JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Kabut asap yang kembali menyelimuti Kota Jambi membuat perlindungan terhadap anak-anak menjadi perhatian serius.

Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly meminta pelajar yang kini mengikuti Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) tidak memanfaatkan waktu belajar dari rumah untuk tetap beraktivitas di luar.

Menurut Kemas, kebijakan PJJ di tengah kualitas udara yang memburuk seharusnya benar-benar dimanfaatkan untuk mengurangi paparan anak terhadap udara yang tercemar.

“Untuk anak-anak dan para pelajar yang saat ini mengikuti PJJ, sebaiknya tetap berada di rumah dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Kalau tidak ada kebutuhan yang mendesak, tidak perlu melakukan aktivitas di luar,” ujar Kemas.

Imbauan tersebut disampaikan seiring kondisi kualitas udara Kota Jambi yang belum stabil akibat kabut asap yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kemas menilai kondisi tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, perlu mengurangi paparan ketika kualitas udara memburuk.

Kemas juga meminta warga yang memiliki keperluan mendesak di luar rumah untuk meningkatkan perlindungan diri.

Salah satunya dengan menggunakan masker selama beraktivitas di ruang terbuka.

“Kalau memang ada keperluan dan harus beraktivitas di luar, saya mengimbau masyarakat menggunakan masker. Jangan menganggap kondisi seperti ini sepele karena dampaknya berkaitan langsung dengan kesehatan,” katanya.

Menurutnya, mengurangi aktivitas di luar ruangan menjadi langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat sembari pemerintah terus menangani sumber persoalan kabut asap.

“Melihat kondisi kabut asap yang terjadi saat ini, tentu kita prihatin. Masyarakat harus lebih waspada dan sebisa mungkin mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara sedang tidak baik,” ujar Kemas.

Kemas secara khusus menyoroti pelajar karena sejumlah sekolah di Kota Jambi telah menerapkan PJJ sebagai respons terhadap kondisi kualitas udara.

Menurut dia, pembelajaran dari rumah bukan berarti anak-anak bebas melakukan aktivitas di luar rumah.

Justru, kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi mobilitas anak dan meminimalkan risiko paparan udara buruk.

Karena itu, orang tua juga diminta ikut memastikan anak tetap mengikuti kegiatan belajar sekaligus membatasi aktivitas yang tidak diperlukan di luar rumah.

Kemas menegaskan, perlindungan masyarakat harus menjadi prioritas ketika kualitas udara belum sepenuhnya membaik.

Pemerintah memiliki tanggung jawab melakukan penanganan, tetapi masyarakat juga memiliki peran untuk mengurangi risiko terhadap kesehatan masing-masing.

“Kita berharap kondisi ini segera membaik. Tetapi selama kualitas udara belum benar-benar aman, kewaspadaan harus tetap dijaga. Pemerintah terus melakukan penanganan, masyarakat juga harus ikut menjaga diri dan keluarganya,” tuturnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk mengikuti perkembangan kualitas udara dan kebijakan pemerintah melalui informasi resmi.

Di sisi lain, pencegahan karhutla juga harus menjadi perhatian bersama. Menurut Kemas, upaya mengatasi kabut asap tidak cukup hanya dilakukan ketika api sudah muncul.

Kesadaran untuk tidak melakukan pembakaran yang berpotensi memicu karhutla menjadi bagian penting dalam mencegah persoalan yang sama terus berulang.

“Yang paling penting sekarang adalah keselamatan dan kesehatan masyarakat. Mari sama-sama mengurangi aktivitas di luar ruangan, gunakan masker jika harus keluar, dan lindungi anak-anak kita dari paparan asap,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Dinas Kesehatan Kota Jambi meminta masyarakat tidak buru-buru mengaitkan seluruh kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dengan kabut asap yang tengah menyelimuti sejumlah wilayah.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi, Elvi Roza, mengatakan data ISPA yang tercatat di fasilitas kesehatan tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh kasus tersebut disebabkan paparan asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menurutnya, ISPA merupakan gangguan kesehatan yang dapat dipicu oleh berbagai faktor.

Karena itu, peningkatan jumlah kasus yang tercatat perlu dilihat secara lebih hati-hati dan tidak langsung disimpulkan sebagai dampak tunggal dari kabut asap.

“ISPA itu penyebabnya bisa banyak faktor, jadi tidak bisa langsung dikatakan semua karena asap,” kata Elvi.

Penjelasan tersebut menjadi penting di tengah kondisi kualitas udara Kota Jambi yang dalam beberapa hari terakhir mengalami fluktuasi dan sempat berada pada kategori sangat tidak sehat.

Sebelumnya, Wali Kota Jambi Maulana menyebut jumlah kasus ISPA di Kota Jambi kini berada di kisaran 2.000 kasus.

Angka tersebut menjadi perhatian pemerintah karena terjadi bersamaan dengan memburuknya kualitas udara.

Maulana menyebut peningkatan kasus dalam pemantauan terakhir cukup signifikan.

“Kalau sebelumnya dalam satu minggu kenaikannya sekitar 200 kasus, kemarin saya cek dalam satu hari sudah bertambah sekitar 400. Jadi kenaikannya cukup signifikan,” ujar Maulana.

Namun, angka tersebut tidak secara otomatis dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa kabut asap menjadi penyebab seluruh peningkatan kasus.

Di sinilah Dinas Kesehatan Kota Jambi menekankan pentingnya melihat ISPA sebagai penyakit dengan berbagai kemungkinan faktor pemicu.

Kabut asap memang dapat memperburuk kondisi saluran pernapasan, tetapi faktor lain juga dapat berperan terhadap munculnya keluhan atau kasus ISPA di masyarakat.

Meski meminta masyarakat tidak menyederhanakan penyebab ISPA, Dinas Kesehatan tetap mewaspadai dampak kualitas udara buruk terhadap kesehatan.

Apalagi, masyarakat Kota Jambi saat ini menghadapi paparan asap yang berasal dari kondisi karhutla di sejumlah wilayah.

Kelompok rentan, terutama anak-anak, lansia serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan, tetap perlu mendapatkan perhatian lebih ketika kualitas udara memburuk.

Pemerintah Kota Jambi sebelumnya juga mengambil sejumlah langkah perlindungan, termasuk menyesuaikan kegiatan belajar mengajar dan menghentikan sementara aktivitas siswa di luar ruangan,

Wali Kota Jambi, Maulana mengatakan, perkembangan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakan pendidikan.

ISPU sempat berada di atas angka 200 sehingga pemerintah memutuskan menerapkan pembelajaran dari rumah.

“Semalam sempat di atas 200, sehingga kita putuskan untuk pendidikan dilakukan secara online,” katanya.

Pemkot Jambi akan terus mengevaluasi kebijakan tersebut berdasarkan perkembangan kualitas udara.

Jika kondisi udara kembali memburuk, pembelajaran daring dapat diperpanjang atau diperluas.

Sebaliknya, jika kualitas udara membaik dan berada pada tingkat yang lebih aman secara konsisten, kegiatan belajar tatap muka dapat kembali dilakukan.

Terlepas dari penyebab masing-masing kasus ISPA, pemerintah tetap meminta masyarakat menjaga kesehatan selama kualitas udara belum sepenuhnya stabil.

Masyarakat yang harus beraktivitas di luar rumah dianjurkan menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di ruang terbuka ketika kualitas udara memburuk.

Fasilitas kesehatan juga disiapkan untuk menangani masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah menghadapi dua hal yang perlu ditangani secara bersamaan, menekan risiko kesehatan akibat kualitas udara buruk sekaligus memastikan setiap kasus ISPA tidak langsung diklaim sebagai dampak kabut asap tanpa dasar yang cukup.

Sikap tersebut membuat penanganan kesehatan masyarakat di tengah kabut asap perlu dilakukan berdasarkan data dan kondisi medis masing-masing pasien. Bukan semata-mata berdasarkan waktu munculnya kasus bersamaan dengan memburuknya kualitas udara.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di Kota Jambi mulai menjadi alarm serius di tengah kualitas udara yang belum stabil akibat kabut asap.

Wali Kota Jambi, Maulana menyebut jumlah kasus ISPA kini berada di kisaran 2.000 kasus.

Angka tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan data sebelumnya dan menjadi salah satu pertimbangan pemerintah memperketat langkah perlindungan masyarakat.

“Kalau sebelumnya dalam satu minggu kenaikannya sekitar 200 kasus, kemarin saya cek dalam satu hari sudah bertambah sekitar 400. Jadi kenaikannya cukup signifikan,” ujar Maulana.

Lonjakan tersebut terjadi ketika kondisi udara Kota Jambi masih berubah-ubah.

Nilai Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) bahkan sempat menembus angka 200 atau kategori sangat tidak sehat.

Situasi itu membuat pemerintah tidak hanya berfokus pada penanganan kabut asap di sumbernya, tetapi juga mulai memperkuat perlindungan terhadap warga yang terdampak.

Kondisi udara juga langsung berimbas pada sektor pendidikan.

Maulana mengatakan pemerintah menjadikan perkembangan ISPU sebagai salah satu dasar untuk menentukan apakah siswa tetap belajar dari rumah atau kembali ke sekolah.

“Semalam sempat di atas 200, sehingga kita putuskan untuk pendidikan PAUD hingga SMP dilakukan secara online,” katanya.

Kebijakan pembelajaran jarak jauh sebelumnya diberlakukan untuk jenjang PAUD/TK serta SD kelas 1 dan 2 pada 26 hingga 28 Agustus 2026.

Namun, kebijakan tersebut tidak bersifat permanen.

Jika ISPU kembali meningkat dan bertahan di atas angka 200, pembelajaran daring berpotensi diperluas.

Sebaliknya, ketika kualitas udara membaik dan berada pada level yang lebih aman secara konsisten, aktivitas belajar tatap muka akan dipulihkan secara bertahap.

“Kalau masih menyentuh angka di atas 200, maka masih daring. Kalau sudah konstan di bawah 200 sampai 100, anak-anak kecil saja yang kita lindungi. Tapi kalau sudah di bawah 100, pendidikan akan kita aktifkan kembali,” ujar Maulana.

Artinya, angka kualitas udara kini menjadi salah satu penentu aktivitas sekolah di Kota Jambi.

Di luar sektor pendidikan, Pemkot Jambi meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan.

Maulana mengingatkan warga untuk mengurangi aktivitas di luar rumah ketika kualitas udara memburuk.

Masyarakat yang terpaksa beraktivitas di ruang terbuka juga diminta menggunakan masker.

“Untuk masyarakat yang beraktivitas di luar, kita anjurkan menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan,” tegasnya.

Imbauan tersebut menjadi semakin penting menyusul peningkatan kasus ISPA yang dilaporkan pemerintah kota.

Pemkot Jambi juga memperluas upaya perlindungan dengan menyediakan masker melalui fasilitas kesehatan.

Warga yang datang ke puskesmas dalam kondisi sakit akan mendapatkan masker, sementara masyarakat yang masih harus beraktivitas di luar rumah juga dianjurkan melakukan perlindungan serupa.

“Yang sakit atau datang ke puskesmas langsung kita berikan masker. Untuk masyarakat lain yang masih harus beraktivitas di luar, kami anjurkan menggunakan masker,” katanya.

Pemerintah Kota Jambi belum ingin mengambil kesimpulan bahwa kondisi udara telah sepenuhnya membaik hanya karena terjadi penurunan ISPU dalam waktu tertentu.

Maulana menyebut kualitas udara masih fluktuatif sehingga pemantauan harus dilakukan secara berkelanjutan.

“Kita terus pantau karena kondisi udara ini fluktuatif. Kalau angkanya naik lagi, langkah perlindungan masyarakat juga akan kita perkuat,” ujarnya.

Karena itu, keputusan terkait sekolah, perlindungan kelompok rentan hingga aktivitas masyarakat akan menyesuaikan perkembangan kualitas udara.

Pemkot sebelumnya juga telah meminta sekolah menghentikan sementara berbagai aktivitas di luar ruangan, seperti olahraga, upacara dan kegiatan lain yang dilakukan di ruang terbuka.

Dengan jumlah kasus ISPA yang telah berada di kisaran 2.000 kasus dan kualitas udara yang belum konsisten, persoalan kabut asap kini tidak lagi sebatas masalah lingkungan.

Dampaknya mulai masuk ke ruang publik, termasuk sekolah, fasilitas kesehatan dan aktivitas harian masyarakat.

Pemerintah Kota Jambi pun menempatkan perlindungan anak-anak dan kelompok rentan sebagai prioritas sembari terus memantau ISPU.

Jika kualitas udara kembali memburuk, pembatasan aktivitas dan pembelajaran daring menjadi opsi yang siap diperpanjang atau diperluas.

Bagi masyarakat, pesan pemerintah saat ini sederhana: jangan menunggu gangguan pernapasan memburuk untuk mulai melindungi diri dari paparan asap.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Tambahan ruang fiskal dalam APBD Perubahan Kota Jambi 2026 mulai diarahkan ke kebutuhan yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat.

Pemerintah Kota Jambi menyiapkan sejumlah program prioritas, mulai dari perbaikan sarana rumah sakit, infrastruktur jalan, operasional persampahan di TPA Talang Gulo, pendidikan hingga penambahan lahan pemakaman.

Wali Kota Jambi, Maulana mengatakan tambahan anggaran tersebut belum langsung ditetapkan penggunaannya karena masih harus dibahas bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Jambi.

“Perubahan ini akan kita bahas selanjutnya bersama Banggar dan DPRD. Harapannya nanti menghasilkan keputusan APBD perubahan yang bisa segera dilaksanakan untuk mempercepat belanja dan memenuhi kebutuhan pembangunan lainnya,” ujar Maulana.

Dengan demikian, arah penggunaan anggaran tambahan menjadi salah satu bagian penting dalam pembahasan APBD Perubahan 2026.

Salah satu perhatian Pemkot Jambi adalah pembenahan sarana pelayanan kesehatan, termasuk fasilitas milik pemerintah daerah.

Maulana menyoroti kondisi bangunan RSUD Kota Jambi yang membutuhkan penguatan pada bagian tertentu agar aspek keselamatan dan kelayakan fasilitas tetap terjaga.

Menurut dia, bagian ACP pada bangunan rumah sakit telah dilepas karena kondisinya dinilai membutuhkan penanganan.

“Fokus pertama adalah perbaikan sarana layanan publik. Misalnya rumah sakit, bagian ACP-nya sudah lepas karena kondisinya, dan akan kita perkuat dengan besi yang lebih kuat agar tidak rawan,” katanya.

Selain pembenahan fisik bangunan, anggaran perubahan juga diproyeksikan mendukung kebutuhan operasional rumah sakit, termasuk penyediaan obat-obatan dan kebutuhan medis lainnya.

Artinya, tambahan ruang fiskal tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik, tetapi juga menjaga agar pelayanan dasar kepada masyarakat tetap berjalan.

Infrastruktur jalan juga menjadi salah satu sektor yang dibidik dalam APBD perubahan.

Pemkot Jambi akan mengalokasikan anggaran untuk menangani sejumlah ruas jalan yang membutuhkan perbaikan.

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperbaiki kualitas infrastruktur perkotaan yang digunakan masyarakat setiap hari.

Maulana mengatakan perbaikan struktur jalan termasuk dalam prioritas yang akan dibahas bersama DPRD.

Persoalan persampahan juga tidak luput dari rencana penggunaan tambahan anggaran.

Pemkot Jambi akan memperkuat kebutuhan operasional di TPA Talang Gulo, termasuk pengadaan peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung pengelolaan sampah.

Salah satu kebutuhan yang disebut Maulana adalah ekskavator.

“Perbaikan struktur jalan juga menjadi prioritas dalam APBD perubahan. Termasuk kebutuhan di TPA Talang Gulo, misalnya untuk ekskavator,” ujarnya.

Kebutuhan tersebut menunjukkan bahwa, tambahan belanja pemerintah kota tidak hanya diarahkan pada proyek pembangunan baru.

Tetapi juga untuk memperkuat fasilitas dan peralatan yang menunjang pelayanan sehari-hari.

Pemkot Jambi juga memasukkan kebutuhan lahan pemakaman dalam rencana belanja perubahan.

Anggaran tersebut berasal dari alokasi yang disisihkan dari sektor perumahan.

Dana akan digunakan untuk penambahan lahan sekaligus pembangunan fasilitas pendukung di kawasan pemakaman.

“Untuk pemakaman juga ada anggaran yang disisihkan dari perumahan. Nanti ada pembelian lahan untuk perluasan pemakaman, termasuk pemagaran dan perbaikan jalan. Kita juga sudah memiliki dua bidang tanah makam di Telanaipura,” kata Maulana.

Dengan adanya tambahan lahan, pemerintah berharap kebutuhan pemakaman masyarakat dapat diantisipasi lebih baik seiring perkembangan kawasan perkotaan.

Sektor pendidikan juga tetap mendapat ruang dalam rancangan penggunaan tambahan anggaran.

Salah satu program yang disiapkan berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, termasuk pendidikan dan pelatihan bagi kepala sekolah.

Maulana menegaskan, kesehatan dan pendidikan tetap menjadi sektor yang diperhatikan dalam penyusunan anggaran perubahan.

“Untuk kesehatan, termasuk operasional rumah sakit, obat dan kebutuhan lainnya. Kemudian di bidang pendidikan juga ada kegiatan seperti diklat kepala sekolah. Jadi fokusnya tetap pada pendidikan dan kesehatan,” tuturnya.

Berbagai kebutuhan tersebut muncul seiring meningkatnya ruang belanja dalam rancangan perubahan APBD Kota Jambi 2026.

Dalam rancangan yang disampaikan kepada DPRD, belanja daerah naik Rp184,02 miliar menjadi Rp1,992 triliun, dari APBD murni sebesar Rp1,808 triliun.

Sementara pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1,814 triliun.

Salah satu sumber penting yang menopang perubahan struktur anggaran tersebut adalah SiLPA tahun sebelumnya yang meningkat dari sekitar Rp34,63 miliar menjadi Rp177,66 miliar.

Dengan tambahan ruang fiskal tersebut, tantangan berikutnya adalah memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Pembahasan bersama Banggar DPRD Kota Jambi nantinya akan menentukan rincian program, besaran anggaran, serta prioritas yang akan masuk dalam APBD Perubahan 2026.

Bagi Pemkot Jambi, arah belanja tambahan kini ditekankan pada kebutuhan yang relatif dekat dengan masyarakat: layanan kesehatan, jalan, pendidikan, pengelolaan sampah hingga fasilitas publik lainnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Rancangan Perubahan APBD Kota Jambi 2026 membawa perubahan cukup besar pada struktur keuangan daerah. Belanja daerah diusulkan naik Rp184,02 miliar.

Sementara sumber pembiayaan yang paling mencolok justru berasal dari lonjakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Dalam Ranperda Perubahan APBD 2026 yang disampaikan Wali Kota Jambi Maulana kepada DPRD Kota Jambi, total belanja daerah dirancang mencapai Rp1,992 triliun.

Angka tersebut naik Rp184,02 miliar atau 10,18 persen dibandingkan APBD murni 2026 yang ditetapkan sebesar Rp1,808 triliun.

Kenaikan belanja itu jauh lebih besar dibanding pertumbuhan pendapatan daerah yang hanya naik sekitar Rp40,99 miliar.

Di sinilah struktur perubahan APBD Kota Jambi mulai menarik perhatian.

Jika pendapatan hanya tumbuh 2,31 persen, sumber pembiayaan justru mengalami lonjakan tajam.

Pemkot Jambi mencatat SiLPA tahun sebelumnya yang semula diproyeksikan sekitar Rp34,63 miliar, kini dalam rancangan perubahan APBD meningkat menjadi Rp177,66 miliar.

Terjadi kenaikan sekitar Rp143,03 miliar atau mencapai 413,05 persen.

Lonjakan tersebut menjadi komponen penting untuk menutup kebutuhan pembiayaan akibat meningkatnya belanja daerah.

Dengan kata lain, ruang fiskal tambahan dalam perubahan APBD 2026 tidak hanya ditopang oleh pertumbuhan pendapatan.

Tetapi juga oleh sisa anggaran tahun sebelumnya yang jumlahnya jauh lebih besar dari proyeksi awal.

Sementara itu, pendapatan daerah dalam perubahan APBD diproyeksikan sebesar Rp1,814 triliun.

Jumlah tersebut meningkat Rp40,99 miliar atau 2,31 persen dibandingkan APBD murni sebesar Rp1,773 triliun.

Komponen pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp721,61 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp1,093 triliun.

Namun, pertumbuhan PAD relatif terbatas.

PAD hanya naik sekitar Rp9,94 miliar atau 1,40 persen dibandingkan target dalam APBD murni.

Sementara pendapatan transfer meningkat Rp31,04 miliar atau 2,92 persen.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa tambahan kapasitas pendapatan dalam perubahan APBD lebih banyak berasal dari pendapatan transfer dibanding peningkatan PAD.

Dengan belanja yang dirancang mencapai Rp1,992 triliun dan pendapatan Rp1,814 triliun, terdapat selisih sekitar Rp177,67 miliar.

Selisih tersebut kemudian ditutup melalui pembiayaan daerah yang bersumber dari SiLPA.

Menariknya, Pemkot Jambi tidak menganggarkan pengeluaran pembiayaan, baik dalam APBD murni maupun rancangan perubahan APBD 2026.

Artinya, SiLPA menjadi instrumen utama untuk menopang kebutuhan pembiayaan pada perubahan anggaran kali ini.

Wali Kota Jambi, Maulana mengatakan penyusunan perubahan APBD dilakukan berdasarkan ketentuan pengelolaan keuangan daerah serta menyesuaikan perubahan KUA dan PPAS 2026 yang sebelumnya telah disepakati bersama DPRD.

Perubahan anggaran tersebut selanjutnya akan masuk dalam pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD Kota Jambi.

Pada tahap inilah rincian tambahan belanja akan menjadi bagian penting yang perlu dicermati.

Kenaikan belanja hingga Rp184 miliar membutuhkan penjelasan mengenai kebutuhan, program yang dibiayai, serta dampaknya terhadap pelayanan publik.

Terlebih, pertumbuhan belanja jauh lebih tinggi dibanding pertumbuhan pendapatan.

Pembahasan perubahan APBD karena itu bukan sekadar soal berapa besar anggaran bertambah.

Tetapi juga untuk apa tambahan anggaran tersebut digunakan dan seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat Kota Jambi.

Ranperda Perubahan APBD 2026 masih harus melalui pembahasan bersama DPRD sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID  — Busur atlet Jambi kembali berbicara di panggung internasional.

Tim panahan Provinsi Jambi berhasil merebut medali emas nomor beregu compound putra 50 meter pada Satria Legawa Pro Archery Championship 2026 di Jakarta.

Prestasi tersebut menjadi catatan penting bagi Pengprov Perpani Jambi karena kemenangan diraih dalam kejuaraan yang mempertemukan atlet Indonesia dengan peserta dari enam negara, yakni Singapura, Malaysia, Thailand, Kanada, Prancis dan Hong Kong.

Kompetisi berlangsung di Jakarta International Equestrian Park, Pulomas, Jakarta, pada 21-25 Agustus 2026.

Medali emas itu sekaligus menunjukkan kemampuan atlet panahan Jambi untuk bersaing dalam level kompetisi yang lebih luas, tidak hanya di arena nasional.

Ketua Umum Pengprov Perpani Provinsi Jambi, Heri Yanto, menyambut keberhasilan tersebut dengan penuh apresiasi.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari proses panjang yang dibangun melalui latihan, kedisiplinan dan kesiapan mental para atlet.

“Atas nama Pengprov Perpani Jambi, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dan rasa bangga yang luar biasa kepada atlet-atlet kita yang telah mengharumkan nama Provinsi Jambi di kancah internasional,” kata Heri Yanto, Rabu 26 Agustus 2026.

Heri menilai keberhasilan merebut podium tertinggi memiliki arti lebih dari sekadar tambahan koleksi medali.

Tim Jambi mampu melewati persaingan dengan atlet dari sejumlah negara peserta yang ambil bagian dalam kejuaraan tersebut.

“Mereka mampu bersaing dan mengalahkan atlet terbaik dari enam negara sahabat: Singapura, Malaysia, Thailand, Kanada, Prancis, dan Hong Kong,” ujarnya.

Bagi Perpani Jambi, capaian itu menjadi modal penting untuk terus memperkuat pembinaan atlet sekaligus meningkatkan daya saing cabang olahraga panahan di daerah.

Heri berharap prestasi tersebut tidak berhenti sebagai satu pencapaian, tetapi menjadi pemicu lahirnya atlet-atlet baru yang mampu membawa nama Jambi dan Indonesia ke kompetisi yang lebih tinggi.

Di balik prestasi yang diraih, Heri juga menyoroti kebutuhan dukungan terhadap pembinaan atlet, terutama dari sisi sarana dan peralatan pertandingan.

Menurut dia, prestasi atlet perlu diikuti dengan dukungan fasilitas yang memadai agar kemampuan atlet dapat terus berkembang.

“Kami berharap kemenangan ini menjadi awal dari deretan prestasi lain, sekaligus menginspirasi generasi muda Jambi untuk berani bermimpi besar dan mengangkat busur demi Merah Putih,” katanya.

Ia juga meminta pemerintah daerah dan KONI memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan peralatan cabang olahraga panahan.

Permintaan tersebut dinilai penting agar atlet Jambi tidak hanya mampu mempertahankan prestasi.

Tetapi juga memiliki kesiapan menghadapi kompetisi nasional maupun internasional berikutnya.

Heri turut memberikan penghargaan kepada jajaran pelatih, ofisial, orang tua atlet serta masyarakat Jambi yang selama ini memberikan dukungan.

Menurutnya, keberhasilan sebuah tim tidak lahir hanya dari performa atlet saat berada di arena pertandingan.

Pembinaan, dukungan keluarga, kerja pelatih dan kesiapan tim menjadi bagian dari proses menuju podium.

“Terima kasih kepada pelatih, official, orang tua, dan seluruh masyarakat Jambi atas dukungan yang luar biasa. Jambi bisa, Jambi juara!” ucap Heri.

Emas dari Jakarta tersebut kini menjadi tambahan energi bagi Perpani Jambi untuk melanjutkan pembinaan.

Tantangan berikutnya bukan hanya mempertahankan podium, tetapi memastikan prestasi internasional tersebut dapat menjadi bagian dari perjalanan panjang lahirnya atlet panahan Jambi berkelas nasional dan dunia.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Kabut asap mulai mengubah aktivitas pendidikan di Kota Jambi.

Seluruh sekolah jenjang SD dan SMP beralih ke Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara daring mulai Rabu 26 Agustus 2026, setelah kualitas udara berada pada kategori sangat tidak sehat.

Kebijakan tersebut berlaku selama 26-28 Agustus 2026 sebagai langkah perlindungan terhadap peserta didik dari paparan udara yang berpotensi mengganggu kesehatan.

Namun, ada satu hal yang perlu digarisbawahi: sekolah tidak diliburkan.

Siswa tetap mengikuti kegiatan belajar mengajar, hanya saja prosesnya dipindahkan dari ruang kelas ke rumah masing-masing.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi Sugiyono memastikan aktivitas pendidikan tetap berjalan meski pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka.

“Ya, bukan libur sekolah, tapi pembelajaran dari rumah atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) daring online. Sekolah melaksanakan dengan berbagai metode atau strategi daring,” kata Sugiyono saat dikonfirmasi, Rabu 26 Agustus 2026.

Peralihan pembelajaran ke rumah membuat sekolah harus menyesuaikan metode pengajaran dengan kondisi masing-masing.

Tidak ada satu platform yang diwajibkan untuk seluruh sekolah.

Guru dapat menggunakan berbagai sarana, mulai dari WhatsApp Group, Google Meet, Zoom Meeting hingga Papan Interaktif Digital (PID).

Dengan pola tersebut, kegiatan belajar tetap berlangsung meski siswa dan guru berada di lokasi berbeda.

Sugiyono mengatakan pelaksanaan PJJ pada hari pertama berjalan relatif lancar.

“Alhamdulillah sampai siang ini berlangsung lancar. Bisa dilihat dari dokumentasi KBM PJJ hingga siang ini,” ujarnya.

Pemindahan pembelajaran ke rumah tidak berarti pengawasan ikut dihentikan.

Dinas Pendidikan Kota Jambi melakukan monitoring untuk memastikan sekolah benar-benar menjalankan PJJ sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2026.

Pengawasan dilakukan melalui pengawas sekolah serta bidang terkait di lingkungan Dinas Pendidikan.

Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi, Zul Afni mengatakan pengawas dan penilik sekolah binaan diturunkan untuk memantau pelaksanaan pembelajaran.

“Kita turunkan pengawas dan penilik sekolah binaan guna memastikan proses pembelajaran jarak jauh terlaksana,” kata Zul Afni.

Sejumlah sekolah yang telah menjalankan pembelajaran daring di antaranya SMP Negeri 7, SMP Negeri 24, SMP Negeri 20 dan SMP Negeri 12, selain sekolah lainnya.

Selain pemantauan, Dinas Pendidikan juga meminta sekolah melaporkan kegiatan pembelajaran secara berkala.

Laporan dikirim melalui grup WhatsApp yang digunakan untuk koordinasi antara sekolah dan Dinas Pendidikan.

Langkah tersebut dilakukan agar pelaksanaan PJJ tidak hanya sebatas instruksi administratif, tetapi benar-benar berlangsung dalam kegiatan belajar siswa.

Sekolah juga diminta menyiapkan dokumentasi berupa foto maupun video singkat.

Dokumentasi itu menjadi bukti pelaksanaan sekaligus bahan evaluasi Dinas Pendidikan selama pembelajaran dari rumah diberlakukan.

“Untuk menjadi bahan evidence pelaksanaan PJJ, di tingkat sekolah ada dokumentasi, baik foto maupun video pendek, terkait manajemen atau tata laksana pelaksanaan pembelajaran daring,” jelas Zul Afni.

PJJ diberlakukan sebagai respons terhadap kondisi kualitas udara Kota Jambi yang memburuk akibat kabut asap.

Surat Edaran Nomor 21 Tahun 2026 tertanggal 25 Agustus 2026 menjadi dasar pelaksanaan pembelajaran dari rumah.

Kebijakan tersebut berlaku untuk satuan pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD hingga SMP dengan ketentuan yang disesuaikan berdasarkan jenjang pendidikan dan perkembangan kualitas udara.

Perubahan pola belajar ini menunjukkan bahwa dampak kabut asap tidak hanya menyentuh sektor kesehatan, tetapi mulai masuk ke aktivitas pendidikan.

Bagi siswa dan orang tua, pembelajaran dari rumah menjadi bentuk penyesuaian agar proses pendidikan tetap berjalan tanpa mengharuskan anak berada di lingkungan sekolah ketika kualitas udara sedang tidak sehat.

Dinas Pendidikan Kota Jambi memastikan pelaksanaan PJJ terus dipantau.

Jika kondisi udara berubah, kebijakan pembelajaran juga dapat dievaluasi sesuai perkembangan situasi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi masih perlu diwaspadai.

Meski jumlah titik panas secara keseluruhan menurun, konsentrasi hotspot masih tinggi di sejumlah wilayah, dengan Kabupaten Sarolangun mencatat angka tertinggi.

BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Thaha Jambi mendeteksi 348 titik panas di Provinsi Jambi sepanjang 24 Agustus 2026, berdasarkan pemantauan pukul 00.00 hingga 23.00 WIB.

Dari jumlah tersebut, 154 hotspot berada di Kabupaten Sarolangun.

Prakirawan BMKG Jambi Luckita Theresia mengatakan jumlah hotspot Jambi pada 24 Agustus mengalami penurunan dibandingkan sehari sebelumnya.

Pada 23 Agustus, satelit mendeteksi sebanyak 432 titik panas. Sehari kemudian jumlahnya turun menjadi 348 titik.

“Ada pengurangan signifikan sekitar 100 titik panas,” kata Luckita, Selasa.

Namun, penurunan secara agregat tersebut belum berarti ancaman karhutla mereda sepenuhnya.

Justru tingginya konsentrasi hotspot di Sarolangun membuat wilayah tersebut menjadi perhatian dalam pemantauan potensi kebakaran.

Dari 348 hotspot yang terdeteksi di seluruh Jambi, sebanyak 154 titik berada di Sarolangun.

Jumlah tersebut membuat Sarolangun menjadi daerah dengan sebaran titik panas paling tinggi pada periode pemantauan tersebut.

Tingkat kepercayaan hotspot yang terdeteksi berada pada kategori sedang hingga tinggi, sehingga keberadaannya perlu menjadi perhatian dalam upaya deteksi dini karhutla.

BMKG meminta masyarakat di Sarolangun tidak mengabaikan kondisi tersebut.

Pemantauan terhadap titik panas perlu diperkuat, terutama untuk memastikan apakah hotspot berkembang menjadi titik api yang berpotensi memicu kebakaran lebih luas.

Sebaran hotspot juga masih ditemukan di sejumlah wilayah lainnya.

BMKG mencatat Batanghari, Tebo dan Tanjung Jabung Barat sebagai beberapa daerah yang juga perlu mendapat perhatian.

Sementara di Tanjung Jabung Timur, masih terdeteksi tujuh titik panas.

Jumlah tersebut memang jauh lebih rendah dibandingkan Sarolangun, tetapi BMKG tetap meminta kewaspadaan dipertahankan.

Sebab, perubahan kondisi cuaca, arah angin dan tingkat kekeringan lahan dapat memengaruhi perkembangan titik panas di lapangan.

Selain persoalan hotspot, masyarakat Jambi juga masih dihadapkan pada potensi asap.

Luckita menyebut kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Jambi masih cerah hingga cerah berawan.

Namun, potensi asap masih terdapat hampir di seluruh wilayah provinsi.

Kondisi tersebut perlu diperhatikan karena sebaran asap tidak selalu berasal dari titik kebakaran yang berada tepat di wilayah masyarakat yang terdampak.

Arah angin juga menjadi faktor penting dalam menentukan pergerakan asap.

BMKG mencatat angin masih bergerak dari sektor tenggara hingga selatan. Karena itu, perkembangan sebaran asap perlu terus dipantau.

Penurunan dari 432 menjadi 348 hotspot memang menjadi perkembangan positif secara jumlah.

Namun, keberadaan 154 hotspot di satu kabupaten menunjukkan bahwa risiko kebakaran masih terkonsentrasi di wilayah tertentu.

Karena itu, masyarakat diminta tidak menjadikan penurunan angka hotspot sebagai alasan untuk mengurangi kewaspadaan.

BMKG mengimbau warga terus mengikuti informasi cuaca dan kualitas udara, sekaligus menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran.

Pemantauan dini menjadi penting agar titik panas yang terdeteksi dapat segera diverifikasi di lapangan sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.

Dengan kondisi cuaca yang masih relatif cerah, potensi asap di berbagai wilayah serta hotspot yang masih terkonsentrasi di sejumlah kabupaten, ancaman karhutla di Jambi belum sepenuhnya dapat dianggap selesai.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi belum mereda.

Sepanjang 2026 hingga 23 Agustus, ribuan titik panas terdeteksi dan ratusan hektare lahan telah terbakar.

Data pantauan satelit Terra-Aqua SNPP dan NOAA 20 mencatat 3.632 hotspot di wilayah Jambi sejak 1 Januari hingga 23 Agustus 2026.

Pada periode yang sama, luas lahan yang terdampak karhutla mencapai sekitar 916 hektare.

Situasi tersebut membuat Polda Jambi memperkuat operasi di lapangan. Sebanyak 873 personel Polri diterjunkan melalui Operasi Aman Nusa II-2026 untuk membantu penanganan karhutla di sejumlah wilayah rawan.

Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan, personel yang dikerahkan terdiri dari 373 anggota Polda Jambi dan 500 personel dari Polres jajaran.

Ratusan personel tersebut ditempatkan dalam Posko Terpadu Satgas Karhutla Provinsi Jambi.

“Ke-873 personel Polri yang diterjunkan itu terdiri atas 373 personel Polda Jambi dan 500 personel Polres jajaran. Mereka tergabung dalam Posko Terpadu Satgas Karhutla Provinsi Jambi,” kata Erlan di Jambi, Rabu.

Polda Jambi memetakan sejumlah wilayah yang dinilai memiliki kerawanan tinggi terhadap karhutla.

Tujuh daerah menjadi perhatian, yakni Muaro Jambi, Batanghari, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Tebo, Bungo dan Merangin.

Ancaman semakin kompleks karena sebagian wilayah yang terbakar merupakan lahan gambut. Api di kawasan tersebut tidak selalu mudah dipadamkan hanya dengan membasahi permukaan.

Petugas harus melakukan pembasahan secara berkelanjutan untuk mencegah api kembali muncul dari bagian bawah lahan.

Selain itu, luas wilayah yang harus dipantau, keterbatasan sumber air, medan yang sulit dijangkau serta cuaca panas dan angin kencang menjadi tantangan tersendiri.

Satgas Karhutla tidak hanya bergerak ketika api sudah muncul.

Pada 24 Agustus 2026, tercatat 84 kegiatan pencegahan yang meliputi sosialisasi, patroli dan ground checking.

Pada hari yang sama, petugas juga melakukan 19 kegiatan pemadaman.

Penanganan dilakukan bersama berbagai unsur, mulai dari TNI, BPBD, Manggala Agni, masyarakat peduli api hingga instansi terkait.

Pola tersebut diarahkan untuk memperpendek waktu antara munculnya titik panas, verifikasi di lapangan dan tindakan pemadaman.

Erlan mengatakan pencegahan tetap menjadi strategi utama agar api tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.

“Upaya dilakukan secara terpadu dengan mengedepankan pencegahan, pemantauan hotspot, patroli dan ground checking, pemadaman darat maupun udara, sosialisasi kepada masyarakat serta penegakan hukum,” ujarnya.

Tidak semua titik api dapat dijangkau dengan kendaraan atau personel melalui jalur darat.

Untuk kondisi tersebut, Satgas mengandalkan dukungan udara melalui pemantauan dan pemadaman menggunakan water bombing.

Posko Udara Satgas Karhutla melibatkan unsur Polri, TNI, BPBD, BMKG dan Basarnas.

Selain mendeteksi hotspot, unsur udara juga melakukan pemantauan kondisi lapangan serta membantu menentukan lokasi yang membutuhkan penanganan segera.

Strategi tersebut diperkuat dengan pencarian sumber air, penyediaan embung portable, mobil tangki, sekat bakar hingga canal blocking.

“Khusus lahan gambut, penanganan juga harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pembasahan agar api tidak kembali muncul,” jelas Erlan.

Penanganan karhutla di Jambi juga memasuki ranah hukum.

Hingga 24 Agustus 2026, Polda Jambi mencatat 62 kasus karhutla dalam penanganan.

Dari jumlah tersebut, 55 kasus masih berada pada tahap penyelidikan, sedangkan 7 kasus telah masuk tahap penyidikan.

Polisi juga telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Angka tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak berhenti pada pemadaman. Aktivitas pembakaran yang memenuhi unsur pidana juga menjadi sasaran penegakan hukum.

Polda Jambi mengingatkan masyarakat maupun pihak lain agar tidak membuka lahan menggunakan api.

Jika pembakaran dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian dan kemudian memenuhi unsur pidana, proses hukum dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kesiapsiagaan juga diperkuat melalui keberadaan 81 pos terpadu di wilayah Jambi.

Sebanyak 11 pos didukung melalui APBD Provinsi Jambi, sedangkan 70 pos lainnya mendapatkan dukungan anggaran dari perusahaan di Provinsi Jambi.

Selain posko, pemerintah daerah juga telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi, termasuk pemetaan wilayah rawan dan penunjukan koordinator karhutla tingkat kabupaten/kota dari unsur BPBD bersama perwira TNI/Polri.

Pemerintah Provinsi Jambi turut mengalokasikan Rp3 miliar untuk penanganan karhutla.

Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) juga menjadi bagian dari strategi mitigasi, bersamaan dengan kesiapan personel, peralatan, helikopter patroli dan armada water bombing.

Polda Jambi mengingatkan bahwa upaya penanganan tidak akan efektif jika sumber kebakaran terus muncul akibat aktivitas manusia.

Masyarakat diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, terutama di tengah kondisi kemarau yang kering dan berpotensi membuat api cepat menyebar.

Warga juga diminta segera melapor jika melihat titik api atau aktivitas pembakaran lahan.

“Karhutla adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita jaga Jambi agar tetap aman dari ancaman kebakaran hutan dan lahan. Jangan membakar lahan, segera laporkan apabila menemukan titik api, dan bersama-sama kita cegah agar karhutla tidak meluas,” ujar Erlan.

Dengan ribuan hotspot yang telah terdeteksi dan luas lahan terdampak mencapai ratusan hektare, penanganan karhutla Jambi kini berpacu dengan kondisi cuaca, medan dan potensi munculnya titik api baru.

Pengerahan 873 personel, puluhan pos terpadu, pemadaman udara hingga penegakan hukum menjadi bagian dari upaya pemerintah mencegah karhutla berkembang menjadi krisis yang lebih luas.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi tidak hanya berfokus pada pemadaman titik api.

Pemerintah mulai mempertegas sisi penegakan hukum dengan menyelidiki tiga kasus yang melibatkan perusahaan di Jambi.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkapkan, tiga kasus tersebut masuk dalam penanganan tim Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Kehutanan RI dari total 42 kasus pelanggaran karhutla yang sedang ditangani secara nasional.

“Dari tim Gakkum, saat ini di Indonesia ada 42 kasus pelanggaran karhutla, ada tiga kasus dari Jambi yang sedang ditangani tim dan kami sudah minta Kejati terus berkoordinasi untuk mengungkapkan kasus itu,” ujar Raja Juli di Jambi, Selasa.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa persoalan karhutla di Jambi kini tidak hanya dilihat dari seberapa cepat api dipadamkan, tetapi juga dari bagaimana dugaan pelanggaran di balik kebakaran ditelusuri.

Raja Juli memastikan proses penegakan hukum karhutla tidak akan membedakan pihak yang diduga melakukan pelanggaran.

Perusahaan maupun perorangan, kata dia, akan diproses berdasarkan ketentuan hukum apabila ditemukan bukti pelanggaran.

“Gakkum Kementerian Kehutanan tidak akan pandang pilih dalam menegakkan hukum terkait kasus karhutla di Tanah Air, termasuk di Jambi, baik perorangan maupun perusahaan untuk ditindak sesuai hukum berlaku,” tegasnya.

Sikap tersebut disebut sebagai bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam penanganan karhutla.

Dengan masih adanya kebakaran di sejumlah wilayah, penegakan hukum dinilai menjadi bagian penting dari upaya pencegahan agar pembakaran tidak terus berulang.

Di tengah proses hukum berjalan, ancaman karhutla di Jambi juga belum sepenuhnya mereda.

Raja Juli menyebut masih terdapat firespot di tiga kabupaten, yakni Sarolangun, Batanghari dan Tebo.

Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu mempertahankan kesiapsiagaan, terlebih musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung cukup intensif dan panjang.

Raja Juli bahkan membandingkan kondisi kemarau 2026 dengan situasi yang pernah terjadi pada 2015.

Karena itu, penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan satu metode atau satu lembaga.

Pemerintah pusat meminta seluruh unsur di Jambi memperkuat koordinasi dan meninggalkan ego sektoral dalam menghadapi karhutla.

Mulai dari pemerintah daerah, TNI-Polri, Manggala Agni, kejaksaan, BNPB, BPBD, BMKG, Kementerian Kehutanan hingga masyarakat peduli api dinilai memiliki peran masing-masing.

“Kita perlu bersama-sama semua pihak baik dari Pemerintah daerah, TNI-Polri, Manggala Agni, Kejaksaan, BNPB, BPBD, BMKG, Kehutanan dan masyarakat peduli api dan pihak lainnya untuk bersama mengantisipasi karhutla tahun ini,” kata Raja Juli.

Koordinasi tersebut menjadi semakin penting karena kebakaran tidak selalu berada di lokasi yang mudah dijangkau petugas.

Deteksi dini, pemadaman cepat, pemantauan cuaca hingga proses hukum harus berjalan dalam satu rangkaian penanganan.

Untuk memperkuat pemadaman dari udara, Jambi juga akan mendapatkan tambahan satu helikopter water bombing.

Helikopter tersebut dijadwalkan segera digeser ke Jambi dalam waktu dekat.

“Ada tambahan satu lagi helikopter water bombing untuk Jambi dalam waktu dekat. Helikopter itu segera digeser ke Jambi,” ujar Raja Juli.

Tambahan armada ini diharapkan memperkuat kemampuan petugas menangani titik api, khususnya apabila lokasi kebakaran sulit dijangkau melalui jalur darat.

Selain operasi pemadaman, pemerintah juga menyiapkan operasi modifikasi cuaca sebagai bagian dari upaya menghadapi kondisi karhutla.

Raja Juli juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar selama musim kemarau panjang.

Imbauan tersebut menjadi penting karena kondisi cuaca kering dapat membuat api lebih mudah menyebar dan sulit dikendalikan.

Pemerintah meminta masyarakat ikut berperan dalam mencegah munculnya titik api dengan tidak melakukan pembakaran yang berpotensi berkembang menjadi karhutla.

Di tengah masih munculnya firespot di Sarolangun, Batang Hari dan Tebo, penanganan karhutla Jambi kini bergerak pada dua jalur sekaligus: mempercepat pemadaman di lapangan dan memperkuat penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran.

Tiga kasus perusahaan yang masuk penyelidikan menjadi sinyal bahwa aspek hukum akan menjadi bagian penting dalam respons pemerintah terhadap karhutla tahun ini.(*)