JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Kota Jambi mulai mematangkan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Pemkot Jambi dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Betuah ke-625, Selasa 7 April 2026

Sejumlah agenda besar disiapkan, mulai dari sidang paripurna hingga festival rakyat yang melibatkan masyarakat luas.

Pelaksana Harian Sekda Kota Jambi, Mulyadi, mengatakan rapat koordinasi bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) telah digelar untuk memastikan kesiapan kegiatan.

“Rapat hari ini membahas berbagai persiapan HUT Kota Jambi. InsyaAllah, rapat paripurna DPRD akan dilaksanakan pada 2 Juni. Awalnya direncanakan 28 Mei, namun diundur karena bertepatan dengan Idul Adha,” ujarnya.

Selain agenda resmi, Pemkot Jambi juga menyiapkan berbagai kegiatan yang bersifat hiburan dan partisipatif untuk masyarakat.

Beragam lomba tradisional hingga modern akan digelar untuk memeriahkan peringatan tersebut.

Beberapa kegiatan yang direncanakan di antaranya lomba makan banampan, lomba vlog Kampung Bahagia, lomba karung, tarik tambang, gebuk guling, estafet sarung, hingga pertandingan tenis meja.

Tak hanya itu, event olahraga juga akan menjadi daya tarik utama, seperti balap motor Wali Kota Race yang dijadwalkan berlangsung pada 2–3 Mei, serta kejuaraan menembak Wali Kota Cup Shooting Open Tournament 2026.

Menurut Mulyadi, rangkaian kegiatan tahun ini tidak hanya berfokus pada seremoni, tetapi juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Seluruh kegiatan kita desain melibatkan masyarakat dan pelaku UMKM, sehingga perayaan ini tidak hanya meriah, tetapi juga berdampak pada peningkatan ekonomi lokal,” jelasnya.

Selain itu, peringatan HUT Kota Jambi juga akan diisi dengan agenda utama seperti rapat paripurna DPRD, upacara bendera, serta kegiatan adat yang menegaskan nilai sejarah Tanah Pilih Pusako Betuah.

Perayaan ini sekaligus menjadi momentum mengenang sejarah berdirinya Kota Jambi sebagai daerah otonom pada 17 Mei 1946 serta akar sejarah yang telah ada sejak 28 Mei 1401.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Wali Kota Jambi, Maulana, turun langsung meninjau lokasi kebakaran yang melanda permukiman warga di Jalan H Adam Malik, Lorong Beringin IV, Kelurahan Tehok, Kecamatan Jambi Selatan.

Dalam kunjungan tersebut, ia juga menyerahkan bantuan kepada warga terdampak, Selasa 7 April 2026.

Maulana memastikan seluruh korban, baik pemilik rumah maupun penyewa, mendapatkan penanganan cepat dari Pemerintah Kota Jambi.

Ia menekankan bahwa kondisi bangunan yang saling berhimpitan menjadi faktor utama cepatnya api menyebar.

“Kebakaran ini menghanguskan lima rumah karena jaraknya sangat berdekatan. Kami apresiasi tim Damkar yang cepat melakukan pemadaman sehingga api tidak meluas ke bangunan lain,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Maulana juga berdialog langsung dengan ketua RT, pemilik rumah, serta para penyewa guna mendata kebutuhan mendesak pascakebakaran.

Menurutnya, perhatian khusus diberikan kepada penyewa yang kehilangan seluruh barang akibat kebakaran. Bantuan tanggap darurat pun langsung disalurkan, termasuk bantuan uang tunai melalui Baznas.

“Kami pastikan penyewa yang terdampak juga mendapat bantuan. Ini penting karena banyak dari mereka kehilangan seluruh harta benda,” jelasnya.

Selain bantuan awal, Pemkot Jambi saat ini tengah menyiapkan skema bantuan lanjutan, termasuk dukungan untuk pemulihan ekonomi warga.

“Ada usulan bantuan alat usaha untuk korban. Ini sangat penting agar mereka bisa kembali bekerja dan bangkit secara ekonomi,” tambah Maulana.

Sebelumnya, kebakaran terjadi pada Senin (30/3/2026) pagi dan menghanguskan sedikitnya lima unit rumah bedeng permanen.

Api diduga berasal dari korsleting listrik dan cepat membesar akibat kondisi bangunan yang rapat serta angin kencang.

Sebanyak 40 personel pemadam kebakaran dikerahkan dan berhasil mengendalikan api dalam waktu sekitar 1 jam 40 menit.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material masih dalam proses pendataan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa penyaluran kredit perbankan nasional pada Februari 2026 tetap menunjukkan kinerja yang positif, menandakan fungsi intermediasi perbankan berjalan efektif di tengah dinamika ekonomi.

Dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Maret 2026, Dian Ediana Rae menegaskan, pada Februari 2026, kredit tumbuh sebesar 9,37 persen secara tahunan (yoy).

Dorongan dari Sektor Konsumsi, Modal Kerja, dan Investasi

Pertumbuhan kredit ini didorong oleh peningkatan penyaluran di berbagai sektor, mulai dari konsumsi masyarakat, modal kerja perusahaan, hingga investasi.

Hal ini menunjukkan bahwa permintaan pembiayaan dari masyarakat dan pelaku usaha tetap terjaga.

Kualitas Aset dan Likuiditas Terjaga

OJK menilai kualitas aset perbankan tetap stabil. Rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) berada di level terkendali, menandakan perbankan tetap berhati-hati dalam menyalurkan kredit.

Likuiditas perbankan pun tercatat memadai, terlihat dari rasio AL/DPK yang aman, sehingga memberikan ruang bagi bank untuk terus mendukung sektor produktif.

Modal Perbankan Kuat dan Stabil

Permodalan perbankan tetap solid, dengan rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) jauh di atas batas minimum yang ditetapkan regulator.

Hal ini menegaskan daya tahan industri perbankan terhadap berbagai risiko dan ketidakpastian ekonomi.

Harapan ke Depan: Kredit untuk Sektor Produktif dan UMKM

OJK menekankan, tren positif ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat pembiayaan sektor produktif, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Dengan pertumbuhan kredit yang sehat, perbankan diharapkan dapat terus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang 2026.

“Sinergi antara regulator, pemerintah, dan industri jasa keuangan menjadi kunci keberhasilan menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi,” tambah Dian Ediana Rae.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin mengambil langkah tegas untuk membenahi persoalan kebersihan lingkungan, khususnya di kawasan Kota Bangko.

Bupati Merangin, M. Syukur, secara langsung mengumpulkan puluhan Ketua RT dan RW di Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, dalam rapat koordinasi yang digelar di kantor lurah setempat, Senin (6/4/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Bupati menyampaikan keprihatinannya terhadap masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan, terutama terkait kebiasaan membuang sampah sembarangan.

Ia bahkan menyoroti adanya indikasi tindakan tidak wajar, di mana sampah justru dibuang di luar tempat yang telah disediakan, meski dalam kondisi kosong.

“Kita tidak ingin citra daerah yang sudah mulai baik justru dirusak. Ini harus kita lawan bersama,” tegasnya di hadapan para Ketua RT dan RW.

Sebagai langkah konkret, Pemkab Merangin akan kembali mengoptimalkan penerapan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.

Dalam aturan tersebut, pelanggar dapat dikenai sanksi pidana kurungan hingga tiga bulan atau denda maksimal Rp10 juta.

Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan jam pembuangan sampah, yakni mulai pukul 19.00 hingga 05.00 WIB, guna menjaga ketertiban lingkungan.

Tak hanya mengandalkan regulasi, Bupati juga menginisiasi pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Sampah untuk memperkuat pengawasan di lapangan.

Ia bahkan mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui sistem pelaporan berbasis dokumentasi.

“Kalau ada yang membuang sampah sembarangan, silakan dokumentasikan dan laporkan. Ini bagian dari kontrol sosial kita bersama,” ujarnya.

Bupati juga menyinggung peran aparatur sipil negara (ASN) yang diharapkan menjadi teladan, bukan justru berkontribusi terhadap permasalahan sampah.

Di sisi lain, pemerintah daerah terus melengkapi sarana pendukung. Sejumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) telah dibangun, serta sistem pengangkutan sampah diperbarui untuk meningkatkan efektivitas.

Menariknya, Pemkab Merangin juga mulai mendorong pengelolaan sampah berbasis ekonomi.

Warga diarahkan untuk memilah sampah yang memiliki nilai jual melalui konsep bank sampah, yang dinilai mampu menjadi peluang tambahan penghasilan.

“Ke depan, sampah tidak hanya menjadi masalah, tapi juga bisa menjadi sumber ekonomi jika dikelola dengan baik,” jelasnya.

Mengakhiri arahannya, Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan sebagai bentuk kepedulian terhadap daerah.

“Kebersihan bukan hanya soal lingkungan, tapi juga mencerminkan kepedulian kita terhadap tempat tinggal sendiri,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, dr. Maulana, menyoroti ketimpangan distribusi fasilitas pendidikan di Kota Jambi saat menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Jambi, Senin (6/4/2026).

Rapat ini membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Jambi Tahun Anggaran 2025.

Menurut Maulana, beberapa sekolah di pusat kota mengalami kelebihan murid, sementara sekolah lain justru kekurangan peserta didik hingga harus digabung.

Fenomena ini dipicu oleh perubahan demografi dan pesatnya pembangunan kawasan permukiman baru di pinggiran kota.

“Kondisi ini nyata. Ada sekolah yang kelebihan murid, tetapi ada juga yang kekurangan hingga harus dilakukan merger,” ujar Maulana.

Ia menjelaskan, banyak sekolah lama berada di pusat kota yang kini didominasi penduduk usia lanjut, sehingga jumlah anak usia sekolah menurun.

Sementara itu, kawasan perumahan baru dihuni keluarga muda yang memiliki anak usia sekolah, namun fasilitas pendidikan seperti TK dan PAUD masih terbatas.

Sebagai solusi strategis, Pemkot Jambi telah mengusulkan pembangunan lima unit TK dan PAUD di kawasan perumahan baru kepada pemerintah pusat.

“Ini penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut,” tambah Maulana.

Selain pembangunan baru, Pemkot Jambi juga menata kembali distribusi sekolah agar lebih merata dan sesuai dengan perkembangan wilayah.

Wali Kota menegaskan bahwa tantangan bukan sekadar membangun sekolah, tetapi menyesuaikan distribusi agar efektif dan tepat sasaran.

“Sekolah itu dibutuhkan, tapi distribusinya harus diperbaiki. Ini yang sedang kami dorong ke pemerintah pusat,” tegasnya.

Maulana menekankan pentingnya penggunaan data akurat melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

“Program revitalisasi sekolah sekarang langsung dari pusat. Data yang valid akan memastikan intervensi tepat sasaran,” jelasnya.

Selain isu pendidikan, Wali Kota juga menyinggung perkembangan Bank Jambi, yang saat ini masih dalam tahap kajian tim ahli. Hasil kajian ini akan menjadi dasar opsi atau penawaran yang akan diambil oleh pemerintah daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi menegaskan komitmennya pada pengembangan generasi muda melalui Gerakan Pramuka.

Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Jambi resmi menyalurkan dana hibah (NPHD) sebesar Rp1 miliar khusus untuk Kwarcab Pramuka Kota Jambi, bagian dari total hibah Rp1,5 miliar yang juga disalurkan ke Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Kota Jambi.

Penandatanganan NPHD berlangsung di Balai Kota Jambi, Senin (06/04), dihadiri langsung oleh Wali Kota Jambi, Maulana, dan jajaran pengurus kedua organisasi.

Ketua Kwarcab Pramuka Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menjelaskan bahwa dana hibah ini difokuskan untuk persiapan Jamboree Nasional di Cibubur pada Agustus 2026.

“Kota Jambi akan mengirim 32 anggota Pramuka untuk mengikuti Jamboree Nasional. Selain itu, kegiatan lokal tetap berlangsung, mulai dari Kampung Bagustu, rangkaian HUT Pramuka, hingga lomba tingkat RT, kecamatan, dan provinsi,” ungkapnya.

Kemas Faried menambahkan, Pramuka Kota Jambi menargetkan prestasi di tingkat nasional, meneladani kesuksesan juara nasional pada 1990-an, dengan fokus pada keterampilan dan kedisiplinan anggota muda.

Wali Kota Jambi, Maulana, menekankan bahwa hibah ini diharapkan mendorong pendidikan karakter, pengembangan kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi melalui event-event Pramuka.

“Saya hadir untuk menandatangani NPHD hibah daerah pertama bagi Kwarcab Pramuka dan NPHD KORMI. Dana hibah ini akan mendukung kegiatan nasional maupun lokal, menumbuhkan nilai pendidikan, ekonomi, dan mendukung UMKM lokal,” ujar Maulana.

Selain Pramuka, KORMI Kota Jambi menerima Rp500 juta untuk mendukung program olahraga rekreasi masyarakat, bagian dari strategi Pemkot Jambi meningkatkan kualitas kegiatan olahraga dan pengembangan bakat masyarakat secara merata.

Dengan adanya dana hibah ini, diharapkan Kwarcab Pramuka Kota Jambi dapat memaksimalkan programnya, menyiapkan generasi muda yang berprestasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif melalui kegiatan lokal dan nasional.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin terus memperkuat upaya perlindungan anak, khususnya bagi mereka yang kehilangan pengasuhan dari orang tua kandung.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kegiatan sosialisasi pengasuhan alternatif yang digelar di Aula Depati Payung, Bappeda Merangin, Senin (6/4/2026).

Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Merangin, Zulhifni, yang hadir mewakili Bupati M. Syukur.

Program ini merupakan inisiatif Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial RI.

Dalam sambutan yang dibacakannya, Zulhifni menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat dalam mendukung perlindungan anak di daerah.

“Ini merupakan langkah penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam memastikan anak-anak mendapatkan hak pengasuhan yang layak,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pengasuhan alternatif menjadi solusi bagi anak-anak yang tidak lagi mendapatkan perawatan optimal dari keluarga inti, baik karena faktor ekonomi, kehilangan orang tua, maupun kondisi sosial lainnya.

Dalam kegiatan tersebut juga dijelaskan tiga pendekatan utama dalam pengasuhan alternatif, yaitu pengasuhan oleh keluarga pengganti (foster care), perwalian, serta pengangkatan anak melalui prosedur hukum yang berlaku.

Menurutnya, keberhasilan program ini sangat bergantung pada keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparat desa, hingga tokoh adat.

“Kita perlu membangun kepedulian bersama, termasuk peran aktif kepala desa dan tokoh masyarakat, agar anak-anak yang membutuhkan tidak terabaikan,” tambahnya.

Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Kementerian Sosial, unsur kepolisian, pemerintah provinsi, hingga para Temenggung Suku Anak Dalam (SAD) di wilayah Merangin.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak semakin meningkat, sekaligus mendorong terciptanya lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Video cekcok antara pedagang kaki lima (PKL) dan petugas Satpol PP Kota Jambi viral di media sosial.

Insiden tersebut terjadi di sepanjang Jalan Jenderal Basuki Rahmat, mulai dari kawasan Tugu Keris hingga Jembatan Kupu-Kupu.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Satpol PP Kota Jambi, Iper Riyansuni, memberikan klarifikasi terkait kronologi kejadian.

Ia menjelaskan bahwa sebelum dilakukan penertiban, pihaknya telah memberikan imbauan kepada para PKL.

“Selama satu bulan terakhir, setiap malam kami sudah memberikan imbauan kepada para pedagang untuk tidak berjualan di lokasi tersebut. Bahkan, surat peringatan juga sudah kami berikan, namun masih ada yang tidak mengindahkan,” ujar Iper.

Karena imbauan tidak dipatuhi, Satpol PP kemudian melakukan tindakan penegakan hukum.

“Kami selaku penegak Perda melakukan tindakan yustisi berupa pengamanan barang dagangan. Nantinya para pedagang akan dipanggil ke kantor untuk menjalani proses sesuai aturan, termasuk membuat surat pernyataan agar tidak berjualan lagi di lokasi tersebut,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa lokasi tersebut memang dilarang untuk aktivitas berjualan.

“Sesuai aturan, berjualan di atas jembatan itu dilarang. Selain itu, para pedagang tersebut juga tidak memiliki izin TDU-PKL yang dikeluarkan pihak kecamatan sebagai legalitas usaha mereka,” tambahnya.

Terkait kericuhan yang terjadi, Iper menyebut bahwa penertiban sempat mendapat perlawanan.

“Saat kami melakukan upaya paksa atau tindakan yustisi, terjadi perlawanan yang didahului oleh pihak PKL, sehingga situasi sempat memanas,” ungkapnya.

Satpol PP Kota Jambi menegaskan akan tetap melakukan penertiban sesuai aturan yang berlaku, dengan mengedepankan pendekatan persuasif namun tetap tegas dalam penegakan Peraturan Daerah.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin resmi menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) secara terbatas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai April 2026.

Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi anggaran sekaligus mendorong pola kerja yang lebih fleksibel.

Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Merangin, M. Syukur, saat memimpin apel kedisiplinan yang dirangkaikan dengan kegiatan halalbihalal di halaman kantor bupati, Senin (6/4/2026).

Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa skema WFH hanya diberlakukan satu hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat terkait transformasi budaya kerja ASN.

“WFH ini bukan sekadar penyesuaian pola kerja, tetapi juga bagian dari upaya efisiensi belanja daerah, terutama untuk biaya operasional seperti listrik, air, hingga bahan bakar,” ujarnya.

Ia meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk menghitung secara rinci potensi penghematan dari kebijakan tersebut.

Meski demikian, Bupati menekankan bahwa tidak semua instansi dapat menerapkan sistem kerja dari rumah.

Layanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti fasilitas kesehatan dan administrasi kependudukan, tetap diwajibkan beroperasi penuh di kantor.

Sementara itu, perangkat daerah lainnya dapat menerapkan sistem kerja bergilir dengan pengaturan jadwal piket agar pelayanan tetap berjalan optimal.

“WFH bukan berarti hari libur. Target kerja harian harus tetap tercapai dan terpantau,” tegasnya.

Di sisi lain, penerapan kebijakan ini juga diiringi dengan penegasan disiplin ASN melalui sistem absensi elektronik sesuai regulasi yang berlaku.

Bupati mengingatkan bahwa fleksibilitas kerja justru menuntut tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi dari setiap pegawai.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyinggung laporan terkait rendahnya disiplin sejumlah pejabat di tingkat kecamatan.

Ia memastikan akan menindak tegas ASN yang tidak menjalankan tugas dengan baik.

“Tidak boleh ada lagi ASN yang menyalahgunakan jabatan atau mengabaikan tanggung jawab. Semua harus bekerja profesional dan berintegritas,” pungkasnya.(*)

SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Sungai Penuh terus mendorong penguatan ekonomi berbasis desa.

Salah satunya melalui pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih di Desa Koto Baru, Kecamatan Tanah Kampung.

Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Azhar Hamzah, turun langsung ke lokasi pada Minggu (5/4/2026) untuk memastikan progres pembangunan berjalan sesuai rencana.

Dalam peninjauan tersebut, Azhar melihat kondisi fisik bangunan yang masih dalam tahap pengerjaan.

Ia menekankan pentingnya ketepatan waktu serta kualitas pembangunan agar fasilitas ini segera dapat dimanfaatkan masyarakat.

Menurutnya, kehadiran koperasi desa bukan sekadar proyek fisik, tetapi bagian dari strategi jangka panjang dalam memperkuat ekonomi lokal.

“Pembangunan ini kita harapkan bisa selesai tepat waktu sehingga segera dimanfaatkan masyarakat. Koperasi ini nantinya menjadi pusat aktivitas ekonomi warga,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa koperasi memiliki peran penting dalam mendorong kemandirian ekonomi desa, terutama dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai kebutuhan dan peluang usaha.

Gerai Koperasi Desa Merah Putih ini dirancang menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha produktif, memperkuat jaringan distribusi, serta meningkatkan kesejahteraan warga setempat.

Dengan adanya fasilitas ini, Pemerintah Kota Sungai Penuh optimistis roda perekonomian desa akan semakin bergerak dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya di Kecamatan Tanah Kampung.(*)