TANGERANG, SEPUCUKJAMBI.ID — Menteri Perdagangan Budi Santoso hari ini, Kamis, (15/10) menyaksikan penandatanganan kesepakatan bersama (Memorandum of Understanding/MoU) antara Kementerian Perdagangan dan PT Nestlé Indonesia.

MoU tersebut ditandatangani Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag, Fajarini Puntodewi, dan Presiden Direktur PT Nestlé Indonesia, Georgios Badaro, sebagai salah satu rangkaian Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41 di Hall 10 Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten.

Mendag Busan mengapresiasi kontribusi PT Nestlé Indonesia dalam mengembangkan produk lokal berstandar internasional. “Terima kasih karena kehadiran Nestlé Indonesia telah membantu produk-produk lokal kita untuk berkembang dan mampu memenuhi standar internasional. Investasi yang sudah berjalan lebih dari 50 tahun ini sangat membantu UMKM, peternak, dan para petani kopi kita,” kata Mendag Busan.

MoU yang ditandatangani hari ini bertujuan untuk mendorong ekspor produk-produk pertanian Indonesia dari sisi hulu melalui peningkatan kapasitas dan produktivitas petani. Selain itu, telah terjalin sinergi ekspor dengan memanfaatkan jaringan pasar global milik Nestlé. Nestlé Indonesia berkomitmen untuk mengakomodasi ekspor produk jadi dan bahan baku kopi asal Indonesia hingga USD 600 juta atau lebih dari Rp10 triliun dalam tiga tahun ke depan.

Peningkatan daya saing dari sisi hulu pun sejalan dengan program Desa Berani Inovasi, Siap Adaptasi (BISA) Ekspor yang dijalankan Kemendag. Saat ini, program tersebut telah menjangkau 2.616 desa. Sebanyak 787 desa telah terpantau siap ekspor, termasuk di dalamnya, yaitu 78 desa penghasil kopi. Melalui pemanfaatan jejaring global Nestlé, para petani dan pelaku usaha di desa berpeluang lebih besar untuk terhubung dengan rantai pasok dunia.

Mendag Busan menjelaskan, Kemendag konsisten memanfaatkan jejaring perwakilan perdagangan di luar negeri untuk mendorong ekspor. Di dalamnya, terdapat jaringan atase perdagangan RI dan Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) di 33 negara.

Ia bercerita, sebelum pelaku usaha mengikuti pameran seperti Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41, perwakilan perdagangan RI dapat terlebih dahulu memfasilitasi penjajakan bisnis (business matching) dengan calon pembeli potensial di luar negeri. Eksportir dan buyer kemudian dapat bertemu langsung di TEI untuk menandatangani MoU.

Terkait hari kedua TEI ke-41 pada Kamis, (15/10), Mendag Busan bercerita, hari ini ia menyaksikan penandatanganan 10 MoU hasil kolaborasi UMKM binaan Astra dan Kemendag di TEI ke-41. Ke-10 MoU tersebut memiliki total nilai transaksi mencapai Rp69 miliar dengan mitra dari berbagai negara. “Saya telah berkeliling ke sejumlah stan peserta pameran dan melihat banyak potensi mendapatkan buyer. Kami berharap, akan semakin banyak MoU yang ditandatangani,” ujar Mendag Busan.

Lebih lanjut, Mendag Busan menegaskan pentingnya memenuhi standar lingkungan dan keberlanjutan yang kini menjadi persyaratan perdagangan internasional. Salah satunya adalah European Union Deforestation Regulation (EUDR). Regulasi ini mendorong pelaku usaha untuk memperkuat ketertelusuran komoditas dan memastikan produk yang diperdagangkan memenuhi persyaratan pasar global. Ia optimistis MoU dengan PT Nestlé Indonesia dapat membuka peluang ekspor melalui pemenuhan standar keberlanjutan.

Setelah menyaksikan penandatanganan MoU antara Kemendag dan Nestlé Indonesia, Mendag Busan di hari yang sama melepas ekspor produk kopi olahan Nestlé Indonesia ke Melbourne, Australia, yang merupakan salah satu langkah konkret penandatangan MoU dan dalam rangka memanfaatkan jejaring pasar global Nestlé.

Presiden Direktur PT Nestlé Indonesia, Georgios Badaro, menyampaikan, penandatanganan MoU dengan Kemendag yang ditindaklanjuti dengan pelepasan ekspor kopi olahan ke Australia mencerminkan sinergi pemerintah dan dunia usaha dalam memperkuat daya saing industri manufaktur Indonesia.

“Kami percaya Indonesia memiliki potensi besar untuk semakin berperan dalam rantai pasok global, didukung oleh kapabilitas manufaktur, kualitas produk, dan daya saing yang kuat. Melalui kolaborasi dengan Kemendag, kami berharap dapat terus memperluas jangkauan produk buatan Indonesia ke pasar internasional sekaligus menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan bagi Indonesia,” ujar Georgios.

Tentang PT. Debindomulti Adhiswasti

Menyelenggarakan pameran adalah bisnis inti DEBINDO sejak 1987, di mana setiap acaranya selalu diperkuat dengan berbagai kegiatan paralel di lokasi berupa Meeting, Incentive, Conference, dan Exhibition (MICE). Dengan portofolio event yang luas dan solid selama lebih dari tiga dekade, DEBINDO menjadi mitra pilihan bagi lembaga publik maupun perusahaan swasta dalam menyelenggarakan acara. Merek-merek pameran unggulan DEBINDO tidak tertandingi dan sukses, baik di Indonesia maupun di berbagai penjuru dunia.

Hingga saat ini, DEBINDO telah mengembangkan dan mengelola jaringan yang luas dengan 5 kantor cabang dan kantor perwakilan regional. Selain itu, dengan tim yang terdiri dari 200 staf profesional yang berdedikasi dan penuh semangat, DEBINDO siap memberikan layanan profesional terbaiknya selama bertahun-tahun ke depan.

Press release ini juga sudah tayang di VRITIMES

YOGYAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID — FisTx Indonesia, perusahaan teknologi akuakultur asal Yogyakarta, memperkenalkan skema Kerja Sama Operasional (KSO) budidaya udang. Skema ini mempertemukan pemilik modal yang belum punya lahan dan pengalaman, pemilik lahan yang kolamnya terhenti karena keterbatasan modal, dan FisTx sebagai operator yang menjalankan seluruh SOP budidaya dari persiapan air hingga panen.

Masalah Yang Dijawab: Modal dan Lahan ada, Operasional yang tidak

Budidaya udang menawarkan potensi profit besar, tetapi resiko gagalnya juga tinggi. Dari pengalaman lapangan FisTx, kegagalan umumnya berakar pada tiga hal: konstruksi kolam yang tidak mempertimbangkan hidrodinamika, manajemen harian yang bertumpu pada intuisi alih-alih data, dan input benur, pakan, serta probiotik yang tidak terstandar. Akibatnya, di satu sisi ada pemilik modal yang ragu masuk karena tidak paham teknisnya, di sisi lain ada kolam yang menganggur karena pemiliknya tidak punya dana untuk memulai siklus.

“KSO kami rancang agar tiga pihak yang saling membutuhkan ini bisa bertemu dalam satu kontrak yang jelas. Investor tidak perlu menjadi petambak, pemilik lahan tidak perlu menunggu modal sendiri terkumpul, dan operasionalnya dijalankan tim yang terbiasa dengan SOP budidaya terukur,” ujar Bachtiar – Head Of Farming Division

Bagaimana KSO Bekerja?

Dalam skema ini, FisTx bertindak sebagai operator yang menjalankan SOP budidaya milik tim Farming Expert selama beberapa siklus sesuai kesepakatan. Kerja sama berjalan dalam enam tahap: survei dan uji kelayakan lokasi, kontrak KSO, instalasi teknologi dan perbaikan infrastruktur kolam, penyiapan SDM dan SOP, siklus budidaya dengan pencatatan data harian, serta panen dan bagi hasil yang dihitung secara transparan sesuai kontrak.

FisTx menyediakan tiga pilihan skema: Full Operational KSO untuk pengelolaan penuh, Technical Advisory KSO untuk mitra yang sudah punya tim budidaya, dan skema Hybrid atau Performance yang fokus pada modul kritis berbasis target performa. Pada skema penuh, tambak dilengkapi teknologi sterilisasi air seperti Baskara UV, Cakra Elektrolisis, pendampingan teknisi lapangan melalui Program TAMPAN, dan perbaikan infrastruktur melalui AQUADEX.

Dekat Dengan Agenda Ketahanan Pangan

Sektor perikanan budidaya menjadi salah satu perhatian pemerintah. Dalam Rencana Kerja Pemerintah 2026, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membidik nilai ekspor perikanan di atas US$ 6,7 miliar dan produksi perikanan 25,84 juta ton. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu juga menyatakan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk memajukan industri udang, dengan kebijakan yang mendukung investasi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

“Udang adalah komoditas pangan bernilai ekonomi tinggi. Ketika lahan yang menganggur kembali berproduksi dengan manajemen yang disiplin, manfaatnya dirasakan investor, pemilik lahan, tenaga kerja lokal, dan rantai pasok pangan nasional,” lanjut Rico Wisnu Wibisono – CEO Fistx

Rekam Jejak dan Kehati-hatian

Data internal FisTx mencatat produktivitas hingga 70 ton/ha pada sistem RAS super-intensif di Sumbawa, hingga 60 ton/ha di Bangka, dan hingga 30 ton/ha di Bali. FisTx telah menjangkau lebih dari 25 provinsi dan 3 negara. FisTx menegaskan bahwa hasil budidaya tetap bergantung pada kondisi lapangan di setiap lokasi dan siklus, sehingga skema dan bagi hasil disepakati bersama setelah survei kelayakan, bukan dijanjikan di muka.

“Kami lebih memilih menilai lokasi dulu sebelum bicara kerjasama. Kalau lahannya belum layak, kami sampaikan apa adanya,” tambah Bachtiar

Cara Memulai KSO Budidaya Udang

Investor, pemilik lahan, maupun pelaku usaha tambak yang tertarik dapat mengajukan survei kelayakan lokasi melalui tim FisTx. Informasi lengkap tersedia di halaman KSO budidaya udang FisTx atau hubungi nomor WhatsApp : +62822-1305-4850

Press release ini juga sudah tayang di VRITIMES

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID –  Rent Car Bravia, penyedia jasa sewa mobil melalui situs rentcarbravia.com, menghadirkan layanan sewa mobil dengan pilihan durasi harian, mingguan, dan bulanan untuk wilayah Jakarta dan Bali. Layanan ini ditujukan bagi masyarakat, wisatawan, hingga perusahaan yang membutuhkan solusi transportasi fleksibel tanpa beban biaya kepemilikan kendaraan, dengan proses pemesanan yang dapat dilakukan secara online.

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID — KAI Logistik, anak usaha PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang bergerak di bidang jasa logistik, mencatatkan kinerja positif pada triwulan III 2026 dengan volume angkutan barang mencapai sekitar 6,2 juta ton.

Capaian ini menjadi kinerja triwulanan tertinggi sepanjang 2026, sekaligus mencerminkan peningkatan aktivitas angkutan barang yang dikelola perusahaan. Secara kumulatif, hingga September 2026, KAI Logistik telah mengelola angkutan barang mencapai 14,9 juta ton.

Dibandingkan periode yang sama pada 2025, volume angkutan barang KAI Logistik pada triwulan III 2026 meningkat dari sekitar 5,9 juta ton menjadi 6,2 juta ton, dengan pertumbuhan sekitar 4% secara tahunan (year-on-year).

Kinerja ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di kisaran 5% pada triwulan-triwulan sebelumnya, sekaligus mencerminkan upaya perusahaan dalam menjaga keberlangsungan layanan angkutan barang di tengah dinamika industri.

Direktur Utama KAI Logistik, Yuskal Setiawan, menyampaikan bahwa peningkatan kinerja pada triwulan III 2026 turut didukung oleh dinamika industri batu bara yang mulai menunjukkan pemulihan dan kondisi yang lebih stabil. Kondisi tersebut mendorong pertumbuhan volume angkutan perusahaan hingga mencapai peningkatan sekitar 2,6 juta ton dibandingkan kinerja pada awal tahun, sekaligus menjadi capaian tertinggi sepanjang 2026.

“Komoditas batu bara memberikan kontribusi terbesar, yakni sekitar 69% dari total volume angkutan triwulan III atau mencapai 4,3 juta ton. Perkembangan positif ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus menjaga momentum pertumbuhan melalui penguatan keandalan operasional dan optimalisasi potensi angkutan di berbagai segmen bisnis, sekaligus memperkuat peran KAI Logistik dalam mendukung distribusi komoditas strategis nasional,” ujar Yuskal.

Selain batu bara, kinerja angkutan KAI Logistik juga ditopang oleh berbagai komoditas lainnya. Pada triwulan III 2026, angkutan bahan bakar minyak dan bahan bakar khusus (BBM/BBK) mencapai sekitar 870 ribu ton, disusul angkutan peti kemas sebesar 844 ribu ton dan angkutan semen sebanyak 130 ribu ton.

Sementara itu, layanan bongkar muat crude palm oil (CPO) mencatatkan volume sekitar 34 ribu ton, sedangkan angkutan retail melalui KALOG Express mencapai sekitar 24 ribu ton. Keberagaman komoditas tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam memenuhi kebutuhan logistik lintas sektor, mulai dari energi dan manufaktur hingga distribusi barang konsumsi.

Memasuki triwulan IV 2026, KAI Logistik optimistis dapat terus meningkatkan kinerja melalui pengembangan layanan angkutan hewan ternak dan hasil bumi, perluasan titik layanan angkutan retail, serta digitalisasi proses operasional. Berbagai inisiatif ini diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan, meningkatkan efisiensi serta memperkuat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berkembang.

“Ke depan, kami akan terus mengoptimalkan potensi bisnis yang telah berjalan sekaligus mengembangkan layanan yang relevan dengan kebutuhan pasar. Penguatan operasional, inovasi, perluasan jaringan, dan pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting untuk menjaga kinerja perusahaan secara berkelanjutan. Kami berharap berbagai inisiatif tersebut dapat memperkuat peran KAI Logistik dalam mendukung kelancaran rantai pasok dan memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional,” tutup Yuskal.

Tentang KAI Logistik
PT Kereta Api Logistik (KAI Logistik) dibentuk dengan tujuan melayani distribusi logistik berbasis kereta api, dengan kemasan bisnis door to door service untuk memberikan pelayanan yang paripurna bagi Pelanggan kereta api yang didukung dengan layanan pra dan purna.

KAI Logistik fokus pada orientasi bisnis sebagai jasa layanan distribusi logistik terpadu (total logistics solution) melalui “End-to-End Services”. Dengan tagline KAI Logistik Ispossible yaitu semuanya menjadi mungkin, KAI Logistik menyediakan ragam layanan logistik melalui 3 segmentasi diantaranya KALOG Express, KALOG Plus dan KALOG Pro.

Press release ini juga sudah tayang di VRITIMES

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi mematangkan persiapan menjadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Provinsi Jambi 2026.

Sebanyak 11 venue disiapkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pada 30 Oktober hingga 8 November 2026.

Persiapan mencakup peninjauan lokasi perlombaan, koordinasi teknis, serta pemantapan kafilah Kota Jambi yang akan mengikuti seluruh cabang lomba.

Panitia juga merencanakan gladi kotor dan gladi bersih untuk memastikan rangkaian kegiatan berjalan sesuai rencana.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Kota Jambi, Kamal Firdaus, mengatakan peninjauan venue dan rapat koordinasi berskala kecil telah berlangsung sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan.

“Alhamdulillah, persiapan masih terus dilakukan. Peninjauan venue dan rapat-rapat kecil juga sudah dilaksanakan,” ujar Kamal.

Dalam penyelenggaraan MTQ tingkat provinsi tahun ini, panitia akan memanfaatkan 11 venue yang mencakup masjid dan arena utama.

Kantor Wali Kota Jambi juga menjadi salah satu lokasi utama kegiatan.

Menjelang pembukaan, panitia akan menggelar gladi kotor dan gladi bersih untuk memeriksa kesiapan lokasi serta mendukung kelancaran pelaksanaan setiap rangkaian acara.

Dengan jadwal yang semakin dekat, koordinasi antarpihak dan kesiapan fasilitas menjadi bagian penting dalam memastikan kegiatan berlangsung sesuai agenda.

Selain mempersiapkan diri sebagai tuan rumah, Kota Jambi juga mematangkan kesiapan peserta yang akan berlaga dalam MTQ tingkat provinsi.

Kamal menyebut para peserta telah menjalani enam kali training center (TC).

Satu sesi TC terakhir dijadwalkan sebagai bagian dari pemantapan kemampuan peserta menjelang perlombaan.

Kafilah Kota Jambi akan mengikuti seluruh cabang yang diperlombakan, termasuk sejumlah kategori baru, seperti karya tulis ilmiah hadis, hifzh digital, dan murattal remaja.

“Semua cabang kita ikuti, termasuk cabang-cabang baru. Saat ini persiapan kafilah terus dimatangkan agar para peserta dapat tampil maksimal saat perlombaan,” jelasnya.

Keikutsertaan dalam seluruh cabang menjadi bagian dari upaya Kota Jambi untuk memberikan penampilan terbaik.

Namun, hasil perlombaan nantinya tetap bergantung pada kemampuan masing-masing peserta dan persaingan dengan kafilah dari kabupaten serta kota lainnya di Provinsi Jambi.

Terkait potensi kabut asap, Kamal mengatakan kondisi tersebut sejauh ini belum terlalu memengaruhi persiapan penyelenggaraan.

Ia menjelaskan bahwa sebagian besar lokasi kegiatan berada di dalam ruangan atau indoor.

Selain itu, pemberitahuan dan koordinasi mengenai pelaksanaan kegiatan telah dilakukan sejak jauh hari.

Meski demikian, perkembangan kondisi udara tetap menjadi hal yang perlu diperhatikan menjelang pelaksanaan MTQ, terutama untuk menjaga kenyamanan dan kesehatan peserta, panitia, serta masyarakat yang menghadiri kegiatan.

Pemerintah Kota Jambi berharap seluruh persiapan dapat berjalan sesuai rencana sehingga MTQ Tingkat Provinsi Jambi 2026 berlangsung lancar.

Kafilah Kota Jambi juga diharapkan mampu menunjukkan kemampuan terbaik pada seluruh cabang yang diikuti.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Puluhan warga Desa Penyengat Olak, Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko), Kabupaten Muaro Jambi, mendatangi kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat, Senin 19 Oktober 2026.

Mereka mendesak pemerintah mengevaluasi aktivitas penumpukan pasir atau stockpile milik CV Lintas Makmur Sejahtera di RT 03 yang mereka keluhkan mengganggu kenyamanan permukiman.

Warga juga meminta pemerintah membuka dokumen persetujuan lingkungan perusahaan hingga mempertimbangkan pencabutan persetujuan tersebut.

Mereka menilai debu, kebisingan alat berat dan kendaraan angkutan, serta dugaan kerusakan rumah di sekitar lokasi perlu mendapat pemeriksaan serius.

Aksi damai itu melibatkan warga, perempuan, pemuda, dan perwakilan mahasiswa.

Massa berharap pemerintah tidak berhenti pada penerimaan aspirasi, tetapi memberikan kepastian mengenai langkah penanganan dan hasil pemeriksaan di lapangan.

Koordinator Lapangan Kelompok Masyarakat Penyengat Olak, Rian, mengatakan warga menginginkan penyelesaian yang memberikan perlindungan terhadap lingkungan dan kenyamanan masyarakat di sekitar lokasi usaha.

Dalam penyampaian aspirasi tersebut, warga mengajukan tiga tuntutan utama.

Pertama, mereka meminta keterbukaan dokumen Persetujuan Lingkungan CV Lintas Makmur Sejahtera berdasarkan Surat Keputusan Kepala DLH Kabupaten Muaro Jambi Nomor 29/Kep.PKPLH/LH/2025 tertanggal 12 September 2025.

Dokumen tersebut berkaitan dengan kegiatan perdagangan besar semen, kapur, pasir, dan batu bata beserta fasilitas penunjangnya.

Luas lahan yang tercatat dalam dokumen itu mencapai 0,23 hektare.

Kedua, warga meminta salinan dokumen lingkungan yang menjadi dasar persetujuan kegiatan usaha.

Mereka juga meminta kejelasan mengenai dokumen lingkungan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan, termasuk apakah kegiatan tersebut menggunakan dokumen Amdal atau dokumen lingkungan lainnya.

Ketiga, warga mendesak pemerintah mencabut persetujuan lingkungan perusahaan dengan mempertimbangkan pengaduan masyarakat dan dampak yang mereka rasakan.

Tuntutan tersebut mengarah pada dua persoalan utama: keterbukaan informasi perizinan dan kepastian apakah aktivitas stockpile telah memenuhi kewajiban pengelolaan lingkungan.

Meski demikian, keluhan mengenai debu, kebisingan, dan dugaan kerusakan rumah masih memerlukan verifikasi melalui pemeriksaan lapangan serta bukti pendukung.

Hasil pemeriksaan diperlukan untuk menentukan apakah kegiatan usaha melanggar ketentuan atau memerlukan tindakan administratif.

Kepala DLH Kabupaten Muaro Jambi, Medison, menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi warga sesuai kewenangan pemerintah kabupaten.

Ia mengatakan pihaknya perlu berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jambi untuk memperjelas langkah yang dapat ditempuh terkait persoalan perizinan tersebut.

Medison menyebut dirinya belum mengikuti persoalan stockpile itu sejak awal dan belum pernah berkomunikasi langsung dengan pelaku usaha yang bersangkutan.

“Karena memang prosesnya ini tidak saya ikuti dari awal. Sampai detik ini pun saya belum pernah berhubungan dengan pelaku usaha,” ujarnya.

Ia mengatakan akan menggelar rapat dengan pemerintah provinsi untuk menyamakan persepsi sebelum menyampaikan hasil koordinasi kepada bupati.

“Besok pagi (hari ini,red) saya rapat dengan provinsi untuk menyamakan persepsi. Nanti hasilnya akan saya laporkan kepada bupati,” kata Medison.

Medison juga meminta warga memberi waktu beberapa hari agar pemerintah dapat memastikan tindak lanjut yang sesuai dengan kewenangannya.

“Saya pastikan hari ini akan memperjuangkan itu. Itu janji saya, dengan batas kewenangan yang saya pegang,” katanya.

Menurut Medison, penerbitan izin berusaha hingga pencabutan izin yang terkait dengan kegiatan tersebut berada dalam kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi.

“Kalau mau mencabut izinnya, itu kewenangan provinsi. Di aplikasi, penerbitan izin berusaha dilakukan oleh Pemprov Jambi, bukan Kabupaten Muaro Jambi,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian tuntutan warga memerlukan kejelasan mengenai kewenangan masing-masing instansi.

Namun, persoalan kewenangan perizinan tidak menghilangkan kebutuhan untuk menindaklanjuti pengaduan lingkungan melalui mekanisme pengawasan yang berlaku.

Pemerintah perlu memperjelas instansi yang berwenang memeriksa dokumen persetujuan lingkungan, mengevaluasi kepatuhan perusahaan, serta menentukan tindakan apabila ditemukan pelanggaran.

Hingga berita ini disusun, belum ada keputusan mengenai pencabutan persetujuan lingkungan ataupun penghentian aktivitas stockpile CV Lintas Makmur Sejahtera.

Warga masih menunggu hasil koordinasi DLH Kabupaten Muaro Jambi dengan Pemerintah Provinsi Jambi, termasuk kepastian pemeriksaan dokumen lingkungan dan penanganan keluhan yang mereka sampaikan.

Keterbukaan dokumen menjadi penting agar masyarakat dapat mengetahui dasar persetujuan kegiatan usaha serta kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang harus dipenuhi perusahaan.

Pemeriksaan lapangan juga diperlukan untuk menguji keluhan mengenai debu, kebisingan, dan dugaan kerusakan rumah.

Dengan begitu, pemerintah dapat mengambil keputusan berdasarkan bukti, ketentuan yang berlaku, serta hasil evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Persoalan stockpile di Penyengat Olak kini menempatkan pemerintah pada tuntutan untuk memberikan kepastian, bagaimana pengaduan warga ditangani, siapa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan, dan kapan hasil pemeriksaan dapat diketahui masyarakat.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pengadaan pakaian kafilah Kabupaten Muaro Jambi untuk Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-55 tingkat Provinsi Jambi 2026 menjadi sorotan.

Dengan anggaran sekitar Rp300 juta, proses pengadaan tersebut disebut masih berjalan, sementara pelaksanaan MTQ dijadwalkan pada 30 Oktober hingga 8 November 2026.

Selain persoalan waktu, muncul dugaan pengondisian dalam proses pengadaan yang perlu mendapat penjelasan dari pihak terkait.

Namun, dugaan tersebut belum terbukti dan masih memerlukan penelusuran berdasarkan dokumen serta mekanisme pengadaan yang berlaku.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi, Hidayat, membantah adanya pengondisian.

Ia menegaskan bahwa seluruh tahapan pengadaan harus mengikuti prosedur dan pekerjaan baru boleh berjalan setelah proses administrasi selesai.

“Kalau instruksi saya, kita proses sesuai prosedur yang ada,” kata Hidayat.

Menurutnya, anggaran awal belum mencukupi kebutuhan pengadaan pakaian kafilah. Pemerintah kemudian melanjutkan proses setelah terdapat penambahan anggaran. Hingga kini, pengadaan tersebut masih dalam proses.

Hidayat menjelaskan, anggaran sekitar Rp300 juta dialokasikan untuk kebutuhan pakaian sekitar 100 orang yang terdiri atas 74 peserta serta pelatih dan ofisial.

Pakaian yang disiapkan mencakup baju kafilah, pakaian pawai, dan busana penampilan. Khusus pakaian penampilan, pengadaan tersebut diperuntukkan bagi peserta.

Dengan jadwal MTQ yang dimulai pada 30 Oktober 2026, penyelesaian pengadaan menjadi hal penting agar seluruh kebutuhan kontingen tersedia sebelum kegiatan berlangsung.

Meski demikian, belum ada kepastian mengenai jadwal penyelesaian pekerjaan maupun waktu penyerahan seluruh pakaian kepada kontingen.

Persoalan lain muncul terkait informasi bahwa proses penjahitan pakaian diduga sudah dimulai sebelum seluruh tahapan pengadaan selesai.

Hidayat mengaku belum menerima kepastian mengenai informasi tersebut. Berdasarkan laporan yang diterimanya, produksi pakaian belum berjalan.

“Saya akan cek dulu. Kalau memang sudah berjalan sebelum prosesnya selesai, tentu akan kita tegur,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa, pihaknya tidak membenarkan pelaksanaan pekerjaan sebelum proses pengadaan rampung sesuai ketentuan.

“Pokoknya proses sesuai aturan yang berlaku. Setelah prosesnya selesai, baru dikerjakan. Jangan sekali-sekali bertindak sebelum proses itu selesai,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menempatkan kepastian status pekerjaan sebagai salah satu hal yang perlu diklarifikasi.

Dokumen pengadaan, jadwal pemilihan penyedia, surat perintah mulai kerja jika dipersyaratkan, serta bukti dimulainya produksi dapat membantu menjelaskan apakah pelaksanaan pekerjaan telah mengikuti tahapan yang berlaku.

Informasi yang dihimpun menyebutkan pengadaan pakaian kafilah diduga melibatkan pihak Bagian Kesra Setda Muaro Jambi. Seorang berinisial Z juga disebut-sebut terlibat langsung dalam pelaksanaannya.

Namun, identitas, peran, dan keterlibatan pihak tersebut belum dapat dipastikan berdasarkan keterangan yang tersedia.

Karena itu, dugaan pengondisian perlu diuji melalui penelusuran proses pemilihan penyedia, dokumen kontrak, tahapan persetujuan, dan pelaksanaan pekerjaan.

Klarifikasi dari pihak yang disebut dalam informasi tersebut juga diperlukan agar pemberitaan tidak hanya bertumpu pada dugaan.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi perlu memastikan pengadaan berjalan sesuai aturan sekaligus memenuhi kebutuhan kontingen sebelum MTQ dimulai.

Dengan nilai anggaran sekitar Rp300 juta dan waktu pelaksanaan yang semakin dekat, publik berkepentingan mengetahui perkembangan proses pengadaan, kepastian jadwal penyelesaian, serta kesesuaian pelaksanaannya dengan ketentuan yang berlaku.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Biaya pengangkutan bahan kimia menjadi salah satu pokok perdebatan dalam sidang dugaan korupsi dana subsidi Perumda Tirta Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), tahun anggaran 2019–2021.

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jambi, Senin 19 Oktober 2026, kuasa hukum terdakwa menghadirkan dua saksi untuk menjelaskan biaya angkut dan upah bongkar barang.

Dua saksi tersebut, Aladin dan Andre, merupakan karyawan Marjulis, salah satu terdakwa yang menjabat sebagai direktur perusahaan penyedia bahan kimia.

Keduanya dihadirkan oleh pihak terdakwa sebagai saksi yang diharapkan dapat meringankan posisi Marjulis.

Kuasa hukum Marjulis, Sarbaini, mengatakan keterangan kedua saksi diperlukan untuk menjelaskan komponen biaya pengangkutan barang yang menurutnya tidak tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Menurut Sarbaini, biaya angkut dan upah buruh perlu diperhitungkan dalam menilai transaksi pengadaan bahan kimia.

Ia menilai, komponen tersebut perlu mendapat penjelasan agar perhitungan pembayaran tidak hanya mengacu pada harga barang.

“Ongkos angkut barang tersebut tidak bisa berpedoman kepada RAB. Sebab, di dalam RAB tidak tertera biaya angkut dan upah buruh,” kata Sarbaini dalam persidangan.

Ia mencontohkan biaya pengangkutan pada 2019 yang mencapai Rp1.000 per sak, terdiri atas Rp500 untuk biaya angkut dan Rp500 untuk biaya bongkar.

Pada 2021, menurut dia, biaya tersebut meningkat menjadi Rp2.000 per sak.

Sarbaini juga menyebut ongkos angkut saat ini mencapai Rp5.000 per sak, dengan pembagian Rp2.500 untuk biaya angkut dan Rp2.500 untuk biaya bongkar.

Namun, angka tersebut merupakan contoh yang disampaikan kuasa hukum dan belum dengan sendirinya membuktikan kewajaran biaya dalam transaksi yang menjadi objek perkara.

Jaksa Nilai Keterangan Saksi Tidak Berkaitan dengan Perkara

Pandangan berbeda disampaikan jaksa penuntut umum (JPU), Reki. Ia menilai keterangan kedua saksi yang dihadirkan pihak terdakwa tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara.

Menurut jaksa, biaya pengangkutan barang semestinya sudah diperhitungkan secara keseluruhan dalam RAB.

Karena itu, pihaknya mempertanyakan relevansi keterangan saksi mengenai ongkos angkut dan upah bongkar tersebut.

“Hari ini saksi yang hadir adalah saksi yang dihadirkan oleh terdakwa. Namun, menurut kami tidak ada hubungan dengan perkara ini. Meski demikian, siapa yang dihadirkan terdakwa dalam persidangan merupakan hak terdakwa,” ujar Reki.

Perbedaan pandangan tersebut menempatkan rincian biaya pengadaan dan pengangkutan sebagai salah satu aspek yang perlu diuji melalui pembuktian di persidangan.

Penilaian akhir terhadap relevansi keterangan saksi dan unsur pidana tetap menjadi kewenangan majelis hakim berdasarkan keseluruhan alat bukti.

Dana Subsidi Rp18 Miliar, Kerugian Negara Disebut Rp5 Miliar

Perkara ini menjerat tiga terdakwa, yakni Ustayadi Berlian selaku Direktur PDAM, Syamsudi selaku Kepala Bagian Keuangan PDAM Tirta Pengabuan, serta Marjulis selaku direktur perusahaan penyedia bahan kimia.

Berdasarkan dakwaan jaksa, PDAM Tirta Pengabuan menerima dana subsidi dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang bersumber dari APBD dengan total Rp18.079.712.512.

Dana tersebut diperuntukkan untuk mendukung biaya operasional produksi air minum.

Dalam dakwaan, jaksa menyebut terdapat dugaan keuntungan yang diperoleh masing-masing terdakwa.

Ustayadi disebut memperoleh sekitar Rp127 juta, Syamsudi sekitar Rp48 juta, sedangkan Marjulis sekitar Rp441 juta.

Jaksa juga menyebut dugaan kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai sekitar Rp5,019 miliar.

Adapun keterangan mengenai subsidi pemerintah daerah dalam berkas perkara menyebut alokasi sekitar Rp4,9 miliar dan tambahan sekitar Rp1,1 miliar, sehingga totalnya kurang lebih Rp6 miliar.

Angka subsidi tersebut berbeda dari total dana subsidi Rp18,079 miliar yang disebut dalam dakwaan dan perlu diperjelas berdasarkan dokumen anggaran serta periode yang diperhitungkan.

Jaksa menduga penggunaan dana subsidi tidak sepenuhnya sesuai dengan peruntukan dalam RAB.

Penyidik juga menyoroti pengadaan bahan kimia, antara lain tawas, soda ash, dan kaporit, yang menurut dakwaan berlangsung melalui penunjukan langsung kepada satu penyedia tanpa pembandingan harga, negosiasi, dan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Jaksa menduga mekanisme pengadaan tersebut mengakibatkan kemahalan harga. Dugaan tersebut masih harus diuji melalui pembuktian di pengadilan.

Persidangan selanjutnya akan menjadi bagian dari proses pengujian keterangan saksi, dokumen pengadaan, perhitungan kerugian negara, serta unsur pidana yang didakwakan kepada para terdakwa.

Para terdakwa tetap harus dipandang tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Sebanyak 40 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Muaro Jambi telah melewati proses verifikasi dan validasi (verval) serta menerima fasilitas pendukung operasional.

Sementara itu, 40 KDKMP lainnya yang bangunannya sudah rampung masih menunggu tahapan verifikasi dan validasi.

Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi, Riduwan, mengatakan pemerintah daerah mencatat 80 KDKMP telah menyelesaikan pembangunan.

Namun, baru separuh dari jumlah tersebut yang telah menjalani verval dan memperoleh fasilitas pendukung.

Fasilitas yang tersedia meliputi mobil double cabin, dump truck, dua unit sepeda motor R3, pendingin ruangan (AC), kamera pengawas (CCTV), modem, serta sejumlah sarana dan prasarana lainnya.

“Sebanyak 80 KDKMP sudah selesai dibangun. Dari jumlah tersebut, 40 KDKMP sudah verval dan telah mendapatkan fasilitas,” kata Riduwan.

Dukungan kendaraan dan perlengkapan tersebut diharapkan membantu koperasi menjalankan kegiatan usaha.

Meski begitu, kelengkapan sarana baru menjadi salah satu bagian dari kesiapan operasional.

Koperasi tetap membutuhkan pengelolaan yang baik, kegiatan usaha yang jelas, serta kemampuan menghasilkan manfaat ekonomi bagi anggotanya.

Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi kini mendorong percepatan verval terhadap 40 KDKMP yang telah menyelesaikan pembangunan, tetapi belum melewati tahapan pemeriksaan tersebut.

Riduwan menjelaskan, tim verval berasal dari Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

Proses ini menjadi bagian dari tahapan untuk memastikan kesiapan koperasi sebelum melanjutkan proses berikutnya.

Pemerintah daerah berharap seluruh KDKMP yang telah dibangun dapat segera menyelesaikan tahapan administrasi dan pemeriksaan.

Dengan demikian, tidak hanya bangunan yang tersedia, tetapi juga kesiapan koperasi untuk menjalankan kegiatan usaha.

“Untuk 40 KDKMP yang belum verval, akan segera dilakukan verval. Kita berharap proses ini bisa berjalan dengan baik sehingga seluruh KDKMP yang sudah selesai dibangun dapat segera melangkah ke tahap selanjutnya,” ujar Riduwan.

Riduwan mengatakan, KDKMP yang telah memenuhi tahapan terkait dapat menjalankan kegiatan operasional setelah penyerahan dan peresmian oleh pemerintah pusat.

Ia berharap seluruh fasilitas yang diterima dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung aktivitas koperasi.

“Setelah ada penyerahan dan peresmian dari pemerintah pusat, KDKMP ini bisa langsung berjalan. Harapannya, seluruh fasilitas yang sudah diberikan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menunjang kegiatan koperasi,” katanya.

Ke depan, tantangan KDKMP di Muaro Jambi bukan hanya menyelesaikan tahapan verval dan melengkapi sarana operasional.

Koperasi juga perlu membuktikan kemampuannya dalam mengembangkan usaha, melayani kebutuhan masyarakat, serta memberikan manfaat nyata bagi anggota dan lingkungan sekitarnya.

Hingga kini, belum ada rincian mengenai target waktu penyelesaian verval terhadap 40 KDKMP yang tersisa maupun jadwal operasional masing-masing koperasi.

Informasi tersebut menjadi penting untuk mengukur sejauh mana pembangunan KDKMP berlanjut menjadi aktivitas ekonomi yang produktif di tingkat desa dan kelurahan.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Awal musim hujan di Kabupaten Tebo, Jambi, mengalami pergeseran dari pola yang biasanya berlangsung pada akhir September atau awal Oktober.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tebo memperkirakan intensitas hujan meningkat pada sepuluh hari terakhir Oktober 2026.

Kepala Pelaksana BPBD Tebo, Joko Adriawan, mengatakan prakiraan tersebut mengacu pada informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Meski awal musim hujan bergeser, puncak musim hujan di wilayah Tebo diperkirakan tetap berlangsung pada Desember 2026 hingga Januari 2027.

“Biasanya pada akhir September atau awal Oktober hujan sudah mulai turun. Namun, hingga saat ini kondisi tersebut belum terjadi seperti pola yang biasa kami amati,” kata Joko.

Ia menjelaskan, informasi prakiraan BMKG yang menjadi acuan BPBD sebelumnya menunjukkan awal musim hujan di Tebo pada Oktober 2026.

Perkembangan cuaca pada dasarian III atau periode 21–31 Oktober kini menjadi perhatian karena hujan diprediksi semakin intens pada periode tersebut.

Meski demikian, perkiraan peningkatan hujan itu belum menjadi jaminan bahwa seluruh wilayah Tebo akan mengalami curah hujan tinggi secara bersamaan.

Masyarakat perlu mengikuti pembaruan prakiraan cuaca dan peringatan dini dari BMKG untuk mengetahui kondisi di wilayah masing-masing.

Perubahan pola hujan menjadi perhatian BPBD Tebo dalam menyiapkan langkah antisipasi bencana hidrometeorologi basah.

“Risiko seperti banjir, genangan, dan tanah longsor perlu dicermati sesuai kondisi geografis serta perkembangan cuaca setempat,” sambungnya.

Joko mengatakan, pihaknya masih memantau informasi BMKG untuk memperbarui situasi dan menentukan langkah kesiapsiagaan.

Namun, BPBD belum menyampaikan rincian wilayah rawan, tingkat risiko, maupun langkah penanganan khusus yang akan diterapkan berdasarkan prakiraan terbaru tersebut.

Karena itu, masyarakat diharapkan tidak hanya mengandalkan perkiraan waktu datangnya musim hujan.

“Warga perlu memperhatikan peringatan dini, menjaga saluran air tetap bersih, serta mewaspadai perubahan cuaca yang berlangsung cepat,” imbaunya.

Di sisi lain, BPBD Tebo memperkirakan status siaga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dapat berakhir pada penghujung Oktober 2026.

Namun, keputusan mengenai kelanjutan status tersebut masih bergantung pada perkembangan kondisi cuaca dan kebijakan pemerintah daerah.

Joko menyebut informasi dari BPBD Provinsi Jambi menjadi salah satu acuan dalam mempertimbangkan apakah status siaga karhutla perlu diperpanjang atau cukup diakhiri sesuai jadwal.

Jika prakiraan BMKG terealisasi dan kondisi mendukung, status siaga karhutla berpeluang tidak diperpanjang.

Meski begitu, berakhirnya status siaga tidak serta-merta menghilangkan risiko kebakaran lahan, terutama jika masih terdapat kawasan kering dan titik rawan kebakaran.

BPBD Tebo masih mengikuti perkembangan cuaca sebelum mengambil langkah lanjutan.

Kepastian mengenai berakhir atau diperpanjangnya status siaga karhutla tetap menunggu keputusan resmi dari pihak berwenang.(*)