JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Kota Jambi menyiapkan skema khusus untuk melindungi peserta didik dari paparan udara tercemar di tengah memburuknya kualitas udara akibat kabut asap.

Wali Kota Jambi Maulana menegaskan, aktivitas pembelajaran tidak serta-merta dihentikan seluruhnya ketika kualitas udara menurun.

Pemkot Jambi menyiapkan kebijakan bertingkat berdasarkan angka Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU).

Artinya, semakin buruk kualitas udara, semakin ketat pula perlindungan yang diterapkan terhadap siswa.

Skema ini menjadi bagian dari langkah antisipasi Pemkot Jambi menghadapi ancaman kabut asap yang berkaitan dengan karhutla.

Pemerintah memilih pendekatan bertahap agar perlindungan terhadap anak tetap berjalan tanpa langsung menghentikan seluruh aktivitas belajar.

Maulana menjelaskan, ketika rata-rata ISPU berada di atas 100 tetapi masih di bawah 200, tidak semua siswa langsung diliburkan.

Kelompok peserta didik yang dinilai memiliki risiko lebih tinggi terhadap paparan udara buruk menjadi prioritas perlindungan.

Mereka mencakup anak-anak TK, PAUD, serta siswa kelas 1 dan 2 SD.

“Khusus untuk pengamanan anak-anak yang berisiko tinggi, ketika kadar ISPU rata-rata di atas 100 sampai di bawah 200, maka yang diliburkan adalah anak-anak yang punya risiko tinggi, yakni TK, PAUD, serta kelas 1 dan 2 SD,” kata Maulana.

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa tingkat pencemaran udara menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menentukan pola pembelajaran.

Bukan hanya kondisi asap yang terlihat, tetapi angka ISPU menjadi indikator penting dalam menentukan langkah perlindungan.

Situasinya berubah ketika rata-rata ISPU Kota Jambi menembus lebih dari 200.

Pada kondisi tersebut, Pemkot Jambi akan meningkatkan level perlindungan dengan mengalihkan kegiatan pembelajaran untuk jenjang SD dan SMP menjadi pembelajaran daring.

“Kalau sudah di atas 200, maka semua di-online-kan, SD dan SMP,” ujar Maulana.

Dengan skema tersebut, aktivitas belajar tetap dapat berlangsung tanpa mengharuskan siswa datang ke sekolah dan terpapar udara luar yang kualitasnya memburuk.

Bagi orang tua, angka ISPU menjadi penting untuk dipantau karena berkaitan langsung dengan kebijakan pembelajaran anak.

Pemkot Jambi tidak menetapkan kebijakan pembelajaran tersebut secara permanen.

Maulana mengatakan evaluasi akan dilakukan secara berkala dengan melihat perkembangan kualitas udara.

“Kita evaluasi tiga hari sekali,” tegasnya.

Evaluasi tersebut menjadi penentu apakah kebijakan pembelajaran tetap diberlakukan, diperlonggar, atau justru diperketat.

Jika kualitas udara kembali membaik, aktivitas pembelajaran dapat disesuaikan. Sebaliknya, apabila pencemaran semakin tinggi, pemerintah memiliki ruang untuk meningkatkan langkah perlindungan.

Kebijakan terhadap sekolah tersebut berjalan beriringan dengan permintaan Maulana kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi untuk memperbarui informasi kualitas udara kepada masyarakat.

Informasi ISPU diminta disampaikan setidaknya tiga kali dalam sehari.

Bagi pemerintah, keterbukaan informasi menjadi penting karena masyarakat membutuhkan dasar yang jelas untuk mengambil keputusan.

Termasuk menentukan apakah anak perlu beraktivitas di luar rumah atau sebaiknya tetap berada di dalam ruangan.

Terlebih, anak-anak termasuk kelompok yang membutuhkan perhatian lebih ketika kualitas udara berada dalam kondisi tidak sehat.

Kebijakan terhadap sekolah ini menjadi bagian dari respons yang lebih luas Pemkot Jambi terhadap sejumlah persoalan yang muncul bersamaan, mulai dari karhutla, kabut asap, kekeringan hingga gangguan keamanan.

Dalam rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Maulana meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tidak menunggu persoalan membesar sebelum mengambil tindakan.

“Yang paling penting adalah kecepatan kita merespons. Jangan sampai masyarakat sudah terdampak baru kita bergerak,” kata Maulana.

Dalam konteks kualitas udara, prinsip tersebut diterapkan dengan menjadikan ISPU sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan.

Pemerintah tidak hanya menunggu keluhan warga atau peningkatan kasus kesehatan.

Kondisi udara dipantau, informasi disampaikan, dan kebijakan pembelajaran disesuaikan dengan tingkat risikonya.

Dengan adanya skema bertingkat tersebut, orang tua dan sekolah perlu mengikuti informasi resmi Pemkot Jambi mengenai perkembangan ISPU.

Perubahan angka ISPU dapat berpengaruh terhadap aktivitas pembelajaran, terutama bagi kelompok siswa yang masuk kategori rentan.

Kebijakan ini pada akhirnya menempatkan keselamatan peserta didik sebagai pertimbangan utama, sementara kegiatan belajar tetap diupayakan berjalan melalui penyesuaian metode.

Di tengah kabut asap yang menyelimuti Jambi, angka ISPU kini bukan sekadar informasi kualitas udara.

Bagi keluarga dan dunia pendidikan, angka tersebut dapat menjadi penentu apakah anak tetap masuk sekolah, sebagian siswa diliburkan, atau pembelajaran SD dan SMP harus dilakukan dari rumah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Memburuknya kualitas udara di Kota Jambi mendorong Perumda Tirta Mayang mengambil langkah langsung di tengah masyarakat. Senin 24 Agustus 2026, jajaran direksi perusahaan daerah itu turun ke jalan membagikan masker kepada warga dan pengguna jalan.

Aksi tersebut berlangsung di depan Kantor Pusat Pelayanan Benteng.

Masker diberikan kepada masyarakat yang melintas maupun warga yang beraktivitas di sekitar lokasi.

Langkah Perumda Tirta Mayang ini menjadi respons terhadap kondisi udara Jambi yang tengah mendapat perhatian.

Informasi mengenai Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) menunjukkan kualitas udara di sejumlah wilayah berada pada level yang perlu diwaspadai masyarakat.

Di tengah kondisi tersebut, masker menjadi salah satu perlindungan sederhana yang bisa digunakan warga, terutama mereka yang tetap harus beraktivitas di luar ruangan.

Tidak sekadar memberikan bantuan, jajaran direksi Perumda Tirta Mayang turut menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar tidak mengabaikan kondisi kesehatan ketika kualitas udara menurun.

Warga yang menerima masker diingatkan untuk menggunakannya ketika berada di luar rumah, terutama saat paparan asap dan partikulat udara meningkat.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk kepedulian perusahaan daerah terhadap kondisi yang sedang dihadapi masyarakat Kota Jambi.

Kualitas udara yang buruk tidak hanya berkaitan dengan kenyamanan saat beraktivitas.

Paparan polutan juga menjadi alasan masyarakat perlu lebih berhati-hati, khususnya kelompok yang rentan terhadap gangguan akibat pencemaran udara.

Perumda Tirta Mayang juga mengingatkan masyarakat agar tidak hanya mengandalkan kondisi yang terlihat secara kasatmata.

Perkembangan kualitas udara perlu dipantau melalui informasi resmi pemerintah sehingga warga dapat menentukan langkah yang tepat sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan.

Ketika kualitas udara berada dalam kondisi tidak sehat, masyarakat dapat mempertimbangkan untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan perlindungan yang diperlukan.

Imbauan tersebut menjadi semakin relevan bagi anak-anak, lansia, serta masyarakat yang sensitif terhadap perubahan kualitas udara.

Pembagian masker di tengah kondisi udara yang memburuk memiliki pesan yang lebih luas: masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap kualitas udara dan tidak menunggu munculnya gangguan kesehatan baru mengambil tindakan.

Perumda Tirta Mayang berharap masyarakat terus mengikuti pembaruan mengenai ISPU dan kondisi lingkungan dari sumber resmi.

Dengan informasi yang lebih cepat, warga dapat menyesuaikan aktivitas, memilih waktu yang lebih aman untuk berada di luar ruangan, serta mengambil langkah perlindungan ketika kualitas udara memburuk.

Di tengah persoalan kabut asap yang kembali menjadi perhatian di Jambi, langkah sederhana seperti menggunakan masker dan membatasi paparan udara tercemar menjadi bagian dari upaya masyarakat menjaga kesehatan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Kota Jambi mulai memperketat langkah antisipasi menghadapi sejumlah ancaman yang berpotensi langsung menekan masyarakat, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kabut asap, kekeringan, hingga gangguan keamanan akibat aksi geng motor.

Pesan Wali Kota Jambi Maulana dalam rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) cukup jelas: pemerintah tidak boleh bergerak setelah masalah telanjur membesar.

Kecepatan respons menjadi salah satu poin utama yang ditekankan Maulana.

Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta tidak bekerja secara parsial, melainkan saling berbagi informasi dan bergerak sesuai kewenangannya.

“Yang paling penting adalah kecepatan kita merespons. Jangan sampai masyarakat sudah terdampak baru kita bergerak,” kata Maulana.

Kualitas Udara Jadi Alarm Awal

Di tengah ancaman karhutla, perhatian Pemkot Jambi tidak hanya tertuju pada titik api.

Dampak yang paling cepat dirasakan warga perkotaan adalah memburuknya kualitas udara ketika asap menyebar.

Karena itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi diminta lebih aktif membuka informasi mengenai kondisi Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU).

Maulana meminta informasi kualitas udara disampaikan kepada publik sedikitnya tiga kali dalam sehari.

Kebijakan tersebut penting karena informasi ISPU bukan sekadar angka.

Kondisi kualitas udara menjadi pertimbangan warga dalam menentukan apakah aktivitas di luar ruangan masih aman dilakukan atau perlu dikurangi.

Kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan, menjadi pihak yang paling membutuhkan informasi tersebut.

“DLH saya minta jangan hanya melakukan pemantauan, tetapi informasi mengenai kondisi udara juga harus disampaikan secara berkala. Minimal tiga kali sehari,” ujarnya.

Dengan pola penyampaian informasi yang lebih rutin, pemerintah diharapkan tidak hanya bertindak sebagai pihak yang menangani dampak, tetapi juga memberikan peringatan dini kepada masyarakat.

Kasus ISPA Diminta Jangan Menunggu Meledak

Dampak kualitas udara juga diarahkan untuk dipantau dari sisi kesehatan.

Dinas Kesehatan Kota Jambi diminta memperbarui perkembangan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), terutama jika terdapat indikasi peningkatan kasus seiring memburuknya kondisi udara.

Maulana meminta pemantauan tidak berhenti pada laporan administratif.

Perkembangan di fasilitas kesehatan harus dibaca sebagai indikator untuk melihat apakah perubahan kualitas udara mulai memberikan dampak nyata terhadap masyarakat.

“Kalau ada kecenderungan peningkatan, harus segera dilaporkan dan ditindaklanjuti,” tegasnya.

Langkah ini membuat persoalan kabut asap tidak lagi dilihat hanya sebagai masalah lingkungan.

Ketika kualitas udara menurun dan kasus gangguan pernapasan meningkat, pemerintah perlu memastikan respons kesehatan ikut bergerak dengan cepat.

Karhutla Tak Bisa Ditangani Sendirian

Karhutla menjadi persoalan lain yang mendapat perhatian dalam rapat Forkopimda.

Bagi Kota Jambi, dampak kebakaran di wilayah tertentu tidak berhenti di lokasi kejadian. Asap dapat bergerak dan mengganggu kualitas udara di kawasan perkotaan.

Karena itu, pemerintah daerah mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah, aparat keamanan, serta instansi yang memiliki kewenangan dalam pencegahan dan penanganan karhutla.

Pemantauan wilayah rawan, pencegahan, hingga respons ketika kebakaran muncul dinilai harus menjadi satu rangkaian kerja.

Maulana mengingatkan agar kondisi di lapangan tidak dianggap sepele. Menunggu api membesar hanya akan memperluas dampak yang harus ditangani.

Geng Motor Masuk Radar Keamanan Kota

Di luar persoalan lingkungan dan kesehatan, aksi geng motor juga menjadi perhatian dalam koordinasi tersebut.

Masalah ini tidak semata-mata dipandang sebagai gangguan ketertiban.

Bagi masyarakat, keberadaan aksi kelompok bermotor yang mengarah pada pelanggaran hukum juga menyentuh persoalan rasa aman.

Untuk aspek penegakan hukum, Pemkot Jambi menyerahkan kewenangan kepada aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan kejaksaan.

Pemerintah kota menyatakan siap mendukung koordinasi agar situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga.

Namun, penanganan geng motor juga diharapkan tidak berhenti pada tindakan hukum.

Pembinaan generasi muda dan penanganan faktor sosial yang menjadi latar belakang munculnya perilaku tersebut tetap diperlukan agar persoalan tidak terus berulang.

“Untuk persoalan hukum, tentu kita serahkan kepada aparat penegak hukum. Kepolisian dan kejaksaan memiliki kewenangan masing-masing,” ujar Maulana.

Kekeringan Diminta Diantisipasi Sebelum Meluas

Ancaman lain yang tidak luput dari pembahasan adalah kekeringan.

Pemkot Jambi meminta OPD terkait memetakan wilayah yang berpotensi terdampak dan menyiapkan langkah mitigasi jika kondisi semakin meluas.

Bagi pemerintah daerah, ancaman karhutla, kekeringan, kabut asap, gangguan kesehatan, dan keamanan tidak semestinya ditangani sebagai persoalan yang berdiri sendiri.

Semuanya membutuhkan koordinasi dan pembacaan kondisi lapangan secara cepat.

“Karhutla kita tangani, kualitas udara kita pantau, kesehatan masyarakat kita awasi, keamanan kita jaga, dan kekeringan juga harus kita siapkan langkah mitigasinya. Jangan bekerja sendiri-sendiri,” kata Maulana.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan koordinasi tersebut bukan hanya rapat dan laporan. Pemerintah dituntut memastikan keputusan yang dibuat benar-benar diterjemahkan menjadi tindakan di lapangan.

Maulana menegaskan seluruh OPD harus menjalankan tugas sesuai kewenangan dan menyampaikan perkembangan secara berkala.

Bagi masyarakat Kota Jambi, pesan itu bermuara pada satu hal: ketika ancaman mulai muncul, pemerintah harus lebih dulu bergerak sebelum dampaknya menjadi lebih besar.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Provinsi Jambi mulai menyiapkan langkah lebih jauh menghadapi memburuknya kualitas udara.

Tak hanya meminta masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker, Pemprov Jambi juga membuka opsi menghentikan sementara pembelajaran tatap muka jika kondisi udara dinilai membahayakan kesehatan peserta didik.

Langkah tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 1835/SE/DLH-3/2026 tentang Antisipasi dan Penanganan Dampak Memburuknya Kualitas Udara di Provinsi Jambi.

Surat edaran diterbitkan menyusul meningkatnya Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) berdasarkan pemantauan Air Quality Monitoring System (AQMS) pada Stasiun Jambi Paal Lima.

Kebijakan ini menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai mengantisipasi dampak kabut asap tidak hanya terhadap kesehatan masyarakat, tetapi juga terhadap aktivitas pendidikan dan pelayanan publik.

Salah satu poin penting dalam SE tersebut berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar.

Pemerintah kabupaten dan kota melalui perangkat daerah terkait bersama Kantor Wilayah Kementerian Agama dapat mengambil langkah untuk menghentikan sementara pembelajaran tatap muka atau menerapkan pembelajaran dari rumah.

Namun, keputusan tersebut tidak otomatis diberlakukan. Kebijakan harus mempertimbangkan perkembangan ISPU, rekomendasi instansi teknis serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Artinya, semakin buruk kualitas udara di suatu daerah, semakin besar pula ruang bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan pola pembelajaran demi mengurangi risiko paparan polusi terhadap siswa.

Ketentuan tersebut menjadi penting karena anak-anak termasuk kelompok yang perlu mendapat perlindungan ketika kualitas udara mengalami penurunan signifikan.

Pemprov Jambi juga meminta pemerintah kabupaten dan kota serta seluruh perangkat daerah meningkatkan pemantauan kualitas udara secara berkala.

Ketika kualitas udara berada pada kategori tidak sehat, masyarakat diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama kegiatan yang tidak mendesak.

Olahraga, senam, upacara dan kegiatan masyarakat lainnya termasuk aktivitas yang diminta untuk dikurangi selama kualitas udara belum membaik.

Bagi warga yang tetap harus berada di luar ruangan, pemerintah mengimbau penggunaan masker yang sesuai untuk mengurangi risiko paparan asap dan partikulat udara.

Dengan demikian, penanganan tidak hanya diarahkan kepada sekolah.

Aktivitas pemerintahan, pelayanan publik dan kegiatan masyarakat lainnya juga dapat dihentikan sementara atau disesuaikan apabila hasil pemantauan menunjukkan kualitas udara sudah membahayakan kesehatan.

Ancaman lain yang menjadi perhatian pemerintah adalah kemungkinan meningkatnya gangguan kesehatan akibat kualitas udara buruk.

Karena itu, fasilitas kesehatan diminta meningkatkan pelayanan dan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) maupun gangguan kesehatan lain yang berkaitan dengan paparan polusi udara.

Pemprov Jambi juga meminta koordinasi diperkuat antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, perangkat daerah, instansi vertikal, fasilitas kesehatan, satuan pendidikan serta pemangku kepentingan lainnya.

Informasi mengenai perkembangan kualitas udara juga diminta disampaikan secara aktif kepada masyarakat melalui kanal resmi pemerintah dan media komunikasi publik.

Surat edaran tersebut memberikan perhatian khusus apabila kualitas udara memasuki level yang lebih berbahaya.

Ketika ISPU meningkat ke kategori Sangat Tidak Sehat (Merah) atau Berbahaya (Hitam), bupati dan wali kota bersama perangkat daerah serta pimpinan instansi terkait diminta segera mengambil langkah sesuai kewenangan masing-masing untuk melindungi masyarakat.

Ketentuan tersebut membuat perkembangan angka ISPU menjadi faktor penting dalam menentukan kebijakan pemerintah daerah.

Dengan kata lain, kebijakan mengenai sekolah, aktivitas luar ruangan maupun pelayanan publik dapat berubah mengikuti kondisi udara di masing-masing wilayah.

Terbitnya SE Nomor 1835/SE/DLH-3/2026 menunjukkan Pemprov Jambi mulai menempatkan kualitas udara sebagai persoalan yang membutuhkan respons lintas sektor.

Di tengah kabut asap yang mulai menyelimuti sejumlah kawasan Jambi, pemerintah tidak hanya dituntut memantau angka ISPU.

Tetapi juga memastikan masyarakat mengetahui apa yang harus dilakukan ketika kualitas udara memburuk.

Bagi masyarakat, perkembangan ISPU menjadi indikator penting sebelum menentukan aktivitas harian.

Sementara bagi pemerintah daerah, angka tersebut menjadi dasar untuk menentukan apakah kegiatan sekolah, pelayanan publik maupun aktivitas masyarakat masih aman dilaksanakan secara normal.

Jika kualitas udara terus menurun hingga mencapai level sangat tidak sehat atau berbahaya.

Opsi pembatasan aktivitas hingga penghentian sementara pembelajaran tatap muka kini telah disiapkan sebagai bagian dari langkah perlindungan masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Kabut asap yang menyelimuti Kota Jambi semakin pekat pada Senin 24 Agustus 2026.

Kondisi tersebut mulai memicu kekhawatiran terhadap aktivitas warga, terutama anak-anak yang harus mengikuti kegiatan belajar mengajar di tengah kualitas udara yang memburuk.

Dugaan sementara, asap yang masuk ke wilayah Kota Jambi merupakan kiriman dari daerah lain yang tengah menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Situasi itu membuat DPRD Kota Jambi mengambil langkah untuk membahas kemungkinan kebijakan khusus.

Salah satu opsi yang akan dibicarakan adalah meliburkan sekolah apabila kondisi udara dinilai semakin tidak aman bagi siswa.

Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, mengatakan rapat koordinasi dijadwalkan berlangsung pada Senin pukul 13.00 WIB.

“Jam 13.00 WIB, kita akan membahas kebijakan untuk menangani Kota Jambi yang lagi dilanda asap,” kata Kemas.

Menurut Kemas, kondisi asap yang semakin tebal membuat aspek kesehatan dan keselamatan anak harus menjadi prioritas pemerintah.

Karena itu, penghentian sementara kegiatan belajar mengajar menjadi salah satu opsi yang akan dibahas dalam rapat koordinasi tersebut.

“Kita akan liburkan anak-anak sekolah karena Kota Jambi semakin pekat asapnya,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah mulai mempertimbangkan dampak kabut asap terhadap aktivitas publik, bukan hanya persoalan jarak pandang.

Sekolah menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian. Sebab, kegiatan belajar mengajar membuat siswa harus berada di luar rumah untuk perjalanan menuju dan dari sekolah, sekaligus mengikuti aktivitas di lingkungan pendidikan.

DPRD Kota Jambi mendorong agar langkah perlindungan masyarakat tidak dilakukan setelah kondisi mencapai titik yang lebih buruk.

Jika kualitas udara terus menurun, pembatasan aktivitas di luar ruangan hingga penghentian sementara kegiatan sekolah dinilai dapat menjadi pilihan untuk mengurangi paparan asap, khususnya terhadap kelompok rentan.

Namun, keputusan akhir mengenai kebijakan tersebut akan dibahas melalui rapat koordinasi bersama pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi kualitas udara dan situasi di lapangan.

Kabut asap yang semakin pekat juga menjadi perhatian karena sebelumnya data kualitas udara di sejumlah wilayah Jambi menunjukkan kondisi yang memburuk.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah kini dihadapkan pada kebutuhan untuk mengambil keputusan cepat sekaligus memastikan kebijakan yang diterapkan benar-benar berdasarkan perkembangan kualitas udara.

Bagi DPRD Kota Jambi, keselamatan masyarakat, terutama anak-anak sekolah, menjadi alasan agar langkah antisipasi tidak menunggu kabut asap semakin parah.

Keputusan mengenai apakah sekolah akan diliburkan atau aktivitas masyarakat dibatasi akan menjadi salah satu agenda penting dalam rapat koordinasi yang digelar siang ini.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Kualitas udara di sejumlah wilayah Provinsi Jambi memburuk pada Senin 24 Agustus 2026.

Kondisi tersebut mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jambi menyiapkan posko penanganan dampak kabut asap di halaman Kantor BPBD Kota Jambi.

Langkah tersebut diambil sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah menghadapi kemungkinan meningkatnya dampak kabut asap terhadap masyarakat.

Data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) pada Senin pagi menunjukkan kualitas udara di beberapa daerah Jambi berada pada level yang perlu diwaspadai.

Stasiun Pemantau Paal Lima di Kota Jambi mencatat angka ISPU 199, yang masuk kategori Tidak Sehat.

Kondisi lebih buruk tercatat di Kabupaten Muaro Jambi dengan ISPU mencapai 274 atau kategori Sangat Tidak Sehat.

Sementara itu, ISPU di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berada pada angka 55 atau kategori Sedang. Kabupaten Tebo relatif lebih baik dengan angka 19 atau kategori Baik.

Perbedaan kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak penurunan kualitas udara belum merata di seluruh wilayah Jambi.

Namun, peningkatan angka pencemaran di Kota Jambi dan Muaro Jambi menjadi perhatian pemerintah daerah.

Kepala BPBD Kota Jambi, Doni Sumatriadi mengatakan, posko telah disiapkan untuk mengantisipasi kondisi yang lebih serius.

Menurutnya, BPBD ingin memastikan fasilitas dan personel sudah siap apabila pemerintah nantinya menetapkan status siaga darurat.

“Posko sudah kita siapkan. Nanti apabila diputuskan siaga darurat, kita sudah stand by dan siap untuk melakukan penanganan,” kata Doni, Senin 24 Agustus 2026.

Posko tersebut nantinya tidak hanya berfungsi sebagai pusat koordinasi.

BPBD juga akan memanfaatkannya sebagai lokasi penyimpanan bantuan yang kemungkinan diterima selama penanganan dampak kabut asap.

“Posko ini nantinya menjadi tempat rapat koordinasi dalam penanganan dampak kabut asap. Termasuk juga untuk menyimpan bantuan-bantuan yang nantinya diterima,” ujarnya.

Kesiapan itu dilakukan sembari BPBD terus memantau perkembangan kualitas udara dan kondisi kabut asap di lapangan.

Keputusan mengenai langkah lanjutan akan dibahas melalui koordinasi bersama pemerintah daerah dan instansi terkait dengan mempertimbangkan perkembangan situasi.

Kabut asap mulai terlihat di sejumlah kawasan Kota Jambi sejak Minggu 23 Agustus 2026.

Kondisi tersebut kemudian menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama setelah data kualitas udara menunjukkan peningkatan pencemaran.

BPBD Kota Jambi dijadwalkan mengikuti rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang dipimpin Wali Kota Jambi.

Rapat tersebut menjadi forum untuk menentukan langkah yang perlu dilakukan pemerintah menghadapi kondisi udara yang memburuk.

Dengan angka ISPU Kota Jambi yang sudah mencapai 199, penanganan tidak hanya berkaitan dengan sumber asap, tetapi juga bagaimana pemerintah mengurangi dampaknya terhadap masyarakat.

Di tengah kondisi tersebut, BPBD meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan, terutama mereka yang masuk kelompok rentan terhadap dampak kualitas udara buruk.

Masyarakat juga diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan jika kondisi udara semakin memburuk.

Doni meminta warga menggunakan masker ketika harus beraktivitas di luar rumah.

“Untuk masyarakat perlu waspada dan memakai masker,” katanya.

Kondisi kualitas udara Jambi selanjutnya akan sangat bergantung pada perkembangan kabut asap dalam beberapa hari ke depan.

Pemerintah daerah kini menempatkan kesiapsiagaan sebagai langkah awal sambil menunggu hasil koordinasi dan perkembangan data kualitas udara.

Jika kondisi terus memburuk, posko yang telah disiapkan BPBD akan menjadi salah satu titik penting dalam koordinasi penanganan dampak kabut asap di Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Gubernur Jambi Al Haris melantik 43 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, Senin 24 Agustus 2026.

Dari jumlah tersebut, 31 merupakan kepala SMA dan SMK yang akan mengemban tanggung jawab memimpin satuan pendidikan di sejumlah kabupaten dan kota.

Pelantikan berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi dan dihadiri Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kepala Dinas Pendidikan serta sejumlah pejabat eselon II Pemprov Jambi.

Bukan hanya soal pergantian atau pengisian jabatan, Al Haris menggunakan momentum tersebut untuk mengingatkan para kepala sekolah mengenai besarnya tanggung jawab yang melekat pada posisi mereka.

Salah satu yang disorot adalah pengelolaan anggaran pendidikan, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Menurut Al Haris, kepala sekolah tidak hanya dituntut meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga harus mampu menjalankan amanah administratif dan keuangan secara bertanggung jawab.

“Di dunia kita punya tanggung jawab, di akhirat juga ada pertanggungjawaban. Jadi bekerjalah dengan serius agar selamat dunia dan akhirat,” ujar Al Haris dalam sambutannya.

Al Haris juga mengingatkan para pejabat yang baru dilantik bahwa perkembangan teknologi dan media sosial membuat kinerja pemerintah semakin mudah dipantau masyarakat.

Kondisi tersebut, kata dia, membuat setiap kebijakan dan pelayanan yang diberikan pejabat publik berpotensi mendapat perhatian masyarakat.

“Kita dilihat oleh semua mata. Semua memantau kita, baik melalui media sosial maupun secara langsung. Karena itu bekerjalah dengan sungguh-sungguh,” katanya.

Pesan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi kepala sekolah.

Selain bertanggung jawab terhadap proses belajar mengajar, mereka juga berhadapan dengan tuntutan masyarakat terhadap kualitas sekolah, pelayanan kepada siswa, tata kelola anggaran serta capaian pendidikan.

Dengan posisi tersebut, kepala sekolah dituntut tidak hanya berperan sebagai administrator, tetapi juga sebagai pemimpin yang mampu memastikan sekolah berjalan secara profesional dan akuntabel.

Sebanyak 31 kepala sekolah yang dilantik tersebar di berbagai daerah di Provinsi Jambi.

Mereka akan memimpin sekolah negeri mulai dari Kabupaten Bungo, Merangin, Sarolangun, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Kerinci, Batanghari, Tebo hingga Kota Sungai Penuh.

Berikut daftar lengkap 31 kepala SMA dan SMK yang dilantik:

1. Abas HS, S.Ag., M.Pd. — Kepala SMKN 7 Tanjung Jabung Barat.
2. Algusri, S.Pd. — Kepala SMAN 7 Bungo.
3. Afrianti, M.Pd., S.Pd. — Kepala SMKN 5 Tanjung Jabung Timur.
4. Muhammad Ikhsan, S.Pd., M.Pd. — Kepala SMKN 3 Sarolangun.
5. Eka Meinawati, M.Pd., S.Pd. — Kepala SMKN 10 Muaro Jambi.
6. Rahmat Hidayat, S.Pd. — Kepala SMAN 8 Bungo.
7. As’ad, SE. — Kepala SMKN 10 Merangin.
8. Muhammad Subhan, S.Pd. — Kepala SMAN 4 Bungo.
9. Khoirul Hadi, S.Pd.I., M.Pd. — Kepala SMAN 2 Bungo.
10. Marjan, S.Pd., M.Si. — Kepala SMAN 3 Sungai Penuh.
11. Dra. Ferlita Rachmi — Kepala SMKN 1 Merangin.
12. Toni Hendra, S.Pd. — Kepala SMKN 5 Merangin.
13. Radias Ependi, S.Pd., M.Si. — Kepala SMAN 5 Tanjung Jabung Timur.
14. Eky Putri Prasanti, S.Pd. — Kepala SMKN 11 Sarolangun.
15. Indra Sakti, S.Pd. — Kepala SMKN 6 Sarolangun.
16. Novinta, S.Pd. — Kepala SMKN 11 Muaro Jambi.
17. Efton Julisno, S.Pi. — Kepala SMKN 14 Merangin.
18. Kaharuddin, S.Pi. — Kepala SMKN 2 Tanjung Jabung Timur.
19. Sri Wahyuni, S.Pd. — Kepala SMKN 4 Tanjung Jabung Barat.
20. Feri Irawan, S.Pd. — Kepala SMAN 17 Muaro Jambi.
21. Tri Muhammad Ali, S.Pd. — Kepala SMAN 14 Merangin.
22. Lahmiur, S.Pt., M.Pd. — Kepala SMKN 5 Kerinci.
23. Kurnia Budi Gunawan, S.Pd. — Kepala SMAN 4 Batanghari.
24. Erwady Fandry, S.H. — Kepala SMAN 6 Kerinci.
25. Nasria, S.Ag., M.Pd. — Kepala SMKN 8 Tebo.
26. Edi Susanto, S.Hut. — Kepala SMKN 6 Merangin.
27. Yeni Heriyanti, S.Pd., M.M. — Kepala SMAN 10 Sarolangun.
28. Fatmawati, S.P., M.Pd. — Kepala SMAN 7 Tanjung Jabung Timur.
29. Evi Susanti, S.Pd., M.Pd. — Kepala SMAN 2 Tanjung Jabung Timur.
30. Muanas, S.Pd. — Kepala SMAN 17 Merangin.
31. Yulivia Indryani, SP. — Kepala SMAN 13 Merangin.

12 Pejabat Fungsional Juga Dilantik

Selain kepala sekolah, Al Haris turut melantik 12 pejabat fungsional.

Penempatan mereka tersebar pada sejumlah organisasi perangkat daerah, mulai dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Kesehatan, RSUD Raden Mattaher hingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi.

Berikut nama dan jabatan mereka:

1. Aliyah, S.Pd., M.Sc. — Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi.
2. Mutiara Vani, Apt., S.Farm. — Apoteker Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
3. Herry Wardono, SKM. — Administrator Kesehatan Ahli Muda pada RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi.
4. Ismail, SE. — Analis Kebencanaan Ahli Muda pada BPBD Provinsi Jambi.
5. Yazdian, SKM. — Analis Kebencanaan Ahli Muda pada BPBD Provinsi Jambi.
6. Ahmadi, SE. — Analis Kebencanaan Ahli Muda pada BPBD Provinsi Jambi.
7. Syafri, SH. — Analis Kebencanaan Ahli Muda pada BPBD Provinsi Jambi.
8. Zulfanni, SE. — Analis Kebencanaan Ahli Muda pada BPBD Provinsi Jambi.
9. Annis Ardianty, SE. — Analis Kebencanaan Ahli Muda pada BPBD Provinsi Jambi.
10. Amirzan, SE. — Analis Kebencanaan Ahli Madya pada BPBD Provinsi Jambi.
11. Tuti Mahdalena, SKM., M.Sc. — Analis Kebencanaan Ahli Madya pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
12. Ronkasiati, SKM. — Analis Kebencanaan Ahli Madya pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.

Al Haris meminta seluruh pejabat yang baru menerima amanah tersebut, menjalankan tugas berdasarkan aturan yang berlaku dan tidak mengabaikan tanggung jawab yang menyertai jabatan.

Ia berharap para pejabat mampu menjalankan peran masing-masing dengan sungguh-sungguh serta memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat.

“Mudah-mudahan Allah senantiasa menuntun, melindungi, dan memberikan keberkahan kepada kita semua dalam menjalankan amanah ini,” ujar Al Haris.

Dengan pelantikan tersebut, tantangan berikutnya bukan lagi sekadar mengisi posisi jabatan.

Para pejabat baru dituntut membuktikan kinerja melalui pelayanan publik, tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan serta hasil kerja yang benar-benar dirasakan masyarakat.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID — Dunia kerja otomotif tidak lagi cukup mengandalkan kemampuan bongkar-pasang mesin.

Perkembangan teknologi sepeda motor membuat teknisi dituntut memahami sistem elektronik, melakukan diagnosis secara tepat hingga mampu menggunakan perangkat khusus sesuai standar pabrikan.

Kebutuhan kompetensi tersebut mulai diperkenalkan secara langsung kepada siswa Program Keahlian Teknik Sepeda Motor (TSM) SMK Negeri 3 Bungo melalui program Guru Tamu Industri yang digelar bersama PT Sinar Sentosa Primatama (Sinsen), Main Dealer sepeda motor Honda di Provinsi Jambi.

Dalam kegiatan tersebut, instruktur dari Sinsen membawa materi Advance Technology Honda.

Para siswa tidak hanya mendapatkan teori mengenai teknologi sepeda motor terbaru, tetapi juga diperkenalkan dengan cara kerja, prosedur diagnosis, penggunaan special tools dan standar pelayanan yang diterapkan jaringan bengkel resmi Honda atau AHASS.

Langkah ini menjadi penting karena teknologi sepeda motor semakin kompleks.

Sistem injeksi, fitur keselamatan elektronik hingga teknologi elektrifikasi membuat kebutuhan terhadap tenaga kerja otomotif dengan kompetensi spesifik semakin besar.

Dari PGM-FI hingga Teknologi Elektrifikasi

Sejumlah teknologi yang diperkenalkan kepada siswa mencakup PGM-FI (Programmed Fuel Injection), Honda Selectable Torque Control (HSTC), Honda Smart Key System, Assist & Slipper Clutch, Emergency Stop Signal (ESS) dan sistem pengereman ABS.

Siswa juga mendapatkan pengenalan mengenai teknologi elektrifikasi pada sepeda motor Honda.

Materi tersebut memberi gambaran bahwa pekerjaan teknisi modern tidak berhenti pada pemeriksaan komponen mekanis.

Kemampuan membaca gejala kerusakan, memahami sistem kendaraan dan melakukan diagnosis sesuai prosedur menjadi bagian penting dari kompetensi teknisi.

Di sisi lain, pengenalan special tools dan standar AHASS memberikan pengalaman yang lebih dekat dengan kondisi kerja sebenarnya.

Dengan pendekatan seperti ini, siswa dapat mengetahui sejak di bangku sekolah bahwa standar pekerjaan di industri memiliki prosedur yang harus dipatuhi, terutama terkait ketepatan diagnosis, penggunaan peralatan dan kualitas pelayanan kepada konsumen.

Menjembatani Sekolah dan Dunia Kerja

Program Guru Tamu tersebut merupakan bagian dari implementasi Link and Match antara SMK binaan Honda dan dunia industri.

Konsep ini diarahkan untuk memperkecil jarak antara kompetensi yang dipelajari di sekolah dengan kebutuhan tenaga kerja di lapangan.

Bagi pendidikan vokasi, keterlibatan industri menjadi salah satu cara agar materi pembelajaran tidak tertinggal dari perkembangan teknologi.

Kepala SMK Negeri 3 Bungo, Agus Supriyanto, mengatakan kehadiran instruktur industri memberikan pengalaman berbeda bagi siswa karena mereka dapat memperoleh informasi langsung mengenai teknologi yang digunakan dalam dunia kerja.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada PT Sinar Sentosa Primatama yang secara konsisten memberikan pembelajaran berbasis industri kepada siswa kami,” ujar Agus.

Menurut dia, pembelajaran langsung dari praktisi industri diharapkan dapat membantu meningkatkan kompetensi lulusan sehingga lebih siap menghadapi persaingan di sektor otomotif.

Kolaborasi tersebut tidak hanya dilakukan melalui program Guru Tamu.

Penguatan pendidikan vokasi Honda di Jambi juga mencakup pengembangan kurikulum, Teaching Factory atau AHASS TEFA serta peningkatan kompetensi siswa yang disesuaikan dengan standar industri.

Sinsen Dorong Siswa Punya Pola Pikir Industri

General Manager Service & Part PT Sinar Sentosa Primatama, Erwin Susanto, mengatakan percepatan perkembangan teknologi sepeda motor membuat peningkatan kompetensi guru dan siswa harus dilakukan secara berkelanjutan.

“Melalui program Guru Tamu ini, kami ingin menghadirkan pembelajaran yang relevan dengan perkembangan teknologi Honda saat ini,” kata Erwin.

Ia menilai siswa perlu memiliki lebih dari sekadar pemahaman teori.

Mereka juga perlu dibekali pola pikir industri, kemampuan diagnosis dan pemahaman terhadap prosedur kerja yang berlaku di jaringan AHASS.

Bagi Sinsen, kolaborasi dengan sekolah vokasi menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri otomotif.

Semangat tersebut sejalan dengan konsep Sinergi Bagi Negeri yang menjadi landasan perusahaan dalam membangun kerja sama dengan dunia pendidikan.

Siswa Dihadapkan pada Teknologi yang Mereka Temui di Dunia Kerja

Antusiasme siswa terlihat selama sesi berlangsung. Mereka aktif berdiskusi dengan instruktur, mengajukan pertanyaan hingga mengikuti demonstrasi teknologi.

Interaksi semacam ini memberikan ruang bagi siswa untuk menghubungkan teori yang dipelajari di sekolah dengan aplikasi teknologi pada sepeda motor yang digunakan konsumen.

Bagi siswa TSM, pengalaman tersebut juga dapat menjadi gambaran awal mengenai tuntutan pekerjaan setelah lulus.

Teknisi dituntut mampu mengikuti perkembangan teknologi sekaligus menjaga ketepatan prosedur dalam menangani kendaraan.

Kolaborasi SMKN 3 Bungo dan Sinsen pada akhirnya bukan hanya soal memperkenalkan fitur baru sepeda motor Honda.

Lebih jauh, program tersebut menunjukkan bahwa pendidikan vokasi dituntut bergerak mengikuti perubahan industri.

Ketika kendaraan semakin mengandalkan sistem elektronik, fitur keselamatan dan teknologi elektrifikasi, kompetensi tenaga kerja juga harus ikut berubah.

Tantangannya kini bukan hanya mencetak lulusan yang bisa memperbaiki sepeda motor, tetapi menyiapkan teknisi yang mampu mendiagnosis, memahami teknologi dan bekerja sesuai standar industri.(*)

SEMARANG, SEPUCUKJAMBI.ID — Perjalanan Semarang-Solo-Yogyakarta yang ditempuh XLSMART pada 21-22 Agustus 2026 bukan sekadar agenda touring untuk memperingati 81 tahun Kemerdekaan Indonesia.

Di balik perjalanan sepanjang 81 miles tersebut, perusahaan telekomunikasi ini membawa pesan yang lebih besar: memperluas akses konektivitas 5G sekaligus menunjukkan bahwa pembangunan jaringan perlu berjalan beriringan dengan manfaat sosial.

Melalui program “81 Miles for Indonesia – Connected Beyond the Journey”, XLSMART menggabungkan pengujian pengalaman jaringan 5G, aktivitas komunitas, kunjungan layanan pelanggan dan program sosial XLSMART Berbagi dalam satu rangkaian perjalanan.

Pilihan rute Semarang-Solo-Yogyakarta menjadi ruang untuk memperlihatkan bagaimana konektivitas digunakan dalam mobilitas sehari-hari.

Peserta tidak hanya menempuh perjalanan bersama komunitas XLSMART Motorcycle Club, tetapi juga merasakan langsung pengalaman jaringan di sejumlah titik sepanjang jalur yang dilalui.

Bagi XLSMART, konektivitas 5G tidak lagi semata-mata diposisikan sebagai teknologi dengan kecepatan lebih tinggi.

Jaringan tersebut diarahkan untuk menopang kebutuhan digital masyarakat, mulai dari komunikasi, akses informasi, pertukaran konten hingga berbagai aktivitas berbasis internet.

Target 88 Kota Jadi Tantangan Berikutnya

Langkah tersebut menjadi relevan di tengah agenda ekspansi jaringan 5G XLSMART. Perusahaan menyebut layanan 5G-nya saat ini telah tersedia di lebih dari 50 kota dan kabupaten di Indonesia.

Jumlah tersebut ditargetkan bertambah menjadi 88 kota dan kabupaten hingga akhir 2026.

Target itu menunjukkan bahwa pekerjaan terbesar bukan hanya menghadirkan teknologi 5G di pusat-pusat kota, tetapi memperluas jangkauannya agar semakin banyak masyarakat dapat menikmati konektivitas generasi terbaru.

Direktur & Chief People Officer XLSMART Jeremiah Rathadi mengatakan semangat kemerdekaan menjadi landasan bagi perusahaan untuk menghubungkan teknologi dengan kepedulian sosial.

“Bagi XLSMART, menghubungkan Indonesia bukan hanya tentang membangun jaringan. Lebih dari itu, konektivitas harus mampu mendekatkan masyarakat, membuka kesempatan, dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan bersama,” ujar Jeremiah.

Menurut dia, konsep Connected Beyond the Journey menggambarkan upaya XLSMART untuk menjadikan konektivitas bukan sekadar infrastruktur digital, tetapi bagian dari upaya memperluas kesempatan dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Bukan Sekadar Klaim Jaringan

Agenda 81 Miles juga menjadi momentum bagi XLSMART untuk membawa pengalaman jaringan lebih dekat kepada pengguna.

Sepanjang rute, peserta mendapatkan kesempatan menguji pengalaman konektivitas 5G dalam kondisi perjalanan.

Aktivitas tersebut memberi gambaran mengenai penggunaan jaringan untuk berbagai kebutuhan digital ketika masyarakat berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain.

Dari sisi kualitas jaringan, layanan XL yang ditopang infrastruktur XLSMART sebelumnya memperoleh empat penghargaan dalam Ookla Speedtest Awards H1 2026.

Penghargaan tersebut mencakup Best Mobile Network in Indonesia 2026, Best 5G Network in Indonesia 2026, Fastest 5G in Indonesia 2026, dan Best 5G Video Experience in Indonesia 2026.

Namun, capaian penghargaan jaringan sekaligus menghadirkan tantangan berikutnya bagi operator: bagaimana mempertahankan kualitas ketika cakupan terus diperluas.

Karena itu, ekspansi menuju 88 kota dan kabupaten menjadi salah satu indikator penting untuk melihat sejauh mana konektivitas 5G dapat hadir lebih luas, bukan hanya kuat di wilayah tertentu.

Tiga Kota, Tiga Sasaran Bantuan

Dimensi lain dari 81 Miles for Indonesia terlihat dari program XLSMART Berbagi yang digelar di tiga wilayah.

Di Semarang, bantuan diberikan kepada para veteran yang tergabung dalam Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI).

Bantuan kebutuhan pokok tersebut menjadi bentuk penghargaan kepada kelompok yang memiliki keterkaitan langsung dengan sejarah perjuangan bangsa.

Dari Semarang, rangkaian kepedulian berlanjut ke Solo. XLSMART memberikan dukungan kepada lansia di Panti Jompo Aisyiyah Surakarta, terutama untuk kebutuhan perawatan dan kebersihan sehari-hari.

Sementara di Yogyakarta, bantuan diarahkan kepada Yayasan Mutiara Hikmah. Dukungan diberikan dalam bentuk kebutuhan renovasi masjid, termasuk material bangunan, furnitur dan perlengkapan ibadah.

Dengan demikian, perjalanan yang mengambil simbol angka 81 tidak berhenti pada jarak yang ditempuh. Setiap kota yang menjadi bagian dari rute juga menjadi titik pelaksanaan kegiatan sosial.

Menggabungkan Teknologi dan Komunitas

Rangkaian 81 Miles for Indonesia membawa sedikitnya lima agenda sekaligus, yakni touring bersama XLSMART Motorcycle Club, kunjungan ke galeri layanan, kegiatan XLSMART Berbagi, interaksi dengan komunitas otomotif serta pengujian pengalaman jaringan 5G.

Perjalanan dimulai dari Semarang menuju Solo pada Jumat, 21 Agustus 2026. Sehari kemudian, rombongan melanjutkan perjalanan dari Solo menuju Sleman, Yogyakarta, sebelum seluruh rangkaian berakhir di Yogyakarta.

Bagi XLSMART, format tersebut menjadi cara untuk mempertemukan tiga kepentingan sekaligus: teknologi, komunitas dan kontribusi sosial.

Di tengah persaingan industri telekomunikasi yang semakin mengandalkan kualitas jaringan dan pengalaman digital, pendekatan semacam ini juga menjadi bagian dari upaya perusahaan membangun kedekatan dengan pengguna.

Melalui semangat “Connected Beyond the Journey”, XLSMART menyatakan akan melanjutkan penguatan konektivitas sekaligus program sosial untuk mendukung Indonesia yang lebih terkoneksi, inklusif dan maju.

Target memperluas 5G hingga 88 kota dan kabupaten pada akhir 2026 kini menjadi salah satu pekerjaan besar yang akan menentukan seberapa jauh ambisi konektivitas tersebut dapat diwujudkan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Kualitas udara di Kota Jambi memburuk drastis pada Senin 24 Agustus 2026 pagi.

Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di kawasan Paal Lima tercatat mencapai 204, dengan parameter PM2.5 menjadi pencemar kritis.

Angka tersebut sudah masuk kategori sangat tidak sehat. Kondisi ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Jambi karena terjadi di tengah kabut asap yang kembali menyelimuti sejumlah kawasan dan dugaan dampak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Jambi.

Lonjakan kualitas udara tersebut cukup signifikan jika dibandingkan sehari sebelumnya.

Wali Kota Jambi, Maulana mengatakan, ISPU Kota Jambi pada Minggu 23 Agustus 2026 masih berada di angka 123. Namun, pada Senin pagi angkanya melonjak hingga menembus 200.

“Untuk saat ini Pemerintah Kota Jambi selalu memonitor setiap jam kondisi udara di Kota Jambi,” ujar Maulana saat diwawancarai, Senin.

Memburuknya kualitas udara membuat Pemerintah Kota Jambi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) harus segera menentukan langkah.

Rapat koordinasi dijadwalkan berlangsung Senin siang dengan salah satu agenda utama membahas dampak kabut asap dan tingginya pencemaran udara terhadap aktivitas masyarakat.

Salah satu opsi yang akan dibahas adalah kemungkinan meliburkan siswa sekolah.

“Nanti kita rapat sama Forkopimda, apakah akan diliburkan bagi anak-anak sekolah. Itu nanti keputusan rapat koordinasi,” kata Maulana.

Artinya, hingga Senin pagi belum ada keputusan final mengenai penghentian sementara kegiatan belajar mengajar. Kebijakan tersebut masih menunggu hasil rapat bersama Forkopimda.

Maulana mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan kualitas udara dari waktu ke waktu.

Pemantauan tersebut diperlukan karena kondisi udara dapat berubah seiring dengan pergerakan asap dan perkembangan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah.

Menurutnya, asap dari luar wilayah Kota Jambi turut memberikan dampak terhadap kualitas udara.

Kondisi tersebut membuat pemerintah harus mempertimbangkan berbagai langkah untuk melindungi masyarakat.

Terutama anak-anak yang beraktivitas di lingkungan sekolah serta kelompok masyarakat yang lebih rentan terhadap paparan polusi udara.

Rapat Forkopimda tidak hanya akan membahas persoalan kabut asap dan kualitas udara.

Maulana menyebut sejumlah persoalan lain di Kota Jambi juga masuk dalam pembahasan, termasuk ketersediaan udara bersih serta persoalan kenakalan remaja.

Namun, dengan ISPU yang telah menembus angka 204, persoalan kualitas udara menjadi salah satu isu yang membutuhkan perhatian segera.

Pemerintah perlu memastikan apakah aktivitas masyarakat masih dapat berjalan normal atau membutuhkan pembatasan tertentu apabila kondisi udara terus memburuk.

Kenaikan ISPU dari 123 pada Minggu menjadi 204 pada Senin pagi menunjukkan perubahan kualitas udara yang cukup tajam dalam waktu singkat.

Kabut asap yang kembali menyelimuti Kota Jambi pun menjadi semakin serius karena bersamaan dengan meningkatnya konsentrasi PM2.5.

Untuk sementara, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin pekat.

Keputusan mengenai kemungkinan meliburkan sekolah dan langkah penanganan lainnya akan ditentukan setelah rapat koordinasi Forkopimda Kota Jambi.

Di saat kabut asap kembali menyelimuti Kota Jambi, angka ISPU justru menembus level sangat tidak sehat.

Kini keputusan pemerintah ditunggu, terutama menyangkut perlindungan anak-anak dan masyarakat dari paparan udara tercemar.(*)