JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketegangan konflik agraria kembali mencuat di Provinsi Jambi. Koalisi Rakyat Lawan Kejahatan Agraria melayangkan kecaman keras terhadap PT Wirakarya Sakti (WKS) atas dugaan tindakan represif terhadap warga Desa Bukit Bakar, Kecamatan Renah Mendaluh.

Peristiwa yang terjadi pada 20–21 April 2026 itu disebut telah berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.

Perusahaan dituding memutus akses utama warga dengan menggali sejumlah titik jalan hingga kedalaman sekitar dua meter. Akibatnya, sedikitnya sembilan jalur vital tidak dapat dilalui.

Kondisi ini membuat aktivitas warga lumpuh. Distribusi hasil pertanian terhenti, akses kebutuhan pokok terganggu, dan mobilitas masyarakat menjadi terbatas.

Bahkan, puluhan anak dilaporkan kesulitan bersekolah karena transportasi terganggu. Secara keseluruhan, sekitar 830 jiwa terdampak.

Tak hanya itu, perusahaan juga diduga melakukan perusakan terhadap berbagai tanaman produktif milik warga, mulai dari pisang hingga tanaman rempah.

Aksi tersebut disebut berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan, yang menuai kritik dari berbagai pihak.

Koalisi menilai tindakan ini tidak hanya melanggar hak masyarakat, tetapi juga mencederai kesepakatan yang sebelumnya telah dibuat pada 9 April 2026.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat menjaga situasi tetap kondusif selama proses penyelesaian konflik berlangsung.

“Langkah yang diambil perusahaan menunjukkan tidak adanya itikad baik dalam menyelesaikan sengketa secara adil,” demikian pernyataan koalisi.

Lebih jauh, kasus ini dinilai sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia karena berdampak langsung pada kehidupan sosial, ekonomi, hingga pendidikan warga.

Catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Wilayah Jambi juga mengungkap bahwa sepanjang 2025, konflik agraria yang melibatkan PT WKS terjadi berulang kali.

Bahkan, sejak 2006, ribuan warga disebut telah terdampak konflik lahan yang belum terselesaikan.

Koalisi pun menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak pemerintah memberikan sanksi tegas kepada perusahaan, meminta aparat penegak hukum melakukan penindakan, serta mendorong evaluasi hingga pencabutan izin operasional perusahaan oleh pemerintah pusat.

Kasus ini kembali menyoroti kompleksitas konflik agraria di Jambi yang hingga kini masih menjadi persoalan serius dan membutuhkan penyelesaian berkeadilan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Jambi mulai menunjukkan progres positif.

Anggota DPR RI, Edi Purwanto, menegaskan bahwa ruas strategis Padang Lamo menjadi prioritas dan ditargetkan mulai digarap tahun ini dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam agenda resesnya di Jambi, Edi menyampaikan bahwa pihaknya sedang mendorong sejumlah program nasional agar dapat direalisasikan di daerah.

Salah satu fokus utama adalah perbaikan jalan provinsi yang selama ini terkendala keterbatasan anggaran daerah.

Ia menjelaskan bahwa program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah menjadi peluang besar untuk mempercepat pembangunan.

Ruas Padang Lamo disebut sudah dibahas langsung dengan pemerintah pusat dan berpotensi segera dieksekusi.

Meski demikian, Edi mengingatkan bahwa kelancaran proyek sangat bergantung pada kesiapan administrasi dari pemerintah daerah.

Karena statusnya merupakan jalan provinsi, pengusulan tetap harus dilakukan oleh Pemprov Jambi sesuai prosedur yang berlaku.

Ruas Padang Lamo dinilai memiliki peran penting sebagai jalur alternatif penghubung wilayah Bungo dan Sumatera Barat.

Selama ini, kondisi jalan yang belum optimal kerap menghambat distribusi barang, terutama saat jalur utama mengalami gangguan.

Selain itu, Edi juga menyoroti ruas Lanto Raso yang hingga kini belum rampung meski sudah beberapa kali dianggarkan.

Kedua proyek tersebut menjadi prioritas untuk ditangani melalui intervensi anggaran pusat.

Di sisi lain, ia mengakui adanya tantangan dari sisi anggaran nasional.

Pemangkasan anggaran di Kementerian PUPR membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan proyek prioritas.

Karena itu, pemerintah daerah diminta proaktif dalam mengajukan program agar bisa mendapatkan dukungan dari pusat, terutama di tengah keterbatasan fiskal daerah.

Edi menargetkan seluruh proses pengusulan administrasi dapat selesai dan masuk ke sistem paling lambat Mei 2026.

Menurutnya, kesiapan daerah secara umum sudah cukup baik, hanya perlu penyesuaian dengan regulasi pusat.

Selain proyek jalan, ia juga mengungkap rencana pengembangan infrastruktur lain di Jambi, seperti peningkatan status bandara menjadi embarkasi serta pelebaran Jalan Mendalo.

Untuk proyek Jalan Mendalo, pembahasan teknis dijadwalkan berlangsung awal Mei dengan target pengerjaan mulai 2027 menggunakan skema multi-years

Tak hanya infrastruktur, Edi juga menyoroti persoalan lingkungan, terutama banjir yang diduga berkaitan dengan aktivitas ilegal seperti penambangan tanpa izin (PETI).

Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.

Dengan dorongan percepatan pada proyek strategis seperti Padang Lamo, diharapkan konektivitas antarwilayah di Jambi semakin baik dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Upaya peningkatan mutu pendidikan di Kota Jambi kembali menjadi perhatian serius Pemerintah Kota.

Wali Kota Jambi Maulana melakukan kunjungan langsung ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada Senin (27/04/2026) untuk bertemu Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

Pertemuan tersebut digelar di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai bagian dari koordinasi peningkatan mutu pendidikan, khususnya di wilayah Provinsi Jambi.

Kegiatan ini merupakan inisiasi dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Jambi yang dipimpin oleh Juwita Iranita Lumban Gaol.

Dalam agenda tersebut, Wali Kota Jambi turut bergabung bersama kepala daerah se-Provinsi Jambi yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani.

Dalam pertemuan itu, Maulana menegaskan komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam mendukung program wajib belajar 13 tahun.

Salah satu langkah nyata yang telah dilakukan adalah peningkatan jumlah sekolah PAUD negeri di Kota Jambi.

“Alhamdulillah bersama Bunda PAUD Kota Jambi, kami telah meningkatkan jumlah PAUD Negeri dari 2 menjadi 5 sekolah di tahun pertama kepemimpinan kami,” ujar Maulana.

Ia menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperluas akses pendidikan sejak usia dini, terutama bagi masyarakat kurang mampu.

Dalam kesempatan yang sama, Pemerintah Kota Jambi juga mengusulkan agar setiap kecamatan memiliki PAUD Negeri.

Tujuannya untuk memastikan pemerataan layanan pendidikan anak usia dini yang dapat diakses secara gratis.

Maulana juga menyoroti program SAPA Bahagia (Sisir, Ajak, Pantau, Advokasi untuk Anak Bahagia) yang bertujuan memastikan seluruh anak usia dini mendapatkan akses pendidikan yang layak.

“Program ini diharapkan dapat menjangkau anak-anak usia dini, khususnya dari keluarga kurang mampu, agar bisa masuk ke sekolah negeri,” jelasnya.

Selain penguatan PAUD, Wali Kota Jambi juga mengajukan usulan revitalisasi sekolah di Kota Jambi.

Tercatat, 40 sekolah telah masuk tahap verifikasi dan validasi (verval), sementara 95 sekolah lainnya diajukan sebagai tambahan usulan.

“Semua usulan sudah kami masukkan melalui sistem. Kami berharap dapat segera direalisasikan,” kata Maulana.

Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota Jambi turut didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Mulyadi serta Kepala Dinas Pendidikan Sugiyono beserta jajaran terkait.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Jambi dalam memperkuat fondasi pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah, sekaligus mendorong pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan purna jual bagi konsumen di seluruh Indonesia.

Salah satu langkah terbarunya adalah menghadirkan inovasi digital melalui penguatan ekosistem layanan servis terintegrasi yang lebih modern dan mudah diakses.

Inovasi tersebut diwujudkan melalui peluncuran kupon E-KSG (Electronic Kartu Servis Gratis) yang dapat diakses langsung melalui aplikasi My Yamaha Motor.

Fitur ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi konsumen dalam mengakses layanan servis tanpa perlu lagi membawa kupon fisik atau buku servis saat berkunjung ke dealer resmi.

Kupon E-KSG ini berlaku untuk konsumen yang membeli sepeda motor Yamaha mulai 7 April 2026 dan tersedia untuk seluruh model.

Dengan sistem digital ini, proses servis menjadi lebih praktis karena seluruh data tersimpan langsung di aplikasi, sehingga risiko kehilangan kupon fisik dapat dihindari.

Asst. General Manager CS Division PT Yamaha Indonesia Motor Mfg, Johannes B.M Siahaan, menegaskan bahwa inovasi ini merupakan bagian dari transformasi digital Yamaha dalam menghadirkan layanan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan konsumen modern.

Menurutnya, penguatan ekosistem Sales, Service, dan Sparepart yang terintegrasi secara digital menjadi kunci penting dalam meningkatkan kepuasan pelanggan.

“Kami melihat perubahan perilaku konsumen yang semakin dinamis. Karena itu, Yamaha terus berinovasi, termasuk melalui fitur E-KSG ini, agar layanan tetap mudah diakses dan memberikan pengalaman terbaik bagi konsumen,” ujar Johannes B.M Siahaan.

Johannes B.M Siahaan juga menambahkan bahwa inovasi ini tidak hanya berfokus pada perubahan besar, tetapi juga pada detail layanan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh konsumen.

Cara Penggunaan E-KSG di Aplikasi My Yamaha Motor

Untuk menggunakan fitur ini, konsumen dapat mengikuti langkah sederhana berikut:

• Unduh dan login ke aplikasi My Yamaha Motor
• Pilih menu KSG & Garansi pada halaman utama
• Pilih kupon E-KSG yang tersedia
• Tampilkan kode kupon kepada petugas dealer
• Petugas akan memproses kode ke sistem
• Setelah servis selesai, status kupon berubah menjadi “Used”
• Riwayat penggunaan tersimpan otomatis di akun pengguna

Yamaha juga menegaskan bahwa konsumen tetap mendapatkan kupon KSG fisik melalui buku servis.

Namun, penggunaan hanya dapat memilih salah satu, baik digital E-KSG maupun fisik, dalam satu periode servis.

Dengan hadirnya inovasi ini, Yamaha berharap pengalaman servis menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien, sekaligus memperkuat transformasi digital di sektor layanan purna jual sepeda motor di Indonesia.(*)

JAMBi, SEPUCUKJAMBI.ID – PT PT Sinar Sentosa Primatama atau Sinsen bersama Ikatan Motor Honda Jambi (IMHJ) sukses menggelar kegiatan Vario Night Ride pada Jumat (24/4/2026).

Event ini menjadi salah satu agenda berkendara malam yang mempertemukan para pengguna Honda Vario dari berbagai generasi dalam satu wadah kebersamaan, gaya hidup, sekaligus edukasi keselamatan berkendara.

Kegiatan ini diikuti oleh berbagai komunitas di bawah naungan IMHJ, seperti Honda Vario Club Jambi (HVC Jambi), Jambi CBR Club (JCC), Honda Supra X 125 Community Jambi, Scoopy Jambi (Scooja), serta turut meramaikan Team KZR Jambi, Vario LED Old Jambi, hingga Honda Stylo Club Indonesia Jambi (HASCI Jambi).

Lebih dari sekadar touring malam, kegiatan ini menjadi ruang memperkuat solidaritas antar komunitas Honda di Jambi.

Suasana kebersamaan terasa sejak titik kumpul di Terminal Rawasari Pasar, di mana peserta menikmati sesi santai seperti coffee time, live music, hingga berbagai games interaktif yang mencairkan suasana.

Memasuki malam hari, rombongan melanjutkan kegiatan city rolling menuju Mie Gacoan Mayang, salah satu titik favorit anak muda di Jambi.

Momen perjalanan malam ini menjadi pengalaman tersendiri bagi peserta, apalagi dokumentasi menggunakan drone turut menangkap keseruan konvoi dari udara.

Assistant Manager Marketing Communication Honda Sinsen, Frank Setia, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk sinergi positif antar komunitas Honda di Jambi.

“Vario Night Ride bukan hanya ajang kumpul komunitas, tetapi juga sarana edukasi keselamatan berkendara, terutama di malam hari. Kami berharap komunitas Honda dapat terus menjadi pelopor safety riding di jalan raya,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Sinsen dan IMHJ kembali menegaskan bahwa dunia komunitas motor bukan hanya soal hobi, tetapi juga membangun nilai kebersamaan, disiplin berkendara, serta kontribusi positif bagi masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Di tengah ambisi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, satu hal yang kerap luput dari perhatian adalah logistik.

Padahal, sekuat apa pun produksi suatu daerah baik itu karet, pinang, maupun komoditas perkebunan lainnya tanpa sistem logistik yang efisien, semuanya akan terhambat di titik distribusi.

Di Provinsi Jambi, denyut logistik itu salah satunya bertumpu pada Pelabuhan Talang Duku.

Sebagai pelabuhan sungai, Talang Duku memiliki keunggulan tersendiri: relatif stabil dari pengaruh pasang surut air laut.

Namun keunggulan geografis ini tidak otomatis menjamin efisiensi jika tidak diimbangi dengan sistem yang modern dan terintegrasi.

Di sinilah peran PTP Nonpetikemas menjadi penting. Upaya yang dilakukan melalui digitalisasi layanan, peningkatan fasilitas, serta penguatan kolaborasi lintas sektor menunjukkan arah transformasi yang tepat.

Namun, pertanyaannya: apakah itu sudah cukup?

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa efisiensi logistik masih menghadapi tantangan klasik.

Proses bongkar muat, misalnya, bisa memakan waktu hingga enam sampai tujuh hari untuk satu muatan tongkang.

Bahkan, keterbatasan operasional gudang penerima yang tidak berjalan 24 jam turut memperlambat distribusi barang.

Ini bukan semata persoalan pelabuhan, tetapi persoalan ekosistem logistik secara keseluruhan.

Branch Manager PTP Nonpetikemas Pelabuhan Talang Duku, Romi Hasbeni, menyebut bahwa pihaknya terus melakukan inovasi, termasuk melalui penerapan sistem digital seperti Truck Identification Data (STID) dan sistem operasional berbasis daring.

“Kami berkomitmen mempercepat distribusi barang melalui digitalisasi dan peningkatan layanan agar daya saing industri di Jambi semakin meningkat,” ujarnya.

Langkah ini patut diapresiasi. Digitalisasi memang menjadi kunci dalam menekan biaya logistik yang selama ini dikenal tinggi di Indonesia.

Dengan sistem yang mampu memantau arus kendaraan secara real-time serta menyediakan data operasional secara terbuka, transparansi dan efisiensi dapat ditingkatkan.

Namun, digitalisasi saja tidak cukup tanpa diiringi perubahan pola kerja seluruh rantai distribusi.

Efisiensi pelabuhan akan sia-sia jika tidak diikuti kesiapan sektor lain, seperti pergudangan, transportasi darat, hingga regulasi yang mendukung kelancaran arus barang.

Lebih jauh, logistik bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga soal daya saing. Ketika biaya distribusi tinggi, maka harga komoditas ikut terdorong naik.

Dampaknya, produk daerah menjadi kurang kompetitif di pasar nasional maupun global.

Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Data arus barang yang mencapai sekitar 81 ribu ton sejak awal 2026 menunjukkan bahwa aktivitas logistik di Jambi terus bergerak.

Namun angka tersebut seharusnya tidak hanya dilihat sebagai capaian, melainkan sebagai sinyal bahwa kebutuhan akan sistem logistik yang lebih efisien semakin mendesak.

Di sisi lain, kontribusi sosial melalui program TJSL juga menjadi elemen penting. Kehadiran pelabuhan tidak boleh hanya dirasakan sebagai pusat aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat.

Di sinilah keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan sosial diuji.

Ke depan, penguatan logistik di Jambi membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh.

Pemerintah daerah, operator pelabuhan, pelaku usaha, hingga masyarakat harus berada dalam satu visi yang sama. Kolaborasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.

Transformasi yang dilakukan saat ini adalah langkah awal. Namun untuk benar-benar menjadikan logistik sebagai penggerak utama ekonomi daerah, diperlukan keberanian untuk melakukan reformasi yang lebih luas mulai dari infrastruktur, sistem kerja, hingga kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Dari tepian Sungai Batanghari, kita belajar satu hal: bahwa ekonomi tidak hanya tumbuh dari apa yang diproduksi, tetapi juga dari seberapa cepat dan efisien produk itu sampai ke pasar.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kepolisian Daerah (Polda) Jambi memperkuat kesiapsiagaan dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah melalui pelaksanaan latihan terpadu Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota), Sabtu (25/4/2026).

Kegiatan berskala besar ini melibatkan sebanyak 1.016 personel lintas fungsi di wilayah hukum Polresta Jambi sebagai bagian dari upaya peningkatan kemampuan operasional menghadapi potensi gangguan keamanan.

Latihan ini tidak hanya bersifat rutin, tetapi menjadi bagian dari strategi antisipatif kepolisian dalam menghadapi berbagai dinamika, mulai dari isu global, agenda nasional, hingga meningkatnya aktivitas masyarakat pada periode April hingga Agustus, termasuk momentum Hari Buruh Internasional (May Day).

Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H. Siregar melalui Karo Ops Polda Jambi, Kombes Pol Vendra Riviyanto, menegaskan bahwa latihan Sispamkota bertujuan untuk menguji kesiapan personel secara menyeluruh, baik dari sisi strategi, teknis, maupun pengambilan keputusan di lapangan.

“Latihan ini merupakan bentuk kesiapsiagaan kita dalam menghadapi dinamika situasi, baik dari agenda nasional maupun pengaruh global. Perkembangan internasional juga bisa berdampak pada kondisi dalam negeri,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji serta Kapolresta Jambi.

Vendra menjelaskan bahwa ribuan personel yang dilibatkan merupakan anggota aktif yang setiap hari bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, peningkatan kapasitas melalui latihan ini dinilai penting untuk memastikan kesiapan taktis dan teknis dalam menghadapi berbagai potensi situasi di lapangan.

“Personel yang terlibat adalah garda terdepan kepolisian. Mereka harus siap secara maksimal dalam menghadapi berbagai kemungkinan,” jelasnya.

Polda Jambi menegaskan tetap mengedepankan pendekatan preventif dan humanis, terutama dalam pengamanan kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat.

Namun demikian, kewaspadaan tetap menjadi prioritas utama untuk menjaga situasi tetap kondusif.

“Kami berharap kondisi di Jambi tetap hijau, aman, dan kondusif. Aspirasi masyarakat tetap kami jamin, namun harus disampaikan secara tertib dan sesuai aturan,” tegasnya.

Dalam sistem pengamanan, Polda Jambi menerapkan skema berbasis tingkat eskalasi mulai dari kondisi hijau, kuning, hingga merah.

Setiap tingkatan memiliki pola penanganan berbeda, termasuk penempatan personel dan taktik pengendalian massa.

“Kami tidak menganggap remeh situasi apa pun. Semua skenario sudah disiapkan, termasuk langkah kontinjensi jika terjadi eskalasi,” tambahnya.

Latihan ini juga menjadi ajang konsolidasi antar fungsi kepolisian untuk memperkuat koordinasi komando di lapangan, sehingga respons terhadap potensi gangguan dapat dilakukan secara cepat dan terukur.

Polda Jambi menegaskan bahwa stabilitas keamanan merupakan fondasi penting bagi pembangunan daerah.

Oleh karena itu, seluruh langkah pengamanan dilakukan secara profesional, terukur, dan berbasis SOP.

“Tujuan utama kami adalah memastikan masyarakat merasa aman dan aktivitas berjalan normal,” pungkas Vendra.

Kegiatan latihan Sispamkota ini turut disaksikan jajaran pejabat utama Polda Jambi, para Kapolres/Ta, serta perwira di lingkungan Polda Jambi.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Kepolisian Resor Tebo melalui Tim Sultan Satreskrim berhasil mengungkap kasus dugaan pencurian dengan pemberatan (curanmor) yang terjadi di wilayah Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo.

Kasus ini terungkap berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/51/IV/2026/SPKT/Polres Tebo, Polda Jambi, tertanggal 24 April 2026, terkait aksi pencurian yang terjadi di Jalan Padang Lamo Km 02, Desa Bedaro Rampak.

Peristiwa tersebut dialami oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) bernama Atmahendra (43) pada Sabtu (18/1/2025) malam sekitar pukul 23.30 WIB.

Saat korban baru kembali ke rumah dari perjalanan menuju Rimbo Bujang, ia mendapati kondisi rumah sudah dalam keadaan terbuka.

Setelah dilakukan pengecekan, satu unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru dengan nomor polisi BH 2384 WN miliknya telah hilang.

Tidak hanya itu, kondisi rumah juga terlihat berantakan. Jendela dapur ditemukan rusak akibat diduga dicongkel, sementara bagian kunci jendela juga dalam keadaan rusak.

Di lokasi kejadian, korban menemukan sepasang sandal karet yang kemudian menjadi petunjuk awal dalam proses penyelidikan polisi.

Dari hasil penyelidikan, sandal tersebut diketahui milik seorang pria berinisial Dendi Julistian, warga Desa Bedaro Rampak, Kecamatan Tebo Tengah.

Berbekal informasi tersebut, Tim Sultan Satreskrim Polres Tebo melakukan pengembangan hingga berhasil melacak keberadaan terduga pelaku.

Pelaku akhirnya diamankan di sebuah rumah di Desa Jambu, Kecamatan Tebo Ulu tanpa melakukan perlawanan.

Kapolres Tebo AKBP Triyanto melalui Kasat Reskrim Iptu Rimhot Nainggolan membenarkan penangkapan tersebut.

Ia menyebutkan bahwa pihaknya bergerak cepat setelah menerima laporan dari korban.

“Tim segera melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi serta mengamankan pelaku. Saat ini pelaku sudah diamankan di Polres Tebo untuk proses hukum lebih lanjut,” ujarnya.

Dari tangan pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit sepeda motor Yamaha Mio tahun 2008, STNK, serta BPKB milik korban.

Kasat Reskrim menegaskan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan patroli serta penindakan terhadap kasus pencurian kendaraan bermotor yang meresahkan masyarakat.

Ia juga mengimbau warga untuk lebih waspada dalam menjaga keamanan rumah, terutama saat ditinggalkan dalam waktu lama.

“Kami mengingatkan masyarakat agar selalu memastikan keamanan rumah dan kendaraan, serta segera melapor jika mengetahui adanya tindak kejahatan,” tambahnya.

Saat ini, pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Tebo guna pengembangan lebih lanjut, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan pelaku lain.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengungkap dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2023 yang menyeret mantan Ketua KONI sebagai terdakwa.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa berinisial Handan disebut saat menjabat sebagai Ketua KONI diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain, serta menimbulkan kerugian keuangan negara.

Berdasarkan hasil audit dan penyidikan, perbuatan tersebut diperkirakan menyebabkan kerugian negara mencapai Rp262.549.871.

JPU menjelaskan bahwa KONI Sarolangun menerima dana hibah dari pemerintah daerah sebesar Rp3,5 miliar.

Dana tersebut dialokasikan untuk berbagai kegiatan, termasuk pembinaan atlet di sejumlah cabang olahraga (cabor).

Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp900 juta dialokasikan khusus untuk dana pembinaan atlet yang terbagi kepada 37 cabang olahraga yang mengikuti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XXIII tahun 2023.

Namun dalam praktiknya, JPU menduga terdapat penyimpangan dalam penyaluran dana tersebut.

Dalam dakwaan, JPU menyebut adanya instruksi yang diduga berasal dari terdakwa untuk melakukan pemotongan dana pembinaan atlet sebesar 10 persen pada setiap cabang olahraga penerima.

“Setiap dana kegiatan Porprov XXIII Tahun 2023 yang diterima oleh 37 cabang olahraga diduga dipotong sebesar 10 persen,” ungkap JPU di persidangan.

Pemotongan tersebut diduga dilakukan terhadap dana yang seharusnya digunakan secara penuh untuk kebutuhan pembinaan dan operasional atlet.

Menanggapi dakwaan tersebut, kuasa hukum terdakwa, Rahdhiantri, menyatakan pihaknya akan mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Ia menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari hak hukum kliennya dalam proses persidangan.

“Pada sidang berikutnya, kami akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan yang disampaikan JPU,” ujarnya.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Tumpukan sampah liar yang menggunung di kawasan Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko), akhirnya mendapat penanganan serius dari pemerintah daerah.

Tempat pembuangan sampah (TPS) ilegal yang berada di sekitar lingkungan sekolah tersebut sebelumnya dikeluhkan warga karena menimbulkan bau tidak sedap dan mengganggu aktivitas belajar di SMP Negeri 7 Muaro Jambi.

Bau menyengat dari sampah rumah tangga bahkan dilaporkan telah masuk ke ruang kelas, sehingga mengganggu kenyamanan siswa dan guru, sekaligus memunculkan kekhawatiran terhadap potensi gangguan kesehatan.

Merespons kondisi tersebut, Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno, turun langsung ke lokasi pada Jumat (24/4/2026) pagi.

Ia didampingi jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, Camat Jambi Luar Kota, serta aparat TNI dan Polri.

Di lokasi, pemerintah daerah langsung melakukan penertiban dengan mengerahkan alat berat untuk membersihkan tumpukan sampah yang telah meluber hingga ke badan jalan.

Setelah proses pembersihan dilakukan, arus lalu lintas yang sempat terganggu kembali normal, sementara bau menyengat mulai berkurang secara bertahap.

“Situasi ini sudah sangat meresahkan masyarakat, apalagi lokasinya berada tepat di depan sekolah. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujar Bambang Bayu Suseno.

Bupati yang akrab disapa BBS itu menegaskan bahwa langkah yang diambil bukan hanya bersifat sementara, melainkan bagian dari penataan sistem pengelolaan sampah yang lebih terstruktur.

Ia memastikan lokasi TPS ilegal tersebut akan ditutup dan diawasi agar tidak kembali digunakan sebagai tempat pembuangan sampah liar.

“Lokasi ini kita tutup. Ke depan akan ada petugas yang berjaga agar tidak ada lagi aktivitas pembuangan sampah di sini,” tegasnya.

Selain penertiban, Pemkab Muaro Jambi juga tengah menyiapkan penguatan sistem pengangkutan sampah, termasuk optimalisasi armada kebersihan dan evaluasi pengelolaan berbasis rumah tangga.

Kecamatan Jambi Luar Kota menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus karena tingginya volume sampah yang dihasilkan masyarakat.

Menurut BBS, permasalahan sampah tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan seragam, melainkan harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.

“Setiap daerah punya karakter berbeda. Kita butuh solusi yang berbasis komunitas dan inovasi, bukan hanya tindakan reaktif,” jelasnya.

Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk tidak hanya membersihkan lokasi, tetapi juga membangun sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Pendekatan berbasis masyarakat hingga tingkat kecamatan akan terus diperkuat guna mencegah munculnya TPS ilegal di kemudian hari.(*)