JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi membuka pendaftaran Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Batch 2 dengan kuota mencapai 30 ribu peserta dari seluruh Indonesia.

Masyarakat yang ingin mengikuti program pelatihan gratis tersebut diminta segera melakukan pendaftaran melalui portal SIAPkerja dan Skillhub Kemnaker sebelum batas akhir pada 9 Juni 2026.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah mengatakan seluruh proses pendaftaran dilakukan secara online dan telah dirancang lebih sederhana agar mudah diakses masyarakat.

“Seluruh proses pendaftaran kami desain agar mudah diakses dan transparan. Peserta cukup mengikuti alur melalui SIAPkerja dan Skillhub Kemnaker mulai dari pembuatan akun hingga asesmen kesiapan,” ujar Darmawansyah dalam siaran pers Biro Humas Kemnaker, Minggu (24/5/2026).

Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Batch 2 ini menjadi salah satu langkah pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas peluang kerja dan kewirausahaan.

Cara Daftar Pelatihan Vokasi Nasional 2026

Calon peserta terlebih dahulu harus mengakses laman Skillhub Kemnaker melalui browser, kemudian login menggunakan akun SIAPkerja.

Bagi yang belum memiliki akun, peserta diwajibkan melakukan registrasi dengan mengisi email, nomor telepon, serta password sesuai data identitas diri.

Setelah akun berhasil dibuat, peserta wajib melengkapi profil SIAPkerja sebagai syarat utama mengikuti pelatihan.

Selanjutnya, peserta dapat mengikuti Asesmen Penilaian Diri dan Asesmen Potensi Diri atau Self Potential Inventory (SPI).

Asesmen tersebut bertujuan mengetahui minat kerja peserta, baik untuk bekerja di dalam negeri, luar negeri maupun berwirausaha, sekaligus mengukur kecocokan potensi diri dengan bidang pelatihan yang dipilih.

Peserta kemudian dapat memilih maksimal tiga program pelatihan kejuruan dalam satu balai pelatihan yang sama melalui platform Skillhub.

Tahap berikutnya adalah mengikuti Asesmen Siap Latih yang mencakup kemampuan dasar seperti verbal, numerik, pengetahuan umum hingga figural.

Asesmen ini menjadi salah satu syarat penting dalam proses seleksi peserta Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Batch 2.

Jadwal Seleksi dan Pengumuman

Kemnaker menetapkan proses seleksi peserta berlangsung pada 10 hingga 17 Juni 2026.

Sementara pengumuman hasil seleksi dijadwalkan pada 18 Juni 2026, sedangkan kick off dan orientasi pelatihan akan dimulai pada 22 Juni 2026.

Peserta yang dinyatakan lolos seleksi akan mendapatkan berbagai fasilitas dan manfaat menarik.

Di antaranya pelatihan gratis, makan siang gratis, bantuan transportasi, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi BNSP, hingga fasilitas asrama bagi peserta yang memenuhi persyaratan.

Program ini diharapkan mampu mencetak tenaga kerja kompeten dan siap bersaing di dunia industri maupun dunia usaha.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – DPD Partai Golkar Kabupaten Muaro Jambi kembali menggelar Musyawarah Kecamatan (Muscam) sebagai bagian dari penguatan konsolidasi internal partai menjelang agenda politik mendatang.

Muscam kedua tersebut digelar di Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Minggu (24/5/2026), dan berlangsung khidmat di Desa Kota Karang.

Kegiatan itu dihadiri Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Jambi H. Ivan Wirata, Ketua DPD Partai Golkar Muaro Jambi H. Asikin, Sekretaris DPD Partai Golkar Muaro Jambi Sartono, Bendahara Muhammad Ridho, jajaran pengurus partai, serta peserta Muscam Kecamatan Kumpe Ulu.

Ketua Panitia Muscam, Ardianto, menjelaskan pelaksanaan kegiatan mengacu pada Surat Instruksi Nomor: SI-01/DPP/MJ/Golkar/V/2026 terkait perencanaan dan penyelenggaraan Muscam Partai Golkar Kabupaten Muaro Jambi.

“Muscam ini terlaksana berdasarkan surat instruksi dan seluruh anggaran berasal dari DPD Partai Golkar Kabupaten Muaro Jambi,” ujar Ardianto.

Ia menilai Pengurus Kecamatan (PK) memiliki peran penting sebagai ujung tombak partai dalam membangun komunikasi politik di tengah masyarakat sekaligus menjalankan roda organisasi.

Karena itu, Muscam diharapkan mampu melahirkan kader-kader yang memiliki loyalitas, integritas, kapasitas, dan semangat pengabdian terhadap partai maupun masyarakat.

“PK merupakan ujung tombak partai dalam membangun komunikasi di masyarakat dan menjalankan program organisasi,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua PK Golkar Kecamatan Kumpe Ulu periode 2021-2026, Sopian, mengaku banyak mendapatkan pengalaman dan pemahaman politik selama dipercaya memimpin organisasi di tingkat kecamatan.

“Berkat Partai Golkar, saya memahami dunia politik dan mendapat pengalaman yang sangat berharga,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Jambi H. Ivan Wirata menegaskan pentingnya penguatan struktur organisasi hingga tingkat kecamatan sebagai langkah strategis menghadapi dinamika politik ke depan.

Menurutnya, pengurus kecamatan memiliki peran besar dalam menjaga soliditas partai sekaligus memperluas dukungan masyarakat terhadap Partai Golkar.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Muaro Jambi H. Asikin menekankan bahwa pelaksanaan Muscam harus berjalan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar.

Ia mengatakan, keberhasilan partai dapat diukur dari perolehan suara dalam setiap kontestasi politik.

Karena itu, Muscam menjadi bagian penting dalam mempersiapkan mesin partai menghadapi Pemilu 2029.

“Muscam ini merupakan penggerak roda organisasi untuk menghadapi 2029 nanti. Saat ini kita memiliki lima kursi DPRD, namun belum bisa menjadi unsur pimpinan karena selisih suara,” ungkap Asikin.

Meski demikian, ia optimistis Golkar Muaro Jambi mampu meningkatkan perolehan kursi pada Pemilu 2029 mendatang.

“Saya yakin dengan kekompakan dan kebersamaan yang dibangun sejak dini, Golkar Muaro Jambi mampu meraih posisi pimpinan DPRD pada 2029 nanti,” tutupnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Jambi mulai menggerakkan mesin politik menghadapi agenda politik mendatang.

Langkah tersebut terlihat dalam rapat konsolidasi yang digelar bersama pengurus DPD, anggota DPRD, dan Fraksi PAN se-Provinsi Jambi di Rumah PAN Jambi, Sabtu (23/5/2026) malam.

Rapat konsolidasi dipimpin langsung Ketua DPW PAN Jambi, Al Haris, dengan fokus utama memperkuat soliditas internal partai hingga tingkat akar rumput.

Dalam arahannya, Al Haris menekankan pentingnya pembentukan serta pendataan relawan di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagai bagian dari penguatan jaringan politik partai.

“Tahun ini kita harus merekrut relawan sesuai dengan TPS masing-masing. Karena itu saya meminta seluruh pengurus DPD, anggota DPRD, dan Fraksi PAN melengkapi data relawan tersebut,” ujar Al Haris.

Menurutnya, kekuatan partai tidak hanya bertumpu pada pengurus dan kader, tetapi juga pada kesiapan relawan yang aktif bergerak di tengah masyarakat.

Ia menilai relawan menjadi ujung tombak partai dalam membangun komunikasi politik sekaligus memperkuat dukungan masyarakat hingga tingkat paling bawah.

Selain penguatan relawan, Al Haris juga menegaskan pentingnya konsolidasi internal agar seluruh elemen partai dapat bergerak lebih terarah dan terorganisir menghadapi dinamika politik ke depan.

“Kita tentu harus mensolidkan internal partai agar mesin politik ke depannya bisa bergerak dengan baik,” tegasnya.

Konsolidasi tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa PAN Jambi mulai memperkuat struktur organisasi dan jaringan politik secara menyeluruh di Provinsi Jambi.

Dengan penguatan relawan hingga tingkat TPS, PAN optimistis dapat menjaga kekompakan internal sekaligus memperbesar dukungan masyarakat pada agenda politik mendatang.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi terus memperkuat transformasi pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat.

Hal itu ditandai dengan launching Program Kampung Bahagia sekaligus pelepasan operasional Operasional Pengangkutan Berbasis Masyarakat (OPBM) berupa 12 unit gerobak motor di Jalan Sumbawa RT 06, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Minggu (24/5/2026).

Launching dilakukan langsung oleh Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha dan dirangkaikan dengan kegiatan gotong royong pembangunan infrastruktur lingkungan serta Launching Kelurahan Cantik (Kelurahan Cinta Statistik) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Peresmian operasional OPBM ditandai dengan pemasangan stiker resmi pada 12 gerobak motor pengangkut sampah yang selanjutnya dilepas secara simbolis menggunakan pengibaran bendera.

Sebanyak 12 armada tersebut mulai dioperasikan untuk melayani pengangkutan sampah rumah tangga secara langsung di wilayah Kelurahan Kebun Handil.

Wali Kota Jambi, Maulana, mengatakan program OPBM menjadi bagian dari perubahan besar dalam tata kelola persampahan di Kota Jambi yang lebih tertib, efektif, dan berbasis partisipasi masyarakat.

“Hari ini 12 gerobak motor mulai dioperasionalkan untuk menjemput sampah ke rumah-rumah. Mudah-mudahan ini berjalan baik sehingga tidak ada lagi masyarakat membuang sampah sembarangan,” ujar Maulana.

Menurutnya, perubahan sistem pengelolaan sampah tidak hanya menyangkut fasilitas dan armada, tetapi juga perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Ia mengaku terharu melihat tingginya semangat gotong royong warga dalam mendukung Program Kampung Bahagia, terutama dalam pembangunan infrastruktur lingkungan secara swadaya.

“Saya sampai menitikkan air mata karena terharu. Dengan anggaran terbatas, ternyata swadaya masyarakat jauh lebih besar. Jalan lingkungan yang sebelumnya rusak dan becek kini diperbaiki bersama,” ungkapnya.

Maulana menjelaskan Program Kampung Bahagia tidak hanya fokus pada pembangunan fisik seperti jalan lingkungan dan drainase, tetapi juga mendorong pembangunan sosial berbasis partisipasi masyarakat hingga tingkat RT.

“Hari ini saya menghadiri beberapa titik gotong royong. Banyak RT di Kota Jambi bergerak bersama membangun wilayahnya masing-masing. Inilah semangat Kota Jambi Bahagia,” katanya.

Ia juga menegaskan, OPBM menjadi langkah strategis untuk membangun budaya pengelolaan sampah dari sumbernya, dimulai dari rumah tangga.

“Langkah berikutnya adalah pemilahan sampah dari rumah. Perubahan memang tidak bisa instan, tetapi harus dilakukan bertahap melalui edukasi berkelanjutan,” jelasnya.

Selain pengelolaan sampah, Pemkot Jambi juga melaunching Program Kelurahan Cantik atau Kelurahan Cinta Statistik bersama BPS guna memperkuat validitas data pembangunan di tingkat kelurahan.

“Kelurahan Cantik sangat penting sebagai penguatan data pembangunan agar program pemerintah tepat sasaran,” tambah Maulana.

Sementara itu, Ketua Forum Ketua RT Kota Jambi, Suparyono, mengapresiasi inovasi OPBM yang dinilai menjadi terobosan penting dalam penanganan persoalan sampah di Kota Jambi.

“Ini langkah luar biasa dari Pak Wali Kota. Dengan penghapusan TPS liar dan penguatan depo resmi serta armada OPBM, pengangkutan sampah akan lebih cepat dan tertata,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Ketua Forum RT Kelurahan Kebun Handil, Wawan, yang mengajak masyarakat mendukung penuh operasional OPBM agar persoalan sampah dapat ditangani lebih baik.

Selain di Kebun Handil, Wali Kota Maulana juga turun langsung menghadiri kegiatan gotong royong pembangunan infrastruktur lingkungan di RT 01 Kelurahan Tanjung Johor, Kecamatan Pelayangan.

Melalui Program Kampung Bahagia dan OPBM, Pemkot Jambi menegaskan komitmennya mewujudkan kota yang bersih, tertata, partisipatif, dan berkelanjutan dimulai dari lingkungan RT sebagai garda terdepan pembangunan daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana, meninjau langsung kawasan Dinas Pertanian Kota Jambi dan memastikan pemerintah akan segera melakukan penataan ulang akses serta pembangunan pembatas area di sekitar lokasi tersebut.

Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan kegiatan belajar mengajar, khususnya di SMA Negeri 12 Jambi yang berada tidak jauh dari rumah potong hewan (RPH) di kawasan tersebut.

SMA Negeri 12 Jambi diketahui memiliki lebih dari 900 siswa dan berlokasi berdampingan dengan area RPH yang hingga saat ini masih memiliki ruang terbuka tanpa pembatas memadai.

“Kita sudah mendapatkan laporan. Di sini ada SMA 12 dengan murid lebih dari 900 anak. Mereka belajar berdampingan langsung dengan rumah potong hewan yang kondisinya masih terbuka,” ujar Maulana saat melakukan peninjauan.

Ia menilai kondisi tersebut perlu segera ditangani karena dapat mengganggu kenyamanan proses belajar siswa, baik dari sisi kebersihan maupun potensi dampak lingkungan lainnya.

Menurutnya, persoalan tersebut telah dilaporkan kepada Gubernur Jambi, mengingat lahan di kawasan itu merupakan aset Pemerintah Provinsi Jambi.

Pemerintah disebut telah menyiapkan rencana penanganan yang akan segera direalisasikan.

Maulana menjelaskan, salah satu solusi yang akan dilakukan adalah pemanfaatan lahan sekitar setengah hektare di belakang lokasi untuk dibuat akses khusus menuju RPH.

“Di belakang lokasi ada lahan sekitar setengah hektare yang bisa dimanfaatkan. Rencananya akan ditimbun dan dibuat akses khusus untuk rumah potong hewan,” jelasnya.

Dengan adanya akses baru tersebut, aktivitas kendaraan dan operasional RPH tidak lagi bersinggungan langsung dengan area sekolah.

Selain itu, Pemkot Jambi juga berencana membangun pagar pembatas yang lebih tinggi antara RPH dan lingkungan sekolah untuk mengurangi potensi gangguan.

“Pembatas dengan sekolah akan kita buat lebih tinggi agar tidak terjadi pencemaran, baik dari bau maupun dampak lainnya terhadap siswa,” tambah Maulana.

Ia berharap penataan ini dapat menjadi solusi jangka panjang, sehingga kegiatan pendidikan di SMA Negeri 12 Jambi tetap berjalan dengan nyaman tanpa mengganggu operasional rumah potong hewan.

“Semoga ini menjadi solusi terbaik. Anak-anak tetap bisa belajar dengan nyaman, dan operasional rumah potong hewan juga tetap berjalan,” tutupnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) menyelesaikan pembangunan rest area di ruas Jalan Tol Palembang–Betung Seksi 3 Struktur, tepatnya di STA 71+000, pada Mei 2026.

Kehadiran rest area ini menjadi bagian dari upaya peningkatan layanan jalan tol sekaligus mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah Sumatera Selatan.

Rest area tersebut dibangun di dua sisi, yakni sisi A dan sisi B, dengan tipe A dan fasilitas yang cukup lengkap untuk mendukung kebutuhan pengguna jalan.

Untuk kapasitas parkir, rest area sisi A mampu menampung hingga 255 kendaraan, sementara sisi B dapat menampung sekitar 268 kendaraan, baik kendaraan kecil maupun besar.

Fasilitas yang tersedia di antaranya toilet umum, mushola, restoran, area tenant UMKM, bengkel, gazebo, ruang terbuka hijau, ATM center, klinik kesehatan, kantor pengelola, serta sistem pengelolaan sampah dan utilitas modern.

Dari sisi desain, rest area ini mengusung konsep arsitektur modern dengan bentuk geometris tegas yang dipadukan dengan ornamen lokal khas Palembang berupa tanjak pada fasad bangunan.

Selain itu, desain juga mengoptimalkan pencahayaan serta sirkulasi udara alami melalui penggunaan roster dan konsep bangunan semi terbuka.

Direktur Operasi III HKI, Defi Adrian, mengatakan bahwa pembangunan rest area ini tidak hanya berfokus pada penyediaan fasilitas istirahat bagi pengguna jalan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

“Rest area ini diharapkan menjadi ruang baru bagi pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya melalui keterlibatan UMKM, tenaga kerja lokal, serta penyedia jasa dan supplier daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa HKI menempatkan kualitas sebagai prioritas utama dalam pembangunan, mulai dari proses konstruksi hingga kesiapan fasilitas pendukung layanan.

Rest area ini direncanakan mulai beroperasi pada awal tahun 2027 dan diharapkan dapat menjadi tempat singgah yang nyaman sekaligus mendukung kelancaran mobilitas di Jalan Tol Palembang–Betung.

“Dengan pengoperasian pada awal 2027, kami berharap fasilitas ini dapat mendukung konektivitas serta memperkuat peran tol dalam mendorong perekonomian Sumatera Selatan,” tutup Defi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jambi mulai bergerak cepat dalam upaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olahraga di daerah.

Langkah tersebut diwujudkan melalui penjajakan kerja sama strategis dengan tokoh sepak bola nasional sekaligus owner Pancoran Soccer Field (PSF) Group, Gede Widiade.

Pertemuan tersebut dipimpin langsung Ketua Umum KONI Provinsi Jambi, AKBP Mat Sanusi, didampingi Sekretaris Umum Dr Muhammad Ali beserta jajaran pengurus lainnya pada Jumat (22/5/2026) di sela agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KONI di Jakarta.

Ketua Umum KONI Jambi, AKBP Mat Sanusi, mengatakan audiensi itu difokuskan untuk membangun sinergi dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga guna mendukung peningkatan prestasi atlet daerah.

Menurutnya, fasilitas olahraga yang representatif menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan iklim pembinaan atlet yang kompetitif dan berkelanjutan.

“Melalui kerja sama strategis ini, kami berharap kualitas sarana olahraga di bawah naungan KONI Jambi dapat meningkat sehingga mampu menunjang pembinaan atlet dan melahirkan prestasi di tingkat nasional,” ujar Mat Sanusi.

Selain membahas pengembangan infrastruktur olahraga, pertemuan tersebut juga dimanfaatkan sebagai ajang berbagi pengalaman terkait tata kelola fasilitas olahraga modern yang profesional dan mandiri secara bisnis.

PSF Group sendiri dikenal sebagai salah satu pelopor pengelolaan fasilitas olahraga swasta modern di Indonesia yang mengintegrasikan infrastruktur olahraga dengan sistem manajemen berkelanjutan.

Sementara itu, Sekretaris Umum KONI Jambi, Dr. Muhammad Ali, menilai pembenahan infrastruktur olahraga menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung potensi atlet-atlet Jambi.

Menurutnya, banyak atlet daerah memiliki kemampuan bersaing, namun belum sepenuhnya didukung fasilitas latihan yang memadai dan sesuai standar.

“Jambi memiliki banyak potensi atlet. Karena itu, fasilitas olahraga yang modern dan representatif menjadi kebutuhan penting agar pembinaan bisa berjalan maksimal,” katanya.

KONI Jambi optimistis kolaborasi bersama PSF Group dapat menjadi langkah awal modernisasi fasilitas olahraga di Provinsi Jambi agar lebih adaptif terhadap perkembangan industri olahraga saat ini.

Pertemuan tersebut diharapkan segera berlanjut ke tahap implementasi melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dalam waktu dekat.

Kerja sama itu nantinya akan menjadi bagian dari blueprint pengembangan sarana olahraga modern di Provinsi Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemadaman listrik massal atau blackout yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatra, termasuk Provinsi Jambi, mendapat sorotan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Jambi.

Ketua YLKI Jambi, Ibun Kholdun, menilai gangguan listrik yang kembali terjadi menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap kesiapan sistem kelistrikan PLN dalam menghadapi kondisi darurat maupun gangguan teknis.

Menurutnya, apabila blackout dipicu faktor alam atau cuaca ekstrem, hal tersebut memang sulit dihindari.

Namun, PLN sebagai perusahaan penyedia listrik nasional dinilai harus memiliki langkah antisipasi dan sistem cadangan yang lebih matang.

“Kalau memang karena faktor alam tentu tidak ada yang bisa mengelak. Tetapi yang menjadi perhatian kami adalah kesiapan PLN menghadapi kondisi seperti ini, karena blackout bukan hanya sekali atau dua kali terjadi,” ujar Ibun, Sabtu (23/5/2026).

Ia mencontohkan, masyarakat maupun pelaku usaha kecil biasanya telah menyiapkan langkah darurat seperti penggunaan genset ketika terjadi pemadaman listrik.

Karena itu, menurutnya, PLN seharusnya memiliki sistem mitigasi yang jauh lebih siap dibandingkan masyarakat umum.

“Kalau di rumah saja ketika listrik padam orang menyiapkan genset, maka PLN yang merupakan perusahaan besar tentu harus lebih siap menghadapi blackout ataupun gangguan teknis lainnya,” katanya.

Ibun menilai dampak pemadaman listrik massal sangat dirasakan masyarakat, terutama pelaku UMKM yang menggantungkan aktivitas usaha pada pasokan listrik.

Selain menghambat kegiatan ekonomi, blackout juga disebut mengganggu pelayanan kepada masyarakat di berbagai sektor.

“Yang dirugikan tentu masyarakat dan UMKM. Aktivitas terganggu, pelayanan juga ikut terdampak akibat pemadaman listrik ini,” tambahnya.

YLKI Jambi pun meminta PLN tidak hanya fokus pada pemulihan sementara, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh agar gangguan serupa tidak terus terulang.

“PLN harus belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya. Jangan hanya diam saja, tetapi harus ada evaluasi dan perbaikan agar kejadian serupa tidak terus berulang,” tutupnya.

Sebelumnya, PT PLN (Persero) menyebut blackout di sejumlah wilayah Sumatra dipicu gangguan transmisi akibat cuaca buruk yang berdampak pada sistem interkoneksi kelistrikan Sumatra.

Sebelumnya, PT PLN (Persero) menyebut blackout di sejumlah wilayah Sumatra dipicu gangguan transmisi akibat cuaca ekstrem yang berdampak pada sistem interkoneksi listrik Sumatra.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas terganggunya pasokan listrik yang memengaruhi aktivitas warga dan sektor ekonomi di berbagai daerah.

“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Sumatra, khususnya di Jambi, Sumatra Barat, Riau, Sumatra Utara, dan Aceh atas gangguan sistem kelistrikan yang terjadi,” ujar Darmawan dalam konferensi pers virtual.

PLN mengungkapkan gangguan awal berasal dari jalur transmisi 275 kV Muara Bungo–Sungai Rumbai di Provinsi Jambi yang diduga terdampak cuaca ekstrem hingga keluar dari sistem interkoneksi Sumatra.

Akibatnya, sistem kelistrikan mengalami ketidakseimbangan. Sejumlah wilayah mengalami kelebihan pasokan listrik atau oversupply yang menyebabkan frekuensi dan tegangan meningkat drastis sehingga beberapa pembangkit otomatis keluar dari sistem.

Di sisi lain, beberapa wilayah lain mengalami kekurangan daya hingga menyebabkan pembangkit ikut terlepas dari jaringan.

PLN menyebut kondisi tersebut memicu efek domino yang menyebabkan gangguan meluas ke berbagai provinsi di Sumatra.

“Gangguan ini cukup luas karena sistem kelistrikan di Sumatra saling terhubung satu sama lain,” jelas Darmawan.

Setelah gangguan terjadi, PLN langsung melakukan pemeriksaan terhadap gardu induk dan jaringan transmisi.

Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan tidak ditemukan kerusakan fisik berat seperti tower transmisi roboh.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Anggota DPRD Provinsi Jambi, Ansori Hasan, meminta pemerintah bersama PT PLN (Persero) segera melakukan evaluasi menyeluruh terkait gangguan kelistrikan yang menyebabkan blackout di sejumlah wilayah Sumatra.

Menurut Ansori, langkah cepat perlu dilakukan agar dampak pemadaman listrik massal terhadap masyarakat tidak semakin meluas.

Ia juga mendorong pemerintah menetapkan status tanggap darurat kelistrikan sebagai upaya percepatan penanganan gangguan listrik di Sumatra.

“Mengaktifkan tanggap darurat penting agar dampaknya tidak semakin parah. Status darurat kelistrikan melalui PLN dan Kementerian ESDM bisa menjadi dasar pengerahan sumber daya nasional,” kata Ansori, Sabtu (23/5/2026).

Ansori meminta pasokan listrik diprioritaskan untuk objek vital seperti rumah sakit, bandara, pusat data, kantor pemerintahan, hingga fasilitas air bersih agar pelayanan publik tetap berjalan normal.

Selain itu, ia juga mendorong PLN membuka posko darurat dan hotline pengaduan guna mempercepat koordinasi dengan masyarakat selama proses pemulihan berlangsung.

Tak hanya kepada pemerintah, Ansori juga mengimbau masyarakat dan kalangan industri untuk sementara mengurangi penggunaan listrik demi menjaga stabilitas sistem kelistrikan.

Menurutnya, pemerintah melalui Kementerian ESDM perlu melakukan audit menyeluruh guna memastikan penyebab utama blackout yang terjadi di Sumatra.

“Apakah karena gangguan transmisi SUTET, defisit pembangkit, serangan siber, atau cuaca ekstrem, semuanya harus diaudit,” ujarnya.

Ia juga meminta adanya penguatan jaringan transmisi, penambahan gardu cadangan, hingga pembangunan interkoneksi antarwilayah agar sistem kelistrikan nasional menjadi lebih andal dan tidak mudah terganggu.

Sebelumnya, PT PLN (Persero) menyebut blackout di sejumlah wilayah Sumatra dipicu gangguan transmisi akibat cuaca ekstrem yang berdampak pada sistem interkoneksi listrik Sumatra.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas terganggunya pasokan listrik yang memengaruhi aktivitas warga dan sektor ekonomi di berbagai daerah.

“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Sumatra, khususnya di Jambi, Sumatra Barat, Riau, Sumatra Utara, dan Aceh atas gangguan sistem kelistrikan yang terjadi,” ujar Darmawan dalam konferensi pers virtual.

PLN mengungkapkan gangguan awal berasal dari jalur transmisi 275 kV Muara Bungo–Sungai Rumbai di Provinsi Jambi yang diduga terdampak cuaca ekstrem hingga keluar dari sistem interkoneksi Sumatra.

Akibatnya, sistem kelistrikan mengalami ketidakseimbangan.

Sejumlah wilayah mengalami kelebihan pasokan listrik atau oversupply yang menyebabkan frekuensi dan tegangan meningkat drastis sehingga beberapa pembangkit otomatis keluar dari sistem.

Di sisi lain, beberapa wilayah lain mengalami kekurangan daya hingga menyebabkan pembangkit ikut terlepas dari jaringan.

PLN menyebut kondisi tersebut memicu efek domino yang menyebabkan gangguan meluas ke berbagai provinsi di Sumatra.

“Gangguan ini cukup luas karena sistem kelistrikan di Sumatra saling terhubung satu sama lain,” jelas Darmawan.

Setelah gangguan terjadi, PLN langsung melakukan pemeriksaan terhadap gardu induk dan jaringan transmisi.

Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan tidak ditemukan kerusakan fisik berat seperti tower transmisi roboh.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemadaman listrik massal atau blackout yang terjadi di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) pada Jumat malam (22/5/2026) menuai kritik dari berbagai pihak.

Pengamat publik Nasroel Yasir menilai PT PLN (Persero) gagal melakukan evaluasi menyeluruh terhadap gangguan serupa yang sebelumnya pernah terjadi.

Menurut Nasroel, blackout yang kembali meluas hingga lintas provinsi menunjukkan lemahnya sistem antisipasi dan pembelajaran di tubuh PLN.

“Perlu dipertanyakan pejabat-pejabat PLN sekarang, kenapa tidak belajar dari kejadian sebelumnya. Masih juga tidak bisa bekerja dengan baik,” ujar Nasroel, Sabtu (23/5/2026).

Ia menegaskan bahwa persoalan blackout bukan pertama kali terjadi dalam sistem kelistrikan nasional.

Karena itu, PLN seharusnya sudah memiliki langkah mitigasi agar gangguan serupa tidak kembali terulang.

“Harusnya belajar dari kejadian sebelumnya, di mana letak kesalahannya dan bagaimana mengantisipasinya agar tidak terjadi lagi,” katanya.

Nasroel juga menyoroti semakin kompleksnya sistem kelistrikan nasional seiring bertambahnya jumlah pembangkit listrik.

Namun menurutnya, peningkatan infrastruktur tersebut tidak diimbangi dengan kualitas pengelolaan dan kesiapan sumber daya manusia.

“Sekarang ini semakin banyak pembangkit, semakin banyak pula masalah yang tidak tertangani,” ujarnya.

Bahkan, ia menilai persoalan blackout tidak terlepas dari penempatan pejabat yang dianggap tidak tepat di jajaran direksi PLN.

“Ini akibat orang-orang yang salah dipaksa menjadi direksi PLN,” tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas terganggunya pasokan listrik yang berdampak luas terhadap aktivitas warga dan sektor ekonomi di berbagai daerah.

“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Sumatra, khususnya di Jambi, Sumatra Barat, Riau, Sumatra Utara, dan Aceh atas gangguan sistem kelistrikan yang terjadi,” ujar Darmawan dalam konferensi pers virtual, Sabtu (23/5/2026).

PLN mengungkapkan, indikasi awal gangguan berasal dari jalur transmisi 275 kV Muara Bungo–Sungai Rumbai di Provinsi Jambi.

Kondisi cuaca ekstrem diduga menjadi pemicu terganggunya jaringan tersebut hingga akhirnya keluar dari sistem interkoneksi kelistrikan Sumatra.

Akibat gangguan itu, sistem kelistrikan mengalami ketidakseimbangan.

Beberapa wilayah mengalami kelebihan pasokan atau oversupply sehingga frekuensi dan tegangan listrik meningkat drastis.

Kondisi tersebut memicu sejumlah pembangkit otomatis keluar dari sistem untuk menghindari kerusakan.

Sementara itu, wilayah lain justru mengalami kekurangan daya yang menyebabkan frekuensi dan tegangan turun.

Dampaknya, pembangkit di daerah tersebut juga ikut terlepas dari jaringan.

PLN menyebut kondisi ini memicu efek domino yang menyebabkan gangguan meluas hingga ke berbagai provinsi di Sumatra.

“Gangguan ini cukup luas karena sistem kelistrikan di Sumatra saling terhubung satu sama lain,” jelas Darmawan.

Usai gangguan terjadi, PLN langsung melakukan pemeriksaan terhadap gardu induk dan jaringan transmisi.

Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan tidak ditemukan kerusakan fisik berat seperti tower transmisi roboh.(*)