JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pelayanan Poli Mata di RSUD Abdul Manap Kota Jambi untuk sementara tidak dapat melayani pasien.

Kondisi tersebut terjadi karena dokter spesialis mata yang sebelumnya mengikuti seminar di Jakarta terkendala kepulangan ke Jambi akibat pembatalan penerbangan yang terdampak abu vulkanik erupsi Anak Krakatau.

Kepala Bidang Pelayanan RSUD Abdul Manap, dr. Fahruroji, membenarkan adanya kendala tersebut.

Ia mengatakan, dokter spesialis mata RSUD Abdul Manap sebelumnya berada di Semarang untuk mengikuti kegiatan seminar, kemudian mengalami pembatalan penerbangan dalam perjalanan menuju Jambi.

“Betul, Pak. Dokter mata kami kemarin mengalami pembatalan penerbangan dari Semarang ke Jakarta, kemudian penerbangan dari Jakarta ke Jambi juga terkendala akibat abu vulkanik erupsi Anak Krakatau,” ujar dr. Fahruroji.

Menurutnya, pihak rumah sakit telah menerima informasi langsung dari dokter spesialis mata terkait kondisi tersebut.

Saat ini, dokter masih berupaya melanjutkan perjalanan menuju Jambi.

“Kami sudah mendapatkan informasi dari dokter mata. Insyaallah sore ini ada penerbangan dari Jakarta ke Jambi,” katanya.

Dr. Fahruroji memastikan, apabila dokter spesialis mata tersebut telah tiba di Jambi sesuai jadwal, pelayanan Poli Mata RSUD Abdul Manap diharapkan dapat kembali dibuka pada hari berikutnya.

“Bila sudah datang ke Jambi, besok pelayanan Poli Mata sudah bisa kembali dibuka,” pungkasnya.

Pihak RSUD Abdul Manap menyampaikan permohonan pengertian kepada masyarakat dan pasien atas terganggunya pelayanan Poli Mata untuk sementara waktu.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kualitas pelayanan bukan lagi sebatas seberapa cepat urusan selesai di loket.

Kepastian informasi, kemudahan akses, konsistensi pelayanan hingga kemampuan petugas memberikan solusi kini menjadi bagian penting yang ikut menentukan tingkat kepercayaan masyarakat.

Kondisi itu mendorong BPJS Kesehatan memperkuat evaluasi pelayanan melalui Customer eXcellence 126 (CX126).

Program tersebut dirancang untuk mengukur penerapan customer excellence di 126 Kantor Cabang BPJS Kesehatan sekaligus mencari praktik pelayanan terbaik yang bisa diterapkan di cabang lainnya.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujo Waskito mengatakan perubahan ekspektasi masyarakat terhadap layanan publik membuat pengalaman peserta memiliki posisi semakin penting.

Menurutnya, keterbukaan informasi membuat masyarakat semakin mudah membandingkan kualitas pelayanan.

Karena itu, BPJS Kesehatan dituntut tidak hanya menyediakan layanan yang tersedia, tetapi memastikan pengalaman peserta tetap baik di berbagai titik layanan.

“Customer experience adalah pilar utama pembentuk reputasi dan kepercayaan publik,” ujar Pujo, Jumat (4/9).

Ia menegaskan, kebutuhan peserta JKN terus berkembang. Peserta membutuhkan akses yang mudah sekaligus informasi yang jelas dan pelayanan yang konsisten, baik ketika datang langsung ke Kantor Cabang maupun menggunakan kanal digital.

Kanal tersebut antara lain Care Center 165, Mobile JKN, PANDAWA dan berbagai layanan digital BPJS Kesehatan lainnya.

CX126 tidak dirancang hanya untuk menentukan kantor cabang mana yang memiliki nilai penilaian paling tinggi.

BPJS Kesehatan ingin membedah faktor yang membuat sebuah kantor cabang mampu menghadirkan pelayanan unggul.

Penilaian dilakukan melalui delapan pilar, yakni Customer Experience, Operational Performance, Digital Maturity, Governance, Risk Management, Stakeholder Engagement, People Excellence, dan Organizational Culture.

Suara peserta juga masuk dalam penilaian melalui pendekatan Voice of Customer.

Dengan mekanisme tersebut, pengalaman peserta tidak hanya diposisikan sebagai masukan setelah pelayanan selesai, tetapi menjadi bagian dari ukuran kualitas pelayanan itu sendiri.

Pujo mengatakan praktik yang terbukti efektif di satu kantor cabang seharusnya tidak berhenti sebagai prestasi lokal.

“Best practice yang telah teruji harus kita replikasi, sehingga pelayanan terbaik menjadi standar kolektif kita bersama,” katanya.

Artinya, keberhasilan sebuah kantor cabang tidak cukup hanya diapresiasi. Pola kerja, inovasi, teknologi maupun budaya pelayanan yang menjadi faktor keberhasilan perlu dipelajari dan diterapkan di wilayah lain.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Stevanus Adrianto Passat menilai kualitas pelayanan merupakan bentuk paling nyata dari kehadiran Program JKN yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Ia menyebut sejumlah aspek seperti kemudahan akses, kejelasan informasi, keamanan proses dan kepastian solusi memiliki pengaruh besar terhadap pengalaman peserta.

Stevanus mengingatkan agar CX126 tidak berhenti sebagai ajang penilaian atau pemberian penghargaan. Hasil asesmen harus diterjemahkan menjadi perbaikan yang jelas dan dapat diukur.

“CX126 perlu ditempatkan sebagai bagian dari proses pembelajaran dan perbaikan organisasi yang berkelanjutan,” tegas Stevanus.

Ia berharap praktik pelayanan terbaik dapat direplikasi hingga terbentuk standar yang relatif konsisten di seluruh Kantor Cabang BPJS Kesehatan.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan semata-mata berapa banyak cabang yang mendapatkan predikat terbaik.

Ukuran yang lebih penting adalah apakah peserta JKN di berbagai daerah benar-benar merasakan perubahan kualitas pelayanan.

Stevanus menekankan, peserta di mana pun berada harus mendapatkan pengalaman layanan yang semakin mudah, cepat, setara dan dapat diandalkan.

Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto menambahkan bahwa kualitas pelayanan tidak otomatis ditentukan oleh ukuran sebuah kantor cabang.

Lokasi maupun tingkat kesulitan wilayah juga bukan satu-satunya faktor penentu.

Menurut Akmal, keunggulan pelayanan terbentuk ketika kepemimpinan, proses kerja, teknologi, sumber daya manusia dan budaya pelayanan mampu bergerak dalam arah yang sama.

Dengan pendekatan tersebut, CX126 bukan hanya menjadi instrumen untuk mencari kantor cabang terbaik.

Program ini diarahkan menjadi mekanisme untuk menyebarkan cara kerja yang efektif ke seluruh jaringan pelayanan BPJS Kesehatan.

Tantangannya kemudian bukan hanya menemukan inovasi pelayanan, tetapi memastikan inovasi tersebut dapat diterapkan secara konsisten sehingga peserta JKN memperoleh standar pengalaman yang tidak jauh berbeda, di mana pun mereka mengakses layanan.

Bagi peserta, perubahan itu pada akhirnya akan diuji pada hal yang sederhana: apakah layanan mudah diakses, informasi yang diterima jelas, proses berjalan cepat dan ketika muncul persoalan, ada solusi yang benar-benar diberikan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.iD – Kabut asap yang muncul di tengah situasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Jambi mulai menjadi perhatian terhadap aktivitas masyarakat, termasuk para pelajar.

Di tengah kondisi tersebut, Polda Jambi mengambil langkah langsung dengan mendatangi Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 di RT 42, Kelurahan Mayang Mengurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Senin 7 September 2026 pagi.

Kunjungan itu tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Personel kepolisian bersama tim kesehatan memberikan pemeriksaan gratis kepada siswa sekaligus membagikan masker, vitamin, susu UHT dan air mineral.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk perhatian terhadap kondisi kesehatan anak-anak yang tetap menjalankan aktivitas belajar ketika kualitas udara terdampak kabut asap.

Dansat Brimob Polda Jambi Kombes Pol Budi Hidayat bersama Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji hadir langsung dalam kegiatan tersebut.

Rombongan diterima Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Dr Sudarmono bersama jajaran guru.

Di hadapan para siswa, Budi tidak hanya berbicara mengenai kesehatan. Ia juga menekankan pentingnya disiplin dan menjaga fokus belajar meski situasi lingkungan sedang menghadapi tantangan.

“Adik-adik harus selalu semangat dan fokus belajar dengan sungguh-sungguh. Raih masa depan yang gemilang melalui pendidikan,” kata Budi.

Ia meminta para siswa tidak mudah terpengaruh hal-hal negatif serta tetap mengikuti arahan sekolah, terutama terkait upaya menjaga kesehatan selama kondisi udara kurang baik.

Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan, kepedulian terhadap pelajar menjadi bagian dari upaya Polri hadir secara langsung di tengah masyarakat.

Menurutnya, persoalan kesehatan anak tidak bisa dilepaskan dari kondisi lingkungan.

Ketika karhutla menimbulkan kabut asap, kelompok yang beraktivitas di luar ruangan, termasuk pelajar, perlu mendapat perhatian.

“Di tengah situasi karhutla dan kondisi udara yang berkabut asap, kami mengingatkan para siswa untuk tetap menjaga kesehatan,” ujar Erlan.

Ia menyebut penggunaan masker menjadi salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk mengurangi paparan debu dan partikel di udara.

Selain masker, polisi juga memberikan vitamin, susu dan air mineral kepada siswa.

“Penggunaan masker merupakan salah satu langkah sederhana untuk melindungi diri dari paparan debu dan partikel di udara,” katanya.

Tim kesehatan Brimob Polda Jambi kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap para siswa.

Edukasi mengenai kebersihan diri, pola hidup sehat dan penggunaan masker saat berada di luar ruangan juga diberikan.

Di sisi lain, perhatian Polda Jambi tidak hanya diarahkan pada kondisi kesehatan siswa. Kepolisian juga mendorong agar proses pendidikan tetap menjadi prioritas.

Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Dr Sudarmono mengapresiasi kunjungan tersebut.

Menurutnya, kehadiran kepolisian memberikan dukungan tambahan bagi sekolah dalam membangun kesadaran siswa mengenai kesehatan, disiplin dan pembentukan karakter.

Ia berharap kerja sama dengan kepolisian tidak berhenti pada kegiatan tersebut, tetapi berlanjut melalui edukasi dan pembinaan kepada para siswa.

Erlan menambahkan, Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H. Siregar telah mengarahkan jajaran kepolisian agar kehadiran Polri tidak hanya terlihat ketika menjalankan fungsi keamanan.

“Kami akan terus hadir di tengah masyarakat, termasuk memberikan perhatian terhadap dunia pendidikan dan kesehatan generasi muda,” kata Erlan.

Bagi Polda Jambi, anak-anak di Sekolah Rakyat merupakan bagian dari generasi yang perlu mendapat perlindungan sekaligus dukungan agar tetap sehat, disiplin dan dapat mengikuti pendidikan dengan baik.

Kegiatan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 itu sekaligus menjadi pengingat bahwa persoalan karhutla tidak hanya berkaitan dengan ancaman terhadap lingkungan.

Ketika asap mulai mengganggu kualitas udara, kesehatan masyarakat terutama anak-anak ikut menjadi persoalan yang harus mendapat perhatian.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau masih terasa pada konektivitas udara dari dan menuju Jambi.

Hingga Senin 7 September 2026 pagi, 18 penerbangan di Bandara Sultan Thaha Jambi dibatalkan, dengan total 2.486 penumpang terdampak.

Pembatalan terutama terjadi pada penerbangan rute Jambi-Jakarta dan Jakarta-Jambi.

Kondisi ini berkaitan dengan masih ditutupnya Bandara Soekarno-Hatta (CGK), yang menjadi tujuan maupun asal sebagian besar penerbangan dari Bandara Sultan Thaha Jambi.

General Manager Bandara Sultan Thaha Jambi, Ardon Marbun, membenarkan kondisi tersebut.

“Masih cancel, CGK masih closed, kecuali tujuan di luar CGK normal,” ujar Ardon saat dikonfirmasi, Senin.

Berdasarkan pembaruan data Bandara Sultan Thaha Jambi hingga pukul 10.00 WIB, terdapat sembilan penerbangan kedatangan dari Jakarta menuju Jambi yang mengalami pembatalan.

Berikut penerbangan yang terdampak:

• QG 960 dengan 172 penumpang
• GA 126 dengan 125 penumpang
• ID 6804 dengan 147 penumpang
• IU 842 dengan 128 penumpang
• GA 128 dengan 107 penumpang
• IU 840 dengan 122 penumpang
• QG 966 dengan 141 penumpang
• QG 964 dengan 110 penumpang
• ID 6806 dengan 130 penumpang

Jika dijumlahkan, sembilan penerbangan kedatangan tersebut membawa ratusan penumpang yang akhirnya terdampak akibat pembatalan perjalanan.

Dampak yang sama terjadi pada penerbangan dari Jambi menuju Jakarta. Sebanyak sembilan penerbangan keberangkatan juga dibatalkan.

Penerbangan tersebut meliputi:

• ID 6807 dengan 154 penumpang
• QG 961 dengan 177 penumpang
• GA 127 dengan 160 penumpang
• ID 6805 dengan 154 penumpang
• IU 843 dengan 178 penumpang
• GA 129 dengan 154 penumpang
• QG 967 dengan 156 penumpang
• IU 841 dengan 164 penumpang
• QG 965 dengan 50 penumpang

Dengan sembilan penerbangan kedatangan dan sembilan penerbangan keberangkatan yang dibatalkan, total terdapat 18 penerbangan terdampak di Bandara Sultan Thaha Jambi.

Jumlah penumpang yang terkena dampak dari seluruh penerbangan tersebut mencapai 2.486 orang.

Dalam catatan pembaruan operasional bandara, pembatalan penerbangan berkaitan dengan diterbitkannya NOTAM A3373/26 yang menyatakan Bandara Soekarno-Hatta ditutup hingga pukul 18.00 WIB.

Penutupan tersebut berdampak langsung terhadap penerbangan Jambi-Jakarta karena pesawat tidak dapat menjalankan rute menuju maupun dari Bandara Soekarno-Hatta selama penutupan berlangsung.

Ardon mengatakan penerbangan dari dan menuju sejumlah daerah lain di luar Jakarta masih berjalan normal.

Artinya, gangguan penerbangan di Bandara Sultan Thaha Jambi saat ini terutama terkonsentrasi pada rute yang berkaitan dengan Jakarta.

Pihak Bandara Sultan Thaha Jambi masih memantau perkembangan situasi, termasuk informasi terbaru mengenai pembukaan kembali Bandara Soekarno-Hatta.

Kondisi tersebut membuat jadwal penerbangan masih berpotensi berubah mengikuti perkembangan operasional di Jakarta.

“Penumpang yang memiliki jadwal penerbangan menuju atau dari Jakarta diimbau untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait jadwal penerbangan mereka,” kata Ardon.

Bagi calon penumpang yang memiliki penerbangan Jambi-Jakarta maupun Jakarta-Jambi, informasi dari maskapai menjadi acuan penting sebelum menuju bandara.

Sementara itu, penerbangan dengan tujuan di luar Jakarta masih disebut berjalan normal hingga pembaruan Senin pagi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketika kualitas udara Kota Jambi belum membaik, Gerakan Pramuka memilih turun langsung ke tengah masyarakat.

Sekitar 2.000 masker dibagikan gratis kepada warga dan pengendara di sejumlah titik aktivitas masyarakat, Senin 7 September 2026 pagi.

Aksi sosial tersebut digelar Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Jambi sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang tetap harus beraktivitas di tengah kondisi udara yang kurang baik dan kabut asap.

Pembagian masker dilakukan serentak di lima lokasi, yakni Simpang Bank Indonesia Telanaipura, Simpang Pulai, Simpang Empat Jelutung, Tugu Keris Kotabaru, dan Simpang Mayang.

Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly memimpin langsung aksi tersebut. Ia didampingi jajaran wakil ketua, Duta Pramuka Anti Narkoba Kota Jambi 2025, perwakilan Dewan Kerja Cabang (DKC), para ketua Kwartir Ranting (Kwarran), serta pengurus Kwarcab Kota Jambi.

Para pengurus dan anggota Pramuka kemudian dibagi ke sejumlah kelompok untuk menjangkau lima titik pembagian masker.

Kemas Faried mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Pramuka terhadap kondisi kualitas udara yang sedang dihadapi masyarakat Kota Jambi.

Menurutnya, peran Pramuka tidak sebatas menjalankan kegiatan kepanduan.

Organisasi tersebut juga harus hadir ketika masyarakat menghadapi persoalan yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan.

“Kualitas udara di Kota Jambi tidak baik-baik saja. Makanya Pramuka harus ikut berperan sebagai simbol kepedulian Pramuka terhadap kondisi saat ini,” ujar Kemas Faried.

Ia mengatakan kondisi kualitas udara juga telah menjadi perhatian pemerintah.

Salah satu dampaknya terlihat dari ditundanya kegiatan belajar mengajar sebagai langkah perlindungan terhadap kesehatan masyarakat, terutama anak-anak.

Dalam situasi tersebut, pembagian masker dinilai menjadi salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk membantu masyarakat mengurangi paparan langsung ketika harus beraktivitas di luar ruangan.

Lima lokasi yang dipilih menjadi titik pembagian merupakan kawasan yang banyak dilalui masyarakat.

Para anggota Pramuka menyasar pengendara dan warga yang tetap menjalankan aktivitas di tengah kondisi udara yang kurang baik.

Langkah tersebut sekaligus menjadi imbauan agar masyarakat tidak mengabaikan perlindungan diri ketika kualitas udara menurun.

Kemas berharap aksi sosial tersebut memberikan manfaat langsung sekaligus memperkuat kesadaran masyarakat bahwa kondisi udara yang memburuk perlu dihadapi bersama.

“Kami berharap aksi ini menjadi bentuk kepedulian dan dukungan kepada Pemerintah Kota Jambi maupun pemerintah pusat dalam menjaga kesehatan masyarakat,” katanya.

Gerakan Pramuka Kota Jambi juga mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan kondisi kesehatan, terutama mereka yang harus menghabiskan banyak waktu di luar rumah.

“Penggunaan masker sangat penting sebagai salah satu langkah perlindungan diri ketika kualitas udara sedang memburuk,” ujar Kemas.

Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada pengendara sepeda motor, pekerja lapangan, pedagang, maupun warga lain yang tidak dapat menghindari aktivitas di ruang terbuka.

Pembagian masker sendiri menjadi bentuk bantuan langsung. Namun, Kemas juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk menjaga diri selama kondisi kualitas udara belum kembali membaik.

Aksi tersebut mendapat respons positif dari masyarakat. Novi, salah seorang pengendara motor yang menerima masker, mengapresiasi kepedulian Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Jambi.

Menurutnya, masker sangat membantu warga yang tetap harus berada di jalan selama kondisi udara kurang baik.

“Masker ini sangat membantu kami yang setiap hari beraktivitas di luar. Terima kasih kepada Pramuka Kota Jambi yang sudah peduli dengan kondisi masyarakat,” ujarnya.

Pembagian sekitar 2.000 masker di lima titik tersebut menjadi salah satu bentuk respons masyarakat sipil terhadap kondisi udara Kota Jambi.

Di tengah aktivitas warga yang tetap berjalan dan kondisi udara yang belum sepenuhnya bersahabat, aksi Pramuka menunjukkan bahwa upaya perlindungan masyarakat tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi juga dapat dilakukan organisasi kemasyarakatan melalui langkah sederhana yang langsung menyentuh warga.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di Kota Jambi mulai menambah beban pengeluaran sebagian keluarga.

Orang tua tidak hanya harus mendampingi anak belajar dari rumah, tetapi juga mengeluarkan biaya tambahan untuk memenuhi kebutuhan internet.

Keluhan tersebut mulai mendapat perhatian Pemerintah Kota Jambi. Wali Kota Jambi, Maulana mengatakan pemerintah memahami konsekuensi ekonomi yang muncul di tengah penerapan PJJ.

Jika pembelajaran daring harus berlangsung lebih lama karena kualitas udara belum memungkinkan siswa kembali ke sekolah.

Pemkot Jambi membuka opsi bantuan kuota internet bagi keluarga yang masuk kelompok masyarakat paling membutuhkan.

“Kalau memang terjadi dalam waktu yang cukup panjang, untuk kelompok desil kecil akan kita pertimbangkan bantuan kuota. Tetapi kita verifikasi dulu melalui Baznas dengan basis data desil 1,” ujar Maulana.

Namun, bantuan tersebut belum menjadi keputusan final. Pemerintah masih akan melihat perkembangan kondisi udara sekaligus melakukan verifikasi untuk memastikan bantuan tidak salah sasaran.

Maulana mengakui keluhan mengenai meningkatnya biaya selama PJJ sudah disampaikan sejumlah orang tua siswa.

“Memang sudah banyak keluhan dari orang tua, terutama karena ada peningkatan pengeluaran untuk pembelian kuota dan kebutuhan lainnya selama pembelajaran dilakukan secara daring,” katanya.

PJJ membuat kebutuhan keluarga bertambah, terutama bagi rumah tangga yang memiliki lebih dari satu anak sekolah.

Selain paket data, orang tua juga harus memastikan perangkat yang digunakan anak tersedia dan dapat mendukung pembelajaran.

Bagi keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas, tambahan biaya tersebut berpotensi menjadi beban apabila pembelajaran jarak jauh berlangsung dalam waktu lama.

Karena itu, Pemkot Jambi mulai mempertimbangkan skema intervensi, tetapi dengan sasaran terbatas pada keluarga yang benar-benar membutuhkan.

Maulana menegaskan, opsi bantuan kuota masih harus melalui proses pendataan.

Pemerintah berencana menggunakan basis data kesejahteraan dengan perhatian khusus kepada masyarakat yang berada pada desil 1.

Verifikasi juga akan melibatkan Baznas untuk memastikan penerima sesuai dengan kriteria.

Artinya, bantuan kuota nantinya tidak serta-merta diberikan kepada seluruh siswa yang mengikuti PJJ.

“Kalau untuk jangka pendek masih aman. Tapi kalau PJJ ini berlangsung cukup panjang, kita akan rapatkan kembali dan mempertimbangkan bantuan tersebut,” ujar Maulana.

Skema tersebut baru akan dipertimbangkan apabila PJJ berlangsung lebih lama dari kondisi yang saat ini ditetapkan.

Di sisi lain, Pemkot Jambi belum dapat memastikan kapan pembelajaran tatap muka kembali berlangsung normal.

Maulana mengatakan keputusan tersebut masih bergantung pada perkembangan kualitas udara.

Saat ini, angka Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) masih berfluktuasi dan berada di atas 150.

“ISPU masih fluktuatif, di atas 150-an. Sampai sekarang, sesuai kebijakan dan selaras dengan Pemerintah Provinsi Jambi, kita masih melakukan PJJ,” katanya.

PJJ saat ini diberlakukan hingga 9 September, mengikuti kebijakan yang diselaraskan dengan Pemerintah Provinsi Jambi.

Pemerintah masih akan mengevaluasi kondisi udara sebelum menentukan apakah siswa dapat kembali mengikuti pembelajaran tatap muka.

Maulana menjelaskan, pemerintah sebenarnya memiliki ruang untuk menerapkan pembelajaran tatap muka secara terbatas dalam kondisi kualitas udara tidak sehat, dengan mengacu pada ketentuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Namun, ada persyaratan terkait kondisi ruang kelas.

“Memang ada surat edaran dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kalau ISPU tidak sehat, sekolah yang ruang kelasnya tertutup dan memenuhi syarat keamanan, untuk kelas 3 dan 4 boleh masuk. Tapi syaratnya ruang kelas harus aman,” jelasnya.

Persoalannya, menurut Maulana, sebagian besar sekolah di Kota Jambi belum memiliki ruang kelas yang sepenuhnya tertutup dari lingkungan luar.

Kondisi tersebut membuat pemerintah memilih berhati-hati. Pembelajaran tatap muka tidak hanya mempertimbangkan aturan, tetapi juga kemampuan fisik sekolah dalam melindungi siswa dari paparan udara luar.

Pemerintah berada di antara dua kepentingan yang sama-sama harus diperhatikan. Di satu sisi, PJJ menimbulkan konsekuensi bagi orang tua dan siswa.

Di sisi lain, pembelajaran tatap muka saat kualitas udara belum aman juga memiliki risiko.

Maulana mengatakan, kesehatan dan keselamatan peserta didik tetap menjadi pertimbangan utama pemerintah.

Karena itu, perkembangan ISPU akan terus dipantau sebelum keputusan mengenai pembelajaran berikutnya diambil.

Persoalan PJJ juga tidak dapat dilepaskan dari kondisi musim kemarau yang masih berlangsung. Berdasarkan informasi BMKG, musim kemarau diperkirakan masih cukup panjang.

Jika kualitas udara belum membaik dan PJJ harus diperpanjang, kebutuhan kuota internet berpotensi terus menjadi pengeluaran tambahan bagi keluarga.

Dalam situasi itu, Pemkot Jambi kemungkinan akan kembali membahas skema bantuan, khususnya untuk keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.

Untuk sementara, pemerintah masih mempertahankan PJJ hingga 9 September sembari menunggu perkembangan kualitas udara.

Bagi orang tua, keputusan tersebut berarti biaya dan pendampingan belajar dari rumah masih harus ditanggung.

Sementara bagi pemerintah, tantangannya adalah memastikan keselamatan siswa tanpa mengabaikan beban ekonomi keluarga yang muncul akibat pembelajaran jarak jauh.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jambi mengungkap sejumlah kawasan mulai mengalami dampak kekeringan seiring berlangsungnya musim kemarau.

Kondisi paling dominan dilaporkan terjadi di Paal Merah, Jambi Timur, Jambi Selatan hingga Alam Barajo.

Kekeringan terutama dirasakan warga yang masih mengandalkan sumur sebagai sumber air untuk kebutuhan sehari-hari.

Ketika debit sumur menurun hingga mengering, masyarakat mulai membutuhkan pasokan air dari luar.

Kepala BPBD Kota Jambi, Doni Sumatriadi mengatakan hampir seluruh wilayah Kota Jambi mulai merasakan dampak kemarau. Namun, tingkat kekeringannya tidak sama di setiap kawasan.

“Wilayah relatif semua mengalami kekeringan, cuma yang lebih dominan ada di Paal Merah, Jambi Timur dan Jambi Selatan. Termasuk juga Alam Barajo,” kata Doni.

BPBD kini menjadikan laporan dan permintaan masyarakat sebagai salah satu dasar untuk menentukan lokasi distribusi air.

Pola tersebut dilakukan agar pasokan dapat diarahkan ke kawasan yang memang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, BPBD Kota Jambi bersama sejumlah pihak terus melakukan distribusi air bersih menggunakan mobil tangki.

Doni menyebut volume air yang telah disalurkan BPBD hingga saat ini mencapai sekitar 960 ribu liter.

“Total air yang sudah kita distribusikan hingga hari ini sekitar 960 ribu liter. Kita melayani sesuai dengan permintaan masyarakat,” ujarnya.

BPBD mengoperasikan empat armada sendiri untuk mendukung pelayanan.

Rinciannya, satu mobil tangki memiliki kapasitas 5.000 liter, sementara tiga armada lainnya masing-masing berkapasitas 4.000 liter.

Kekuatan tersebut diperkuat dua armada dari Batalyon 142/KJ dan satu armada PMI Kota Jambi.

“Untuk BPBD, kita memiliki satu armada 5 ribu liter dan tiga armada 4 ribu liter. Kemudian diback-up Batalyon 142/KJ sebanyak dua armada dan PMI Kota Jambi satu armada,” jelas Doni.

Dengan dukungan tersebut, sedikitnya tujuh armada dari unsur terkait dapat digunakan untuk melayani kebutuhan distribusi air bersih masyarakat.

BPBD tidak mendistribusikan air secara seragam ke seluruh wilayah. Pengiriman dilakukan berdasarkan kebutuhan dan laporan yang diterima dari masyarakat di lapangan.

Cara tersebut memungkinkan armada diarahkan ke kawasan yang sumber airnya sudah mengalami gangguan.

Doni mengatakan pelayanan dilakukan bersama Perumda Air Minum Tirta Mayang dan sejumlah pihak lainnya.

“Kita terus memberikan layanan pendistribusian air bersama PDAM dan pihak lain,” ujarnya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan kekeringan di Kota Jambi mulai berpengaruh langsung terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di permukiman yang bergantung pada sumber air lokal.

Di tengah pemetaan titik kekeringan tersebut, Wali Kota Jambi, Maulana meminta camat dan lurah aktif memantau kondisi masyarakat.

Menurut Maulana, informasi dari tingkat wilayah diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui lokasi yang mulai mengalami kesulitan air dan segera mengambil langkah.

“Lurah dan camat wajib berkoordinasi untuk wilayah yang mengalami kekeringan,” tegas Maulana.

Ia mengatakan pemantauan ketersediaan air dilakukan secara rutin karena kondisi sumur warga mulai berubah akibat kemarau.

“Saya selalu memonitor tiap hari kondisi ketersediaan air bersih di kawasan permukiman. Sebagian masyarakat menggunakan sumber air permukaan dan sumur, sekarang banyak sumur yang mulai kering,” ujarnya.

Menurut Maulana, respons pemerintah terhadap kondisi kemarau tidak hanya mengandalkan armada BPBD.

Dukungan dari sejumlah pihak juga dikerahkan untuk memperluas distribusi.

Ia menyebut sekitar 35 mobil tangki dapat bergerak setiap hari dengan volume distribusi mencapai sekitar 200 ribu liter air per hari.

“Setiap hari itu kira-kira 35 mobil tangki mendistribusikan air. Sehari bisa mencapai 200 ribu liter air,” kata Maulana.

Dengan demikian, angka distribusi yang dilakukan BPBD merupakan bagian dari pelayanan yang lebih luas melibatkan berbagai unsur pemerintah dan mitra di lapangan.

Pemetaan kawasan terdampak menjadi penting karena kebutuhan air bersih berpotensi meningkat jika musim kemarau berlangsung lebih lama.

BPBD Kota Jambi terus mengandalkan laporan masyarakat untuk menentukan prioritas distribusi, sementara pemerintah daerah meminta kecamatan dan kelurahan memperkuat pemantauan.

Untuk warga yang sumurnya mulai mengering, distribusi menggunakan mobil tangki menjadi solusi sementara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Di sisi lain, pemerintah perlu terus memantau perkembangan kondisi sumber air dan memastikan wilayah yang mengalami kekeringan tidak luput dari pelayanan.

Saat ini, Paal Merah, Jambi Timur, Jambi Selatan dan Alam Barajo menjadi sejumlah kawasan yang mendapat perhatian lebih.

Sementara BPBD tetap membuka pelayanan berdasarkan kebutuhan masyarakat di wilayah lainnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi Maulana meminta seluruh lurah dan camat tidak pasif menghadapi dampak musim kemarau yang mulai mengganggu ketersediaan air bersih di sejumlah permukiman.

Maulana menegaskan, aparat pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan harus aktif memantau kondisi warganya.

Jika terdapat kawasan yang mulai mengalami kesulitan air, informasi tersebut harus segera dikoordinasikan agar bantuan dapat diberikan tanpa menunggu persoalan semakin parah.

“Lurah dan camat wajib berkoordinasi untuk wilayah yang mengalami kekeringan,” tegas Maulana.

Instruksi tersebut disampaikan di tengah laporan mulai mengeringnya sejumlah sumur warga.

Bagi masyarakat yang selama ini mengandalkan sumur sebagai sumber kebutuhan rumah tangga, kondisi itu mulai menjadi persoalan serius ketika debit air terus menurun.

Maulana mengatakan dirinya juga terus memantau perkembangan ketersediaan air bersih di kawasan permukiman.

“Saya selalu memonitor tiap hari kondisi ketersediaan air bersih di kawasan permukiman. Sebagian masyarakat menggunakan sumber air permukaan dan sumur, sekarang banyak sumur yang mulai kering,” ujar Maulana.

Permintaan agar camat dan lurah aktif bukan tanpa alasan.

Kondisi kekeringan di setiap wilayah tidak sama sehingga pemerintah membutuhkan informasi langsung dari lapangan untuk menentukan lokasi yang membutuhkan penanganan.

Pemerintah kota kemudian dapat mengarahkan distribusi air berdasarkan laporan tersebut, terutama bagi permukiman yang sumber air warganya sudah mulai terganggu.

Maulana mengatakan pemerintah terus melakukan pemantauan sekaligus memperkuat distribusi air bersih ke kawasan terdampak.

Setiap hari, sekitar 35 mobil tangki dikerahkan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Volume air yang disalurkan disebut dapat mencapai sekitar 200 ribu liter per hari.

“Setiap hari itu kira-kira 35 mobil tangki mendistribusikan air. Sehari bisa mencapai 200 ribu liter air,” katanya.

Di lapangan, BPBD Kota Jambi menjadi salah satu unsur yang menjalankan distribusi air secara langsung.

Kepala BPBD Kota Jambi, Doni Sumatriadi mengatakan pihaknya memiliki empat armada, terdiri dari satu mobil tangki berkapasitas 5.000 liter dan tiga armada berkapasitas masing-masing 4.000 liter.

BPBD juga mendapat dukungan dua armada dari Batalyon 142/KJ serta satu armada dari PMI Kota Jambi.

“Untuk BPBD, kita memiliki satu armada 5 ribu liter dan tiga armada 4 ribu liter. Kemudian diback-up Batalyon 142/KJ sebanyak dua armada dan PMI Kota Jambi satu armada,” kata Doni.

Total terdapat tujuh armada dari unsur tersebut yang aktif mendukung pelayanan distribusi air bersih.

Hingga saat ini, BPBD mencatat sekitar 960 ribu liter air telah didistribusikan kepada masyarakat.

“Total air yang sudah kita distribusikan hingga hari ini sekitar 960 ribu liter. Kita melayani sesuai dengan permintaan masyarakat,” ujar Doni.

Doni menyebut dampak kekeringan sudah relatif dirasakan di berbagai wilayah Kota Jambi.

Namun, beberapa kawasan dinilai lebih dominan mengalami kekeringan dan membutuhkan distribusi air secara lebih intensif.

“Wilayah relatif semua mengalami kekeringan, cuma yang lebih dominan ada di Paal Merah, Jambi Timur dan Jambi Selatan. Termasuk juga Alam Barajo,” katanya.

Kondisi tersebut membuat keberadaan camat dan lurah menjadi penting.

Mereka berada paling dekat dengan masyarakat sehingga dapat mengetahui lebih awal ketika sumur warga mulai mengering atau kebutuhan air meningkat.

Laporan dari wilayah kemudian menjadi dasar bagi petugas untuk menentukan lokasi pengiriman air.

Penanganan kekeringan tidak hanya mengandalkan armada BPBD. Pemerintah Kota Jambi juga melibatkan TNI, PMI dan Perumda Air Minum Tirta Mayang untuk memperkuat pelayanan.

Doni mengatakan koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan agar distribusi dapat menjangkau warga yang membutuhkan.

“Kita terus memberikan layanan pendistribusian air bersama PDAM dan pihak lain,” ujarnya.

Dengan kondisi kemarau yang masih berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan untuk menjaga agar kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi, terutama di permukiman yang sangat bergantung pada sumber air tanah.

Instruksi Maulana kepada camat dan lurah pada akhirnya menempatkan pemerintah tingkat wilayah sebagai ujung tombak dalam mendeteksi persoalan air bersih.

Pemantauan tidak cukup dilakukan ketika warga sudah mengalami krisis. Informasi mengenai penurunan debit sumur, kesulitan mendapatkan air, hingga meningkatnya kebutuhan pasokan perlu segera disampaikan agar distribusi dapat diatur lebih cepat.

Dengan sekitar 960 ribu liter air yang telah disalurkan BPBD dan pengerahan puluhan mobil tangki setiap hari, pemerintah berupaya menjaga kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi.

Namun, selama kemarau masih berlangsung, distribusi menggunakan mobil tangki tetap menjadi solusi sementara.

Karena itu, keaktifan camat dan lurah dalam memantau kondisi lapangan menjadi bagian penting agar warga yang mulai kesulitan air tidak luput dari penanganan pemerintah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana mengungkapkan pemerintah daerah kini memperkuat distribusi air bersih menyusul mulai mengeringnya sejumlah sumur warga akibat musim kemarau.

Maulana mengatakan kondisi ketersediaan air bersih di permukiman terus dipantaunya setiap hari.

Pemerintah, kata dia, tidak ingin warga yang sumber airnya terganggu harus menunggu terlalu lama untuk mendapatkan pasokan.

“Saya selalu memonitor tiap hari kondisi ketersediaan air bersih di kawasan permukiman. Sebagian masyarakat menggunakan sumber air permukaan dan sumur, sekarang banyak sumur yang mulai kering,” ujar Maulana.

Untuk merespons kondisi tersebut, sekitar 35 mobil tangki dikerahkan setiap hari guna mendistribusikan air ke kawasan yang membutuhkan.

Volume distribusinya juga tidak sedikit. Maulana menyebut pasokan air yang disalurkan dapat mencapai sekitar 200 ribu liter dalam sehari.

“Setiap hari itu kira-kira 35 mobil tangki mendistribusikan air. Sehari bisa mencapai 200 ribu liter air,” katanya.

Maulana menegaskan penanganan kekeringan tidak cukup hanya mengandalkan armada pemerintah di lapangan.

Informasi dari tingkat kecamatan dan kelurahan diperlukan agar distribusi air dapat diarahkan ke wilayah yang benar-benar mengalami kesulitan.

Karena itu, camat dan lurah diminta aktif memantau kondisi warganya serta berkoordinasi ketika terdapat kawasan yang mulai mengalami kekurangan air.

“Lurah dan camat wajib berkoordinasi untuk wilayah yang mengalami kekeringan,” tegas Maulana.

Pola tersebut penting karena dampak kemarau tidak sama di setiap kawasan.

Sebagian warga masih dapat mengandalkan sumber air yang tersedia, sedangkan warga lainnya mulai menghadapi sumur yang debitnya menurun bahkan mengering.

Maulana mengatakan pengerahan mobil tangki tidak hanya mengandalkan armada Pemerintah Kota Jambi.

Dukungan TNI dan unsur lainnya juga dilibatkan untuk memperluas jangkauan pelayanan.

Dengan kondisi kemarau yang masih berlangsung, koordinasi lintas instansi menjadi salah satu kunci agar distribusi air tidak terhenti ketika permintaan masyarakat meningkat.

Di tingkat teknis, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jambi menjadi salah satu unsur yang menjalankan distribusi langsung ke masyarakat.

Kepala BPBD Kota Jambi, Doni Sumatriadi mengatakan pihaknya mengoperasikan empat armada, terdiri dari satu mobil tangki berkapasitas 5.000 liter dan tiga armada dengan kapasitas masing-masing 4.000 liter.

Armada tersebut kemudian diperkuat dua mobil tangki dari Batalyon 142/KJ dan satu armada PMI Kota Jambi.

“Untuk BPBD, kita memiliki satu armada 5 ribu liter dan tiga armada 4 ribu liter. Kemudian diback-up Batalyon 142/KJ sebanyak dua armada dan PMI Kota Jambi satu armada,” kata Doni.

BPBD Kota Jambi mencatat total air yang telah didistribusikan kepada masyarakat mencapai sekitar 960 ribu liter.

Doni mengatakan distribusi dilakukan berdasarkan permintaan masyarakat dan kondisi wilayah yang membutuhkan.

“Total air yang sudah kita distribusikan hingga hari ini sekitar 960 ribu liter. Kita melayani sesuai dengan permintaan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Doni, dampak kekeringan relatif mulai dirasakan di berbagai wilayah Kota Jambi. Namun, terdapat sejumlah kawasan yang kondisinya lebih dominan.

“Wilayah relatif semua mengalami kekeringan, cuma yang lebih dominan ada di Paal Merah, Jambi Timur dan Jambi Selatan. Termasuk juga Alam Barajo,” katanya.

Persoalan yang kini dihadapi sebagian warga adalah ketergantungan terhadap sumur sebagai sumber air untuk kebutuhan sehari-hari.

Ketika debit air menurun atau sumur mengering, warga membutuhkan pasokan alternatif.

Dalam situasi tersebut, distribusi menggunakan mobil tangki menjadi solusi sementara untuk menjaga kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.

BPBD juga berkoordinasi dengan Perumda Air Minum Tirta Mayang serta pihak lain untuk memperkuat pelayanan.

“Kita terus memberikan layanan pendistribusian air bersama PDAM dan pihak lain,” ujar Doni.

Bagi Pemerintah Kota Jambi, kondisi ini menjadi sinyal bahwa dampak kemarau mulai masuk ke persoalan kebutuhan dasar masyarakat.

Pemantauan sumber air, laporan dari kecamatan dan kelurahan, serta pengerahan armada menjadi bagian dari respons pemerintah untuk mencegah warga terdampak mengalami kesulitan air yang lebih parah.

Dengan puluhan armada yang dikerahkan setiap hari dan distribusi yang mencapai ratusan ribu liter, Pemkot Jambi berupaya menjaga pasokan bagi warga yang sumber airnya mulai terganggu.

Namun, distribusi melalui mobil tangki tetap merupakan langkah penanganan sementara.

Keberlanjutan pelayanan akan bergantung pada perkembangan musim kemarau dan kondisi sumber air di masing-masing wilayah.

Untuk itu, Maulana meminta jajaran pemerintahan di tingkat bawah tetap aktif memantau kondisi masyarakat.

Dengan laporan yang cepat dari lapangan, pemerintah dapat menentukan wilayah yang membutuhkan prioritas distribusi air bersih.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dampak musim kemarau mulai menekan ketersediaan air bersih di sejumlah kawasan permukiman Kota Jambi.

Sumur warga yang selama ini menjadi sumber utama kebutuhan rumah tangga mulai mengering, memaksa pemerintah memperkuat distribusi air menggunakan mobil tangki.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jambi menjadi salah satu unsur utama dalam penanganan kondisi tersebut.

Bersama TNI, PMI, Perumda Air Minum Tirta Mayang dan pihak terkait lainnya, BPBD terus mengirimkan pasokan air ke kawasan yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.

Hingga saat ini, sekitar 960 ribu liter air telah didistribusikan kepada masyarakat.

Kepala BPBD Kota Jambi, Doni Sumatriadi mengatakan pelayanan dilakukan berdasarkan laporan dan permintaan warga di lapangan.

Artinya, distribusi air diarahkan ke kawasan yang sumber airnya mulai terganggu akibat kemarau.

“Total air yang sudah kita distribusikan hingga hari ini sekitar 960 ribu liter. Kita melayani sesuai dengan permintaan masyarakat,” ujar Doni.

Untuk mendukung distribusi, BPBD Kota Jambi saat ini memiliki empat armada tangki yang terdiri dari satu mobil berkapasitas 5.000 liter dan tiga mobil dengan kapasitas masing-masing 4.000 liter.

Kekuatan tersebut diperkuat dua armada dari Batalyon 142/KJ dan satu armada PMI Kota Jambi.

Dengan demikian, terdapat tujuh mobil tangki yang secara aktif dapat digunakan untuk pelayanan distribusi air bersih.

“Untuk BPBD, kita memiliki satu armada 5 ribu liter dan tiga armada 4 ribu liter. Kemudian diback-up Batalyon 142/KJ sebanyak dua armada dan PMI Kota Jambi satu armada,” kata Doni.

Keterlibatan sejumlah unsur tersebut menunjukkan bahwa penanganan kekeringan di Kota Jambi tidak hanya mengandalkan kapasitas satu instansi.

Distribusi air membutuhkan dukungan lintas lembaga agar wilayah yang mengalami kekurangan pasokan dapat dilayani lebih luas.

Menurut Doni, dampak kekeringan mulai dirasakan di hampir seluruh wilayah Kota Jambi.

Namun, beberapa kawasan tercatat mengalami kondisi yang lebih dominan sehingga membutuhkan distribusi air lebih intensif.

“Wilayah relatif semua mengalami kekeringan, cuma yang lebih dominan ada di Paal Merah, Jambi Timur dan Jambi Selatan. Termasuk juga Alam Barajo,” ujarnya.

Kondisi tersebut terutama menjadi persoalan bagi warga yang masih mengandalkan sumur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ketika debit sumur turun atau sumber air mengering, mobil tangki menjadi salah satu alternatif pasokan yang dapat digunakan sementara.

BPBD pun terus memantau permintaan masyarakat untuk menentukan wilayah yang membutuhkan pengiriman air berikutnya.

Di sisi lain, Wali Kota Jambi Maulana mengatakan pemerintah terus memantau kondisi sumber air di kawasan permukiman.

Menurutnya, pemantauan diperlukan agar wilayah yang mulai mengalami kesulitan air dapat segera ditangani.

“Saya selalu memonitor tiap hari kondisi ketersediaan air bersih di kawasan permukiman. Sebagian masyarakat menggunakan sumber air permukaan dan sumur, sekarang banyak sumur yang mulai kering,” ujar Maulana.

Ia menyebut sekitar 35 mobil tangki dapat dikerahkan setiap hari dengan distribusi air mencapai sekitar 200 ribu liter per hari.

“Setiap hari itu kira-kira 35 mobil tangki mendistribusikan air. Sehari bisa mencapai 200 ribu liter air,” katanya.

Angka tersebut menunjukkan cakupan distribusi pemerintah lebih luas karena tidak hanya berasal dari armada BPBD.

Dukungan dari TNI dan unsur lainnya turut digunakan untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Maulana meminta jajaran kecamatan dan kelurahan tidak menunggu persoalan air menjadi lebih parah.

Koordinasi dari tingkat wilayah dinilai penting untuk memastikan kebutuhan warga dapat diketahui lebih cepat.

“Lurah dan camat wajib berkoordinasi untuk wilayah yang mengalami kekeringan,” tegasnya.

Koordinasi tersebut menjadi penting karena kondisi setiap kawasan tidak selalu sama.

Ada permukiman yang masih memiliki sumber air, sementara kawasan lain sudah menghadapi sumur yang mengering.

Dengan mekanisme berdasarkan laporan dan permintaan masyarakat, pemerintah dapat menentukan lokasi prioritas distribusi air.

BPBD Kota Jambi juga terus berkoordinasi dengan Perumda Air Minum Tirta Mayang dan sejumlah pihak lain untuk menjaga pelayanan selama kondisi kemarau berlangsung.

“Kita terus memberikan layanan pendistribusian air bersama PDAM dan pihak lain,” ujar Doni.

Meski telah ratusan ribu liter air disalurkan, distribusi menggunakan mobil tangki pada dasarnya merupakan solusi sementara selama sumber air warga belum kembali normal.

Keberlanjutan pelayanan akan sangat bergantung pada perkembangan musim kemarau dan kondisi sumber air di masing-masing kawasan.

Dengan hampir satu juta liter air yang telah disalurkan, pemerintah berupaya memastikan kekeringan tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih berat bagi kebutuhan dasar masyarakat.

Untuk saat ini, BPBD bersama unsur pendukung lainnya masih memperkuat respons di lapangan, terutama di kawasan yang permintaan air bersihnya terus meningkat.(*)