JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi Maulana menegaskan bahwa kunci utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat adalah kolaborasi seluruh pihak, termasuk dukungan penuh dari DPRD.

Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi dalam agenda penyampaian rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun 2025, Senin (20/04/2026).

Menurut Maulana, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, serta masyarakat akan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang ada di Kota Jambi.

“Jika kita bergerak bersama-sama dan didukung oleh DPRD, saya yakin persoalan di masyarakat bisa diselesaikan secara bertahap,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Jambi saat ini tengah fokus membangun sistem yang terintegrasi sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat agar program yang dijalankan dapat berjalan optimal.

Dalam rapat tersebut, Maulana juga menilai berbagai rekomendasi yang disampaikan DPRD melalui Pansus LKPJ 2025 sangat konstruktif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Beberapa sektor yang menjadi sorotan antara lain peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan aset, tata kelola sampah, hingga penguatan sistem keamanan berbasis CCTV.

“Semua rekomendasi ini sangat baik dan akan terus kami jadikan prioritas dalam pembangunan ke depan,” katanya.

Ia juga menyebut, sejumlah masukan dari DPRD telah sejalan dengan program unggulan Pemerintah Kota Jambi, termasuk Program Kampung Bahagia yang saat ini tengah berjalan.

Program tersebut, lanjutnya, tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga membangun sistem serta meningkatkan kesadaran masyarakat.

Maulana memastikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) telah diinstruksikan untuk merespons rekomendasi DPRD secara positif sebagai bagian dari evaluasi kinerja.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Jambi Muhammad Yasir menyatakan dukungan terhadap program pemerintah, khususnya dalam menyelesaikan persoalan sosial yang menjadi perhatian utama masyarakat.

Ia menegaskan DPRD akan terus mengawal jalannya program sekaligus melakukan evaluasi agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah.

Rapat paripurna ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif demi mendorong pembangunan Kota Jambi yang lebih efektif dan berkelanjutan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi segera membangun lima sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) baru pada tahun 2026.

Langkah ini diambil sebagai upaya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

Rencana pembangunan ini disampaikan oleh Ketua Pembina Posyandu Kota Jambi, Dr. dr. Hj. Nadiyah, Sp.OG, saat membuka kegiatan sosialisasi Penguatan Kapasitas Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Aula Dinas Sosial Kota Jambi, Jumat (17/04/2026).

Menurut Nadiyah, peningkatan fasilitas pendidikan ini tidak lepas dari capaian positif Kota Jambi dalam meningkatkan angka partisipasi PAUD.

Dalam satu tahun terakhir, angka partisipasi melonjak signifikan dari 59 persen menjadi 88 persen.

“Alhamdulillah tahun ini kita akan mendapat bantuan pembangunan lima PAUD baru. Ke depan, kita targetkan setiap kecamatan memiliki PAUD negeri,” ujarnya.

Ia menegaskan, pembangunan ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam membangun kualitas generasi muda sejak dini.

Selain fokus pada pendidikan, Pemerintah Kota Jambi juga terus mendorong transformasi layanan masyarakat melalui program Posyandu 6 SPM.

Program ini mengintegrasikan berbagai layanan dasar, mulai dari kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketertiban umum, hingga sosial.

Sebanyak 68 kader Posyandu dari seluruh kelurahan di Kota Jambi turut mengikuti sosialisasi tersebut.

Mereka diberikan pemahaman mengenai peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat.

“Kader adalah perpanjangan tangan pemerintah di lapangan. Mereka harus mampu melihat kondisi nyata masyarakat dan membantu memberikan solusi secara berjenjang,” jelas Nadiyah.

Program Posyandu 6 SPM sendiri merupakan implementasi dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 yang mendorong Posyandu menjadi pusat layanan terpadu berbasis siklus hidup, mulai dari ibu hamil hingga lansia.

Melalui penguatan kapasitas kader dan pengembangan fasilitas pendidikan seperti PAUD, Pemerintah Kota Jambi menargetkan pelayanan kepada masyarakat semakin merata dan menyeluruh.

Ke depan, Posyandu diharapkan tidak hanya menjadi pusat layanan kesehatan, tetapi juga mampu menjawab berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi terus memperkuat pelayanan dasar bagi masyarakat melalui transformasi Posyandu.

Hal ini ditandai dengan sosialisasi Implementasi Penguatan Kapasitas Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang digelar di Aula Dinas Sosial Kota Jambi, Jumat (17/04/2026).

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua Pembina Posyandu Kota Jambi, Dr. dr. Hj. Nadiyah, Sp.OG, dan diikuti puluhan kader dari tingkat kecamatan hingga kelurahan.

Program Posyandu 6 SPM merupakan bentuk pengembangan layanan terpadu yang tidak hanya fokus pada kesehatan, tetapi juga mencakup pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta bidang sosial.

Transformasi ini mengacu pada kebijakan terbaru pemerintah melalui Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, yang mendorong Posyandu menjadi pusat layanan masyarakat berbasis siklus hidup, mulai dari ibu hamil hingga lanjut usia.

Dalam sambutannya, Nadiyah menegaskan pentingnya peran kader sebagai ujung tombak pemerintah dalam menjangkau masyarakat secara langsung.

Sebanyak 68 kader yang hadir diberikan pemahaman mengenai tugas dan fungsi mereka dalam menjalankan program Posyandu 6 SPM, khususnya di bidang sosial.

“Kader memiliki peran strategis sebagai perpanjangan tangan pemerintah, mulai dari mengidentifikasi persoalan hingga membantu memberikan solusi sesuai kewenangan,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberadaan kader di lapangan diharapkan mampu membaca kondisi riil masyarakat dan menyampaikan kebutuhan tersebut secara berjenjang, mulai dari tingkat kelurahan hingga organisasi perangkat daerah.

Selain itu, Nadiyah juga menyampaikan perkembangan positif di sektor pendidikan anak usia dini di Kota Jambi.

Tingkat partisipasi PAUD mengalami lonjakan signifikan dari 59 persen menjadi 88 persen hanya dalam satu tahun.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah telah mengusulkan pembangunan PAUD negeri di setiap kecamatan.

Pada tahun ini, Kota Jambi direncanakan akan mendapatkan tambahan lima unit sekolah PAUD baru.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

Melalui penguatan kapasitas kader dan implementasi Posyandu 6 SPM, Pemerintah Kota Jambi berharap pelayanan kepada masyarakat dapat semakin dekat, cepat, dan menyeluruh.

Ke depan, Posyandu diharapkan tidak hanya menjadi tempat layanan kesehatan dasar, tetapi juga pusat solusi berbagai persoalan masyarakat, demi mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera.(*)

SEPUCUKJAMBI.ID – Memasuki hari Selasa, energi kosmik membawa pengaruh positif dalam hal komunikasi, kolaborasi, serta penguatan hubungan personal maupun profesional.

Hari ini menjadi waktu yang tepat untuk membangun kerja sama, menjaga stabilitas emosi, serta lebih disiplin dalam pengelolaan keuangan dan target kerja.

Berikut ramalan zodiak lengkap untuk 12 bintang:

Aries

Masukan dari orang lain membuka perspektif baru. Keuangan perlu kehati-hatian sebelum mengambil keputusan. Hubungan asmara lebih stabil dan tenang.

Taurus

Kerja keras mulai membuahkan hasil. Pengelolaan keuangan yang disiplin memberi rasa aman. Hubungan asmara dipenuhi perhatian kecil yang bermakna.

Gemini

Relasi baru membuka peluang kerja sama. Ide kreatif berpotensi menambah pemasukan. Komunikasi hangat memperkuat hubungan asmara.

Cancer

Intuisi membantu menghadapi situasi sulit. Keuangan lebih stabil jika fokus pada kebutuhan utama. Hubungan emosional dengan pasangan semakin kuat.

Leo

Kepercayaan diri membawa pengaruh besar dalam pekerjaan. Peluang finansial muncul dari jaringan relasi. Asmara penuh kehangatan dan perhatian.

Virgo

Ketelitian membantu menyelesaikan masalah penting. Keuangan stabil berkat keputusan logis. Hubungan asmara berjalan harmonis.

Libra

Keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi semakin baik. Ide baru berpotensi jadi sumber penghasilan. Hubungan asmara terasa lebih terbuka.

Scorpio

Pikiran tajam membantu menyelesaikan hambatan pekerjaan. Keuangan stabil berkat kedisiplinan. Kejujuran memperkuat hubungan asmara.

Sagitarius

Perubahan strategi meningkatkan efisiensi kerja. Keputusan finansial harus tenang dan tidak emosional. Hubungan asmara penuh tawa dan keakraban.

Capricorn

Fokus tinggi mempercepat pencapaian target. Kolaborasi membawa keuntungan finansial. Hubungan asmara terasa hangat dan dihargai.

Aquarius

Peluang baru terbuka di dunia kerja. Potensi peningkatan pendapatan cukup besar. Asmara diwarnai momen sederhana namun bermakna.

Pisces

Refleksi diri membantu menghadapi tantangan baru. Keuangan mulai stabil berkat pengelolaan baik. Hubungan asmara semakin dalam secara emosional.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) kembali menjadi perhatian serius dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi yang membahas rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025, Senin (20/4/2026).

Rapat yang digelar di Gedung DPRD Kota Jambi tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Muhammad Yasier, serta dihadiri langsung oleh Wali Kota Jambi Maulana bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha dan jajaran pejabat daerah lainnya.

Sorotan utama muncul dari Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kota Jambi yang mengevaluasi kinerja LKPJ.

Melalui juru bicaranya, Mukhlis A Muis, DPRD menilai PT Siginjai Sakti (Persero) belum menunjukkan perkembangan signifikan sejak didirikan.

Menurut Mukhlis, perusahaan daerah tersebut belum memiliki arah bisnis yang jelas dan cenderung pasif, sehingga belum mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Tujuan awal pembentukan BUMD sebagai sumber pendapatan daerah belum tercapai hingga saat ini,” ujarnya dalam rapat.

Ia mengungkapkan bahwa sejak berdiri pada 2021, PT Siginjai Sakti telah menerima suntikan modal sebesar Rp10 miliar dari pemerintah daerah.

Namun, hingga kini, sisa modal yang tersedia diperkirakan hanya sekitar Rp3 miliar.

Kondisi tersebut dinilai mengkhawatirkan, terutama jika tidak segera dilakukan langkah pembenahan yang konkret.

DPRD memperingatkan bahwa tanpa strategi yang jelas, nilai aset perusahaan berpotensi terus mengalami penurunan.

Selain itu, DPRD menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan tersebut, mulai dari manajemen, perencanaan usaha, hingga studi kelayakan bisnis.

BUMD diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah, bukan justru membebani keuangan pemerintah.

Saat pertama kali dibentuk, PT Siginjai Sakti dirancang untuk mengelola sejumlah sektor potensial seperti pariwisata, transportasi publik, pasar daerah, hingga jaringan gas kota.

Namun memasuki tahun keempat operasionalnya, belum terlihat adanya fokus bisnis yang berjalan secara nyata.

Situasi ini memicu kekhawatiran legislatif terkait efektivitas penggunaan anggaran serta keberlanjutan perusahaan daerah tersebut ke depan.

DPRD Kota Jambi pun mendesak pemerintah daerah segera melakukan kajian komprehensif guna merumuskan kembali arah strategis BUMD tersebut agar dapat beroperasi secara optimal dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

Rapat paripurna ini juga menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, efisien, serta tepat sasaran.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Banjir kembali melanda Desa Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dan menyebabkan terganggunya akses jalan nasional penghubung Kabupaten Tebo dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat).

Selain itu, sebanyak 141 rumah warga dilaporkan ikut terendam.

Wakil Bupati Tebo, Nazar Efendi, saat meninjau lokasi sekaligus menyerahkan bantuan kepada korban, menyampaikan bahwa ruas Jalan Nasional Simpang Niam–Lubuk Kambing saat ini terendam banjir di tiga titik utama.

“Tiga titik yang terdampak berada di Dusun Tanjung Pauh, Dusun Lubuk Punggur, dan Dusun Sungai Landai atau Simpang PT Wira Karya Sakti (WKS),” ujarnya, Sabtu (18/4/2026).

Dari ketiga titik tersebut, kondisi terparah terjadi di Dusun Sungai Landai. Ketinggian air dilaporkan mencapai 1 hingga 2 meter sehingga kendaraan sama sekali tidak dapat melintas.

“Akses di Sungai Landai benar-benar tidak bisa dilalui kendaraan. Bahkan di Lubuk Punggur, jalur utama juga terputus total,” jelasnya.

Jalur tersebut merupakan penghubung penting yang menghubungkan Desa Lubuk Mandarsah menuju Desa Kunangan dan Kelurahan Sungai Bengkal.

Akibatnya, mobilitas masyarakat terganggu cukup parah.

Nazar Efendi menambahkan bahwa berdasarkan informasi warga, debit air sempat kembali naik sehingga pihaknya akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan.

Selain merendam infrastruktur jalan, banjir juga berdampak pada permukiman warga. Data sementara mencatat 141 rumah terendam air, meski hingga saat ini tidak ada korban jiwa.

“Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada korban jiwa,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Lubuk Mandarsah, Zulpan, menjelaskan bahwa banjir ini merupakan limpahan air dari kawasan hulu Bukit Tiga Puluh.

Ia menyoroti kondisi daerah aliran sungai (DAS) yang dinilai semakin melemah akibat berkurangnya vegetasi di kawasan hulu.

“Kayu penyangga di hulu sudah banyak berkurang. Akibatnya, air tidak tertahan dan langsung turun ke wilayah bawah,” katanya.

Zulpan mengusulkan solusi jangka pendek berupa peninggian badan jalan di Dusun Sungai Landai dan Lubuk Punggur agar akses transportasi tidak mudah terputus saat banjir.

Selain itu, pemerintah desa bersama tokoh masyarakat dan pihak kecamatan juga mulai merumuskan langkah jangka panjang berupa normalisasi sungai dan program penghijauan di kawasan hulu.

“Kalau DAS diperbaiki dan dilakukan penghijauan, dampaknya akan sangat membantu mencegah banjir berulang,” tambahnya.

Ia juga mengimbau masyarakat yang melintasi jalur Lubuk Mandarsah–Lubuk Kambing agar lebih berhati-hati, terutama saat curah hujan tinggi.

Untuk kendaraan pribadi, warga disarankan menggunakan jalur alternatif melalui Bukit Rinting–Dusun Pelayang Tebat jika kondisi air kembali meningkat.

Sementara kendaraan berat diminta menunda perjalanan hingga kondisi jalan kembali normal.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, mengusulkan agar kegiatan ekstrakurikuler Pramuka dapat dimasukkan sebagai bagian dari jalur prestasi dalam sistem penerimaan siswa baru di sekolah.

Usulan tersebut disampaikan langsung kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, saat mengikuti kegiatan retreat Ketua DPRD se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Lemhannas RI di Akademi Militer Magelang, pada 15–19 April 2026.

Dalam kesempatan itu, Kemas Faried yang juga menjabat sebagai Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Jambi menekankan pentingnya pengakuan terhadap prestasi siswa di bidang kepramukaan dalam sistem seleksi masuk sekolah.

Ia menyampaikan bahwa selama ini kegiatan Pramuka memiliki kontribusi besar dalam pembentukan karakter, disiplin, dan kepemimpinan siswa, namun belum mendapatkan porsi penilaian yang optimal dalam jalur prestasi.

“Kami berharap ke depan Pramuka bisa masuk dalam petunjuk teknis sebagai bagian dari jalur prestasi, sehingga siswa yang aktif dan berprestasi di bidang ini mendapat apresiasi dalam penerimaan sekolah,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya relevan di Kota Jambi, tetapi juga layak diterapkan secara nasional sebagai bentuk keadilan bagi siswa yang berprestasi di jalur non-akademik.

Menanggapi usulan tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menjelaskan bahwa Pramuka sebenarnya sudah termasuk dalam kategori jalur prestasi non-akademik.

Kategori tersebut mencakup berbagai bidang seperti olahraga, seni, serta kepemimpinan melalui organisasi sekolah seperti OSIS.

“Keaktifan siswa di Pramuka menjadi salah satu aspek penilaian dalam jalur non-akademik pada penerimaan murid baru,” jelasnya.

Kegiatan retreat ini merupakan bagian dari Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) yang diikuti oleh seluruh Ketua DPRD se-Indonesia.

Acara tersebut dibuka langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan dihadiri sejumlah menteri kabinet.

Momentum tersebut dimanfaatkan Kemas Faried untuk mendorong penguatan peran Pramuka dalam sistem pendidikan nasional, khususnya agar lebih diakui dalam jalur prestasi penerimaan siswa baru.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Persoalan pengelolaan sampah di Kabupaten Tebo kembali menjadi perhatian publik setelah DPRD Tebo menyoroti tidak tersedianya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di Kecamatan Rimbo Bujang.

Sorotan tersebut disampaikan oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Tebo dalam pandangan akhir terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tebo Tahun Anggaran 2025.

Menanggapi hal itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan DLH Tebo mengakui adanya keterbatasan fasilitas yang menjadi kendala utama dalam pengelolaan sampah di wilayah tersebut.

Kepala DLH-HUB Tebo, Eriyanto, menjelaskan bahwa ketiadaan TPS di Rimbo Bujang berdampak langsung pada perilaku masyarakat yang akhirnya membuang sampah sembarangan.

Kondisi ini memicu munculnya titik-titik sampah liar yang semakin sulit dikendalikan.

“Yang menjadi masalah saat ini adalah tidak adanya TPS di Rimbo Bujang. Akibatnya, muncul banyak sampah liar karena masyarakat tidak memiliki lokasi pembuangan yang memadai,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).

Ia menambahkan, pihaknya tetap melakukan pengangkutan sampah liar yang muncul di sejumlah titik. Namun, keterbatasan armada dan sumber daya membuat penanganan belum berjalan optimal.

Saat ini, hanya terdapat dua unit dump truck yang beroperasi di wilayah Rimbo Bujang, sehingga tidak sebanding dengan volume sampah yang terus meningkat.

“Kami tetap melakukan pengangkutan, tetapi kemampuan armada sangat terbatas,” jelasnya.

Selain keterbatasan fasilitas, minimnya tenaga lapangan juga menjadi kendala dalam penanganan sampah harian di wilayah tersebut.

DLH Tebo berharap adanya sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah kecamatan, desa, hingga masyarakat, agar persoalan sampah tidak hanya dibebankan kepada pemerintah daerah.

“Masalah sampah ini adalah tanggung jawab bersama. Kami berharap peran aktif semua pihak, termasuk masyarakat dan lembaga terkait,” tegasnya.

Ia juga membuka ruang komunikasi dengan DPRD Tebo melalui forum resmi seperti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk membahas solusi yang lebih komprehensif.

Sementara itu, Anggota DPRD Tebo Fraksi PKB, Imam Syafi’i, menyebut persoalan ini sudah pernah dibahas dalam rapat bersama Komisi III DPRD Tebo dan menjadi catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti.

“Ini sudah kami sampaikan dalam hearing. DLH harus segera menindaklanjuti persoalan ini,” ujarnya.

Ketua Komisi III DPRD Tebo, Dimas Cahya Kusuma, menegaskan pihaknya akan segera memanggil DLH-HUB untuk membahas persoalan sampah secara lebih mendalam.

Menurutnya, masalah sampah di Rimbo Bujang sudah masuk kategori krusial karena berkaitan langsung dengan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

“Kami akan jadwalkan pemanggilan DLH. Ini masalah serius yang harus segera diselesaikan,” tegasnya.

Ia juga memastikan bahwa pihak kecamatan akan dilibatkan dalam pembahasan agar menghasilkan solusi yang lebih konkret di lapangan.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Tebo mulai mensosialisasikan sistem baru Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027 yang digelar di aula kantor Dikbud Tebo.

Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur pengawasan, mulai dari Polres Tebo, Kejaksaan Negeri, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), hingga kepala sekolah dari jenjang TK, SD, dan SMP se-Kabupaten Tebo.

Kabid Dikdas Dikbud Tebo, Rahman Dwiyatna, menjelaskan bahwa setelah sosialisasi ini, pihaknya akan segera menerbitkan Surat Edaran (SE) ke seluruh sekolah sebagai dasar pelaksanaan SPMB di lapangan.

Selanjutnya, setiap sekolah juga diwajibkan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar proses penerimaan murid baru berjalan transparan dan dipahami secara luas.

Rahman menyebutkan bahwa SPMB tahun 2026 merupakan pengganti sistem PPDB yang sebelumnya digunakan pada tahun 2025.

Dalam sistem baru ini, terdapat empat jalur penerimaan yang berlaku secara nasional, yaitu jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi.

Menurutnya, sosialisasi ini merupakan bagian dari ketentuan Kementerian Pendidikan agar setiap pemerintah daerah menjalankan proses penerimaan peserta didik secara terbuka dan sesuai aturan.

Ia menegaskan bahwa sistem SPMB dirancang untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang maupun praktik penerimaan siswa di luar jalur resmi.

Dengan sistem ini, seluruh proses penerimaan diharapkan lebih transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Rahman juga menambahkan bahwa pemerintah daerah diminta untuk memperkuat kolaborasi dengan aparat penegak hukum guna menjaga integritas dunia pendidikan.

Sebagai bentuk komitmen tersebut, dilakukan penandatanganan fakta integritas yang mengacu pada arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya dalam penilaian sistem integritas pendidikan daerah.

Langkah ini diharapkan dapat menciptakan sistem penerimaan murid baru yang bersih, adil, dan bebas dari praktik kecurangan di Kabupaten Tebo.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Menghadapi potensi kemarau panjang pada 2026 akibat fenomena El Nino, Balai Wilayah Sungai Sumatera VI mulai memperkuat langkah antisipasi, terutama terkait potensi penurunan debit air di sejumlah wilayah irigasi.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi berdampak langsung terhadap sektor pertanian yang sangat bergantung pada ketersediaan air.

Kasi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air BWSS Sumatera VI, Yudhi Praktikno, menyampaikan bahwa penurunan debit air menjadi tantangan utama yang harus segera diantisipasi dalam menghadapi musim kemarau tahun ini.

“Dalam kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau, terutama El Nino, kita harus benar-benar siap bagaimana cara mengantisipasinya,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (14/4/2026).

Ia menjelaskan bahwa salah satu langkah penting adalah penyesuaian pola tata tanam serta pengelolaan irigasi agar distribusi air tetap berjalan optimal meski dalam kondisi minim curah hujan.

Sebagai langkah awal, BWSS Sumatera VI melakukan penelusuran lapangan atau walkthrough pada jaringan irigasi untuk mengidentifikasi kondisi aktual di lapangan.

Selain itu, penguatan data hidrologi juga menjadi fokus utama, terutama dalam memetakan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan.

“Kita akan melihat sejauh mana data hidrologi yang kita butuhkan, terutama daerah kekeringan yang menjadi prioritas,” jelasnya.

Yudhi juga mengingatkan bahwa dampak kekeringan dapat berpengaruh signifikan terhadap hasil pertanian.

Produksi yang biasanya optimal bisa menurun drastis hingga 50 persen bahkan 30 persen akibat keterbatasan air.

Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam menghadapi ancaman tersebut, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten.

Sementara itu, kondisi debit air di Sungai Batanghari saat ini masih terpantau normal.

Berdasarkan data teknis, debit normal berada di angka sekitar 2.503 meter kubik per detik.

Dalam kondisi kering dapat turun hingga 1.000 meter kubik per detik, sedangkan saat banjir bisa meningkat di atas 3.000 meter kubik per detik.

Meski demikian, BWSS Sumatera VI tetap menekankan pentingnya pengelolaan air secara maksimal agar kebutuhan irigasi tetap terpenuhi.

“Kondisi apa pun, air harus dikelola sebaik mungkin melalui pengaturan dan pengendalian agar tetap sesuai kebutuhan,” tutupnya.(*)