JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Persoalan aksi warga yang memprotes pemblokiran sertifikat tanah di Kota Jambi bergeser ke ranah pengawasan kepolisian.

Ketua Tim Advokasi Forum Warga Tolak Zona Merah, Suhatman Pisang, mendatangi Polda Jambi untuk melaporkan dugaan penghalangan aksi yang menurutnya dilakukan anggota Polresta Jambi.

Suhatman menyampaikan laporan tersebut melalui Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Jambi, Rabu 2 September 2026.

Ia mempersoalkan tindakan aparat yang dinilainya menghambat warga ketika menyampaikan aspirasi terkait pemblokiran sertifikat tanah di Kantor BPN Kota Jambi.

Menurut Suhatman, warga datang ke BPN untuk menuntut kejelasan mengenai ribuan sertifikat yang mereka persoalkan.

Namun, dalam pelaksanaan aksi, ia mengklaim massa justru menghadapi tindakan yang dianggap sebagai penghalangan dari aparat kepolisian.

“Kami datang ke Propam Polda Jambi untuk melaporkan apa yang kami alami di lapangan. Aksi masyarakat jangan dihalang-halangi. Kami datang menyampaikan aspirasi, bukan membuat kerusuhan,” kata Suhatman.

Ia meminta Propam Polda Jambi memeriksa anggota yang disebut terlibat dalam pengamanan aksi tersebut.

Menurutnya, aparat kepolisian seharusnya memastikan penyampaian aspirasi masyarakat berlangsung aman, bukan justru membuat warga merasa ditekan ketika menyampaikan tuntutan.

Suhatman juga melontarkan teguran keras kepada jajaran kepolisian terkait persoalan tersebut.

Ia meminta kepolisian tidak memberikan perlindungan terhadap pihak mana pun yang menurutnya harus bertanggung jawab atas persoalan pemblokiran sertifikat warga.

“Jangan lindungi oknum-oknum keparat di BPN Kota Jambi. Kalau memang ada persoalan, buka secara terang. Jangan masyarakat yang sudah punya sertifikat malah diperlakukan seperti tidak punya hak,” tegasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Suhatman sebagai bentuk kekecewaannya terhadap penanganan aksi warga.

Namun, tudingan mengenai adanya penghalangan maupun dugaan keberpihakan aparat tersebut merupakan pernyataan dari pihak pelapor dan masih perlu diklarifikasi kepada pihak kepolisian.

Suhatman mengatakan laporan ke Propam ditempuh agar dugaan tindakan anggota di lapangan dapat diperiksa melalui mekanisme internal kepolisian.

Ia berharap pemeriksaan tersebut tidak hanya berhenti pada penerimaan laporan, tetapi dapat memberikan kejelasan mengenai apa yang sebenarnya terjadi ketika aksi warga berlangsung.

“Kalau memang anggota menjalankan tugas sesuai aturan, silakan diperiksa dan dibuktikan. Kami hanya meminta ada keadilan dan transparansi,” ujarnya.

Menurut Suhatman, warga tidak ingin persoalan tersebut berkembang menjadi benturan antara masyarakat dan aparat.

Ia menegaskan, forum tetap akan memperjuangkan tuntutan warga melalui jalur yang mereka anggap sah.

Termasuk menyampaikan laporan kepada lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap anggota kepolisian.

Di balik laporan tersebut, Forum Warga Tolak Zona Merah masih mempersoalkan pemblokiran sertifikat tanah warga.

Suhatman sebelumnya menyebut terdapat sekitar 5.500 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang menurut data forum terdampak persoalan tersebut.

Warga mendesak BPN Kota Jambi memberikan penjelasan mengenai dasar pemblokiran, status hukum sertifikat, serta mekanisme penyelesaian yang harus ditempuh masyarakat.

Bagi warga, kepastian menjadi persoalan utama karena sertifikat yang mereka pegang merupakan dokumen kepemilikan tanah yang diterbitkan negara.

Suhatman mengatakan warga akan terus mengawal persoalan tersebut.

“Kami tidak akan berhenti. Kami akan tempuh semua jalur yang tersedia. Kalau ada tindakan aparat yang kami nilai tidak sesuai, kami laporkan. Kalau ada persoalan di BPN, kami juga akan terus meminta pertanggungjawaban,” katanya.

Dengan laporan ke Propam Polda Jambi tersebut, polemik Zona Merah kini tidak hanya menyangkut persoalan sertifikat dan pertanahan, tetapi juga masuk pada aspek pengamanan serta penanganan aksi masyarakat.

Selanjutnya, publik menunggu tindak lanjut Propam Polda Jambi atas laporan tersebut dan penjelasan dari pihak Polresta Jambi maupun BPN Kota Jambi terkait tudingan yang disampaikan pihak forum.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Persoalan pemblokiran sertifikat tanah warga yang terdampak penetapan Zona Merah di Kota Jambi memasuki babak baru.

Warga kembali mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jambi, Rabu 2 September 2026, dan kali ini membawa ancaman untuk bertahan di kantor tersebut hingga tiga hari tiga malam.

Warga mengaku tidak ingin kembali meninggalkan kantor BPN tanpa kepastian mengenai sertifikat tanah mereka.

Bagi warga, persoalan ini bukan lagi sekadar urusan administrasi pertanahan. Sertifikat yang seharusnya menjadi bukti kepemilikan justru diblokir sehingga menimbulkan ketidakpastian terhadap hak mereka atas tanah.

“Kami hanya ingin hak kami dikembalikan. Sertifikat itu bukti kepemilikan yang dikeluarkan negara. Kalau sekarang diblokir, kami ingin tahu apa alasannya dan sampai kapan kami harus menunggu,” ujar salah seorang warga.

Ia menegaskan warga siap mengambil langkah bertahan di Kantor BPN jika tidak ada kepastian.

“Kalau memang belum ada penyelesaian, kami siap bertahan. Tiga hari tiga malam pun kami akan tidur di sini sampai sertifikat kami dibuka,” tegasnya.

Ketua Tim Advokasi Forum Warga Tolak Zona Merah, Suhatman Pisang, menyebut skala persoalan tersebut cukup besar.

Berdasarkan data yang dihimpun forum, sekitar 5.500 Sertifikat Hak Milik (SHM) warga disebut terdampak pemblokiran.

Angka tersebut, kata Suhatman, menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi bukan hanya menyangkut beberapa bidang tanah.

Ribuan warga disebut berada dalam situasi yang sama dan membutuhkan kepastian mengenai status sertifikat mereka.

“Ada sekitar 5.500 sertifikat warga yang terdampak. Ini bukan persoalan satu atau dua orang, tetapi menyangkut ribuan warga dan hak kepemilikan mereka,” kata Suhatman.

Forum meminta BPN Kota Jambi menjelaskan secara terbuka alasan, dasar hukum, serta mekanisme pemblokiran sertifikat tersebut.

Warga juga meminta agar penyelesaian tidak berhenti pada penjelasan administratif, tetapi menghasilkan kejelasan mengenai kapan sertifikat dapat kembali digunakan.

“Kami meminta BPN memberikan kepastian. Kalau sertifikat diblokir, harus jelas dasar dan prosesnya. Jangan sampai masyarakat yang sudah memiliki sertifikat justru tidak mendapatkan kepastian atas tanahnya sendiri,” ujarnya.

Aksi Rabu tersebut merupakan kelanjutan dari gerakan Forum Warga Tolak Zona Merah sebelumnya.

Pada Kamis 27 Agustus 2026, warga mendatangi sejumlah instansi, termasuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan BPN Kota Jambi.

Massa bahkan bertahan hingga menginap di lokasi. Kekecewaan warga kemudian berujung pada penyegelan Kantor BPN Kota Jambi sebagai bentuk protes atas persoalan sertifikat yang dinilai belum mendapatkan penyelesaian.

Kini warga kembali datang dengan tuntutan yang sama: kepastian.

Suhatman mengatakan warga akan tetap menyampaikan aspirasi secara damai, tetapi tidak ingin persoalan tersebut terus berlarut tanpa kejelasan.

“Kami akan tetap bertahan dan mengawal persoalan ini. Kalau diperlukan, warga akan menginap tiga hari tiga malam di BPN sampai ada kepastian mengenai sertifikat mereka,” katanya.

Warga menilai pemerintah perlu memberikan penjelasan yang mudah dipahami mengenai hubungan antara penetapan Zona Merah dengan pemblokiran sertifikat tanah.

Jika terdapat persoalan mengenai status atau peruntukan tanah, warga meminta mekanisme penyelesaiannya disampaikan secara transparan.

Mereka juga meminta agar hak masyarakat yang telah mengantongi sertifikat tidak dibiarkan berada dalam ketidakpastian.

Bagi Forum Warga Tolak Zona Merah, persoalan tersebut kini telah berkembang menjadi isu kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

Karena itu, warga menyatakan akan terus mengawal proses tersebut hingga terdapat kejelasan mengenai dasar pemblokiran, status sertifikat, serta langkah penyelesaian yang harus ditempuh.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Hampir lima bulan tanpa hujan membuat dampak kemarau di Provinsi Jambi semakin terasa.

Suhu udara meningkat, kualitas udara memburuk, sementara ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus membayangi sejumlah wilayah.

Di tengah kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi mengambil langkah ikhtiar melalui pelaksanaan Salat Istisqa di Lapangan Garuda, Kantor Gubernur Jambi, Rabu 2 September 2026 pagi.

Salat untuk memohon turunnya hujan itu diikuti jajaran Pemprov Jambi, aparatur sipil negara (ASN), serta masyarakat.

Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani dan Pimpinan Pondok Pesantren Darul Arifin Jambi, KH Zainul Arifin, turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Gubernur Jambi Al Haris mengatakan Salat Istisqa digelar karena kemarau yang berlangsung panjang mulai memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat.

“Sudah kurang lebih lima bulan kita dilanda kemarau, dan saat ini kita mulai merasakan dampaknya, termasuk udara yang semakin tidak sehat serta kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Jambi,” ujar Al Haris.

Menurut Al Haris, persoalan kemarau tidak sebatas berkurangnya curah hujan dan ketersediaan air. Kondisi kering juga meningkatkan potensi terjadinya karhutla.

Sejumlah wilayah di Jambi telah mengalami kebakaran. Karena itu, pemerintah bersama berbagai unsur terus melakukan langkah pencegahan dan penanganan untuk menekan risiko meluasnya kebakaran.

Pemprov Jambi berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni serta unsur terkait lainnya dalam menghadapi dampak kemarau dan ancaman karhutla.

Namun, menurut Al Haris, upaya teknis yang dilakukan pemerintah perlu dibarengi dengan ikhtiar batin.

Karena itu, masyarakat diajak bersama-sama memanjatkan doa agar hujan segera turun dan kondisi Jambi kembali membaik.

“Melalui Salat Istisqa ini, kita bermunajat dan memohon pertolongan Allah SWT, karena pada akhirnya tidak ada yang mampu menolong kita selain Allah,” katanya.

Al Haris berharap hujan yang dinantikan masyarakat segera turun dengan membawa manfaat bagi berbagai sektor kehidupan.

Selain membantu mengatasi kekeringan, turunnya hujan diharapkan dapat menekan potensi karhutla, memperbaiki kualitas udara, serta memberikan dampak positif bagi pertanian dan lingkungan.

“Kita berdoa semoga Provinsi Jambi senantiasa dilindungi, dijauhkan dari bencana, dan segera diberikan hujan yang membawa keberkahan serta manfaat bagi seluruh masyarakat Jambi,” ujar Al Haris.

Di tengah kemarau, ia juga meminta masyarakat tetap menjaga lingkungan dan menggunakan sumber daya air secara bijak.

Menurutnya, menghadapi kemarau panjang bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran penting, terutama dalam mencegah aktivitas yang dapat memicu kebakaran.

Salat Istisqa menjadi salah satu bentuk ikhtiar di tengah kondisi Jambi yang membutuhkan hujan.

Pemerintah tetap menjalankan langkah mitigasi di lapangan, sementara masyarakat diajak memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan bersama-sama memohon agar kemarau segera berakhir.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi mulai mencari alternatif pembiayaan pembangunan di luar ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Salah satu rujukan yang dibidik adalah pengalaman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengembangkan creative financing.

Upaya tersebut menjadi salah satu fokus kerja sama Pemkot Jambi dengan Pemprov DKI Jakarta yang ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama di Balai Agung, Kompleks Balai Kota DKI Jakarta.

Kesepakatan ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo dan Wali Kota Jambi Maulana.

Bagi Pemkot Jambi, kerja sama ini bukan sekadar pertukaran pengalaman antarpemerintah daerah.

Jambi ingin mempelajari bagaimana Jakarta menciptakan sumber pembiayaan alternatif sehingga pembangunan tidak sepenuhnya bertumpu pada kemampuan APBD.

“Kami melihat DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Bapak Pramono banyak sekali kemajuan-kemajuan, terutama di bidang creative financing, pembiayaan-pembiayaan tanpa menggunakan APBD. Kami, Kota Jambi sebagai ibu kota provinsi, ingin banyak belajar,” ujar Maulana.

Ketertarikan terhadap creative financing tidak lepas dari kebutuhan pemerintah daerah untuk memperluas ruang fiskal pembangunan.

Ketika kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik terus meningkat, pemerintah daerah membutuhkan sumber pembiayaan alternatif agar program pembangunan tidak seluruhnya bergantung pada kapasitas APBD.

Jakarta dinilai memiliki pengalaman yang dapat menjadi referensi bagi Jambi dalam mencari model pembiayaan tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan skema creative financing dapat menjadi salah satu cara baru bagi pemerintah daerah untuk menciptakan ruang pembangunan.

“Saya yakin creative financing ini menjadi cara baru bagi pemerintah daerah mempunyai ruang untuk membangun daerahnya masing-masing,” kata Pramono.

Ia berharap pengalaman yang diterapkan Jakarta dapat menjadi referensi bagi daerah lain, termasuk Kota Jambi.

“Kalau creative financing di Jakarta bisa, mudah-mudahan ini juga menjadi role model bagi daerah lain,” ujarnya.

Selain pembiayaan pembangunan, Pemkot Jambi menjadikan penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai bagian penting dari kerja sama tersebut.

Maulana mengatakan BUMD milik Kota Jambi masih tergolong baru sehingga membutuhkan pembelajaran, terutama terkait tata kelola dan pengembangan bisnis.

“Kami punya BUMD yang baru, mumpung baru mereka harus belajar. Alhamdulillah Pak Gubernur memberikan ruang yang seluas-luasnya,” katanya.

Pemkot Jambi membuka peluang agar BUMD daerah belajar langsung dari sejumlah BUMD milik Pemprov DKI Jakarta.

Beberapa di antaranya adalah PT Food Station Tjipinang Jaya, Perumda Sarana Jaya dan Perumda Dharma Jaya.

Menurut Maulana, pembelajaran tersebut diharapkan tidak berhenti pada pertukaran informasi, tetapi dapat menghasilkan praktik yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan Kota Jambi.

Kerja sama juga menyasar pengembangan teknologi informasi dan komunikasi serta integrasi pelayanan publik.

Pemprov DKI Jakarta membuka kesempatan bagi Pemkot Jambi untuk mempelajari Jakarta Kini (JAKI), platform layanan publik terintegrasi yang dikembangkan di Jakarta.

Pramono mengatakan Pemkot Jambi dipersilakan mempelajari pengalaman Jakarta dalam membangun ekosistem layanan digital.

“Kami tadi menyampaikan kepada Bapak Wali Kota untuk dipersilakan kalau Kota Jambi ingin belajar tentang JAKI. Kami membuka diri untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam pengembangan layanan digital,” ujarnya.

Bagi Jambi, pengalaman tersebut dapat menjadi bahan untuk mengembangkan pelayanan publik yang lebih terintegrasi sesuai karakteristik daerah.

Ruang kerja sama tidak berhenti pada pembiayaan dan digitalisasi.

Pemkot Jambi juga membuka peluang kolaborasi dalam pengelolaan layanan air minum serta peningkatan kapasitas pemadam kebakaran dan penyelamatan.

Maulana mengatakan personel pemadam kebakaran Kota Jambi selama ini telah mengikuti pelatihan bersama tim Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta.

“Pemkot Jambi juga secara rutin mengirimkan personel pemadam kebakaran untuk mengikuti pelatihan bersama tim Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta dan kolaborasi ini akan terus kita perkuat,” katanya.

Pada saat yang sama, dilakukan pula penandatanganan nota kesepahaman antara PT Jakarta Infrastruktur Propertindo dan PT Siginjai Sakti (Perseroda).

Melalui rangkaian kerja sama tersebut, Pemkot Jambi berharap pengalaman Jakarta dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang relevan untuk kebutuhan daerah.

Bagi Jambi, tantangannya bukan sekadar meniru apa yang dilakukan Jakarta, tetapi memilih model yang mampu memperluas ruang fiskal, memperkuat BUMD dan meningkatkan pelayanan publik tanpa mengabaikan kemampuan serta karakteristik Kota Jambi.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) kembali bergerak turun.

Pada perdagangan Rabu pagi, harga emas Antam tercatat Rp2.624.000 per gram, atau merosot Rp40.000 dibandingkan harga sebelumnya yang berada di level Rp2.664.000 per gram.

Penurunan juga terjadi pada harga pembelian kembali atau buyback. Berdasarkan pemantauan laman Logam Mulia pada pukul 08.52 WIB, harga buyback berada di Rp2.477.000 per gram.

Pergerakan harga tersebut menjadi perhatian bagi investor maupun masyarakat yang tengah mempertimbangkan membeli atau menjual emas.

Namun, harga emas batangan Antam dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pembaruan harga pada laman resmi Logam Mulia.

Selain harga emas ukuran 1 gram, Antam menyediakan berbagai pilihan ukuran. Berikut daftar harga dasar emas Antam yang tercantum pada pemantauan tersebut:

• 0,5 gram: Rp1.362.000
• 1 gram: Rp2.624.000
• 2 gram: Rp5.188.000
• 3 gram: Rp7.757.000
• 5 gram: Rp12.895.000
• 10 gram: Rp25.735.000
• 25 gram: Rp64.212.000
• 50 gram: Rp128.345.000
• 100 gram: Rp256.612.000
• 250 gram: Rp641.265.000
• 500 gram: Rp1.282.320.000
• 1.000 gram: Rp2.564.600.000

Bagi pemilik emas yang hendak melakukan transaksi buyback, terdapat ketentuan perpajakan yang perlu diperhatikan.

Transaksi buyback dengan nilai lebih dari Rp10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen. Pajak tersebut dipotong langsung dari nilai transaksi saat proses buyback dilakukan.

Sementara untuk pembelian emas Antam, dikenakan PPh sebesar 0,25 persen dari harga dasar yang tercantum di laman resmi.

Dengan demikian, harga yang tercantum sebagai harga dasar belum tentu menjadi nilai akhir yang harus dibayarkan karena adanya komponen pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Investor dan calon pembeli emas disarankan mengecek kembali harga terbaru sebelum melakukan transaksi karena harga emas Antam dapat berubah mengikuti pembaruan harga.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kota Jambi dalam memperluas pemanfaatan gas bumi di daerah.

Penguatan kerja sama tersebut diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan energi rumah tangga, tetapi juga membuka akses gas bumi bagi sektor usaha, termasuk UMKM dan kawasan komersial.

Komitmen itu mengemuka dalam pertemuan PGN dengan Wali Kota Jambi Maulana di Jakarta, Selasa 1 September 2026.

Pertemuan tersebut membahas percepatan pembangunan dan perluasan jaringan gas bumi untuk rumah tangga (Jargas) di Kota Jambi.

Direktur Komersial PT PGN Tbk Aldiansyah Idham mengatakan sinergi dengan pemerintah daerah penting untuk memastikan pengembangan jaringan gas memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota dan rombongan atas kunjungan dan diskusinya. Semoga diskusi kita hari ini bisa bermanfaat, tentunya buat masyarakat Jambi,” ujar Aldiansyah.

Menurutnya, kerja sama tersebut akan terus dikembangkan, termasuk dalam mengoptimalkan pembangunan jaringan gas agar pemanfaatannya tidak berhenti pada pelanggan rumah tangga.

PGN melihat terdapat peluang untuk memperluas penggunaan gas bumi ke sektor ekonomi produktif yang membutuhkan sumber energi untuk menjalankan aktivitas usahanya.

Dalam pengembangan terbaru, sebanyak 15.000 sambungan rumah (SR) Jargas tengah dibangun di Kota Jambi.

Jaringan tambahan tersebut ditargetkan mulai mengalirkan gas kepada masyarakat pada Oktober 2026.

Penambahan ini akan memperluas cakupan Jargas yang sebelumnya telah mencapai 13.235 sambungan rumah di Kota Jambi.

Bagi PGN, pembangunan jaringan baru tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses energi berbasis gas bumi sekaligus memperkuat pemanfaatan infrastruktur gas di daerah.

Pengembangan Jargas tersebut merupakan hasil koordinasi antara Pemkot Jambi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM dan PGN.

Kolaborasi PGN dan Pemkot Jambi juga diarahkan untuk memperluas penggunaan gas bumi di luar sektor rumah tangga.

Wali Kota Jambi, Maulana mendorong agar UMKM dan kawasan komersial dapat ikut memanfaatkan jaringan gas sebagai sumber energi dalam menjalankan kegiatan usaha.

“Kita juga akan mengembangkan sektor-sektor UMKM dan komersial yang ada di Kota Jambi. Ini harus kita tingkatkan kolaborasi, sinergi, dan kerja sama,” kata Maulana.

Menurutnya, semakin luas penggunaan gas bumi, semakin besar pula peluang daerah memperoleh manfaat dari sisi efisiensi energi dan penguatan aktivitas ekonomi.

Pemkot Jambi juga melihat pengembangan Jargas sebagai salah satu bagian dari upaya mendukung ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap LPG bersubsidi dan impor LPG.

Dengan tambahan 15.000 sambungan, tantangan berikutnya adalah memastikan pembangunan jaringan berjalan sesuai target hingga tahap pengaliran gas kepada masyarakat.

Pemkot Jambi menyatakan siap mendukung koordinasi teknis dan pelaksanaan di lapangan agar pembangunan dapat berlangsung aman dan tertib.

Sementara PGN menegaskan sinergi dengan pemerintah daerah akan terus diperkuat untuk mengoptimalkan pembangunan jaringan gas dan memperluas manfaatnya.

Jika target pengaliran pada Oktober 2026 tercapai, tambahan 15.000 sambungan tersebut akan menjadi salah satu ekspansi penting Jargas di Kota Jambi.

Program ini sekaligus menempatkan kolaborasi pemerintah daerah dan badan usaha energi sebagai faktor penting dalam memperluas akses gas bumi, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun menopang kegiatan ekonomi masyarakat.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Perluasan jaringan gas bumi (Jargas) di Kota Jambi dinilai dapat memberikan dampak langsung terhadap pengeluaran rumah tangga.

Wali Kota Jambi Maulana menyebut masyarakat, terutama pengguna LPG 3 kilogram, berpotensi menghemat biaya energi hingga Rp50.000-Rp100.000 per bulan.

Penghematan tersebut menjadi salah satu alasan Pemerintah Kota Jambi mendorong perluasan penggunaan gas bumi melalui jaringan perpipaan.

“Prinsipnya kami Pemerintah Kota Jambi ingin pelayanannya lebih baik, lebih cepat, dan masyarakat juga merasakan betul manfaatnya,” ujar Maulana saat melakukan kunjungan kerja ke PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk di Jakarta, Selasa 1 September 2026.

Menurut Maulana, penggunaan Jargas memberikan pola akses energi yang berbeda dibandingkan masyarakat yang masih bergantung pada distribusi tabung LPG.

Gas dialirkan langsung melalui jaringan ke rumah sehingga masyarakat dapat memperoleh pasokan secara berkelanjutan.

“Dari yang selama ini menggunakan gas 3 kg, sekarang 24 jam masuk ke rumah-rumah. Terutama warga kami yang kurang mampu, sebulan bisa efisien Rp50.000 sampai Rp100.000. Ini sebuah manfaat besar dan kami sangat mendukung program ini,” katanya.

Potensi penghematan tersebut berpeluang dirasakan lebih banyak warga karena Kota Jambi tengah mendapat tambahan 15.000 sambungan rumah (SR) Jargas.

Jaringan baru tersebut saat ini dalam proses pembangunan dan ditargetkan mulai mengalirkan gas kepada masyarakat pada Oktober 2026.

Sebelumnya, cakupan Jargas di Kota Jambi telah mencapai 13.235 SR. Dengan tambahan 15.000 sambungan baru, cakupan layanan akan meningkat secara signifikan.

Perluasan tersebut merupakan hasil koordinasi Pemkot Jambi dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM serta PGN.

Bagi Pemkot Jambi, penambahan sambungan bukan hanya persoalan memperluas infrastruktur energi.

Dampak terhadap biaya yang harus dikeluarkan masyarakat menjadi salah satu manfaat yang ingin dikejar.

Maulana juga tidak ingin pemanfaatan Jargas berhenti pada kebutuhan rumah tangga.

Pemkot Jambi mendorong agar jaringan gas bumi ke depan dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta kawasan komersial.

Menurutnya, gas bumi berpotensi menjadi sumber energi yang mendukung aktivitas usaha sekaligus memperluas manfaat program Jargas bagi perekonomian daerah.

“Kita juga akan mengembangkan sektor-sektor UMKM dan komersial yang ada di Kota Jambi,” tegasnya.

Maulana mengatakan perluasan penggunaan gas bumi juga berkaitan dengan upaya memperkuat ketahanan energi.

Pemanfaatan jaringan gas diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap LPG bersubsidi maupun impor LPG.

Direktur Komersial PT PGN Tbk Aldiansyah Idham menyatakan pihaknya mengapresiasi dukungan Pemkot Jambi terhadap pengembangan jaringan gas.

Menurutnya, sinergi antara PGN dan pemerintah daerah akan terus diperkuat agar pembangunan jaringan gas dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat dan sektor usaha.

“Semoga diskusi kita hari ini bisa bermanfaat, tentunya buat masyarakat Jambi,” ujar Aldiansyah.

Pemkot Jambi menyatakan siap mendukung koordinasi di lapangan agar pembangunan 15.000 sambungan baru dapat berjalan sesuai target.

Dengan tambahan jaringan tersebut, pemerintah berharap semakin banyak rumah tangga memperoleh akses energi melalui pipa sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi dari penggunaan gas bumi.

Bagi Maulana, ukuran keberhasilan program tersebut pada akhirnya bukan hanya bertambahnya jumlah sambungan.

Tetapi sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan kemudahan dan efisiensi dalam memenuhi kebutuhan energi sehari-hari.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Sebanyak 15.000 sambungan rumah (SR) baru jaringan gas bumi (Jargas) tengah dibangun di Kota Jambi dan ditargetkan mulai dialiri gas pada Oktober 2026.

Penambahan ini menjadi langkah besar dalam memperluas akses gas bumi bagi masyarakat. Sebelumnya, jaringan Jargas di Kota Jambi telah mencakup 13.235 sambungan rumah.

Artinya, jika tambahan 15.000 SR tersebut terealisasi sesuai target, cakupan Jargas di Kota Jambi akan bertambah lebih dari dua kali lipat dibanding jumlah sambungan yang sudah tersedia sebelumnya.

Perkembangan itu menjadi salah satu hasil pembahasan Wali Kota Jambi Maulana saat melakukan kunjungan kerja ke PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk di Jakarta, Selasa 1 September 2026.

Pertemuan tersebut membahas percepatan pembangunan Jargas sekaligus peluang memperluas pemanfaatan gas bumi dari rumah tangga menuju sektor usaha, termasuk UMKM dan kawasan komersial.

Wali Kota Jambi Maulana menilai perluasan Jargas bukan sekadar menambah infrastruktur energi.

Menurutnya, penggunaan gas bumi melalui jaringan perpipaan dapat memberikan efisiensi pengeluaran bagi sebagian rumah tangga.

Ia mencontohkan masyarakat yang selama ini menggunakan LPG 3 kilogram dapat memperoleh efisiensi pengeluaran sekitar Rp50.000 hingga Rp100.000 per bulan.

“Prinsipnya kami Pemerintah Kota Jambi ingin pelayanannya lebih baik, lebih cepat, dan masyarakat juga merasakan betul manfaatnya,” ujar Maulana.

Menurut dia, salah satu keunggulan jaringan gas adalah pasokan yang langsung terhubung ke rumah sehingga masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada distribusi tabung LPG.

“Dari yang selama ini menggunakan gas 3 kg, sekarang 24 jam masuk ke rumah-rumah. Terutama warga kami yang kurang mampu, sebulan bisa efisien Rp50.000 sampai Rp100.000. Ini sebuah manfaat besar dan kami sangat mendukung program ini,” katanya.

Pemkot Jambi juga ingin agar perluasan Jargas tidak berhenti pada kebutuhan rumah tangga.

Sektor UMKM dan kawasan komersial mulai dibidik untuk menjadi pengguna gas bumi.

Pemanfaatan tersebut diharapkan dapat mendukung kegiatan usaha sekaligus memperluas penggunaan energi berbasis gas di Kota Jambi.

“Kita juga akan mengembangkan sektor-sektor UMKM dan komersial yang ada di Kota Jambi,” tegas Maulana.

Menurutnya, perluasan penggunaan gas bumi merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi daerah sekaligus mendukung agenda pengurangan ketergantungan terhadap LPG bersubsidi dan impor LPG.

Karena itu, Pemkot Jambi mendorong kolaborasi dengan pemerintah pusat dan PGN agar pembangunan jaringan dapat berjalan sesuai target serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas.

Direktur Komersial PT PGN Tbk Aldiansyah Idham menyambut positif dukungan Pemkot Jambi terhadap pengembangan jaringan gas.

Ia mengatakan kerja sama akan terus diperkuat, termasuk dalam mengoptimalkan pembangunan Jargas agar manfaatnya dapat dirasakan tidak hanya oleh rumah tangga, tetapi juga sektor ekonomi produktif.

“Semoga diskusi kita hari ini bisa bermanfaat, tentunya buat masyarakat Jambi,” ujar Aldiansyah.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan PGN dalam mendukung ketahanan energi nasional serta mengoptimalkan pembangunan jaringan gas.

Dengan tambahan 15.000 SR yang saat ini dalam proses pembangunan, perhatian berikutnya adalah memastikan jaringan tersebut dapat selesai dan mulai digunakan sesuai target pada Oktober 2026.

Pemkot Jambi menyatakan siap mendukung koordinasi teknis maupun pelaksanaan di lapangan agar pembangunan jaringan hingga tahap pengaliran gas berlangsung aman dan tertib.

Jika target tersebut tercapai, tambahan jaringan ini akan memperluas akses energi berbasis gas bumi bagi masyarakat Jambi sekaligus membuka peluang pemanfaatan yang lebih besar untuk aktivitas ekonomi.

Bagi Pemkot Jambi, perluasan Jargas bukan hanya soal menambah jumlah sambungan.

Tetapi juga bagaimana infrastruktur energi tersebut mampu menekan beban pengeluaran rumah tangga dan mendukung produktivitas UMKM serta kawasan komersial.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Penanganan korban kebakaran di RT 23, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, mulai memasuki fase berbeda setelah layanan dapur darurat berakhir.

Dinas Sosial (Dinsos) Kota Jambi tidak lagi menyediakan makanan melalui dapur darurat karena dukungan konsumsi tersebut memang dialokasikan untuk masa tanggap darurat awal selama tiga hari.

Meski layanan dapur darurat telah berakhir, pemerintah belum sepenuhnya melepas penanganan warga terdampak.

Sejumlah tenda tetap disiapkan di sekitar lokasi kebakaran dan dapat digunakan sebagai tempat pengungsian apabila warga masih membutuhkan.

Kepala Dinsos Kota Jambi, Yunita Indrawarti mengatakan fasilitas tenda sengaja tetap disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan warga setelah masa layanan dapur darurat selesai.

“Untuk makan, kita menggunakan dana tanggap darurat selama tiga hari,” kata Yunita, Senin 31 Agustus 2026.

Dengan berakhirnya dukungan konsumsi tersebut, warga terdampak mulai mencari pola pemenuhan kebutuhan secara mandiri.

Sebagian memilih tinggal bersama keluarga, sementara sejumlah korban lainnya mulai mencari tempat tinggal sementara atau kontrakan.

Sebelumnya, sebanyak 14 warga dari total 59 orang yang terdampak kebakaran sempat mengungsi di Rumah Singgah Dinsos Kota Jambi.

Kelompok yang dievakuasi terutama anak-anak, ibu-ibu dan lansia.

Evakuasi dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan, termasuk kualitas udara Kota Jambi yang saat itu kurang baik akibat kabut asap.

Sementara sebagian korban lainnya memilih tinggal bersama keluarga atau bertahan di sekitar lokasi dengan menempati tenda yang disediakan pemerintah.

Menurut Yunita, keberadaan tenda di lokasi kebakaran masih dipertahankan sebagai fasilitas alternatif.

Artinya, meski layanan dapur darurat telah selesai, warga yang belum memiliki tempat tinggal tetap mempunyai pilihan untuk menggunakan tenda tersebut apabila diperlukan.

Pemerintah juga telah menyiapkan fasilitas pendukung seperti tempat air dan toilet portabel di sekitar lokasi.

Kebakaran tersebut menghanguskan sejumlah rumah warga dan berdampak terhadap 20 kepala keluarga atau 59 jiwa.

Setelah beberapa hari berada dalam kondisi darurat, sebagian warga mulai meninggalkan tempat pengungsian dan berupaya mencari tempat tinggal sementara.

Langkah tersebut menunjukkan penanganan mulai bergerak dari fase evakuasi menuju pemulihan.

Namun, kebutuhan korban masih cukup panjang karena sebagian harus memulai kembali kehidupan setelah kehilangan tempat tinggal dan harta benda.

Selain fasilitas darurat dari pemerintah, korban juga mendapat bantuan dari berbagai pihak. Baznas Kota Jambi menyiapkan bantuan Rp2 juta untuk setiap kepala keluarga korban kebakaran.

Yunita juga menyebut adanya bantuan dari Gubernur Jambi sebesar Rp50 juta untuk korban kebakaran. Namun, waktu penyaluran bantuan tersebut masih menunggu informasi lebih lanjut.

Untuk kebutuhan jangka menengah dan panjang, pemerintah masih menunggu hasil perhitungan BPBD Kota Jambi terkait rekonstruksi rumah warga yang terdampak.

“Untuk pemulihan rumah masih menunggu dari BPBD Kota Jambi. Itu masih dalam perhitungan rekonstruksi,” pungkas Yunita.

Dengan dapur darurat yang telah berakhir, perhatian kini bergeser pada bagaimana warga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memperoleh tempat tinggal sementara, sembari menunggu proses pemulihan rumah serta bantuan lanjutan dari pemerintah dan pihak lainnya.

Sementara itu, tenda yang tetap tersedia di lokasi menjadi salah satu bentuk kesiapsiagaan pemerintah apabila sewaktu-waktu masih ada warga yang membutuhkan tempat untuk mengungsi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Masa pengungsian mulai bergeser memasuki tahap baru. Setelah sempat menempati Rumah Singgah Dinas Sosial (Dinsos) Kota Jambi, sejumlah korban kebakaran di kawasan Cempaka Putih mulai meninggalkan tempat pengungsian dan mencari tempat tinggal sementara secara mandiri.

Sebagian korban memilih mencairkan bantuan untuk kebutuhan kontrakan setelah rumah mereka ludes dalam kebakaran yang terjadi di RT 23, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung.

Sebelumnya, sebanyak 14 warga dari total 59 orang yang terdampak kebakaran mengungsi di Rumah Singgah Dinsos Kota Jambi.

Mereka didominasi anak-anak, ibu-ibu dan lansia yang dinilai membutuhkan tempat lebih aman, terutama di tengah kondisi kualitas udara Kota Jambi yang masih kurang baik akibat kabut asap.

Kepala Dinsos Kota Jambi, Yunita Indrawarti mengatakan, kondisi pengungsian kini mulai berubah.

Sejumlah warga yang sebelumnya berada di rumah singgah mulai mencari solusi tempat tinggal untuk melanjutkan kehidupan setelah masa darurat.

“Untuk kebakaran di RT 23, korban yang dievakuasi ke Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Jambi sesuai instruksi, anak-anak, ibu-ibu dan lansia dievakuasi. Sedangkan bapak-bapaknya tinggal di tenda di lokasi kebakaran,” kata Yunita, Senin 31 Agustus 2026.

Menurut Yunita, tidak seluruh korban terdampak memilih tinggal di fasilitas pengungsian pemerintah.

Dari 59 warga yang terdampak, sebagian memilih menumpang di rumah keluarga.

Sementara beberapa korban yang sebelumnya berada di rumah singgah kini mulai meninggalkan lokasi tersebut untuk mencari tempat tinggal sementara.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya warga untuk kembali menjalani aktivitas sehari-hari setelah kehilangan rumah akibat kebakaran.

Pemerintah tetap menyediakan fasilitas darurat bagi warga yang masih membutuhkan tempat tinggal sementara di sekitar lokasi kejadian.

Di lokasi kebakaran, pemerintah menyiapkan tenda pengungsian, tempat penampungan air serta toilet portabel.

Dinsos juga menyediakan makanan bagi korban selama masa tanggap darurat. Bantuan konsumsi tersebut menggunakan dana tanggap darurat dan disiapkan selama tiga hari.

“Kita juga menyediakan makan yang menggunakan dana tanggap darurat selama tiga hari,” jelas Yunita.

Selain kebutuhan makan dan fasilitas pengungsian, korban juga mendapat dukungan berupa bantuan uang tunai.

Baznas Kota Jambi menyiapkan bantuan sebesar Rp2 juta untuk setiap kepala keluarga (KK) yang menjadi korban kebakaran.

Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu warga memenuhi kebutuhan setelah kehilangan tempat tinggal dan sebagian harta benda.

“Semoga ini bisa membantu mereka untuk keseharian mereka,” ujar Yunita.

Selain bantuan Baznas, pemerintah juga menyebut adanya bantuan dari Gubernur Jambi senilai Rp50 juta bagi korban kebakaran.

Namun, Yunita mengatakan waktu penyerahan bantuan tersebut masih belum diketahui.

Sementara itu, persoalan yang lebih besar bagi korban adalah pemulihan tempat tinggal.

Dinsos Kota Jambi masih menunggu hasil perhitungan rekonstruksi dari BPBD Kota Jambi sebelum menentukan langkah lanjutan terkait pembangunan kembali rumah warga yang terdampak.

“Untuk pemulihan rumah masih menunggu dari BPBD Kota Jambi. Itu masih dalam perhitungan rekonstruksi,” pungkasnya.

Dengan sebagian pengungsi mulai mencari kontrakan dan sebagian lainnya tinggal bersama keluarga, fase penanganan kebakaran Cempaka Putih kini perlahan bergerak dari kondisi darurat menuju pemulihan.

Namun, kebutuhan warga diperkirakan belum selesai. Selain tempat tinggal sementara, mereka masih membutuhkan dukungan untuk memulihkan kehidupan setelah kehilangan rumah akibat kebakaran.(*)