JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Indonesia menyoroti pentingnya sistem perpajakan yang adil di tengah pertumbuhan ekonomi digital dan industri aset kripto. Kebijakan pajak yang proporsional dinilai perlu menjaga kepatuhan sekaligus mendukung daya saing pelaku usaha dan keberlanjutan industri aset digital di dalam negeri.

Wakil Menteri Keuangan, Nurkholisoh Ibnu Aman, mengatakan perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat dan perusahaan bertransaksi, termasuk melalui layanan digital lintas negara yang dapat beroperasi tanpa kehadiran fisik di Indonesia.

“Teknologi telah mengubah cara kita bertransaksi. Toko kecil dapat melayani pelanggan yang jauh. Perusahaan asing dapat menyediakan layanan tanpa harus mendirikan kantor di Indonesia. Namun, keadilan tetap penting,” kata Nurkholisoh dalam keterangan resmi Kementerian Keuangan.

Isu tersebut semakin relevan seiring pertumbuhan penggunaan aset digital di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, jumlah akun konsumen aset digital di Indonesia telah mencapai lebih dari 23 juta per Agustus 2026.

Pemerintah Siapkan Tiga Fokus Perpajakan

Dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital dan aset kripto, pemerintah menyampaikan tiga fokus utama perpajakan trading crypto.

Pertama, mendorong aturan perpajakan yang adil sekaligus mempermudah kepatuhan bagi pelaku usaha domestik maupun perusahaan asing. Kedua, memperjelas pembagian peran dan akuntabilitas antar lembaga di sektor keuangan. Ketiga, memperkuat kerja sama dan pertukaran informasi perpajakan lintas negara, termasuk melalui Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) yang dikembangkan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

CARF dirancang untuk meningkatkan transparansi perpajakan aset kripto melalui pelaporan dan pertukaran informasi antara otoritas pajak. Kerangka ini menjadi relevan karena transaksi aset digital dapat melibatkan platform dan penyedia layanan dari berbagai yurisdiksi.

Meski demikian, pemerintah belum merinci jadwal penerapan CARF di Indonesia maupun mengumumkan perubahan tarif atau kewajiban pajak kripto baru dalam pernyataan tersebut.

Keadilan Pajak Penting bagi Pertumbuhan Industri

CEO dan Founder FLOQ, Yudhono Rawis, menilai kebijakan perpajakan aset kripto perlu menyeimbangkan kepentingan penerimaan negara dengan kepastian usaha dan daya saing industri. Menurutnya, keadilan pajak juga perlu tercermin dalam penerapan aturan yang proporsional bagi pelaku usaha lokal maupun penyedia layanan asing yang melayani konsumen Indonesia.

“Bagi industri kripto, keadilan pajak menjadi faktor penting untuk membangun ekosistem yang sehat dan berkelanjutan. Pelaku usaha membutuhkan kepastian aturan dan perlakuan yang proporsional agar dapat menjalankan kewajibannya sekaligus terus mengembangkan bisnis di Indonesia,” ungkap Yudho.

Ia menambahkan, kebijakan perpajakan juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap arus modal atau capital flow. Dalam industri yang beroperasi lintas negara, perbedaan beban pajak dan kepatuhan dapat mempengaruhi keputusan pengguna maupun pelaku usaha dalam memilih platform dan menentukan lokasi aktivitas bisnis.

“Tujuan penerimaan negara perlu berjalan seiring dengan upaya menjaga daya saing industri. Kebijakan yang jelas, adil, dan proporsional dapat membantu mempertahankan aktivitas ekonomi digital di dalam negeri, mendorong investasi, serta membuka ruang bagi industri kripto untuk bertumbuh,” lanjut CEO FLOQ.

Perlindungan Konsumen Tetap Jadi Perhatian

Selain keadilan bagi pelaku usaha, kejelasan aturan perpajakan juga penting untuk melindungi konsumen. Pengguna aset kripto perlu memahami kewajiban yang berlaku, sementara pelaku usaha membutuhkan pedoman yang konsisten untuk menjalankan kepatuhan dan meningkatkan kualitas layanan.

Yudho menilai pertumbuhan industri yang berkelanjutan perlu didukung oleh kebijakan yang memperhatikan kepentingan negara, pelaku usaha, dan pengguna secara seimbang.

“Perlindungan konsumen dan pertumbuhan industri seharusnya berjalan beriringan. Pengguna membutuhkan kejelasan mengenai kewajibannya, sedangkan pelaku usaha memerlukan kepastian regulasi. Dengan pendekatan yang seimbang, kepercayaan terhadap ekosistem aset digital dapat terus dibangun,” ujarnya.

Ke depan, tantangan pemerintah adalah memastikan kebijakan perpajakan mampu mengikuti perkembangan transaksi digital lintas negara tanpa menciptakan ketidakpastian yang tidak perlu. Keadilan penerapan pajak, transparansi, dan perlindungan konsumen akan menjadi aspek penting dalam mendukung daya saing serta pertumbuhan industri aset kripto Indonesia.

About FLOQ

FLOQ adalah platform perdagangan aset digital yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). FLOQ berkomitmen untuk menghadirkan pengalaman investasi yang aman, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan fokus pada inovasi, edukasi, serta kepatuhan terhadap regulasi, FLOQ bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekosistem aset digital di Indonesia.   

FLOQ memiliki komunitas aktif dengan lebih dari 250.000 followers yang tersebar di tujuh platform media sosial, didukung oleh lebih dari 25.000 anggota komunitas aktif. FLOQ juga berkomitmen untuk meningkatkan literasi dan edukasi aset digital melalui FLOQ Akademi yang dapat diakses secara gratis oleh pengguna maupun masyarakat umum.

Hingga saat ini, FLOQ telah mencatat lebih dari 1,8 juta pengguna terdaftar dan lebih dari 2 juta unduhan aplikasi. Platform ini mendukung lebih dari 100 aset digital dan terus berfokus pada pengembangan ekosistem serta kolaborasi strategis untuk menghadirkan manfaat nyata bagi pengguna di era ekonomi digital.

Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang 2026 mendorong pelaku pasar untuk kembali mencermati risiko dan diversifikasi portofolio investasi.

Di tengah tekanan pasar saham domestik dan pergerakan nilai tukar rupiah, aset alternatif seperti Bitcoin turut menjadi perhatian, meski memiliki karakteristik risiko dan dinamika harga yang berbeda dari saham.

Berdasarkan data BEI pada Senin (19/10/2026), IHSG telah terkoreksi sekitar 40% sepanjang tahun berjalan, menjadikan pasar saham Indonesia salah satu yang berkinerja terburuk secara global.

Tekanan tersebut mengikuti kejatuhan tajam pada perdagangan Jumat (16/10/2026), ketika IHSG merosot 11,4% setelah MSCI menyampaikan kekhawatiran terkait aksesibilitas dan transparansi pasar Indonesia serta membuka konsultasi mengenai kemungkinan perubahan klasifikasi pasar Indonesia. Potensi perubahan status tersebut turut memunculkan kekhawatiran mengenai arus keluar modal asing.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pergerakan pasar saham domestik tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja perusahaan, tetapi juga oleh persepsi investor global, likuiditas, transparansi pasar, dan risiko makroekonomi.

Di sisi lain, nilai tukar rupiah juga menjadi salah satu indikator yang diperhatikan investor. Rupiah dibuka menguat tipis ke level Rp18.025 per dolar AS pada Senin (19/10/2026). Pergerakan mata uang ini menjadi bagian dari konteks ekonomi yang dapat memengaruhi keputusan investasi, terutama pada aset yang diperdagangkan secara global.

Bitcoin dan Dinamika Aset Alternatif

Di tengah kondisi tersebut, Bitcoin menjadi salah satu aset yang dapat dicermati investor ketika mengevaluasi pilihan di luar instrumen investasi konvensional. Namun, kehadiran aset kripto dalam portofolio tidak serta-merta menghilangkan risiko, sebab harganya juga dapat bergerak tajam akibat perubahan likuiditas global, sentimen pasar, arus modal, dan perkembangan regulasi.

Data historis pasangan BTC/IDR menunjukkan bahwa harga Bitcoin dalam rupiah mengalami pergerakan yang signifikan sepanjang 2026.

Berdasarkan data historis FLOQ, harga BTC/IDR sempat berada di kisaran Rp1,02 miliar dalam rentang 52 minggu dan mencapai kisaran Rp1,93 miliar pada titik tertingginya dalam periode tersebut. Pada 19 Oktober 2026, data yang sama mencatat harga Bitcoin sekitar Rp1,48 miliar.

Pergerakan tersebut memperlihatkan bahwa Bitcoin memiliki dinamika harga tersendiri. Meski kerap dibahas sebagai alternatif investasi, kinerja historisnya tidak menjamin keuntungan di masa mendatang. Harga dalam rupiah juga dipengaruhi oleh perubahan harga Bitcoin di pasar global dan pergerakan nilai tukar.

Karena itu, grafik historis BTC/IDR, termasuk titik tertinggi sepanjang masa (all-time high atau ATH), dapat menjadi referensi untuk memahami siklus harga dan volatilitas. 

Halving Berikutnya dan Prospek Pasar Kripto

Selain pergerakan harga, investor juga mencermati faktor fundamental jaringan Bitcoin, termasuk peristiwa halving. Mekanisme ini mengurangi separuh imbalan Bitcoin bagi penambang setiap 210.000 blok, atau kurang lebih setiap empat tahun. Halving terakhir berlangsung pada April 2024, sedangkan halving berikutnya diperkirakan terjadi pada 2028.

Menjelang periode tersebut, pelaku pasar dapat memperhatikan dinamika suplai Bitcoin baru, permintaan investor, likuiditas, serta perkembangan adopsi aset digital. Meski demikian, halving bukan indikator yang dapat berdiri sendiri untuk memprediksi harga. Dampaknya terhadap pasar bergantung pada berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi global dan seberapa jauh ekspektasi pasar telah tercermin dalam harga.

CEO dan Founder FLOQ, Yudhono Rawis, menilai bahwa periode sebelum halving berikutnya masih menyisakan ruang bagi perubahan sentimen dan dinamika harga Bitcoin.

“Kalau melihat siklus Bitcoin, halving berikutnya diperkirakan masih sekitar 600 hari lagi dari posisi kita sekarang. Artinya, pasar masih punya waktu untuk merespons berbagai perkembangan, baik dari sisi permintaan, likuiditas, adopsi, maupun kondisi makroekonomi. Namun, kita juga tidak bisa berasumsi bahwa harga belum sepenuhnya memperhitungkan halving atau bahwa kenaikan besar pasti terjadi pada 2027,” kata Yudho.

Menurutnya, perkembangan industri aset digital juga perlu dilihat dari sisi regulasi dan kualitas partisipasi pasar. Kerangka pengawasan yang semakin matang dapat membantu membangun kepastian bagi pelaku industri dan konsumen, tetapi tidak menghilangkan risiko fluktuasi harga maupun risiko yang melekat pada setiap produk investasi.

“Hal menarik untuk dicermati menjelang 2027 bukan hanya halving, melainkan bagaimana perkembangan regulasi, akses investor, infrastruktur perdagangan, dan permintaan riil bergerak bersama. Bitcoin memiliki karakteristik suplai yang berbeda dari aset keuangan konvensional, tetapi arah harganya tetap dipengaruhi banyak faktor. Karena itu, ruang pertumbuhan perlu dilihat sebagai kemungkinan, bukan kepastian,” tambahnya.

Diversifikasi Bukan Berarti Bebas Risiko

Dalam situasi pasar yang bergejolak, diversifikasi dapat menjadi salah satu pendekatan untuk mengelola eksposur investasi. Namun, diversifikasi tidak selalu berarti menambah sebanyak mungkin jenis aset. Investor perlu memahami hubungan pergerakan antaraset, jangka waktu investasi, kebutuhan likuiditas, serta toleransi terhadap potensi kerugian.

Saham dan Bitcoin memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi keduanya dapat mengalami tekanan secara bersamaan ketika investor mengurangi eksposur terhadap aset berisiko.

Oleh karena itu, keputusan untuk mengalokasikan dana ke aset kripto perlu mempertimbangkan volatilitas yang tinggi, kemungkinan penurunan harga yang tajam, keamanan penyimpanan aset, dan kondisi keuangan masing-masing investor.

Perkembangan pasar saham Indonesia dan aset kripto pada akhirnya memperlihatkan pentingnya pengambilan keputusan berbasis data, bukan semata-mata mengikuti perubahan sentimen. Dengan memantau indikator makroekonomi, perkembangan regulasi, likuiditas, serta fundamental masing-masing aset, investor dapat mengevaluasi pilihan portofolionya secara lebih terukur.

Yudho memandang edukasi dan pemahaman risiko sebagai bagian penting dari perkembangan industri aset digital. Dalam kondisi pasar yang dinamis, informasi mengenai mekanisme pasar, karakteristik aset, dan kerangka regulasi dapat membantu masyarakat memahami peluang sekaligus keterbatasan setiap instrumen investasi.

About FLOQ

FLOQ adalah platform perdagangan aset digital yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). FLOQ berkomitmen untuk menghadirkan pengalaman investasi yang aman, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan fokus pada inovasi, edukasi, serta kepatuhan terhadap regulasi, FLOQ bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekosistem aset digital di Indonesia.   

FLOQ memiliki komunitas aktif dengan lebih dari 250.000 followers yang tersebar di tujuh platform media sosial, didukung oleh lebih dari 25.000 anggota komunitas aktif. FLOQ juga berkomitmen untuk meningkatkan literasi dan edukasi aset digital melalui FLOQ Akademi yang dapat diakses secara gratis oleh pengguna maupun masyarakat umum.

Hingga saat ini, FLOQ telah mencatat lebih dari 1,8 juta pengguna terdaftar dan lebih dari 2 juta unduhan aplikasi. Platform ini mendukung lebih dari 100 aset digital dan terus berfokus pada pengembangan ekosistem serta kolaborasi strategis untuk menghadirkan manfaat nyata bagi pengguna di era ekonomi digital.

Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI melalui Branch Office BRI Yogyakarta Cik Diktiro terus memperkuat komitmennya dalam mendorong percepatan digitalisasi ekonomi masyarakat melalui kegiatan Grebek Pasar dan Kawasan Unggulan Yogyakarta. Kegiatan ini dilakukan dengan menyasar sejumlah pusat aktivitas ekonomi, mulai dari pasar tradisional hingga kawasan perdagangan dan pariwisata, sebagai upaya memperluas edukasi serta meningkatkan pemanfaatan layanan digital BRI di kalangan pelaku usaha.

Kegiatan yang dimulai sejak pukul 05.00 WIB ini menyasar kawasan Mangkubumi, Malioboro, dan Keraton, dengan cakupan pemetaan di sejumlah titik strategis, meliputi kawasan Tugu, Pasar Kranggan, Jalan Mangkubumi, Malioboro, Pasar Beringharjo, Sosrowijayan, Dagen, Pajeksan, Pathuk, hingga kawasan Keraton. Pemetaan tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi karakteristik kawasan, aktivitas usaha, serta kebutuhan transaksi para pelaku ekonomi, sehingga edukasi dan sosialisasi layanan digital dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.

Aktivitas sejak pagi buta menjadi perhatian utama dalam kegiatan ini. Ketika sebagian masyarakat masih memulai aktivitas hariannya, roda perekonomian di pasar dan kawasan perdagangan telah bergerak melalui transaksi antara pedagang, pemasok, pembeli, hingga pelaku usaha pendukung lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa perputaran ekonomi masyarakat berlangsung sejak dini hari, sehingga kemudahan transaksi menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung kelancaran aktivitas usaha.

Branch Office Head BRI Yogyakarta Cik Ditiro, Rizqi Darajat, menyampaikan bahwa digitalisasi merupakan bagian penting dalam mendukung perkembangan usaha dan memperkuat ekosistem ekonomi masyarakat. Menurutnya, pemanfaatan layanan digital dapat membantu pelaku usaha menjalankan transaksi secara lebih praktis, memberikan kenyamanan bagi pelanggan, serta mendukung proses perputaran uang yang lebih cepat dan efisien.

“BRI terus mendorong pelaku usaha untuk semakin mengenal dan memanfaatkan layanan digital dalam aktivitas bisnis sehari-hari. Kemajuan ekonomi digital memberikan banyak kemudahan, mulai dari proses transaksi yang lebih praktis, kenyamanan bagi penjual dan pembeli, hingga mendukung kelancaran perputaran uang. Melalui kegiatan Grebek Pasar dan Kawasan Unggulan ini, kami ingin hadir lebih dekat dengan pelaku usaha, memahami kebutuhan mereka, sekaligus memberikan edukasi agar manfaat digitalisasi dapat dirasakan secara lebih luas,” ujar Rizqi.

Melalui kegiatan ini, Branch Office BRI Yogyakarta Cik Diktiro juga melakukan pendekatan langsung kepada pelaku usaha untuk memperkenalkan manfaat layanan transaksi digital, sekaligus meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi keuangan. Pendekatan secara langsung diharapkan dapat membantu pelaku usaha memahami penggunaan layanan digital sesuai kebutuhan bisnis, baik dalam melayani pelanggan maupun mengelola aktivitas transaksi sehari-hari.

Pemetaan kawasan unggulan menjadi langkah strategis untuk memahami potensi ekonomi di setiap wilayah. Pasar tradisional, pusat perdagangan, kawasan wisata, hingga sentra usaha lokal memiliki karakteristik dan kebutuhan transaksi yang berbeda. Dengan memahami kondisi tersebut, BRI dapat memperkuat pendekatan layanan yang relevan serta mendorong semakin luasnya pemanfaatan ekosistem digital oleh pelaku usaha dan masyarakat.

Kegiatan Grebek Pasar dan Kawasan Unggulan Yogyakarta merupakan bentuk nyata komitmen BRI dalam memajukan ekonomi masyarakat melalui perluasan akses dan edukasi layanan keuangan digital. BRI tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan perbankan, tetapi juga sebagai mitra strategis yang mendukung pelaku usaha untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, meningkatkan efisiensi transaksi, serta membuka peluang pertumbuhan usaha yang lebih berkelanjutan.

Ke depan, Branch Office BRI Yogyakarta Cik Diktiro akan terus memperkuat sinergi dengan pelaku usaha dan berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong transformasi digital di berbagai sektor ekonomi. Melalui pendampingan, edukasi, dan penguatan pemanfaatan layanan digital, BRI berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta menghadirkan kontribusi nyata bagi kemajuan UMKM dan masyarakat Indonesia.

Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Jambi memunculkan desakan agar pemerintah daerah memperkuat langkah perlindungan kesehatan.

Anggota DPRD Kota Jambi, Fahrul Ilmi, S.Pd., M.Pd., mendorong pemerintah kota mempertimbangkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan guru yang tidak memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Desakan tersebut muncul di tengah tingginya angka gangguan kesehatan yang tercatat Posko Satuan Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jambi.

Dalam periode 12–15 Oktober 2026, posko tersebut mencatat 11.795 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), 1.405 kasus diare, dan 528 kasus konjungtivitis atau peradangan pada mata.

Data itu menyoroti besarnya beban gangguan kesehatan yang tercatat selama periode tersebut.

Namun, angka tersebut belum menjelaskan berapa banyak pasien yang mengalami gangguan kesehatan secara langsung akibat paparan kabut asap.

Pemerintah perlu menyampaikan informasi epidemiologis yang lebih terperinci untuk memperjelas hubungan antara kondisi udara dan laporan kasus kesehatan.

Fahrul mendorong Pemkot Jambi mempertimbangkan WFH sebagai salah satu langkah antisipatif.

Menurut usulan tersebut, ASN dan guru yang dapat menyelesaikan pekerjaannya dari rumah berpeluang mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kondisi kabut asap mengganggu kesehatan.

Skema ini tidak harus berlaku bagi seluruh pegawai. Pemerintah dapat menyesuaikan pelaksanaannya dengan jenis pekerjaan, kebutuhan organisasi, dan kondisi pelayanan publik di setiap instansi.

Pegawai yang menangani layanan langsung kepada masyarakat tetap perlu menjalankan tugas sesuai kebutuhan.

Sementara itu, instansi dapat mempertimbangkan pekerjaan administratif dan tugas lain yang memungkinkan pelaksanaan secara daring.

Meski menawarkan opsi untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, WFH bukan satu-satunya langkah untuk menghadapi risiko kabut asap.

Pemkot juga perlu memperhatikan informasi kualitas udara, menyampaikan imbauan kesehatan yang jelas, serta memastikan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang memadai.

Usulan WFH membutuhkan kajian mengenai efektivitas, kesiapan teknis, dan dampaknya terhadap pelayanan masyarakat.

Pemerintah perlu menetapkan kriteria pegawai yang dapat bekerja dari rumah, mekanisme pemantauan kinerja, serta durasi kebijakan berdasarkan perkembangan kondisi udara.

Pada sektor pendidikan, pemerintah juga perlu mempertimbangkan keselamatan guru, kondisi siswa, dan keberlangsungan kegiatan belajar-mengajar.

Kebijakan bagi guru tidak serta-merta menyelesaikan persoalan paparan asap yang juga dapat dialami siswa selama perjalanan maupun kegiatan di sekolah.

Hingga terdapat keputusan resmi, usulan Fahrul Ilmi masih menjadi dorongan kebijakan yang perlu ditanggapi Pemkot Jambi.

Pemerintah daerah perlu menjelaskan apakah akan menerapkan WFH, memilih langkah perlindungan lain, atau mengombinasikan beberapa kebijakan sesuai tingkat risiko.

Tingginya laporan gangguan kesehatan membuat respons pemerintah menjadi penting.

Keputusan yang terukur, berbasis data kualitas udara, dan tetap menjaga pelayanan publik akan membantu masyarakat memahami langkah yang perlu mereka ambil selama karhutla berdampak pada lingkungan Kota Jambi.(*)

SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID — Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Azhar Hamzah, melantik lima pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh, Rabu 21 Oktober 2026.

Pelantikan ini menempatkan lima pejabat pada sejumlah posisi strategis, mulai dari Kesatuan Bangsa dan Politik hingga Perdagangan dan Perindustrian.

Prosesi pelantikan berlangsung di Aula Kantor Wali Kota Sungai Penuh. Sekretaris Daerah Alpian, S.E., M.M., para staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, serta sejumlah pejabat lainnya turut menghadiri kegiatan tersebut.

Dalam sambutannya, Azhar menekankan pentingnya tanggung jawab, profesionalisme, dan integritas bagi setiap pejabat yang menerima amanah jabatan.

“Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan jadikan setiap pekerjaan sebagai bentuk pengabdian serta amal kebaikan bagi masyarakat,” pesan Azhar.

Ia juga meminta para pejabat memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dan mendorong inovasi dalam menjalankan program kerja.

Menurutnya, kinerja birokrasi perlu berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Lima Pejabat yang Dilantik

Lima pejabat eselon II yang dilantik mengisi posisi pimpinan pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Berikut daftar pejabat beserta jabatan yang diemban:

1. Zanti Ismawan Sulti, S.Sos., M.Si. — Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
2. Desrizal, S.Pd., M.M. — Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
3. Bovi Handriyanto, S.Pd., M.M. — Kepala Dinas Pendidikan.
4. Sansri Harsa, S.Sos., M.Si. — Kepala Dinas Perhubungan.
5. Jumadil, S.E., M.Si. — Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Penempatan pada lima perangkat daerah tersebut berkaitan dengan sejumlah bidang pelayanan dan urusan pemerintahan, termasuk pendidikan, penanggulangan bencana, transportasi, stabilitas sosial-politik, serta perdagangan dan perindustrian.

Pelantikan pejabat bukan hanya berkaitan dengan pengisian jabatan struktural.

Masyarakat juga menantikan hasil kerja yang terukur dari setiap perangkat daerah, terutama dalam pelaksanaan program dan peningkatan mutu pelayanan.

Azhar berharap para pejabat yang baru dilantik mampu membangun koordinasi yang lebih baik, menghasilkan inovasi, serta menjalankan tugas sesuai tanggung jawab masing-masing.

Kinerja mereka selanjutnya akan terlihat melalui pelaksanaan program, efektivitas pelayanan, dan kemampuan perangkat daerah menjawab kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Kota Sungai Penuh berharap pelantikan ini dapat mendukung peningkatan kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik.

Namun, capaian tersebut tetap bergantung pada pelaksanaan tugas dan hasil kerja masing-masing pejabat setelah menjalankan amanah baru.(*)

JAMBI, SEPUCKJAMBI.ID — Proyeksi pendapatan daerah Kota Jambi pada 2027 turun sekitar Rp142,1 miliar dibandingkan APBD murni 2026.

Penurunan tersebut menjadi salah satu perhatian DPRD Kota Jambi dalam membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.

Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menegaskan bahwa pembahasan anggaran harus memastikan program pemerintah tetap menjawab kebutuhan masyarakat meski proyeksi pendapatan dan belanja daerah mengalami penurunan.

Ia menyampaikan hal tersebut setelah mengikuti rapat paripurna penyampaian nota pengantar dan nota keuangan RAPBD Kota Jambi 2027 di Aula Swarna Bumi DPRD Kota Jambi, Kamis 22 Oktober 2026.

Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan sekitar Rp1,6 triliun, turun 8,01 persen atau Rp142,1 miliar dibandingkan APBD murni 2026.

Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,671 triliun.

Angka tersebut turun sekitar 7,56 persen dibandingkan anggaran belanja murni 2026 yang mencapai Rp1,808 triliun.

DPRD Cermati Dampak Penurunan Anggaran

Kemas Faried mengatakan penurunan proyeksi pendapatan dan belanja menuntut pemerintah daerah menyusun prioritas secara cermat.

DPRD, menurutnya, akan mengawal pembahasan agar penyesuaian anggaran tidak mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Meskipun ada proyeksi penurunan angka pendapatan dan belanja, di mana pendapatan turun sekitar 8 persen dan belanja turun sekitar 7 persen, kami di DPRD memastikan bahwa kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap diutamakan,” ujar Kemas Faried.

Ia menekankan bahwa pembahasan RAPBD tidak cukup hanya melihat besaran anggaran.

DPRD juga perlu mencermati manfaat setiap program, efektivitas penggunaan dana, serta kesesuaiannya dengan kebutuhan warga.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian ialah peluang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Upaya tersebut perlu berjalan beriringan dengan evaluasi belanja agar pemerintah memiliki ruang untuk membiayai program prioritas.

Kesehatan dan Infrastruktur Masuk Perhatian

Dalam pembahasan RAPBD 2027, DPRD turut menyoroti keberlanjutan pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Ketiga sektor tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Karena itu, penyesuaian anggaran perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap akses layanan dan pelaksanaan program pembangunan.

Kemas Faried menegaskan bahwa efisiensi belanja harus dilakukan secara terukur. Penghematan anggaran, menurutnya, tidak boleh mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat.

“Prinsipnya, meski ruang fiskal terbatas, efektivitas program pembangunan tidak boleh surut. Pelayanan publik harus tetap prima dan dirasakan langsung manfaatnya oleh warga Kota Jambi,” tegasnya.

Namun, rincian program yang akan mengalami penyesuaian maupun sektor yang memperoleh alokasi prioritas belum dijelaskan dalam keterangan tersebut.

Hal ini akan menjadi bagian penting untuk dicermati dalam tahapan pembahasan anggaran berikutnya.

Fraksi DPRD Akan Sampaikan Pandangan Umum

Setelah penyampaian nota pengantar dan nota keuangan, pembahasan RAPBD Kota Jambi 2027 akan berlanjut ke tahapan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD.

Melalui tahapan itu, setiap fraksi dapat menyampaikan pertanyaan, kritik, masukan, dan rekomendasi terhadap rancangan anggaran yang diajukan pemerintah kota.

DPRD selanjutnya akan mendalami rancangan tersebut bersama pemerintah daerah sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya.

Penurunan proyeksi pendapatan dan belanja membuat rincian alokasi anggaran menjadi bagian penting yang perlu diperiksa.

Publik dapat mencermati bagaimana pemerintah menetapkan prioritas, mengoptimalkan PAD, dan menjaga kesinambungan program pelayanan selama tahun anggaran 2027.

Hasil pembahasan RAPBD nantinya akan menentukan arah alokasi belanja daerah dan dukungan anggaran bagi berbagai program pembangunan Kota Jambi.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – BRI Region 6 menyelenggarakan kegiatan pengajian Jumat rutin yang dirangkaikan dengan acara syukuran menempati gedung kerja baru di Gedung Dapen BRI sebagai perluasan kantor BRI Region 6. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengungkapkan rasa syukur sekaligus memohon keberkahan agar seluruh aktivitas pekerjaan senantiasa diberikan kelancaran dan kemudahan.

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Kabut asap menyelimuti Bandara Sultan Thaha Jambi pada Kamis 22 Oktober 2026.

Jarak pandang di bandara sempat turun hingga 700 meter pada pukul 06.00 WIB.

Meski demikian, dua penerbangan pagi tetap berangkat sesuai informasi operasional yang disampaikan pengelola bandara.

Branch Communication Bandara Sultan Thaha Jambi, Ikhsan Pulungan, menyampaikan bahwa penerbangan pertama yang berangkat pada pagi hari ialah Batik Air ID 6807 dengan tujuan Jakarta pada pukul 06.00 WIB.

Saat itu, jarak pandang tercatat 700 meter.

Selanjutnya, Super Air Jet IU 974 tujuan Batam berangkat pada pukul 08.18 WIB ketika jarak pandang mencapai 900 meter.

Kedua pesawat tersebut berstatus ex-RON (Remain Overnight), yakni pesawat yang menginap di bandara setelah penerbangan sebelumnya dan kemudian melayani penerbangan pada hari berikutnya.

Jarak Pandang Berangsur Membaik

Berdasarkan data pemantauan Bandara Sultan Thaha, jarak pandang menunjukkan peningkatan sepanjang pagi.

Pada pukul 06.00 WIB, jarak pandang tercatat 700 meter. Angka itu meningkat menjadi 800 meter pada pukul 07.00 WIB dan 900 meter pada pukul 08.00 WIB.

Perbaikan berlanjut pada pukul 09.00 WIB dengan jarak pandang mencapai 1.300 meter. Pada pukul 10.00 WIB, jarak pandang tercatat 2.400 meter.

Kendati visibilitas membaik, kondisi cuaca dan jarak pandang tetap menjadi faktor penting dalam pemantauan operasional penerbangan.

Perubahan jarak pandang juga tidak otomatis menjamin seluruh pesawat berangkat atau tiba sesuai jadwal.

Tiga Penerbangan dari Jakarta Masuk Daftar Kedatangan

Di tengah kondisi kabut asap, pengelola bandara turut memantau kedatangan sejumlah pesawat dari Jakarta.

Berikut informasi jadwal dan estimasi kedatangan yang disampaikan untuk Kamis 22 Oktober 2026:

• Batik Air ID 6804 dari Jakarta dijadwalkan tiba pukul 10.20 WIB, dengan estimasi kedatangan pukul 11.05 WIB.
• Garuda Indonesia GA 126 dari Jakarta dijadwalkan tiba pukul 10.25 WIB, dengan estimasi kedatangan pukul 11.30 WIB.
• Super Air Jet IU 842 dari Jakarta dijadwalkan tiba pukul 11.25 WIB, dengan estimasi kedatangan pukul 11.50 WIB.

Perbedaan antara jadwal dan estimasi tersebut menunjukkan adanya penyesuaian waktu kedatangan.

Namun, informasi yang tersedia belum merinci penyebab perubahan jadwal masing-masing penerbangan sehingga dampak kabut asap terhadap setiap pesawat masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut.

Bandara Koordinasi dengan Maskapai

Branch Communication Bandara Sultan Thaha Jambi, Ikhsan Pulungan, menyampaikan bahwa tim operasional bandara telah berkoordinasi dengan pihak maskapai dan instansi terkait untuk menangani penumpang yang mengalami penundaan keberangkatan.

Pengelola bandara juga memperbarui informasi jadwal keberangkatan dan kedatangan secara berkala, terutama bagi penerbangan yang terdampak kondisi kabut asap.

Langkah tersebut bertujuan membantu penumpang memperoleh informasi terbaru dan mengantisipasi perubahan jadwal perjalanan.

Pengguna jasa bandara diimbau untuk memeriksa status penerbangan melalui kanal resmi maskapai sebelum berangkat menuju bandara.

Untuk memperoleh informasi kebandarudaraan, masyarakat dapat menghubungi Contact Center InJourney Airports di nomor 172.

Manajemen PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Sultan Thaha juga terus bersinergi dengan para pemangku kepentingan untuk menjaga pelayanan kepada pengguna jasa selama kondisi kabut asap berlangsung.

Di sisi lain, penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi menjadi faktor penting dalam upaya mengurangi sumber kabut asap.

Perkembangan kondisi udara dan jarak pandang masih perlu dipantau untuk mengantisipasi perubahan situasi yang dapat memengaruhi aktivitas penerbangan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Kota Jambi mulai menyiapkan pergantian Sekretaris Daerah (Sekda) menyusul berakhirnya masa jabatan Ridwan pada 1 Desember 2026.

Wali Kota Jambi Maulana menyatakan akan mengusulkan calon Penjabat (Pj) Sekda kepada gubernur, tetapi belum mengungkap nama pejabat yang masuk pertimbangan.

Pergantian ini menjadi agenda penting bagi Pemkot Jambi untuk menjaga kesinambungan administrasi pemerintahan.

Sebelum Sekda definitif ditetapkan, pejabat sementara akan mengisi posisi tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.

“Jabatan beliau (Ridwan) sebagai Sekda, memasuki masa purna 1 Desember 2026,” kata Maulana.

Ia menjelaskan, pemerintah kota akan mengajukan calon Pj Sekda kepada gubernur untuk mendapatkan persetujuan.

Penunjukan tersebut berlaku sampai pemerintah menetapkan Sekda definitif.

“Kita akan mengusulkan ke gubernur untuk pelantikan Pj sampai dengan definitif,” ujarnya.

Hingga pernyataan tersebut disampaikan, Maulana belum menyebutkan siapa pejabat yang akan mengisi posisi sementara itu.

Ia hanya memastikan calon Pj Sekda berasal dari pejabat aktif eselon II.

“Nanti, lihat saja. Mencari Pj susah. Yang jelas Pj-nya pejabat aktif eselon II,” kata Maulana.

Pernyataan itu belum menjelaskan siapa saja pejabat yang masuk dalam pertimbangan maupun kapan Pemkot Jambi akan mengajukan nama calon kepada gubernur.

Dengan demikian, perhatian berikutnya tertuju pada proses pengusulan calon, persetujuan gubernur, dan penetapan pejabat yang akan mengisi posisi Sekda selama masa transisi.

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah mengatur mekanisme pengangkatan Pj Sekda kabupaten/kota.

Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa bupati atau wali kota mengangkat Pj Sekda setelah memperoleh persetujuan gubernur selaku wakil pemerintah pusat.

Artinya, usulan kepala daerah harus melewati tahapan persetujuan gubernur sebelum penetapan pejabat.

Pasal 8 juga mengatur pengajuan satu calon secara tertulis kepada gubernur, disertai dokumen persyaratan dan daftar riwayat hidup.

Gubernur memberikan persetujuan atau penolakan paling lambat lima hari kerja setelah menerima usulan.

Jika gubernur menolak calon tersebut, wali kota harus mengajukan nama pengganti sesuai ketentuan.

Setelah persetujuan terbit, wali kota menetapkan Pj Sekda melalui keputusan wali kota.

Pelantikan kemudian harus berlangsung paling lambat lima hari kerja sejak keputusan pengangkatan ditetapkan.

Mekanisme penunjukan Pj Sekda dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2018 tidak mensyaratkan persetujuan DPRD.

Prosesnya berpusat pada pengusulan oleh wali kota dan persetujuan gubernur.

Aturan tersebut juga menetapkan sejumlah persyaratan bagi calon Pj Sekda kabupaten/kota.

Calon harus berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II/b, dengan pangkat paling rendah Pembina Tingkat I golongan IV/b.

Selain persyaratan jabatan dan pangkat, calon juga harus memenuhi ketentuan terkait usia, prestasi kerja, rekam jejak, integritas, dan disiplin.

Ketentuan ini menjadi dasar bagi Pemkot Jambi dalam menentukan calon yang memenuhi syarat untuk menjalankan tugas Sekda selama masa transisi.

Pensiunnya Ridwan pada 1 Desember 2026 membuat proses pergantian Sekda menjadi salah satu agenda penting Pemkot Jambi menjelang akhir tahun.

Namun, pernyataan Maulana sejauh ini baru memastikan rencana pengusulan Pj Sekda dan kriteria umum calon.

Nama pejabat yang akan diajukan serta jadwal pengusulannya belum diumumkan.

Kepastian mengenai calon Pj Sekda akan menjadi perkembangan berikutnya yang perlu dicermati, terutama untuk memastikan kesinambungan koordinasi birokrasi dan administrasi pemerintahan Kota Jambi selama menunggu penetapan Sekda definitif.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi Maulana masih merahasiakan nama calon Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jambi yang akan menggantikan A Ridwan.

Di tengah persiapan pergantian tersebut, Pemerintah Kota Jambi menargetkan lelang terbuka jabatan Sekda definitif berlangsung pada Maret 2027.

Ridwan dijadwalkan memasuki masa pensiun pada 1 Desember 2026.

Untuk menjaga kesinambungan pemerintahan, Pemkot Jambi akan mengusulkan calon Pj Sekda kepada Gubernur Jambi untuk mengisi jabatan tersebut hingga Sekda definitif ditetapkan.

“Kita akan mengusulkan ke gubernur untuk pelantikan Pj sampai dengan definitif,” kata Maulana.

Meski proses pergantian mulai disiapkan, Maulana belum bersedia mengungkapkan sosok yang akan mengisi posisi sementara tersebut.

Ia hanya memastikan calon Pj Sekda berasal dari pejabat aktif eselon II di lingkungan pemerintahan.

“Nanti, lihat saja. Mencari Pj susah. Yang jelas Pj-nya pejabat aktif eselon II,” ujarnya.

Pernyataan tersebut membuat nama calon pengganti Ridwan masih menjadi tanda tanya.

Sementara itu, pemerintah kota juga belum membuka seleksi terbuka untuk menentukan pejabat yang akan menduduki posisi Sekda secara definitif.

Maulana menjelaskan, Pemkot Jambi merencanakan lelang terbuka jabatan Sekda pada Maret 2027.

Jadwal tersebut berkaitan dengan masa pensiun sejumlah pejabat eselon II yang akan berlangsung secara bertahap.

Menurutnya, terdapat tujuh pejabat eselon II yang akan memasuki masa purna tugas dalam rentang waktu mendatang.

Jadwal pensiun mereka tersebar mulai November 2026 hingga Februari dan Maret 2027.

Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah kota dalam menentukan waktu pelaksanaan seleksi jabatan.

“Karena itu kita melakukan lelang di tahun depan, bulan Maret kita akan melakukan lelang. Nunggu sampai pensiun di bulan Maret,” ungkap Maulana.

Rencana tersebut menempatkan Maret 2027 sebagai target pelaksanaan lelang jabatan Sekda definitif.

Namun, proses pengisian jabatan tetap perlu mengikuti ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

Pengisian jabatan Pj Sekda menjadi tahapan penting untuk menjaga kelancaran administrasi pemerintahan setelah Ridwan memasuki masa pensiun.

Pemkot Jambi akan mengusulkan calon kepada Gubernur Jambi sesuai mekanisme yang berlaku.

Pejabat yang ditunjuk nantinya menjalankan tugas sementara sampai proses penetapan Sekda definitif selesai.

Di sisi lain, seleksi terbuka yang direncanakan pada 2027 akan menjadi tahapan untuk mencari pejabat yang memenuhi persyaratan menduduki jabatan Sekda secara definitif.

Hingga kini, Maulana belum mengumumkan nama calon Pj Sekda.

Publik masih menunggu siapa pejabat eselon II yang akan dipercaya mengisi posisi strategis tersebut serta bagaimana tahapan seleksi Sekda definitif akan berjalan.(*)