SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, membuka pengusulan Beasiswa Miskin Berprestasi Tahun 2026 bagi siswa kelas VI SD dan kelas IX SMP.

Pendaftaran berlangsung pada 27 Oktober hingga 4 November 2026, sehingga calon penerima perlu segera menyiapkan dokumen sesuai persyaratan.

Kepala Disdikbud Kabupaten Sarolangun, H. Arsyad, SH, M.Pd.I, menyampaikan pembukaan program tersebut menyusul terbitnya surat edaran pengusulan beasiswa pada 26 Oktober 2026.

Program ini menyasar siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu yang berdomisili di Kabupaten Sarolangun.

Pemerintah daerah membuka kesempatan bagi peserta didik yang memenuhi kriteria ekonomi, persyaratan administrasi, serta ketentuan prestasi akademik maupun nonakademik.

Pengusulan beasiswa mengacu pada Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 33 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Miskin Berprestasi Tahun 2026.

Ketentuan itu juga diperkuat melalui Surat Edaran Kepala Disdikbud Kabupaten Sarolangun Nomor P/1048/400.3.1/X/2026 tertanggal 26 Oktober 2026.

Calon penerima harus memenuhi sejumlah kriteria sebelum mengajukan bantuan pendidikan.

Pertama, siswa harus berdomisili di Kabupaten Sarolangun dan berstatus sebagai peserta didik kelas VI SD atau kelas IX SMP di wilayah tersebut.

Kedua, calon penerima harus berasal dari keluarga kurang mampu yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1 hingga desil 5.

Persyaratan ini juga mencakup surat keterangan dari pemerintah desa atau kelurahan sesuai ketentuan pengusulan.

Ketiga, siswa harus mempunyai prestasi akademik atau nonakademik yang dapat dibuktikan melalui dokumen resmi.

Prestasi tersebut dapat berasal dari tingkat kabupaten, provinsi, regional, nasional, hingga internasional.

Selain persyaratan ekonomi dan prestasi, calon penerima harus menunjukkan perilaku baik, rajin, santun, serta menaati tata tertib sekolah.

Siswa juga tidak boleh menerima beasiswa atau bantuan pendidikan lain untuk kategori yang sama. Seluruh dokumen yang disampaikan harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jadwal seleksi beasiswa Sarolangun 2026

Calon penerima dan orang tua perlu memperhatikan setiap tahapan agar tidak melewatkan batas pengusulan.

• 27 Oktober 2026: Pengumuman pendaftaran.
• 27 Oktober–4 November 2026: Masa pendaftaran.
• 5–9 November 2026: Proses seleksi.
• 11 November 2026: Pengumuman penerima.
• 11–13 November 2026: Daftar ulang penerima.

Pendaftaran berakhir pada 4 November 2026. Karena itu, orang tua sebaiknya memeriksa persyaratan dan berkoordinasi dengan pihak sekolah sejak awal, terutama untuk menyiapkan dokumen yang memerlukan pengesahan.

Disdikbud Sarolangun menyediakan tautan daring untuk membantu proses pengusulan.

Calon penerima harus memilih formulir sesuai jenjang pendidikan masing-masing.

1. Unduh dokumen persyaratan

https://bit.ly/4jHK0Cj

2. Formulir pendaftaran siswa SD

https://forms.gle/1hYoUP8bUvLf53yW9

3. Formulir pendaftaran siswa SMP

https://forms.gle/fFkRg8dwv3nf5wLB9

Pengisian formulir daring tidak menggantikan kewajiban penyerahan dokumen fisik.

Pemohon juga harus menyerahkan berkas asli kepada Disdikbud Kabupaten Sarolangun melalui Bidang Pendidikan Dasar sesuai ketentuan program.

Sebelum mengajukan beasiswa, calon penerima perlu memastikan seluruh dokumen berikut tersedia:

1. Surat permohonan beasiswa.
2. Surat rekomendasi dari sekolah.
3. SKTM atau surat keterangan desil sesuai persyaratan.
4. Surat pernyataan tidak menerima beasiswa lain untuk kategori yang sama.
5. Surat pernyataan keabsahan dan kebenaran dokumen.
6. Fotokopi Kartu Identitas Anak (KIA) dan Kartu Keluarga (KK).
7. Fotokopi rapor dua tahun terakhir yang telah dilegalisasi.
8. Bukti prestasi berupa piagam, sertifikat, surat keputusan, atau dokumen pendukung lainnya.
9. Fotokopi buku rekening Bank 9 Jambi atas nama calon penerima.

Orang tua dan siswa perlu memastikan kesesuaian identitas, status sekolah, dokumen ekonomi, serta bukti prestasi sebelum menyerahkan berkas.

Kelengkapan administrasi menjadi bagian penting dalam proses verifikasi dan seleksi.

Besaran bantuan belum ditetapkan dalam informasi pengusulan tersebut.

Pemerintah Kabupaten Sarolangun akan menentukan penerima dan nominal beasiswa melalui Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Dana bantuan nantinya disalurkan melalui rekening penerima di Bank 9 Jambi sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, calon penerima perlu membedakan antara pembukaan pengusulan dan penetapan bantuan.

Mengajukan permohonan tidak otomatis menjamin siswa memperoleh beasiswa karena seluruh berkas masih harus melewati proses verifikasi dan seleksi.

Disdikbud Sarolangun mengimbau kepala SD dan SMP, baik negeri maupun swasta, agar menyampaikan informasi program ini kepada siswa yang memenuhi kriteria serta membantu proses kelengkapan administrasi.

Program Beasiswa Miskin Berprestasi diharapkan dapat memperluas kesempatan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu sekaligus mendukung pengembangan prestasi mereka.

Bagi orang tua yang memiliki anak di kelas VI SD atau kelas IX SMP di Kabupaten Sarolangun, langkah terpenting saat ini ialah memeriksa kriteria penerima, menyiapkan seluruh dokumen, dan mengajukan permohonan melalui tautan sesuai jenjang pendidikan sebelum batas pendaftaran 4 November 2026.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID — Program kesehatan Pemerintah Kabupaten Sarolangun mendapat perhatian dalam evaluasi tata kelola kesehatan bersama pemerintah pusat di Jakarta, Rabu 28 Oktober 2026.

Sejumlah program yang menjadi sorotan meliputi penurunan stunting, perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Universal Health Coverage (UHC), layanan Dokter MAJU hingga pelosok desa, serta khitan gratis.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun, Bambang Hermanto, SKM., MM., memaparkan dokumen perencanaan dan capaian program kesehatan di hadapan tim Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Bambang didampingi Sekretaris Dinas Kesehatan Almuhsinin, SKM., MPH., serta tim perencana Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun.

Pemaparan tersebut menjadi bagian dari pendampingan tata kelola program kesehatan yang berlangsung sejak Mei 2026.

Kementerian Kesehatan menunjuk Universitas Diponegoro untuk mendampingi Dinas Kesehatan Sarolangun dalam memperkuat kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.

“Pemaparan ini menjadi momentum penting bagi Sarolangun untuk menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam membangun sistem pelayanan kesehatan yang terencana, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ujar Bambang.

Dalam pemaparannya, Bambang menguraikan sejumlah program prioritas yang diarahkan untuk memperluas akses layanan dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Program penurunan stunting menjadi salah satu perhatian karena membutuhkan keterlibatan lintas sektor, mulai dari pelayanan kesehatan ibu dan anak hingga pendampingan keluarga.

Keberhasilan program ini juga memerlukan pemantauan berkelanjutan agar intervensi menjangkau kelompok yang membutuhkan.

Di sisi lain, capaian Universal Health Coverage (UHC) melalui kepesertaan JKN menjadi bagian dari upaya memperluas perlindungan kesehatan masyarakat.

Kepesertaan JKN membantu masyarakat mengakses layanan sesuai ketentuan program dan status kepesertaan yang berlaku.

Program Dokter MAJU juga mendapat sorotan karena berupaya mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, termasuk warga yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan. Inovasi tersebut menjadi salah satu pendekatan daerah untuk mengurangi hambatan akses layanan.

Sementara itu, program khitan gratis menjadi bentuk pelayanan yang dapat membantu masyarakat memperoleh layanan kesehatan tertentu tanpa menanggung seluruh biaya secara mandiri, sesuai cakupan dan ketentuan program.

Meski berbagai program tersebut mendapat perhatian dalam pemaparan, pengukuran dampak tetap penting untuk melihat sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat.

Indikator seperti penurunan prevalensi stunting, cakupan kepesertaan JKN, jangkauan layanan Dokter MAJU, serta jumlah penerima khitan gratis dapat menjadi tolok ukur evaluasi berikutnya.

Selain memaparkan program unggulan, Bambang menjelaskan keselarasan visi dan misi pembangunan Kabupaten Sarolangun dengan arah kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jambi.

Dinas Kesehatan juga mengevaluasi Rencana Kerja (Renja) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sarolangun. Evaluasi tersebut mencakup capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai dasar untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan program.

Menurut Bambang, capaian indikator kinerja yang menunjukkan tren positif menjadi modal untuk meningkatkan kualitas layanan pada tahun-tahun berikutnya.

“Ke depan, indikator kinerja tersebut akan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) untuk tahun 2027,” tambahnya.

Penyelarasan ini penting agar program daerah memiliki arah yang terukur, sesuai prioritas pembangunan, dan mampu memanfaatkan sumber daya secara efektif.

Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa perencanaan anggaran sejalan dengan kebutuhan masyarakat serta hasil evaluasi program sebelumnya.

Bambang menyampaikan apresiasi kepada Bupati Sarolangun Hurmin, Wakil Bupati Gerry Trisatwika, dan Sekretaris Daerah Muhammad Arief atas dukungan terhadap penguatan program kesehatan.

Menurutnya, koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan berbagai pemangku kepentingan diperlukan agar program prioritas berjalan sesuai sasaran.

“Ini menjadi fondasi yang kuat untuk mencapai target strategis pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan terintegrasi, hingga optimalisasi program inovatif daerah demi mewujudkan Sarolangun Maju,” ujar Bambang.

Melalui pendampingan tata kelola ini, Dinas Kesehatan Sarolangun diharapkan mampu menyusun perencanaan yang lebih berkualitas, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, serta memperkuat evaluasi terhadap hasil setiap program.

Tantangan berikutnya ialah memastikan perhatian pemerintah pusat terhadap program unggulan tersebut berujung pada perbaikan layanan yang terukur.

Pemerataan akses kesehatan, keberlanjutan program, dan transparansi capaian menjadi faktor penting agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat hingga pelosok Sarolangun.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Pengurusan kenaikan pangkat, cuti, hingga pensiun aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat kini mendapat dukungan sistem digital melalui Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian (SIPENA).

Bupati Tanjung Jabung Barat, Anwar Sadat meluncurkan aplikasi tersebut untuk mendorong pelayanan administrasi yang lebih cepat, tertib, dan transparan.

Peluncuran SIPENA berlangsung di Gedung Pola Utama Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat, Rabu 28 Okotber 2026.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) mengembangkan aplikasi ini sebagai bagian dari upaya mempercepat transformasi digital dan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah.

Bupati Anwar Sadat menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi harus memberikan kemudahan nyata bagi ASN, terutama dalam mengakses layanan administrasi dan memenuhi hak kepegawaiannya.

Ia meminta seluruh perangkat daerah menggunakan SIPENA secara optimal.

Menurutnya, ketepatan dan kelengkapan data kepegawaian menjadi faktor penting agar proses administrasi tidak terhambat dan tidak merugikan pegawai.

“Keberhasilan digitalisasi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia, kedisiplinan, dan komitmen bersama.

Karena itu, seluruh ASN harus meningkatkan profesionalisme dan menjalankan tugas sesuai kewenangan serta berorientasi pada hasil,” tegas Anwar Sadat.

Kepala BKPSDMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Saldi, S.H., menjelaskan bahwa SIPENA dirancang sebagai sistem pelayanan kepegawaian mandiri dan terpadu berbasis teknologi informasi.

Aplikasi ini menyediakan sejumlah layanan administrasi, antara lain pengajuan kenaikan pangkat, pencantuman gelar akademik, cuti, pensiun, dan kebutuhan administrasi kepegawaian lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain memfasilitasi pengurusan administrasi, SIPENA juga mendukung pengelolaan data pelatihan, pemetaan kompetensi, serta pemutakhiran data kepegawaian secara cepat dan real time.

Menurut Saldi, pengembangan aplikasi tersebut bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan, menghemat waktu dan anggaran, serta mendukung penerapan sistem merit dalam manajemen ASN.

SIPENA juga menjadi tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Inovasi Daerah.

Di balik penerapan sistem digital, Pemkab Tanjung Jabung Barat menghadapi tantangan untuk memastikan seluruh ASN dan pengelola kepegawaian mampu menggunakan aplikasi secara konsisten.

Data yang tidak lengkap, tidak akurat, atau belum diperbarui dapat menghambat proses administrasi.

Karena itu, Anwar Sadat meminta setiap perangkat daerah menjaga kualitas data pegawai sekaligus meningkatkan kedisiplinan dalam memanfaatkan sistem tersebut.

Penerapan SIPENA juga membutuhkan kesiapan sumber daya manusia dan koordinasi antarlembaga agar perubahan dari prosedur administrasi sebelumnya berjalan lancar.

Dengan demikian, keberhasilan aplikasi ini tidak cukup diukur dari peluncurannya, tetapi juga dari kemudahan penggunaan, kecepatan penyelesaian layanan, ketepatan data, dan kepastian proses administrasi yang diterima ASN.

Untuk mendukung penerapan aplikasi, Pemkab Tanjung Jabung Barat menggelar sosialisasi yang diikuti 45 peserta.

Mereka terdiri atas kepala subbagian umum dan kepegawaian serta pengelola kepegawaian dari masing-masing perangkat daerah.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah, para staf ahli Bupati, asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), narasumber, dan tamu undangan lainnya.

Anwar Sadat juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar menggunakan anggaran secara efektif dan tepat sasaran di tengah keterbatasan keuangan daerah.

Ia mendorong penguatan koordinasi, penetapan prioritas, dan inovasi untuk meningkatkan kualitas pembangunan serta pelayanan publik.

Bupati turut mengapresiasi BKPSDMD dan seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan SIPENA.

Ia berharap pengelola terus menyempurnakan aplikasi tersebut sesuai kebutuhan organisasi dan perkembangan pelayanan kepegawaian.

Melalui SIPENA, Pemkab Tanjung Jabung Barat menargetkan tata kelola administrasi ASN yang lebih modern, profesional, dan akuntabel.

Tantangan berikutnya ialah memastikan sistem tersebut benar-benar mempermudah pegawai, mempercepat proses layanan, dan menjaga agar pemenuhan hak kepegawaian berjalan sesuai ketentuan.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Merangin mengembangkan buku tamu elektronik berbasis barcode tanpa anggaran khusus.

Inovasi ini memanfaatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) internal untuk mendukung digitalisasi administrasi perkantoran.

Kepala Diskominfo Merangin, Ahmad Khoiruddin, mengatakan gagasan tersebut muncul dari inisiatif pegawai yang ingin memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pendataan pengunjung.

Pihaknya kemudian mendukung pengembangan aplikasi hingga siap digunakan.

“ Kita mencoba menggali sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Kominfo Merangin. Jadi, program ini semata-mata atas inisiatif para pegawai yang langsung kami respons,” ujar Khoiruddin, yang akrab disapa Akhoi.

Ia menyampaikan hal tersebut seusai peluncuran buku tamu elektronik yang berlangsung sederhana tanpa biaya penyelenggaraan khusus.

Sekretaris Diskominfo Merangin, Teguh J Jagat, turut membenarkan bahwa inovasi tersebut berangkat dari inisiatif internal.

Buku tamu elektronik ini menggunakan barcode yang dapat dipindai pengunjung melalui telepon seluler.

Setelah memindai barcode, pengunjung mengisi formulir digital yang memuat informasi kunjungan.

Sistem kemudian mencatat data yang diperlukan, termasuk identitas sesuai isian, foto, tanda tangan, waktu kedatangan, dan tujuan kunjungan.

Dengan mekanisme tersebut, petugas tidak perlu mengandalkan pencatatan manual menggunakan buku tamu konvensional.

Pemanfaatan SDM internal menjadi aspek utama dalam pengembangan inovasi ini.

Diskominfo Merangin menunjukkan bahwa kemampuan pegawai dapat menjadi salah satu modal untuk menghadirkan solusi administrasi digital tanpa mengandalkan anggaran khusus untuk pengembangan awal.

Meski demikian, penerapan lebih luas tetap perlu memperhitungkan kebutuhan pemeliharaan sistem, keamanan data pribadi, dukungan teknis, dan kesiapan perangkat di setiap kantor.

Inovasi tersebut langsung menarik perhatian sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin.

Salah satunya Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Merangin yang menyatakan ketertarikan untuk mempelajari sistem tersebut.

Kepala Balitbang Merangin, Kiki Yanita Budi Utama, menyampaikan rencana mengutus pegawainya untuk belajar mengenai pembuatan dan penerapan buku tamu elektronik di Diskominfo.

“Saya akan segera utus pegawai kami belajar ke Dinas Kominfo untuk pembuatan dan penerapan buku tamu elektronik ini. Sistem ini sangat bagus dan sangat efektif untuk administrasi perkantoran,” ujarnya.

Ketertarikan tersebut membuka peluang bagi Diskominfo untuk membagikan pengetahuan teknis kepada OPD lain.

Jika penerapannya berjalan sesuai kebutuhan masing-masing instansi, sistem serupa berpotensi membantu menertibkan pencatatan pengunjung sekaligus mengurangi ketergantungan pada administrasi berbasis kertas.

Akhoi berharap seluruh OPD di lingkungan Pemkab Merangin dapat mempertimbangkan penggunaan buku tamu elektronik di kantor masing-masing.

Ia mendorong instansi yang berminat berkoordinasi dengan Diskominfo agar proses pengembangan dan penerapannya berjalan sesuai kebutuhan.

Sekretaris Diskominfo Merangin, Teguh J Jagat, menambahkan bahwa pemanfaatan teknologi digital merupakan bagian dari upaya membangun budaya kerja yang lebih efektif dan menyesuaikan administrasi pemerintahan dengan perkembangan teknologi.

Namun, perluasan sistem tidak cukup hanya dengan menyalin aplikasi.

Setiap OPD perlu memastikan prosedur pencatatan berjalan konsisten, petugas memahami penggunaannya, dan data pengunjung terlindungi dengan baik.

Inisiatif buku tamu elektronik ini menjadi contoh pemanfaatan kemampuan pegawai untuk mendorong inovasi di lingkungan pemerintahan.

Tantangan berikutnya ialah memastikan sistem tetap berfungsi, aman, dan memberikan manfaat nyata jika diterapkan secara lebih luas di Kabupaten Merangin.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Merangin mulai menerapkan buku tamu elektronik berbasis barcode untuk mempermudah pendataan pengunjung.

Melalui sistem ini, tamu cukup memindai barcode menggunakan telepon seluler, lalu mengisi data kunjungan secara digital tanpa perlu menulis di buku tamu manual.

Kepala Diskominfo Merangin, Ahmad Khoiruddin, meluncurkan inovasi tersebut pada Kamis 29 Oktober 2026.

Program ini merupakan inisiatif Sekretaris Dinas Kominfo Merangin, Teguh J Jagat, sebagai bagian dari pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi perkantoran.

Khoiruddin, yang akrab disapa Akhoi, menjelaskan bahwa aplikasi tersebut dirancang untuk membuat proses pencatatan pengunjung lebih praktis, tertib, dan mudah ditelusuri kembali.

“Jadi, setelah scan barcode, tamu diarahkan untuk mengisi data yang diminta melalui aplikasi buku tamu elektronik sampai selesai mengikuti petunjuk,” ujar Akhoi.

Penggunaan buku tamu elektronik cukup sederhana. Pengunjung hanya perlu memindai barcode yang tersedia di meja resepsionis menggunakan kamera telepon seluler berbasis Android.

Setelah itu, sistem mengarahkan pengunjung ke formulir digital untuk mengisi informasi yang diperlukan.

Setelah proses registrasi selesai, sistem mencatat kunjungan tersebut.

Data yang tersedia meliputi identitas sesuai isian pengunjung, foto, tanda tangan, tanggal dan waktu kedatangan, serta keperluan kunjungan.

Informasi tersebut masuk ke dalam catatan kunjungan elektronik sehingga petugas dapat melakukan pendataan tanpa harus mengandalkan pencatatan tulisan tangan.

Menurut Akhoi, penerapan sistem ini diharapkan membantu petugas resepsionis mengelola data pengunjung secara lebih efektif sekaligus memudahkan pencarian catatan kunjungan ketika diperlukan.

Sekretaris Diskominfo Merangin, Teguh J Jagat, mengatakan buku tamu elektronik tersebut menjadi salah satu upaya memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk mendukung administrasi perkantoran.

Melalui digitalisasi ini, proses pencatatan kunjungan dapat berlangsung melalui satu sistem.

Petugas juga memiliki catatan elektronik yang dapat membantu pengelolaan administrasi harian.

Meski demikian, manfaat sistem digital tidak hanya bergantung pada kemudahan penggunaannya.

Pengelola juga perlu memastikan keamanan data pribadi pengunjung, membatasi akses informasi sesuai kebutuhan, serta menjaga agar sistem tetap dapat digunakan ketika terjadi kendala teknis.

Hal ini penting karena data kunjungan dapat mencakup identitas, foto, tanda tangan, waktu kedatangan, dan tujuan pengunjung.

Untuk memastikan aplikasi berjalan sesuai fungsinya, pegawai Diskominfo Merangin turut mencoba pengisian buku tamu elektronik setelah apel.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi pengenalan awal terhadap mekanisme registrasi digital yang akan digunakan.

Nita Febria, yang terlibat dalam pembuatan aplikasi, turut mendampingi penerapan sistem tersebut.

Diskominfo Merangin berharap inovasi ini dapat mendukung budaya kerja yang lebih adaptif terhadap teknologi serta meningkatkan ketertiban administrasi perkantoran.

Penerapan buku tamu elektronik ini menjadi langkah digitalisasi pada lingkungan Diskominfo Merangin.

Ke depan, efektivitasnya dapat dilihat dari kemudahan akses bagi pengunjung, ketepatan pencatatan, keamanan data, dan konsistensi penggunaan dalam kegiatan pelayanan sehari-hari.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID — Desa Teluk Kulbi, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menjalani penilaian dan monitoring sebagai calon desa percontohan antikorupsi tingkat Provinsi Jambi, Rabu 28 Oktober 2026.

Tim Pemerintah Provinsi Jambi turun langsung untuk memeriksa kesiapan desa dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Desa Teluk Kulbi mendapat kepercayaan mewakili Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam proses seleksi tersebut.

Dari 134 desa dan kelurahan di kabupaten itu, pemerintah daerah menilai Teluk Kulbi memiliki potensi untuk bersaing sebagai desa percontohan antikorupsi.

Penilaian berlangsung di Aula Kantor Desa Teluk Kulbi. Tim melibatkan unsur Inspektorat Provinsi Jambi, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2), serta tim penilai dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik Diskominfo Provinsi Jambi, Amirzan, mengatakan penilaian tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah desa untuk memperbaiki tata kelola dan memperkuat komitmen antikorupsi.

“Penilaian Desa Antikorupsi ini sudah delapan desa di Provinsi Jambi yang dinilai. Ini merupakan momentum penting untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan,” ujar Amirzan.

Ia menekankan bahwa komitmen antikorupsi harus terlihat dalam praktik pemerintahan sehari-hari, bukan hanya melalui pemenuhan dokumen penilaian.

Transparansi pengelolaan keuangan desa, kualitas pelayanan publik, dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan menjadi aspek penting yang perlu dijaga secara konsisten.

Amirzan berharap Desa Teluk Kulbi mampu menunjukkan praktik tata kelola yang baik dan menjadi inspirasi bagi desa lain di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Irbansus Inspektorat Provinsi Jambi, Mat Sanusi, menjelaskan bahwa program Desa Antikorupsi di Provinsi Jambi telah berjalan sejak 2023.

Pada tahun tersebut, Desa Mekar Sari di Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, terpilih sebagai desa antikorupsi dan dikukuhkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Mat Sanusi, proses perluasan program mengikuti mekanisme seleksi bertahap.

Pemerintah kabupaten terlebih dahulu menyeleksi desa, kemudian mengajukan tiga kandidat kepada pemerintah provinsi.

Tim provinsi selanjutnya menilai kandidat tersebut dan memilih satu desa terbaik dari setiap kabupaten untuk diajukan kepada KPK.

“Setelah penilaian dokumen, berikutnya kita melakukan verifikasi faktual dan kunjungan lapangan terkait apa yang telah disampaikan desa secara digital,” jelas Mat Sanusi.

Ia menyebutkan bahwa KPK telah melakukan verifikasi langsung di dua kabupaten pertama, yakni Muaro Jambi dan Tebo.

Sementara itu, pemerintah provinsi mendapat tugas melakukan verifikasi lapangan untuk delapan kabupaten lainnya.

Setelah proses verifikasi selesai, tim provinsi akan menyampaikan laporan kepada KPK.

Lembaga tersebut kemudian menentukan apakah desa yang diajukan memenuhi persyaratan sebagai desa antikorupsi.

Dengan demikian, penilaian di Teluk Kulbi belum menjadi penetapan akhir. Desa tersebut masih harus melalui tahapan verifikasi dan keputusan sesuai mekanisme program.

Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Katamso, menyambut kedatangan tim penilai Provinsi Jambi.

Ia menilai penguatan integritas perlu dimulai dari tingkat pemerintahan paling bawah agar budaya antikorupsi tumbuh dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Katamso, korupsi kerap mendapat perhatian ketika melibatkan nilai besar dan pejabat tinggi.

Padahal, upaya pencegahan juga perlu menyentuh praktik sehari-hari di lingkungan keluarga, RT, dusun, hingga pemerintahan desa.

“Harapan kita ke depan tentunya perkuatan benteng kita dari bawah, dari pemerintahan terbawah sampai ke atas. Sinergi itu harus kita perkuat di lingkungan masyarakat kita di desa-desa,” ujarnya.

Katamso mengatakan Teluk Kulbi dipercaya mewakili Tanjung Jabung Barat setelah melalui pertimbangan di tingkat kecamatan dan kabupaten.

Ia menyebut pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu inovasi yang menjadi perhatian di desa tersebut.

Meski demikian, penilaian desa antikorupsi tidak cukup bertumpu pada inovasi pelayanan.

Konsistensi pengelolaan keuangan, keterbukaan informasi, akuntabilitas administrasi, dan partisipasi masyarakat juga perlu mendapat perhatian dalam proses penilaian.

Pemerintah Provinsi Jambi akan melanjutkan proses penilaian di sejumlah kabupaten sebelum menyerahkan hasilnya kepada KPK.

Tahapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas penerapan prinsip antikorupsi di tingkat pemerintahan desa.

Mat Sanusi juga menyampaikan bahwa Provinsi Jambi akan menjadi tuan rumah peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) untuk Wilayah I Sumatera.

Desa-desa yang terpilih sebagai desa antikorupsi direncanakan dikukuhkan langsung oleh pimpinan KPK pada 9 Desember mendatang.

Bagi Desa Teluk Kulbi, proses ini menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa komitmen antikorupsi berjalan melalui praktik pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab.

Hasil verifikasi serta keputusan KPK nantinya akan menentukan kelanjutan status desa tersebut dalam program percontohan antikorupsi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Kota Jambi menyiapkan dukungan akomodasi dengan ketersediaan sekitar 4.000 kamar hotel untuk menyambut delegasi Healthy Cities Summit (HCS) ke-7 Tahun 2026.

Forum tingkat nasional tersebut dijadwalkan berlangsung di Kota Jambi pada 22–25 November 2026.

Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., mengatakan pemerintah daerah terus mematangkan persiapan untuk menyambut para peserta yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

Selain akomodasi, pemerintah juga menyiapkan rangkaian kegiatan, akses perjalanan, dan lokasi yang akan dikunjungi para delegasi.

Para peserta direncanakan tiba melalui Bandara Sultan Thaha Jambi.

Pemerintah daerah berharap kesiapan hotel dan fasilitas pendukung dapat menunjang kenyamanan tamu selama mengikuti agenda HCS 2026.

“Kita berharap seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik dan menjadi momentum penting bagi Kota Jambi serta Provinsi Jambi sebagai tuan rumah,” ujar Maulana.

Ketersediaan sekitar 4.000 kamar hotel menjadi salah satu aspek penting dalam persiapan HCS 2026.

Kedatangan delegasi berpotensi membuka peluang bagi sektor perhotelan, kuliner, transportasi, pariwisata, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Meski demikian, jumlah kamar yang tersedia tidak otomatis mencerminkan jumlah kamar yang telah dipesan ataupun jumlah peserta yang akan menginap.

Besarnya dampak ekonomi juga akan bergantung pada jumlah delegasi yang hadir, lama kunjungan, serta aktivitas belanja selama kegiatan berlangsung.

Karena itu, keterlibatan pelaku usaha lokal menjadi salah satu faktor yang dapat menentukan sejauh mana penyelenggaraan forum nasional ini memberi manfaat bagi masyarakat.

Untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan, Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., bersama Wali Kota, Maulana, Wakil Wali Kota, Diza Hazra Aljosha, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan organisasi perangkat daerah terkait meninjau sejumlah lokasi pada Rabu 28 Oktober 2026.

Rombongan menggunakan bus listrik Kota Jambi dan mengunjungi beberapa titik strategis, antara lain Depo Sampah dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Sijenjang, akses menuju kawasan Candi Muaro Jambi, Kolam Retensi Telago Kajang Lako di Paal Lima, serta Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 di Kelurahan Bagan Pete.

Peninjauan tersebut mencakup kesiapan infrastruktur, akses jalan, fasilitas lingkungan, dan lokasi yang berpotensi masuk dalam agenda kunjungan delegasi.

Al Haris menegaskan bahwa, persiapan harus berjalan secara terkoordinasi, mulai dari penentuan lokasi hingga pengaturan rute perjalanan.

Ia juga berharap Presiden Republik Indonesia dapat menghadiri kegiatan tersebut, meskipun kepastian kehadirannya masih menunggu konfirmasi.

Selain agenda utama, HCS 2026 direncanakan mencakup pembukaan resmi, pertemuan kepala daerah, kunjungan ke sejumlah lokasi strategis, serta wisata kota atau city tour.

Para delegasi berpeluang melihat program pembangunan dan pelayanan publik, termasuk Sekolah Rakyat Terintegrasi 2, Kolam Retensi Telago Kajang Lako, program Kampung Bahagia, dan kawasan wisata sejarah Candi Muaro Jambi.

Pemkot Jambi berharap forum ini dapat memperkenalkan berbagai upaya pembangunan daerah, khususnya dalam pengelolaan lingkungan, penataan infrastruktur, pengendalian banjir, dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan jadwal pelaksanaan pada 22–25 November 2026, pemerintah daerah terus mematangkan berbagai kebutuhan penyelenggaraan.

Kesiapan akomodasi, akses transportasi, fasilitas pendukung, dan pelayanan kepada delegasi akan menjadi bagian penting dalam menyambut HCS ke-7 di Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kota Jambi mematangkan persiapan Healthy Cities Summit (HCS) ke-7 Tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 22–25 November 2026 di Kota Jambi.

Sejumlah infrastruktur, fasilitas lingkungan, akses jalan, dan lokasi wisata mulai ditinjau untuk mendukung rangkaian kegiatan nasional tersebut.

Gubernur Jambi Al Haris bersama Wali Kota Jambi Maulana, Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan peninjauan lapangan pada Rabu 28 Oktober 2026.

Rombongan menggunakan bus listrik Kota Jambi untuk mengunjungi sejumlah titik yang berpotensi masuk dalam agenda kunjungan delegasi.

Lokasi yang ditinjau meliputi Depo Sampah dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur; akses menuju kawasan Candi Muaro Jambi; Kolam Retensi Telago Kajang Lako di Paal Lima, Kecamatan Kota Baru; serta Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 di Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo.

Peninjauan tersebut menjadi bagian dari persiapan pemerintah daerah untuk memastikan akses perjalanan, kondisi jalan, dan fasilitas pendukung siap sebelum kegiatan berlangsung.

Gubernur Jambi, Al Haris menegaskan bahwa, persiapan HCS 2026 harus mencakup seluruh kebutuhan kegiatan, mulai dari lokasi acara hingga rute perjalanan para tamu.

Menurutnya, Kota Jambi perlu mempersiapkan diri sebagai tuan rumah pertemuan Kabupaten/Kota Sehat tingkat nasional yang direncanakan menghadirkan kepala daerah, pejabat kementerian dan lembaga, serta delegasi dari berbagai wilayah Indonesia.

“Kita berharap Bapak Presiden dapat hadir. Karena itu, semua perlu dipersiapkan sejak awal, termasuk rute perjalanan dan lokasi kegiatan. Nantinya, tim dari pemerintah pusat juga akan meninjau lokasi untuk menentukan tempat yang paling sesuai,” ujar Al Haris.

Ia menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan instansi teknis agar kebutuhan infrastruktur serta fasilitas pendukung dapat terpenuhi sesuai jadwal.

Meski pemerintah daerah berharap Presiden Republik Indonesia menghadiri kegiatan tersebut, kepastian kehadiran masih menunggu konfirmasi.

Wali Kota Jambi Maulana mengatakan pemerintah daerah terus berkoordinasi untuk mematangkan rangkaian HCS 2026.

Pemerintah juga telah menyampaikan undangan kepada kementerian terkait, termasuk Kementerian Koordinator dan Kementerian Kesehatan.

Menurut Maulana, para delegasi direncanakan tiba melalui Bandara Sultan Thaha Jambi.

Pemerintah kota juga menyiapkan dukungan akomodasi dengan ketersediaan sekitar 4.000 kamar hotel.

Rangkaian kegiatan direncanakan mencakup pembukaan resmi, pertemuan kepala daerah, kunjungan ke sejumlah lokasi strategis, serta wisata kota atau city tour.

“Kita berharap seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik dan menjadi momentum penting bagi Kota Jambi serta Provinsi Jambi sebagai tuan rumah,” kata Maulana.

Ketersediaan kamar hotel menjadi salah satu aspek penting dalam menyambut delegasi.

Namun, jumlah kamar yang tersedia tidak serta-merta menunjukkan tingkat pemesanan atau jumlah peserta yang akan menginap selama kegiatan.

Sejumlah lokasi yang masuk dalam peninjauan menggambarkan ragam isu pembangunan yang ingin diperkenalkan pemerintah daerah kepada delegasi.

Depo sampah dan IPAL di Sijenjang berkaitan dengan pengelolaan sampah serta sanitasi lingkungan.

Sementara itu, Kolam Retensi Telago Kajang Lako menjadi salah satu lokasi yang dapat memperlihatkan upaya pemerintah dalam pengelolaan air dan pengendalian banjir.

Pemerintah juga merencanakan kunjungan ke Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 dan program Kampung Bahagia, serta kawasan wisata sejarah Candi Muaro Jambi.

Melalui agenda tersebut, Pemkot Jambi ingin memperkenalkan program pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan kualitas lingkungan, infrastruktur, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pariwisata.

Namun, kesiapan lokasi dan hasil pembangunan tetap menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan.

Keberhasilan sebuah kota sehat tidak hanya bergantung pada agenda kunjungan, tetapi juga pada keberlanjutan layanan dan manfaatnya bagi warga.

Selain menjadi forum pertemuan nasional, HCS 2026 diharapkan membuka peluang bagi sektor ekonomi lokal.

Kedatangan delegasi berpotensi meningkatkan permintaan terhadap layanan hotel, kuliner, transportasi, pariwisata, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Maulana mengatakan kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi Kota Jambi untuk memperkenalkan berbagai inovasi pembangunan sekaligus memperkuat kolaborasi antardaerah dalam mewujudkan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

Peluang ekonomi tersebut tetap bergantung pada jumlah delegasi yang hadir, lama kunjungan, pola belanja peserta, serta keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rangkaian kegiatan.

Karena itu, persiapan HCS 2026 tidak hanya berkaitan dengan lokasi acara dan kenyamanan delegasi, tetapi juga bagaimana manfaat kegiatan dapat menjangkau masyarakat dan pelaku usaha di Kota Jambi.

Pemerintah daerah mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dan memberikan pelayanan yang ramah kepada para tamu.

Melalui koordinasi lintas instansi dan partisipasi masyarakat, Pemprov Jambi dan Pemkot Jambi berharap HCS ke-7 Tahun 2026 berjalan lancar serta memberi manfaat bagi daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Kota Jambi mengukuhkan Tim Terpadu Penanganan Penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkotika untuk memperkuat pencegahan, pengawasan, penindakan sesuai kewenangan, hingga rehabilitasi.

Pengukuhan berlangsung di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Rabu 28 Oktober 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala BNN Kota Jambi, Marinus Marantika Sitepu, memaparkan data yang menunjukkan peningkatan jumlah penyalahguna narkoba yang tercatat menjalani rehabilitasi.

Menurutnya, jumlah tersebut naik dari sekitar 500 orang pada 2015 menjadi sekitar 3.000 orang.

Marinus juga memperkirakan masih ada sekitar 9.000 penyalahguna yang belum tercatat.

Angka itu merupakan estimasi yang disampaikannya dalam kegiatan tersebut, bukan jumlah pasti yang telah terverifikasi melalui pendataan menyeluruh.

Data tersebut menjadi salah satu perhatian dalam upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, BNN, dan masyarakat untuk menghadapi penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.

Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., memimpin langsung pengukuhan tim terpadu yang melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi perangkat daerah (OPD), Polresta Jambi, Kodim 0415/Jambi, Kejaksaan Negeri Jambi, BNN Kota Jambi, ketua RT, serta organisasi kemasyarakatan.

Maulana menegaskan bahwa penanganan narkoba memerlukan kerja sama berkelanjutan.

Ia juga menyoroti risiko penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di kalangan usia sekolah.

“Ancaman narkotika dan penyalahgunaan zat adiktif harus menjadi perhatian bersama, terutama karena menyangkut masa depan generasi muda. Kita perlu memperkuat pencegahan, pengawasan, dan penanganan secara terpadu,” ujar Maulana.

Salah satu langkah yang akan dilakukan Pemkot Jambi ialah memperkuat pengawasan di lingkungan internal pemerintahan.

Maulana meminta setiap kepala OPD meningkatkan pengawasan terhadap aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai tidak tetap (PTT).

Jika muncul indikasi penyalahgunaan narkoba, pimpinan OPD harus menindaklanjutinya melalui mekanisme yang berlaku, termasuk pemeriksaan dan tes urine sesuai ketentuan.

“Kita harus memulai dari lingkungan sendiri. Pengawasan perlu dilakukan secara konsisten agar seluruh jajaran pemerintah dapat menjadi contoh dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba,” katanya.

Pemkot Jambi bersama BNN dan Forkopimda juga akan memetakan wilayah yang dinilai rawan penyalahgunaan narkoba.

Pemerintah melibatkan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta membantu menyampaikan informasi kepada pihak berwenang.

Maulana mengimbau masyarakat melaporkan dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkoba melalui saluran resmi. Informasi tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti aparat sesuai prosedur dan ketentuan hukum.

Di bidang pencegahan, Pemkot Jambi berencana memperluas edukasi di sekolah dan instansi terkait.

Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemahaman pelajar, memperkuat ketahanan keluarga, dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Selain pencegahan dan penindakan, tim terpadu juga akan mendukung penanganan melalui rehabilitasi bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pelaksanaannya melibatkan BNN dan lembaga terkait sesuai mekanisme yang berlaku.

Pendekatan ini menempatkan rehabilitasi sebagai salah satu bagian dari penanganan penyalahgunaan narkoba, di samping upaya mencegah peredaran gelap dan menindak pelanggaran hukum.

Maulana menegaskan bahwa pembentukan tim tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada perlindungan masyarakat yang belum terpapar narkoba dan pendampingan bagi mereka yang membutuhkan pemulihan.

“Melalui semangat Sumpah Pemuda, mari kita perkuat kebersamaan untuk melindungi generasi muda dan mewujudkan Kota Jambi Bersih Narkoba atau Bersinar,” ujarnya.

Sementara itu, Marinus menilai koordinasi antara BNN, kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat penting untuk memperkuat deteksi dini serta mempersempit ruang peredaran gelap narkotika.

Pengukuhan tim terpadu ini menjadi langkah koordinasi Pemkot Jambi dalam memperkuat penanganan narkoba.

Pelaksanaan program, tindak lanjut laporan masyarakat, serta hasil pencegahan dan rehabilitasi akan menjadi aspek penting untuk melihat dampak nyata kebijakan tersebut.(*)