SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID – Perselisihan tanah warisan di Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, berubah menjadi bentrokan berdarah.

Sejumlah warga mengalami luka-luka setelah perselisihan yang bermula dari aktivitas pengukuran lahan pada Kamis 5 November 2026 sekitar pukul 15.00 WIB.

Insiden tersebut melibatkan beberapa orang dari dua kelompok keluarga.

Berdasarkan keterangan kepolisian, bentrokan tidak hanya melibatkan dugaan serangan menggunakan senjata tajam, tetapi juga insiden sebuah mobil Suzuki Carry yang diduga menabrak salah seorang warga.

Peristiwa bermula ketika seorang perempuan berinisial N bersama JT, A, dan sejumlah anggota keluarganya mendatangi lokasi untuk melakukan pengukuran tanah warisan keluarga.

Situasi berubah panas setelah seorang pria berinisial JD datang dan mempersoalkan aktivitas tersebut. JD diduga tidak menerima pengukuran lahan yang menurutnya masih menjadi sengketa keluarga.

Cekcok kemudian berkembang menjadi aksi kekerasan. JD diduga mengayunkan parang ke arah N hingga mengenai bagian kepala. JT yang berada di lokasi juga mengalami luka pada bagian tangan.

Melihat kejadian tersebut, seorang pria berinisial A yang merupakan keluarga N berusaha mengejar JD. Situasi semakin tidak terkendali setelah terjadi aksi saling serang menggunakan senjata tajam.

Dalam rangkaian kejadian itu, seorang pria berinisial R turut mengalami luka pada tangan kanan yang diduga akibat tindakan pria berinisial H.

Bentrokan belum berakhir. Seorang pria berinisial M yang disebut sebagai anak JD diduga mengejar H menggunakan mobil Suzuki Carry berwarna hitam.

Dalam kejadian tersebut, kendaraan itu diduga ditabrakkan ke arah H hingga menyebabkan korban mengalami luka-luka. Mobil kemudian menabrak sebuah ruko kosong di pinggir jalan.

Setelah insiden tersebut, pengemudi dilaporkan meninggalkan kendaraan di lokasi dan melarikan diri.

Akibat rangkaian bentrokan itu, N dan JT mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Langit Golden Medika Sarolangun. Sementara itu, JD dan R dibawa ke RSUD Sarolangun.

Kapolres Sarolangun, AKBP Wendi Oktariansyah, S.I.K., M.H., melalui Kasat Reskrim IPTU Rimhot Nainggolan, S.H., M.H., membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan terkait bentrokan tersebut.

Polisi kini mendalami peran setiap orang yang terlibat, termasuk menelusuri rangkaian tindakan kekerasan yang terjadi di lokasi.

“Polres Sarolangun akan menangani perkara ini secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, mengamankan barang bukti, serta mendalami peran masing-masing pihak yang terlibat,” ujar IPTU Rimhot Nainggolan.

Dalam penyelidikan tersebut, polisi mengamankan dua bilah parang dan dua potong kayu sebagai barang bukti.

Kasus ini tercatat dalam dua laporan polisi, yakni LP/B-144/XI/2026/SPKT/Res Srl/Polda Jambi tertanggal 5 November 2026 dengan pelapor berinisial M.D., serta LP/B-145/XI/2026/SPKT/Res Srl/Polda Jambi tertanggal 5 November 2026 dengan pelapor berinisial F.

Kedua laporan berkaitan dengan dugaan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 ayat (3) dan dugaan penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Kasat Reskrim menjelaskan, penanganan perkara kini telah memasuki tahap penyidikan.

Penyidik masih memeriksa sejumlah saksi, mendalami keterlibatan masing-masing pihak, serta melengkapi administrasi penyidikan. Polisi juga mempersiapkan gelar perkara dan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Di tengah proses hukum tersebut, Kapolres Sarolangun mengingatkan masyarakat agar tidak menyelesaikan perselisihan tanah melalui kekerasan.

“Kami mengimbau masyarakat untuk mengedepankan musyawarah dan menempuh jalur hukum apabila terjadi perselisihan. Jangan mudah terpancing emosi, apalagi sampai menggunakan senjata tajam atau melakukan tindakan yang dapat membahayakan keselamatan orang lain. Mari bersama-sama menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif,” tutup IPTU Rimhot Nainggolan.

Polres Sarolangun mengajak masyarakat mempercayakan penyelesaian sengketa kepada mekanisme hukum yang berlaku.

Polisi juga terus mendalami perkara tersebut guna mengungkap peran masing-masing pihak dalam bentrokan yang bermula dari persoalan tanah warisan itu.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menkokumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki upaya hukum lanjutan untuk mempersoalkan substansi perkara penyetaraan ijazah setara SMA yang telah diputus Mahkamah Agung (MA).

Menurut Yusril, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) maupun MA dalam perkara tersebut telah bersifat final.

Karena itu, tidak tersedia lagi mekanisme hukum untuk mengubah substansi putusan melalui upaya hukum biasa maupun peninjauan kembali dalam perkara yang dimaksud.

“Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu,” kata Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 10 November 2026.

Yusril Jelaskan Posisi Hukum Gibran dalam Perkara MA

Yusril menjelaskan, salah satu persoalan yang membatasi langkah hukum Gibran berkaitan dengan kedudukannya dalam perkara di MA.

Menurut dia, Gibran tidak masuk sebagai tergugat intervensi dalam perkara tersebut.

Sementara itu, pihak tergugat merupakan Direktorat Jenderal pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang menerbitkan surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan milik Gibran.

Dengan posisi tersebut, Gibran tidak memiliki kedudukan sebagai pihak untuk mengajukan banding maupun peninjauan kembali atas putusan dalam perkara tersebut.

Yusril juga menyebut Kemendikdasmen sejauh ini tidak mengajukan PK terhadap putusan MA.

“Pak Gibran tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi. Jadi tidak bisa mengajukan banding dan nampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK, dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung,” jelasnya.

MA Perintahkan Pencabutan Suket Penyetaraan Ijazah

Dalam putusannya, MA memerintahkan Kemendikdasmen mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Gibran yang diterbitkan pada 2019.

MA juga menyatakan surat keterangan tersebut batal.

Dalam pertimbangan hukumnya, MA turut menyinggung putusan MK dalam perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang berkaitan dengan sengketa hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Putusan MK tersebut menjadi salah satu pertimbangan MA dalam menguji substansi objek sengketa, yakni surat keterangan penyetaraan pendidikan yang digunakan Gibran.

Yusril menilai Gibran sebenarnya telah memiliki kesempatan untuk membuktikan persoalan dokumen pendidikannya melalui proses pengadilan sebelum MA mengeluarkan putusan.

Yusril Nilai Langkah ke PTUN Tidak Lagi Relevan

Pernyataan Yusril juga menyinggung keinginan Gibran untuk kembali membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Menurut Yusril, setelah MA memutus pembatalan surat keterangan penyetaraan tersebut, objek yang menjadi pokok sengketa berpotensi tidak lagi tersedia untuk diperiksa dalam perkara PTUN yang berkaitan.

“Saya kira pengadilan akan menghentikan perkara ini dengan sendirinya karena sudah tidak ada obyek yang disengketakan dan kemungkinan akan dihapuskan dari register perkara di PTUN Jakarta,” tegas Yusril.

Ia menambahkan, pembuktian secara personal di luar pengadilan berbeda dengan pembuktian dalam perkara hukum.

Persoalan penyetaraan ijazah tersebut, menurutnya, membutuhkan penyelesaian melalui mekanisme peradilan.

Yusril Serahkan Langkah Selanjutnya kepada Gibran

Meski menyampaikan pandangan mengenai posisi hukum perkara tersebut, Yusril menegaskan keputusan mengenai langkah selanjutnya tetap berada di tangan Gibran.

Ia juga menyinggung perkembangan politik di DPR yang mulai menggalang dukungan untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik tersebut.

“Jadi sekarang sih kita kembalikan kepada Pak Wapres apakah yang akan beliau tempuh. Sementara kita lihat juga di DPR sudah bergulir menggalang dukungan untuk katanya membuat pernyataan pendapat (Hak Menyatakan Pendapat). Kita ikuti saja apa yang berkembang di DPR,” tandas Yusril.

Pernyataan Yusril menambah perkembangan baru dalam polemik dokumen pendidikan Gibran.

Persoalan ini kini tidak hanya menyangkut aspek hukum administrasi, tetapi juga memunculkan dinamika politik di DPR setelah sejumlah anggota parlemen mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) angkat bicara mengenai peluang dirinya menjadi pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Namun, AHY menegaskan Demokrat belum memiliki kesimpulan terkait dinamika politik yang berkembang menyusul kabar keinginan Gibran mundur dari jabatannya.

AHY menyampaikan hal tersebut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 10 November 2026.

Ia mengaku belum mengetahui secara terperinci isi pembicaraan antara Presiden Prabowo Subianto dan Gibran dalam pertemuan yang berlangsung sebelumnya.

“Sebetulnya tadi saya tidak tahu persis apa yang menjadi pembicaraan antara Bapak Presiden dan Bapak Wapres. Yang jelas kita tunggu semuanya, kita ingin mengetahui lebih jelas apa yang diutarakan,” kata AHY.

Menurut AHY, Partai Demokrat bersama fraksi-fraksi partai politik lainnya di DPR memilih menghormati proses yang sedang berjalan.

Ia menegaskan, setiap perkembangan terkait posisi Wakil Presiden harus mengikuti ketentuan konstitusi dan prosedur hukum yang berlaku.

“Teman-teman di Senayan juga sama, pada prinsipnya kita ingin menghormati proses dan kita akan kembali kepada konstitusi dan tentunya Partai Demokrat juga ingin memastikan bahwa proses dan prosedur konstitusi itu dijalankan dengan baik,” ujarnya.

AHY Disebut Berpeluang Gantikan Gibran

Di tengah isu pengunduran diri Gibran, nama AHY turut mencuat sebagai salah satu figur yang berpotensi mengisi posisi Wakil Presiden apabila terjadi pergantian jabatan.

Menanggapi peluang tersebut, AHY tidak memberikan pernyataan yang memastikan ataupun menolak kemungkinan dirinya masuk dalam bursa calon pengganti Gibran.

Ia justru menekankan pentingnya komunikasi politik antarfaksi di DPR untuk menyikapi perkembangan situasi nasional.

AHY mengungkapkan Demokrat terus menjalin komunikasi dengan fraksi-fraksi partai politik lainnya di Senayan.

Meski demikian, komunikasi tersebut belum menghasilkan kesimpulan konkret mengenai kemungkinan pergantian Wakil Presiden.

“Ya kami tentunya tidak bisa sendiri, ya. Kami bersama dengan fraksi-fraksi partai lainnya di Senayan terus berkomunikasi, tapi tidak ada yang sangat konklusif hari ini. Kita tunggu apa yang menjadi kemajuan dari situasi ini,” imbuhnya.

Polemik Pengunduran Diri Gibran Jadi Perhatian Politik

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Prabowo Subianto.

Pernyataan tersebut muncul setelah keduanya menggelar pertemuan selama kurang lebih 2,5 jam.

Dalam pertemuan itu, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Prasetyo menegaskan Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat pengunduran diri tersebut. Namun, Presiden memberikan sejumlah saran kepada Gibran terkait dinamika yang berkembang.

Isu ini kemudian memunculkan berbagai respons dari kalangan politik, termasuk pembicaraan mengenai kemungkinan figur yang dapat menggantikan Gibran apabila pengunduran diri benar-benar terjadi.

Meski demikian, hingga pernyataan AHY disampaikan, belum ada keputusan resmi mengenai pengunduran diri Gibran maupun pergantian Wakil Presiden.

Perkembangan selanjutnya masih bergantung pada proses konstitusional dan keputusan politik yang berlaku.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Partai Demokrat belum menentukan sikap terkait kabar keinginan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Partai berlambang bintang mercy itu masih menunggu kejelasan mengenai pernyataan Gibran yang sebelumnya disampaikan dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, dirinya belum mengetahui secara terperinci pembicaraan antara Prabowo dan Gibran dalam pertemuan yang berlangsung di Jakarta, Selasa.

Karena itu, AHY meminta semua pihak menunggu penjelasan lebih lanjut sebelum menarik kesimpulan mengenai perkembangan politik tersebut.

“Sebetulnya tadi saya tidak tahu persis apa yang menjadi pembicaraan antara Bapak Presiden dan Bapak Wapres. Yang jelas kita tunggu semuanya, kita ingin mengetahui lebih jelas apa yang diutarakan,” kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Demokrat Tekankan Proses Konstitusi

Di tengah berkembangnya isu pengunduran diri Gibran, AHY menegaskan Partai Demokrat bersama fraksi-fraksi partai politik lainnya di DPR ingin menghormati seluruh proses yang berjalan.

Menurutnya, persoalan yang menyangkut posisi Wakil Presiden tidak boleh lepas dari ketentuan konstitusi dan prosedur hukum yang berlaku.

“Teman-teman di Senayan juga sama, pada prinsipnya kita ingin menghormati proses dan kita akan kembali kepada konstitusi dan tentunya Partai Demokrat juga ingin memastikan bahwa proses dan prosedur konstitusi itu dijalankan dengan baik,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan Demokrat memilih menempatkan aspek konstitusional sebagai pijakan dalam menyikapi dinamika politik yang melibatkan posisi Wakil Presiden.

Komunikasi Antarfaksi DPR Masih Berjalan

AHY juga mengungkapkan bahwa Partai Demokrat terus menjalin komunikasi dengan fraksi-fraksi partai politik lainnya di DPR untuk mengikuti perkembangan situasi.

Namun, komunikasi tersebut belum menghasilkan kesimpulan konkret mengenai langkah politik yang perlu diambil dalam menyikapi isu pengunduran diri Gibran.

“Ya kami tentunya tidak bisa sendiri, ya. Kami bersama dengan fraksi-fraksi partai lainnya di Senayan terus berkomunikasi, tapi tidak ada yang sangat konklusif hari ini. Kita tunggu apa yang menjadi kemajuan dari situasi ini,” imbuh AHY.

Gibran Sebelumnya Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden saat bertemu Presiden Prabowo Subianto.

Pertemuan keduanya berlangsung sekitar 2,5 jam pada Selasa 10 November 2026.

Salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut berkaitan dengan dinamika hukum menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai polemik dokumen pendidikan Gibran.

Prasetyo menjelaskan, Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat pengunduran diri tersebut.

Namun, Presiden memberikan sejumlah saran kepada Gibran, termasuk kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Hingga kini, belum ada keputusan resmi mengenai pengunduran diri Gibran. Pernyataan AHY menegaskan bahwa Demokrat masih menunggu kejelasan persoalan tersebut sekaligus mendorong agar setiap proses berjalan sesuai konstitusi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Masyarakat yang berencana bepergian menggunakan pesawat dari Kota Jambi pada Rabu 11 November 2026 perlu memperhatikan jadwal keberangkatan dari Bandara Sultan Thaha Jambi.

Berdasarkan data jadwal yang tersedia, terdapat sembilan penerbangan yang melayani penumpang dengan tujuan Jakarta dan Medan.

Rute Jakarta mendominasi jadwal keberangkatan dengan layanan dari empat maskapai, yakni Batik Air, Citilink, Garuda Indonesia, dan Super Air Jet.

Penerbangan paling pagi dijadwalkan berangkat pukul 06.00 WIB menggunakan Batik Air dengan nomor penerbangan ID 6807 menuju Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta.

Sementara itu, penerbangan terakhir dijadwalkan berangkat pukul 17.35 WIB menggunakan Citilink dengan nomor penerbangan QG 965, juga menuju Jakarta.

Bagi calon penumpang, mengetahui jadwal keberangkatan sejak awal penting untuk mengatur perjalanan menuju bandara, menghindari keterlambatan, serta mempersiapkan proses check-in.

Jadwal Lengkap Keberangkatan Pesawat Bandara Jambi

Berikut daftar sembilan penerbangan dari Bandara Sultan Thaha Jambi pada Rabu, 11 November 2026, berdasarkan data yang tersedia.

Dari sembilan jadwal tersebut, delapan penerbangan melayani rute Jakarta, sedangkan satu penerbangan menuju Medan.

Dua Waktu Keberangkatan yang Perlu Diantisipasi

Calon penumpang juga perlu memperhatikan dua periode keberangkatan dengan jadwal yang berdekatan.

Pertama, pukul 11.00–11.15 WIB. Pada rentang waktu tersebut, Batik Air dan Garuda Indonesia sama-sama menjadwalkan penerbangan menuju Jakarta dengan selisih keberangkatan 15 menit.

Kedua, pukul 15.40–16.00 WIB. Citilink dan Super Air Jet menjadwalkan keberangkatan menuju Jakarta dengan selisih waktu 20 menit.

Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian penumpang, terutama saat mengatur waktu kedatangan di bandara dan menyelesaikan proses check-in.

Penumpang Disarankan Tiba Lebih Awal

Selain mencatat waktu keberangkatan, calon penumpang sebaiknya menyiapkan waktu yang cukup untuk proses pemeriksaan dokumen, check-in, dan pemeriksaan keamanan.

Untuk penerbangan domestik, penumpang dapat menjadikan kedatangan sekitar dua jam sebelum keberangkatan sebagai acuan persiapan.

Penumpang yang menggunakan penerbangan pertama pukul 06.00 WIB sebaiknya sudah berada di bandara sekitar pukul 04.00 WIB.

Pastikan pula transportasi menuju Bandara Sultan Thaha sudah tersedia, khususnya bagi penumpang yang mengambil jadwal penerbangan pagi.

Cek Ulang Jadwal Sebelum Berangkat

Perlu diingat, jadwal penerbangan dapat berubah mengikuti kondisi operasional maskapai, cuaca, kesiapan pesawat, dan lalu lintas udara.

Karena itu, calon penumpang perlu mengecek kembali status penerbangan melalui aplikasi resmi maskapai atau kanal informasi Bandara Sultan Thaha Jambi.

Penumpang juga dapat memantau informasi melalui akun Instagram resmi @sultanthahaairport dan Facebook Bandara Sultan Thaha Jambi.

Dengan mengetahui jadwal dan mempersiapkan perjalanan lebih awal, masyarakat dapat mengurangi risiko keterlambatan serta menjalani perjalanan udara dengan lebih nyaman.

Catatan: Seluruh jadwal di atas mengacu pada data yang tersedia dan bukan konfirmasi status penerbangan secara langsung. Penumpang tetap perlu memastikan jadwal terbaru kepada maskapai masing-masing.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengakhiri perdagangan Selasa 10 November 2026 di zona hijau.

Indeks saham acuan Bursa Efek Indonesia (BEI) tersebut melonjak 1,02% atau bertambah 51,95 poin ke level 5.125,72 di tengah perhatian investor terhadap dinamika politik nasional dan perkembangan ekonomi global.

Penguatan pasar saham domestik berlangsung saat isu pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencuat.

Gibran disebut telah menyampaikan niat mundur dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan pada Selasa pagi.

Sepanjang sesi perdagangan, IHSG konsisten bertahan di zona positif. Indeks sempat menyentuh level terendah 5.075,64 sebelum mencapai posisi tertinggi 5.160,54.

Aktivitas transaksi di BEI juga menunjukkan pergerakan yang ramai. Volume perdagangan mencapai 38,03 miliar saham dengan nilai transaksi sekitar Rp75,36 triliun.

Frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 1,24 juta kali.

Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 410 saham berhasil menguat. Sementara itu, 174 saham melemah dan 132 saham lainnya bergerak stagnan.

IHSG Berpeluang Uji Level 5.200

Melihat perkembangan pasar, Phintraco Sekuritas memperkirakan IHSG masih memiliki peluang melanjutkan penguatan pada perdagangan berikutnya.

Indeks diproyeksikan menguji area 5.100–5.200 dengan dukungan sejumlah sentimen positif dari pasar global dan indikator ekonomi dalam negeri.

Dari eksternal, penguatan bursa saham Wall Street pada Senin 9 November 2026 menjadi salah satu faktor yang berpotensi menopang pergerakan pasar domestik.

Bursa saham Amerika Serikat (AS) menguat seiring penurunan harga minyak mentah dan pemulihan saham-saham teknologi.

Harga minyak mentah Brent tercatat turun lebih dari 5%, sedangkan West Texas Intermediate (WTI) terkoreksi lebih dari 4%.

Sebaliknya, harga emas spot justru meningkat 1,6% ke level US$4.129 per troy ounce.

Investor Pantau Inflasi Amerika Serikat

Selain pergerakan komoditas dan bursa global, investor juga mencermati sejumlah agenda ekonomi Amerika Serikat sepanjang pekan ini.

Rilis data inflasi konsumen atau Consumer Price Index (CPI) Oktober menjadi salah satu perhatian utama.

Data tersebut dijadwalkan keluar pada Selasa 10 November 2026, kemudian disusul indeks harga produsen atau Producer Price Index (PPI) pada Jumat 13 November 2026.

Inflasi AS diperkirakan meningkat 0,3% secara bulanan atau month-on-month (MoM).

Angka tersebut berpotensi memengaruhi ekspektasi pasar terhadap arah kebijakan suku bunga dan kondisi perekonomian AS.

Di pasar obligasi, imbal hasil US Treasury tenor 10 tahun juga meningkat lebih dari 1 basis poin ke level 4,876%.

Pergerakan yield obligasi pemerintah AS menjadi salah satu indikator yang diperhatikan investor global karena dapat memengaruhi aliran modal ke pasar keuangan negara berkembang, termasuk Indonesia.

Indikator Ekonomi Domestik Ikut Menguat

Dari dalam negeri, sejumlah indikator ekonomi memberikan sinyal positif terhadap prospek konsumsi masyarakat.

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) meningkat menjadi 119,9 pada Oktober 2026. Sementara itu, penjualan mobil baru tumbuh 10,1% secara tahunan atau year-on-year (YoY).

Penjualan sepeda motor domestik juga mencatat pertumbuhan sebesar 7,9% YoY.

Perbaikan sejumlah indikator tersebut menunjukkan aktivitas konsumsi masyarakat masih memiliki daya dukung terhadap perekonomian nasional.

Kombinasi sentimen eksternal, perkembangan ekonomi domestik, serta dinamika politik menjadi faktor yang akan dicermati pelaku pasar dalam menentukan arah investasi selanjutnya.

Dengan proyeksi pengujian area 5.100–5.200 dari Phintraco Sekuritas, pergerakan IHSG pada perdagangan berikutnya akan menjadi perhatian investor untuk melihat apakah momentum penguatan mampu berlanjut.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia akhirnya angkat bicara mengenai keinginan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatannya di tengah polemik dokumen pendidikan yang menyeret putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.

Bahlil menegaskan menghormati berbagai saran yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada Gibran dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Selasa 10 November 2026.

Menurutnya, saran Presiden sebagaimana disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi merupakan hal yang patut dihormati.

“Pada prinsipnya, yang disampaikan oleh Pak Mensesneg, apa yang disarankan oleh Bapak Presiden kepada Pak Wapres, saya pikir sesuatu yang harus juga dihormati,” kata Bahlil sebelum menghadiri acara penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa 10 November 2026.

Meski demikian, Bahlil mengaku belum mengetahui secara utuh isi pembicaraan antara Prabowo dan Gibran. Ia tidak berada di lokasi pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam tersebut.

Karena itu, Bahlil memilih mencari informasi lebih lengkap sebelum menyampaikan kesimpulan mengenai perkembangan politik yang melibatkan Wakil Presiden tersebut.

“Apa kesimpulan akhir dari semua ini setelah nanti saya akan mencoba mengecek informasi yang utuhnya seperti apa,” tuturnya.

Golkar Belum Bicara Nama Pengganti Gibran

Pertanyaan mengenai kemungkinan Partai Golkar menyiapkan nama pengganti Gibran turut mencuat di tengah isu pengunduran diri tersebut.

Namun, Bahlil tidak ingin berspekulasi mengenai kemungkinan itu.

Ia menegaskan Golkar belum membicarakan opsi nama pengganti dan meminta semua pihak menunggu perkembangan selanjutnya.

“Kita jangan berandai-andai, kita serahkan dulu kita cek dulu kepada Bapak Presiden,” tegasnya.

Bahlil juga mengungkapkan belum kembali berkomunikasi atau bertemu dengan Gibran setelah munculnya isu pengunduran diri tersebut.

Pernyataan Bahlil menunjukkan Golkar memilih bersikap hati-hati dan belum ingin masuk ke pembahasan mengenai kemungkinan pergantian Wakil Presiden sebelum ada kepastian lebih lanjut.

Prabowo Tidak Tolak Niat Gibran Mundur

Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden saat bertemu Prabowo pada Selasa pagi.

Pertemuan keduanya berlangsung sekitar 2,5 jam dan turut membahas dinamika yang berkembang menyusul persoalan dokumen pendidikan Gibran serta putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Prasetyo memastikan Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat pengunduran diri tersebut.

Namun, Presiden memberikan sejumlah saran kepada Gibran dalam pertemuan itu.

Salah satu hal yang dibahas adalah kesempatan bagi Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Namun, dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wapres Gibran Rakabuming Raka memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki dalam proses peradilan di PTUN,” ujar Prasetyo.

Perkembangan ini membuat isu pengunduran diri Gibran semakin menjadi perhatian politik nasional.

Meski sejumlah elite partai mulai memberikan tanggapan, belum ada keputusan resmi mengenai pengunduran diri maupun pembahasan nama pengganti Wakil Presiden.

Untuk saat ini, Golkar melalui Bahlil memilih menghormati langkah Presiden dan menunggu informasi yang lebih lengkap sebelum mengambil sikap lebih jauh.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya memberikan pernyataan terbuka setelah Istana Kepresidenan mengungkap niatnya untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden.

Di tengah polemik dokumen pendidikan yang kembali menjadi sorotan, Gibran menegaskan menghormati seluruh kritik dan aspirasi masyarakat.

Dalam keterangannya di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa 10 November 2026, Gibran menyatakan tidak ingin persoalan yang tengah dihadapinya berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan.

“Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” kata Gibran.

Ia juga mengungkapkan hasil pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung pada Selasa pagi. Dalam kesempatan tersebut, Gibran menyampaikan kedekatan personalnya dengan Prabowo.

“Seperti teman-teman media ketahui, tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri,” ungkapnya.

Prabowo Sarankan Gibran Tempuh PTUN dan Ajukan PK

Gibran mengatakan pertemuannya dengan Prabowo turut membahas polemik keabsahan dokumen dan latar belakang pendidikan yang belakangan menjadi perhatian publik.

Menurut Gibran, Presiden memberikan sejumlah masukan, termasuk menyarankan dirinya melanjutkan upaya pembuktian melalui jalur hukum.

Salah satu arahan tersebut berkaitan dengan proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Gibran diminta menghadirkan dokumen pendidikan secara lengkap, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1. Dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” jelas Gibran.

Pernyataan itu memperlihatkan bahwa penyelesaian polemik dokumen pendidikan masih menjadi salah satu fokus pembicaraan antara Presiden dan Wakil Presiden.

Langkah yang disampaikan Gibran juga mencakup koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) terkait upaya pengajuan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).

Istana Sebelumnya Ungkap Niat Gibran Mundur

Pernyataan Gibran tersebut muncul setelah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkap isi pertemuan Presiden dan Wakil Presiden.

Prasetyo sebelumnya membenarkan bahwa Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya saat bertemu Prabowo pada Selasa pagi.

Menurutnya, pembicaraan tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam dan turut membahas dinamika hukum yang berkembang menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

“Di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” kata Prasetyo.

Meski demikian, Prasetyo sebelumnya menegaskan Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat pengunduran diri tersebut. Presiden justru memberikan sejumlah saran dalam diskusi bersama Gibran.

Dengan munculnya pernyataan langsung Gibran, perhatian publik kini tertuju pada dua persoalan yang berjalan bersamaan, yakni kelanjutan polemik dokumen pendidikannya melalui jalur hukum dan perkembangan niat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden.

Hingga pernyataan tersebut disampaikan, belum ada pengumuman resmi mengenai pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menuai kritik dari PDI Perjuangan.

Ketua DPP PDIP sekaligus Kapoksi PDIP di Komisi II DPR, Deddy Sitorus, mempertanyakan dasar hukum dan objek gugatan yang akan ditempuh Gibran.

Menurut Deddy, PTUN tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung (MA).

Ia menilai Gibran perlu menjelaskan keputusan pejabat negara mana yang akan menjadi objek sengketa apabila memilih jalur peradilan tata usaha negara.

“Aneh, apa urusannya sama PTUN? PTUN tidak bisa menganulir Putusan MA karena beda kamar, PTUN itu untuk mempersoalkan keputusan yang dibuat oleh pejabat negara/birokrasi,” ujar Deddy kepada wartawan, Selasa 10 November 2026.

Deddy juga menyinggung perkara sebelumnya terkait surat keterangan (suket) pendidikan Gibran yang sempat bergulir di PTUN.

Menurutnya, dalam persidangan tersebut perwakilan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tidak pernah menghadiri persidangan hingga penggugat akhirnya mencabut gugatan.

“Lagi pula beberapa waktu lalu masalah suket juga sudah disidangkan di PTUN tetapi perwakilan Kemendikdasmen tidak sekalipun mau menghadiri sidang hingga akhirnya penggugat mencabut gugatannya,” lanjutnya.

Atas dasar itu, Deddy mempertanyakan tujuan Gibran kembali menempuh jalur PTUN untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.

Ia juga meminta kejelasan mengenai pihak yang akan digugat serta keputusan administrasi yang menjadi objek perkara.

“Jadi menurut saya sangat tidak masuk akal jika pihak Gibran ingin membuktikan kebenaran suket atau keaslian ijazah di PTUN. Sangat aneh, dia mau menggugat atau mempersoalkan siapa dan keputusan soal apa,” katanya.

Deddy Sitorus Singgung Dugaan Upaya Mengulur Waktu

Kritik Deddy tidak berhenti pada persoalan kewenangan pengadilan.

Politikus PDIP tersebut juga menilai kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan membuktikan dokumen pendidikan sebenarnya sudah tersedia sebelumnya.

Namun, menurutnya, kesempatan itu tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh pihak terkait.

“Kesempatan telah diberikan untuk melakukan klarifikasi dan pembuktian tetapi tidak dimanfaatkan oleh Kemendikdasmen dan pihak Gibran. Jadi saya melihatnya sebagai upaya mengulur waktu saja,” pungkas Deddy.

Pernyataan tersebut menambah dinamika politik di tengah polemik dokumen pendidikan Gibran yang kembali menjadi sorotan setelah muncul perkembangan putusan MA dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Gibran Sempat Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo

Sebelumnya, Gibran menemui Presiden Prabowo Subianto di tengah perkembangan polemik tersebut.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam pada Selasa 10 November 2026 pagi, Gibran disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan tersebut.

Ia mengungkapkan bahwa salah satu pembahasan berkaitan dengan keinginan Gibran mundur di tengah dinamika putusan MK dan MA.

“Dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan seluruh masyarakat bahwa memang benar pagi hari tadi Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden, pertemuan berlangsung kurang lebih dua setengah jam,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 10 November 2026.

Ia kemudian mengungkapkan bahwa Gibran memang menyampaikan niat pengunduran diri kepada Prabowo.

“Di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto juga menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” lanjutnya.

Prabowo Tidak Menolak, Gibran Minta Kesempatan Tempuh PTUN

Meski membenarkan adanya niat pengunduran diri tersebut, Prasetyo meluruskan informasi yang menyebut Prabowo menolak permintaan Gibran.

Menurutnya, Presiden tidak menyampaikan penolakan. Sebaliknya, Prabowo memberikan sejumlah saran dalam diskusi bersama Wakil Presiden.

“Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan niat tersebut,” ujarnya.

Prasetyo mengungkapkan, dalam pertemuan itu Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui jalur peradilan tata usaha negara.

“Nah namun dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka, dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha,” ungkapnya.

Perbedaan pandangan antara Gibran dan kritik yang disampaikan Deddy Sitorus kini menambah perhatian terhadap langkah hukum yang akan ditempuh Wakil Presiden tersebut.

Selain menunggu perkembangan proses hukum, publik juga menanti penjelasan lebih lanjut mengenai dasar gugatan, pihak yang akan menjadi tergugat, serta dokumen yang akan diajukan dalam proses pembuktian di PTUN.

Hingga saat ini, niat pengunduran diri Gibran yang disampaikan melalui pertemuan dengan Prabowo juga belum dapat disamakan dengan pengunduran diri resmi dari jabatan Wakil Presiden.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID  – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya angkat bicara setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto di tengah polemik dokumen pendidikan dan isu pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden.

Dalam keterangannya di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa 10 November 2026, Gibran mengungkapkan bahwa Prabowo memberikan sejumlah saran terkait dinamika yang tengah dihadapinya.

Gibran bahkan menyebut Prabowo sudah seperti ayahnya sendiri. Pertemuan tersebut, menurutnya, menjadi kesempatan untuk membahas persoalan yang berkembang belakangan ini.

“Tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden sudah seperti ayah saya sendiri,” kata Gibran.

Salah satu arahan yang disampaikan Prabowo berkaitan dengan langkah hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.

Gibran mengaku diminta tetap memperjuangkan persoalan tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Tak hanya itu, Prabowo juga menyarankan agar Gibran menghadirkan seluruh dokumen pendidikan, mulai dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi.

“Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi, salah satu saran beliau, agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD sampai S1, dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian polemik dokumen pendidikan masih menjadi salah satu perhatian dalam komunikasi antara Prabowo dan Gibran.

Gibran Tak Ingin Polemik Politik Berkepanjangan

Di tengah sorotan publik terhadap persoalan tersebut, Gibran menegaskan tidak ingin polemik politik terus berlarut-larut.

Ia berharap persoalan yang berkembang dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum, sehingga tidak terus memicu perdebatan politik berkepanjangan.

“Saya tidak ingin polemik politik yang berkepanjangan,” tegasnya.

Pernyataan Gibran ini muncul setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengungkap bahwa Gibran telah menyampaikan niat pengunduran diri kepada Prabowo dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam.

Prasetyo juga memastikan Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat tersebut. Namun, hingga saat itu Gibran masih berstatus sebagai Wakil Presiden.

Kini, perhatian publik tidak hanya tertuju pada perkembangan isu pengunduran diri, tetapi juga pada langkah hukum yang akan ditempuh Gibran untuk menjawab polemik dokumen pendidikannya.

Arahan Prabowo agar Gibran melanjutkan proses di PTUN dan melengkapi dokumen pendidikan dari SD hingga S1 menjadi perkembangan terbaru dalam persoalan yang telah memicu perhatian politik nasional tersebut.(*)