlah wilayah Sumatra.

Menurut Ansori, langkah cepat perlu dilakukan agar dampak pemadaman listrik massal terhadap masyarakat tidak semakin meluas.

Ia juga mendorong pemerintah menetapkan status tanggap darurat kelistrikan sebagai upaya percepatan penanganan gangguan listrik di Sumatra.

“Mengaktifkan tanggap darurat penting agar dampaknya tidak semakin parah. Status darurat kelistrikan melalui PLN dan Kementerian ESDM bisa menjadi dasar pengerahan sumber daya nasional,” kata Ansori, Sabtu (23/5/2026).

Ansori meminta pasokan listrik diprioritaskan untuk objek vital seperti rumah sakit, bandara, pusat data, kantor pemerintahan, hingga fasilitas air bersih agar pelayanan publik tetap berjalan normal.

Selain itu, ia juga mendorong PLN membuka posko darurat dan hotline pengaduan guna mempercepat koordinasi dengan masyarakat selama proses pemulihan berlangsung.

Tak hanya kepada pemerintah, Ansori juga mengimbau masyarakat dan kalangan industri untuk sementara mengurangi penggunaan listrik demi menjaga stabilitas sistem kelistrikan.

Menurutnya, pemerintah melalui Kementerian ESDM perlu melakukan audit menyeluruh guna memastikan penyebab utama blackout yang terjadi di Sumatra.

“Apakah karena gangguan transmisi SUTET, defisit pembangkit, serangan siber, atau cuaca ekstrem, semuanya harus diaudit,” ujarnya.

Ia juga meminta adanya penguatan jaringan transmisi, penambahan gardu cadangan, hingga pembangunan interkoneksi antarwilayah agar sistem kelistrikan nasional menjadi lebih andal dan tidak mudah terganggu.

Sebelumnya, PT PLN (Persero) menyebut blackout di sejumlah wilayah Sumatra dipicu gangguan transmisi akibat cuaca ekstrem yang berdampak pada sistem interkoneksi listrik Sumatra.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas terganggunya pasokan listrik yang memengaruhi aktivitas warga dan sektor ekonomi di berbagai daerah.

“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Sumatra, khususnya di Jambi, Sumatra Barat, Riau, Sumatra Utara, dan Aceh atas gangguan sistem kelistrikan yang terjadi,” ujar Darmawan dalam konferensi pers virtual.

PLN mengungkapkan gangguan awal berasal dari jalur transmisi 275 kV Muara Bungo–Sungai Rumbai di Provinsi Jambi yang diduga terdampak cuaca ekstrem hingga keluar dari sistem interkoneksi Sumatra.

Akibatnya, sistem kelistrikan mengalami ketidakseimbangan.

Sejumlah wilayah mengalami kelebihan pasokan listrik atau oversupply yang menyebabkan frekuensi dan tegangan meningkat drastis sehingga beberapa pembangkit otomatis keluar dari sistem.

Di sisi lain, beberapa wilayah lain mengalami kekurangan daya hingga menyebabkan pembangkit ikut terlepas dari jaringan.

PLN menyebut kondisi tersebut memicu efek domino yang menyebabkan gangguan meluas ke berbagai provinsi di Sumatra.

“Gangguan ini cukup luas karena sistem kelistrikan di Sumatra saling terhubung satu sama lain,” jelas Darmawan.

Setelah gangguan terjadi, PLN langsung melakukan pemeriksaan terhadap gardu induk dan jaringan transmisi.

Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan tidak ditemukan kerusakan fisik berat seperti tower transmisi roboh.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemadaman listrik massal atau blackout yang terjadi di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) pada Jumat malam (22/5/2026) menuai kritik dari berbagai pihak.

Pengamat publik Nasroel Yasir menilai PT PLN (Persero) gagal melakukan evaluasi menyeluruh terhadap gangguan serupa yang sebelumnya pernah terjadi.

Menurut Nasroel, blackout yang kembali meluas hingga lintas provinsi menunjukkan lemahnya sistem antisipasi dan pembelajaran di tubuh PLN.

“Perlu dipertanyakan pejabat-pejabat PLN sekarang, kenapa tidak belajar dari kejadian sebelumnya. Masih juga tidak bisa bekerja dengan baik,” ujar Nasroel, Sabtu (23/5/2026).

Ia menegaskan bahwa persoalan blackout bukan pertama kali terjadi dalam sistem kelistrikan nasional.

Karena itu, PLN seharusnya sudah memiliki langkah mitigasi agar gangguan serupa tidak kembali terulang.

“Harusnya belajar dari kejadian sebelumnya, di mana letak kesalahannya dan bagaimana mengantisipasinya agar tidak terjadi lagi,” katanya.

Nasroel juga menyoroti semakin kompleksnya sistem kelistrikan nasional seiring bertambahnya jumlah pembangkit listrik.

Namun menurutnya, peningkatan infrastruktur tersebut tidak diimbangi dengan kualitas pengelolaan dan kesiapan sumber daya manusia.

“Sekarang ini semakin banyak pembangkit, semakin banyak pula masalah yang tidak tertangani,” ujarnya.

Bahkan, ia menilai persoalan blackout tidak terlepas dari penempatan pejabat yang dianggap tidak tepat di jajaran direksi PLN.

“Ini akibat orang-orang yang salah dipaksa menjadi direksi PLN,” tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas terganggunya pasokan listrik yang berdampak luas terhadap aktivitas warga dan sektor ekonomi di berbagai daerah.

“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Sumatra, khususnya di Jambi, Sumatra Barat, Riau, Sumatra Utara, dan Aceh atas gangguan sistem kelistrikan yang terjadi,” ujar Darmawan dalam konferensi pers virtual, Sabtu (23/5/2026).

PLN mengungkapkan, indikasi awal gangguan berasal dari jalur transmisi 275 kV Muara Bungo–Sungai Rumbai di Provinsi Jambi.

Kondisi cuaca ekstrem diduga menjadi pemicu terganggunya jaringan tersebut hingga akhirnya keluar dari sistem interkoneksi kelistrikan Sumatra.

Akibat gangguan itu, sistem kelistrikan mengalami ketidakseimbangan.

Beberapa wilayah mengalami kelebihan pasokan atau oversupply sehingga frekuensi dan tegangan listrik meningkat drastis.

Kondisi tersebut memicu sejumlah pembangkit otomatis keluar dari sistem untuk menghindari kerusakan.

Sementara itu, wilayah lain justru mengalami kekurangan daya yang menyebabkan frekuensi dan tegangan turun.

Dampaknya, pembangkit di daerah tersebut juga ikut terlepas dari jaringan.

PLN menyebut kondisi ini memicu efek domino yang menyebabkan gangguan meluas hingga ke berbagai provinsi di Sumatra.

“Gangguan ini cukup luas karena sistem kelistrikan di Sumatra saling terhubung satu sama lain,” jelas Darmawan.

Usai gangguan terjadi, PLN langsung melakukan pemeriksaan terhadap gardu induk dan jaringan transmisi.

Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan tidak ditemukan kerusakan fisik berat seperti tower transmisi roboh.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – PT PLN (Persero) akhirnya menjelaskan penyebab pemadaman listrik massal yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatra sejak Jumat malam (22/5/2026).

Gangguan tersebut disebut bermula dari masalah pada jalur transmisi listrik utama di wilayah Jambi.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas terganggunya pasokan listrik yang berdampak luas terhadap aktivitas warga dan sektor ekonomi di berbagai daerah.

“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Sumatra, khususnya di Jambi, Sumatra Barat, Riau, Sumatra Utara, dan Aceh atas gangguan sistem kelistrikan yang terjadi,” ujar Darmawan dalam konferensi pers virtual, Sabtu (23/5/2026).

PLN mengungkapkan, indikasi awal gangguan berasal dari jalur transmisi 275 kV Muara Bungo–Sungai Rumbai di Provinsi Jambi.

Kondisi cuaca ekstrem diduga menjadi pemicu terganggunya jaringan tersebut hingga akhirnya keluar dari sistem interkoneksi kelistrikan Sumatra.

Akibat gangguan itu, sistem kelistrikan mengalami ketidakseimbangan.

Beberapa wilayah mengalami kelebihan pasokan atau oversupply sehingga frekuensi dan tegangan listrik meningkat drastis.

Kondisi tersebut memicu sejumlah pembangkit otomatis keluar dari sistem untuk menghindari kerusakan.

Sementara itu, wilayah lain justru mengalami kekurangan daya yang menyebabkan frekuensi dan tegangan turun.

Dampaknya, pembangkit di daerah tersebut juga ikut terlepas dari jaringan.

PLN menyebut kondisi ini memicu efek domino yang menyebabkan gangguan meluas hingga ke berbagai provinsi di Sumatra.

“Gangguan ini cukup luas karena sistem kelistrikan di Sumatra saling terhubung satu sama lain,” jelas Darmawan.

Usai gangguan terjadi, PLN langsung melakukan pemeriksaan terhadap gardu induk dan jaringan transmisi.

Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan tidak ditemukan kerusakan fisik berat seperti tower transmisi roboh.

Dalam waktu sekitar dua jam, gardu induk dan jaringan transmisi berhasil dipulihkan.

Setelah itu, PLN melanjutkan proses pemulihan dengan menyalakan kembali pembangkit-pembangkit listrik yang sebelumnya padam akibat gangguan berantai.

Proses normalisasi dilakukan secara bertahap mulai dari menghidupkan pembangkit, menghubungkannya kembali ke jaringan transmisi melalui gardu induk, hingga sinkronisasi sistem kelistrikan secara menyeluruh.

Sebelumnya, pemadaman listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatra sejak Jumat malam sekitar pukul 19.00 WIB.

Sebagian daerah mulai kembali mendapatkan aliran listrik sekitar pukul 21.00 WIB, sementara beberapa wilayah lainnya baru pulih pada Sabtu dini hari.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemadaman listrik di sejumlah wilayah Provinsi Jambi dipastikan masih akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan.

Kondisi ini disebabkan pasokan listrik yang masuk ke wilayah Jambi hingga kini baru mencapai sekitar 85 persen.

Manager PLN UP3 Jambi, M. Burhanuddin Muflihul Hasan, mengatakan gangguan sistem kelistrikan terjadi akibat cuaca ekstrem yang melanda kawasan Muaro Bungo hingga Sungai Rumbai pada Jumat sore.

Menurutnya, cuaca buruk tersebut menyebabkan terganggunya jaringan transmisi 275 kV yang menjadi jalur utama pasokan listrik ke Provinsi Jambi.

“Gangguan terjadi sekitar pukul 18.34 WIB. Sistem backbone transmisi mengalami masalah sehingga berdampak pada pemadaman listrik di wilayah Jambi dan beberapa daerah di Sumatera,” ujarnya saat ditemui di kantor PLN UP3 Jambi, Sabtu (23/5/2026).

Burhanuddin menjelaskan, jaringan transmisi di Muaro Bungo memiliki peran penting sebagai tulang punggung distribusi listrik di Sumatera.

Ketika gangguan terjadi pada sistem tersebut, dampaknya langsung dirasakan di sejumlah wilayah.

Saat ini, PLN mengaku terus melakukan percepatan perbaikan agar suplai listrik kembali normal.

Namun karena kondisi sistem belum sepenuhnya pulih, pemadaman bergilir masih harus diterapkan di beberapa daerah.

“Pasokan saat ini sudah mencapai sekitar 85 persen. Kami terus berupaya melakukan pemulihan secara maksimal agar kembali normal 100 persen,” katanya.

PLN juga memastikan pola pemadaman dilakukan secara bergantian untuk menghindari listrik padam terlalu lama di satu wilayah.

Di Kota Jambi sendiri, durasi pemadaman disebut berkisar antara dua hingga tiga jam.

Burhanuddin turut menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi akibat gangguan kelistrikan tersebut.

Ke depan, PLN berencana memperkuat sistem kelistrikan dengan optimalisasi suplai dan penambahan kapasitas transmisi agar gangguan serupa dapat diminimalkan.

Ia juga menjelaskan alasan PLN belum sempat menyampaikan informasi resmi saat awal kejadian.

Menurutnya, skala gangguan yang cukup besar membuat pihaknya perlu memastikan sumber masalah terlebih dahulu agar informasi yang diberikan kepada masyarakat tidak keliru.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kota Jambi resmi menjadi salah satu dari 42 daerah di Indonesia yang ditunjuk sebagai pilot project digitalisasi bantuan sosial oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sebagai tindak lanjut program tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi menggelar Bimbingan Teknis atau Training of Trainers (ToT) bagi ratusan Agen dan Pendamping Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Jumat (22/5/2026).

Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) merupakan program nasional Kementerian Sosial bersama Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) yang bertujuan mempercepat digitalisasi penyaluran bantuan sosial agar lebih transparan, tepat sasaran, dan terintegrasi.

Melalui program ini, para pendamping sosial dilatih menggunakan Portal Perlinsos guna membantu masyarakat, khususnya kelompok rentan pada Desil 1 hingga 4 yang belum memiliki perangkat gawai maupun akses internet.

Sistem digital yang dikembangkan pemerintah pusat tersebut mengusung konsep single data berbasis Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Data masyarakat nantinya akan terintegrasi langsung dengan berbagai instansi nasional seperti kepolisian, BPJS Kesehatan, hingga BPJS Ketenagakerjaan.

Kegiatan Bimtek tersebut dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Jambi, Dr. H. Mulyadi, S.Pd, M.Pd yang mewakili Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M.

Dalam sambutannya, Mulyadi mengapresiasi semangat para peserta yang mengikuti pelatihan sebagai bagian dari langkah awal transformasi digital pelayanan bantuan sosial di Kota Jambi.

“Tantangan ke depan tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga kesiapan SDM dan perubahan pola kerja. Selain itu, masyarakat juga harus dapat memahami dan menerima transformasi digital ini dengan baik,” ujarnya.

Menurut Mulyadi, digitalisasi saat ini menjadi kebutuhan penting dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dalam pelayanan perlindungan sosial dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.

“Perkembangan teknologi informasi menuntut pemerintah menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel,” katanya.

Ia menegaskan, digitalisasi bantuan sosial menjadi langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola data penerima manfaat, mempercepat proses penyaluran, sekaligus meminimalisasi kesalahan administrasi maupun potensi penyimpangan.

Mulyadi juga menekankan pentingnya peran pendamping sosial sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, peningkatan kapasitas melalui Bimtek dinilai sangat penting agar para agen mampu memahami serta mengawal implementasi sistem digital bantuan sosial secara optimal.

“Saat ini jumlah penerima bantuan sosial di Kota Jambi masih cukup besar. Karena itu dibutuhkan sistem digital yang terintegrasi untuk memastikan ketepatan data dan efektivitas penyaluran bansos,” tegasnya.

Selain meningkatkan kapasitas teknis para pendamping, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat koordinasi antar stakeholder dalam mendukung validitas data penerima bantuan sosial.

Pemkot Jambi sendiri terus mendorong digitalisasi pelayanan publik melalui penguatan sistem pelayanan berbasis digital, peningkatan kualitas data kependudukan, hingga pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan.

“Digitalisasi bantuan sosial merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Jambi untuk menghadirkan pelayanan publik yang modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” jelas Mulyadi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional Handayani Ningrum, Kepala Dinas Sosial Kota Jambi Yunita Indrawati beserta jajaran, narasumber, dan para pendamping sosial.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID  – Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggelar kegiatan Temu Bisnis dan Penganugerahan Investment Award Kota Jambi Tahun 2026 sebagai upaya memperkuat iklim investasi dan kemitraan usaha di daerah.

Kegiatan yang digelar dalam rangka HUT ke-80 Pemerintah Kota Jambi dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Batuah ke-625 itu menjadi momentum strategis untuk mempererat kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan stakeholder pembangunan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Kepala DPMPTSP Kota Jambi, Abu Bakar, mengatakan kegiatan tersebut merupakan yang pertama kali dilaksanakan di Kota Jambi dan menjadi langkah strategis yang diinisiasi langsung oleh Wali Kota Jambi Maulana bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha.

“Temu Bisnis dan Investment Award ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam membangun ekosistem investasi yang semakin kuat, sehat, dan berkelanjutan,” ujar Abu Bakar dalam laporannya pada acara tersebut.

Menurutnya, momentum temu bisnis dan pemberian penghargaan kepada pelaku usaha sangat penting untuk menghadirkan ruang dialog serta mempererat kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha.

“Melalui kegiatan ini kami ingin membangun kolaborasi yang kokoh antara pemerintah, pelaku usaha, UMKM, dan seluruh stakeholder pembangunan lainnya demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.

Abu Bakar menjelaskan, kegiatan tersebut juga merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM RI Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara usaha besar dan UMKM.

Dengan mengusung tema “Menguatkan Kemitraan, Mendorong Investasi Berkelanjutan, Mewujudkan Kota Jambi Bahagia”, kegiatan itu diharapkan mampu menghadirkan investasi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

“Investasi yang hadir di Kota Jambi diharapkan mampu memperkuat pelaku usaha lokal, meningkatkan kemitraan dengan UMKM, serta menciptakan kesejahteraan masyarakat secara merata,” jelas Abu Bakar.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Jambi juga memberikan penghargaan kepada sejumlah pelaku usaha melalui ajang Investment Award Kota Jambi Tahun 2026.

Penghargaan diberikan dalam tiga kategori, yakni kepatuhan pelaku usaha dalam penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), pelaku usaha dengan realisasi investasi tertinggi, serta pelaku usaha dengan penyerapan tenaga kerja lokal terbanyak.

Abu Bakar turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Republik Indonesia yang terus bersinergi dalam penguatan pelayanan penanaman modal di Kota Jambi.

“Kami berharap kegiatan ini menjadi langkah awal yang baik dalam menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif, inklusif, dan mampu membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kota Jambi,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID  – Guna menjaga kualitas air tetap optimal bagi pelanggan, Perumdam Tirta Mayang Kota Jambi akan melaksanakan pengurasan berkala pada Instalasi Pengolahan Air (IPA) Broni 1, Kamis (21/5/2026) mulai pukul 05.00 WIB.

Kegiatan pemeliharaan tersebut dilakukan sebagai langkah rutin untuk memastikan kualitas air yang didistribusikan kepada masyarakat tetap bersih dan layak digunakan.

Plt Sekretaris Perumdam Tirta Mayang Kota Jambi, Rendy mengatakan, pengurasan berkala merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam menjaga mutu pelayanan air bersih kepada pelanggan.

“Pengurasan IPA ini merupakan kegiatan rutin yang kami lakukan untuk menjaga kualitas air agar tetap terjaga dengan baik saat sampai ke pelanggan. Kami berharap masyarakat dapat memahami adanya gangguan sementara selama proses pekerjaan berlangsung,” ujarnya.

Sehubungan dengan pekerjaan tersebut, sejumlah wilayah diperkirakan akan mengalami penurunan debit distribusi air selama kurang lebih 12 jam.

Adapun wilayah terdampak meliputi Kelurahan Kenali Asam Atas seperti Perum Namira, Jalan Perdana, Perum Jambi Garden, Jalan Talang Tomat, Jalan Citra, kawasan Pertamina dan sekitarnya.

Selain itu, gangguan juga terjadi di wilayah Kelurahan Kenali Asam Bawah, di antaranya Jalan Bensol, Perum Mutiara Selatan, Jalan Langgar, Perum Kedaton dan sekitarnya.

Sedangkan di Kelurahan Mayang Mangurai meliputi Jalan SK Syahbudin, Jalan KH Ismail Malik, Jalan Kebun Daging, Villa Kenali, Jalan Serma Ishak, Perum Barcelona dan wilayah sekitar.

Normalisasi pengaliran diperkirakan berlangsung secara bertahap dalam waktu 1 x 24 jam setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.

Perumdam Tirta Mayang mengimbau pelanggan di wilayah terdampak untuk menyiapkan cadangan air guna mengantisipasi gangguan sementara selama proses pengurasan berlangsung.

Bagi pelanggan yang membutuhkan bantuan suplai air bersih menggunakan mobil tangki gratis, dapat menghubungi layanan bantuan Perumdam Tirta Mayang di nomor 0821-2121-9894.

Perumdam Tirta Mayang Kota Jambi juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan serta mengucapkan terima kasih atas pengertian dan kerja sama pelanggan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional.

Di bawah kepemimpinan Wali Kota Maulana dan Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, Pemkot Jambi berhasil meraih Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025 sebesar 82,36 dengan predikat A-.

Capaian tersebut berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025 yang tertuang dalam surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Nomor B/157/RB.06/2026 tertanggal 10 April 2026.

Hasil ini menunjukkan peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Pada 2024, Pemerintah Kota Jambi masih berada pada kategori BB dengan nilai 72,97.

Kini, nilainya melonjak lebih dari 9 poin hingga berhasil masuk kategori A-.

Tak hanya mengalami kenaikan tajam, capaian tersebut juga menempatkan Kota Jambi berada di atas nilai Reformasi Birokrasi Provinsi Jambi yang sama-sama meraih kategori A-, namun dengan skor 81,35.

Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Jambi, Rini Yuliani, mengatakan peningkatan tersebut menjadi bukti komitmen seluruh jajaran Pemerintah Kota Jambi dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang semakin profesional, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Alhamdulillah tahun ini Indeks Reformasi Birokrasi Kota Jambi meningkat signifikan menjadi 82,36 dengan kategori A-. Ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jambi,” ujarnya, Selasa (19/5/2026).

Menurut Rini, keberhasilan tersebut tidak lepas dari berbagai upaya pembenahan birokrasi yang terus dilakukan, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan digital, hingga pembangunan budaya kerja ASN yang profesional dan adaptif.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh organisasi perangkat daerah yang telah berkontribusi dalam meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi di Kota Jambi.

“Semoga capaian ini menjadi motivasi untuk terus melakukan inovasi dan pembenahan agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” tambahnya.

Peningkatan nilai Reformasi Birokrasi ini sekaligus menjadi indikator bahwa implementasi tata kelola pemerintahan di Kota Jambi berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Ke depan, Pemerintah Kota Jambi berkomitmen terus menghadirkan birokrasi yang sigap, transparan, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat melalui pelayanan publik yang optimal.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana, menegaskan bahwa keberadaan wartawan dan insan pers memiliki kontribusi besar.

Khususnya, dalam membantu pemerintah menyampaikan informasi kepada masyarakat, termasuk melalui kritik yang bersifat membangun demi kemajuan daerah.

Hal itu disampaikan Maulana saat menjamu makan malam Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Akhmad Munir, bersama rombongan tim penguji Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Mandiri PWI Kota Jambi Tahun 2026, Selasa malam (19/5/2026).

Dalam suasana penuh keakraban tersebut, Maulana mengaku Pemerintah Kota Jambi selama ini sangat merasakan manfaat dari peran media dan jurnalis dalam menyebarluaskan berbagai program pembangunan kepada masyarakat.

Menurutnya, wartawan bukan hanya sekadar penyampai informasi, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam memberikan edukasi sekaligus kontrol sosial yang positif.

“Kami merasakan betul kontribusi wartawan maupun jurnalis di Kota Jambi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, termasuk membantu menyampaikan program-program pemerintah. Bahkan kritik yang diberikan juga menjadi masukan yang konstruktif bagi pemerintah daerah,” ujar Maulana.

Ia menambahkan, pers memiliki posisi penting di tengah masyarakat karena mampu menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan publik.

Karena itu, Maulana berharap hubungan baik antara Pemerintah Kota Jambi dan insan pers dapat terus terjalin dengan harmonis serta saling mendukung demi pembangunan daerah yang lebih baik.

“Harapan kami sinergi dan silaturahmi ini terus terbangun dengan baik ke depannya,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir mengapresiasi sambutan hangat yang diberikan Wali Kota Jambi kepada rombongan PWI Pusat dan tim penguji UKW Mandiri PWI Kota Jambi 2026.

Menurut Akhmad Munir, hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dan pers menjadi modal penting dalam menciptakan iklim informasi yang sehat serta bermanfaat bagi masyarakat.

“Pers dan pemerintah harus terus bersinergi. Pers juga memiliki fungsi kontrol sosial melalui kritik, namun tentu kritik yang disampaikan harus bersifat konstruktif,” katanya.

Jamuan makan malam tersebut berlangsung hangat dan penuh nuansa silaturahmi antara Pemerintah Kota Jambi dengan jajaran PWI Pusat serta insan pers yang hadir di Kota Jambi.(*)