MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo masa bakti 2026-2029 resmi dilantik oleh PWI Provinsi Jambi, Sabtu 29 Agustus 2026.

Pelantikan berlangsung di Rumah Dinas Bupati Bungo.

Pelantikan dipimpin langsung Ketua PWI Provinsi Jambi, H.R. Ridwan Agus Depati. Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Bungo H. Dedy Putra, SH, M.Kn., Bupati Tebo Agus Rubiyanto, SE, M.M. yang diwakili Wakil Bupati Tebo Nazar Efendi, SE, M.Si., unsur Forkopimda, Ketua TP PKK Kabupaten Bungo, istri Sekda Bungo, para kepala OPD, perwakilan PWI Sarolangun dan Merangin, insan pers, serta tamu undangan lainnya.

Ketua PWI Kabupaten Bungo terpilih, Arief Budhiman Sudrajat, mengatakan jajaran PWI Bungo dan Tebo siap menjalankan roda organisasi dengan penuh komitmen serta bersinergi dengan pemerintah daerah dalam membangun daerah melalui penyajian informasi yang akurat dan mencerdaskan masyarakat.

“Kami berharap Pak Bupati bisa membantu tempat berteduh dan berdiskusi sebagai sekretariat,” ujar Arief yang akrab disapa Aga, sembari berharap Pemerintah Kabupaten Bungo dapat menambah dukungan anggaran bagi pers dan wartawan.

Arief juga menegaskan komitmen PWI Bungo dan Tebo untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga marwah dan profesionalisme wartawan di kedua kabupaten tersebut.

Sementara itu, Ketua PWI Provinsi Jambi H.R. Ridwan Agus Depati mengingatkan pengurus baru PWI Bungo dan Tebo agar terus menjaga kredibilitas organisasi serta membangun kerja sama yang baik dengan Pemerintah Kabupaten Bungo dan Pemerintah Kabupaten Tebo.

Dalam kesempatan tersebut, Ridwan Agus juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Bungo di bawah kepemimpinan Bupati Dedy Putra.

Ia menilai pembangunan di Kabupaten Bungo menunjukkan kemajuan yang cukup pesat, salah satunya pengembangan Bandara Muara Bungo melalui kerja sama dengan maskapai penerbangan Batik Air.

Wakil Bupati Tebo, Nazar Efendi mengatakan wartawan yang tergabung dalam PWI merupakan wartawan profesional.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Tebo akan mendorong para wartawan di daerah tersebut untuk mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

“Jagalah marwah wartawan yang profesional dan menaati aturan serta etika pers,” tegas Nazar.

Menurutnya, peningkatan kompetensi wartawan penting untuk menjaga kualitas pemberitaan sekaligus meningkatkan profesionalisme insan pers dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Bupati Bungo, Dedy Putra menegaskan Pemerintah Kabupaten Bungo tetap berkomitmen mendukung keberadaan pers dan PWI, meskipun kondisi APBD Bungo memiliki keterbatasan.

Ia menyebut, dukungan terhadap pers akan diupayakan melalui peningkatan anggaran pada tahun 2027.

Pemerintah Kabupaten Bungo juga membuka peluang memberikan dana hibah kepada PWI Bungo.

“Insya Allah ke depannya kita akan bantu dana hibah bagi PWI Bungo. Cuma, bantu juga Pemda dengan pemberitaan yang positif,” tegas Dedy Putra.

Dedy berharap hubungan antara pemerintah daerah dan insan pers dapat terus terjalin secara baik, sehingga pers dapat menjalankan fungsi jurnalistik sekaligus ikut berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui pemberitaan yang berimbang dan konstruktif.

Rangkaian pelantikan ditandai dengan penandatanganan berita acara pelantikan, pembacaan surat keputusan (SK), serta pemberian sertifikat Orientasi Keorganisasian dan Kewartawanan.

Kegiatan kemudian ditutup dengan foto bersama pengurus PWI Bungo dan Tebo, jajaran PWI Provinsi Jambi, pemerintah daerah, serta tamu undangan.

Pelantikan tersebut menjadi momentum bagi kepengurusan baru PWI Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo masa bakti 2026-2029 untuk memperkuat profesionalisme wartawan, menjaga marwah organisasi, serta meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Perubahan perilaku konsumen dan dinamika bisnis membuat perusahaan tidak cukup hanya mengandalkan cara kerja yang sudah berjalan.

Kemampuan membaca masalah, mencari solusi, hingga mengukur dampaknya kini menjadi bagian penting dalam menjaga daya saing.

Semangat itu coba dibangun PT Sinar Sentosa Primatama (Sinsen), Main Dealer sepeda motor Honda di Provinsi Jambi, melalui SINSEN Innovation Craft (InnCraft) 2026.

Program tersebut dirancang sebagai ruang bagi karyawan Sinsen dan jaringan Dealer Honda di seluruh Provinsi Jambi untuk mengubah berbagai persoalan yang ditemui dalam pekerjaan menjadi gagasan perbaikan yang bisa diterapkan.

Menariknya, Sinsen menggunakan konsep permainan Minecraft sebagai pendekatan utama InnCraft. Dalam konsep tersebut, sebuah inovasi digambarkan seperti membangun sesuatu dari blok demi blok.

Masalah menjadi titik awal. Ide menjadi blueprint. Improvement menjadi proses pembangunan. Sedangkan dampak menjadi hasil akhir yang harus terlihat.

Konsep itu kemudian dirangkum melalui tema “Craft Your Idea, Build The Future”.

Peserta tidak hanya dituntut menghasilkan ide kreatif. Gagasan yang diajukan juga harus mampu diterjemahkan menjadi solusi, diterapkan dalam aktivitas kerja, diukur hasilnya, serta memiliki peluang untuk dikembangkan secara berkelanjutan.

PIC Sinsen InnCraft PT Sinar Sentosa Primatama, Lydia Syahada, mengatakan program tersebut dibuat untuk mendorong karyawan dan jaringan dealer agar tidak melihat persoalan kerja sebagai hambatan semata.

“Melalui SINSEN InnCraft, kami ingin memberikan ruang bagi karyawan dan jaringan Dealer Honda untuk berani melihat permasalahan dari sudut pandang yang berbeda dan mengubahnya menjadi solusi,” ujar Lydia.

Menurutnya, inovasi tidak selalu harus lahir dari proyek besar. Perubahan justru dapat dimulai dari persoalan sederhana yang ditemukan dalam pekerjaan sehari-hari.

“Karena bagi kami, inovasi tidak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar, tetapi dari kemauan untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik,” lanjutnya.

Pendekatan tersebut membuat gagasan yang muncul dalam InnCraft berangkat dari persoalan yang dihadapi peserta dalam aktivitas kerja masing-masing.

Solusi yang dikembangkan diarahkan pada sejumlah tujuan, mulai dari membuat proses kerja lebih efektif, meningkatkan pengalaman pelanggan, hingga mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis.

Dengan demikian, ukuran inovasi tidak berhenti pada seberapa unik sebuah ide, tetapi juga pada sejauh mana ide tersebut dapat dijalankan dan menghasilkan perubahan.

Antusiasme peserta datang dari dua lingkungan sekaligus, yakni internal Main Dealer Sinsen dan jaringan Dealer Honda di Provinsi Jambi.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap gagasan yang dinilai memberikan nilai terbaik, Sinsen menetapkan enam pemenang InnCraft 2026.

Enam pemenang tersebut terbagi dalam dua kategori. Tiga pemenang berasal dari kategori Internal Main Dealer Sinsen, sedangkan tiga lainnya merupakan pemenang kategori Inovasi Dealer Honda se-Provinsi Jambi.

Bagi Sinsen, kompetisi tersebut tidak diposisikan semata-mata sebagai ajang mencari pemenang.

Lebih jauh, InnCraft diharapkan menjadi pemicu terbentuknya kebiasaan baru di lingkungan kerja: berani mempertanyakan proses yang sudah berjalan, mencari alternatif, berkolaborasi, dan menguji apakah sebuah perbaikan benar-benar memberikan dampak.

Melalui InnCraft, persoalan yang muncul dalam aktivitas sehari-hari didorong untuk tidak berhenti sebagai keluhan. Masalah diharapkan menjadi bahan untuk menemukan peluang perbaikan.

Semangat “Craft Your Idea, Build The Future” pun menjadi pesan utama program tersebut: inovasi dimulai dari gagasan, tetapi nilainya baru terlihat ketika gagasan itu berubah menjadi aksi dan memberikan dampak nyata.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Rencana Pemerintah Kota Jambi kembali menanamkan modal Rp10 miliar ke Bank Jambi pada APBD 2027 mendapat sorotan DPRD Kota Jambi.

Dewan meminta pemerintah kota lebih dulu memberikan kepastian atas persoalan aset daerah senilai sekitar Rp13,1 miliar yang selama ini dikaitkan dengan penyertaan modal kepada bank milik daerah tersebut.

Desakan itu disampaikan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Jambi dalam laporan hasil pembahasan Rancangan KUA dan PPAS APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2027.

Laporan tersebut dibacakan Plt. Sekretaris DPRD Kota Jambi, Feny Nivertity, dalam rapat paripurna.

Banggar menilai persoalan aset tidak cukup hanya dijawab dengan rencana penyelesaian.

Pemerintah kota diminta menyampaikan status hukum aset, kepastian nilai, perkembangan penyelesaian persoalan yang ada, serta batas waktu yang jelas.

Aset yang menjadi sorotan berada di Kelurahan Rajawali, Kecamatan Jambi Timur.

Nilainya mencapai sekitar Rp13,128 miliar, dengan rincian tanah sekitar Rp2,586 miliar dan bangunan senilai kurang lebih Rp10,542 miliar.

Persoalan tersebut menjadi semakin relevan karena Pemkot Jambi kembali memasukkan rencana penyertaan modal sebesar Rp10 miliar kepada Bank Jambi dalam rancangan APBD 2027.

Banggar mengingatkan agar tambahan modal tersebut tidak semata-mata dibenarkan dengan alasan memenuhi kebutuhan modal inti bank.

DPRD meminta pemerintah menghadirkan kajian yang lebih komprehensif sebelum anggaran tersebut direalisasikan.

Kajian itu setidaknya harus menggambarkan kondisi keuangan Bank Jambi, manfaat investasi bagi Pemkot Jambi, potensi dividen yang diterima daerah, risiko penanaman modal, serta tingkat pengembalian manfaat investasi bagi masyarakat.

Dengan demikian, keputusan menambah modal tidak hanya dilihat sebagai kewajiban pemegang saham, tetapi juga harus dapat diukur dari sisi manfaat dan risiko terhadap keuangan daerah.

Sorotan terhadap aset semakin kuat karena salah satu bangunan yang berkaitan dengan rencana operasional Bank Jambi belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan.

Bangunan yang berada di Jalan Raden Mattaher, di samping Gedung Putro Retno, tersebut dibangun Dinas PUPR Kota Jambi pada 2023 dengan nilai sekitar Rp10,128 miliar.

Namun, bangunan itu belum difungsikan sebagaimana peruntukannya. Kondisi tersebut sebelumnya juga menjadi perhatian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kota Jambi Tahun 2024.

Dalam pemeriksaan tersebut, aset berupa gedung yang belum digunakan dilaporkan mengalami pencurian dan kerusakan pada sejumlah peralatan, mesin, serta jaringan utilitas.

Nilai kerusakan dan kehilangan yang teridentifikasi diperkirakan minimal mencapai Rp2,27 miliar.

Kondisi itu membuat DPRD meminta pemerintah kota tidak membiarkan persoalan aset berlarut tanpa kepastian penyelesaian.

Bagi DPRD, persoalan utamanya bukan hanya mengenai kapan aset tersebut dapat digunakan, tetapi juga bagaimana pemerintah memastikan aset yang dibangun menggunakan uang daerah memiliki kepastian hukum, nilai yang jelas, perlindungan yang memadai, dan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, pemerintah kota juga tengah merancang tambahan investasi Rp10 miliar kepada Bank Jambi pada 2027.

Situasi tersebut membuat DPRD meminta Pemkot Jambi lebih terukur dalam mengambil keputusan.

Pemerintah harus menjelaskan hubungan antara aset yang belum tuntas dengan kebijakan penyertaan modal, sekaligus memastikan investasi baru benar-benar memberikan keuntungan dan manfaat bagi daerah.

Banggar pun mendorong adanya target penyelesaian yang konkret, bukan sebatas komitmen administratif.

Dengan adanya tenggat waktu yang terukur, DPRD dapat menilai perkembangan penyelesaian aset sekaligus memastikan anggaran daerah yang telah terserap tidak kehilangan manfaat.

Sorotan ini pada akhirnya mengarah pada satu persoalan mendasar seberapa siap Pemkot Jambi menambah investasi daerah jika aset yang sebelumnya direncanakan untuk mendukung penyertaan modal masih menyisakan persoalan hukum, kerusakan, dan belum termanfaatkan secara optimal?

Pertanyaan tersebut menjadi penting untuk dijawab sebelum rencana penyertaan modal Rp10 miliar kepada Bank Jambi masuk lebih jauh dalam pembahasan APBD 2027.(*)

KERINCI, SEPUCUKJAMBI.ID – Penanganan kasus dugaan penganiayaan dan perusakan rumah yang menjerat AJ, warga Desa Sebukar, Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci, masih berproses.

Perkara yang dilaporkan oleh Anisa Fitrima (36) tersebut kini memasuki tahap P19, setelah berkas perkara yang diserahkan penyidik Polres Kerinci diperiksa oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Sungai Penuh.

P19 berarti jaksa mengembalikan berkas kepada penyidik disertai petunjuk mengenai bagian-bagian perkara yang masih perlu dilengkapi sebelum proses hukum dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Kanit Pidum Satreskrim Polres Kerinci, Ipda Ricky Firmansyah, S.H., membenarkan perkembangan tersebut.

“Kami sudah menerima petunjuk P19 dari Kejaksaan dan akan dilengkapi,” kata Ricky.

Penyidik Polres Kerinci, Aipda DS Chandra, S.AP., mengatakan surat petunjuk P19 dari kejaksaan telah diterima secara resmi pada Sabtu, 22 Agustus 2026.

Sebelumnya, petunjuk tersebut telah disampaikan melalui WhatsApp pada Jumat sore sebelum surat resminya diterima penyidik.

Menurut Chandra, penyidik akan menindaklanjuti seluruh petunjuk yang diberikan jaksa.

“Kami baru terima petunjuk P19 sore kemarin (Jumat, red) melalui WhatsApp (WA), dan hari ini (Sabtu, red) kami menerima surat P19-nya. Dan kami akan melengkapi selama 14 hari ke depan,” ujar Chandra.

Dengan masuknya perkara ke tahap P19, proses penyidikan belum berhenti.

Polisi masih memiliki pekerjaan untuk memenuhi kekurangan atau petunjuk jaksa sebelum berkas kembali dilimpahkan untuk diperiksa.

Tahapan tersebut menjadi bagian penting dalam proses penanganan perkara pidana karena kelengkapan berkas akan menentukan apakah perkara dapat dinyatakan lengkap untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Di tengah proses pelengkapan berkas, perhatian juga muncul terkait status tersangka AJ.

Pengamat hukum sekaligus advokat Erick Abdullah menilai perkara dugaan penganiayaan dan perusakan rumah tersebut semestinya menjadi pertimbangan bagi penyidik dalam menentukan perlu atau tidaknya dilakukan penahanan terhadap tersangka.

Menurut Erick, jaminan dari pihak keluarga tidak serta-merta menghilangkan pertimbangan hukum mengenai penahanan.

“Seorang pelaku penganiayaan dan perusakan rumah seharusnya ditahan, meski mendapat jaminan dari berbagai pihak. Hal ini mengingat tindakan yang dibuat oleh pelaku telah menimbulkan trauma bagi korban, jadi tidak hanya menimbulkan kerusakan. Oleh sebab itu dikhawatirkan akan terulang kejadian yang sama,” jelasnya.

Sorotan tersebut menempatkan aspek perlindungan korban sebagai salah satu perhatian dalam proses hukum perkara tersebut.

Namun, keputusan mengenai penahanan tetap merupakan kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan ketentuan hukum dan pertimbangan yang berlaku dalam perkara pidana.

Dengan adanya petunjuk P19, penyidik Polres Kerinci kini fokus melengkapi berkas perkara sesuai arahan jaksa.

Setelah kelengkapan tersebut dipenuhi, berkas akan kembali diserahkan kepada kejaksaan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perkembangan ini sekaligus menunjukkan bahwa perkara dugaan penganiayaan dan perusakan rumah yang terjadi di wilayah Sebukar tersebut masih berada dalam proses hukum.

Hingga tahap ini, tersangka AJ tetap memiliki hak-hak hukum sebagaimana diatur dalam proses peradilan pidana.

Termasuk asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sementara itu, penyidik menyatakan proses pelengkapan berkas akan dilakukan sesuai petunjuk jaksa agar perkara dapat segera memasuki tahapan hukum selanjutnya.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) Kantor Cabang Muara Bungo menghadirkan program Kredit Pemilikan Properti (KPP) Merdeka BRI 2026.

Program KPP Merdeka BRI 2026 merupakan fasilitas KPR komersial yang ditujukan bagi masyarakat yang ingin memiliki properti, baik rumah baru maupun rumah bekas.

Program tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk pembelian properti melalui agen properti rekanan BRI maupun top up bagi nasabah existing BRI.

RM KPR BRI Muara Bungo, Mutahar Sy, mengatakan KPP Merdeka BRI 2026 menawarkan suku bunga mulai dari 3,71 persen dengan pilihan jangka waktu kredit mulai dari tiga tahun hingga maksimal 15 tahun.

“Pesannya bagi masyarakat di Kabupaten Bungo, apabila ingin beli properti perumahan yang menarik komersial, bisa menghubungi BRI Muara Bungo. Karena BRI bisa melayani KPR rumah komersil dengan suku bunga bersaing, prosesnya sangat cepat, tidak ribet dan sangat simpel,” ujar Mutahar.

Ia menjelaskan, program tersebut dapat diakses oleh sejumlah kategori calon debitur dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Bagi calon debitur yang berprofesi sebagai wiraswasta, usaha minimal telah berjalan selama dua tahun. Selain itu, calon debitur juga harus menunjukkan perkembangan laba usaha dalam dua tahun terakhir.

Sementara itu, program KPR komersial BRI juga dapat diajukan oleh karyawan swasta yang memiliki penghasilan tetap.

Selain itu, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) juga dapat mengajukan fasilitas tersebut sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Melalui KPP Merdeka BRI 2026, BRI Kantor Cabang Muara Bungo memberikan alternatif pembiayaan bagi masyarakat Kabupaten Bungo yang berencana memiliki hunian atau properti dengan pilihan tenor dan suku bunga yang kompetitif.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Aktivitas anak jalanan (anjal), gelandangan dan pengemis kembali menjadi perhatian Pemerintah Kota Jambi.

Tim Reaksi Cepat (TRC) Srikandi Satpol PP Kota Jambi menemukan 17 orang saat menyisir sejumlah ruang publik pada Jumat, 28 Agustus 2026.

Penyisiran tidak hanya menyasar persimpangan lampu merah yang selama ini identik dengan aktivitas meminta-minta.

Petugas bergerak ke sejumlah kawasan lain, mulai dari Tugu Juang, rumah ibadah, kawasan Kambang, Kompi C hingga lingkungan kampus.

Temuan tersebut menunjukkan persoalan anjal di Kota Jambi tidak berada di satu titik saja.

Kasat Pol PP Kota Jambi, Iper Riyansuni mengatakan operasi dilakukan untuk menjaga ruang publik tetap tertib sekaligus mencegah aktivitas yang dapat mengganggu pengguna jalan.

“Penertiban ini kita lakukan untuk memastikan ruang publik tetap tertib dan tidak dijadikan tempat untuk melakukan aktivitas yang mengganggu pengguna jalan maupun masyarakat,” ujar Iper.

Dalam penyisiran tersebut, empat orang ditemukan di kawasan Tugu Juang. Mereka terdiri dari tiga orang dewasa dan seorang anak-anak.

Petugas kemudian bergerak ke sekitar Masjid Nurdin Hamzah dan menemukan tiga orang dewasa.

Penyisiran berlanjut ke kawasan Kambang. Di lokasi ini, petugas menemukan dua orang dewasa yang diketahui merupakan pasangan suami istri.

Dua orang dewasa lainnya ditemukan di kawasan Kompi C dan sekitarnya.

Sementara itu, di sekitar Universitas Batanghari (Unbari), petugas menemukan empat orang dewasa. Dua orang lainnya terjaring di kawasan Simpang Pulai.

Jika seluruh temuan tersebut dijumlahkan, terdapat 17 orang yang ditertibkan dalam kegiatan tersebut.

Di antara berbagai lokasi yang disisir, persimpangan lampu merah menjadi salah satu perhatian khusus Satpol PP.

Aktivitas meminta-minta di tengah arus kendaraan dinilai tidak hanya berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas, tetapi juga menempatkan orang yang beraktivitas di jalan pada situasi berisiko.

Karena itu, petugas memberikan imbauan agar mereka tidak kembali melakukan aktivitas di persimpangan.

“Untuk yang beraktivitas di lampu merah, kita imbau agar meninggalkan lokasi. Jangan melakukan aktivitas di tengah atau di sekitar persimpangan karena selain mengganggu pengguna jalan, juga berisiko terhadap keselamatan,” kata Iper.

Satpol PP menyadari penertiban satu kali tidak otomatis menghilangkan persoalan.

Setelah ditertibkan, anjal dapat berpindah ke lokasi lain. Kondisi inilah yang membuat petugas memilih melakukan pemantauan dan penyisiran secara berkala.

“Setelah ditertibkan bukan berarti persoalannya selesai. Kita akan terus melakukan pemantauan karena mereka bisa berpindah ke titik lain. Kalau ditemukan kembali, tentu akan kita tindak sesuai ketentuan,” tegas Iper.

Meluasnya titik aktivitas membuat penanganan anjal tidak cukup hanya dengan menyisir persimpangan.

Tugu Juang, rumah ibadah, kawasan Kambang, Kompi C dan lingkungan kampus juga menjadi lokasi yang masuk dalam pemantauan Satpol PP.

Menurut Iper, konsistensi diperlukan agar ruang publik tidak berubah menjadi lokasi aktivitas anjal secara berulang.

“Yang kita tertibkan bukan hanya yang ada di lampu merah. Semua lokasi yang menjadi titik aktivitas mereka akan kita pantau,” ujarnya.

Di sisi lain, Satpol PP juga meminta masyarakat tidak memberikan uang secara langsung kepada pengemis atau anjal di jalan.

Menurut Iper, pemberian uang secara langsung dapat menjadi salah satu faktor yang membuat aktivitas meminta-minta di ruang publik terus berlangsung.

“Kalau masyarakat terus memberikan uang di jalan, secara tidak langsung aktivitas seperti ini akan terus muncul. Kalau memang ingin membantu, salurkan melalui tempat atau lembaga yang memang menangani persoalan sosial,” katanya.

Satu temuan yang menjadi perhatian dalam operasi tersebut adalah adanya anak-anak yang berada dalam aktivitas di ruang publik.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan anjal tidak seluruhnya dapat dipandang sebagai persoalan ketertiban.

Sebagian kasus juga berkaitan dengan persoalan sosial yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Karena itu, untuk kelompok yang memerlukan intervensi sosial, Satpol PP dapat berkoordinasi dengan instansi terkait berdasarkan kondisi masing-masing.

Iper menegaskan pendekatan persuasif tetap dikedepankan dalam penertiban.

“Kita tetap mengedepankan pendekatan persuasif. Tetapi ketika sudah diberikan imbauan dan masih kembali melakukan aktivitas di lokasi yang dilarang, tentu penertiban akan terus kita lakukan,” ujarnya.

Satpol PP Kota Jambi selanjutnya akan melanjutkan pemantauan terhadap titik-titik lain yang berpotensi menjadi lokasi aktivitas anjal.

Bagi pemerintah, penertiban tersebut bukan semata-mata soal membersihkan jalan dari aktivitas anjal.

Tantangan yang lebih besar adalah memastikan ruang publik tetap aman sekaligus mendorong kelompok rentan yang ditemukan di jalan mendapatkan penanganan yang sesuai.

Dengan pola penyisiran berkelanjutan dan koordinasi dengan unsur terkait, Pemkot Jambi berharap persoalan anjal tidak terus berulang dari satu titik ke titik lainnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID– Musim kemarau mulai menjadi perhatian Pemerintah Kota Jambi.

Di tengah potensi berkurangnya ketersediaan air, Perumda Tirta Mayang tidak hanya fokus mempertahankan layanan kepada pelanggan, tetapi juga menyiapkan skema bantuan air bersih bagi warga yang terdampak kekeringan.

Langkah tersebut disiapkan sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi kering di Kota Jambi.

Direktur Utama Perumda Tirta Mayang Kota Jambi, Arianto, S.T., mengatakan perusahaan telah menyiapkan dukungan distribusi air bersih apabila masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air.

Pernyataan itu disampaikan setelah dirinya mengikuti Apel Kesiapsiagaan Antisipasi Bencana Hidrometeorologi Kering Kota Jambi Tahun 2026 di Lapangan Mako Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, Kamis, 27 Agustus 2026.

Apel tersebut dipimpin Wali Kota Jambi Maulana dan melibatkan sejumlah unsur terkait sebagai bagian dari persiapan menghadapi dampak musim kemarau.

Arianto menegaskan, masyarakat yang terdampak kekurangan air dapat mengoordinasikan kebutuhan bantuan melalui perangkat pemerintahan di wilayah masing-masing.

“Tirta Mayang menyiapkan bantuan air bersih bagi masyarakat pelanggan Kota Jambi yang membutuhkan karena terdampak kekeringan. Bantuan dapat dikoordinasikan melalui camat, lurah dan RT setempat, maupun melalui Call Center 112 Pemkot Jambi atau nomor 0821-2121-9894,” ujar Arianto.

Pola tersebut membuat koordinasi bantuan dapat dimulai dari tingkat paling dekat dengan masyarakat.

RT, kelurahan maupun kecamatan dapat menyampaikan kondisi warga yang membutuhkan sehingga distribusi air dapat diarahkan berdasarkan kebutuhan di lapangan.

Bagi Tirta Mayang, mekanisme tersebut menjadi penting karena dampak kekeringan tidak selalu sama di setiap wilayah.

Persoalan kemarau tidak hanya menyangkut warga yang membutuhkan air tambahan.

Bagi perusahaan penyedia air minum, kondisi sumber air baku juga menjadi faktor krusial yang harus dipantau.

Tirta Mayang memastikan pemantauan terhadap sumber air baku terus dilakukan. Kondisi tersebut menjadi salah satu indikator dalam menjaga proses produksi dan distribusi air kepada pelanggan.

“Kami terus melakukan langkah antisipasi untuk menjaga pelayanan kepada masyarakat pelanggan. Kondisi sumber air baku terus kami pantau, termasuk kestabilan sistem pengolahan dan distribusi air kepada pelanggan,” kata Arianto.

Pemantauan diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan kondisi sumber air apabila periode kering berlangsung lebih panjang.

Di saat yang sama, sistem pengolahan dan jaringan distribusi tetap dijaga agar pelayanan reguler kepada pelanggan dapat berlangsung.

Tirta Mayang juga membuka jalur bagi masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih.

Warga dapat menyampaikan kebutuhan melalui RT, lurah atau camat.

Selain jalur pemerintahan di tingkat wilayah, laporan juga dapat disampaikan melalui Call Center 112 Pemkot Jambi atau nomor layanan Tirta Mayang 0821-2121-9894.

Arianto menekankan kecepatan informasi menjadi salah satu kunci dalam penanganan kondisi kekurangan air.

“Yang paling penting adalah laporan dari masyarakat bisa segera diterima dan dikoordinasikan. Dengan begitu, bantuan dapat diarahkan sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan,” ujarnya.

Artinya, distribusi bantuan tidak semata menunggu kondisi memburuk, tetapi dapat dipetakan berdasarkan laporan dan kebutuhan warga.

Di luar penyiapan bantuan, masyarakat juga diminta menggunakan air secara bijak selama musim kemarau.

Imbauan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama menjaga ketersediaan air ketika kondisi lingkungan semakin kering.

Sementara itu, Tirta Mayang akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Jambi dan unsur terkait untuk memantau perkembangan kondisi selama masa siaga.

“Kami terus melakukan pemantauan dan berkoordinasi agar pelayanan air bersih tetap terjaga. Kalau ada masyarakat yang terdampak dan membutuhkan bantuan air bersih, silakan segera berkoordinasi melalui jalur yang sudah disiapkan,” ujar Arianto.

Kesiapan Tirta Mayang menunjukkan bahwa menghadapi kemarau bukan hanya soal memastikan air tetap mengalir melalui jaringan perpipaan.

Ketika ada wilayah yang mengalami kekurangan, kecepatan mendeteksi kebutuhan dan mengirimkan bantuan menjadi bagian penting dalam menjaga akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar tersebut.

Karena itu, koordinasi dari tingkat RT hingga pemerintah kota menjadi salah satu jalur yang diandalkan untuk memastikan warga yang terdampak kekeringan tidak luput dari penanganan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Nama Kota Jambi kembali mencuri perhatian di tingkat nasional. Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., meraih penghargaan kategori Inovasi Daerah dalam ajang Pemimpin Daerah Awards 2026 yang digelar iNews Media Group.

Penghargaan itu diterima Maulana dalam Malam Apresiasi Pemimpin Daerah Awards 2026 bertema “Celebrating Leadership, Innovation & Dedication for the Nation” di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta, Kamis malam, 27 Agustus 2026.

Namun, penghargaan tersebut bukan sekadar pengakuan atas kinerja kepala daerah.

Di baliknya terdapat pendekatan pembangunan yang menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kota Jambi, yakni Kampung Bahagia.

Program ini menarik karena pembangunan didorong dari lingkungan paling dekat dengan warga: tingkat Rukun Tetangga (RT).

Kampung Bahagia dirancang dengan pendekatan partisipatif. Masyarakat bersama Ketua RT tidak hanya ditempatkan sebagai penerima hasil pembangunan, tetapi ikut menentukan kebutuhan, menjalankan kegiatan, hingga mengawasi pelaksanaannya.

Dengan pola tersebut, pemerintah kota berupaya menggeser pola pembangunan yang sepenuhnya bersifat top-down.

Kebutuhan lingkungan menjadi dasar dalam menentukan kegiatan yang akan dikerjakan.

Cakupannya pun tidak terbatas pada pembangunan fisik. Program tersebut menyentuh sejumlah aspek, mulai dari infrastruktur lingkungan, kehidupan sosial kemasyarakatan, kebersihan, hingga penguatan ekonomi warga.

Bagi Pemkot Jambi, pola ini menjadi penting karena kebutuhan setiap lingkungan tidak selalu sama.

Karena itu, dukungan pemerintah diberikan melalui dana stimulus kepada RT dengan skema yang disesuaikan berdasarkan jumlah kepala keluarga (KK).

Besarannya dibedakan dalam kategori kecil, sedang, dan besar.

Skema tersebut memungkinkan dukungan anggaran disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing lingkungan.

Maulana menilai salah satu kekuatan Kampung Bahagia terletak pada keterlibatan langsung masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan, baik infrastruktur maupun kegiatan sosial, kebersihan lingkungan melalui OPBM, ekonomi dan bidang lainnya, diberikan ruang kepada masyarakat untuk mengelolanya secara gotong royong.

Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya diukur dari berapa banyak pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Tetapi juga dari seberapa jauh warga mampu mengambil peran dalam menentukan prioritas lingkungannya.

“Alhamdulillah, melalui program yang berbasis partisipasi aktif masyarakat ini, Kota Jambi diberikan penghargaan dalam ajang Pemimpin Daerah Awards 2026 setelah melalui proses penilaian yang sangat ketat,” kata Maulana.

Menurut dia, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama, bukan semata-mata capaian pemerintah daerah.

Ia pun mendedikasikan penghargaan tersebut kepada masyarakat Kota Jambi yang selama ini terlibat dalam pelaksanaan Program Kampung Bahagia.

Penghargaan nasional pada akhirnya bukan garis akhir. Justru tantangan berikutnya adalah memastikan inovasi yang sudah berjalan tetap relevan dan menghasilkan dampak yang konsisten di tingkat masyarakat.

Maulana mengajak warga mempertahankan semangat gotong royong dan terus meningkatkan kualitas pembangunan di lingkungan masing-masing.

Ia bahkan menyoroti adanya RT yang mampu menghasilkan pembangunan dengan nilai yang lebih besar dibandingkan dana stimulus yang diberikan Pemkot Jambi.

“Semangat terus untuk membangun kampung masing-masing. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi,” ujarnya.

Pengakuan melalui Pemimpin Daerah Awards 2026 dengan demikian menjadi momentum bagi Kota Jambi untuk memperkuat model pembangunan berbasis partisipasi publik.

Bagi pemerintah daerah, ukuran keberhasilan inovasi bukan hanya penghargaan yang diterima di tingkat nasional.

Melainkan sejauh mana kebijakan tersebut mampu membuat masyarakat ikut menentukan arah pembangunan di lingkungannya sendiri.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Di tengah kemarau yang mulai berdampak pada ketersediaan air dan kondisi lingkungan, Pemerintah Kota Jambi mengajak masyarakat tidak hanya mengandalkan langkah teknis, tetapi juga memperkuat ikhtiar melalui Shalat Istisqa.

Ajakan tersebut disampaikan Wali Kota Jambi Maulana melalui Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Shalat Istisqa yang ditandatangani pada Kamis, 27 Agustus 2026.

Melalui surat edaran itu, masyarakat Kota Jambi diimbau melaksanakan Shalat Istisqa secara berjamaah sebagai bentuk ikhtiar dan doa bersama agar Allah SWT segera menurunkan hujan yang membawa manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

Langkah tersebut dilakukan ketika Kota Jambi tengah menghadapi periode kemarau yang berpotensi berlangsung hingga September 2026.

Kondisi kering juga meningkatkan risiko kekurangan air bersih serta ancaman kebakaran lahan dan permukiman.

Pemkot Jambi tidak menetapkan pelaksanaan Shalat Istisqa hanya pada satu lokasi. Kegiatan tersebut justru didorong berlangsung secara luas melalui perangkat daerah, kecamatan, kelurahan hingga tingkat RT.

Masjid dan musala juga diberikan keleluasaan untuk menggelar Shalat Istisqa secara mandiri.

Waktu dan lokasi pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat serta berkoordinasi dengan tokoh agama setempat.

Pemkot Jambi mendorong Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Jambi, Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Jambi, pengurus masjid dan musala, ulama, tokoh agama serta tokoh masyarakat ikut mengambil bagian.

Para ulama, imam dan khatib juga diharapkan mengajak masyarakat memperbanyak istighfar dan doa, melakukan taubat serta introspeksi diri, meningkatkan amal ibadah dan memperkuat kepedulian sosial.

Pesan yang dibangun pemerintah tidak hanya berkaitan dengan permohonan turunnya hujan.

Tetapi juga mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap kondisi lingkungan dan menggunakan air secara bijaksana selama musim kemarau.

Kondisi kemarau tahun ini juga berlangsung bersamaan dengan persoalan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Provinsi Jambi yang berdampak terhadap kualitas udara.

Karena itu, pemerintah melihat kesiapsiagaan masyarakat perlu dilakukan dari berbagai sisi.

Kekeringan harus diantisipasi dengan menjaga ketersediaan air bersih, sementara potensi karhutla perlu dicegah agar tidak menimbulkan dampak yang semakin luas.

Pelaksanaan Shalat Istisqa menjadi salah satu bentuk ikhtiar keagamaan yang dilakukan pemerintah bersama masyarakat di tengah situasi tersebut.

Kepala perangkat daerah, camat, lurah dan ketua RT diminta membantu menyosialisasikan imbauan tersebut serta mendukung pelaksanaan Shalat Istisqa di wilayah masing-masing.

Pemkot juga mengingatkan agar seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib dan aman serta tidak mengganggu pelayanan publik maupun aktivitas masyarakat lainnya.

Di luar ikhtiar keagamaan, Pemkot Jambi tetap menjalankan langkah penanganan kekeringan secara teknis.

Pemerintah sebelumnya telah menyiagakan armada untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan.

Masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih dapat menghubungi Call Center Bahagia 112 yang beroperasi selama 24 jam.

Laporan masyarakat selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan dan dikoordinasikan dengan pihak terkait agar distribusi air dapat dilakukan ke wilayah yang membutuhkan.

Dengan kombinasi langkah teknis dan ikhtiar keagamaan tersebut, Pemkot Jambi berharap masyarakat tetap mampu menghadapi dampak kemarau dengan kesiapsiagaan yang lebih kuat.

Pemerintah juga mengajak masyarakat menjaga lingkungan, menghemat penggunaan air serta tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran selama kondisi masih kering.

Di tengah kondisi tersebut, Shalat Istisqa diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan masyarakat sekaligus memanjatkan doa agar hujan segera turun dan membawa manfaat bagi Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ancaman kekeringan yang berpotensi membuat sebagian masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih mendorong Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly meminta pelaku usaha ikut turun tangan.

Kemas menilai penanganan persoalan air bersih tidak bisa hanya dibebankan kepada Pemerintah Kota Jambi.

Dunia usaha yang memiliki sumber daya dan sarana pendukung, termasuk kendaraan tangki air, dinilai dapat dilibatkan untuk mempercepat distribusi air kepada masyarakat yang membutuhkan.

Menurut Kemas, keterlibatan perusahaan menjadi penting apabila musim kering berlangsung lebih panjang dan kebutuhan air masyarakat meningkat.

“Kita perlu mendorong pasokan air ke masyarakat. Kepada pihak swasta juga kami ajak untuk membantu. Bagi perusahaan yang memiliki mobil tangki, bisa ikut menyuplai air sampai ke wilayah-wilayah yang membutuhkan, termasuk pelosok,” ujar Kemas.

Kemas berharap dukungan pelaku usaha tidak berhenti pada bantuan ketika kondisi sudah darurat.

Menurutnya, perusahaan dapat mengambil bagian dalam skema kesiapsiagaan bersama pemerintah.

Terlebih, kebutuhan air bersih menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

Ketika sumber air mulai berkurang, kelompok masyarakat di kawasan yang pasokannya terbatas akan menjadi pihak yang paling cepat merasakan dampaknya.

Karena itu, ia mendorong pemerintah mulai mendata wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan air sekaligus mengidentifikasi sumber daya yang dapat digerakkan, termasuk armada milik perusahaan.

“Ini memang membutuhkan perhatian dan dukungan semua pihak. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Masyarakat, dunia usaha dan seluruh stakeholder harus bergerak bersama,” katanya.

Menurut Kemas, pola tersebut juga memungkinkan bantuan air bergerak lebih cepat.

Perusahaan yang berada dekat dengan wilayah terdampak dapat membantu distribusi tanpa harus menunggu persoalan berkembang menjadi krisis.

Kemas mengingatkan pemerintah agar tidak menggunakan pendekatan menunggu laporan masyarakat.

Ia meminta kesiapsiagaan dilakukan dari tingkat pemerintah paling bawah, termasuk camat, lurah hingga RT.

“Kita juga harus menyikapi kondisi musim kering ini. Ini harus melibatkan semua pihak sampai ke tingkat RT. Jangan sampai ketika masyarakat sudah kesulitan mendapatkan air, baru kita bergerak,” ujarnya.

Menurut dia, pemetaan kawasan rawan kekeringan penting dilakukan untuk menentukan prioritas distribusi.

Dengan data tersebut, pemerintah dan pihak swasta dapat mengetahui wilayah yang membutuhkan pasokan lebih cepat.

Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya mencegah persoalan air bersih berkembang menjadi masalah sosial yang lebih besar.

Selain ancaman kekurangan air, Kemas juga menyoroti dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap Kota Jambi.

Kabut asap akibat karhutla dapat mengganggu kualitas udara dan berdampak terhadap kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak.

Kondisi tersebut juga menjadi salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh bagi pelajar.

Kemas meminta pemantauan kualitas udara terus dilakukan. Jika kondisi belum memungkinkan untuk pembelajaran tatap muka, ia membuka kemungkinan agar kebijakan PJJ diperpanjang demi melindungi peserta didik.

“PJJ ini sampai tanggal 28. Hari ini memang ada penurunan, tetapi kualitas udara masih tergolong tidak baik. Mudah-mudahan segera kembali normal sehingga anak-anak kita bisa kembali ke sekolah. Namun kalau kondisinya tidak memungkinkan, tentu kami akan mendorong agar masa PJJ diperpanjang,” katanya.

Ia menegaskan, keselamatan anak harus menjadi prioritas dalam menentukan kebijakan pendidikan selama kualitas udara belum stabil.

“Jangan sampai kita terburu-buru mengembalikan anak-anak ke sekolah sementara kondisi udara belum benar-benar aman. Yang paling penting adalah kesehatan mereka,” tegasnya.

Kemas menilai persoalan karhutla, kualitas udara dan kekeringan membutuhkan pola penanganan yang saling terhubung.

Di satu sisi, pemerintah perlu memastikan perlindungan masyarakat dari dampak asap.

Di sisi lain, potensi kekurangan air harus diantisipasi dengan menyiapkan sumber dan jalur distribusi sejak awal.

Dalam konteks inilah, Kemas kembali mendorong dunia usaha mengambil peran lebih besar.

Ia berharap perusahaan yang memiliki kemampuan logistik dapat menjadi bagian dari sistem penanganan kekeringan.

Terutama untuk membantu masyarakat yang berada di kawasan yang sulit memperoleh pasokan air.

“Kita berharap kondisi udara segera membaik dan anak-anak bisa kembali belajar di sekolah. Tetapi kita juga harus menyiapkan langkah kalau kondisi ternyata belum memungkinkan. Begitu juga dengan kekeringan, jangan menunggu masyarakat kesulitan baru bantuan diberikan,” pungkasnya.

DPRD Kota Jambi, kata Kemas, akan terus berkomunikasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait untuk memastikan langkah antisipasi berjalan.

Kesiapsiagaan, menurutnya, harus dimulai sebelum masyarakat benar-benar berada dalam kondisi krisis.(*)