JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kabut asap dan gangguan penerbangan mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi mengusulkan perubahan jadwal Healthy Cities Summit (HCS) ke-7 Tahun 2026.
Agenda yang semula berlangsung pada 25–28 Oktober itu diusulkan bergeser menjadi 22–25 November 2026.
Usulan tersebut muncul di tengah persoalan kualitas udara dan terbatasnya jarak pandang yang mengganggu penerbangan menuju Kota Jambi.
Pemkot Jambi menilai kondisi itu perlu menjadi pertimbangan agar pelaksanaan forum nasional kota sehat berjalan optimal.
Namun, perubahan jadwal tersebut belum menjadi keputusan final. Pemkot Jambi masih perlu menyampaikan usulan kepada pemerintah pusat dan menunggu persetujuan.
Rencana itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Healthy Cities Summit 2026 di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Sabtu 10 Oktober 2026.
Gubernur Jambi Al Haris, Wakil Gubernur Abdullah Sani, Wali Kota Jambi Maulana, Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, serta jajaran pemerintah daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menghadiri rapat tersebut.
Kabut Asap Jadi Pertimbangan Perubahan Jadwal
Wali Kota Jambi, Maulana menjelaskan, pemerintah daerah mempertimbangkan prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam menyusun usulan jadwal baru.
Berdasarkan pemaparan yang dibahas dalam rapat, potensi hujan diperkirakan meningkat pada akhir Oktober.
Pemkot Jambi berharap perubahan jadwal memberi waktu tambahan bagi kondisi cuaca dan kualitas udara untuk membaik.
Meski demikian, perkiraan hujan tidak otomatis menjamin kabut asap akan hilang. Kondisi udara tetap bergantung pada berbagai faktor, termasuk sumber asap dan perkembangan cuaca.
Karena itu, kepastian kondisi lingkungan menjelang pelaksanaan HCS akan menjadi salah satu hal penting yang perlu dipantau pemerintah daerah.
Gubernur Jambi Al Haris menyatakan dukungan terhadap persiapan Kota Jambi sebagai tuan rumah.
Menurutnya, HCS menjadi forum penting yang mempertemukan pemerintah kabupaten dan kota dari berbagai daerah di Indonesia.
“Kegiatan ini cukup besar. Kita tentu ingin seluruh persiapannya matang sehingga para tamu yang datang ke Jambi merasa nyaman. Ini juga menyangkut nama baik daerah, sehingga Pemerintah Provinsi siap mendukung dan membantu Pemkot Jambi,” ujar Al Haris.
Ia juga menyebut kondisi kemarau panjang dan kabut asap sebagai pertimbangan dalam pembahasan usulan penundaan.
HCS Diusulkan Berlangsung pada 22–25 November
Dalam skema jadwal yang dibahas, 22 November 2026 menjadi hari kedatangan peserta.
Kegiatan utama direncanakan berlangsung pada 23 November dan berlanjut hingga 25 November 2026.
Pemkot Jambi akan mengajukan perubahan jadwal kepada pemerintah pusat. Sampai ada persetujuan resmi, tanggal baru tersebut masih berstatus usulan.
Kepastian jadwal penting bagi pemerintah daerah, peserta, dan berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan.
Perubahan tanggal juga menuntut penyesuaian terhadap agenda, transportasi, akomodasi, serta kesiapan lokasi kegiatan.
Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan bahwa keputusan akhir mempertimbangkan kondisi udara dan akses perjalanan peserta, bukan hanya kesiapan teknis penyelenggara.
Infrastruktur hingga Pengelolaan Sampah Masuk Agenda Kunjungan
Selain membahas jadwal, rapat koordinasi turut mengevaluasi kesiapan infrastruktur, akses jalan, dan lokasi kunjungan peserta.
Sejumlah titik yang masuk dalam rencana kegiatan antara lain Kolam Retensi Telaga Kajang Lako, fasilitas pengolahan air limbah domestik dan depo pengelolaan sampah di kawasan Sijinjang, Candi Muaro Jambi, serta Sekolah Rakyat di Kota Jambi.
Pemkot Jambi juga berencana memeriksa langsung rute yang akan dilalui peserta.
Pemerintah daerah berkoordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi untuk membahas kesiapan akses jalan.
Bagi Kota Jambi, agenda tersebut tidak hanya menyangkut kelancaran sebuah pertemuan nasional.
Kesiapan infrastruktur dan fasilitas lingkungan juga menjadi bagian dari upaya menunjukkan penerapan konsep kota sehat.
Meski begitu, manfaat kegiatan bagi masyarakat akan bergantung pada hasil konkret yang bisa bertahan setelah acara berakhir.
Pemkot Berharap HCS Menggerakkan Ekonomi Masyarakat
Maulana berharap HCS tidak berhenti sebagai agenda seremonial.
Ia mendorong penyelenggaraan kegiatan itu ikut mempercepat pembenahan infrastruktur melalui kolaborasi pemerintah kota, provinsi, dan pusat.
Sejumlah akses jalan, termasuk yang menuju Sekolah Rakyat dan kawasan Sijinjang, menjadi perhatian dalam pembahasan persiapan.
Pemkot Jambi juga memperkirakan kedatangan peserta dari berbagai daerah akan menggerakkan sektor ekonomi lokal.
Perhotelan, kuliner, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta penjualan oleh-oleh berpotensi memperoleh tambahan permintaan.
“Dengan banyaknya tamu yang datang, tentu ada pergerakan ekonomi. Mereka membutuhkan makanan, penginapan, dan oleh-oleh. Karena itu, kami berharap masyarakat ikut mendukung dan bersama-sama menjadi tuan rumah yang baik bagi saudara-saudara kita dari seluruh Indonesia,” kata Maulana.
Namun, besarnya dampak ekonomi tersebut masih perlu diukur melalui jumlah peserta, tingkat hunian hotel, transaksi UMKM, dan belanja selama kegiatan berlangsung.
Indikator tersebut dapat membantu pemerintah menilai apakah penyelenggaraan HCS benar-benar memberi manfaat ekonomi yang signifikan bagi warga.
Maulana juga menyampaikan bahwa sejumlah konsulat jenderal telah mengonfirmasi rencana kehadiran dalam kegiatan tersebut.
MTQ Provinsi Jambi Tetap Sesuai Jadwal
Di tengah rencana perubahan jadwal HCS, Pemerintah Provinsi Jambi tetap menjadwalkan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat provinsi mulai 30 Oktober 2026.
Al Haris menyatakan pelaksanaan MTQ tetap mengikuti jadwal karena rangkaian kegiatan dan berbagai cabang perlombaan telah tersusun.
Sementara itu, Pemkot Jambi akan melanjutkan pematangan persiapan HCS sembari menunggu keputusan pemerintah pusat.
Perubahan jadwal HCS kini menempatkan dua hal sebagai perhatian utama: kepastian pelaksanaan dan kondisi lingkungan yang mendukung kenyamanan peserta.
Bagi masyarakat, keberhasilan penyelenggaraan juga perlu terlihat dari manfaat nyata, mulai dari perbaikan infrastruktur hingga peluang ekonomi yang benar-benar dirasakan warga.(*)